8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
1/31
Takhta
Senin, 20 Oktober 2014
Takhta kelihatan gilang-gemilang, tapi kekuasaan adalah sebuah dilema. Catatan tertua
tentang itu agaknya bisa dibaca dari kisah Hakim Samuel.
Dalam Perjanjian Lama, disebutkan bagaimana orang tua ini menyaksikan pengikutnya,
bangsa Israel, mencoba memilih sebuah sistem politik yang lain setelah sebuah
penyelewengan terjadi.
Mereka semula hidup bersama dengan dipimpin penghulu yang disebut "hakim-hakim".
Samuel adalah hakim penghabisan. Ketika usianya makin lanjut, ia mengangkat dua anaknyayang lelaki menggantikannya. Tapi Yoel dan Abia ternyata mengecewakan. "Mereka
mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan."
Mengetahui kejahatan itu, berkumpullah parapinisepuh. Mereka datang kepada Samuel di
Rama, menyatakan niat untuk mencoba sebuah sistem yang lain: mereka tak ingin lagi
dipimpin para hakim, mereka ingin menjadikan kebersamaan sosial-politik mereka sebuah
kerajaan.
Mereka pun mengajukan semacam petisi kepada Samuel, orang yang mereka hormati tapi
telah mengecewakan: "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka
angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala
bangsa-bangsa lain."
Samuel kesal. Tapi ia tak menjawab. Ia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan dalam doa.
Yang menarik, dalam cerita ini, Tuhan menyatakan Ia tahu ada yang salah dalam permintaan
bangsa Israel itu, tapi Ia tak hendak mencegahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Alkitab,
Tuhan mengeluarkan firman, menyuruh Samuel meluluskan permintaan itu. "Sebab bukan
engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak. Mereka tidak menghendaki Aku
lagi sebagai raja mereka."
Tak mudah, bahkan tak mungkin, menerka kenapa permintaan perubahan tata kekuasaan itu
harus dikabulkan. Yang jelas Samuel, hakim tua itu, tahu bahwa hidup tak akan jadi lebih
mudah.
Itu juga yang dikemukakannya, mungkin dengan sedikit gerutu, kepada orang-orang Israel
itu: dengan diangkatnya seseorang jadi raja, penguasa ini akan punya hak memberi titah dan
orang banyak harus tunduk. Raja itu akan memaksa anak-anak lelaki membajak ladangnya,
mengumpulkan hasil panennya, membuat senjata-senjatanya dan perkakas kereta perangnya,
sementara anak-anak perempuan akan dijadikan pembuat minyak wangi atau bekerja sebagai
tukang masak dan tukang roti baginda. Hidup bersama yang sama rata sama rasa akanberakhir.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
2/31
Bahkan juga kesetaraan dalam hak milik akan hilang. Raja akan mengambil 10 persen hasil
gandum dan anggur yang dipanen dan akan diberikannya kepada para pegawai istana.
Bahkan raja "akan mengambil budakmu, ternakmu yang terbaik, dan keledaimu."
Betapapun kerasnya peringatan Samuel, bangsa Israel tetap mengangkat seorang raja dan tak
lagi mengakui otoritas hakim. Mungkin mereka ingat (satu hal yang tak dikatakan pak tua itu)bahwa para hakim juga, seperti terbukti dengan Yoel dan Abia, tak lepas dari kemungkinan
berbuat sewenang-wenang.
Namun gagasan mereka untuk mengganti para hakim dengan raja-raja memang bukan sebuah
reformasi yang radikal. Dalam sejarah bangsa Israel, bahkan Raja Daud (yang dalam tradisi
Islam dianggap "nabi") terbukti melakukan hal-hal yang cela, hanya berbeda sekian derajat
dari yang digambarkan Samuel.
Tapi mungkin malah sebelum Samuel, manusia selalu di persimpangan itu: kedaulatan, atau
kekuasaan, yang dilambangkan dengan takhta, adalah keniscayaan yang tak membawakepastian. Ia perlu didirikan. Tapi ia mencemaskan. Di luar tata dan takhta itu, selalu
membayang sesuatu yang Entah.
Pertanyaan yang tak mudah dijawab: jika ada kesadaran seperti itu, mengapa orang tak
kembali saja kepada Tuhan, yang menurut Alkitab pernah jadi "raja" mereka?
Dikatakan bahwa memang kontrak kekuasaan itu tak mereka perpanjang lagi. Bisa diduga
karena bagi mereka Tuhan yang memberikan hukum adalah Tuhan yang tak terjangkau.
Sejak mula, bahkan di depan Musa, Ia tak hendak memperlihatkan wajah-Nya. Orang banyak
itu tak bisa bertanya, apalagi menggugat. Hukum Tuhan senantiasa hanya ditafsirkan orang-
orang tertentu, yang andai kata lurus hati pun tetap memandang dunia dari seginya yang
terbatas.
Dalam hubungan itu tampak bahwa takhta raja-raja--sebuah bangunan kekuasaan pasca-
Tuhan--mengandung sebuah pengakuan yang tersirat: hukum para raja, yang selalu
menghendaki pemaksaan, bukan datang bersama apa yang disebut Walter Benjamin sebagai
"kekerasan ilahiat",gttliche Gewalt. Takhta raja-raja membawa serta "kekerasan
mithologis", kekerasan untuk menegakkan hukum, sedangkan "kekerasan ilahiat"
menghancurkan hukum--khususnya hukum yang dianggap berhala dan menuntut ketaatan
kita. "Kekerasan mithologis" adalah ketika hukum yang dibangun manusia sendiri
wibawanya ditopang pelbagai mithos buat menunjukkan ia adalah titisan Keadilan yang
melintasi ruang dan waktu.
Pengakuan yang tersirat bahwa ia memang tak ada kaitannya dengan Tuhan membuka pintu
bagi perjuangan keadilan. Pada akhirnya, keadilan adalah sesuatu yang dipergulatkan
manusia di dunia yang rumit dan fana, bukan tertib yang dihadiahkan dari luar bumi.
Di dalam proses itu, takhta yang gilang-gemilang itu akan tampak seperti kursi di kedai.
Posisinya ditentukan dari saat ke saat. Tak istimewa.
Goenawan Mohamad
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
3/31
Ruwatan
Sabtu, 18 Oktober 2014
Putu Setia
Mereka datang dengan seragam khas Jawa. Membawa kembang setaman, membawa dua ekor
ayam: hitam dan putih. Di depan rumah Amien Rais di Condongcatur, Yogyakarta, mereka
melaksanakan ruwatan. Mbah Sukir berdoa dalam bahasa Jawa, kurang-lebih artinya:
"Semoga Bapak Amien Rais lepas darisandikolodan kembali bersih. Semoga bangsa ini
terhindar dari bencana dan segala hal yang tidak baik. Semoga rakyat Indonesia bisa
sejahtera."
Saya yang menonton lewat televisi sangat terharu. Apa yang dilakukan Paguyuban
Masyarakat Tradisi (Pamatri) Yogyakarta ini sungguh mulia. Mendoakan seseorang kembali
bersih dan mendoakan bangsa terhindar dari bencana. Tetapi kenapa ada polisi, kenapa tak
ada Amien Rais, tokoh yang diruwat?
Dari pemberitaan media, saya akhirnya tahu ruwatan itu semacam "aksi demo" untuk Amien
Rais. Tapi saya mengesampingkan hal itu. Bagi saya, yang sesekali melakukan ruwatan versi
Bali, ritual itu adalah sakral. Apakah ada hal-hal yang sakral dijadikan guyonan?
Mendoakan Amien Rais kembali bersih dan lepas darisandikolotentu baik. Sandikolo
aslinya dari bahasa Jawa Kuno: Sandyakala.Adalah waktu pergantian antara siang dan
malam yang sering diganggu setan, karena itu wajib memanjatkan doa supaya selamat.
Sebagai manusia yang masih bergerak di dunia dengan segala aktivitas, tentu kadang bisa
"kotor", baik dalam berucap maupun bertingkah. Diruwat menjadi "kembali bersih"
bukankah sesuatu yang agung?
Doa Mbah Sukir, "bangsa ini terhindar dari segala hal yang tidak baik", saya kira langsung
disetujui Gusti Allah. Tak sampai 24 jam, presiden terpilih Joko Widodo bisa bertemu
dengan calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto. Prabowo menghormat secara militer,
sesuai dengan latar belakang hidupnya. Jokowi membungkuk dengan tulus, teladan santun
para leluhur. Mereka bersalaman, saling dukung, Prabowo memberi ucapan selamat, bahkan
meminta pendukungnya untuk ikut mendukung Jokowi. Saya berpendapat kejadian ini
termasuk hasil ruwatan Mbah Sukir--untuk yang berbeda pendapat silakan menertawakan
saya.
Saya sering merenung--terutama di kala baterai handphonelemah dan tak bisa nge-tweet--
bangsa ini perlu melakukan ruwatan secara massal dan berjadwal. Katakanlah setahun sekali,
pilih hari yang sudah disaktikan, semisal Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, Hari
Kebangkitan Nasional, atau memang diadakan Hari Ruwatan. (Ide terakhir itu mohon tak
disebut sinting). Tentu ruwatan itu dicarikan esensinya, yakni merenungi kekotoran kita
selama ini, misalnya, apakah benar kita memihak rakyat sementara kita berebut jabatan
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
4/31
dengan mengorbankan hak rakyat. Apakah benar kita mendirikan partai yang modern,
padahal yang jadi pengurus inti adalah anak-anak kita. Dan contohnya bisa banyak.Nah,
kekotoran itu kita bersihkan dengan jalan ruwatan. Tak perlu ayam hitam dan ayam putih.
Cukup duduk bersama dalam sebuah dialog yang tulus. Siapa tahu ruwatan bisa
mempertemukan dua tokoh yang selama sepuluh tahun tak pernah ngobrol.Gaya Jokowi adalah ciri khas "peruwat sejati". Dengan kebersihan hati, dia temui "lawan-
lawannya" memakai baju putih, tanpa membawa ayam putih. Ternyata "setan-setan
sandikolo" bisa kabur. Prabowo yang selama ini dikesankan kaku, marah melulu, tak
menghormati tamu, ternyata lain. Jangan-jangan memang dari dulu kesantunan Prabowo
ditutupi "setansandikolo".
Besok Jokowi dilantik sebagai presiden. Mari momentum ini kita jadikan ruwatan massal,
berpikir jernih hanya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti doa Mbah Sukir di rumah
Amien Rais. Amin.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
5/31
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
6/31
hadapan dengan kebijakan pemerintah Australia bila kedaulatan direndahkan dan dilanggar.
Keempat, pemerintah Jokowi-JK harus mewujudkan janjinya agar negara hadir ketika warga
menghadapi masalah hukum. Pemerintah Jokowi-JK harus berkonsentrasi dalam memberi
perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, dalam memberi perlindungan, pemerintahJokowi-JK harus proporsional. Sebagai contoh, pembayaran diyat oleh negara harus
dihentikan. Pembayaran diyatoleh negara, di samping menguras APBN, justru menyuburkan
mafia diyat.
Pembayaran diyatbukanlah tanggung jawab negara, melainkan TKI yang menjadi pelaku
pembunuhan atau keluarganya. Pemerintah, sesuai dengan tugasnya, hanya memfasilitasi
agar terjadi pertemuan antara keluarga korban dan pelaku.
Berikutnya, pemerintah Jokowi-JK harus dapat mengimplementasikan ide diplomat sebagai
pemasar produk asal Indonesia. Di sini dibutuhkan upaya untuk mengubah kerangka berpikir
para diplomat. Para diplomat, selain menjalankan tugas rutinnya, harus memiliki kemampuan
untuk menjadikan perwakilan Indonesia sebagai unit perdagangan luar negeri. Pengalaman
Jepang dapat dijadikan rujukan.
Perekonomian Jepang, yang sangat bergantung pada pasar luar negeri, telah lama membentuk
unit yang ada di hampir semua negara, yaitu Japan External Trade Organisation (JETRO).
JETRO memfasilitasi para pelaku usaha Jepang untuk melakukan penetrasi pasar di
mancanegara dan membantu mereka mendapatkan mitra lokal.
Sebagai pemasar produk asal Indonesia, perwakilan diharapkan dapat melakukan fungsi
layaknya JETRO. Mereka diharapkan dapat membantu pelaku usaha dan badan usaha milik
negara (BUMN) dalam menggarap pasar luar negeri.
Peran perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai unit yang memasarkan produk asal
Indonesia diharapkan berdampak dua hal. Pertama, pelaku usaha Indonesia dapat
menghasilkan produk yang berstandar internasional. Kedua, penetrasi pasar luar negeri atas
produk asal Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, di samping
menyumbang devisa negara.
Keenam, pemerintah Jokowi-JK harus berupaya keras mendukung proses kemerdekaan
Palestina. Dukungan atas Palestina merdeka disampaikan oleh Jokowi saat debat calon
presiden. Dukungan ini mendapat sambutan dari masyarakat Indonesia.
Terakhir, kebijakan luar negeri harus disinergikan untuk mewujudkan visi Poros Maritim,
yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK. Implementasi visi Poros Maritim bersinggungan
dengan banyak sektor. Poros Maritim tak semata urusan luar negeri. Di sinilah pentingnya
sinergi kebijakan luar negeri dengan sektor lain dalam mewujudkan visi besar Poros Maritim.
Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, pemerintah Jokowi perlu ditopang dengan
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
7/31
anggaran yang memadai. Bila tidak, kebijakan luar negeri sulit diimplementasikan.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
8/31
Mengantisipasi Masyarakat EkonomiASEAN
Senin, 20 Oktober 2014
Lana Soelistianingsih, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Kepala Ekonom PT
Samuel Aset Manajemen
Per 1 Januari 2015 mendatang, jika tidak ada perubahan, Indonesia memasuki era
perdagangan yang semakin bebas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Indonesia sudah menandatangani perjanjian bebas dalam ASEAN-China Free Trade
Agreement (ACFTA) pada 1 Januari 2010. Namun, dalam MEA ini, aliran bebas tidak hanya
untuk perdagangan barang, tapi juga aliran jasa, tenaga kerja, investasi, modal, dan
perbankan. Perbankan secara khusus mulai merasakannya pada 2020. Layaknya kerja sama
regional, MEA bermanfaat bagi konsumen melalui variasi serta volume barang yang semakin
besar dan persaingan harga.
Meski demikian, di sisi produsen, persaingan yang meningkat membuat margin keuntungan
perusahaan turun dan memicu bangkrutnya perusahaan. Peta Indonesia dalam MEA sangat
penting dari sisi luasnya pasar. Dengan jumlah penduduk 245 juta orang, dengan angka kelas
menengah yang terus meningkat, ditambah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persendari total penduduk, Indonesia menjadi potensi permintaan yang besar. Tapi, jika dilihat dari
sisi produksi, produsen Indonesia tidak mempunyai daya saing tinggi yang siap berkompetisi
dengan produk sejenis asal ASEAN.
Indonesia menjadi negara dengan inflasi tertinggi di ASEAN 5. Pada Agustus 2014, inflasi
Indonesia mencapai 3,99 persenyear-on-year(yoy). Sedangkan inflasi Thailand 2,09 persen,
Malaysia 3,3 persen, Singapura 0,9 persen, dan Filipina 4,9 persen. Tingginya inflasi
mencerminkan tingginya biaya produksi. Infrastruktur yang belum memadai membuat biaya
distribusi barang dari dan menuju pabrik menjadi mahal. Menurut Bank Dunia, biaya logistik
di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai 17 persen dari biaya produksi.
Biaya peminjaman juga mahal. Rata-rata suku bunga pinjaman di Indonesia 11,7 persen.
Bandingkan dengan suku bunga pinjaman di Thailand yang sebesar 7 persen, Malaysia 4,6
persen, Singapura 5,4 persen, dan Filipina 5,8 persen. Ekonomi biaya tinggi masih menjadi
kendala sektor produksi di Indonesia.
World Economic Forum dalam survei Doing Business menyebutkan lima kendala yang
mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kelima kendala itu adalah tingginya korupsi,
inefisiensi birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, tumpang-tindihnya kebijakan pusat
dan daerah, serta mahalnya biaya peminjaman. Kelima kendala tersebut juga terjadi dalam
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
9/31
proses produksi.
Selain sektor barang, sektor jasa dan aliran bebas lainnya akan terseok-seok saat menghadapi
persaingan dalam MEA. Yang menjadi pertanyaan: Apakah Indonesia perlu menetapkan
keikutsertaan dalam MEA mulai 1 Januari mendatang atau menundanya? PengalamanACFTA menunjukkan neto perdagangan Indonesia-ASEAN yang semula mencatatkan
surplus untuk Indonesia menjadi defisit mulai 2011 hingga sekarang. Perdagangan bebas
membuat tekanan impor semakin besar, padahal impor masih menjadi problem struktural
perekonomian Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yang disepakati dalam
Deklarasi ASEAN Concord II di Bali pada 7 Oktober 2003. Mempersiapkan produsen untuk
menyambut MEA sekarang sudah terlambat. Namun, menyadari pentingnya persaingan yang
setara dan masih lemahnya kesiapan produsen, diperlukan strategi "menunda untuk maju".
Kemungkinan mundur dari keikutsertaan MEA merupakan hal yang lumrah. Ikatan dalam
MEA bersifat kesukarelaan.
Kemungkinan menunda keikutsertaan tampaknya sudah menjadi pertimbangan pemerintah
Jokowi-JK. Baru sekitar 31 persen dari sektor industri manufaktur yang bisa dikatakan
berdaya saing. Keputusan menunda merupakan hak setiap anggota ASEAN. Saat ini baru dua
negara yang menyatakan siap, yaitu Malaysia dan Singapura. Penundaan semestinya diikuti
dengan rencana matang mempersiapkan produsen maju bersaing.
Rencana program kerja Jokowi-JK untuk merealokasi subsidi BBM dan menjadi sumber
pembiayaan investasi, khususnya infrastruktur, bisa menjadi langkah awal strategis untuk
mengurangi ekonomi biaya tinggi. Perbaikan standardisasi produk-produk yang masuk ke
Indonesia juga bisa diperluas dengan penggunaan bahasa Indonesia pada label produk.
Sementara itu, aliran jasa dan ketenagakerjaan dapat disinergikan dengan perbaikan
kurikulum yang berstandar internasional, atau setidaknya standar ASEAN. Masih banyak
perbaikan teknis yang bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan untuk mempersiapkan
Indonesia sebagai produsen yang berdaya saing, sehingga MEA akan menjadi potensi
pengembangan ekonomi, bukan sebagai ancaman.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
10/31
Presiden Jokowi
Selasa, 21 Oktober 2014
Seno Gumira Ajidarma, Wartawan
Jokowi adalah suatu perayaan atas terwujudnya kehendak orang banyak, yang dalam bahasa
eksotis disebut rakyat. Bukan sekadar bagi 50 persen lebih rakyat yang telah mencoblosnya
dalam pemilihan presiden, melainkan juga rakyat yang kurang dari 50 persen yang telah
mencoblos calon presiden lain.
Jika hanya mengacu pada angka, kemenangan Jokowi bukanlah kemenangan besar. Justrukarena itu perayaan yang berlangsung bukanlah perayaan atas kemenangan suatu pihak
terhadap pihak lain, melainkan kemenangan pihak mana pun--jadi bukan sekadar kedua belah
pihak--yang menghendaki, mendorong, memberlangsungkan, mengesahkan, maupun
mendoakan, agar sampai kepada pencapaian pada 20 Oktober 2014 hari ini: pelantikan
seorang presiden terpilih dalam suatu pemilihan yang diikuti oleh rakyat dengan sangat
bergairah.
Sejauh yang bisa diingat, dicatat, dan diperiksa, gairah rakyat terhadap pemimpin tertinggi
pada awal kepemimpinannya yang seperti ini baru terjadi pada Bung Karno. Saya sebetulnya
menganggap gairah rakyat terhadap Gus Dur juga tinggi, tapi proses politik yang
membawanya ke kursi kepresidenan adalah rekayasa tingkat tinggi, dan begitu pula proses
jatuhnya dari kursi itu, sehingga rakyat hanya bisa berperan sebagai penonton.
Proses yang menyamakan kehadiran Bung Karno dengan Jokowi adalah momentum sosial-
historis yang membawa rakyat untuk berperan. Namun posisi rakyat dalam peran keduanya
sungguh berbeda: Bung Karno adalah pemimpin yang didukung rakyat, Jokowi adalah
pemimpin yang mendukung rakyat. Bung Karno, dengan segala bakat alamiahnya yang
spektakuler, memimpin di depan dan diikuti oleh rakyat, Jokowi dengan segala
kebersahajaannya mengikuti kehendak rakyat dari belakang, dan hanya untuk eksekusinyamaka harus berada di depan.
Perbedaan keduanya jelas: meski bergelar insinyur, Bung Karno memilih politik; Jokowi juga
bergelar insinyur, tapi dengan kesadaran sepenuhnya memilih berjualan mebel. Segenap
riwayat Jokowi yang berhubungan dengan kursi kekuasaan tidak menunjukkan indikasi
ambisi. Sejak awal, sebetulnya Jokowi adalah orang yang hanya didorong-dorong. Jokowi
bukanlah jenis pemimpin yang ngibul(baca: piawai menciptakan kesan), melainkan orang
yang hasil kerjanya mengesankan.
Perhatikanlah betapa wagu(bahasa Jawa: ganjil) Jokowi itu jika mengenakan jas dan dasi,
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
11/31
begitu pula jika apa boleh buat harus mengenakan segala "baju kebesaran" sebagai wali kota
dan gubernur--dan Jokowi tidak pernah berhasil ngibuldi situ: sekali wagu tetap wagu.
Sebaliknya, bagi saya, betapa mengesankan Jokowi ketika ia berada di lapangan dengan
"baju biasa" dan lengan bajunya tergulung agar lebih leluasa bergerak.
Lengan baju yang tergulung ini tidak sekadar bermakna simbolis seperti dalam ungkapan
bahasa "menggulung lengan baju", melainkan karena bagaimana seorang pemimpin akan
dapat bekerja secara optimal, jika lebih mementingkan citra diri, sebagai salah kaprah
pemahaman atas konsep kehormatan, yang telah menjerumuskan bangsa ini dalam korupsi
moral-mental-material selam berpuluh tahun-yang sungguh terlalu mahal bayarannya.
Jokowi bukan produk pencitraan kosong, karena citra yang terbentuk sekarang telah teruji
berkali-kali dalam berbagai usaha penghancurannya. Kita memang tidak bisa mengingkari
bahwa citra adalah tetap citra, tapi syarat untuk membuatnya tahan uji, yakni lebih banyak
kecocokan daripada kibul-nya, terpenuhi oleh Jokowi, melalui penanda-penanda yang
sungguh berbeda sama sekali.
Bangsa Indonesia akan segera mengalami bagaimana seorang pemimpin itu bisa saja tidak
usah pura-pura berwibawa, kalau berbicara tidak usah menggunakan bahasa tinggi, karena
caranya berpikir yang memang lebih cenderung praktis-realistis ketimbang teoretis-idealistis,
dan seperti selama ini dibuktikannya, akan lebih banyak meminta (bukan minta-minta)
daripada memerintah. Persuasi, itulah kata kunci keberhasilan Jokowi. Pengalaman sebagai
pedagang pun membuat ia sulit dikibulipedagang lain.
Sebagai pemimpin, sudah dibuktikannya bagaimana ia akan menghindari konflik, karena
memang bukan kemenangan dan apalagi arogansi kekuasaan yang penting, melainkan agar
tujuan bersama, yakni kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, sebisa mungkin tanpa
merugikan siapa pun, bisa tercapai.
Apakah ini berarti Jokowi adalah pemimpin lemah yang bisa diinjak-injak? Saya ingat
komentarnya tentang para aktivis yang hilang: "Tidak bisa hilang begitu saja, harus dicari
kejelasannya." Sedangkan dari arena debat, saya ingat kalimat: "Jangan dikira saya ini tidak
bisa tegas. Saya juga bisa tegas." Meski diucapkan dengan nada datar, saya menyarankan
agar tidak terlalu perlu untuk mencoba-coba mengujinya.
Peluang Jokowi adalah juga peluang Indonesia, marilah kita mendukungnya dengan segenap
daya kritis kita. *
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
12/31
Artis dan Priayi
Selasa, 21 Oktober 2014
Heri Priyatmoko,Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB UGM
Kemarin, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menikah. Ritual pernikahan mereka ditayangkan
oleh stasiun televisi Trans TVselama belasan jam. Media yang menyiarkan dinilai telah
menyalahgunakan kuasanya dalam mengelola frekuensi publik. Banyak pula orang yang sinis
terhadap acara resepsi mewah pasangan artis itu.
Dalam prosesi pernikahan khas Jawa tersebut, terpapar dua fakta menarik: pernikahan sesamaartis dan pamer kemewahan. Fenomena ini sebenarnya tidak asing dalam panggung sejarah
Jawa. Tempo doeloe, tatanan suatu pernikahan menjadi kesepakatan sosial di dalam
masyarakat Jawa. Terdapat aturan tidak tertulis atau mengarah ke mitos bahwa golongan
bangsawan dilarang menikah dengan kaum saudagar. Kelas sosial mengatur pasangan hidup
seseorang sedemikian rupa.
Hasil riset tesis saya tentang sejarah kehidupan priayi-seniman Kota Solo menunjukkan
bahwa hubungan pertalian darah antara anggota seniman terbentuk dari hasil perkawinan
antara sesama keluarga priayi-seniman. Selain menjaga status sosial agar tidak melorot,
pernikahan endogami sengaja dilakukan demi membatasi kemungkinan keluar dan
berpindahnya anggota mereka ke komunitas lain. Di samping itu, orang luar sulit bergabung
dengan kelompok para niyagayang mengabdi pada Keraton Kasunanan ini.
Mudah ditebak, mereka yang bermukim di lingkungan tersebut secara genealogis masih
sederek(saudara). Leluhurnya yang hidup pada permulaan abad XVIII sama-sama memiliki
pertalian darah atau satu trah. Sebagai contoh, keluarga empu karawitan terkemuka
Mlayawidada punya ikatan persaudaraan dengan keluarga maestro tari tradisional Jawa S.
Ngaliman. Famili seniman Warsapangrawit ijik waris(masih bersaudara) dengan keluarga
Turahyo, pengrawit andal Radio Republik Indonesia.
Dalam peradaban priayi, pernikahan dipandang bukan sekadar urusan membangun rumah
tangga bagi yang dikawinkan, melainkan juga bertemunya dua buah keluarga. Sedapat
mungkin pernikahan harus mendukung lapisan sosial yang telah terbangun. Sekeping fakta
apik termuat dalam bukuBiografi Sadinoekarangan mantan Kepala Taman Budaya
Surakarta, Murtidjono (2004). Ditulis, "anakpenewuharus berjodoh dengan anakpenewu.
Syukur kalau mendapat yang lebih bobot! Bukannya aku mau menolak atau sok merasa
besar, tapi hanya mengikuti petuah nenek-moyang kita: bobot-bibit-bebet."
Hajatan perkawinan digelar penuh gebyar dan serba wah. Tuan rumah mengundang tamu
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
13/31
sebanyak mungkin. Mereka dihibur tayuban semalam suntuk dan disuguhi minuman jenewer
yang memabukkan. Acara tersebut jadi ajang pamer sekaligus tolok ukur seberapa terkenal
dan terhormat empunya rumah. Tidak masalah meski boros dan modalnya dari hasil utangan
kantor kerajaan, nanti tinggal potong gaji setiap bulan. Bagi mereka, menjaga kehormatan
priayi dan gengsi sosial merupakan hal pokok.
Demikianlah gambaran mental priayi yang tak jauh berbeda dengan artis, kendati waktu telah
bergulir seabad silam. Celakanya, mental atau gaya hidup priayi yang boros dan suka pamer
kemewahan ditiru oleh masyarakat umum, juga dalam rangka mencari wah.Sehabis
mengadakan hajatan, tidak sedikit dari mereka malah jatuh miskin, menanggung utang,
kehilangan pekarangan, dan mengeluh sewaktu bergantian menyumbang. Kenyataan ini
diringkas dalam idiom Jawa:gegedhen empyak kurang jagak. *
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
14/31
Politik Harapan
Selasa, 21 Oktober 2014
Munawir Aziz, Peneliti, Alumnus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Indonesia mencatat sejarah penting dengan tampilnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai
presiden. Momentum 20 Oktober 2014 menjadi penanda tentang tampilnya nakhoda baru,
yang akan menjadi dirigen gerak transformasi bangsa ini. Jokowi menjadi presiden kelima
pada era Reformasi. Ia tidak saja menggenapi dekade kedua masa Reformasi dengan politik
yang merakyat, tapi juga mengajak warga negeri ini melakukan revolusi mental.
Lalu, apa sejatinya yang dapat dimaknai dari pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sebagai
nakhoda baru pemerintahan Indonesia? Jokowi memang bukan tipikal pemimpin yang
terbiasa dengan orasi menggebu maupun pidato ilmiah dengan narasi teoretis. Jokowi
bukanlah sosok seperti itu, ia belum terbiasa dengan gaya diplomasi santun dan berhati-hati,
yang selama ini dipraktekkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ataupun gaya Presiden
Gus Dur yang dikenang sepanjang zaman. Jokowi memainkan gaya berbeda, yang sangat
khas dengan olah rasa dan sapaan hangatnya kepada rakyat kecil.
Jokowi sejatinya memainkan formasi penting untuk mengakselerasi visi politiknya. Ia dengan
sekuat tenaga menerjemahkan "politik harapan". Jokowi, dengan latar belakang keluarga
maupun basis akademiknya, merepresentasikan harapan-harapan politik bagi warga negeri
ini.
Kemunculan Jokowi di panggung politik negeri ini mencengangkan banyak pihak. Ia
sebelumnya, "bukan siapa-siapa" dalam narasi politik Indonesia. Pria kelahiran Solo, 21 Juni
1961 ini, bahkan tidak tercatat pergerakan dan perannya pada momentum Reformasi 1998.
Padahal, di Solo, ketika rezim Soeharto runtuh, juga terjadi amuk massa dan kekerasan yang
menyebabkan orang-orang Tionghoa menjadi korban. Inilah yang sering menjadi pertanyaan
banyak orang: di mana dan bagaimana kisah Jokowi pada awal masa reformasi?
Jokowi melesat sebagai pemimpin perubahan ketika ia bersama F.X. Hadi Rudyatmo
menangani Kota Solo sejak 2005. Di kota yang menyimpan sejarah panjang kekuasaan
Surakarta, Mataram, dan Pajang ini, Jokowi mampu menyita perhatian publik. Di tangan
Jokowi, Solo menata diri menjadi kota yang nyaman, ramah pengunjung, dan hijau. Ruang-
ruang publik di Solo sangat nyaman bagi warga kota ini, maupun bagi pengunjung. Prestasi-
prestasinya kemudian dicatat dengan beragam penghargaan nasional.
Kemudian, Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pemimpin di Ibu Kota
setelah memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Pasangan Jokowi-Ahok
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
15/31
mampu memberi harapan bagi warga Jakarta, dengan beragam program kerja cepat: Waduk
Pluit, Riario, normalisasi sungai, dan pembenahan transportasi. Selain itu, Kartu Jakarta
Sehat dan Kartu Jakarta Pintar menjadi pendamping dalam mendongkrak kesejahteraan bagi
warga Jakarta.
Saat ini, warga Indonesia akan melihat Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin bangsa.
Visi revolusi mental yang sering dikampanyekan Jokowi sejatinya menjadi pelatuk harapan,
agar warga negeri ini optimistis kembali terhadap masa depannya. Dengan program dan
kebijakan strategis, Indonesia akan menjadi lebih baik, kuat di internal warganya dan mampu
bersaing dengan negara di Asia. Politik Jokowi adalah politik harapan, ia menajamkan
semangat untuk berkarya. *
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
16/31
Presiden dan Musik
Rabu, 22 Oktober 2014
Denny Sakrie, Pengamat Musik
Belakangan ini, banyak yang berceloteh bahwa kesukaan Jokowi terhadap musik rock adalah
skenario pencitraan belaka, seperti yang dilakukan Stan Greenberg, sosok yang menjadi
konsultan yang memoles sosok Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat yang kerap
ditampilkan piawai bermain saksofon. Jokowi pun kabarnya dipoles sedemikian rupa oleh
Greenberg sebagai sosok penggemar musik rock sejati.
Seperti yang kita ketahui, sesungguhnya, sejak menjabat Bupati Solo, Jokowi memang telah
sering terlihat dalam berbagai konser rock, baik skala lokal maupun internasional. Jokowi
terlihat di antara kerumunan penonton konser Lamb of God, Judas Priest, Sting, Guns N
Roses, dan Metallica.
Sosok Jokowi sebagai seorang metalheadmerupakan pemandangan baru di Indonesia
ataupun dunia, karena tak lazim seorang pejabat menyukai musik rock, yang selalu dikaitkan
dengan kredo kebebasan dan anti-kemapanan. Tak mengherankan, ketika Jokowi dinyatakan
menang dalam pilpres 2014, ucapan selamat pun berdatangan dari para pemusik rock dunia di
jejaring sosial, dari Facebook hingga Twitter, seperti Sting, gitaris Guns N Roses Ron Thal,
band Arkarna, dan banyak lagi.
Tapi Jokowi tak sendiri. Di belahan dunia sana, ada Perdana Menteri Rusia Dmitri Medvedev
yang juga menggemari musik rock. Ia menggemari band yang nyaris sama dengan yang
disukai Jokowi, yaitu Black Sabbath, Deep Purple, dan Led Zeppelin. Kesamaan lain,
keduanya generasi yang dilahirkan pada era 1960-an, yang kemudian mengisi masa remaja
pada era 1970-an dengan musik-musik rock 1970-an. Keduanya pun punya tekad yang nyaris
sama: memberantas korupsi dan ingin melakukan perubahan.
Sejak duduk di bangku SMP, Jokowi kerap terlihat menyambangi markas Trenchem, band
rock era 1970-an di Solo. Dalam bukuPemimpin Rakyat Berjiwa Rockeryang ditulis Yon
Thayrun, Jokowi pun berucap, "Musik rock adalah kebebasan. Musik rock itu liriknya liar,
tegas semangat, dan mampu mendobrak perubahan."
Tentunya ada sebersit harapan yang menguak saat Jokowi yang menggemari musik rock ini
akhirnya terpilih sebagai presiden. Saya sendiri memang menaruh harapan terhadap para
pemimpin yang memiliki ketertarikan kepada dunia musik. Sebagai cabang seni yang
merepresentasikan ekspresi, musik boleh jadi akan menginspirasi para pemimpin dalam
menjalankan konsep dan pola kepimpinannya.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
17/31
Beberapa presiden Indonesia yang memerintah sebelum Jokowi juga memiliki keterkaitan
dengan musik. Presiden Sukarno, yang dengan semangat berkobar hendak membangkitkan
supremasi budaya kita, adalah seorang pianis dan penggubah lagu Bersuka Riadalam
albumMari Bersuka Ria dengan Irama Lenso(1965) serta membentuk grup musik The
Lensoist dan melakukan muhibah ke beberapa negara. Presiden Gus Dur menyukai musikklasik dan menggemari ratu blues rock Janis Joplin.
Dan, yang paling menyita perhatian adalah Presiden SBY, yang di masa pemerintahannya
masih sempat meluangkan waktu menulis lagu serta menghasilkan lima album rekaman.
SBY, yang di masa mudanya pernah menjadi pemain bas, kerap menuai kritik karena merilis
album begitu banyak dalam kondisi yang tidak tepat.
Lalu bagaimana dengan Jokowi yang oleh para penikmat musik dikukuhkan sebagai seorang
penggemar musik metal? Harapan memang banyak digantungkan pada pundak Jokowi sesuai
dengan perangai musik yang digandrungi: tegas, lugas, dan anti-kemapanan.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
18/31
Lengser Keprabon Madeg Pandhita
Rabu, 22 Oktober 2014
Musyafak, Staf di Balai Litbang Agama Semarang
Tujuh belas tahun silam, tepat pada 20 Oktober 1997, Soeharto, sang prabu Orde Baru,
menyatakan dirinya hendak lengser keprabon madeg pandhita. Sang prabu bermaksud
melepaskan jabatannya sebagai presiden, kemudian menjadi seorang pendeta. Keinginan
makzul itu disampaikan di hadapan pengurus partai beringin yang ditanam dan dirawat sang
prabu hingga tumbuh besar. Namun sang prabu tetap dicalonkan sebagai presiden oleh
partainya. Pada 10 Maret 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat menobatkan kembali sangprabu sebagai presiden ketujuh kalinya, meski akhirnya penolakan rakyat terhadapnya kian
masif, yang memaksanya mundur jabatan pada 21 Mei 1998. Sang prabu itu tak lain adalah
Pak Harto.
Ungkapan lengser keprabon mandeg pandhitaitu tak mudah dimaknai, sekalipun oleh orang
Jawa. Sebab, sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan Jawa, tak ada pakem yang mengatur kapan
seorang raja mesti turun takhta. Kecuali keikhlasan untuk mewariskan kekuasaan kepada
anak-cucu keturunannya, makzulnya sang raja lumrahnya terjadi karena kekerasan, perang,
atau tipu daya politik. Namun, di masa krisis politik itu, Pak Harto, yang njawani,berupaya
mendekonstruksi ungkapan lengser keprabonsebagai laku meninggalkan takhta secara
sukarela untuk kemudian hidup di pertapaan sebagai begawan yang mulia nan bijaksana
(madeg pandhita). Begawan atau pendeta cuma akan berperan memberi nasihat seperlunya
kepada penguasa berikutnya.
Tapi tafsir lain pun muncul di tengah gelombang reformasi penjungkiran Orde Baru. Emha
Ainun Nadjib, dalam wawancaranya dengan Tempo(Edisi 34/2-25 Oktober 1997),
menengarai hal itu sebagai sandiwara yang diciptakan Pak Harto agar terkesan bahwa dia
diminta kembali oleh rakyat melalui MPR untuk memimpin bangsa Indonesia. Adapun
Golkar, yang mencalonkannya kembali, adalah satu adegan untuk meyakinkan publik bahwaPak Harto masih dikehendaki oleh rakyat.
Itu riwayat Pak Harto, yang selepasnya lengser keprabonentah dianggap sebagai begawan
atau tidak. Hari ini tafsir rakyat tentang itu tentu lain-lain.
Pada 20 Oktober ini, SBY lengser keprabonsecara konstitusional. Joko Widodo naik takhta
kepresidenan setelah dipilih rakyat pada pilpres 9 Juli lalu. Terlepas dari prestasi dan
berbagai kritik pedas terhadapnya, rakyat ingin SBY madeg pandhitasetelah lengser
keprabon.SBY diidamkan menjadi seorang pendeta atau begawan politik untuk memberi
nasihat-nasihat kepada Joko Widodo supaya mampu memimpin bangsa dengan baik. Bahkan
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
19/31
SBY dielu-elukan sebagai tokoh yang potensial mencairkan ketegangan antara Koalisi
Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Pengidaman SBY sebagai begawan tentunya tak kalis dari pandangan-pandangan pesimistik.
Pertama, posisi SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat akan menuntutnya berperan aktifdalam politik. Jabatan kepartaian itu takkan mengizinkan SBY bertapa di "kesunyian" dan
hanya "turun gunung" ketika keadaan sudah genting. Kedua, selama ini SBY dinilai publik
kerap melakukan sandiwara politik. Dari pernyataan politik SBY yang netral (tidak berpihak
kepada KIH ataupun KMP) ketika pemilu, drama walk-outsidang pengesahan UU Pilkada,
sampai drama Perppu Pilkada langsung di ujung jabatannya.
Mampukah SBY lengser keprabon madeg pandhita? Waktu yang akan menjawabnya. *
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
20/31
Evaluasi Kebijakan Perumahan Swadaya
Rabu, 22 Oktober 2014
Atantya H. Mulyanto, Pengamat Kebijakan Publik, President & Chief Executive Officer PT
Survindo Putra Pratama
Sampai 2014 ini, pemerintah mengakui kesulitan memenuhi kebutuhan hunian bagi
masyarakat jika distribusi pendapatan dan perekonomian masih terpusat di Jakarta. Hingga
kini, tingkat kekurangan pasok atau backlogperumahan sedikitnya mencapai 15 juta unit, dan
hal itu dikhawatirkan membawa Indonesia ke krisis perumahan (Kemenpera, 30/8/2014).
Indonesia Property Watch (IPW) mencatat jumlah backlogatau kurangnya pasokan rumahjauh di bawah kebutuhan riil, pada 2014 diperkirakan mencapai 21,7 juta unit rumah.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, angka backloghanya mencapai 13,6 juta.
Indonesia akan terus mengalami backlogperumahan selama pendistribusian pendapatan tidak
merata, harga tanah tidak bisa dikendalikan, penghasilan masyarakat tidak terjangkau, serta
perizinan pembangunan perumahan dipersulit oleh pemerintah daerah. Dengan tingkat
pertumbuhan keluarga baru Indonesia yang rata-rata 800 ribu per tahun, dibutuhkan
tambahan rumah baru yang setara. Dengan tingkat kemampuan penyediaan rumah oleh
swasta rata-rata hanya 300-400 ribu unit rumah per tahun, peran pemerintah amat sangat
diharapkan untuk menutup defisit antara demanddansupplyperumahan ini.
Terdapat beberapa sebab belum tercapainya penyediaan jumlah rumah sesuai dengan
kebutuhan. Antara lain, pertama, problem tata kelola pemerintah yang belum optimal, yakni
dalam hal koordinasi di antara kementerian/lembaga serta terkait dengan kebijakan/program
skema subsidi, baik yang diwujudkan dalam bentuk rumah tapak maupun rumah susun bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.Backlogbertambah bila pemerintah tidak segera membuat
terobosan kebijakan yang mampu "merumahkan" masyarakat.
Kedua, kegagalan dan kesalahan regulasi. Harus diakui, pemerintah selama ini gagalmemenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Kegagalan itu terjadi sejak menyusun
regulasi yang menyulitkan masyarakat memiliki rumah, seperti pasal pembatasan ukuran
rumah minimal 36 meter persegi (m2) serta lima tahun terakhir mengubah pola subsidi uang
muka pembelian rumah menjadi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang
tidak memiliki benchmarking dan best practicedi dunia.
Sila Kelima Pancasila mendekatkan landasan ideologi kebijakan perumahan seperti yang
diterapkan di negara-negara kesejahteraan. Negara menjamin terpenuhi kesejahteraan rakyat
dengan terpenuhinya kebutuhan perumahannya secara layak dan terjangkau. Indonesia sudahmengalami berbagai bentuk kebijakan perumahan, tapi belum berkembang secara memadai
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
21/31
dan terlembagakan dengan baik.
Tantangan pemenuhan ragam bentuk kebutuhan perumahan rakyat terus berkembang. Namun
pasar perumahan tidak kunjung dapat diregulasi secara efektif. Pada 1974, dengan
dibentuknya Perumnas sebagai pengembang perumahan plat merah (baca sektor publik) danditugaskannya Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank perumahan, tampaknya
pemerintah mulai meletakkan kebijakan perumahan umum. Dalam perjalanannya, kebijakan
perumahan umum di Indonesia tidak berkembang alias bantet.Istilah perumahan umum saja
pun menjadi aneh terdengarnya.
Pada 2013, diterbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6/2013 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Visinya adalah pemerintah memberikan bantuan stimulan
berupa bahan material kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk membantu
meningkatkan kualitas rumah dari RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi RLH (Rumah
Layak Huni). Adanya peraturan ini memberikan payung hukum agar penyaluran bantuan bisa
lebih tepat sasaran yang pada gilirannya akan mendorong kemampuan masyarakat untuk
memiliki rumah layak huni.
Dalam pelaksanaannya, menurut pengalaman penulis yang mendampingi realisasi program
ini di lapangan, menemukan beberapa kelemahan. Pertama, banyak penerima bantuan
stimulan berupa bahan material, yang kemudian menjualnya. Akibatnya, tujuan perbaikan
rumah tak terealisasi. Kedua, banyak penerima bantuan stimulan yang tidak mampu
memanfaatkannya untuk perbaikan rumah, karena ketiadaan tukang bangunan yang mampu
mengerjakannya.
Artinya, ada kelemahan konsep di belakang SK Menteri Perumahan Rakyat tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Kelemahan itu antara lain konsep perbaikan rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Konsep ini mengandaikan semua calon penerima bantuan
mampu memperbaiki rumah, dengan kesiapan tukang dan desainnya. Padahal, jika salah satu
unsur perbaikan rumah tak terpenuhi, akhirnya tujuan perbaikan rumah akan gagal.
Atas dasar itu, mengapa pemerintah tidak mengadopsi saja konsep bedah rumah yang populer
di televisi? Atau konsep Rumah Deret yang sudah diterapkan Jokowi, yang sebelumnya
Gubernur DKI Jakarta, di beberapa kawasan kumuh? Rumah Deret adalah rumah sederhana
yang dibuat dari bahan-bahan standar yang kemudian didesain dalam sistem knock-down.
Rumah ini dibangun dalam satu paket--oleh tukang--dengan memperhatikan aspek
lingkungan. Contoh Rumah Deret bisa dilihat di kampung Petogogan, Jakarta. *
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
22/31
Arena Politik Jokowi
Kamis, 23 Oktober 2014
Arya Budi, Research Associate Poltracking Institute
Pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih 2014-2019 memberikan dua otoritas penting
sebagaisingle-chief-executivedalam sistem presidensial di Indonesia. Pertama, otoritas untuk
mengendalikan hampir semua alat negara, seperti penegak hukum, militer, intelijen, semua
level birokrasi, dan alat negara lainnya. Kedua, otoritas Jokowi untuk mengakses sumber
daya negara melalui perusahaan-perusahaan negara (baca: BUMN) dan kesepakatan-
kesepakatan perdagangan dengan perusahaan nasional maupun transnasional atas aksessumber daya di Indonesia.
Tentu adapower exercisesatas kebijakan-kebijakan publik yang berlaku di dalam negeri dan
sikap-keputusan negara atas isu-isu luar negeri sebagai derivasi dua otoritas penting tersebut.
Tapi dua otoritas inilah yang menjelaskan Jokowi berpotensi menjadi patron alternatif dalam
dinamika politik lima tahun ke depan.
Pada saat yang sama, Jokowi akan berhadapan dengan tiga arena politik yang sama sekali
baru dibandingkan dengan arena politik pendahulunya, SBY, yang cenderung adem-ayem.
Pertama adalah politik parlemen yang dikendalikan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai
koalisi non-pemerintah, jika bukan disebut sebagai koalisi oposisi. Kedua, koalisi politik
pendukung Jokowi, yang masih terbilang kurus sekalipun, jika akhirnya mendapatkan asupan
6,96 persen kursi DPR dari PPP. Ketiga, ekspektasi, tuntutan, dan kritik publik terhadap
Jokowi, baik dari 53 persen pemilihnya, massa mengambang yang memilih Prabowo,
maupun para pendukung Prabowo.
Terkait dengan arena politik pertama, studi atas negara-negara presidensial di Amerika Latin
(Linz 1990, Mainwaring 1993) menunjukkan bahwa minority government--pemerintah
dengan dukungan partai atau koalisi partai bukan mayoritas di parlemen--berpotensimenemui deadlockantara eksekutif di bawah kendali presiden dan legislatif yang dikuasai
oleh partai non-pemerintah.
Dalam divided government, demikian kata Juan Linz untuk menjelaskan asimetrisme
eksekutif dan legislatif, hampir selalu bertemu dengan kebuntuan relasi eksekutif dan
legislatif. Pada titik inilah komunikasi politik presiden dengan elit dan patron partai-partai
non-pemerintah menjadi krusial. Mirip dengan nalar sosial Jawa yang disebutkan Thomar
Stamford Raffles (1781-1826) sebagai masyarakat yang menghindari amok(perseteruan),
Jokowi bekerja dengan nalarpolitics in harmonydalam relasi dirinya dengan elite lintas
partai, terutama partai-partai non-koalisinya.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
23/31
Gagasan safari politik yang dilakukan Jokowi bertemu para patron KMP mengkonfirmasi
nalar politik ini. Paling tidak untuk membangun dukungan--jika bukan menggeser atau
memecah--kekuatan 63 persen kursi KMP (jika PPP masih bergabung dengan Golkar,
Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN) atas program kebijakan strategis Jokowi yang sudah
dijanjikan sepanjang kampanye presiden lalu.
Namun inter-party politicsdi dalam tubuh koalisi partai pendukung Jokowi adalah war in
silencealias arena tarung yang senyap karena dua musabab penting. Pertama, Jokowi
bukanlah patron dari partai pemenang PDIP sehingga otoritas politik dirinya dalam koalisi
selalu dinegosiasikan oleh veto playeryang sesungguhnya: Megawati. Riwayat politik
Megawati sebagai ketua umum terlama di Indonesia, bahkan Asia, selama hampir dua dekade
terakhir ini memberinya pengaruh politik yang melampaui struktur partai.
Pada saat yang sama, coalitional presidentialismhampir di semua desain konstitusi termasuk
konstitusi Indonesia tidak menjamin loyalitas partai koalisi karena insentif politik antara
kader partai di kabinet dan di parlemen tak selinear seperti pada sistem parlementer. Sebagai
misal, bisa saja PKB, yang berkekuatan 8,39 persen kursi di parlemen, bermanuver jika
Jokowi tak mengakomodasi kepentingan politiknya dalam posisi dan status politik menteri di
kabinetnya. Dukungan partai hanya dijamin oleh konstitusi dalam pencalonan presiden (UUD
1945 Pasal 6A ayat 2). Setelah pencalonan selesai itu soal lain.
Di titik inilah penting bagi Jokowi melembagakan koalisi: struktur pengorganisasian, kontrak
politik, dan mekanisme kerja. Hingga kini, bahkan nama koalisi partai pendukung Jokowi
pun belum ada. Jika tidak, Jokowi hanya akan menjadi pelaksana keputusan politik parapatron, terutama untuk isu-isu strategis. Dan, otonomi Jokowi sebagai presiden menjadi
lemah yang bisa berbuntut pada performa kepemimpinan pemerintahan dan negara.
Terakhir,supply and demandalias tuntutan dan dukungan publik sepanjang lima tahun
pemerintahan Jokowi bisa jadi terbelah jika KMP mengkonsolidasikan 47 persen pemilih
Prabowo. Belajar dari Brasil dengan program Bolsa Familia atau Oportunidades di Meksiko
dalam usaha menurunkan angka kemiskinan, program insentif bagi masyarakat miskin di
Indonesia adalah hal paling penting bagi Jokowi untuk mendapatkan dukungan publik. Survei
opini publik Poltracking (Agustus 2013, Oktober 2013, Desember 2013, Maret 2014)
menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan adalah hal yang
paling dibutuhkan publik.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
24/31
Harapan Baru
Kamis, 23 Oktober 2014
Iwel Sastra, Komedian, @iwel_mc
Sehari setelah pelantikan Jokowi menjadi presiden, seorang anak bertanya kepada ayahnya.
"Siapa nama Presiden Republik Indonesia?" Dengan mantap dan penuh keyakinan, sang ayah
menyebut nama Jokowi. Anak tersebut menyalahkan jawaban ayahnya dan mengatakan
bahwa Presiden Republik Indonesia adalah SBY. Mengetahui jawaban anaknya keliru, sang
ayah mencoba meluruskan dengan mengatakan SBY sudah digantikan oleh Jokowi.
Menanggapi ucapan ayahnya, anak itu berkata "Presiden Indonesia adalah SBY, Jokowi itupenggantinya."
Anekdot di atas menggambarkan bahwa saat ini perbincangan mengenai Jokowi baru sebatas
sebagai pengganti presiden yang lama. Sebagai presiden yang baru, belum ada yang bisa
dibahas terkait dengan langkah-langkah yang membedakan Jokowi dengan presiden
sebelumnya. Langkah pertama yang menjadi pusat perhatian adalah susunan kabinet yang
dibentuk Jokowi. Beragam nama muncul dalam bursa calon menteri, baik dari kalangan
akademikus, militer, politikus, hingga aktivis. Dari kalangan komedian, ada beberapa nama
yang bisa diajukan sebagai menteri, seperti Tarsan sebagai Menteri Kehutanan dan Cak
Lontong sebagai Menteri Urusan Pangan, he-he-he.
Ada pemandangan menarik pada Senin lalu. Untuk pertama kalinya, Presiden yang akan
mengakhiri masa jabatannya duduk berdampingan dengan presiden terpilih yang akan
dilantik. Menurut saya, ketika duduk berdampingan, SBY dan Jokowi sama-sama salah
tingkah karena ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka. SBY untuk pertama kalinya
"benar-benar" pensiun sebagai presiden, sedangkan Jokowi untuk pertama kalinya dilantik
menjadi presiden. Rakyat untuk pertama kalinya melihat SBY dan Jokowi menjalani hal yang
pertama kali dilakukan dalam hidup mereka.
Kehadiran Prabowo dalam pelantikan Jokowi sebagai presiden patut diapresiasi. Ini sekaligus
membantah rumor yang menyebutkan Koalisi Merah Putih (KMP), yang mengusung
Prabowo saat pilpres, akan menjegal pelantikan Jokowi. Rumor ini muncul setelah KMP
berhasil menguasai parlemen dengan menyapu bersih kursi pimpinan DPR dan MPR.
Semangat KMP untuk menguasai parlemen memang sudah terlihat sejak Jokowi ditetapkan
secara resmi sebagai presiden terpilih setelah MK menolak gugatan pasangan calon presiden
Prabowo-Hatta. Dengan menguasai parlemen, KMP bukan sekadar singkatan dari Koalisi
Merah Putih, juga bisa Koalisi Menguasai Parlemen.
Sebuah majalah luar negeri pada sampul depannya menyatakan bahwa Jokowi adalah sebuah
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
25/31
harapan baru. Jokowi sadar, harapan tersebut tidak bisa dipenuhinya sendirian. Melalui pidato
pelantikannya, Jokowi mengajak semua kalangan, seperti nelayan, buruh, petani, pedagang
bakso, pedagang asongan, sopir, akademikus, guru, anggota TNI, personel Polri, pengusaha,
dan serta kalangan profesional untuk bergerak bersama. Jokowi menekankan kata bekerja,
bekerja, dan bekerja. Ia mengajak semua pihak bekerja sekeras-kerasnya untukmengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.
Pidato Jokowi sangat singkat karena sebagai presiden ketujuh, Jokowi meminta waktu untuk
berpidato selama tujuh menit. Saya membayangkan dulu sebagai presiden pertama, Soekarno
meminta waktu berpidato hanya satu menit. Baru mengucapkan salam, waktu sudah habis. *
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
26/31
Kultur Lebah Pekerja
Jum'at, 24 Oktober 2014
Muhidin M. Dahlan, kerani @warungarsip
Sehari setelah Joko Widodo (Jokowi) diambil sumpahnya sebagai presiden ke-7 RI, halaman
depan media cetak menabalkan sebesar-besarnya judul-kepala dengan frasa "kerja".
Solo Pos("Ayo Bekerja!"), Suara Merdeka("Selamat Bekerja, Presiden Rakyat!"),Pikiran
Rakyat("Lupakan Pesta, Saatnya Bekerja"),Kedaulatan Rakyat("Bekerja, Bekerja,
Bekerja!"),Koran Merapi("Kerja, Kerja, Kerja"), dan Tempo("Kerja, Kerja, Kerja!") adalahsekian media cetak yang secara verbal memilih frasa "kerja" untuk menunjukkan bagaimana
karakter pemerintahan Jokowi periode 2014-2019.
Frasa "kerja" adalah cara Jokowi menyorongkan apa yang menjadi ciri khasnya. Tapi banyak
yang salah paham kemudian bahwa mereka yang bekerja adalah antiwacana dan pemikiran
yang sifatnya reflektif. Kerja adalah pasase yang dianggap menjauh dari kultur ilmiah.
Kultur kerja Jokowi ini mengingatkan pada Maurice Maeterlinck, Nobelis sastra 1911 asal
Belgia yang menulis buku legendaris: The Life of the Bee(1954, 168, hlm). Buku tipis yang
aslinya terbit dalam bahasa Prancis pada 1928 ini adalah salah satu buku klasik yang
membedah secara menarik bagaimana kultur kerja lebah yang disebutnya sebagai "the
foundation of the city".
Kultur kerja lebah inilah, kata Maeterlinck, yang menjadi cetak biru bagi masyarakat masa
silam untuk membangun kotanya, seperti Babilonia, Inca di Peru, Madinah di Timur Tengah,
dan peradaban Nil di Mesir.
Madu sebagai produk akhir dari kultur kerja lebah bermula dari kerja perbengkelan yang
dilakukan madu-pekerja. Tugas mereka bukan hanya menentukan di mana sumber daya maduberada (bunga terbaik), tapi juga bagaimana menyiapkan sarang, yang oleh para saintis
disebut cara kerja jenius dan menjadi gambaran kehadiran "tangan-tangan tak-tampak"
(invisible hand).
Arsitektur sarang yang rumit dan sekaligus indah yang dibuat lebah-pekerja bukan sekadar
adu kelihaian dan kesombongan membangun gedung, tapi dibuat dengan asas kemanfaatan
besar. Sarang adalah lumbung/laboratori bagi berlangsungnya pengolahan seluruh sari
mentah yang diubah menjadi madu dengan umur kedaluwarsa yang panjang. Maeterlinck
menyebut kerja pengolahan ini sebagai kerja agrikultur berbasis pengetahuan.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
27/31
Sains mempermudah pengelolaan kehidupan, dan bukan memperumitnya. Dari kerja lebah
membangun peradabannya, kita diberi tahu semestinya anugerah sains memperpanjang usia
peradaban, dan bukan menghancurkannya lebih cepat.
Apalagi ciri lain dari lebah-pekerja adalah kesadaran untuk tidak mengeksploitasi habis-habisan sumber daya bunga yang menghidupi sarangnya. Alih-alih menghabiskan, mereka
justru terlibat aktif melakukan "reboisasi" dengan mengantar serbuk, mengawinkannya
dengan putik, dan kehidupan bunga pun tetap berlangsung. Lebah tahu mereka bakal pasti
kembali ke area itu dalam waktu mendatang saat bunga-bunga kembali bermekaran.
Jokowi adalah kepala lebah-pekerja bagi sarang mahabesar yang terdiri atas 17 ribu sel
heksagonal yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas hingga Rote.
Adapun ibu-ratu lebah adalah ibu pertiwi. Transendensi pengabdian dan kultur kerja Jokowi
tanpa pamrih adalah sepenuh-penuhnya pengabdian kepada keberlangsungan sang ibu pertiwi
lewat pemanfaatan sumber daya bunga (alam) yang kaya.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
28/31
Hijrah
Jum'at, 24 Oktober 2014
Achmad Fauzi,Aktivis Multikulturalisme
Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah beriringan dengan peristiwa besar
peralihan orde dari SBY ke Joko Widodo.
Tafsir temali waktu yang berdekatan antara epos kenabian dan momentum kenegaraan
tersebut menyiratkan adanya titik singgung spirit agama dalam menjiwai kehidupan
bernegara. Hal ini relevan dengan kajian sosiologi Donald Smith (1970) yang mengaitkan
peran agama dalam masyarakat dari perspektif sistem politik.
Tahun baru Hijriah adalah siklus pengingat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah
ke Yatsrib (Madinah). Di kota ini berhasil diletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat
berkeadaban (civilized). Elemen suku, agama, dan kepentingan disatukan dalam satu wadah
kebangsaan. Nilai egalitarianisme, keadilan, dan musyawarah menjadi pilar penopang
tegaknya sendi keadaban. Capaian tatanan politik beradab tersebut tak bisa dilepaskan dari
ikhtiar politik Nabi dalam melakukan "hijrah paradigma". Suatu proses revolusi mental yang
membangunkan kesadaran tentang arti keguyuban dan kewargaan.
Jika demikian, hijrah secara maknawi bukan sekadar perpindahan fisik dari tempat yang
kacau ke wilayah aman, tapi juga pembaruan kerangka berpikir dari jumud dan beku ke
tatanan paradigma inklusif dan beradab.
Bangsa Indonesia perlu banyak menggali nilai filosofis hijrah, khususnya dalam membangun
keadaban politik. Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik berhasil menyatukan semesta
kepentingan kaum Muhajirin (kelompok pendatang) dan Anshar (kalangan pribumi) melalui
cara demokratis dan setara. Tidak ada kesumat abadi karena musyawarah lebih diutamakan
dalam pengambilan keputusan. Semua ikhtiar kebangsaan tersebut tecermin pada traktat yang
tertuang dalam butir-butir Piagam Madinah.
Kondisi terbalik terjadi di republik ini. Musyawarah untuk mencapai mufakat selalu menemui
jalan buntu. Terlalu banyak kerumunan kepentingan di sekitar kekuasaan yang berjubel
mencari jatah. Demokrasi dibegal oleh kelompok pemangsa kekuasaan berwatak buas.
Belum lagi soal tensi politik di kalangan bawah yang belum turun. Sejak panggung suksesi
pemilihan presiden dihelat, tak dimungkiri elemen masyarakat terpolarisasi dalam faksi-faksi
yang berlawanan. Suhu politik yang panas kian memantik api permusuhan. Celakanya, fitnah
dan politik tuna-adab riuh gentayangan merusak akal budi.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
29/31
Sebagai seorang pemimpin, Jokowi harus mampu merangkul kelompok yang berseberangan
pilihan politik dalam satu semangat. Istilah politik di meja makan yang mempertemukan
Jokowi dengan Prabowo Subianto, beberapa waktu yang lalu, adalah langkah besar agar tensi
ketegangan dua kutub di tataran akar rumput tidak menggumpal menjadi destruksi sosial.
Sikap kenegarawanan dua tokoh ini harus direspons dengan menghentikan segala bentuksinisme.
Jejaring sosial hingga kini masih disesaki aroma sinisme terhadap Jokowi. Padahal kebaikan
tetaplah kebaikan, tak peduli pelakunya berseberangan politik. Berbeda pilihan politik lazim
terjadi di negara yang menjunjung nilai demokrasi. Tapi menciptakan iklim politik tidak
sehat untuk meneguhkan afiliasi politik sebagai realitas tunggal tentu tindakan keliru. Sudah
saatnya bangsa Indonesia tidak lagi melihat siapa presidennya, tapi yang lebih substantif
adalah apa dan bagaimana janji politik itu ditunaikan.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
30/31
Swasembada Saja Tidak Cukup
Jum'at, 24 Oktober 2014
Bambang Sutrisno, Peneliti Senior pada Indonesia Center for Sustainable Development.
Sasaran pembangunan pertanian adalah swasembada pangan. Slogan ini telah menjadi azimat
bagi para pejabat dan didukung oleh rakyat. Seakan-akan, apabila swasembada pangan
tercapai, pembangunan pertanian pun dinilai telah berhasil.
Swasembada selalu diartikan sebagai suatu keadaan ketika produksi pangan berhasil
memenuhi kebutuhan konsumsinya. Swasembada dicapai bila produksi pangan mencapaijumlah konsumsi dalam negeri. Anggaplah total kebutuhan konsumsi beras sebanyak 33,4
juta ton per tahun. Jika produksi telah mencapai angka tersebut, swasembada tercapai. Bila
panen jagung telah mencapai 20,4 juta ton, sesuai dengan perkiraan konsumsinya, maka
swasembada jagung terjangkau.
Angka perhitungan swasembada seperti ini hanyalah mendekati benar. Penghitungan
swasembada pangan harus melibatkan penghitungan jumlah persediaan atau stok akhir tahun
terlebih dulu, untuk kemudian ditambahkan dengan produksi. Bila konsumsi dan stok
tercukupi, barulah dapat disebut swasembada. Itu pun masih harus dihitung angka
ekspornya.
Bila ada produksi pangan yang diekspor, kecukupan persediaan pangan harus dikurangi
dengan ekspor.Nah,angka-angka ekspor tersebut juga harus diimbangi dengan angka impor.
Impor pangan berarti produksi dalam negeri tidak mencukupi.
Persediaan pangan di dalam negeri ini memang sering diperdebatkan. Meskipun semua pihak
setuju akan pentingnya persediaan, besarnya persediaan ini masih sering dimasalahkan. Ada
yang mengatakan 5 persen sudah cukup. Namun ada juga yang mengatakan jumlah
persediaan pangan dalam negeri seharusnya lebih dari 10 persen.
Mengapa persediaan pangan di dalam negeri harus cukup besar? Pertama, fluktuasi produksi
pangan. Padi, misalnya, mencapai puncak produksi pada Mei, Juni, dan Juli. Produksi padi
setelah Juli cenderung menurun. Musim kemarau yang memasuki wilayah Indonesia
membuat area panen padi pada semester kedua selalu lebih rendah daripada kebutuhan. Tak
mengherankan bila pemerintah memprediksi, Jawa saja akan kekurangan gabah sebanyak 1,8
juta ton pada 2014 ini.
Alasan kedua kebutuhan persediaan adalah bencana alam. Menghadapi situasi bencana yang
datangnya tidak bisa diprediksi ini, kita harus memiliki persediaan yang cukup.
8/10/2019 caping+Cari angin+Kolom Tempo 19.10.2014-24.10.2014
31/31
Alasan ketiga yang juga tidak kalah penting adalah perubahan iklim atau pergeseran jadwal
tanam. Musim hujan dapat saja lebih lama atau lebih pendek daripada perkiraan, dan musim
kemarau bisa datang lebih cepat. Pergeseran jadwal tanam membuat produksi pangan di
bawah perkiraan. Padi yang dipanen di musim hujan cenderung produksinya lebih rendah,
karena proses penyerbukan dan pembentukan biji terganggu oleh air hujan. Demikian pulapenanaman yang dilakukan di musim kemarau, yang biasanya terhambat oleh ketersediaan
air. Akibatnya, produksi pangan yang ditargetkan meleset.
Beberapa riset menunjukkan terjadinya perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia.
Pranata mangsa, yang dulunya menjadi pegangan petani, telah menurun akurasinya. Di
samping itu, terjadi perbedaan iklim mikro antara satu daerah dan daerah lainnya. Contohnya
sering terjadi cuaca cerah di Malioboro, namun di Sleman hujan turun dengan lebatnya.
Persediaan juga penting untuk stabilisasi harga. Harga pangan sangat besar pengaruhnya
terhadap inflasi. Kenaikan harga pangan akan memicu inflasi. Menghadapi kemungkinan
kenaikan harga yang dapat meresahkan, Pemerintah mesti memiliki stok pangan yang
memadai. Adanya persediaan yang cukup dan mudah dimobilisasi akan menurunkan
spekulasi dan menstabilkan harga pangan.
Alasan lain yang jarang diperhitungkan adalah adanya masalah di negara lain. Banjir dan
topan yang melanda Filipina, misalnya. Kejadian kemanusiaan ini tidak boleh membuat
Indonesia berdiam diri. Bantuan kemanusiaan terbaik yang dapat diberikan, salah satunya,
adalah mengirim bantuan pangan. Sejarah mencatat Indonesia pernah dibantu India
menangani kelangkaan beras beberapa puluh tahun lampau. Namun Indonesia pun telahsering mengirim bantuan pangan ke negara-negara lain yang membutuhkan.
Dalam konteks perdagangan internasional juga patut diperhitungkan bahwa perubahan musim
di negara lain dapat mengganggu situasi di Indonesia. Kemarau panjang di Amerika beberapa
tahun lalu telah menurunkan produksi kedelai dan menyebabkan harga kedelai internasional
naik. Kita pun terkena dampak kenaikan harga tersebut.
Karena itu, manajemen stok dan persediaan pangan di dalam negeri sangat penting dan
strategis. Ketercukupan pangan Indonesia tidak boleh terombang-ambing oleh pasar
internasional. Itulah makna kedaulatan pangan. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri,
bahkan menjadi faktor penting dalam penyediaan pangan dunia.
Jadi, swasembada pangan saja tidak cukup. Indonesia harus memproduksi pangan dalam
jumlah, jenis, dan kualitas yang lebih banyak dan lebih baik. Makna kedaulatan pangan akan
berarti bila ada kecukupan dalam negeri dan mampu memberikan sumbangan kepada
kebutuhan pangan dunia.