Standar Nasional PendidikanImplikasi dan Implementasi

Standar Nasional Pendidikan

Pemantauan Standar

Evaluasi Kinerja Pendidikan

Akreditasi

Penjaminan Mutu Pendidikan

Kerangka Presentasi

Mutu Pendidikan di Indonesia ?

Survei The Political and Economic Risk Consultancy (PERC, 2001), Educational PerformanceLaporan Bank Dunia (1998), tes membaca siswa kelas IV SDSurvei International Educational Achievement (IEA), (2001), kemampuan membaca siswa SDSurvei The Third International Mathematics and Sciences Study Repeat (TIMSS-R, 2001)

Pasal 31 UUD 1945 (Amandemen)

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU 20 2003 SISDIKNAS

Pasal 5 (1)Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

Pasal 35Standar Nasional Pendidikan

UU 20 2003 SISDIKNAS

STANDAR YANG TELAH ADA

Isi 22/2006

SKL23/2006

Pengawas 12/2007

KepSek13/2007

Guru 16/2007

Pengelolaan 19/2007

Penilaian20/2007

Sarana24/2007

Isi Kesetaraan14/2007

PEMANTAUAN STANDAR

STANDAR ISI DAN KOMPETENSI LULUSAN

EVALUASIKINERJA PENDIDIKAN

Pasal 78 PP 19 2005

Satuan PendidikanPemerintahPemerintah Daerah ProvinsiPemerintah Daerah Kabupaten/KotaLembaga Evaluasi mandiri

EVALUASI OLEH SATUAN PENDIDIKAN Pasal 79 PP 19 2005

(2) Setiap akhir semester

(3) Meliputi :

Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan KTSP dan kegiatan ekstrakurikuler, hasil belajar peserta didik, dan realisasi anggaran

EVALUASI OLEH PEMERINTAH

Dilakukan oleh menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala (Pasal 80 (1))

Evaluasi terhadap pengelola sekurangnya setahun sekali (Pasal 83 (1))

Evaluasi terhadap pengelola sekurangnya mencakup ….. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur,jenjang, dan jenis pendidikan …… (Pasal 83 (2))

EVALUASI OLEH PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non formal termasu PAUD, secara berkala (Pasal 81/82)

Evaluasi terhadap pengelola sekurangnya mencakup ….. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur,jenjang, dan jenis pendidikan …… (Pasal 83 (2))

AKREDITASIPasal 86 PP 19 2005

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikanDapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh PemerintahAkreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilaksanakan obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANOleh Satuan Pendidikan

Pasal 91 PP 19 2005

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan

Penjaminan mutu tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan

Dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANPasal 92 PP 19 2005

Pemerintah Provinsi (Kabupaten/Kota) mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutuBAN-S/M memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikanLPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan

Terimakasih

Mohon maaf atas kesalahan

Alamat BSNP

www. bsnp-indonesia.org.id Gedung A lt 3, Depdiknas Jl. Jendral

Sudirman Jakarta, Telp. (021) 573 9919

fax: (021) 572 7044 Sisworo 0852 340 62918