Presentasi UU Minerba
Dr. Ryad Chairil
The Centre for Indonesian Energy and Resources Law
Penggolongan Bahan Galian (Pasal 34)
1. Pertambangan Mineral
2. Pertambangan Batubara
Pertambangan Mineral meliputi :
a. Mineral Radioaktif
b. Mineral Logam
c. Mineral Non-logam
d. Batuan
Konsep Manajemen Wilayah Pertambangan Tidak lagi didasarkan atas konsep wilayah
hukum pertambangan yang tidak terbatas Wilayah pertambangan (WP) dibuat dengan
suatu perencanaan sesuai dengan kebijakan tata ruang
Proses penetapan WP melibatkan Pemerintah Pusat, Pemda dan DPR
Diharapkan tidak ada lagi konflik tumpang tindih lahan dengan sektor lain
Bagan Manajemen WP
Pembagian Kewenangan
Lihat Tabel
Sistem Perizinan
Sentralisasi untuk WPN Desentralisasi untuk WUP Penyederhanaan tahap kegiatan (IUP
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi) Diberikan berdasarkan mekanisme lelang
[Penjelasan Lihat Tabel]
WPN
WPN dicadangkan untuk komoditas tertentu dan untuk konservasi
Pengusahaan WPN menjadi WUPK mensyaratkan persetujuan dari DPR
WUPK diprioritaskan bagi BUMN dan BUMD Badan usaha swasta boleh mendapatkan
WUPK melalui lelang
Beberapa Aspek Hak dan Kewajiban
Larangan Pengalihan Izin Pemegang IUP dan IUPK DILARANG
mengalihkan izinnya kepada pihak lain Konsekuensinya, IUP/IUPK tidak bisa
dijadikan sebagai security (jaminan) atas kewajiban kepada pihak ketiga
Aspek Hak & Kewajiban - lanjutan
Pengalihan Saham pengalihan atau penjualan saham tidak
dilarang go public boleh dilakukan setelah
menemukan 2 wilayah prospek dan diberitahukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati
Kewajiban Pengolahan
Semua perusahaan tambang wajib mengolah bahan tambangnya di dalam negeri
Khusus bagi perusahaan KK/PKP2B kewajiban pemurnian di dalam negeri dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak berlakunya UU ini
Pemegang IUP/IUPK boleh melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain dengan izin khusus dari Menteri/Gubernur/Bupati sesuai kewenangannya
Kewajiban Penggunaan Kontraktor Lokal Pemegang IUP/IUPK yang telah berproduksi
wajib menggunakan kontraktor lokal/nasional Larangan bagi pemegang IUP/IUPK
membentuk perusahaan kontraktor jasa pertambangan untuk menambang di wilayah kerjanya sendiri kecuali dengan izin Menteri
Kewajiban Fiskal dan Keuangan
1. Hak Pemerintah Pusat a. Pajak dan bea masuk; b. Iuran Tetap dan Iuran Produksic. Kompensasi Data
2. Hak Pemerintah Daerah a. Pajak daerah; b. Retribusi; c. Pendapatan lain yang sah sesuai undang-
undang
Kewajiban Fiskal - lanjutan
Tambahan Kewajiban Baru Pemegang IUP/IUPK yang telah berproduksi
diwajibkan membayar “royalti” sebesar 10% dari keuntungan bersih (net profit):
4% untuk Pemerintah Pusat; 6% untuk Pemerintah Daerah:
1% bagian Provinsi; 2,5% bagian Kabupaten penghasil; 2,5% bagian Kabupaten/Kota tetangga.
Sanksi – sanksi
Administratif bila melanggar ketentuan UU:
1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Pencabutan izin
Sanksi - lanjutan
Pidana bagi pengurus (Direksi dan Komisaris) berupa kurungan dan denda
Pidana bagi perusahaan (korporasi) berupa denda
Pidana berupa perampasan inventory hasil kejahatan dan keuntungan
Pidana tambahan berupa pencabutan izin dan pencabutan status badan hukum perusahaan
Ketentuan Peralihan (Pasal 169 - 172)
Hanya mengatur ketentuan KK/PKP2B KK/PK2B tetap dihormati dan berlaku hingga
berakhir Penyesuaian KK/PK2B dengan UU baru
dalam waktu 1 tahun (ketentuan fiskal dan keuangan tidak diubah) ----TAPI Tidak ada sanksi bila kesepakatan gagal dicapai
Kewajiban pengolahan dalam negeri wajib dilakukan dalam waktu 5 tahun sejak UU baru
Ketentuan Peralihan - lanjutan
Luas wilayah KK/PKP2B akan dikurangi (sesuai dengan ketentuan UU Minerba) bila perusahaan tidak mengajukan rencana kegiatan untuk SELURUH wilayah kerja kepada Pemerintah
Aplikasi KK/PK2B yang telah diajukan 1 tahun sebelum UU ini akan diproses izinnya tanpa melalui lelang
Isyu yang relevan bagi BUMN
Tersirat dan tersurat semangat nasionalisme yang kental
Namun belum menunjukan keberpihakan kepada BUMN (kata2 BUMN tidak terlalu banyak di sebut)
WPN keluar dari filosofi harusnya tidak di tender, malinkan diberikan kepada BUMN (tidak ada jaminan penguasaan lahan WPN kecuali first right of refusal bagi BUMN)
KETIDAK PASTIAN KP BUMN
1. Tidak adanya ketentuan peralihan bagi KP yang telah diterbitkan dapat menimbulkan beberapa interpretasi berikut: i. Semua ketentuan mengenai IUP/IUPK dianggap
berlaku terhadap pemegang KP; atau ii. Ketentuan mengenai KP tetap menggunakan peraturan
yang lama hingga terbit peraturan pelaksana dari UU yang baru.
Contoh: sesuai UU baru, pemegang IUP Eksplorasi dapat melaksanakan kegiatan studi kelayakan. Sedangkan menurut ketentuan yang lama, studi kelayakan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh KP Eksploitasi.
DOMESTIC MARKET OBLIGATION
Ada kewajiban DMO bagi kontraktor pertambangan
Tidak ada jaminan security of supply kepada BUM seperti PLN.
Harus dibuat sebuah pengamanan dalam PP untuk men secure DMO kepada BUMN termasuk untuk industri pengolahan BUMN.
PERUSAHAAN JASA BUMN?
UU baru secara tegas melarang pemegang IUP/IUPK untuk membentuk perusahaan jasa pertambangan umum untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah kerjanya sendiri, kecuali seizin Menteri.
Apakah BUMN perlu juga mendapatkan izin dari Menteri bagi pembentukan perusahaan JV yang melaksanakan kegiatan kerjasama pengelolaan KP BUMN?
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN BUMN? Luas Wilayah Pertambangan
Filosofinya BUMN diberikan Kuasa Pertambangan di seluruh wilayah RI. Namun UU Minerba membatasi penguasaaan lahan oleh BUMN.
Harus diatur di dalam PP, ketentuan yang mengecualikan atas luas wilayah kepada BUMN di rejim sebelumnya hal ini sudah diatur.
KEWAJIBAN KEUANGAN BUMN?
BUMN akan dikenakan kewajiban membayar royalti tambahan 10% dari laba bersih.
Apakah pengenaan laba bersih dihitung dari operasional tiap unit produksi atau diperhitungkan dari gabungan seluruh unit produksi, mengingat Antam bersifat operating holding, bukan investment holding.
INDUSTRI PENGOLAHAN BUMN?
Ijin KP Pengolahan
BUMN seperti Antam mempunyai industri pengolahan dan akan membangun ijin industri KP Pengolahan. Menurut UU Minerba Ijin KP Pengolahan diberikan oleh PemDa?
Bagaimana mengamankan status proses formalitas dan legalitas KP Pengolahan yang ijinya diberikan oleh PemDa?
Kesimpulan
UU Minerba sudah menunjukan spriti nasionalisme
Tapi Belum berpihak kepada BUMN Perlu pengaturan yang lebih khusus di dalam
Peraturan Pemerintah yang jelas2 berpihak kepada BUMN
SELESAI
Terima Kasih