Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
32 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
Derry Aris Munandar1
Airi Safrijal2
1Student at Faculty of Law, University of Muhammadiyah Aceh
2Lecturer at Faculty of Law, University of Muhammadiyah Aceh
Corresponding author: [email protected].
Abstract
Theft is regulated in Article 362 through Article 367 of the Indonesian Criminal
Code (KUHP). In this study specifically the criminal act of theft which is
aggravated as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 3, point 4 and point 5
and paragraph (2). The causes of motorcycle crime are carried out jointly because
of economic factors, educational factors, individual factors, and environmental
factors. The application of the criminal act against the perpetrators has not yet run
maximally because the sentence imposed is still very mild with the defendant
regretting his actions, promising not to repeat his actions, being polite, being
straightforward in court, and having never been convicted therefore the judge must
give the punishment according to the consequences of the theft can harm others.
Key words: Theft, motorcycle, together.
I. PENDAHULUAN
Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang
mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada
masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan
sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak teratur.
Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak
dinamika masyarakat.
Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk
kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan
banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyusuain diri terhadap
33 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan
mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebimbangan,
kebingungan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang
internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai
dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari
norma-norma umum, dengan jalan berbuat semua sendiri demi keuntungan sendiri
dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.1
Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi berkenaan dengan latar belakang
diatas adalah Pencurian, dalam hukum Indonesia pencurian itu masuk dalam
kategori tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP Indonesia yang
membahas tentang kejahatan walaupun sudah diatur dalam KUHP dan juga telah
mengatur sanksi yang berat bagi para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut
masih saja kejahatan ini banyak terjadi, bahkan para pelaku dalam melakukan
aksinya tidak ragu untuk melakukan kekerasan bahkan sampai berujung kematian.
Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara
kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan
ketidak pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian).
Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai cara-
cara medern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai.
Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang
merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya
dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi:
1Kartini Kartono. 1992, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
34 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti ini yang diatur Pasal
362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai
benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa
mengambil sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.2
Dasar hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan secara
bersama-sama, tentang Deelneming menurut Pasal 55 dan 56 KUHP maka terdapat
lima peranan pelaku yaitu:
1. Orang yang melakukan (dader)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)
3. Orang yang turut melakuakan (mededader)
4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)
5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige)
Sedangkan pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 Ayat
(2) KUHP , yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke -1 : Pencurian ternak;
Ke -2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa
bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan,
bahaya perang;
Ke -3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki
oleh yang berhak;
2P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 2.
35 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
Ke -4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang
bersekutu;
Ke -5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke – 3 disertai dengan salah satu
tersebut ke – 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.
Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu
penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah
dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang
merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar
masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun
pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penulisan ini adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian
kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama, dan penerapan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara
bersama-sama.
II. METODE PENELITIAN
1. Definisi Operasional Variabel
a. Tindak Pidana
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai
dengan perundang-undangan.
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
36 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
b. Pencurian
Pencurian adalah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
c. Bersama-sama
Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara,
perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata
“penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang
lain melakukan suatu tindak pidana3.
2. Lokasi dan Populasi
a. Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota
Banda Aceh.
b. Populasi penelitian ini meliputi Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, Pelaku,
Korban, Hakim, Jaksa dan Penuntut Umum.
3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian
Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian ini
dilakukan secara Purposive sampling dimana dari jumlah populasi yang telah
dipilih diperkirakan dalam mewakili dari keseluruhan populasi sebagaimana
telah ditetapkan dalam populai di atas.
4. Cara Pengumpulan Data
Data dalam penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu
dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan
3 Wirjono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama,
Bandung, hlm 117.
37 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
dll. Sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara dengan
responden dan informan.
5. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun
lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianasisis dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala
sesuatu mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat
yang menghasilkan data-data deskriptif analisis. Penelitian deskriptif Analisis
yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian
data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang
dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang
utuh dari penelitian ini.4
III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya
Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya
dengan istilah strafbaar feit. Di dalam bahasa Belanda, Strafbaar yang berarti
dapat dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan atau fakta.
Strafbaar feit menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (handeling) yang
diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggungjawab”.
4Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 22
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
38 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
Menurut pendapat Van Hamel, strafbaar feit adalah “kelakuan orang
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan
hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.
Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh Vos adalah sebagai berikut :
1. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat(aktif)
atau tidak berbuat(pasif).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai.
Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari
suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen
akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang
elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan
dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik
materil.
3. Elemen subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata
sengaja atau culpa(tidak sengaja).
4. Elemen melawan hukum.
Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang
memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan,
merugikan atau disebut sub socials sebagaimana yang dikemukakan oleh
Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu :5
a. Ada unsur melawan hukum,
b. Unsur kesalahan,
c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5 Ibid, hlm. 48
39 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar
person).
B. Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama
Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum
terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan
paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian
mempunyai beberapa unsur, yaitu :
1. Unsur objektif, terdiri dari :
a. Perbuatan mengambil
b. Objeknya suatu benda
c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
a. Adanya maksud
b. Yang ditujukan untuk memiliki
c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat
dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut
diatas.
Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses,
cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata
“penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain
melakukan suatu tindak pidana6.
6 Op. Cit, Wirjono Projodikoro, hlm, 117
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
40 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersamasama,
Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang
melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih
mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa
seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam
pasal 55 dan 56 KUHP7.
Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56
KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader
disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai
medeplichtige pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berukut8:
a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang
diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.
Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang diatur dalam
Pasal 363 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke -1 : Pencurian ternak;
Ke -2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa
bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan,
bahaya perang;
Ke -3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
7 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm, 174
8 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 80
41 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki
oleh yang berhak;
Ke -4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang
bersekutu;
Ke -5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke – 3 disertai dengan salah satu
tersebut ke – 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang
Dilakukan Secara Bersama-Sama
Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya
untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring
dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial
lebih benyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat
seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan
upaya pertahanan dan keamanan negara. Tindak pidana yang mempunyai
frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya
perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola
kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.
Dengan maraknya pencurian kendaraan roda dua di kota Banda Aceh
ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-
lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi
pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama dan
sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat
tindak pidana pencurian kendaraan roda dua makin diminati oleh pelaku
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
42 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
kriminal.9 Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka adapun faktor-faktor
yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor secara bersama-
sama antara lain:
1. Faktor Ekonomi Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak
disetiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk
menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap
negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam
terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-
macam corak. Faktor yang melatarbelakangi kejahatan pencurian pada
umumnya dan pencurian kendaraan bermotor pada khususnya adalah
masalah ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas
ekonomi menengas keatas atau menengah kebawah ataupun golongan
masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan golongan miskin.
Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat,
sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi
peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi
seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua.
“saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan
uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang
saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga saya
9 Musnadi, Penyidik Reskrim Polresta Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 Desember
2017.
43 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
melakukan pencurian motor tersebut”.10
Hal yang sama juga dijelaskan oleh
seorang pelaku mengatakan bahwa, ia melakukan perbuatan tersebut
“Karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya
pendapatan yang diterima membuat saya melakukan pencurian”.11
2. Faktor Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang
sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir
seseorang, baik dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Dengan
adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi
yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain
pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu
memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai
kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara
utuh. Rendahnya pendidikan seseorang mudah untuk berlaku jahat. Tingkat
pendidikan juga sangat berpengaruh seseorang melakukan kejahatan karena
pelaku tidak mengerti dan kurang paham hukum Yusran Bin Zulhelmi
bahkan sekolah dasar (SD) tidak tamat. Pendidikan yang rendah akan
berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana dari
pekerjaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau
pengahasilan yang dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau
penghasilan yang dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya (dirinya dan keluarganya) dalam sebulan, maka apabila
10
Abdul Muis, Narapidana Kasus Curanmor, Wawancara tanggal 27 Desember 2017. 11
Yusran, Narapidana Kasus Curanmor, Wawancara tanggal 27 Desember 2017.
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
44 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
seorang tidak memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar
kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan seperti
pencurian kendaraan.
3. Faktor Individu
Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan
seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi
sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan
menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol
dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan
banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan
meraka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung
terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan
mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal
tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana,
seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan
hal yang tidak ada batasnya.
4. Faktor Lingkungan
Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh
lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti
dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap
kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah
lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Seseorang yang
hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya
pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian
45 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab
terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian), misalnya:
a. kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya,
b. kontrol dari lingkungan yang kurang,
c. pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.
D. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
Tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan
secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut
dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang, dan dinyatakan sebagai
suatu perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu jika seseorang
melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus
dipertanggungjawabkan.
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam
mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta
alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab
itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.
Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan
mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan
tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu
berupa putusan pemidanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan
Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
46 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa terhadap pelaku tindak
pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama
yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) telah dikenakan ketentuan pidana
walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan ancaman pidana yang ada. Akan
tetapi dalam praktiknya apabila dilihat dari tindakan pelanggaran yang ada dan
diketahui dari hasil pengamatan penerapan pidana tersebut belum berjalan
maksimal karena masih ada pelaku pelanggaran yang hanya dikenakan
hukuman ringan, walaupun telah kedapatan melakukan pelanggaran yang
diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Tentang Pidana Pencurian.
Dalam kasus tersebut Nani Sukmawati menjatuhkan hukuman yang
meringankan terdakwa karena adanya beberapa faktor, yaitu:12
a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
b. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
c. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
d. Terdakwa belum pernah dihukum.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka, dapat
disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua
yang dilakukan secara bersama-sama adalah faktor ekonomi, faktor
pendidikan, faktor individu, dan faktor lingkungan. Penerapan pidana terhadap
12
Nani Sukmawati,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 4
Desember 2017.
47 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
pelaku belum berjalan maksimal karena hukuman yang dijatuhkan masih
sangat ringan dengan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya, berlaku sopan, berterus terang dipersidangan, serta
belum pernah dihukum oleh karena itu hakim harus memberikan hukuman
yang setimpal karena akibat dari perbuatan pencurian dapat merugikan orang
lain.
B. Saran
Diharpakan dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak
pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama
hakim harus memberikan hukuman yang maksimal supaya pelaku ada efek
jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu juga perlunya
penanganan yang lebih serius dari pihak aparat dalam penanganan kasus-kasus
pencurian kendaraan roda dua dengan upaya-upaya yang maksimal untuk
mengungkap jaringan sindikat pelaku pencurian kendaraan roda dua, termasuk
penadah dengan membentuk dan menambah personil dan unit-unit khusus
pencurian kendaraan roda dua.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Kartini Kartono. 1992, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Press,
Jakarta.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan
Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
Vol.5 No.1ISSN 2087-4758
Jurnal Hukum dan Keadilan
MEDIASI
48 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal
Aditama, Bandung.
Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
B. Peraturan Perundang-Udangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,