“One machine can do the work of fifty ordinary men.

No machine can do the work of one extraordinary man.” – Elbert Hubbard

EdisiXXIII/VII/2018

Rilis Mingguan (25 – 29 Juni 2018)

06/25 Indonesia Imports YoY (May) 28.17% 35.24%

Exports YoY (May) 12.47% 9.55%

Trade Balance (May) -$1524m -$1625m

06/26 Motorcycle Sales (May) 589304 580921

Local Auto Sales (May) 100468 102153

06/29 Bank Indonesia 7D Reverse Repo 5.25% 4.75%

06/26 USConf. Board Consumer Confidence

(Jun)126.4 128.8

06/28 GDP Annualized QoQ (1Q T) 2.0% 2.2%

Personal Consumption (1Q T) 0.9% 1.0%

06/25 Japan Leading Index CI (Apr F) 106.2 105.6

Coincident Index (Apr F) 117.5 117.7

06/29 Industrial Production MoM (May P) -0.2% 0.5%

Consumer Confidence Index (Jun) 43.7 43.8

06/27 China Industrial Profits YoY (May) 21.1% 21.9%

06/29 BoP Current Account Balance (1Q F) -$34.1b -$28.2b

06/28 EU Economic Confidence (Jun) 112.3 112.5

Consumer Confidence (Jun F) -0.5 -0.5

06/29 CPI Core YoY (Jun) 2.0% 1.9%

Ket: F (Final), P (Preliminary), T (Third)

Aliran Dana Asing

YTD (Juta USD)Bond Saham

Periode

(Bond/Saham)

Indonesia -303.6 -3,569.8 Per 28 Juni / 29 Juni ’18

Malaysia -1,910 -1,707.3 Per 31 Mei / 29 Juni ’18

Thailand 3,466.1 -5,641.6 Per 29 Juni ’18

Vietnam 1,564.4 Per 29 Juni ’18

Filipina 2,134.0 -1,218.8 Per 30 Apr / 29 Juni ’18

China 33,200.5 11,663.2 Per 31 Mar ‘18

India -6,114.5 -875 Per 28 Juni ‘18

US 145,840.0 15,344.0 Per 30 Apr ‘18

Ket: Aliran Dana Masuk/Aliran Dana Keluar-15.95

-13.90

-9.15

-9.02

-8.75

-5.86

-5.73

-3.94

1.74

Philippines PSEi Index

China SHCOMP

Vietnam Hanoi Index

Thailand SET Index

Indonesia JCI

FTSE Malaysia KLCI Index

Korea Stock KOSPI Index

Singapore STI Index

India NSE Nifty 50 Index

PERINGKAT SAHAM ASIA (%) YTD – s.d 29 JUNI 2018

25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD 25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD

IDRUSD 14159 14330 1.21% 5.72% BRENTUSD/BAREL 74.73 79.44 6.30% 31.48%

YENUSD 109.77 110.76 0.90% -1.71% TEMBAGAUSD/LB 298.70 295.10 -1.21% 17.78%

EUROUSD 0.85 0.86 0.16% 2.74% BATU BARAUSD/MT 114.50 114.40 -0.09% 13.49%

YUANUSD 6.54 6.62 1.22% 1.76% EMASUSD/OZ 1265.64 1252.60 -1.03% -3.85%

POUNDUSD 0.75 0.76 0.56% 2.30% GAS ALAMUSD/MMBTu 2.92 2.92 0.03% -99.98%

25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD 25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD

INDONESIAIHSG 5859.08 5799.24 -1.02% -8.75% CPOMYR/MT 2295 2298 0.13% -5.97%

JEPANGNIKKEI 22338.15 22304.51 -0.15% -2.02% KAKAOUSD/MT 2433 2476 1.77% 30.87%

SINGAPURASTI 3260.84 3268.70 0.24% -3.94% GULAUSD/LB 345.10 349.50 1.27% -11.45%

ASDOW JONES 24252.80 24271.41 0.08% -1.81% GANDUMUSD/BAREL 476.75 498 4.35% 16.51%

HONGKONGHSI 28961.39 28955.11 -0.02% -3.22% KEDELAIUSD/BUSHEL 874.50 858.50 -1.83% -9.80%

25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD

YIELD SBN10% 7.62 7.80 2.32% 23.39%

PUAB RATE% 6.73 6.80 1.12% 16.84%

OVERNIGHT% 4.45 4.49 0.94% 15.23%

FA SAHAMJUTA USD -57.63 25.17 143.68% 1.28%

FA SBNJUTA USD -244.51 -291.46 -19.20% -876.61%

PASAR VALAS PASAR KOMODITAS MINERAL

PASAR SAHAM PASAR KOMODITAS PERTANIAN

PASAR UANG

-7.76

-7.07

-5.56

-1.85

-1.42

-1.06

0.20

1.71

Indian Rupee

Philippine Peso

Indonesian Rupiah

Chinese Renminbi

Thai Bath

Vietnam Dong

Malaysian Ringgit

Japanese Yen

PERINGKAT NILAI TUKAR ASIA (%) YTD – s.d 29 JUNI 2018

Investasi adalah langkah awal dari sebuah usaha yang

diharapkan akan menghasilkan keuntungan sebesar-

besarnya. Jika dalam memulai usaha saja sudah

mendapatkan banyak rintangan yang diciptakan dari

peraturan-peraturan yang sama sekali tidak terkait

dengan izin penanaman modal namun mempengaruhi

kelancaran suatu usaha maka hal ini akan membuat calon

investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

Dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, sejak 9

September 2015 pemerintah telah menggulirkan 15 Paket

Kebijakan Ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan

daya saing industri nasional, ekspor, dan investasi untuk

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Inti

dari paket kebijakan ini yaitu harmonisasi regulai,

menyederhanakan proses regulasi, dan memastikan

kepastian hukum. Paket-paket kebijakan ini mencakup

deregulasi sebanyak 222 peraturan, yang terdiri dari 167

peraturan kementerian/lembaga dan 52 peraturan di

tingkat presidensial.

Berdasarkan laporan OECD, 80 persen masyarakat

Indonesia percaya terhadap pemerintah. Bersama dengan

Swiss, Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal

kepercayaan terhadap pemerintah nasional. Hal ini juga

ditunjukan dari peringkat yang diperoleh Indonesia dari

semua Lembaga pemeringkat utama. Indonesia

mendapatkan peringkat layak investasi dari semua

Lembaga Pemeringkat Utama global. Beberapa

peningkatan kepercayaan ditunjukan dari beberapa

prestasi diantaranya:

1. Berdasarkan rating Ease of Doing Business (EoDB) dari

Bank Dunia, kemudahan berusaha Indonesia naik 19

posisi dari peringkat 91 ke peringkat 72

2. Berdasarkan rating World Economic Forum dalam

Global Competitiveness Report 2017-2018, peringkat

Indonesia meningkat 5 posisi dari peringkat 41 pada

tahun 2016 ke peringkat 36 pada 2017

Walaupun Indonesia sudah mendapat peringkat layak

investasi, namun para pelaku usaha atau investor banyak

yang mengeluh permasalahan pengurusan perizinan di

Indonesia. Banyaknya prosedur dan persyaratan serta

lamanya waktu dan biaya yang cukup tinggi sehingga

menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu pemerintah

13.8

11.1

9.2

8.8

8.6

6.5

6.4

5.8

5.2

4.7

4.3

4.0

4.0

3.3

2.5

1.8

-1.5 0.5 2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5

Corruption

Inefficient government bureaucracy

Access to financing

Inadequate supply of infrastructure

Policy instability

Government instability/coups

Tax rates

Poor work ethic in national labor…

Tax regulations

Inflation

Inadequate educated workforce

Crime and theft

Restrictive labor regulation

Foreign currency regulations

Insufficient capacity to innovate

Poor public health

Gambar 1: Most Problematic Factors for Doing Business

Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017

ONLINE SINGLE SUBMISION DORONG PENINGKATAN

INVESTASI DI INDONESIAIndonesia adalah negara berkembang yang dalam

menjalankan perekonomiannya diperlukan adanya

kegiatan penanaman modal (investasi). Dalam

penyelenggaraan investasi di Indonesia, para calon

investor seringkali mengalami berbagai masalah salah

satunya berkaitan dengan perizinan. Calon investor

seringkali mempermasalahkan mengenai birokrasi

pengurusan perizinan yang kurang efisien dan kurangnya

fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut.

Birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit tersebut

membuat Indonesia kalah bersaing dalam menarik minat

investor masuk ke Indonesia.

Ada beberapa kondisi perizinan berusaha di Indonesia

yang perlu direformasi diantaranya belum seluruhnya

dilayani di Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), parsial dan

tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), sebagian besar

belum online, biaya dan waktu perizinan tidak jelas, belum

ada mekanisme debottlenecking, dan waktu penyelesaian

tidak terukur (kurang dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun dsb).

Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh

World Economic Forum pada tahun 2017 ysng

menunjukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi

pelaku usaha dalam melaksanakan usaha di Indonesia

adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak

efisien.

mengeluarkan kebijakan percepatan pelaksanaan

berusaha yang dituangkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 91 Tahun 2017 yang mana implementasi dari

peraturan ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: Tahap I

dilakukan dengan pembentukan satuan tugas untuk

pengawalan dan penyelesaian hambatan; penerapan

checklist di KEK, KPBPB (FTZ), kawasan industri, dan KSPN

yang telah beroperasi; penggunaan data sharing.

Sementara tahap II dilakukan dengan pelaksanaan

reformasi peraturan Perizinan Berusaha; penerapan Sistem

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online

Single Submission). Penyiapan Tahap II ini sudah dimulai

pada Tahap I. Sebagai tindak lanjut dari dari Perpres

tersebut Menko Perekonomian telah menetapkan

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91

Tahun 2017 melalui Permenko Perekonomian Nomor 8

Tahun 2017.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang

mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha

yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan melalui

elektronik. Prinsip dasar dari OSS yaitu perizinan

terstandardisasi (nasional dan/atau internasional),

terintegrasi dengan seluruh K/L/P, menggunakan IT dan

diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh

masyarakat/pelaku usaha, kepercayaan kepada pelaku

usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen),

pengawasan dibantu/dilakukan oleh profesi bersertifikat,

memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan,

keamanan dan lingkungan. Tujuan dari OSS ini adalah

untuk mempermudah pelaku usaha/investor dalam

mendapatkan izin berusaha di Indonesia, baik untuk

investor dalam negeri maupun investor asing. OSS ini juga

sebagai bentuk dari pelaksanaan kewenangan presiden

sebagai pemegang kekuasaan pemerintah dalam

pemberian kesatuan layanan perizinan berusaha kepada

masyarakat dan pelaku usaha.

Izin usaha bisa diproses dengan sistem OSS atau

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik sudah bisa dilakukan mulai tanggal 29 Juni

2018. Ketentuan dalam menjalankan OSS tertuang dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 yang

diterbitkan pada 21 Juni 2018. Ketentuan dalam PP

24/2018 itu berlaku sejak aturan diterbitkan. Untuk izin-

izin usaha yang diajukan sebelum berlakunya PP tersebut

dan belum diterbitkan izinnya maka akan diproses dengan

OSS. OSS juga berlaku bagi perizinan yang telah

diterbitkan sebelum PP berlaku dan memerlukan perizinan

baru untuk pengembangan usaha. Bagi pelaku usaha yang

mengurus perizinan dengan OSS akan diberikan Nomor

Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk barcode sebagai

identitas untuk perizinan. Dengan OSS tentunya

menguntungkan bagi para pelaku usaha dan juga

pemerintah. Keuntungan yang didapatkan oleh investor

dan pelaku usaha dengan diluncurkannya OSS adalah

menyangkut pemangkasan besar-besaran perizinan yang

ada di berbagai kementerian , izin bisa diajukan dimana

saja dan dapat dilakukan secara online melalui portal

www.oss.go.id.

OSS sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi yang

dilakukan untuk memperbaiki kemudahan iklim investasi

di Indonesia. Melalui OSS ini investor dapat mengurus

tujuh proses perizinan dari pembuatan akta perusahaan

hingga mendapatkan izin komersial dalam kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga investor

tidak perlu lagi mendatangi setiap kantor kementerian

maupun pemerintah daerah untuk mengurus perizinan

usaha. Selain itu, calon investor juga dapat langsung

mengetahui insentif fiskal yang mereka dapatkan di PTSP.

Kepada pengusaha besar, insentif ini meliputi tax holiday

dan tax allowance, sementara kepada pelaku usaha kecil

dan menengah berupa pemangkasan pajak penghasilan

(PPh) final dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Keberhasilan OSS diperlukan dukungan dari semua pihak

khususnya pemerintah daerah. Dengan adanya OSS ini

diharapkan dapat menarik investor khususnya investor

asing ke Indonesia agar target pertumbuhan ekonomi

yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai. Saat ini

Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas

sumber daya alam sebagai penopang pertumbuhan

ekonomi Indonesia.

Penulis: Susiyanti, Tenaga Ahli Pratama pada

Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran