INTEGRASI Data & KEAMANAN Informasi
Chapter President
Association for Information Systems
Indonesia chapter
CEO
PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Lead Reseacher
E-Government & IT Governance Lab. ITS
ITIL, COBIT, TOGAF
Tony D. Susanto, Ph.D.,
Email: [email protected]
WA: 081217762280
SMART CITY,
PERKENALAN
Tony Dwi Susanto, Ph.D. (ITIL, COBIT, TOGAF)
S3 Computer Science, topik: e-Government & Technology Adoption the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
Chapter President Association of Information Systems – Indonesia (AISINDO)
Kepala Peneliti e-Government & IT Governance Research Group ITS, Kasubdit Pengembangan Karir & Kewirausahaan (PK2M) ITS
Konsultan e-Government, Smart City, & Tata Kelola TI: Pemkot Surabaya (2014 - now), Pemkot Kediri (2015 – now), Pemkab Bojonegoro (2018), Pemkot Madiun (2018), Kab. Blitar (2014), Northern Territory Government Australia (2011), South Australia (2011-2012)
CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Staf ahli Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2016)
Tim Perancangan Tata Kelola Penjaminan Mutu Dirjen Dikti (2017)
Email : [email protected]
Phone/WA : 0812 1776 2280
We have experience developing e-Government systems in:
over 30 cities & regencies in Indonesia (5% of 540 cities, regencies, provinces in Indonesia)
RESEARCH & PROJECT Experiences 1. E-Government & Smart City PLANNING:
Master Plan e-Government & Smart City
Designing Fiber Optic Network for a city
Command Center (Feasibility Study & Design)
Classification of IT Projects – City scope
Priority of Online Public Services
Organization Structure of IT Department
Job Analysis of IT Department
ICT Key Performance Indicators & targets in RPJMD
Big Data Roadmap for city
2. E-Government & Smart City IMPLEMENTATION: SMS-based e-Government
E-Government Trainings
e-Health for city application
e-Surat application
Swara Warga application
Data Integration (LAKIP, LKPJ, LPPD): Business Processes, Data Owner, & Application
Content Management System (CMS) for Government Resource Planning (GRP)
3. E-Government & Smart City EVALUATION: e-Government Adoption (Factors, User Characteristics)
e-Government & Smart City Evaluation – City scope (Audit, Maturity, Asset)
IT Leadership
Usability design of User Interface components for e-Government media
Research in Progress
1. Smart City & Smart Village Model 2. Safe City Model 3. Open Data model for Smart City 4. E-Government vs. Corruption 5. IT Leadership 6. Usability design for e-Gov media
based on Brainwaves (Cognitive), Eye movement (Motoric), & Face expression (Affective)
BUKU (6)
E-Book GRATIS Download di
www.aisindo.org/aisindo-store/store
MATERI I. SMART CITY: Pengertian, E-GOVERNMENT, & Teknologi
II. Strategi Memulai INTEGRASI DATA
III. Strategi Memulai KEAMANAN INFORMASI Kota/Kabupaten
I. SMART CITY Pengertian, E-GOVERNMENT, & Teknologi
“SMART”
“Energetic or quick in movement”
“Capable of making adjustments that resemble
those resulting from human decisions”
“Kemampuan seseorang/sesuatu untuk
merespon cepat, akurat, and antisipatif”
MANUSIA: Butuh PANCA INDERA untuk Mengumpulkan Input
Needs OTAK (& Hati) untuk Memprosesnya
Needs ANGGOTA TUBUH untuk Meresponnya
“SMART” untuk sebuah KOTA
(Applications: AI, DSS, Expert Systems)
PANCA INDERA OTAK ( + Hati) ANGGOTA TUBUH
Definisi “SMART CITY” “The effective integration of physical, digital and human systems in the built
environment to deliver a sustainable, prosperous and inclusive future for its
citizens” (the British Standards, 2014)
“An innovative city that uses information and communication technologies
(ICTs) & other means to improve quality of life, efficiency of urban operation
and services, and competitiveness, while ensuring that it meets the needs of
present and future generations with respect to economic, social and
environmental aspects” (the International Telecommunications Union/ITU, 2014) “A new concept and a new model, which applies the new generation of
information technologies, such as the internet of things, cloud computing,
big data and space/geographical information integration, to facilitate the
planning, construction, management and smart services of cities.”
(the International Standards Organization/ISO, 2014)
Kata Kunci “SMART CITY”
An INNOVATIVE CITY (Business Processes, Services, People)
Serving, Responsing, & Fulfilling the needs of Present & future
generations
Integrating Physical system (building, bridges, river, etc), digital system
(IT network, application, information, etc) & human system (community,
villages, etc)
Using ICTs (including IOT, GIS, Big Data, Cloud Computing, etc) & other
means (sensors, etc)
Goals: to improve quality of life, efficiency of urban
operation and services, and competitiveness, & sustainability of the city.
Dimensi SMART CITY (*Kominfo)
1. Smart SOCIETY (~ PEOPLE) 2. Smart LIVING
3. Smart ENVIRONMENT 4. Smart ECONOMY 5. Smart BRANDING 6. Smart GOVERNANCE
SMART CITY vs. E-GOVERNMENT E-GOVERNMENT SMART CITY
LINGKUP Organisasi Pemerintah atau
Pemerintah Daerah
KOTA
(bukan hanya organisasi pemerintah
saja)
DIMENSI
dalam Model
Smart City
1 Dimensi,
yakni: Smart Governance
6 Dimensi,
yakni: Smart Governance, Smart
Branding, Smart Economy, Smart Living,
Smart Society, Smart Environment
CAKUPAN G2C, G2B, dan G2G
Contoh: integrasi aplikasi dan data antar
Dispendukcapil dengan e-Health (Dinkes).
G2C, G2B, G2G
B2B, B2C bahkan integrasi G-B-C
Contoh: integrasi aplikasi dan data antar
e-KTP, BPJS, Puskesmas, RSUD, dan
Perbankan.
Kerja-sama layanan pengantaran obat
ke masyarakat tidak mampu antara
Dinas Kesehatan dengan Go-Jek.
PELAKSANA Unit-Unit Pemerintah Semua pemangku kepentingan kota,
termasuk Lembaga Pemerintah, Swasta,
dan Masyarakat
SMART CITY vs. E-GOVERNMENT E-GOVERNMENT SMART CITY
PEMIMPIN/
PENGAMBIL
KEPUTUSAN
Pimpinan Daerah memiliki kekuasaan
relatif absolut dalam fungsi koordinasi dan
pembuat kebijakan
Sebagai pelaksana Koordinator SPBE
Daerah adalah Sekretaris Daerah
(Pasal 61, Perpres 95 Tahun 2018)
Pimpinan daerah,
pemilik/pemimpin perusahaan, organisasi
non-profit, dan tokoh-tokoh masyarakat
Pimpinan Daerah tidak memiliki kekuasaan
secara absolut,
masing-masing entitas memiliki indepedensi
sehingga pendekatan kerja-sama harus
persuasif dan kolaboratif.
Strategi Kolaborasi Koordinasi dan evaluasi dilakukan oleh
Dinkominfo (khususnya Seksi Tata Kelola)
mengacu pada dokumen arsitektur SPBE
daerah yang mencakup perencanaan TIK di
semua unit pemerintah kota.
Dapat dibentuk Dewan TIK Pemerintah
Kota beranggotakan Kepala-Kepala Dinas
dan diketuai oleh Walikota atau Sekretaris
Daerah dan sebagai Sekretaris adalah
Kepala Dinas Kominfo. Agenda pertemuan
dipersiapkan oleh Kepala Seksi Tata Kelola
Dinkominfo.
Melalui Dewan Smart City beranggotakan
Walikota/Bupati, Kepala Dinas, Pimpinan
organisasi swasta, dan perwakilan
masyarakat.
Membuat Rencana Bersama (Masterplan
Smart City) dan masing-masing pihak berbagi
peran (siapa melakukan apa?) dengan
Walikota/ Bupati sebagai ‘dirigen’ nya.
Menuju Smart City:
APA YANG DIBUTUHKAN?
MANUSIA CERDAS/INOVATIF: Aparatur Pemda + Masyarakat
PROSES BISNIS Inovatif Inovasi Implementasi TEKNOLOGI
LAYANAN Inovatif, Lebih Pribadi, Terintegrasi
MASALAH Daerah POTENSI Daerah PROGAM
UNGGULAN Daerah
KOLABORASI: Pemda + Swasta + Akademisi + Masyarakat
“Smart PROVINCE” =
“Smart CITY”? Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
“Smart PROVINCE” =
“Smart CITY”?
SMART PROVINCE
Smart City A
Smart City B
Smart City C
Smart Regency A
Smart Regency B Smart Regency C
Teknologi SMART CITY:
1. CLOUD COMPUTING mendorong Semua Layanan Serba ONLINE & VIRTUAL
Aplikasi diunduh dari internet
Informasi disimpan di dunia maya
Infrastruktur via jejaring telko
Pengelola tidak selalu dikenal
Produk dan jasa dalam format digital
Proses terjadi secara virtual
Bayar melalui transaksi elektronik
Keamanan berbasis kepercayaan
CLOUD COMPUTING
Teknologi SMART CITY:
2. INTERNET OF THINGS mendorong
Semua Perangkat dapat
MENGIRIMKAN DATA & DIAKSES + Antar Perangkat dapat “BERBICARA”
• Piranti elektronik/digital • Embedded device • Kontrol peralatan • Ragam objek konsumen • Entitas korporasi • Sistem informasi organisasi • Pusat data terdistribusi • Benda dalam rumah • Teknologi perkotaan
SENSORS + ACTUATORS
Teknologi SMART CITY: 3. SOSIAL MEDIA sebagai Platform INTERAKSI MASAL
SOCIAL MEDIA
Komunikasi terbuka, terbatas, dan tertutup
Transaksi sosial dan komersial
Kolaborasi dan kooperasi lintas geografis
Konsumsi produk dan layanan digital
Diseminasi ragam data dan informasi
Gaya Komunikasi tanpa Sekat/Tingkat
& Tuntutan Layanan Pemerintah (24/7)
Teknologi SMART CITY:
4. INTERNET of THINGs + CLOUD COMPUTING + SOCIAL MEDIA memunculkan BIG DATA
DATA Volume Sangat Besar berkumpul & Terus ter-Update dengan Sangat Cepat
(Data terstruktur + tidak terstruktur, Data format teks + multimedia, Data statis + dinamis, Data valid + hoax, Data
sederhana + kompleks, Data formal + data informal, Data internal + data eksternal, Data manusia + data mesin,
Data fakta + data asumsi, Data mentah + data olahan)
Teknologi SMART CITY: 5. BIG DATA memunculkan DATA ANALYTICs
DATA Volume Sangat Besar berkumpul & Terus ter-Update dengan Sangat Cepat
(Data terstruktur + tidak terstruktur, Data format teks + multimedia,
Data statis + dinamis, Data valid + hoax, Data sederhana + kompleks,
Data formal + data informal, Data internal + data eksternal,
Data manusia + data mesin, Data fakta + data asumsi, Data mentah + data olahan)
DATA ANALYTICs
Berbagai ANALISA terhadap apa yang telah dilakukan
seseorang atau sekelompok individu
Berbagai PREDIKSI terhadap kecenderungan apa yang
akan dilakukan seseorang di kemudian hari
Berbagai KORELASI antar kejadian yang satu dengan
lainnya terkait dengan seorang individu atau kelompok
Berbagai PERSEPSI dan ASUMSI mengenai suatu situasi,
kondisi, maupun konteks tertentu hasil olahan informasi
II. Strategi Memulai INTEGRASI DATA
DATA SIAPA YANG VALID?
Jumlah Anak?
Dispendukcapil: 2 orang
Dinkes: 3 orang
Dinas Pendidikan: 4 orang
Pendidikan Terakhir? Dispendukcapil: S1
Dinas Pendidikan: S2
MULAI DARI UJUNG! 3 Laporan Rutin Tahunan Kinerja Pemda
• LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban) kepada DPRD. Pengumpul Data (dari OPD & BPS): Bappeda
• LAKIP (LAporan Kinerja Instansi Pemerintah): per-Misi-Tujuan-Sasaran kepada KEMENPAN Pengumpul Data: Bagian Organisasi Sekda Pemkot/kab
• LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) kepada KEMENDAGRI. Pengumpul Data : Bagian Pemerintahan Sekda Pemkot/kab
MANUAL: Inkonsistensi Data!
BAPPEDA
LKPJ
OPD
OPD
OPD
BPS
Bagian ORGANISASI Sekda
Bagian PEMERINTAHAN Sekda
LAKIP
LPPD
DPRD
KEMENPAN
KEMENDAGRI
INTEGRASI DATA: Wali Data (Validator + Verifikator)
+ 1 APLIKASI untuk 3 Admin Laporan & Semua OPD Wali Data
+ 1 DATABASE
+ 3 LAPORAN
+ SOP & Perwali OPD Wali Data & kewajiban Updating Data Primer
BAPPEDA
LKPJ
OPD
OPD
OPD
BPS
Bagian ORGANISASI Sekda
LAKIP
LPPD
DPRD
KEMENPAN
KEMENDAGRI
Bagian PEMERINTAHAN Sekda
JUMLAH INDIKATOR
• LKPJ: 133 indikator
• LAKIP: 35 indikator
• LPPD: 94 indikator (total: 262 indikator, dengan indikator irisan terdapat 212 indikator)
Minimal 1 indikator = 1 – 3 Data Primer
(Jumlah data primer: 390 Data Primer)
Setiap Data Primer harus memiliki satu WALI DATA
TAHAPAN:
LKPJ
LAKIP
LPPD
Analisis
INDIKATOR,
RUMUS, &
DATA PRIMER
Analisis
WALI DATA
Tiap Data Primer
SURVEY
EXISTING DATA
Tiap Data Primer
Konfirmasi Wali Data
VERIFIKASI WALI DATA
PERANCANGAN ATURAN BISNIS
& ANTAR-MUKA
PEMBANGUNAN APLIKASI
& DEFAULT SETTING
ENTRY DATA oleh
OPERATOR & TESTING
PERUBAHAN WALI DATA Dapat Dilakukan dengan SOP tertentu
FINALIZING & OPERATIONAL
WALI INDIKATOR Dapat dirapatkan Internal Pemkot
Proses Bisnis
Tahap I (2017): APLIKASI &
1 DATABASE TUNGGAL 3 FORM INPUT untuk Operator 3 Laporan Fasilitas Import data Excel dan database lain OPERATOR Masih mengumpulkan Data dari OPD & BPS
Tahap II (2018 - dst): Harus dibangun Aplikasi-Aplikasi Transaksi Data Harian Di tiap OPD
Contoh Tampilan
Aplikasi INTEGRASI DATA
LKPJ, LAKIP & LPPD
Strategi INTEGRASI DATA 38 Kab/Kota di Jawa Timur?
1. CLOUD SERVICES (Web-based applications)
2.Focus pada DATA (Bukan Aplikasinya)
3. Mulai dari 1 – 4 Modul & Data KPI (Keuangan, Investasi Daerah, Kesehatan, Pendidikan)
Data Center
Dinkominfo
Provinsi JATIM
Kota A
Kota B
Kota C
III. Strategi Memulai KEAMANAN INFORMASI
Memastikan 1 Pintu “Keluar-Masuk”
Penambahan infrastruktur keamanan: 8 firewall, 1 Gateway router, 7 Alat Intrusion Detection System (IDS), 5 Proxy Server, 2 Router 1 VPN Gateway 13 Server CCTV 7 NVR
Membangun BUDAYA Keamanan Informasi: “INFORMATION SECURITY POLICY”
1. DO – DON’T: Penggunaan Internet Kantor eMail Kantor Perangkat TIK di lingkungan kantor, termasuk BYOD Policy
2. Membangun & Memperkuat SERVICE DESK & OPERATIONAL MANAGEMENT khususnya Layanan Incident Keamanan Informasi 3. Ditetapkan Pembagian Tanggung-Jawab RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) terkait Keamanan Informasi antara Dinkominfo vs. OPD 4. Ditetapkan SK Walikota/Bupati, Penegakan aturan oleh Sekda dengan Reward-Punishment, Accountable: Kepala Dinas & Kepala Seksi Persandian Program Kampanye Rutin Keamanan Informasi (Poster, Training, VLOG, WA, dll) 5. Akses Server Critical oleh PNS (Bukan Honorer apalagi Vendor!)
YANG TELAH KITA PAHAMI: 1. SMART CITY: Pengertian, E-GOVERNMENT, & Teknologi
2. Strategi Memulai INTEGRASI DATA
3. Strategi Memulai KEAMANAN INFORMASI Kota/Kabupaten