SKRIPSI
Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights of The Child (CRC)
dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Terhadap
Pemberlakuan Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern Territory,
Australia
Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Strata 1
Jurusan Hubungan Internasional
OLEH:
YUYUN ARIANI
NIM. 09260075
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2013
ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama : Yuyun Ariani
NIM : 09260075
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights
of The Child (CRC) dan International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) Terhadap Pemberlakuan
Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern
Territory, Australia
Disetujui
Dosen Pembimbing
Pembimbing I
Dyah Estu Kurniawati, M.Si
Pembimbing II
Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M
Mengetahui,
Dekan
FISIP UMM
Dr. Asep Nurjaman, M. Si.
Ketua Jurusan
Hubungan Internasional
Ruli Inayah Ramadhoan, M. Si
iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Yuyun Ariani
NIM : 09260094
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights
of The Child (CRC) dan International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) Terhadap Pemberlakuan
Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern
Territory, Australia
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
dan dinyatakan LULUS
Pada hari : Jum’at
Tanggal : 11 Oktober 2013
Tempat : Laboratorium HI
Mengesahkan,
Dekan FISIP UMM
Dr. Asep Nurjaman, M. Si.
Dewan Penguji :
1. Dyah Estu Kurniawati, M. Si. Penguji I ( )
2. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M Penguji II ( )
3. M. Syaprin Zahidi, MA Penguji III ( )
4. Demeiati Nurksuma Ningrum, MA Penguji IV ( )
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Al Mujadalah:11)
Hakekat Pendidikan bukan hanya mendapatkan ijazah dan gelar, namun
melejitkan potensi diri agar lebih bermakna bagi sumbangsih peradaban!
Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!
Skripsi ini kupersembahkan kepada
Allah SWT
Atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak henti-
hentinya kepada hambaNya
Kedua orangtuaku tercinta
H.M.Zaini, MH.,M.Kn dan Rusliani
Atas dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada
putrinya
Keluarga Besar
Atas dukungan dan motivasinya yang selalu menyemangati
penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya
Teman-teman atas senyum dan tawanya, all of you are part of
my happines
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kepada Allah tuhan
semesta alam yang mengatur dan menjadikan segala sesuatu di dunia ini secara
sempurna, dengan izinNya jua lah penulis dapat menyelesaikan karya ini. Karya
yang mulanya berangkat dari tugas paper mata kuliah democracy and civil society
ini mempunyai tema yaitu hak asasi manusia atau HAM di Australia. Banyaknya
kasus pelangggaran HAM di Australia berkenaan dengan orang pribumi asli
Australia atau lebih dikenal Aborigin membuat penulis tertarik menjadikan sebuah
tulisan yang mengupas lebih dalam yaitu dalam bentuk skripsi.
Skripsi ini menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai dampak ratifikasi
konvensi HAM internasional dari United Nations yaitu Conventions on the Rights
of the Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) oleh Australia terhadap undang-undang yang dibuatnya di Northern
Territory yaitu Mandatory minimum sentencing law. Beberapa pasal dari CRC
dan ICCPR telah dilanggar oleh Australia melalui Mandatory minimum
sentencing law.
Adapun skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang setiap bab nya memiliki
bagian penjelasan yang berbeda namun saling terikat satu sama lain. Pada Bab I
merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian,
rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian ini. Penulis juga
menyajikan penelitian terdahulu untuk menjelaskan posisi penelitian ini
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Landasan konsep mengenai
Mandatory minimum sentencing law dan teori rezim internasional yang digunakan
penulis sebagai kerangka dalam menganalisis permasalahan dan menjawab
rumusan masalah penelitian. Metodologi penelitian meliputi tipe penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya ruang lingkup penelitian
meliputi materi dan batasan waktu agar penelitian dapat fokus pada masalah yang
dibahas. Hipotesis sebagai jawaban sementara hasil penelitian yang selanjutnya
vi
akan dibuktikan melalui penelitian ini serta terdapat sistematika penelitian sebagai
gambaran dari alur penelitian.
Bab II penulis menguraikan mengenai Mandatory minimum sentencing
law di Northern Territory dan relevansi kehadiran United Nations. Penulis
membagi bab ini ke dalam tiga bagian kemudian menjadi sub-sub bab. Tinjauan
Mandatory minimum sentencing law dijelaskan mengenai dampak MSL terhadap
peningkatan jumlah narapidana di Northern Territory serta studi kasus MSL nya.
Kedua, sejarah United Nations dalam standar HAM. Ketiga, dijelaskan mengenai
sistem United Nations dalam kaitan HAM.
Bab III memaparkan mengenai analisa peran United Nations melalui
CRC dan ICCPR dalam MSL di Northern Territory. Ini adalah bab inti atau pokok
dari skripsi penulis karena di dalam bab ini dijelaskan mengenai masing-masing
kewajiban Australia setelah meratifikasi CRC dan ICCPR dan juga dijelaskan
bagaimana prosedur pelaporan yang dilakukan Australia ke United Nations dan
juga sebaliknya.
Pada Bab IV penulis fokus kepada bagaimana tanggapan atau langkah
Australia dalam menanggapi United Nations mengenai MSL di Northern
Territory. Ada gejolak politik di dalam domestik Australia yang menarik untuk
dibahas, karena setelah ada penyelidikan yang dilakukan oleh United Nations atas
pelanggaran CRC dan ICCPR, pemerintah Australia mengkaji ulang undang-
undangnya tersebut. Pada akhirnya terjadilah penghapusan atau pencabutan
Mandatory minimum sentencing law di Northern Territory pada tahun 2001.
Selanjutnya Bab V atau bagian penutup pada skripsi ini penulis
menguraikan kesimpulan yang diambil setelah menguji hipotesis dengan
menggunakan teori rezim internasional. Saran untuk penulis selanjutnya juga
dijelaskan pada bab ini disertai rekomendasi fokus penelitian yang dapat dipakai
oleh penulis selanjutnya berkaitan dengan Mandatory minimum sentencing law di
Australia
***
vii
Skripsi ini tentunya tidak selesai hanya dalam sekejap, banyak hal
halangan dan rintangan yang terjadi di dalamnya. Ketekunan, kesabaran, dan
keyakinanlah yang menjadi obat dan penawarnya. Namun seberapa besar rasa
tersebut ada, dirasa tidaklah cukup tanpa ada dukungan orang-orang di sekitarnya.
Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada, yaitu:
1. Kedua orang tua penulis, H.M.Zaini, MH.,M.Kn dan Rusliani yang telah
memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan materil, dan doa yang selalu
menyertai penulis dalam setiap langkahnya.
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional UMM Bapak Ruli Inayah
Ramadhoan, M. Si atas kontribusi dan dukungannya selama penulis menjadi
mahasiswa. Ibu Dyah Estu, M.Si dan Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M
selaku Pembimbing atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi beliau
sehingga karya ini dapat selesai. Kepada Bapak Syaprin Zahidi, MA dan Ibu
Demeiati Nurksuma Ningrum, MA selaku Penguji yang telah memberikan
masukan dan pujian atas karya ini. Selain itu, juga kepada seluruh dosen HI
UMM yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu
dan pengetahuannya selama empat tahun.
3. Seluruh keluarga besar terutama kakak perempuan penulis Desy Ariani, SH.,
M.Kn yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
Dukungan, saran, dan motivasi beliau mempunyai dampak besar atas
terselesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar AIESEC di seluruh dunia. AIESEC International, Indonesia,
dan UMM yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran
kepada penulis. Semangat para AIESECer untuk mengubah dunia lebih baik
dan berperan aktif di dalamnya membuat penulis kian semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini agar bisa berkontribusi lebih ke negeri tercinta
Indonesia.
5. Serta, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Namun penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya, semoga Allah
SWT membalas kebaikan kalian semua di dunia maupun di akhirat. Amiiin
viii
Lebih dari itu skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan
kesalahan. Penulis berharap nantinya akan ada karya yang serupa yang
menyempurnakan skripsi ini, semoga penulis sendiri atau penulis lainnya yang
tertarik untuk menulis dalam tema yang sama.
Malang, 11 Oktober 2013
Yuyun Ariani
ix
DAFTAR ISI
COVER ........................................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................. iii
PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................................... iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..................................................... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... xi
ABSTRACT .................................................................................................... xii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv
DAFTAR GRAFIK.......................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 4
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 4
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 5
1.5 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 5
1.6 Landasan Konsep dan Teori .................................................................... 9
1.6.1 Teori Rezim Internasional............................................................... 9
1.7 Metodologi Penelitian ............................................................................. 14
1.7.1 Tipe Penelitian ............................................................................... 14
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 14
1.7.3 Teknik Analisis Data ...................................................................... 14
1.8 Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................... 15
x
1.8.1 Batasan Materi................................................................................ 15
1.8.2 Batasan Waktu................................................................................ 15
1.9 Hipotesis ................................................................................................... 16
1.10 Sistematika Penulisan ............................................................................... 16
BAB II MANDATORY MINIMUM SENTENCING LAW DI NORTHERN
TERRITORY DAN KEHADIRAN UNITED NATIONS ............... 19
2.1 Tinjauan Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern Territory ........ 19
2.1.1 Dampak Mandatory Minimum Sentencing Law terhadap Peningkatan
Jumlah Narapidana di Northern Territory .......................................... 20
2.1.2 Studi Kasus Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern
Territory ............................................................................................ 22
2.2 Sejarah United Nations dalam Standar Hak Asasi Manusia ........................ 24
2.2.1 Piagam PBB ...................................................................................... 24
2.2.2 Traktat-Traktat Hak Asasi Manusia ................................................... 26
2.2.3 Reservasi padaTraktat-Traktat Hak Asasi Manusia ............................ 27
2.3 The United Nations System dan Hak Asasi Manusia ................................... 30
2.3.1 Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) ............................................ 30
2.3.2 Komisi Hak Asasi Manusia ............................................................... 31
2.3.2 Badan Pemantau Traktat .................................................................... 31
2.3.4 Resolusi ECOSOC 728F, 1235, dan 1503 mengenai pengaduan
perorangan ........................................................................................ 35
BAB III ANALISA PERAN UNITED NATIONS MELALUI CRC DAN
ICCPR DALAM MANDATORY MINIMUM SENTENCING LAW
DI NORTHERN TERRITORY ...................................................... 38
3.1 Convention on the Rights of the Child (CRC) ............................................. 38
3.1.1 Kewajiban Australia dalam Meratifikasi Convention on the Rights of
the Child (CRC) ................................................................................ 39
3.1.2 Prosedur Pelaporan Mengenai Convention on the Rights of the Child
(CRC) .............................................................................................. 46
xi
3.2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ................... 48
3.2.1 Kewajiban Australia dalam Meratifikasi International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR) .................................................... 51
3.2.2 Prosedur Pelaporan Mengenai International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) ................................................................... 58
3.3 Penyelidikan dan Laporan United Nations .................................................. 61
BAB IV TANGGAPAN AUSTRALIA DALAM MENYIKAPI UNITED
NATIONS MENGENAI MANDATORY MINIMUM SENTENCING
LAW DI NORTHERN TERRITORY................................................... 63
4.1 Pengadaan Penyelidikan oleh United Nations .......................................... 63
4.2 Diversionary Program for Exceptional Circumstances ............................ 68
4.3 Penghapusan/ Pencabutan Mandatory Minimum Sentencing Law di
Northern Territory ................................................................................... 72
4.4 Setelah Pencabutan/Penghapusan Mandatory Minimum Sentencing Law
pada 22 Oktober 2001 ............................................................................. 76
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 77
5.2 Saran .......................................................................................................... 78
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 80
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. 83
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi United Nations Human Rights ........................... 34
Gambar 2 Prosedur komunikasi perorangan yang diterima oleh sekretaris
jenderal PBB berdasarkan Resolusi ECOSOC 728F (XXVIII)
30 Juli 1959 dan sesuai dengan Resolusi 1235 (XLII) 6 Juni
1967 ............................................................................................... 37
Gambar 3 Proses Pembuatan UU di Australia .................................................. 67
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perbandingan Masing-Masing Penelitian ............................................. 9
Tabel 2 Daftar Hukuman Minimum Mandatory minimum sentencing law
untuk Dewasa dan Anak di Northern territory ...................................... 20
xiv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Data Pelanggar Aborigin dan Non Aborigin berdasarkan
Kategori Umur .................................................................................. 21
Grafik 2 Data Pelanggar Aborigin dan Non Aborigin untuk Setiap
Pelanggaran ....................................................................................... 22
Grafik 3 Data Sebelum Mandatory minimum sentencing law 1996 –
Diversionary Program 2000 .............................................................. 70
Grafik 4 Narapidana Diversionary Program Tahun 2000 – Penghapusan
Mandatory Minimum Sentencing Law Tahun 2001 .......................... 75
xv
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 HUMAN RIGHTS (MANDATORY SENTENCING FOR
PROPERTY OFFENCES) BILL 2000 ...................................... 83
LAMPIRAN 2 UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD........... 85
LAMPIRAN 3 UN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS (ICCPR) .................................................................. 102
LAMPIRAN 4 OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS ................ 120
LAMPIRAN 5 SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, AIMING AT
THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY ....................... 124
LAMPIRAN 6 PUBLIC HEARINGS................................................................ 128
xvi
DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Budiardjo, Miriam . Dasar-dasar ilmu politik,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
De, Rover. 1998. To serve & to protect acuan universal penegakan HAM. Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada
Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung: Remaja Rosdakarya
Hardjono, Ratih. 1992. Suku Putihnya Asia Perjalanan Australia Mencari Jati
Dirinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Hartono, Sunaryati. Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta:
Depdiknas
Hasenclever Andreas et.al, 1997, Theories of International Regime, UK:
Cambridge University Pers
Hidayat, Komaruddin . 2009, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan Masayrakat
Madani, Jakarta: Kencana Prenade Media Group
Hutauruk, Muhammad. 1989. Kenallah PBB. Jakarta: Erlangga
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia. 1997. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia
Mauna, Boer. 2003. Hukum internasiona pengertian, peranan dan fungsi dalam
era dinamika global. Bandung: PT. Alumni
Oberletneir, Gerd.2007, Global Human Rights Intitutions, Cambridge: Polity Pers
Syam, Firdaus . 2006,. Pemikiran Politik Barat,.Jakarta: Bumi aksara
Tunggal, Setia. 2000. Tanya jawab perserikatan bangsa-bangsa dan hak-hak
asasi manusia. Jakarta: Harvarindo
Goff, Honn. 2000. United Nations Handbook 2000. New Zealand: Ministry of
Foreign Affeirs and Trade
Van duk Peter, dkk. 1997. Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi
Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
xvii
INTERNET:
Adam Graycar. Australian Institute of criminology trends&issues in crime and
criminal justice.
http://www.aic.gov.au/documents/C/1/E/%7BC1EFCBE4-7FCE-4B22-
8BB9-AFD965E2E536%7Dti138.pdf
Another refugee suicide: mandatory sentencing must end. http://lee-
rhiannon.greensmps.org.au/content/blog/another-refugee-suicide-
mandatory-sentencing-must-end
Australia Human Rights Commission, Mandatory Detention laws in Australia.
http://www.hreoc.gov.au/human_rights/children/mandatory_briefing.ht
ml
Australian News Commentary, Mandatory sentencing and aboriginal crime.
http://www.australian-news.com.au/abocrime.htm
Australian News Commentary, Mandatory sentencing in Australia,The elite
versus the majority. http://www.australian-
news.com.au/mandsentletter.htm
Australian news Commentary, Mandatory sentencing of Criminals.
http://www.australian-news.com.au/mandsentencing.html
Australian news Commentary,Aboriginal crime in Australia.
http://www.australian-news.com.au/aborepresent.htm
Australian news Commentary, Judges soft on aboriginal criminals.
http://www.australian-news.com.au/abosentence.htm
Brett Le Plastrier. Western Australia's Sentencing Laws and Australia's
International Legal Obligations.
http://www.polsis.uq.edu.au/dialogue/3-2-1.pdf
Charlotte Baker. Mandatory sentencing.
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=mandatory%20sentencing
%20law%20kevin%20rudd&source=web&cd=3&ved=0CFMQFjAC&u
rl=http%3A%2F%2Fstmarysqcs.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2F
xviii
Mandatory%2BSentencing%2Bcharlotte.ppt&ei=OtnST--
UC4K4rAer78z8Dw&usg=AFQjCNE-6defetHpvnbdk3aHf3AqttaWOA
Creative Spirits, Mandatory sentencing.
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/law/mandatory-
sentencing.html
Debates, this house supports mandatory sentencing.
http://idebate.org/debatabase/debates/law-crime/house-supports-
mandatory-sentencing
DUHAM. http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf
E notes,Mandatory sentencing. http://www.enotes.com/mandatory-sentencing-
reference/mandatory-sentencing
Fitriani, Amalia. Kebijakan Asimilasi Terhadap Anak-Anak Aborigin “Half
Caste” di Australia (1936-1967).
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20161083-RB04A261p-
Penerapan%20kebijakan.pdf
Hughes ,Robert The Fatalshore.
http://www.middlemiss.org/lit/australian/fatalshore.html
Law Council of Australia, The Mandatory sentencing Debate.
http://www.lawcouncil.asn.au/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_
uuid=91B75434-1E4F-17FA-D2BA-B6D5A60592A7&siteName=lca
Mandatory minimum sentencing laws, Information Brief, Research Department
Minnesota House of Representatives
http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/mandsent.pdf
Mandatory minimum sentencing laws in The Northern territory and western
Australia.
http://www.hreoc.gov.au/pdf/social_justice/submissions_un_hr_committ
ee/5_mandatory_sentencing.pdf
Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pelanggaran Ham.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30935/4/Chapter%20I.p
df
xix
Rudi.M Rizki. Pokok-pokok hukum hak asasi manusia internasional.
http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Pokok_pokok_HAM_Intl.pdf
Radio Australia,Bid to end Australian mandatory sentencing for people
smugglers.
http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/onairhighlights/bid
-to-end-australian-mandatory-sentencing-for-people-smugglers
UN Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui
http://fata.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=15
9&Itemid=144
Smart Justice Mandatory Sentencing
http://www.smartjustice.org.au/resources/SMART_Mandatory.pdf
Western Australia takes steps to end mandatory one third reductions in crimial
sentences.
http://sentencing.typepad.com/sentencing_law_and_policy/2008/08/west
ern-austral.html