JUDUL PENELITIAN

ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UNGGULAN

DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 – 2009

(Mengunakan Metode Employment Surplus Index, Location Quotient and Shift Share)

DALAM BAHASA INGGRIS

AVAILABILITY ANALYSIS OF LABOR IN LEADING SECTOR

IN THE DISTRICT OF KULONPROGO 2006 - 2009

(APPROACH USING EMPLOYMENT SURPLUS INDEX, LOCATION QUOTIENT AND

SHIFT SHARE ANALYSIS )

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki

kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah

daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang

sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan

kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh

kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa lebih mudah untuk

mengembangkan diri dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar

ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang

sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih

luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan

menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membantu

pemerintah pusat untuk beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan

demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan

1

global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan

lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum

dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan

mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah

daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di

daerah akan semakin kuat.

Didalam UU No. 32 Tahun 2004 Kewenangan provinsi menurut pasal 13 dapat diuraikan

sebagai berikut :

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi meliputi :

a) perencanaan dan pengendalian pembangunan

b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang

c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d) penyediaan sarana dan prasarana umum

e) penanganan bidang kesehatan

f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota

h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/ kota

i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas

kabupaten/kota

j) pengendalian lingkungan hidup

k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/ kota

l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

2

m) pelayanan administrasi umum pemerintahan

n) pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten/kota

o) penyelenggraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota, dan

p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14

yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) perencanaan dan pengendalian pembangunan

b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang

c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

d) penyediaan sarana dan prasarana umum

e) penanganan bidang kesehatan

f) penyelenggaraan pendidikan

g) penanggulangan masalah sosial

h) pelayanan bidang ketenagakerjaan

i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j) pengendalian lingkungan hidup

k) pelayanan pertanahan

3

l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

m) pelayanan administrasi umum pemerintahan

n) pelayanan administrasi penanaman modal,

o) penyelenggraan pelayanan dasar lainnya dan

p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uaraian Kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yang

tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 di atas, ada beberapa kewenangan yang berhubungan

dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pelayanan dibidang ketenagakerjaan,

penanggulangan masalah sosial dan penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya

manusia potensial.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas

sumberdaya yang dimilikinya, baik sumberdaya fisik (kekayaan alam) maupun sumberdaya

manusia. Sumberdaya manusia tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya, namun

juga pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap atau penilaian mereka terhadap

pekerjaan dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom

(Todaro, 2000, 46).

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap

sebagai faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang

lebih besar berarti menambah jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebih

besar berarti makin besar ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan penduduk

baik positif maupun negatif bagi pembangunan ekonomi tergantung pada kemampuan sistem

perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan

tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai kesempatan kerja secara sektoral

sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah (Purwanti,2009,

PIRAMIDA Vol V No. 1)

4

Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 menurut Hasil Proyeksi Survei

Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2005) sebanyak 374.921 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki

183.892 jiwa (49,05 persen) dan penduduk perempuan 191.029 jiwa (50,95 persen).

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo

tercatat sebesar 380.685 jiwa. Sex rasio sebesar 95, yang artinya terdapat 95 penduduk laki-laki

di setiap 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 58.627,54 km2, maka kepadatan

penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 1980 sebesar 649 jiwa per km2.

Pada Sensus Penduduk 1990 penduduk Kabupaten Kulon Progo turun menjadi 372.309

jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk -0,22. Rasio jenis kelamin tercatat 96 dan kepadatan

penduduknya menjadi 635 jiwa per km2. Dengan laju pertumbuhan -0,04, penduduk Kabupaten

Kulon Progo menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 tercatat sebanyak 370.944 jiwa. Sex

rasio sebesar 97 dan kepadatan penduduknya mencapai 633 jiwa per km2.

Penduduk merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan. Namun bila laju

pertumbuhan pertumbuhan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karena

itu, masalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi perhatian pemerintah.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang

masuk dalam pasar kerja. Jumlah pencari kerja baru pada tahun 2009 sebanyak 6.912 orang

dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 508 orang (4,75 persen), setingkat SLTP 1.153 orang

(10,78 persen), SLTA sederajat 5.467 orang (51,12 persen), Diploma 1.823 orang (17,05 persen),

dan sarjana 1.744 orang (16,31 persen). Secara total, jumlah pencari kerja baru pada tahun 2009

ini mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 54,73 persen pada tahun sebelumnya (jumlah

pencari kerja tahun 2008 hanya sebesar 6.912 orang).

Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja menurut Survei Angkatan kerja Nasional

(sakernas) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dirinci menjadi penduduk yang termasuk

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2009 jumlah penduduk usia kerja sebesar

5

303.722 orang yang dirinci sebanyak 146.381 penduduk laki-laki dan 157.341 penduduk

perempuan. Di antara penduduk usia kerja tersebut, mereka yang tergolong sebagai angkatan

kerja tercatat 222.551 orang, 212.963 orang dengan status bekerja dan 9.588 orang merupakan

pengangguran. Dari jumlah penduduk yang bekerja (212.963 orang) sebanyak 46,01 persen

bekerja pada sektor pertanian, 18,99 persen penduduk usia bekerja bekerja pada sektor

perdagangan, hotel dan restoran, 12,01 persen bekerja pada sektor industri, sebanyak 22,99

persen penduduk usia kerja tersebar pada enam sektor yang lain yaitu sektor pertambangan dan

penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi,sektor pengangkutan dan

komunikasi, sektor lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa.

Dari latar belakang ini peneliti akan menganalisis lebih dalam tentang analisis

ketersediaan tenaga kerja pada sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo dengan mengangkat

judul:

“ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UNGGULAN

DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 – 2009 “

(Mengunakan Metode Employment Surplus Index, Location Quotient and Shift Share)

LATAR BELAKANG PENELITIAN

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat diberikan adalah :

a. Berapakah kesempatan kerja nyata di Kabupaten Kulon Progo yang dipengaruhi

oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi DIY, bauran industri dan

keunggulan kompetitif yang dimiliki?

b. Sektor-sektor manakah sebagai sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten

Kulon Progo?

c. Berapakah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang ada pada sektor-sektor

Unggulan di Kabupaten Kulon Progo?

6

d. Sektor-sektor apakah yang masih kurang potensial dalam perekonomian

Kab.Kulon Progo dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tersedia?

e. Strategi apakah yang harus diambil untuk meningkatkan sector perekonomian

yang masih kurang potensial?

2. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan belum ada peneliti yang menggunakan

judul peneliatian ini. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya

karena penelitian ini menyajikan hasil analisis yang diolah menggunakan beberapa

metode analisis yang dipadukan dan berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Kulon

Progo tahun 2006-2009.

3. Faedah yang Diharapkan

a. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo

untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun rencana pembangunan dan

kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah.

b. Sebagai bahan informasi untuk peneliti lain ataupun pembaca maupun pihak yang

berkepentingan dalam permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besar kesempatan kerja nyata di Kabupaten Kulon Progo yang

dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi DIY, bauran industri

dan keunggulan kompetitif Kabupaten Kulon Progo.

2. Untuk mengetahui sektor- sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo.

3. Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang ada pada sektor-sektor

Unggulan di Kabupaten Kulon Progo

4. Untuk mengetahui sektor yang masih kurang potensial dalam perekonomian Kab.Kulon

Progo dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tersedia

7

5. Untuk mengetahui Strategi apakah yang harus diambil untuk meningkatkan sector

perekonomian yang masih kurang potensial.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. PURI WURYANDARI (2003)Penelitian berjudul “ Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Propinsi Jawa Tengah Tahun

1993 – 2000 “, yang berisi perhitungan untuk menentukan potensi ekonomi daerah khususnya

daerah Jawa Tengah yang menggunakan data sekunder dengan runtut waktu ( time series ) mulai

tahun 1993 sampai dengan tahun 2000.

Adapun data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ), Produk

Domestik Regional Bruto ( PDRB ), data tenaga kerja di Jawa Tengah dan data tenaga kerja di

Indonesia. Penggunaan dua jenis data PDRB dan tenaga kerja dalam perhitungan potensi

ekonomi daerah ditujukan untuk melihat potensi sektor di Propinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisi

PDRB dan tenaga kerjanya. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan alat analisis Locational

Quotient ( LQ ) dan Shift Share ( SSA ) yang kemudian keduanya digabungkan.

Hasil penelitian tersebut menuujukkan bahwa yang menjadi sektor basis di Jawa

Tengah ditinjau dari sisi PDRB adalah Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan,hotel dan

restoran, jasa- jasa, sementara jika ditinjau dari sisi tenaga kerja maka yang menjadi sektor basis

adalah Industri Pengolahan, Perdagangan,hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa.

Berdasarkan hasil analisis data, saran-saran yang dapat digunakan adalah karena sektor

pertanian semakin lama kontribusinya semakin kecil baik dari sisi PDRB maupun tenaga kerja

maka diperlukan perhatian yang serius dan diperlukan pembenahan terutama dalam hal teknologi

yang berkaitan dengan sektor pertanian, sementara sektor Industri Pengolahan semakin lama

kontribusinya semakin meningkat terutama dalam hal penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini

menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mulai beralih dari masyarakat agraris menuju

masyarakat industri.( http://diligib.uns.ac.id/upload/dokumen)

2. Handayani Astuti

8

Dengan judul penelitian Analisis potensi sektor ekonomi kota dan kabupaten di propinsi

daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah. Tujuan

dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran kontribusi sektoral terhadap

PDRB dan laju pertumbuhan PDRB secara sektoral dari tahun 1998-2001, yang kedua untuk

mengetahui sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian di masing-masing kota dan

kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan di era

otonomi daerah ditinjau dari PDRB, dan yang ketiga untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi

potensial, agar mampu dikembangkan menjadi sector basis oleh masing-masing kota dan

kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini

yaitu selain agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan oleh instansi-instansi terkait, juga diharapkan dapat dijadikan bahan

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Dari hasil analisis data diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Yogyakarta

dan Kabupaten Sleman mendapat kontribusi terbesar dari Sektor Pedagangan, Hotel, dan

Restoran, dan laju pertumbuhan tertinggi di Sektor Industri Pengolahan. Kontribusi terbesar

Kabupaten Bantul berasal dari Sektor Pertanian, sedangkan laju pertumbuhan sektoral tertinggi

berada di Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Kabupaten Gunung Kidul mendapat kontribusi

terbesar dari Sektor Pertanian, dan laju pertumbuhan sektoral tertinggi berada di Sektor Jasa-jasa.

Kontribusi terbesar Kabupaten Kulon Progo diperoleh dari Sektor Pertanian, dan laju

pertumbuhan sektoral tertinggi berada di Sektor Industri Pengolahan. Menjawab permasalahan

kedua diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki basis perekonomian pada: (i) Sektor Listrik,

Gas, dan Air Bersih; (ii) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; (iii) Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi; (iv) Sektor Keuangan; (v) Sektor Jasa-jasa. Kabupaten Sleman memiliki basis

perekonomian pada: (i) Sektor Industri Pengolahan; (ii) Sektor Bangunan; (iii) Sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (iv) Sektor Keuangan.Kabupaten Bantul memiliki basis

perekonomian pada: (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Industri Pengolahan, (iii) Sektor Bangunan;

(iv) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Kabupaten Gunung Kidul memiliki basis

perekonomian pada: (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Pertambangan dan Galian; (iii) Sektor

Bangunan. Kabupaten Kulon Progo memiliki basis perekonomian pada Sektor Pertanian dan

Sektor Jasa-jasa. Sedangkan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kota

Yogyakarta adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan. Sektor-sektor potensial di

9

Kabupaten Sleman adalah : (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Jasa-jasa; (iii) Sektor Listrik, Gas,

dan Air Bersih; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (v) Sektor Pertambangan dan Galian.

Sektor potensial Kabupaten Bantul berada di (i) Sektor Pertambangan dan Galian; (ii) Sektor

Jasa-jasa; (iii) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi;

(v) Sektor Keuangan. Sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung

Kidul adalah : (i) Sektor Industri Pengolahan; (ii) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; (iii) Sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (v) Sektor

Keuangan, (vi) Sektor Jasa-jasa. Sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Kulon Progo

adalah : (i) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, (ii) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran;

(iii) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (iv) Sektor Keuangan.

Saran yang dapat diberikan guna tercapainya tujuan pembangunan di kota dan kabupaten

di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: pengoptimalisasian pengembangan sektor-sektor

potensia tanpa mengabaikan sektor basis yang telah ada, kedua mempromosikan potensi masing-

masing daerah guna menarik investor baik dari luar negeri ataupun dari luar daerah, yang ketiga

adalah penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembangunan di era otonomi

daerah, dan mengarahkan masyarkat untuk lebih aktif dalam usaha- usaha yang berada di lingkup

sektor basis dan sektor potensial, dan yang kekempat yaitu perlu adanya penelitian yang lebih

lengkap dengan analisis yang lebih canggih. (digilib.uns.ac.id/abstrak.pdf.)

3. Ike Yuli Andjani & Adi Irawan (2011)

Dengan Judul “ Perbandingan Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Bantu dengan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2009” Menggunakan pendekatan Analisis Shift Share,

Location Quotient dan Tipologi Klasen.

Tujuan Penelitian ini adalah

1) perkembangan potensi ekonomi kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.

2) Sektor-sektor unggulan antara kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.

3) Sektor-sektor perekonomian yang masih kurang potensial untuk lebih ditingkatkan.

4) perbandingan potensi ekonomi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo.

10

Data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ), Produk Domestik Regional

Bruto ( PDRB ) Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY. Penggunaan data

PDRB ketiga daerah dalam perhitungan potensi ekonomi daerah ditujukan untuk melihat potensi

sektor di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditinjau dari sisi PDRB. Dari data yang diperoleh

dianalisis dengan alat analisis Locational Quotient ( LQ ) dan Shift Share ( SSA ) dan Tipologi

Klasen yang kemudian digabungkan.

Dari penelitian ini kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan potensi ekonomi di Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Kulon Progo dari

tahun ketahun terus meningkat, namun tidak pada semua sektor ataupun sub sektor,

2. Sektor unggulan Kabupaten Bantul dan Kabuparen Kulon Progo

a. Metode Shift Share

Dari hasil analisis menggunakan metode Shift Share di Kabupaten Bantul dan Kabupaten

Kulon Progo menunjukkan sektor yang memiliki keunggulan/daya saing paling

competitive adalah:

Kabupaten Bantul

1. Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektor industri bukan migas pada kelompok sub.

Industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki serta sub. Industri kayu dan barang

kayu lainya.

2. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran pada sub.sektor restoran .

3. Sektor Pengangkutan dan komunikasi pada sub.sektor pengangkutan sub.angkutan

jalan raya nilai

4. Sektor Pertanian pada sub.sektor tanaman bahan pangan serta sub.sektor peternakan

dan hasil-hasilnya

Kabupaten Kulon Progo:

1. Sektor Pertanian pada sub.sektor tanaman bahan pangan

2. Sektor Industri Pengolahan pada sub. Industri kayu dan barang kayu lainya.

b. Metode Location Quotient

Dari hasil analisis menggunakan metode Location Quotient menunjukkan bahwa :

11

Kabupaten Bantul memiliki sub.sektor basis pada beberapa sektor yang ada. Dari

sektor pertanian sub.sektor yang merupakan sektor basis adalah sub.sektor tanaman

bahan makanan, tanaman perkebunan serta peternakan dan hasil-hasilnya. Pada Sektor

Pertambangan dan penggalian sub.sektor penggalian yang merupakan sub.sektor basis.

Untuk sektor Industri bukan migas sub.sektor yang merupakan sub.sektor basis paling

tinggi adalah sub.sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, kemudian disusul

sub.sektor makanan, minuman dan tembakau, selanjutnya ada sub sektor pupuk, kimia

dan barang dari karet, Semen dan barang galian bukan logam dan yang terakhir adalah

kayu dan barang dari kayu lainnya. Selanjutnya sektor kontruksi pun merupakan sektor

basis di Kabupaten Kulon Progo. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya

sub.sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor basis di Kabupaten

Bantul. Serta sektor keuangan, persewaan dan jasa penunjang pada sub.sektor lembaga

keuangan bukan bank.

Pada Kabupaten Kulon Progo dari hasil analisis menggunakan metode Location

Quotient sub.sektor yang berada pada sektor pertanian semuanya merupakan sektor basis.

Sub. Sektor penggalian pun menjadi sektor basis di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian

pada Sektor Insudri pengalahan yang merupaka sektor basis adalah makanan minuman

dan tembakau, Kayu dan barang dari kayu lainnya, pupuk kimia dan barang dari karet,

Semen dan barang galian bukan logam, serta alat angkutan mesin dan peralatannya. Pada

sekteor perdagangan, hotel dan restoran hanya sub.sektor perdagangan besar dan eceran

yang merupakan sektor basis. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi yang

merupakan sub.sektor basis di Kabupaten Kulon Progo adalah Angkutan jalan rel dan

jasa penunjang komunikasi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa penunjang pada

sub.sektor bank, serta sektor jasa-jasa pada sub.sektor administrasi pemerintah dan

pertahanan, jasa pemerintah lainnya.

c. Metode Tipologi Klassen

Dari analisis menggunakan metode Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa sub.sektor

yang maju dan dapat berkembang dengan pesat adalah sub.sektor peternakan dan hasil-

hasilnya (sektor pertanian), sub.sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, sub.sektor

kayu dan barang dari kayu lainnya (sektor Industri Pengolahan). Kemudian ada sektor

12

kontruksi yang juga merupakan sektor maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten

Bantul serta sub.sektor lembaga keuangan bukan bank.

Pada Kabupaten Kulon Progo sub.sektor yang merupakan sub.sektor maju dan tumbuh

dengan pesat adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-

hasilnya, Kehutanan (sektor pertanian), penggalian (sektor pertambangan dan

penggalian), kayu dan barang dari kayu lainnya, pupuk kimiadan barang dari karet,

semen dan barang galian bukan logam, alat angkutan mesin dan peralatannya (sektor

industri pengolahan), dan yang terakhir adalah sub.sektor angkutan jalan raya.

3. Sektor-sektor perekonomian yang masih kurang potensial dari kedua kabupaten tersebut

adalah:

a. Metode Analisis Shift Share

Dari analisis menggunakan metode shift share pada Kabupaten Bantul sektor - sektor

yang kurang kompetitive adalah Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektro Industri

makanan, minuman dan tembakau, sub.sektor Industri pupuk, kimia dan barang dari

karet, kemudian Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Untuk Kabupaten Kulon Progo sektor sektor yang kurang kompetitive adalah Sektor

Industri Pengolahan pada sub.sektor Industri makanan, minuman dan tembakau dan

sub.sektor Industri pupuk, kimia dan barang dari karet, kemudian sektor Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa.

b. Metode Analisis Location Quotient

Hasil analisis menggunakan metode Location Quotient di Kabupaten Bantul yang

merupakan sub.sektor non basis adalah sub.sektor Kehutanan, perikanan (Sektor

pertanian), Kertas dan barang cetakan, alat angkutan mesin dan peralatannya, barang

lainnya (sektor industri pengolahan), air bersih (sektor listrik, gas dan air bersih), hotel,

restoran (sektor perdagangan, hotel dan terstoran) kemudian sektor pengangkutan dan

komunikasi di Kabupaten Bantul bukan merupakan sektor basis. Sektor Keuangan,

persewaan dan jasa penunjang serta sektor jasa jasa juga merupaka sektor non basis di

kabupaten bantul.

Pada Kabupaten Kulon Progo menunjukkan sub.sektor non basis antara lain tekstil barang

dari kulit dan alas kaki, kertas dan barang cetakan, barang lainnya (sektor Industri

13

Pengolahan), sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor perdagangan,

hotel dan restoran pada sub.sektor hotel dan restoran, kemudian sektor pengangkutan dan

komunikasi pada sub.sektor angkutan rel, jasa penunjang angkutan dan pos dan

telekomunikasi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada sub.sektor

lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, real estat, jasa perusahaan.

Sektor jasa-jasa pada jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa

perorangan dan rumah tangga.

c. Metode Analisis Tipologi Klassen

Hari hasil menggunakan analisis tipologi klassen sub.sektor yang relatif masih tertinggal

di Kabupaten Bantul adalah sub.sektor kertas dan barang cetakan, barang lainnya, listrik,

hotel, restoran, pos dan telekomunikasi, bank, real estat, serta jasa hiburan dan rekreasi.

Pada kabupaten Kulon Progo sektor yang berada pada Kuadran IV yaitu sub.sektor yang

relatif tertinggal adalah sektor kontruksi, sub.sektor restoran, Jasa penunjang angkutan,

pos dan telekomunikasi, serta jasa perusahaan.

4. Perbandingan potensi ekonomi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo

menggunakan tiga metode yaitu metode dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan Kabupaten

Bantul adalah sektor industri pengolahan dan sektor Pertanian. Sedangkan untuk Kabupaten

Kulon Progo adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Untuk sektor yang bukan

merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bantul adalah sektor Keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Untuk kabupaten Kulon Progo adalah sektor kontruksi.

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Pembangunan Ekonomi

1.Proses Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) tahap sebagai berikut ( Arsyad,

1997: 24 ) :

Tahap pertama adalah proses perencanaan (ekonomi). Ditetapkan dan diterjemahkan

kedalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi

pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan lainnya.

14

Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode

perencanaan tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah,

penerimaan eksport, tenaga kerja yang terlatih, dan lainnya. Kesemuanya itu bersama

keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai

kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target – targetnya.

Tahap ketiga, hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai

cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini

ditetapkan proyek – proyek investasi, seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik – pabrik,

pusat – pusat kesehatan. Yang termasuk perencanaan nasional : kebijaksanaan – kebijaksanaa

harga, seperti nilai kurs, tingkat suku bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang

semuanya ini merangsang perusahaan– perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan–

tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali

sektor pertanian, yang bisa mengurang hambatan – hambatan untuk mengubah dan

mendukung kegiatan–kegiatan pembangunan lainnya.

Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan–kegiatan yang

mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu

oleh adanya kendala– kendala sumber daya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah

strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan–kegiatan

yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun). (Arsyad, 1997: 24)

2. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi sangat luas, bukan hanya sekedar bagaimana

menaikan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan –

kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf

hidup masyarakat. Berdasarkan batasan tersebut maka pembangunan ekonomi dapat

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu

negara dapat meningkat dalam jangka panjang. Maka dari definisi tersebut, pembangunan

ekonomi mempunyai 3 sifat penting, yaitu bahwa pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus.

15

2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per – kapita.

3. Kenaikan pendapatan per – kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses agar saling berkaitan

dan saling mempengaruhi antara faktor–faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi

sehingga dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa

yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan

masyarakat dari satu tahap ke tahap berikutnya (Arsyad, 1997:11).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, karena

pertumbuhan hanya meliputi kenaikan output produksi yang menyebabkan kenaikan pada

pendapatan, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada

tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau

tidak. Jadi pembangunan selalu dibarengi dengan adanya pertumbuhan, sedangkan

pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Dengan demikian suatu

perekonomian dapat dikatakan sedang berkembang apabila pendapatan per–kapita

menunjukkan kecenderungan (trend) jangka panjang yang meningkat. Namun demikian tidak

berarti bahwa pendapatan per – kapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya

resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor misalnya, dapat mengakibatkan

suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan

demikian hanya bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi secara rata – rata meningkat dari

tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan mengalami pembangunan

ekonomi.

Pengertian pembangunan ekonomi secara tidak langsung menyatakan bahwa

untuk melihat laju pembangunan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan

masyarakatnya, maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan

merupakan salah satu syarat utama.

3. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

1. Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam pertumbuhan regional tidaklah semua sama dengan apa yang

dikemukakan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini di sebabkan pada analisa

pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan karakteristik

16

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi regional dan

pertumbuhan ekonomi nasional juga mempunyai ciri yang sama, yaitu memberi tekanan

pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi.

Pada pembangunan ekonomi regional memberikan tekanan pada unsur region,

maka faktor-faktor yang mejadi perhatian juga berbeda dengan apa yang ada pada

pertumbuhan ekonomi nasional. Pada teori pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor

yang perlu diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan teknologi. Akan

tetapi pada teori pertumbuhan ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian

utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi dan arus lalu lintas modal antar wilayah.

Karena perbedaan faktor-faktor tersebut maka analisa pertumbuhan ekonomi regional

berbeda dengan teori-teori dalam menganalisaatumbuhan ekonomi nasional.

Teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi

regional diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori lokasi

Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. Kelompok

pertama sering dinamakan sebagai pembela prinsip-prinsip Least Cost Theory, yang

menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur pasar dan

permintaan. Analisa dari aliran Least Cost Theory didasarkan pada asumsi pokok

antara lain : a) lokasi pasar dan sumber bahan baku telah tertentu, b) sebagai bahan

baku adalah Localized materials, c) tidak terjadi perubahan teknologi, d) ongkos

transport tetap untuk setiap kesatuan produksi dan jarak. Kelompok kedua dinamakan

Market Area Theory dimana faktor permintaan lebih penting artinya dalam pemilihan

lokasi. Teori ini disusun atas dasar beberapa asumsi utama yaitu: a) konsumen

tersebar secara merata ke seluruh tempat, b) bentuk persamaan permintaan dianggap

sama, c) ongkos angkut untuk setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama.

Kelompok yang ketiga dinamakan Bid Rent Theory, dimana pemilihan lokasi

perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk

menyewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku di daerah perkotaan yang harga sewa

dan tanah sangat tinggi. Teori ini juga disusun atas dasar beberapa asumsi tertentu

yaitu : a) terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan dan tingkat kesuburan yang

sama, b) ditengah tanah tersebut terdapat sebuah pusat produksi dan konsumsi, c)

17

ongkos angkut sama untuk setiap kesatuan jarak produksi, d) harga barang produksi

juga sama untuk setiap jenis produksi, e) tidak terjadi perubahan teknologi (Esmara,

1985 : 327 ).

Teori lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan lokasi yang

dapat meminimumkan beaya. Lokasi optimum dari suatu perusahaan industri pada

umumnya terletak di mana permintaan terkonsentrasi (pasar) atau pada sumberbahan

baku. Alasan ini adalah bila suatu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu

kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku atau hasil produksi

akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang timbul dari adanya

konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat dirasakan manfaatnya

(Arysad,1999:117 ).

b. Teori Basis Ekonomi

Teori ini didasari dari sudut teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi

suatu daerah akan banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya

dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi

tersebut umumnya berbeda-beda setiap daerah tergantung pada letak geografis daerah

yang bersangkutan. Hal ini berarti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan suatu

daerah, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang

dimilikinya dan tidak harus dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.

Model basis ekonomi menyederhanakan perekonomian menjadi dua sektor,

yaitu sektor basis dan bukan basis. Kegiatan sektor basis adalah kegiatan yang

mengekspor barang dan jasa keluar perekonomian atau memasarkan barang dan jasa

kepada mereka yang datang dari luar perekonomian yang bersangkutan.

Dengan demikian sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama,

dimana setiap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi tersebut akan

menimbulkan dampak multiplier terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah.

Disisi lain sektor non basis adalah kegiatan sektor yang menyediakan barang atau

jasa yang dibutuhkan aleh masyarakat atau oleh sektor ekonomi basis yang berada

dalam batas perekonomian wilayah.

18

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurut model basis ekonomi

ditentukan oleh kemampuan suatu daerah tersebut melakukan ekspor berupa barang

atau jasa termasuk tenaga kerja.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya sektor basis.

Kemajuan antara lain disebabkan oleh perkembangan jaringan transportasi,

perkembangan permintaan dan pendapatan dari wilayah lain, perkembangan

teknologi dan prasarana lainnya. Sedangkan kemunduran sektor basis disebabkan

oleh perubahan permintaan dari luar wilayah, habisnya cadangan sumber daya alam

yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dari perkembangan teknologi (Yasri,

1994: 9 ).

Strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan adalah penekanan terhadap

arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional

maupun internasional. Kebijakannya mencakup pengurangan hambatan dan batasan

terhadap perusahaan-perusahaan yang beorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan

di daerah tersebut.

Faktor-faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk

tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan

penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999 : 116 ).

c. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menganggap bahwa ada semacam hirarki tempat. Setiap

tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang memyediakan

sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu

pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik

didaerah perkotaan maupun didaerah pedesaan (Arysad, 1999 : 117 ).

Dampak dari adanya tempat sentral ini adalah aglomerasi industri.

Keuntungan dari adanya aglomerasi industri ini adalah : pertama yaitu semacam

keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahaan

19

industri yang tergabung di dalamnya beroperasi dengan skala besar, karena adanya

jaminan sumber bahan baku dan pasar. Kedua, yaitu adanya saling keterkaitan antar

industri sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat di penuhi dengan

mengeluarkan ongkos angkut yang minimum. Ketiga, yaitu timbulnya fasilitas sosial

dan ekonomi dapat digunakan secara bersama-sama sehingga pembebanan ongkos

untuk masing-masing perusahaan industri dapat dilakukan serendah mungkin

(Esmara,1985:336 ).

Untuk mempelajari apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau

non basis dalam suatu wilayah dapat digunakan metode pengukuran langsung metode

pengukuran tidak langsung ( Glasson, 1974 dalam Yasri, 1994 : 9 ). Metode

pengukuran langsung dilakukan melalui survey secara langsung dalam

mengidentifikasi sektor mana yang basis dan mana yang non basis. Melalui pendekatan

ini dapat ditentukan sektor basis maupun non basis secara tepat, tetapi dalam

pelaksanaannya memerlukan dana dan sumber daya yang besar. Atas dasar ini para

pakar ekonomi regional merekomendasikan penggunaan metode pengukuran tidak

langsung yaitu menggunakan kuosien lokasi ( Locational Quotient ).

d. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis

pembangunan daerah, karena teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan.

Teori ini memberi dua konsep dalam pembanguna ekonomi daerah yaitu keseimbangan

dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan mencapai

keseimbangan alamiah jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Oleh karena itu,

modal akan mengalir dari daerah yang tinggi menuju ke daerah yang berupak rendah

(Arysad, 1999 ; 116 ).

e. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep

dasar dari tesis kausasi kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung

memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami

akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain (Arysad,1999:117 ).

f.Model Daya Tarik

20

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling

banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu

masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui

pemberian subsidi dan intensif (Arsyad, 1999 : 188 ).

B. Metode Analisi Shift Share

Teknik analisis ini adalah teknik analisis kuantitatif yang biasa digunakan

untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur

ekonomi wilayah administrative yang lebih tinggi sebagai pembanding. Dalam teknik

ini terdapat 3 komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau

nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional

terhadap perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional, yang menunjukkan

perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di

referensi propinsi atau nasional. Ketiga, pergeseran diferensial yang memberikan

informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan

perekonomian yang dijadikan referensi.

Ketiga hubungan komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut

Shift Share Analysis (SSA)

SSA = (Xtt(1) /Xtt(0) – 1) + (Xtj(1) /Xtj(0) – Xtt(1) /Xtt(0) ) + (Xij(1) /Xij(0) –

Xtj(1) /Xtj(0))

a b c

Keterangan :

SSA = Shift Share Analysis

a = komponen share (menyatakan laju pertumbuhan total wilayah pada dua titik

waktu yang menunjuk-kan dinamika)

21

b = komponen proportional shift (menyatakan pertum-buhan total aktivitas tertentu

secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah

yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah

c = komponen differential shift (menjelaskan bagaimana daya kompetisi suatu

aktivitas tertentu dibandingkan dengan total sektor atau aktivitas dalam wilayah.

Komponen ini menggambarkan dinamika (keung-gulan atau ketidakunggulan) suatu

sektor atau aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di

wilayah lain.

Xij(1) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah kabupaten ke-i pada

tahun akhir

Xij(0) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah Kabupaten ke-i pada

tahun awal

Xtj(1) = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi pada

tahun akhir

Xtj(0 )= jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi pada

tahun awal

Xtt(1) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah

Provinsi pada tahun akhir

Xtt(0) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah

Provinsi pada tahun awal.

C. Metode Analysis Location Quotient ( L Q )

Pada dasarnya metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan

sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang

lebih luas (tingkat nasional). Variabel yang digunakan dalam analisis ini berupa nilai

tambah serta jumlah tenaga kerja. Adapun dalam analisis ini dicoba memahami

Location Quotient (LQ) dengan menggunakan nilai tambah bruto sebagai variabel

yang ada dalam PDRB menurut harga konstan. Secara matematis Location Quotient

(LQ) dirumuskan sebagai berikut

22

LQ = Xij/Xit

Xtj/Xtt

Keterangan :

LQ = Location Quotient

Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah kabupaten ke-i

Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah

kabupaten ke-i

Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi

Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Provinsi

LQ < 1 berarti sektor yang bersangkutan produksinya belum dapat memenuhi

kebutuhan daerah sendiri, disebabkan oleh kurangnya peranan sektor tersebut

dalam perekonomian daerah karena tidak mempunyai keunggulan komparatif

dan dikategorikan sektor non basis.

LQ > 1 atau LQ = 1 Berarti sektor yang bersangkutan produksinya sudah dapat

memenuhi kebutuhan daerah tersebut bahkan mengekspor. Oleh karena itu daerah

tersebut diakatakan mempunyai keunggulan komparatif di sektor tersebut dan

dikatakan sebagai sektor basis. (http://diligib.uns.ac.id/upload/dokumen)

D. Employment Surplus Index (ESI)

ESIa = Xij – (Xit/Xtt)Xtj (Keterangan : ESIa = ESI model absolut)

ESIr = [Xij – (Xit/Xtt) Xtj] / Xit x 100 % (Keterangan : ESIr = ESI model relatif)

Keterangan:

Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah Kabupaten ke-i

Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah

Kabupaten ke-i

Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi

Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Provinsi

23

E. Otonomi Daerah

1. Hakekat Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( UU

No.32 Tahun 2004)

2. Pelaksanaan Otonomi daaerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka

memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat

disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-

masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk

membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak

daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan

kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi

dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan

perundang-undangan

CARA PENELITIAN

1. Bahan atau Materi Penelitian

Materi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Produk Domestik

Regional Bruto tahun 2006-2009 dan data ketenaga kerjaan pada Kabupaten Kulon

Progo. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan Pendekatan Shift Share,

Employement Surplus Index, dan Loqatiouent Quotion

2. Alat

Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah software

Microsoft Exel. Software ini digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat

diolah, ditampilkan, sehingga dapat menyajikan suatu informasi sesuai yang diharapkan

pengguna.

24

3. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data Produk Domestik

Regional Bruto dan data ketenaga kerjaan Kabupaten Kulon Progo, pengolahan data nya

untuk mencari sektor-sektor potensial dilakukan dengan membandingkan PDRB

kabupaten tersebut dengan PDRB Propinsi Yogyakarta. Data tersebut dianalisis

menggunakan pendekatan analisis Shift Share, LQ, dan Employment Surplus Index.

Setelah data-data tersebut dianalisis maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu

sektor-sektor unggulan dari kedua Kabupaten tersebut.

4. Analisis Hasil

Untuk mengetahui hasil penelitian potensi ekonomi Kabupaten Kulon Progo

peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dan kulalitatif. Analisis data Kualitatif

adalah proses yang meliputi mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan dan

mensintesiskan data dan selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan

menemukan pola, hubungan hubungan dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk

deskripsi naratif, bagan, flow chart, matriks maupun gambar-gambar yang bisa

dimengerti dan pahami oleh orang lain. Analisis Data kuantitatif adalah proses

menghitung data yang ada menggunakan rumus atau metode analisis yang sesuai dengan

kebutuhan penelitian.

JADWAL PENELITIAN

Tahap KegiatanBulan Ke

1 2 3 4 5 6

Persiapan

1. Pengumpulan data

Pelaksanaan

1. Pengolahan data

2. Analisis data

25

3. Pengambilan kesimpulan dan hasil

penelitian

Penyelesaian

1. Penyusunan laporan draf

2. Penyusunan laporan akhir

PERSONALIA PENELITIAN

1. Peneliti I

a. Nama Lengkap : Dra. Ike Yuli Andjani

b. NIP : 19650716 199003 2 001

c. Pangkat/Golongan : III/b

d. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli

e. Tempat penelitian/alamat : Kabupaten Kulon Progo

f. Waktu yang disediakan : 2 jam/ hari

26

2. Peneliti II

a. Nama Lengkap : Adi Irawan

b. NIP : -

c. Pangkat/Golongan : -

d. Jabatan Sekarang : -

e. Tempat Penelitian/alamat : Kabupaten Kulon Progo

f. Waktu yang disediakan : 2 jam/hari

3. Pembantu Peneliti : 1 orang

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. 2010. Jogjs dalam Angka 2010. BPS: Provinsi DIY

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2010. Kulon Progo dalam Angka 2010. BPS:

Kulon Progo.

Lincolin Arsyad. 1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi. PT. Media Widya Mandala:

Yogyakarta.

27

Lincolin Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE

UGM: Yogyakarta.

Hendra Esmara. 1985. Memelihara Momentum Pembangunan. Gramedia: Jakarta

28