Value for Money
Value for money merupakan pendekatan nilai untuk uang yang artinya dimana nilai uang untuk menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Pengukuran kinerja berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan. Dengan demikian sering disebut 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).
Dalam hal ini value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :
1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
Implementasi Konsep Value For MoneyValue for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan
input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
1. Ekonomi berkaitan dengan hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction).
3. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).
Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik :
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan
terjadinya penghematan dalam penggunaan input4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai
akar pelaksanaan akuntanbilitas publik.
Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan :1. Sistem perencanaan dan pengendalian
Meliputi proses, perosedur dan struktur yang member jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi.
2. Spesifikasi teknis dan standarisasi Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalismeUntuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja .
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasarMekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat financial sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money.
5. Mekanisme sumber daya manusiaPemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi sifatnya untuk memperbaiki kinerja personel dan organisasi.
Value for Money Audit
Tujuan value for money audit adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit), sedangkan dalam pendekatan baru ini selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan audit kinerja (performance audit), meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Audit ekonomi dan efisiensi disebut juga management audit atau operational audit, Sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain performance audit adalah VFM audit atau 3E’s audit.
Karakteristik Value for Money
Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (malan, 1984).
Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dala pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan, 1984).
Salah satu yang membedakan VFM audit dengan conventional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam laporan audit konvensional, hasil audit berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM
3E
Ekonomi
Efisiensi
Efektivitas
Auditmanajeme
n
AuditProgram
Audit Kinerja/Value for Money
Audit
audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang.
Audit Ekonomi dan Efisiensi
The General Accounting Office Standadrs (1994) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:
a. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat,b. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai
dengan kebutuhan pada biaya terendah,c. Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara
memadai,d. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau
kurang jelas tujuannya,e. Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai
yang berlebihan,f. Menggunakan prosedur kerja yang efisien,g. Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) yang minimum
dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat,
h. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, penggunaan sumber daya Negara,
i. Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi.
Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit lainnya. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi :
1. Perencanaan audit,2. Me-review sistem akuntansi dan pengendalian intern,3. Menguji system akuntansi dan pengendalian intern,4. Melaksanakan audit, dan5. Menyampaikan laporan.
Audit Efektivitas
Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk :
1. Menilai tujuan program2. Menetukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan3. Menilai efektivitas program/unsur-unsur program baik sendiri/terpisah4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik
dan memuaskan5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif
untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah
6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program yang terkait
7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik
8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut
9. Menilai apakah system pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program
10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.
Kategori Kegiatan Value for Money Audit
Value for money secara umum mempunya tiga kategori kegiatan :
1. ‘By-product ‘ VFM WorkVFM hanya bertujuan sekunder, yakni berupaya untuk mencari penghematan-penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja.
2. An ‘Arrangement Review ‘ Untuk menjamin/memastikan bahwa klien telah melakukan tugas adminstrasi yang diperlukan untuk mencapai VFM. Auditor dapat mengecek dan menilai keberadaan peraturan formal semacam ini. Memberikan gambaran bagi auditor untuk me-review kinerja dan me-review jasa-jasa tertentu/khusus.
3. Performance ReviewUntuk menilai secara obyektif VFM yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria (pembanding) yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah di capai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi sejenis lainnya.
Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik (pemerintahan) diperlukan beberapa prasyarat, yaitu :
1. Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipent (pihak yang menerima hasil audit).
2. Hubungan akuntanbilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipient (otoritas yang lebih tinggi).
3. Independensi antara auditor dan auditee.4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung
jawab auditee oleh audit recipent.
Dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing kinerja organisasi secara komprehensif, yaitu :
1. Management and Technical ReviewTelaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan metode/teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah :- Rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil
yang diinginkan- Terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung
jawab manajemen- Manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya
kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi- Pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara regular dengan
menggunakan criteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya
2. Special StudiesTelaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies mungkin dilaksanakan untuk :- Penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan- Menilai kecukupan pengendalian internal dalam system infotmasi
manajemen atau system akuntansi yang diterapkan- Konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan
khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja- Mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang
mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang.
Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995
Sejauh ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada SAP yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 1995. SAP tersebut merupakan buku standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hokum lain yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah.
Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintahan menurut SAP adalah sebagai berikut.
1. Standar Umuma. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif
memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang diisyaratkan.
b. Semua yang berkaitan dengan pekerjaan audit itu harus independen.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
d. Setiap organisasi/lembaga audit yang melaksanakan audit berdasarkan SAP harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).
2. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerjaa. Perencanaan
Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.b. Supervisi
Staf harus diawasi dengan baik.c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Auditor harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hokum atau penyalahgunaan wewenang.
d. Pengendalian manajemenAuditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit.
3. Standar Pelaporan Audit Kinerjaa. Bentuk
Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit.
b. Ketepatan waktuAuditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu.
c. Isi laporan- tujuan, lingkup, dan metodologi audit- hasil audit- rekomendasi- pernyataan standar audit- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan- penyalahgunaan wewenang- pengendalian manajemen- tanggapan pejabat yang bertanggung jawab- hasil/prestasi kerja yang patut dihargai- hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut- informasi istimewa dan rahasia
d. Penyajian laporanLaporan harus lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan.
e. Distribusi LaporanLaporan tertulis audit diserahkan oleh organisasi/lembaga audit kepada- Pejabat yang berwewenang dalam organisasi pihak yang diaudit- Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang
meminta audit- Kepada lembaga lain yang mempunyai tanggung jawab atas
pengawasan secara hukum- Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang
diaudit untuk menerima laporan tersebut
Audit Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.
Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (masyarakat dan DPR/DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan.
Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai.
Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Keterangan :
Pada tataran teknis aplikatif juga berbeda, yaitu pengawasan oleh DPR/DPRD dilakukan pada tahap awal; lalu pengendalian manajemen dan pengendalian tugas pada tahap menengah; dan tahap akhir baru di lakukan pemeriksaan.
Objek yang diperiksa berupa kinerja anggaran dan laporan pertanggung jawaban yang terdiri dari laporan dan nota perhitungan APBN/APBD, neraca, dan laporan aliran kas.
Permasalahan Audit Kinerja Lembaga Pemerintahan di Indonesia
Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka memberantas praktik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian mengesahkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No. 28 tahun 1999 tersebut kemudian menjadi landasan hukum dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dengan demikian, untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini terdapat lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa yang sifatnya independen dan memiliki tugas yang berbeda-beda, diantaranya badan ombudsmen, KPKPN, dan BPK. Disamping itu masyarakat tetap harus ikut berperan aktif, yaitu
dengan memberikan informasi dan menyampaikan saran serta pendapatnya secara bertanggung jawab.
Kelemahan Audit Pemerintahan di Indonesia
1. Kelemahan bersifat inherent Tidak tersedianya indikator kinerja (performance indicator) yang
memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Belum adanya SAKP (Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah) yang
baku, karena pada dasarnya pengauditan terhadap pemerintah daerah adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.
2. Kelemahan bersifat structural Banyaknya lembaga pemeriksa fungsional overlapping satu dengan
lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif.
Untuk menciptakan lembaga audit yang efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi terhadap lembaga audit yang ada. Reposisi yang dimaksud berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa pemerintah tersebut, apakah sebagai auditor internal atau auditor eksternal.
Akuntansi Dana
Akuntansi Dana adalah sistem akuntansi yang sering digunakan oleh organisasi -
organisasi nirlaba dan institusi sektor publik. Sistem tersebut merupakan metode pencatatan dan
penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut
kegunaannya masing-masing.
Pada dasarnya dana sangat mempengaruhi jenis usaha setiap perusahaan yang
bersangkutan. Berikut adalah jenis-jenis dana :
Dana umum adalah dasar operasi sebuah pemerintah dana dan rekening untuk segala
sesuatu tidak diperhitungkan dalam dana lain.
Dana penerimaan khusus yang dimaksudkan untuk digunakan untuk melaporkan sumber
pendapatan khusus yang terbatas untuk digunakan untuk tujuan tertentu, seperti bantuan
transportasi. Dalam praktiknya, pemerintah juga menggunakan mereka untuk
melaporkan: semua kegiatan keuangan yang berhubungan dengan fungsi tunggal (seperti
pemeliharaan jalan), kelas pendapatan (misalnya, semua hibah federal), dan "hari hujan"
sumber daya.
Utang dana layanan account untuk pembayaran utang. Jika pemerintah adalah
mengumpulkan sumber daya untuk tujuan melakukan pembayaran utang jasa, harus
melaporkannya dalam dana utang. Pada kenyataannya, beberapa sumber daya yang
dimaksudkan untuk membiayai pembayaran utang layanan dapat ditemukan dalam dana
pemerintah lainnya. Selain itu, utang transaksi yang terkait dengan kegiatan proprietary
dan fidusia dicatat dalam dana tersebut.
Modal proyek akun dana untuk pembangunan, rehabilitasi, dan akuisisi aset modal,
seperti bangunan, peralatan, dan jalan. Pemerintah tidak diwajibkan untuk menjelaskan
semua belanja modal dalam jenis dana, bagaimanapun, dan karena itu juga dapat muncul
dalam dana umum atau dana pendapatan bahkan istimewa.
Dana Tetap menjelaskan sumber daya yang tidak dapat dikeluarkan, tetapi harus
diadakan selama-lamanya. Umumnya, sumber daya yang diinvestasikan dan pemerintah
mungkin menghabiskan pendapatan, seringkali untuk tujuan yang ditentukan oleh
penyedia sumber daya.
B. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Dana
Akuntansi Komersial
Aktiva = Kewajiban + Ekuitas
Akuntansi Dana
Aktiva = Kewajiban + Saldo Dana
Persamaan akuntansi komersial dan akuntansi dana yaitu sebagai berikut:
1. Sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi
2. Mengutip prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum :
Prinsip Konsistensi, di mana harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari tahun
ke tahun, agar laporan yang dihasilkan dapat diperbandingkan.
Prinsip obyektivitas, yaitu harus digunakannya bukti-bukti yang sah sehingga laporan
yang dihasilkan dapat diuji dan diandalkan.
Prinsip materialitas, yaitu transaksi ekonomi yang cukup manfaatnya dan dikategorikan
material harus dicatat dan dilaporkan.
Prinsip Pengungkapan yang Memadai, di mana setiap transaksi atau kejadian ekonomi
harus diungkapkan secara jelas, memadai, dan teliti sehingga tidak menyesatkan pengguna
laporan keuangan.
3. Mengacu pada konsep dasar: kesinambungan, periodesasi akuntansi, dan Pengukuran dalam
nilai mata uang.
Perbedaan Akuntansi Dana dan Akuntansi Komersial
Perbedaan antara akuntansi dana dan akuntansi komersial adalah sebagai berikut:
Akuntansi Dana
1. Tujuan utama adalah untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan
2. Dapat terdiri dari lebih dari satu entitas (beberapa jenis dana)
3. Transaksi pengeluaran/penerimaan neraca (real account) dilaporkan baik dalam laporan
neraca maupun laporan aktivitas
4. Sangat dipengaruhi oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga
bersifat kurang fleksibel (lebih kaku)
Akuntansi Komersial
1. Tujuan utama adalah untuk mengukur tingkat keuntungan
2. Hanya terdiri dari satu entitas akuntansi
3. Transaksi pengeluaran/penerimaan neraca (real account) tidak dilaporkan dalam laporan
aktivitas
4. Bersifat lebih fleksibel
Perbedaan antara akuntansi dana dan akuntansi komersial tersebut mengakibatkan adanya
perbedaan baik terhadap pengakuan akuntansinya (account treatment) maupun jenis dan
bentuk laporan keuangan yang dihasilkan.
Neraca pada pemerintahan
Lembar dana perimbangan pemerintah menyajikan pertama aset pemerintah, sumber daya
yang dikendalikan yang memungkinkannya untuk menyediakan layanan. (Lihat Gambar 1.)
Mengingat dasar akuntansi, aset-aset ini umumnya saat ini dalam alam-cash, investasi
jangka pendek, dan jangka pendek piutang.
"Keseimbangan" dalam neraca antara aset di satu sisi dan kewajiban dan saldo dana di
sisi lain. Kewajiban adalah jumlah yang terhutang (lebih tepatnya, kewajiban hampir tidak dapat
dihindari untuk mengorbankan sumber daya). Kewajiban umumnya diharapkan akan puas dalam
waktu satu tahun. Anda akan sering menemukan pendapatan yang ditangguhkan di sini juga.
Dalam akuntansi akrual, pendapatan ditangguhkan biasanya merupakan sumber daya pemerintah
telah menerima yang diakibatkan oleh periode mendatang.
Contoh Neraca pada Akuntansi Pemerintahan
Ilustrasi lain Laporan beraca pada akuntansi pemerintahan
Suatu unit pemerintahan X memiliki neraca per 31 Desember 2001 sebagia berikut :
Pemerintah X
Neraca
31 Desember 2001
Kas 100.000
Piutang pajak tertunggak 60.000
Cadangan piutang pajak tertunggak ( 10.000 )
Voucher terutang 70.000
Saldo dana bebas 80.000
Selama tahun 2001 , jadi transaksi-transaksi sebagai berikut.
A. Anggaran disetujui oleh DPR, yaitu sebagai berikut:
Pendapatan..................................................................... 450.000
Pajak................................................................................300.000
Pungutan non pajak.......................................................... 50.000
Hibah.................................................................................50.000
Lain-lain............................................................................50.000
Belanja............................................................................400.000
Belanja rutin :.................................................................200.000
- Belanja pegawai...................................................50.000
- Belanja barang ...................................................150.000
Belanja pembangunan...................................................100.000
Pembayaran hutang.......................................................100.000
Surplus ( Defisit )..............................................................50.000
Jurnal :
Estimasi pendapatan 450.000
Appropriasi 400.000
Saldo dana besas 50.000
B. Semua piutang pajak pertunggak dilunasi dan diterima tunai 60.000. ditambah
bunga dan denda sebesar 15.000
Jurnal :
Kas 75.000
Piutang pajak tertunggak 60.000
Pendapatan 15.000
Cadangan pitang pajak tertunggak 10.000
Pendapatan 10.000
C. Mengeluarkan surat tagihan pajak sebesar 200.000. yang dicadangkan tidak
tertagih 1 %.
Jurnal :
Piutang pajak tahun berjalan 200.000
Cad. piutang pajak thn berjalan tak tertagih 2000
Pendapatan 190.000
D. Kontrak ditandatangani :
-Belanja barang 150.000
-Belanja pembangunan 100.000
Jurnal :
Ecumbrance 250.000
Cadangan encumbrance 250.000
E. Diterima tunai pendapatan dari pungutan nonpajak 30.000 hibah 40.000 dan
lain-lain 20.000
Jurnal :
kas 90.000
Pendapatan 90.000
F. Dibayar tunai belanja pegawai 45.000
Jurnal :
Belanja 45.000
Kas 45.000
G. Diterima tagihan atas kontrak yang telah ditandatangani dan dikerjakan, sebagai
berikut :
Nilai Kontrak Nilai Realisasi
- Belanja barang 100.000 110.000
- Belanja pembangunan 75.000 70.000
Jurnal :
Cadangan encumbrance 175.000
Encunbrance 175.000
Belanja 180.000
Voucher terutang 180.000
H. Membayar voucher terutang sebesr 100.000
Jurnal :
Voucher terutang 100.000
Kas 100.000
I. Diterima pandapatan pajak tahun berjalan sebesar 180.000. sisa piutang tahun
berjalan dicatat sebagai piutang pajak tertunggak dan demikian pula cadangan
piutang pajak tak tertagih.
Jurnal :
Kas 180.000
Piutang pajak tahun berjalan 180.000
Piutang pajak terhutang 20.000
Cad. Piutang pajak thn b’jalan tk teragih 2000
Piutang pajak tahun berjalan 20.000
Cad.piutang pajak tertunggak tk tertagih 2000
J. Mencatat transfer yang harus dilakukan ke Debt Service Fund sebesar 60.000
( belum di bayar tunai ),
Jurnal :
Transfer ke Dept Service Funds 60.000
Voucher terutang 60.000