Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia

SUMBERTUJUAN

PENGGOLONGAN DAN SANKSI HUKUM

Mariske Myeke TampiUPH COLLEGE

SUMBER HUKUM

“segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang apabila dilanggar akan berakibat adanya sanksi yang tegas dan nyata”

#mariskemyeketampi #uphcollege

JENIS-JENIS SUMBER HUKUM FORMIL

• Undang-Undang (Statute)• Kebiasaan (Custom)• Yurisprudensi• Traktat (Treaty)• Doktrin


TUJUAN HUKUM

• Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat (Prof. Soebekti, SH).

• Untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (the great happiness of the greatest number) [Jeremy Bentham]


TUJUAN HUKUM

• Untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu (Van Kant).

• Menciptakan keadilan: terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.


ASAS HUKUM

TIGA ASAS HUKUM MENURUT LAWRENCE FRIEDMANN:

• Keadilan• Kepastian • Kemanfaatan

ASAS HUKUM

Dalam penerapannya, ketiga asas hukum tersebut saling tarik-menarik (spannungverhaltnis) dalam menciptakan hukum yang ideal.

HUKUM KEPASTIAN HUKUMKEMANFAATAN

KEADILAN


PENGGOLONGAN HUKUM

VAN APELDOORN MENGGOLONGKAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

1. Berdasarkan wujudnya2. Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya3. Berdasarkan waktu yang diaturnya4. Berdasarkan pribadi yang diaturnya (Subjek)5. Berdasarkan isi (masalah) yang diaturnya


PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN WUJUDNYA

• Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contoh: UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan sebagainya.

• Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.


PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN RUANG DAN WILAYAH BERLAKUNYA

• Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contoh: hukum adat Toraja atau adat Batak, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sebagainya.

• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Contoh: hukum negara USA berlaku untuk wilayah nasional negara Amerika dan sebagainya.

• Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Contoh: hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya.


PENGGOLONGAN HUKUM: WAKTU YANG DIATURNYA

• Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Hukum ini disebut juga hukum positif. Contoh: seluruh aturan hukum yang sedang berlalu saat ini seperti UUD 1945, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan lain sebagainya.

• Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). Contoh: aturan hukum yang masih berbentuk Rancangan Undang-Undang. Aturan tersebut akan berlaku setelah disahkan, misalnya RUU KUHP, RUU Keperawatan. Contoh lain: ketentuan hukum internasional yang berlaku kemudian setelah mendapat persetujuan sesama negara anggota (suatu perkumpulan negara-negara).

• Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.Contoh: Pada tahun 1964 terdapat UU lalu lintas devisa; penduduk Indonesia dilarang mempunyai alat-alat pembayaran luar negeri tanpa izin. Sekarang UU ini tidak berlaku lagi, dengan adanya UU devisa baru: UU No. 24 Tahun 1999, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.


PENGGOLONGAN HUKUM: PRIBADI (SUBJEK) YANG DIATURNYA

• Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja. Contoh: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur setiap pekerja dan pemberi kerja di Indonesia.

• Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Contoh: UUD 1945, KUHPidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan setiap orang di wilayah Indonesia.

• Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. Contoh: Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda terdapat peraturan penggolongan penduduk yaitu Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS membagi penduduk menjadi tiga golongan diantaranya golongan Eropa – termasuk Jepang (tunduk pada hukum Eropa), golongan timur asing (tunduk pada hukum adatnya sendiri dan sebagian hukum Eropa) serta golongan pribumi (tunduk pada hukum adat) . (IS: Indische Staatsregeling).


PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN ISI DAN MASALAH YANG DIATURNYA

• Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara (penguasa) yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, hukum Pidana dan Hukum Acara.

• Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan hukum Adat.


PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN ISI DAN MASALAH YANG DIATURNYA

• Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara (penguasa) yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, hukum Pidana dan Hukum Acara.

• Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan hukum Adat.


SANKSI HUKUM

• Sanksi hukum: “hukuman yang tegas dan nyata akibat pelanggaran peraturan”

• Tujuan: membuat jera si pembuat pelanggaran


CONTOH-CONTOH SANKSI HUKUM

• Hukum Pidana berupa sanksi hukuman mati, hukuman penjara (seumur hidup atau sementara waktu), kurungan, pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang, dsb.

• Hukum Perdata berupa denda (sejumlah uang tertentu) atau kurungan pengganti denda.

• Hukum Administrasi Negara berupa, teguran lisan/tulisan, penundaan/penurunan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, dsb.

• Dll.


JENIS-JENIS SANKSI HUKUM DI INDONESIA

1)Sanksi hukum pidana2)Sanksi hukum perdata3)Sanksi administrasi/administratif


SANKSI HUKUM PIDANA

Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:•Pidana terdiri atas:

Pidana Pokok:- Pidana Mati- Pidana penjara- Kurungan- Denda

Pidana Tambahan- Pencabutan hak-hak tertentu- Perampasan barang-barang tertentu


SANKSI HUKUM PERDATA

Sanksi dalam hukum perdata dapat berupa: 1)Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban tertentu)2)Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru


SANKSI HUKUM ADMINISTRATIF

• Adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

• Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;– Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),– Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur

dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),– Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah

produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008),

– Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)

– Dsb.


SUMBER

Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu HukumBambang Suteng, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga: 2007.Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga: 2007.
