UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANGUNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECILDAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN2008

SAPTA PUTRA GINTING SAPTA PUTRA GINTING Ph.dPh.d

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Urgensi pengelolaan wilayah pesisir dan PPK:

a.Degradasi sumber daya pesisir dan PPK

b.Marginalisasi masyarakat pesisir

c.Konflik pemanfaatan dan kewenangan

d.Ketidak pastian hukum dan tragedy of the commons

e.Bencana alam/ulah manusia di wilayah pesisir

17.480 pulau, 24 hilang

95.181 km garis pantai dan 5,8 juta km2 laut

80 % industri dan 75 % kota besar di pesisir

Perikanan tangkap ± 6,817 Juta ton ikan (2005)

Potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005)

Dari 60 Cekungan Migas Indonesia, 70% berada di laut

Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel di laut

Potensi jasa kelautan transportasi laut,

Energi alternatif (OTEC,angin, Pasut)

BMKT

POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN INDONESIAPOTENSI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN INDONESIA

Kondisi Faktual Masyarakat Pesisir

8.090 desa pesisir 16,42 Juta jiwa penduduk 3,91 Juta KK Poverty Headcount Index 0,3214

PETA KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR

1. UU 5/1960 Pokok Agraria 13. UU 22/2001 Minyak dan Gas

2. UU 11/1967 Pokok Pertambangan 14. UU 2/2002 Kepolisian

3. UU 1/1973 Landas Kontinen 15. UU 3/2002 Pertahanan

4. UU 5/1983 Zona Ekonomi Eksklusif 16. UU 23/2003 Panas Bumi

5. UU 5/1984 Perindustrian 17. UU 7/2004 Pengelolaan Sumberdaya Air

6. UU 5/1990 Konservasi SD Hayati 18. UU 31/2004 Perikanan

7. UU 9/1990 Kepariwisataan 19. UU 32/2004 Pemerintahan Daerah

8. UU 21/1992 Pelayaran 20. UU 33/2004 Perimbangan Keuda

9. UU 12/1992 Pokok Pertanian 21. UU 15/2007 Pengendalian Bencana

10. UU 6/1996 Perairan Indonesia 22. UU 24/2007 Perencanaan Nasional

11. UU 23/1997 Lingkungan Hidup

12. UU 41/1999 Kehutanan

23. UU 25/ 2007 Penanaman Modal

24. UU 26/2007 Penataan Ruang

UNDANG-UNDANG TERKAIT UU PWP-PPK

PETA LOKASI GEMPA BUMI YANG MENGAKIBATKAN TSUNAMI DI INDONESIA (1600-2006)

43

21

Intesitas Tsunami:

Vulcanic TsunamiLandslide TsunamiEarthquake Tsunami

90.5%

8.5% 1%

108 tsunami

19771994

2006

1907

2004

1921

?

LEMPENG EURASIA

1833

LEMPENG INDO-AUSTRALIA

2005

?

? ?

KONSIDERAN

• BAB I. KETENTUAN UMUM• BAB II. ASAS DAN TUJUAN • BAB III. PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR-PPK• BAB IV. PERENCANAAN• BAB V. PEMANFAATAN• BAB VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • BAB VII. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN• BAB VIII. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN• BAB IX. KEWENANGAN• BAB X. MITIGASI BENCANA• BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT• BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT• BAB XIII PENYELESAIKAN SENGKETA• BAB XIV GUGATAN PERWALIAN• BAB XV PENYIDIKAN• BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF• BAB XVII. KETENTUAN PIDANA• BAB XVIII. KETENTUAN PERALIHAN • BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

MA

TE

RI

UU

PW

P P

PK

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1. Peristilahan Pasal 2. Ruang Lingkup

- Ke arah Darat batas kecamatan pesisir- Ke arah Laut 12 mil laut dari garis pantai pasang rata-rata

Pasal 4. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir :a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan

memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;.

b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 3. Asas Pengelolaan Wilayah Pesisir

Keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan

BAB II. ASAS DAN TUJUAN

BAB III. PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Pasal 5. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir :perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendaliandalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 6. Perencanaan TerpaduPengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

BAB IV. PERENCANAAN

Bagian Kesatu : Umum (Pasal 7)Bagian Kedua : Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau kecil (Pasal 8)Bagian ketiga : Rencana Zonasi wilayah pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Pasal 9)paragraf 1 : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil Propinsi ( pasal 10 )paragraf 2 : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil kabupaten/Kota (Pasal 11)Bagian Keempat: Rencana Pengelolaan wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Pasal 12)Bagian Kelima : Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Pasal 13)Bagian Keenam : Mekanisme Penyusunan rencana (Pasal 14)Bagian Ketujuh : Data dan informasi (pasal 15)

- Isu, VISI, MISI- Target kinerja- Strategi- Rencana kerja- Koordinasi

Alokasi ruang –Pola ruang –

Struktur ruang –Kawasan –

Zona/Sub-zona -Cluster PPK -

- Rencana kerja- Pengaturan koordinasi- Paket terpadu kegiatan- Penerangan Publik

Tujuan -Cakupan kegiatan -

Tatanan pelaksanaan-

Manfaat -Dll -

RENCANA STRATEGIS

RENCANA ZONASI

RENCANA PENGELOLAAN

RENCANA AKSI

HIERARKI RENCANA PWP3KHIERARKI RENCANA PWP3K

Issue Pengelolaan PesisirIssue Pengelolaan Pesisir BappedaBappeda

PropinsiPropinsi

RencanaRencanaStrategisStrategis

BappedaBappedaPropinsi &Propinsi &KabupatenKabupaten

RencanaRencanaZonasiZonasi

Propinsi 1:250 KPropinsi 1:250 KKabupaten 1:50 KKabupaten 1:50 K

RencanaRencanaPengelolaanPengelolaan

Dinas KP PropinsiDinas KP Propinsi& Kabupaten& Kabupaten

Rencana AksiRencana Aksi Dinas KP PropinsiDinas KP Propinsi & Kabupaten& Kabupaten

HP-3HP-3

00

11

22

33

44

Kab/KotaKab/Kota

PWP-PWP-PPKPPK

BappedaBappeda

BAGIAN I – HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)BAGIAN I – HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)

Pasal 16. Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam bentuk HP3 Pasal 16. Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam bentuk HP3 Pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air s/d Pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air s/d

permukaan dasar laut. permukaan dasar laut. Pasal 17. HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu HP3 wajib Pasal 17. HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu HP3 wajib

mempertimbangkan : kelestarian Ekosistem, masyarakat mempertimbangkan : kelestarian Ekosistem, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai

bagi kapal asing bagi kapal asingPasal 18. Penerima HP3 : Orang WNI, Badan Hukum, Masy. Adat Pasal 18. Penerima HP3 : Orang WNI, Badan Hukum, Masy. Adat Pasal 19. HP3 20 tahun, diperpanjang 20 tahun (2 kali)Pasal 19. HP3 20 tahun, diperpanjang 20 tahun (2 kali)Pasal 20. HP3 dapat beralih,dialihkan dan dijaminkanPasal 20. HP3 dapat beralih,dialihkan dan dijaminkan

HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3 HP3 berakhir : waktu habis, diterlantarkan, dicabut HP3 berakhir : waktu habis, diterlantarkan, dicabut untuk kepentingan umum untuk kepentingan umum

Pasal 21.Persyaratan teknis, administratif dan operasional HP3Pasal 21.Persyaratan teknis, administratif dan operasional HP3Pasal 22.HP3 dikecualikan : Kawasan konservasi, suaka perikanan, Pasal 22.HP3 dikecualikan : Kawasan konservasi, suaka perikanan,

alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum

BAB V. PEMANFAATAN

KEWENANGAN PEMBERIAN HP-3

• Menteri memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

• Gubernur memberikan HP-3 di wilayah Perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan perairan pesisir lintas kabupaten/kota.

• Bupati/Walikota memberikan HP-3 di wilayah perairan pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

ZONA INTI KAWASAN KONSERVASI LAUT

NASIONAL

GEOPOLITIK HANKAM

PULAU-PULAU KECIL TERLUAR/TEMPAT TITIK DASAR

BATAS NEGARA

KAWASAN RAWAN BENCANAKAWASAN

STRATEGIS NASIONALTERTENTU

KAWASAN HABITAT BIOTA ENDEMIK

Hak dan peran serta Masyarakat terhadap HP-3

Masyarakat berhak memperolah akses terhadap Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)

Masyarakat memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3

BAGIAN II - PEMANFAATAN PPKBAGIAN II - PEMANFAATAN PPK

Pasal 23.Pasal 23. Pemanfaatan PPKPemanfaatan PPKPasal 24. Pasal 24. Pulau kecil, atol, gosong dan karang yang ditetapkan Pulau kecil, atol, gosong dan karang yang ditetapkan

sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25.Pasal 25. Pemanfaatan PPK untuk observasi, penelitian dan Pemanfaatan PPK untuk observasi, penelitian dan kompilasi data harus melibatkan instansi/lembaga/pakar kompilasi data harus melibatkan instansi/lembaga/pakar setempatsetempat

Pasal 26.Pasal 26. Pengaturan Pemanfaatan PPK dalam Peraturan MenteriPengaturan Pemanfaatan PPK dalam Peraturan MenteriPasal 27.Pasal 27. Pemanfaatan PPK terluarPemanfaatan PPK terluar

… BAB V. PEMANFAATAN (lanjutan)

BAGIAN III - KONSERVASIBAGIAN III - KONSERVASI

Pasal 28. Pasal 28. Konservasi Wil Pesisir dan PPK Konservasi Wil Pesisir dan PPK Pasal 29.Pasal 29. Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK : Zona Inti, Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan PPK : Zona Inti,

Zona Pemanfaatan terbatas dan Zona lain sesuai Zona Pemanfaatan terbatas dan Zona lain sesuai peruntukan peruntukan

Pasal 30. Pasal 30. Perubahan status zona inti dg pertimbangan DPR Perubahan status zona inti dg pertimbangan DPR Pasal 31. Pasal 31. Sempadan pantai Sempadan pantai

PEMANFAATAN PULAU KECIL DAN PERAIRAN

Pemanfaatan pulau kecil & perairannya diprioritaskan utk:a. Konservasi b. Pendidikan dan pelatihanc. Penelitian dan pengembangand. Budidaya laut e. kepariwisataanf. Usaha perikanan dan industri perikanan secara lestarig. Pertanian organikh. Peternakan

Pemanfaatan seperti prioritas tersebut diatas, harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan teknologi lingkungan.

Wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

KONSERVASI LAUT

Mendorong pelaksanaan konservasi laut daerah, baik pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) maupun Daerah Perlindungan Mangrove (DPM)

Memberikan perlindungan bagi alur migrasi biota laut.

BAGIAN IV REHABILITASIPasal 32. Rehabilitasi wilayah pesisir dan PPKPasal 33. Pelaku rehabilitasi

BAGIAN VREKLAMASIPasal 34. Reklamasi wilayah pesisir dan PPK

BAB V. PEMANFAATAN (lanjutan)

Pasal 35. Kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan SD Pesisir dan PPK di wilayah pesisir ;

Menambang terumbu karangMengambil terumbu karang di kawasan konservasiMenggunakan bahan peledak/racunMenggunakan alat, cara dan metode yang merusak

ekosistem terumbu karangMenggunakan cara/metode yang merusak ekos-mangroveKonversi ekosistem mangrove yang merusakMenebang mangrove untuk industri, pemukiman dan

kegiatan lainMenggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem

padang lamun

BAGIAN VI – LARANGAN

…LARANGAN

Melakukan penambangan pasir yang merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran dan/ merugikan masyarakat

Melakukan penambangan minyak dan gas yang merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran dan/ merugikan masyarakat

Melakukan bahan mineral yang merusak lingkungan, menyebabkan pencemaran dan/ merugikan masyarakat

Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/ merugikan masyarakat.

BAGIAN I

Pasal 36. Pengawasan dan/ pengendalian PWP3K diberikan wewenang kepolisian khusus

BAGIAN II - PENGAWASAN

Pasal 37. Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaaan wilayah pesisir dan PPK

Pasal 38. Pengawasan oleh masyarakatPasal 39. Ketentuan lebih lanjut pengawasan terhadap perencanaan

dan pelaksanaan PWP dan SD pesisir ditetapkan dengan Permen.

BAB VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAGIAN III PENGENDALIAN

Pasal 40. Program Akreditasi Pasal 41. Mitra Bahari

Pasal 42.Pasal 42. Litbang PWP3KLitbang PWP3KPasal 43. Pasal 43. Pelaku Litbang PWP3KPelaku Litbang PWP3KPasal 44.Pasal 44. Sifat hasil penelitian Sifat hasil penelitian Pasal 45Pasal 45 Pengaturan Litbang PWP3KPengaturan Litbang PWP3KPasal 46Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut Litbang PWP3K diatur dalam PerpresKetentuan lebih lanjut Litbang PWP3K diatur dalam Perpres

BAB VII. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 47.Pasal 47. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Pasal 48. Pasal 48. Kerjasama dalam pendidikan, Kerjasama dalam pendidikan, pelatihan dan penyuluhanpelatihan dan penyuluhan Pasal 49.Pasal 49. Ketentuan lebih lanjut Ketentuan lebih lanjut pendidikan, pelatihan dan penyuluhanpendidikan, pelatihan dan penyuluhan

BAB VIII. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Pasal 50.Pasal 50. Kewenangan Pemberian HP3Kewenangan Pemberian HP3Pasal 51. Pasal 51. Kewenangan Menteri pada pemberian HP3Kewenangan Menteri pada pemberian HP3Pasal 52.Pasal 52. Sifat hasil penelitian Sifat hasil penelitian Pasal 53.Pasal 53. Kewenangan PWP3K tingkat NasionalKewenangan PWP3K tingkat NasionalPasal 54.Pasal 54. Kewenangan PWP3K tingkat ProvinsiKewenangan PWP3K tingkat ProvinsiPasal 55.Pasal 55. Kewenangan PWP3K tingkat Kabupaten/kotaKewenangan PWP3K tingkat Kabupaten/kota

BAB IX. KEWENANGAN

Pasal 56. Penanganan bencana wilayah pesisir menyeluruhPasal 57. Penanggung jawab mitigasi bencana WP3KPasal 58. Aspek-aspek mitigasi bencana WP3K Pasal 59. Ketentuan kegiatan pencegahan kerusakan dan

bencana di wilayah pesisir

BAB X. MITIGASI BENCANA

MITIGASI DAN KERUSAKAN PESISIR

• Pengendalian kerusakan meliputi upaya pencegahan dan atau mitigasi dan atau kesiap-siagaan dan atau tanggap-darurat dan atau pemulihan.

• Mitigasi bencana dilakukan melalui pendekatan perlakukan non struktur, struktur dan Pengaturan yang terintegrasikan dari berbagai pelaku dalam PWP-PPK

BAB XI. HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 60. (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

(2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

Pasal 61. Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat

Pasal 62. Peranserta masyarakat pesisir dalam pengelolan wilayah pesisir

BAB XII. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

HAK DAN AKSES MASYARAKAT

• Menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap sumberdaya WP dan Pulau-Pulau Kecil.

• Memberikan kepastian berusaha bagi masyarakat & dunia usaha dlm PWP-PPK

• Memberdayakan masyarakat dalam melakukan PWP-PPK dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya

BAB XIII. PENYELESAIAN SENGKETAPasal 64. Tata cara penyelesaian konflik Pasal 65. Mekanisme penyelesaian konflik sesuai perundang-

undanganPasal 66. Putusan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah

pesisir Pasal 67. Tanggung jawab pengelola pesisir

Pasal 68. Hak gugatan perwalian oleh masyarakatPasal 69. Hak gugatan perwalian oleh organisasi kemasyarakatan

BAB XIV. GUGATAN PERWAKILAN

BAB XV. PENYIDIKAN Pasal 70. Selain Penyidik Kepolisian Negara RI dapat dilakukan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BAB XVI. SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71. Sanksi adminstratif atas pelanggaran terhadap persyaratan di dalam Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

Pasal 72. Tindakan yang dapat diambil pemerintah terhadap ketidaksesuaian program dengan dokumen

BAB XVII. KETENTUAN PIDANA

Pasal 73. Ketentuan pidana pelanggaran pasal 35 (larangan)Pasal 74. Ketentuan pidana pelanggaran pasal 32

(rehabilitasi)dan pasal 34 (reklamasi)Pasal 75. Ketentuan pidana pelanggaran pasal 21 ayat (1) dan

pasal 21 ayat (4)

BAB XVIII. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76. Program Pengelolaan wilayah serta lembaga/instansi pesisir yang ditunjuk melaksanakannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

Pasal 77. Instansi terkait Pengelola Wilayah Pesisir yang dibentuk sebelum berlaku UU ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan UU ini

Pasal 78. Peraturan Perundangan yang terkait pengelola pesisir yang ada sebelum berlaku UU ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan UU ini, sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan baru berdasarkan UU ini.

Pasal 79. Mengenai Peraturan Pelaksana Undang-undang ini harus telah di tetapkan sejak UU PWP PPK diberlakukan :

BAB XIX. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80. Ketentuan berlakunya UU

Peraturan Pemerintah paling lambat 12 bulanPeraturan Pemerintah paling lambat 12 bulan Peraturan Presiden paling lambat 6 bulanPeraturan Presiden paling lambat 6 bulan Peraturan Menteri paling lambat 3 bulan sejak UU diberlakukanPeraturan Menteri paling lambat 3 bulan sejak UU diberlakukan

POSISI UU PWP-PPK TERHADAP UU LAINNYA

PERENCANAAN SPASIALPERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NON SPASIALPERENCANAAN NON SPASIAL

RUTRWNRUTRWN

RUTRWPRUTRWP

RUTRWKRUTRWK

RUTRWPL NasRUTRWPL Nas

RUTRWPL Regional/KepulauanRUTRWPL Regional/Kepulauan

RUTRWPL PropRUTRWPL Prop

RUTRWPL Kab/KotaRUTRWPL Kab/Kota

RUTRWRUTRW

RDTRRDTR

RENCANA RENCANA

ZONASIZONASI

RPJPRPJP

RPJMRPJM

RENSTRA DARENSTRA DARENSTRA SIRLA RENSTRA SIRLA

PROVINSIPROVINSI

RENSTRA SIRLA RENSTRA SIRLA KAB/KOTAKAB/KOTA

RENCANA RENCANA PENGELOLAANPENGELOLAAN

RENCANA AKSIRENCANA AKSI

RENJARENJA

UU 27/2007 PWP-PPKUU 27/2007 PWP-PPK

UU 26/2007UU 26/2007

UU 17/2007UU 17/2007UU 24/2007 PBUU 24/2007 PB

HP-3

UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 6 ayat (3)Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Pasal 6 ayat (5) Ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

36

PROSES ZONASI PESISIR DAN PPKPROSES ZONASI PESISIR DAN PPK

Langkah 1Pertemuan dan Pembentukan

Komite/Pokja.

Langkah 2Pengumpulan Data dan

Survei Pendahuluan

Langkah 3Identifikasi Potensi Wilayah

Langkah 4Penyusunan Draft Rencana

Zonasi:

Langkah 7

FINALISASI

Langkah 5

Konsultasi Publik Langkah 6

Penyempurnaan Draft Rencana Zonasi :

RENCANA PEMANFAATAN

KAWASAN KONSERVASI

- Cagar Alam- Suaka Margasatwa Laut- Taman Wisata Alam

KAWASAN BUDIDAYA

- Kawasan Permukiman

- Kawasan Budidaya Perikanan

- Kawasan Perikanan Tangkap

- Kawasan Pariwisata bahari

- Kawasan Pertambangan

- Kawasan Pertahanan & Keamanan

0-7 km

7-14 km

RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

Rencana Jaringan Transportasi Darat

Rencana Pelabuhan Udara

Rencana Rute Penerbangan Pengumpan

Rencana Rute Penerbangan Perintis

Rencana Rute Pelayaran Pengumpan Regional

Rencana Pelabuhan Laut

Rencana Rute Pelayaran Perintis

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG

• Kota Waisei direncanakan sebagai orde I dengan orientasi interaksi fungsional ke Kota Sorong (menyangkut interaksi perdagangan hasil-hasil Raja Ampat ke Kota Sorong, perdagangan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, interaksi di bidang pariwisata dsb).

• Kota Distrik Dorekar, Warsambin, Urbinasoven, Popuer, Kabare, Selpele, Mansuar, Deer, Folley, dan Waigama direncanakan sebagai pusat Orde II dengan orientasi interaksi fungsional ke Kota Waisei(direncanakan sebagai pusat pengumpul hasil-hasil dari pengembangan kawasan sekitarnya, pendistribusian kebutuhan-kebutuhan pokok, pelayanan sosial ekonomi, dan pelayanan pemerintahan.

• KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

• Zona permukiman• Zona budidaya• Zona perikanan tangkap

• KAWASAN KONSERVASI• Zona inti• Zona pemanfaatan terbatas

• Zona budidaya pesisir• Zona ekowisata• Zona wisata bahari

• Zona peruntukan

• KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

• Zona pertahanan keamanan

• ALUR LAUT PELAYARAN

1 3 4 . 2 8 1 3 4 . 2 9 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 1 1 3 4 . 3 2 1 3 4 . 3 3 1 3 4 . 3 4

0 . 8

0 . 8 1

0 . 8 2

0 . 8 3

0 . 8 4

0 . 8 5

0 . 8 6

0 . 8 7

0 . 8 8

0 . 8 9

0 . 9

0 . 9 1

0 . 9 2

0 . 9 3

0 . 9 4

P. P

e gu

n

l a

g

u

n

a

T i

d a

l Z

o n

e

T i

d a

l Z

o n

e

S a m

u d

e r

a

P a

s i

f i

k

P . B r a s s

P . F a n i l d o

a r m y b a s e

w a t e r s t o r a g e

m a r i n a

c o t a g e

b u s i n e s s & d e f e n c e a i r t r i p

h e l i p a d

h a n g g a r

s p o r t ce n t r e

a mu

s em

e nt

c en

t re

ma i n o f f i c e

RENCANA PENGEMBANGAN

KEGIATAN DI GUGUS PULAU MAPIA

ECO-TOURSM & AMUSEMENT CENTER

INFRASTRUKTUR YANG DIPERLUKAN:

1.Lapangan Terbang

2.Marina

3.Penampungan Air Bersih

4.Water Front Cottages dan Hotel

5.Amusement Center

6.Sport Center

Konsultasi Publik :

TERIMA KASIH