Disampaikan Kepada EBTKE Bali , 20 November 2012

3546789101113141512OPERASI PENGEMBANGAN GEOTHERMAL WKP PGE (sd. Okt 2012)12

1SIBAYAKGEOTHERMAL FIELDPLTP 2x5 MW dan Monoblok 2 MW

3SUNGAI PENUH GEOTHERMAL FIELD

4HULULAIS GEOTHERMAL FIELD

5LUMUT BALAIGEOTHERMAL FIELD

6ULUBELUGEOTHERMAL FIELDPLTP 2x55 MW

9KAMOJANG GEOTHERMAL FIELDPLTP 30 MW, 2x55 MW & 60 MW

14LAHENDONG GEOTHERMAL FIELDPLTP 4x20 MW

15KOTAMOBAGU GEOTHERMAL FIELD

10KARAHAGEOTHERMAL FIELD

12IYANG - ARGOPUROGEOTHERMAL FIELD

2SARULLAGEOTHERMAL FIELD(JOC PGE & PLN)

7GUNUNG SALAK GEOTHERMAL FIELD(JOC PGE CGS)PLTP 3x60 MW & 3x65MW

8WAYANG WINDU GEOTHERMAL FIELD(JOC PGE SEGWWL)PLTP 110 MW & 117 MW

9DARAJAT GEOTHERMAL FIELD(JOC PGE - CGI)PLTP 55 MW, 95 MW & 121 MW

13BEDUGUL GEOTHERMAL FIELD(JOC PGE BEL)

11DIENG GEOTHERMAL FIELD(Geodipa Energy) PLTP 60 MW

Sebagai bagian dari kebijakan di bidang energi dalam beberapa dasa warsa terakhir ini Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan diversifikasi energi dengan mengintensifkan pemanfaatan sumber daya panasbumi yang terdapat di Indonesia khususnya untuk pembangkit tenaga listrik.Selama kurun waktu pengusahaan yang dimulai sejak tahun 1974, sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No.16 tahun 1974, yang kemudian diganti dengan Keputusan Presiden No.22 tahun 1981, dan seterusnya disempurnakan dengan Keputusan Presiden No.45 tahun 1991, PERTAMINA telah menginventarisir adanya 70 area prospek yang kemungkinan dapat dikembangkan untuk pemasok uap bagi Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) dengan perkiraan potensi cadangan sebesar 19.650 MW, cadangan ini tersebar di seluruh Indonesia. Dalam sejarah pengusahaannya PERTAMINA menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan pemasaran dan pendanaan yang disebabkan bahwa energi panasbumi masih dinilai belum kompetitif dengan energi lainnya, selain itu energi panasbumi tidak dapat diekspor, hal ini menyebabkan pemanfaatan panasbumi hingga akhir tahun 1990 berjalan dengan lambat.

Untuk mempercepat pengembangan sumber daya panasbumi ini dengan tidak mengesampingkan perundang undangan yang berlaku, serta sebagai usaha penghematan BBM guna mendukung kebijaksanaan diversifikasi energi, Pemerintah mengajak perusahaan swasta untuk bekerjasama dengan PERTAMINA baik di sisi hulu mengembangkan lapangan panasbumi hingga menghasilkan uap maupun di sisi hilir membangun pusat pembangkit listrik (PLTP) serta mengkonversikan uap panasbumi menjadi listrik dalam bentuk Joint Operation Contract (JOC).

Dalam kaitannya dengan JOC, untuk menjamin bahwa hasil produksi dari pelaksanaan JOC dibeli, maka dibuat juga Energy Sales Contract (ESC) antara PERTAMINA, KONTRAKTOR dan Pembeli yang dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dalam perkembangannya terdapat 2 (dua) macam JOC yang telah dihasilkan oleh PERTAMINA sejak tahun 1982. Model pertama adalah JOC sebelum tahun 1993, dalam model pertama ini kerjasama hanya berkaitan dengan pengembangan sisi hulu saja dalam bentuk Bulid Own and Operate (BOO). Model kedua adalah JOC yang dihasilkan setelah tahun 1993, dalam bentuk kerjasama ini PERTAMINA dan Kontraktornya selain mengembangkan sisi hulu juga mengembangkan sisi hilir baik dalam bentuk BOO maupun dalam bentuk Build Own and Transfer (BOT), melalui model kerjasama terakhir ini pemanfaatan sumber daya panasbumi menjadi lebih cepat.

NOPERATURANISIPenugasan Pengembangan Panasbumi di Indonesia Kepada Pertamina 1.UU No.8/1971Merupakan dasar Hukum didirikannya Perusahaan Milik Negara yang mengelola pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia2.Kepres No.16/1974PERTAMINA ditugaskan Pemerintah untuk mengadakan survey dan eksplorasi sumber-sumber energi geothermal di Indonesia khususnya di Pulau Jawa3.Kepres No.22/1981-PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki keahlian dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi-PERTAMINA diberi kuasa eksplorasi dan eksploitasi Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi untuk pembangkitan Energi Listrik-PERTAMINA diwajibkan menjual Energi/Listrik yang dihasilkan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).4.Kepres No.45/1991-Menyempurnakan Keputusan Presiden No.22 tahun 1981-Selain PERTAMINA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, Badan Usaha Nasional (BUN) dan Koperasi diikut sertakan dalam pengusahaan sumberdaya panasbumi-PERTAMINA yang semula diwajibkan menjual hasil produksinya ke Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi dapat menjual hasilnya kepada instansi lain selain PLN, BUMN lain, BUN lainnya yang berstatus hukum termasuk Koperasi.5.UU No.22/2001-Perubahan peran regulasi dari Pertamina ke BP Migas-Hanya mengatur Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

NOPERATURANISIPenugasan Pengembangan Panasbumi di Indonesia Kepada Pertamina 5.PP No.31/2003-Pengalihan bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan-Perusahaan Persero (PT. Pertamina (Persero)) untuk menyelenggarakan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi baik didalam dan di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang minyak dan Gas Bumi tersebut.-Pada saat Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdiri kegiatan usaha di bidang panas bumi yang dilaksanakan sendiri oleh Pertamina, dan yang dilaksanakan melalui kerja sama operasi oleh Pertamina, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO).-Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perusahaan Perseroan (PERSERO) didirikan, kegiatan usaha dibidang panas bumi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) dialihkan kepada Anak Perusahaan yang dibentuk oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO).-Anak Perusahaan diberikan hak untuk mengelola aset, tidak ada penjelasan kepemilikan aset 6.Pendirian PGE-Akte Pendirian PGEPengalihan dari Pertamina ke PGE

NOPERATURANISIPelaksanaan Yang Berkaitan Dengan Kontrak Operasi Bersama1.PermentambenNo.10/P/M/Pertamben/1981 -Berisi pedoman Kerjasama Operasi Bersama antara PERTAMINA dengan Kontraktor dalam pelaksanaan kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi -PERTAMINA sebagai Manajemen Operasi dalam Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi-Kontraktor bertanggung jawab kepada Pertamina atas pelaksanaan operasi Pengusahaan Panasbumi-Kontraktor menanggung biaya dan resiko atas pelaksanaan operasi pengusahaan Sumber Daya Panasbumi-Kontraktor mendapat bagian dari hasil penjualan Energi/Listrik sebagai hasil produksi Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi berdasarkan Kontrak Operasi Bersama (JOC)-Energi/Listrik sebagai hasil produksi yang dilaksanakan oleh Kontraktor dijual oleh PERTAMINA kepada Perusahaan Umum Listrik Negara2.Kepres No.23/1981-Ditetapkan kewajiban pengusaha Sumber Daya Panasbumi dalam hal Pajak Perseroan dan Pajak atau bunga, deviden dan royalty besarnya ditetapkan sebesar 46 % dari pendapatan bersih usaha atau Net Operating Income.

NOPERATURANISIPelaksanaan Yang Berkaitan Dengan Kontrak Operasi Bersama3.Kepres No.49/1991-Sebagai pengganti Keputusan Presiden No.23 tahun 1981-Kontraktor Kontrak Operasi Bersama dan Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi, harus merupakan Bentuk Usaha Sendiri yang semata-mata berusaha dalam eksplorasi dan sumberdaya panasbumi untuk pembangkitan energi/listrk.-Pengusaha dikenakan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Meawah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk, Bea material dan Pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-Mengurangi kewajiban pajak yang harus disetorkan ke pemerintah dari 46 % menjadi 34 % dari Net Operating Income (NOI)Dalam penyetoran bagian Pemerintah 34% sudah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali Pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-Tatacara penghitungan bagian Pemerintah dari pengusahaan Sumber Daya Panasbumi yang merupakan pembayaran pajak-pajak dan pungutan-pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan (KepMenKeu No.766/KMK04/1992).

NOPERATURANISIPelaksanaan Yang Berkaitan Dengan Kontrak Operasi Bersama (Lanjutan)4.Kepmenkeu No.766/KMK04/1992-Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, PPN dan Pungutan-pungutan lainnya atas hasil Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi.-Pengusaha berkewajiban untuk menyetor bagian Pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha NOI kedalam Rekening Penerimaan Panasbumi Departemen Keuangan pada Bank Indonesia.-Bagian Pemerintah sebesar 34% tersebut diberlakukan sebagai penyetoran Pajak Penghasilan.-Pajak-pajak lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pungutan-pungutan lainnya ditanggung/dikembalikan oleh Pemerintah.-Bagian Pemerintah 34% harus disetor Pengusaha setiap triwulan-Atas impor barang operasi oleh pengusaha untuk keperluan pengusahaan sumber daya Panasbumi tidak dipungut Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan -Atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak oleh pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan / atau Pajak Penjualan atas barang Mewah berdasarkan Undang-undang Pajak pertambahan Nilai 1984, dan akan dikembalikan kepada pengusaha yang bersangkutan apabila Pengusaha telah menyetor Bagian Pemerintah

NOPERATURANISIPelaksanaan Yang Berkaitan Dengan Kontrak Operasi Bersama (Lanjutan)5.UU No.27/2003-Pada Pasal Ketentuan Peralihan, bahwa semua kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya Panasbumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak-Pada saat Undang-undang ini berlaku, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan pertambangan Panas Bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-undangini dialihkan kepada Pemerintah-Pembinaan dan pengawasan meliputi:a.Eksplorasi;b.Eksploitasi;c.keuangan;d.pengolahan data Panas Bumi;e.konservasi bahan galian;f.keselamatan dan kesehatan kerja;g.pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;h.pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;i.pengembangan tenaga kerja Indonesia;j.pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;k.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi;l.kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;m. pengelolaan Panas Bumi;n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.

NOPROYEKKAPASITAS KONTRAKKONTRAKTOR JOC AWALSAAT INISTATUS1Bedugul220Bali Energy, Ltd.Bali Energy, Ltd.JOC2Darajat330Amosesas Indonesia, Inc.Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.JOC3Dieng150Himpurna California EnergyGeodipa Energi-4Patuha220Patuha Power, Ltd.PGEOwn Operation5Karaha Bodas220Karaha Bodas CompanyPGEOwn Operation6Gunung Salak400Unocal Geothermal IndonesiaChevron Geothermal Salak, Ltd.JOC7Sarulla330Unocal North Sumatera GeothermalPT PLN (Persero)JOC8Wayang Windu400Mandala Magma NusantaraStar Energy Geothermal (WW), Ltd.JOC

Gunung Salak dan DarajatWayang WinduBedugulSarulla

Steam SalesElectricity Sales

Sebelum UU No.22/2001

Setelah UU No.22/2001

Komitmen dari Buyer (PLN) terkait denda keterlambatan/kekurangan pembayaran tagihan yang ditanggung PGE, plus bunga keterlambatan/kekurangan

Kepres No.39/1997, No.47/1997 dan No.5/1998 Penangguhan Proyek. Menimbulkan kerugian akibat kalahnya gugatan di tingkat Arbitrase Internasional

Tumpang tindih Wilayah Penguasaan dengan berbagai jenis kawasan hutan

Scope and DefinitionTermExclusion of AreaWork Program and ExpendituresBuilding and Operation of Field Facilities, Generating Facilities and Electricity Generating Facilities Sale of Geothermal Energy/ElectricityBooks, Account and AuditsMaterials and EquipmentFinancial Obligations of ContractorCurrency Exchange and BankingRights and Obligations of The partiesRegional Cooperation in regard to additional InfrastructureConsultation and ArbitrationEmployement and training of Indonesiaan personelForce MajeureAssignmentTermination and DefaultIndonesian ParticipationProper LawMiscellaneous Provisons

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengelola dan memelihara seluruh sumber daya alam yang terdapat di Indonesia untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Amanat ini dapat diartikan bahwa seluruh mineral, minyak bumi, gas alam serta sumberdaya panasbumi yang terdapat di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan dikuasai oleh pemerintah, PERTAMINA merupakan satu-satunya BUMN yang diberi Kuasa oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panasbumi yang berada di Indonesia, dengan demikian Kontraktor tidak dapat mengembangkan suatu daerah prospek panasbumi tanpa bekerjasama dengan PERTAMINA.

Pihak yang terkait dalam Joint Operation Contract terdiri dari dua atau lebih perusahaan, Pihak Pertama adalah PERTAMINA yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan pengembangan suatu daerah prospek yang ada di Indonesia, Pihak Kedua adalah Kontraktor yang berkeinginan bergabung dan membantu PERTAMINA dalam mempercepat eksplorasi dan pengembangan sumberdaya panasbumi yang terdapat di daerah prospek tersebut hingga menghasilkan uap panasbumi dan atau listrik.

Undang-undang No.44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan GasbumiUndang-undang No.8 tahun 1971, tentang PERTAMINAKeputusan Presiden No.22 tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No.45 tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991 tentang wewenang PERTAMINA untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panasbumi di Indonesia serta membangkitkan tenaga listrik dan menjual uap panasbumi dan atau tenaga listrik yang dihasilkanPeraturan Menteri Pertambangan dan energi No.10/P/M/Pertamben/1981 tanggal 15 September 1981Keputusan Presiden No.49 tahun 1991 tanggal 12 November 1991 tentang perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumberdaya panasbumi unuk pembangkit energi/listrikKeputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992 tentang Tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan bagian pemerintah, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumberdaya panasbumi unuk pembangkit energi/listrikKeputusan Dewan Moneter republik Indonesia No.02/KEP/DM/1981 tanggal 22 Desember 1981

Dalam JOC dijelaskan status hukum dari Kontraktor yang akan berkerja sama dengan PERTAMINA, termasuk Undang-undang yang berlaku di tempat perusahaan didirikan, memiliki kemampuan keuangan, kompetensi teknis dan kemampuan profesional yang diperlukan untuk melaksanakan operasi panasbumi.

Penyaringan atas status hukum, kemampuan keuangan dan teknis perusahaan yang ingin menjadi Kontraktor dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PERTAMINA.

Perjanjian yang dibuat adalah Kontrak Operasi Bersama, dalam perjanjian ini PERTAMINA bertanggung jawab dan bertindak sebagai pemegang manajemen atas pengelolaan pengoperasian sumberdaya panasbumi . Kontraktor akan mengatur pembiayaan serta pengeluaran atas pengoperasian sumberdaya panasbumi tersebut. Kontraktor akan menanggung resiko dan bertanggung jawab atas pengoperasian sumberdaya panasbumi tersebut Kontraktor ditunjuk sebagai Kontraktor eksklusif untuk semua pengoperasian sumberdaya panasbumi yang terdapat di dalam wilayah kontrak. Dalam menjalankan operasi panasbumi Kontraktor akan menggunakan segala upaya terbaiknya untuk memenuhi standar perindustrian dan praktek teknik yang baik serta mematuhi peraturan dan perundang-undang Indonesia dan khususnya Undang-undang mengenai keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.

Jangka waktu perjanjian adalah 504 bulan sejak tanggal berlakunya perjanjian dan dapat diperpanjang atau dihentikan lebih awal berdasarkan kesepakatan bersama.

Jangka waktu pengoperasian untuk setiap unit PLTP adalah 360 bulan sejak tanggal pembangkitan komersial untuk setiap unit tersebut. Jika jangka waktu pengoperasian tersebut belum berakhir sebelum jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang dengan persetujuan PERTAMINA.

Jika jangka waktu pengoperasian suatu unit melebihi jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut atas persetujuan PERTAMINA dapat diperpanjang sampai akhir masa produksi tersebut.

KONTRAKTOR harus memulai operasi panasbumi dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai berlakunya perjanjian.

Untuk menjamin komitmen kontrak dalam melaksanakan pengoperasian panasbumi pada 6 (enam) tahun pertama KONTRAKTOR harus menginvestasikan dananya (Komitmen Investasi Minimum).

Sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya setiap Tahun perjanjian, atau pada waktu yang disepakati KONTRAKTOR harus mempersiapkan dan menyerahkan WP&B kepada PERTAMINA untuk mendapat persetujuan.

WP&B harus menguraikan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Kalender berikut estimasi anggaran yang akan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah WP&B tersebut diterima, PERTAMINA harus sudah memberikan pernyataan Persetujuan atau Penolakan terhadap dokumen tersebut termasuk alasan penolakannnya.

Jika PERTAMINA ingin melakukan revisi atas WP&B yang diajukan Kontraktor maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima dokumen tersebut PERTAMINA harus memberitahu KONTRAKTOR serta menjelaskan alasannya, dan setelah itu para pihak bertemu untuk mencapai kesepakatan. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah WP&B diterima PERTAMINA tidak memberikan tanggapan maka PERTAMINA dianggap telah menyetujui WP&B yang diusulkan KONTRAKTOR tersebut.Sepanjang tidak mengubah ketentuan umum dari WP&B yang telah disetujui PERTAMINA, KONTRAKTOR berhak merubah rincian kegiatan yang akan dilakukan.

KONTRAKTOR harus mengusahakan agar PERTAMINA mengetahui seluruh Kegiatan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR serta hasil yang dicapainya.

KONTRAKTOR harus memberitahu PERTAMINA mengenai hasil Konfirmasi terhadap cadangan panasbumi yang dianggap telah mencukupi untuk memasok uap ke suatu Unit PLTP.

Pemberitahuan Konfirmasi tersebut harus disertai dengan Laporan Teknis berikut data yang cukup agar PERTAMINA dapat mengevaluasi secara teknis Pemberitahuan Konfirmasi tersebut. KONTRAKTOR harus berkonsultasi dengan PERTAMINA mengenai Pemberitahuan Konfirmasi tersebut.

Setiap saat selama 6 (enam) tahun pertama masa Kontrak, KONTRAKTOR dapat memberitahukan kepada PERTAMINA tentang keinginannya untuk mengembangkan lapangan panasbumi termasuk membangun unit pembangkit listrik tenaga panasbumi yang pertama, dengan ketentuan pemberitahuan tersebut tidak boleh disampaikan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Pemberitahuan Konfirmasi untuk unit tersebut.

Pemberitahuan Peningkatan Kapasitas PLTP selanjutnya dapat diinformasikan setiap saat kepada PERTAMINA dengan catatan penyampaiannya tidak boleh kurang dari 90 hari setelah tanggal Pemberitahuan Pengembangan. Setelah diterimanya Pemberitahuan Pengembangan tersebut PERTAMINA harus menyampaikan pemberitahuan tersebut secara tertulis kepada Pembeli.

KONTRAKTOR sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus membayar kepada Pemerintah pajak perusahaan yang berkaitan dengan laba tahunan KONTRAKTOR sesuai Keputusan Presiden No.49 tahun 1991 dalam jumlah yang tidak melebihi 34 % dari Net Operating Income (NOI).

KONTRAKTOR harus membayar kepada PERTAMINA tunjangan produksi dalam Dollar senilai 4% (kecuali CGI 2,66%) dari NOI.

PERTAMINA bertanggung jawab dan berkewajiban atas manajemen operasi panasbumi, KONTRAKTOR bertanggung jawab kepada PERTAMINA dalam melaksanakan pengoperasian panasbumi.PERTAMINA memiliki hak atas semua data asli yang berhasil dikumpulkan oleh KONTRAKTOR selama masa kontrak, data tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada data geologi, geofisik, petrofisik, teknik, catatan harian pemboran dan penyelesaian sumur serta data lainnya.PERTAMINA harus memperlakukan data tersebut sebagai Informasi Rahasia, dan KONTRAKTOR dapat memiliki salinan data tersebut dan memiliki hak yang tidak terbatas dalam menggunakan data tersebut.PERTAMINA memiliki hak untuk memasuki kawasan Kontrak dan tempat usaha lainnya untuk memeriksa pengoperasian panasbumi yang dilakuakn KONTRAKTOR. KONTRAKTOR harus memberikan bantuan yang diperlukan PERTAMINA atau wakilnya dalam memeriksa data teknik dan keuangan yang berhubungan dengan operasi panasbumi.Atas permintaan KONTRAKTOR, PERTAMINA wajib membantu KONTRAKTOR dalam memperoleh semua perijinan dan persetujuan yang diperlukan dalam pengoperasian panasbumi termasuk tetapi tidak terbatas pada ijin kerja, hak guna lahan.PERTAMINA harus membantu KONTRAKTOR dalam melakukan hubungan dan perundingan dengan instansi, perwakilan pemerintah lokal, regional dan nasional sehubungan dengan pajak, lingkungan, impor & ekspor, persetujuan, perijinan atau pembebasan lainnya.PERTAMINA wajib memberi seluruh informasi yang dimilikinya dan diperlukan KONTRAKTOR sehubungan dengan pengoperasian panasbumi di kawasan kontrak. KONTRAKTOR harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Atas permintaan KONTRAKTOR, PERTAMINA harus membantu dalam berhubungan atau melakukan negosiasi dengan agen/ perwakilan Pemerintah.Selama jangka waktu perjanjian ini KONTRAKTOR berhak memasuki dan tinggal di kawasan Kontrak untuk melaksanakan pengoperasian panasbumi.KONTRAKTOR berhak membuat perjanjian-perjanjian dengan sub kontraktornya atau dengan afiliasinya dalam melaksanakan jasa manajemen, teknis atau jasa professional lainnya. Dalam hal melakukan afiliasi, biayanya harus sebanding dengan jasa serupa yang tersedia secara umum di dalam industri panasbumi.KONTRAKTOR berhak mempekerjakan personil asing menurut kebutuhan serta memasuki Kawasan di dekat Kawasan Kontrak untuk tujuan yang berkaitan dengan perjanjian ini. KONTRAKTOR tidak diperkenankan melakukan kegiatan eksplorasi di daerah yang berdekatan Kawasan Kontrak tanpa persetujuan tertulis dari PERTAMINA.KONTRAKTOR berkewajiban melatih personil Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut KONTRAKTOR harus mempertimbangkan pertama kali atas personil PERTAMINA yang ingin menjadi karyawan KONTRAKTOR sepanjang karyawan tersebut berkompeten dan tersedia lowongan jabatan untuk karyawan tersebut dan PERTAMINA setuju mempekerjakannya.KONTRAKTOR harus mematuhi semua materi yang berkenaan dengan peraturan dan perundang undangan Pemerintah yang berlaku.

KONTRAKTOR harus memiliki kantor di Jakarta. KONTRAKTOR harus menyediakan untuk PERTAMINA semua informasi mengenai kawasan Kontrak yang diperoleh dari pengoperasian panasbumi KONTRAKTOR harus mengatur semua dana yang diperlukan untuk pengoperasian panasbumi, menanggung resiko pengoperasian, mengatur pembiayaan non recourse berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bisa diterima KONTRAKTOR, KONTRAKTOR harus memberitahu PERTAMINA mengenai pembiayaan tersebut.KONTRAKTOR harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia dengan ketentuan barang-barang dan jasa tersebut ditawarkan dengan syarat-syarat yang sama menguntungkan baik dari segi mutu, harga serta ketersediaan pada waktu dan jumlah yang dibutuhkan.KONTRAKTOR harus membayar premi atas asuransi yang disyaratkan untuk mengoperasikan panasbumi, membayar semua kerugian, klaim dan kerusakan serta pembayaran lainnya sehubungan dengan asuransi tersebut.KONTRAKTOR harus mematuhi persyaratan Undang-undang Republik Indonesia sehubungan dengan pengarsipan, pengembalian pajak, penilaian pajak serta menjaga buku serta catatan-catatan.

Jika terjadi perselihan atau perbedaan di antara para pihak sehubungan dengan perjanjian ini Para pihak harus berupaya untuk melakukan musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salah satu pihak menerima pemberitahuan dari pihak lain mengenai perselisihan yang terjadi.

Jika perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu tiga puluh hari maka penyelesaian tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase UNCITRAL dalam resolusi 31/98 yang dipakai oleh sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul Peraturan Arbitrase Komisi Hukum Dagang Internasional Persrikatan Bangsa Bangsa

Masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbitrator dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal permintaan untuk memulai arbitarse, yang kemudian menunjuk arbitrator pihak ketiga dalam waktu 30 hari setelah tanggal penunjukan arbitrator kedua untuk bertindak sebagai Ketua Pengadilan. Arbitrator yang tidak ditunjuk dalam batas waktu yang ditentukan akan ditunjuk oleh Sekertaris Jendral Pusat Penyelesaian Perselisihan Investasi Internasional.

Tempat arbitrase dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, bahasa arbitrase adalah Inggris.

Putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di setiap pengadilan yang memiliki yuridiksi untuk memberlakukannya.

Para pihak dengan ini mencabut hak banding mereka untuk banding atas keputusan panel arbitrase.

Selama masa tunggu setiap arbitrase, KONTRAKTOR harus terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini termasuk kewajibannya untuk menghasilkan dan menyalurkan tenaga listrik, PERTAMINA harus mebayar semua jumlah yang harus dibayar berdasarkan perjanjian ini dan tidak diperselisihkan tanpa perlawanan selama masa tunggu arbitrase tersebut.

Keadaan Kahar diartikan sebagai segala keadaan yang langsung atau tidak langsung berada di luar kendali para pihak, peristiwa kahar terdiri dari tetapi tidak terbatas pada : perang, blokade, embargo, huru-hara, pemberontakan, sabotase, keributan, demontrasi dengan kekerasan, ledakan, kebakaran, bencana alam.

Kejadian karena kuasa Tuhan, pemogokan atau penutupan instalasi atau tindakan lain oleh para pekerja atau para pegawai KONTRAKTOR serta sub-kontraktor, khusus berkenaan dengan KONTRAKTOR setiap kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah.

Pihak yang terkena kahar harus dibebaskan dari kewajiban dan tidak ditafsirkan sebagai lalai dalam melaksanakan kewajiban.

Jika terjadi peristiwa kahar, para pihak harus segera berkonsultasi satu sama lain mengenai dampak dari penundaan terhadap kewajiban mereka.

Dalam hal kegiatan KONTRAKTOR tertunda akibat terjadinya kahar maka jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang sepanjang waktu terjadinya kahar.

KONTRAKTOR dapat mengalihkan semua atau setiap bagian hak, kepentingan dan kewajibannya kepada Affiliasi.

KONTRAKTOR dapat mengalihkan sebagian dari hak, kepentingan dan kewajibannya kepada pihak ketiga setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PERTAMINA.

KONTRAKTOR dapat mengalihkan seluruh hak, kepentingan dan kewajibannya kepada pihak ketiga atau pihak lainnya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi.

KONTRAKTOR tidak boleh mengalihkan setiap hak, kepentingan atau kewajibannya kepada pihak ketiga atau pihak lainnya ini tanpa persetujuan PERTAMINA .

Greetings:Assalammualaikum Wr.Wb. dan Salam SejahteraYang Terhormat kepada:* Komisaris Utama PERTAMINA (PERSERO)* Direktur Utama PERTAMINA (PERSERO)* BOD PERTAMINA (PERSERO)* Komisaris Utama PERTAMINA Direktorat Hulu* BOD PERTAMINA Direktorat Hulu* BOC dan BOD dari seluruh Anak Perusahaan PERTAMINA* Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin sekalian.2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, ________(Nama), ______(Jabatan), ______(Perusahaan Presenter) bersama dengan ______(Anggota Team yang mendukung), mempresentasikan secara garis besar mengenai cita-cita dan arah tujuan dari perusahaan yang dituangkan melalui program-program STRATEJIK sehingga akan mewujudkan komitmen PDSI menjadi perusahaan jasa drilling dan work-over dengan reputasi internasional atau World-Class di tahun 2014.*