WORKSHOP : PENYUSUNAN CETAK BIRU E-GOVERNMENT - WARTA EKONOMI-
Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah DaerahOleh: DR. H. Moedjiono, MSc. Deputi TelematikaJakarta, 31 Mei 2005 Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Pola Pikir : Pembangunan Telematika di IndonesiaBatasan Instrumen : Inpres 3/2003 e-Gov Keppres 9/2003 TKTI Inpres 5/2003 Jak Ekon Menj/Ses IMF Inpres 5/2004 Percep Berantas Korupsi Peraturan Perundangan bid TIK lainnya Proses Transformasi : e-Goverment Kondisi saat ini : Infrastr jar telkom, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organ/Sist Manaj/Prosker, Dana/Anggaran, Strategi Subject : Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Object : Infrastr tek/nontek, Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Metoda : Litbang/konsul/studi banding (Roadmap to e-Gov), Strat/Jak impl kompr user oriented/prioritas/bumi, Regulasi/UU ITE-Tipiti, Panduan/Stand, Sosialisasi, Diklat, Leadership, Organ/Prosker/Manaj Modern, Dana/Anggaran Bang infrastr/har berlanjut Tujuan : Good-Governance e-Goverment yg jamin Sist Layanan Publik dan ciptakan Sist Pemr yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efektif, efisien
Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing, Prinsip/Renc Aksi WSIS Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi2
Indonesia s Roadmap to e-GovernmentNear Term Medium Term Long Term
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4PARTICIPATION G2B and G2C interaction G2G partnerships Business Transactions Changed Relationships (G2C, G2B, G2G, G2E) Co-ordination of eGovernment Activities
Phase 5TRANSFORMATION Applying GOL Best Practices Performance Measurement/ Accountability New GOL Processes and Service Offerings GOL Policy Review
PREPARATION
PRESENCE Readiness Assessments/ Diagnostics Taskforces Stakeholder Support (Top Down) GOL National Action Plan Website development
ACTION GOL pilot projects and
Education Awareness Building Rationalize GOL for Government of Indonesia e-Legislation (Cyber Laws)
service offerings selection ICT Infrastructure Development Define standards, GOL processes Change Management E-Leadership GOL Budget Allocations and Management
FY 2003
Beyond
Source : Final Report, Technical Assistance to Facilitate the Deployment of Government Online in Indonesia. IIDP, 22 March 2002
3
Strategi Pengembangan e-Government(Inpres No 3 th 2003)
Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan eliteracy masyarakat Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur
4
Panduan Pengembangan e-Government
5 panduan 2003 : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Gov Lembaga Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang e-Gov Pedoman ttg Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah 6 panduan 2004 : Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Apl (eServices) Kebijakan ttg Kelembagaan, Otorisasi, Info dan Keikutsertaan Swasta dlm Penyelenggaraan e-Gov Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yg Baik dan Manajemen Perubahan Panduan ttg Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Gov Standar Kompetensi Pengelola e-Gov Blue-Print Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah
5
Dasar Pemikiran
Inpres 3/2003 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi membangun e-Government UU 32/2004 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur Pemerintahannya sendiri, termasuk merencanakan program pembangunan daerah Belum ada panduan lengkap bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang
Perlu disusun Blueprint Pengembangan Aplikasi eGovernment Pemerintah Daerah
6
Tujuan Blueprint
Penyeragaman perencanaan pengembangan sistem aplikasi yang bersifat mandatory Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif
7
Prinsip Desain Blueprint
Flexibility
Memberikan panduan yang konsisten tapi dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik. Dapat disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengaruhi kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan e-Government di daerah.
Standardization
Mengedepankan deskripsi aplikasi e-Government yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat standarisasi secara nasional. Menjadikan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagai panduan dalam mendeskripsikan fungsi-fungsi kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi.
8
Karakteristik Blueprint
Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menterjemahkan Blueprint dengan tetap menjaga konsistensi dengan kebijakan nasional.
9
Sistem Penyelenggaraan Pemerintah DaerahPEMERINTAH PUSAT
P R E S I D E N
Pelaporan & Pertanggungjawaban
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
PEMERINTAH DAERAH
DPRD
GUBERNUR
Perangkat Daerah DPRDBUPATI / WALIKOTA
Instansi Vertikal
Perangkat Daerah
10
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota)
Fungsi: Kepala Pemerintah Daerah Tugas dibantu oleh Wakil Kepala Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan
Perangkat Daerah.
Fungsi: pendukung tugas dan pelaksana urusan daerah Terdiri atas SekDa, SekWan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
11
Skema Hubungan Inter PemerintahanUrusan Pemerintah: Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional Agama
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Wewenang Keuangan Pelayanan Umum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pemanfaatan Sumber Daya Lainnya12
Urusan Wajib Pemerintah DaerahPropinsi
Kabupaten/Kota
Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial Pelayanan bidang ketenagakerjaan Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
13
Urusan Wajib Pemerintah Daerah ( contd)Propinsi
Kabupaten/Kota
Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
14
Hak dan Kewajiban Pemerintah DaerahHak
Kewajiban
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya Memilih pimpinan daerah Mengelola aparatur daerah Mengelola kekayaan daerah Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Mengembangkan kehidupan demokrasi Mewujudkan keadilan dan pemerataan Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
15
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah (contd)Hak
Kewajiban Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak Mengembangkan sistem jaminan sosial Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah Mengembangkan sumber daya produktif di daerah Melestarikan lingkungan hidup Mengelola administrasi kependudukan Melestarikan nilai sosial budaya Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
16
Kewenangan Pemerintah Daerah Lainnya . . .
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pengelolaan surplus dan defisit APBD Pemberian insentif dan kemudahan investasi Pengelolaan perusahaan daerah Pengelolaan Barang Daerah
17
Organisasi Pemerintah Daerah PropinsiKepala Daerah Wakil Kepala DaerahDPRD
Sekretaris Daerah (SEKDA) Asisten SEKDA
Sekretaris Dewan (SEKWAN)
Bagian
Dinas Daerah
Kabupaten/Kota
Lembaga Teknis Daerah
Perusahaan Daerah
Tipikal Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi
18
Organisasi Pemerintah Daerah Kab / KotaKepala Daerah Wakil Kepala DaerahDPRD
Sekretaris Daerah (SEKDA) Asisten SEKDA
Sekretaris Dewan (SEKWAN)
Bagian
Dinas Daerah
Kecamatan
Lembaga Teknis Daerah
Perusahaan Daerah
Kelurahan
Tipikal Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
19
Tujuan dan Sasaran Pembangunan e-GovernmentTujuan Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan Sasaran Pembangunan e-Gov Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah
20
Menuju e-GovernmentGovernment to e-Government
Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL
TRANSFORMASI
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT
Transformasi Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership
Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik
21
Kerangka Arsitektur e-GovernmentKebijakan Kerangka Peraturan
Akses
Jaringan Telekomunikasi
Internet Akses
Lain-lain
Portal Pelayanan Publik Organisasi pengelolaan dan pengolahan Informasi Infrastruktur dan aplikasi dasar
Manajemen Perubahan
Pendidikan
Kesehatan
Kependudukan
Perpajakan
Lain-lain
Kepresidenan
Kementerian & lembaga
KemenPemda terian Service: Authentic Public Key etc
Utilitas Publik
Lain-lain
Tools: E-billing E-procure etc
Standard & security
Intranet
E- doc & data mgmt
Sumber: Inpres 3/2003
22
Kebutuhan Masyarakat
Tingkatan e-Government4 Tingkatan e-Government menurut Inpres 3/2003
Tingkat 1 - Persiapan
Pembuatan situs informasi disetiap lembaga Penyiapan SDM Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
Tingkat 2 - Pematangan
Pembuatan situs informasi publik interaktif Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
Tingkat 3 - Pemantapan
Pembuatan situs transaksi pelayanan publik Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
Tingkat 4 - Pemanfaatan
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi
23
Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan
Fungsi kepemerintahan Layanan dasar kepemerintahan yang harus diberikan kepada masyarakatnya Urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pengelompokan fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kedalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi Blok Fungsi sistem kepemerintahan Blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) Blok fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan
24
Kerangka Fungsi Sistem KepemerintahanBlok-blok fungsi dasar umum
Pelayanan
Adm & MgmtSurat Elektronik Sistim Dokumen Elektronik Sistem Pendukung Keputusan
LegislasiSistem Administrasi DPRD Sistem Pemilu Daerah
PembangunanSIM Data Pembangunan
KeuanganSistem Anggaran Sistem Kas dan Perbendaharaan
KepegawaianPengadaan PNS Sistem Absensi dan Penggajian
Kependudukan
Perpajakan dan Retribusi
Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Pandaftaran dan Perijinan
Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan
Sistem Akuntasi Daerah
Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan dan Latihan
Bisnis Dan Investasi
Kolaborasi dan Koordinasi
Pengelolaan dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Pengaduan Masyarakat
Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Publikasi Info Umum & Kepemerintahan
25
Kerangka Fungsi Sistem KepemerintahanBlok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan
Dinas & LembagaKEPEMERINTAHAN
Dinas & LembagaKEWILAYAHAN
Dinas & LembagaKEMASYARAKATAN
Dinas & LembagaSARANA & PRASARANA
Pengelolaan Barang Daerah
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah
Kesehatan
Transportasi
Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Perush. Daerah
Pendidikan
Jalan dan Jembatan
Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi
Ketenagakerjaan Industri dan Perdagangan
Terminal dan Pelabuhan
Sarana Umum
Jaring Pengaman Sosial
Pariwisata
IKM
26
Peta Solusi Aplikasi e-Government
Tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti didefinisikan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan. Klasifikasi sistem aplikasi berdasarkan matriks orientasi layanan yang disediakan
Layanan internal pemerintahan (G2G) atau eksternal (G2B, G2C). Memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah (aplikasi kelembagaan) atau untuk kebutuhan umum dan/atau mendasar (aplikasi dasar) Melayani langsung penggunanya (front office) atau bersifat pendukung dan internal (back office)
27
Peta Solusi Aplikasi e-GovernmentKerangka ArsitekturMasyarakat Bisnis Government Comm Internet Enabled Inter Application Communication Inter Application Integration Scheme Security Services
E-Gov Portal (Public and Internal Portal) Services
Shared Services
Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan
Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PUBLIK
Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi BISNIS
Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PEMERINTAH
Public Oriented Application Group
Business Oriented Application Group
Government Oriented Application Group
Aplikasi Dasar
Aplikasi Dasar Umum
28
Peta Solusi Aplikasi e-GovernmentContoh AplikasiMasyarakat Bisnis E-Gov Portal (Public dan Internal) Services Government Comm
Public Service Provider Firewall, Proxy Sekuriti, Enkripsi (PKI)
Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan
Sistem Kependudukan
Potensi Daerah Pariwisata
Sistem Keuangan Sistem Kepegawaian
Basis Data Penduduk
GIS
Basis Data Keuangan Basis Data Pegawai
Aplikasi Dasar Sistem Dokumen Elektronik
29
Standard Kebutuhan Sistem Aplikasi
Reliable
Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Mudahan diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.
Interoperable
Scalable
User Friendly
Integrateable
30
Properti Blok FungsiBlok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi}]
SubBlok Fungsi
[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]
kalau {blok
Fungsi
[disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]
Modul
[disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {subblok fungsi} tersebut]
Integrasi
[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]
31
Properti Modul FungsiModul Blok Fungsi SubBlok Fungsi Klasifikasi [disini dituliskan judul {modul} ] [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ] [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya] [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh: Front Office Back Office, Layanan Utama, contoh: Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data Pembayaran Administrasi Basisdata Lainnya Fungsi Aplikasi: Generik Spesifik Obyek Layanan: G2G G2B G2C [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut] [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut] [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya]
Fungsi Narasi Organisasi
Integrasi
[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan] [keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]
Info Tambahan
32
PEMANFAATAN BLUEPRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT
Blueprint yang disediakan oleh Kominfo bersifat nasional untuk menjaga standarisasi pandangan terhadap kebutuhan tipikal pemerintah daerah terhadap aplikasi e-government. Pada tingkatan praktis, pemerintah daerah akan menyesuaikan blueprint ini dengan visi, misi, renstra, serta pertimbangan lainnya dalam mengimplementasikan aplikasi e-government. Disamping Blueprint itu sendiri, Kominfo juga menyediakan template yang dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan e-government. Dokumen-dokumen pelengkap Blueprint: 1. 2. Panduan Pentahapan, dan Template Dokumentasi Pengembangan
33
PEMANFAATAN BLUEPRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT (lanjutan)
Panduan Pentahapan, merupakan panduan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi e-Government, berdasarkan Blueprint Standard Aplikasi e-Government dan masukan lainnya sesuai karakteristik pemerintahan daerah masing-masing Template Dokumentasi Pengembangan. Panduan penyusunan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan e-Government, yang terdiri dari:
RFP (Request for Proposal) Standar, yang dapat dipakai sebagai panduan pembuatan TOR (Term of Reference / RKS-Rencana Kerja dan Syarat-syarat). User Requirement Document Panduan UAT (User Acceptance Test)
34
TERIMA KASIH
www.kominfo.go.id35