BAB IKASUS-KASUS

PELANGGARAN HAM DALAM PERSEPEKTIF PANCASILA

SMA THERESIANA 1 SEMARANG

• Dasar Hukum Internasional tentang HAM :• Universal Declaration of Human Rights• International Convenant on Economic,

Social, and Cultural Right• International Covenant on Civil and

Politicial Right

DASAR HUKUM HAM

Dasar Hukum HAM di Indonesia:• UD 1945 PASAL 28 A- 28 J • UU RI NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG

HAM• UU RI NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG

PENGADILAN HAM

A. HAM dalam nilai ideal sila-sila pancasila

• Hubungan antara HAM dengan Pancasila sebagai berikut:• Sila pertama menyebutkan bahwa setiap warga negara

berhak untuk memeluk agama, merasakan kenyamanan dalam beribadah, dan mendirikan bangunan tempat ibadah. Negara menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.

• Sila kedua menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum baik hak maupun kewajiban untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

• Sila ketiga menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat bersosialisasi atau bergaul dengan satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan meskipun berbeda-beda.

• Sila keempat menyebutkan bahwa menghargai hak setiap warga negara yang dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

• Sila kelima menyebutkan bahwa setiap warga negara mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh warga negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

• PEKERJAAN RUMAH :• Tugas Invidu: membuat kliping dari

media internet ataupun media cetak mengenai contoh kasus pelanggaran HAM.

B. PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAM

HAK ASASI MANUSIA

• Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang yang bersifat kodrati.

• Menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 pasal 1 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM ADALAH HAK YANG MELEKAT DALAM DIRI SETIAP MANUSIA SEJAK IA MASIH BERADA DALAM KANDUNGAN, DAN KARENA ITU TIDAK DAPAT DICABUT OLEH SIAPAPUN.

UPAYA PEMAJUAN HAM DI INDONESIA

1.Periode Tahun 1945-1950Periode 1945-1950, pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen . Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 dan pasal 28 I ayat 1 UUD 1945. Memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.

2.Periode Tahun 1950-1959Semakin banyaknya partai politik bertumbuh dengan beragam ideologinya.

Kebebasan persPemilu yang dilaksanakan dengan LUBERJURDIL

Legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja Eksuktif yang semakin efektif

Ruang kebebasan yang seluas-luasnya dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan.

3. Periode Tahun 1959-1966• Pada periode ini kaitan dengan HAM, telah terjadi

pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.

• Tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia.

• Sebagai periode awal terbentuknya KOMNAS HAM

5. Periode Tahun 1998- sekarang• Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM•Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM• Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM• Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi perundang-perundangan nasional.

C. DASAR HUKUM HAM

Dasar Hukum HAM di Indonesia:• UUD 1945 PASAL 28 A- 28 J • UU RI NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG

HAM• UU RI NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG

PENGADILAN HAM

NO PASAL JENIS HAM YANG TERKAIT1 28 A

28 J

NO PASAL JENIS HAM YANG TERKAIT

1 28 A HAK UNTUK HIDUP

2 28 B (1) HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN/ BERKELUARGA(2) HAK ANAK

3 28 C HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRINYA

4 28 D (1) HAK MEMPEROLEH KEADILAN(2) HAK EKONOMI(3) HAK POLITIK (4) HAK ATAS STATUS KEWARGENAGARAAN

5 28 E (1) HAK UNTUK MEMELUK AGAMA DAN BERIBADAH(2) HAK UNTUK KEBEBASAN MEYAKINI AGAMA, DAN MENYATAKAN PIKIRAN DAN SIKAP(3) HAK UNTUK BERSERIKAT DAN MENGUTARAKAN PENDAPAT

6 28 F HAK UNTUK BERSOSIALISASI

7 28 G (1) HAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI/ KELUARGA(2) HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN SUAKA POLITIK

8 28 H (1) HAK UNTUK HIDUP SEJAHTERA LAHIR & BATIN(2) HAK MENDAPAT KEMUDAHAN DALAM KEADILAN(3) HAK ATAS JAMINAN SOSIAL(4) HAK UNTUK MEMILIKI HAK PRIBADI

9 28 I (1) HAK UNTUK TIDAK DISIKSA(2) HAK UNTUK BEBAS DARI PERILAKU DISKRIMINATIF(3) HAK UNTUK MASYARAKAT MENGHORMATI IDENTITAS BUDAYA(4) HAK ATAS PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAM DARI

PEMERINTAH(5) HAK UNTUK MENEGAKAN & MELINDUNGI HAM

10 28 J (1) HAK UNTUK MENGHORMATI HAK ORANG LAIN(2) HAK UNTUK TUNDUK TERHADAP PEMBATASAN

PENGGOLONGAN HAM

• A. HAM SECARA UNIVERSALNO MACAM-MACAM HAM CONTOH

1 Hak pribadi (personal rights) • Hak beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan• Hak berpendapat• Hak mengembangkan diri• Hak hidup

2 Hak ekonomi (economic rights)

• Hak untuk memiliki sesuatu• Hak untuk melakukan jual beli/sewa• Hak mendirikan usaha

3 Hak politik (political rights) • Menjadi warga negara suatu negara• Hak dipilih dan memilih• Hak mengikuti atau mendirikan partai politik

4 Hak sosial budaya (sociocultural rights)

• Hak memperoleh pendidikan/pengajaran• Hak mengembangkan IPTEK• Hak mengembangkan seni budaya

5 Hak persamaan hukum & pemerintahan (rights of legal equality)

• Hak mendapat perlindungan hukum dari pemerintahan• Hak untuk mendapatkan pelayanan publik secara baik

6 Hak mendapat perlakuan yang adil (procedural rights)

Hak diperlakukan adil dalam proses peradilan atau tindakan kepolisian atau kejaksaan.

B. HAM Menurut UU NO. 39 Tahun 19991. Hak untuk hidup (pasal 9)2. Hak untuk berkeluarga (pasal 10)3. Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11-16)4. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17-19)5. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27)6. Hak atas rasa aman (pasal 18-35)7. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42)

C. HAM menurut UUD 1945• Pasal 28 A: Hak untuk hidup• Pasal 28 B: Hak untuk berkeluarga• Pasal 28 C: Hak mengembangkan diri• Pasal 28 D: Hak keadilan• Pasal 28 E: Hak kemerdekaan • Pasal 28 F: Hak berkomunikasi• Pasal 28 G: Hak keamanan• Pasal 28 H: Hak kesejahteraan• Pasal 28 I: Hak perlindungan • Pasal 28 J: Kewajiban Asasi

D. Menurut DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)• Hak individual• Hak kolektif• Hak sipil & Politik • Hak ekonomi, sosial, dan budaya

• Dasar Hukum Internasional tentang HAM :• Universal Declaration of Human Rights• International Convenant on Economic,

Social, and Cultural Right• International Covenant on Civil and

Politicial Right

sanksi internasional kepada negara yang tidak peduli terhadap pelanggaran HAM di negaranya

• Diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya

• Pengalihan investasi atau penanaman modal asing• Pemutusan hubungan diplomatik• Pengurangan bantuan ekonomi• Pengurangan tingkat kerja sama• Pemboikotan produk ekspor• Embargo ekonomi

Gambar 1 Gambar 2

Gambar 3 Gambar 4

PEKERJAAN RUMAH• TUGAS KELOMPOK: MEMPRODUKSI

POSTER AJAKAN TENTANG UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

CONTOH POSTER

• D. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN HAM DAN MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM

• Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

• Membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM• Membentuk pengadilan HAM

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMAJUAN, PENGHORMATAN, PENEGAKAN HAM DI INDONESIA.

• Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM

• Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM

Tantangan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia:1. Tingkat pemahaman dan kesadaran tentang

HAM masyarakat masih rendah2. Pengalaman penegakan HAM masih kurang3. Kurang adanya kepastian hukum terhadap

pelanggaran HAM4. Kurang tegasnya lembaga penegak hukum.