Vol.VI No.11 I P3DI JUNI 2014

5/24/2018 Vol.VI No.11 I P3DI JUNI 2014

1/24


2/24


3/24

- 1 -

Vol. VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014H U K U M

Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI

www.dpr.go.idISSN 2088-2351

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

PERSELISIHAN HASIL

PEMILU LEGISLATIFNovianto M. Hantoro*)

Abstrak

Hasil Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah ditetapkan oleh KPU,namun masih ada tahapan yang harus dilewati sebelum anggota yang barumengucapkan sumpah/janji, yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah perkara PHPU di MK kaliini meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini bukan untuk dimaknaibahwa ada peningkatan prestasi MK meningkat atau Pemilu 2014, namun justrumenunjukkan banyaknya permasalahan dalam Pemilu tahun ini. Upaya perbaikanharus dilakukan agar Pemilu berikutnya dapat lebih baik, yaitu terkait dengansumber daya manusia (SDM) penyelenggara Pemilu, perbaikan sistem Pemilumaupun sistem pemberian suara, dan sistem penegakan hukum.

PengantarPasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (UUD 1945) memberikan kewenangankepada MK untuk mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya hasil pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 271Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

DPRD merumuskan bahwa perselisihanhasil Pemilu adalah perselisihan antaraKomisi Pemilihan Umum (KPU) dan pesertaPemilu mengenai penetapan perolehansuara hasil Pemilu secara nasional. Lebihlanjut dirumuskan perselisihan penetapanperolehan suara hasil Pemilu secara nasional

tersebut adalah perselisihan penetapanperolehan suara yang dapat memengaruhiperolehan kursi Peserta Pemilu.

KPU telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 411/Kpts/KPU/2014tentang Penetapan Hasil Pemilu AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota secara nasional dalamPemilu tahun 2014. Keputusan KPU tersebut

menetapkan beberapa hal, pertama,rekapitulasi dan hasil perolehan suara sahsetiap partai politik dan calon anggota DPRuntuk setiap daerah pemilihan (dapil).Kedua, menetapkan rekapitulasi dan hasilperolehan suara sah calon anggota DPDuntuk setiap dapil atau provinsi. Ketiga,

*) Peneliti Madya Hukum Tata Negara pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan data dan Informasi (P3DI) SekretariatJenderal DPR RI. E-mail: [email protected]


4/24

- 2 -

menetapkan hasil Pemilu anggota DPRDProvinsi, DPR Aceh, DPR Papua dan PapuaBarat. Keempat, menetapkan hasil Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRKabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.

Keputusan KPU selanjutnya adalahKeputusan KPU No. 16/Kpts/KPU/Tahun

2014 tentang Penetapan Perolehan KursiPartai Politik dan Penetapan Calon TerpilihAnggota DPR dalam Pemilu 2014. Mengingatperselisihan hasil Pemilu terkait denganperolehan suara partai politik dan kemudiandikaitkan dengan yang dapat memengaruhiperolehan kursi Peserta Pemilu, maka keduakeputusan tersebut menjadi dasar acuandalam perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU), khususnya untuk anggotaDPR dan anggota DPD.

Ketua MK, Hamdan Zoelva,mengatakan bahwa berdasarkan registrasipermohonan jumlah perkara PHPU atausengketa Pemilu 2014 bertambah menjadi767 perkara. Perkara ini mengalamiperubahan dari pengumuman MK yangsebelumnya hanya menyebut 702 perkara.Jumlah 767 perkara ini terdiri dari 735perkara diajukan oleh 12 partai politiknasional dan partai lokal, serta 32 perkarayang diajukan oleh perseorangan calonanggota DPD. Jumlah perkara tersebut lebih

banyak dari Pemilu 2004 dan 2009.

Subyek dan Obyek PerkaraPHPU adalah perselisihan antara

penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu.UUD 1945 menetapkan bahwa pesertaPemilu anggota DPR dan DPRD adalahpartai politik, sementara peserta Pemiluanggota DPD adalah perseorangan. Dengandemikian PHPU adalah perselisihan antaraKPU dengan Partai Politik (parpol) dan KPU

dengan calon Anggota DPD. Jumlah PartaiPolitik yang ikut serta dalam Pemilu 2014adalah 12 parpol nasional dan 2 parpol lokal,sementara jumlah calon anggota DPD adalah945 orang.

Di dalam Peraturan MK RI No. 1tahun 2014 tentang Pedoman Beracaradalam Perselisihan Hasil Pemilu anggotaDPR, DPD, dan DPRD dimungkinkanpemohonnya adalah perseorangan calonanggota DPR dan DPRD (atau DPRA untuk

Aceh) yang telah memperoleh persetujuansecara tertulis dan pengajuannyadilakukan oleh papol peserta Pemilu yangbersangkutan. Hal tersebut terjadi karena

Pemilu menggunakan sistem proporsionalterbuka dengan suara terbanyak. Olehkarena itu, terdapat keniscayaan munculnyaperselisihan antara calon anggota dalam satuparpol. Adanya ketentuan harus memperolehpersetujuan tertulis dan yang mengajukanadalah parpol bersangkutan mempunyai

makna bahwa perselisihan tersebut olehpartai disetujui untuk diselesaikan melaluimekanisme peradilan. Apabila menggunakanperspektif soliditas parpol, maka adanyamekanisme tersebut memungkinkandilakukannya penyelesaian internal tanpamelalui peradilan. Namun demikian, perludiingat penyelesaian di pengadilan intinyaadalah mencari kebenaran. Apabila terjadiperselisihan akibat adanya kecuranganatau tindakan melawan hukum, makapihak yang melakukan perlu mendapatkansanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai objekperselisihan, disebutkan di dalam UUD1945 adalah hasil Pemilu. Pemilu memangmenghasilkan wakil rakyat yang duduk diDPR, DPD, dan DPRD. Namun demikian,untuk sampai dengan penetapan calonterpilih dilakukan rekapitulasi hasilperolehan suara partai politik, kemudiandari perolehan suara tersebut dikonversi

menjadi jumlah kursi melalui mekanismepembagian tertentu, dan dari jumlah kursitersebut ditetapkan siapa calon terpilih, jugadengan metode tertentu. Dengan demikianhasil Pemilu memang pada awalnya adalahperolehan suara.

Perolehan suara tersebut akanmempengaruhi perolehan jumlah kursidan penetapan calon terpilih. Di sampingitu, UU juga telah membuat kebijakandengan membatasi bahwa perselisihan hasil

perolehan suara yang diperkarakan adalahperolehan suara yang dapat memengaruhi memang dapat mengurangi perkara, karenaapabila perbedaannya hanya kecil atau tidaksampai memengaruhi jumlah perolehankursi maka tidak perlu diajukan ke MK.Namun demikian, dalam upaya menemukankebenaran, sebenarnya hal tersebut perludilakukan mengingat pengadilan intinyabukan menang atau kalah, melainkan benar

atau salah. Apalagi jika perbedaan tersebutdilakukan dengan cara disengaja danmelawan hukum maka pihak yang melakukanperlu mendapatkan sanksi berdasarkanperaturan perundang-undangan.


5/24

- 3 -

Meminimalisasi PerkaraPerselisihan

PHPU bersumber dari penetapanhasil perolehan suara partai politik secaranasional. Artinya, hal ini terkait denganmasalah penyelenggara Pemilu. Mengingathasil perolehan suara partai politik secara

nasional adalah rekapitulasi dari hasilpenghitungan suara di tingkat TPS sampaidengan di KPU maka penyelenggara Pemilutersebut mulai dari KPPS/KPPSLN sampaidengan KPU. Dengan demikian dapatdiasumsikan, apabila penyelenggara Pemilubekerja secara profesional dan penuhintegritas maka perselisihan hasil Pemiludapat diminimalisasi.

Dalam penyelenggaraan Pemilu,quality control atau pengawasan

sebenarnya berada pada Bawaslu besertajajarannya. Pengawasan yang efektif jugaakan mengurangi kemungkinan terjadinyakesalahan dalam penetapan hasil perolehansuara di tingkat nasional, karena kesalahantersebut dapat dikoreksi mulai dari tingkatyang paling bawah. Demikian pula denganadanya saksi dan pemantau Pemilu.

Kesalahan dalam penghitungan danrekapitulasi hasil penghitungan suara dapatdibagi dalam dua kategori, yaitu kesalahanteknis dan kesalahan manipulatif. Kesalahanteknis adalah kesalahan yang tidak disengajaatau tidak ada niatan dari dalam diri pelaku.Sedangkan kesalahan manipulatif adalahkesalahan yang disengaja dengan melakukanperbuatan curang atau melawan hukum.

Mengapa bisa terjadi kesalahanyang disengaja atau manipulasi suara?Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi,yaitu masalah human resources atau SDM,sistem, dan penegakan hukum. SDM terkaitdengan bagaimana rekrutmen, khususnya

penyelenggara di tingkat yang paling bawah.Dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRDtahun 2014 terdapat kurang lebih 546.278TPS yang terdiri dari 545.791 TPS di dalamnegeri dan 487 TPS di luar negeri. Dengandemikian dibutuhkan pula sejumlah 546.278KPPS yang melaksanakan penghitungansuara di TPS. Bukan hal yang mudah untukmendapatkan lebih dari setengah juta orangpetugas yang mampu melaksanakan tugassecara optimal dengan uang honor yang

kecil, terutama di daerah-daerah di luarpulau Jawa. Ketika penghitungan suaraberes di tingkat TPS, tidak menjamin haltersebut berlanjut hingga tingkat nasional,

mengingat perjalanan panjang dari TPSsampai ke KPU. Jadi, masalah integritasdan profesionalitas penyelenggara Pemiluperlu menjadi perhatian. Namun demikian,manipulasi dapat juga dilakukan oleh duapihak karena kesepakatan, yaitu denganpeserta Pemilu. Untuk itu, peserta Pemilu

juga dituntut turut andil dalam menjagaPemilu bersih tanpa kecurangan.

Berkenaan dengan sistem, terdapatdua sistem yang dapat dikaji, yaitu sistemPemilu dan sistem pemungutan/pemberiansuara. Sistem proporsional terbuka dengansuara terbanyak yang diadopsi dalam sistemPemilu tahun ini dianggap menimbulkanbanyaknya permasalahan. Dengan sistemini terjadi kompetisi antara calon legistatif(caleg) di internal parpol, sehingga

sistem ini memungkinkan kader berkualitasdan loyal, justru tidak terpilih dan kalahdengan kader yang memiliki popularitasinstan dan banyak dana untuk melakukanpendekatan kepada pemilih. Sistem ini jugaberpotensi memperkuat praktek politikberbiaya tinggi dan mendorong caleg untukberkompetisi dengan cara mengandalkanpublikasi dibandingkan kerja politik berbasiskerja nyata. Dengan pertimbangan tersebut,banyak pihak yang menghendaki kembali kesistem proporsional tertutup. Keunggulansistem proporsional tertutup di antaranyalebih menjamin penguatan organisasi parpol,adanya pendidikan politik masyarakat dalamkampanye, seleksi kandidat berbasis kualitasdan kapasitas kader. Namun demikian,sistem proporsional tertutup juga memilikikelemahan yang perlu diantisipasi, misalnyasetiap pemilihan nomor urut calon anggotalegislatif terjadi fenomena politik uang(money politics) di internal partai dan

pimpinan partai memegang peranan yangterlalu dominan dalam menentukan calonlegislatif terpilih dibandingkan denganrakyat sebagai pemegang mandat tertinggi.Sistem ini juga akan membuat oligarki didalam parpol.

Sistem berikutnya yang perludipikirkan adalah sistem pemberian suara,melalui e-votingyang telah dilakukan dalamskala terbatas baik dalam lingkup organisasi,perusahaan, ataupun pemerintahan pada

skala paling kecil, yaitu dusun atau desa. DiKabupaten Jembrana, Bali, pemilihan kepaladusun telah dilakukan melalui e-voting sejakpertengahan 2009 dan hal ini terbukti telah


6/24

- 4 -

menghemat anggaran lebih dari 60 persen.E-voting ini juga diawali dengan penggunaanKartu Tanda Penduduk berbasis chip (e-KTP)yang membuat pemilih tidak mungkinmelakukan pemilihan lebih dari sekali.TPS juga bisa menampung hingga 1000pemilih, sementara dengan sistem manual

sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yanglayak. Setelah MK memutuskan pada tahun2010 bahwa penggunaan e-voting adalahkonstitusional sepanjang tidak melanggarasas Pemilu yang bersifat langsung umum,bebas dan rahasia (luber), dan jujur danadil (jurdil) maka e-voting bisa dilakukanpada skala lebih luas seperti Pemilukada,kemudian pada akhirnya di tingkat nasional.

Hal penting berikutnya adalah sistempenegakan hukum. Penegakan hukum harusdimulai dari tingkat yang paling rendah.Setiap permasalahan sebaiknya dapatdiselesaikan di setiap tahapan sebelumberlanjut ke tahapan berikutnya. Kesadaranpolitik dan budaya hukum masyarakat harusditingkatkan, agar setiap potensi kecurangandapat dicegah sejak dini.

PenutupPenyelesaian perkara PHPU di

MK merupakan sebuah mekanisme yangdisediakan untuk menyelesaikan perkara

Pemilu. Namun demikian, bukan berartiperkara PHPU harus dilaksanakan sebagaibagian dari rutinitas Pemilu dengan persepsisemakin banyak perkara yang diselesaikan,semakin tinggi kinerja MK. Justrusebaliknya, perlu ada upaya perbaikan untukmeminimalisir perkara perselisihan hasilPemilu di MK. Upaya yang perlu dilakukanadalah pertama, dengan memperbaiki SDMyang ada di penyelenggara Pemilu, mulaidari rekrutmen dan mekanisme kerjanya.

Kedua, perlu dilakukan perbaikan sistem,yaitu sistem Pemilu dan sistem pemberiansuara. Sistem Pemilu perlu dikembalikan kesistem proporsional tertutup, namun denganmembuat aturan untuk mengantisipasiadanya money politics dalam penetapannomor urut dan mencegah terjadinya oligarkipartai. Sementara untuk sistem pemberiansuara, ke depan perlu segera dikembangkane-voting secara secara berjenjang. Seiringdengan upaya pengimplementasian e-voting,

perlu pula adanya pembenahan e-KTP danperangkat penunjang lainnya.Ketiga, sistempenegakan hukum harus dilaksanakan secaraberjenjang dan setiap perkara sebaiknya

dapat diselesaikan mulai dari tahapanpertama, sebelum berlanjut ke tahapanberikutnya.

Rujukan1. Wulandari, Lia. Siaran Pers: Melihat

Proses Perselisihan Hasil Pemilu 2014di Mahkamah Konstitusi, http://www.perludem.org, diakses tanggal 10 Juni2014.

2. Ninditya, Fransiska. Jumlah TPSBertambah Menjadi 546.278, http://www.antaranews.com/berita/420202/kpu-jumlah-tps-bertambah-menjadi-546278, diakses tanggal 10 Juni 2014.

3. KPU Tetapkan Calon Anggota DPDSebanyak 945 Orang, http://news.detik.com/read/2013/08/29/115644/2343987/10/kpu-tetapkan-calon-anggota-dpd-

ri-sebanyak-945-orang?nd771104bcj,diakses tanggal 10 Juni 2014.

4. MK Kebanjiran Perkara SengketaPemilu, http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/04/30/n4u8xq-mk-perkirakan-banjir-perkara-sengketa-pemilu, diakses tanggal 10 Juni2014.

5. Sengketa Pemilu Bertambah Menjadi767 Perkara http://www.antaranews.com/, diakses tanggal 10 Juni 2014.

6. Kaji Ulang Sistem ProporsionalTerbuka http://www.suarapembaruan.com/, diakses tanggal 10 Juni 2014.

7. Pemilu 2014 Lebih Kisruh karenaSistem Proporsional Terbuka http://nasional.kompas.com/, diakses tanggal10 Juni 2014.

8. Sistem Proporsional Terbuka PenyebabCaleg Belanja Suara http://pemilu.okezone.com/, diakses tanggal 10 Juni2014.

9. Sistem Proporsional Terbuka MasihPilihan Terbaik http://politik.kompasiana.com/, diakses tanggal 10Juni 2014.

10. Pemungutan Suara Elektronik http://id.wikipedia.org/, diakses tanggal 10Juni 2014.


7/24

- 5 -

Vol. VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL




TIONGKOK DAN SENGKETA TERITORIAL

DI LAUT CINA SELATANSimela Victor Muhamad*)

Abstrak

Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok(RRT) dan sejumlah negara ASEAN masih menjadi pemberitaan media massa hinggasaat ini. Pasalnya, situasi di perairan sengketa menunjukkan perkembangan yangbelum kondusif yang disebabkan, antara lain, masih adanya aksi saling menudingtelah melakukan provokasi dan pelanggaran wilayah di antara pihak-pihak yangbersengketa. RRT, sebagai salah satu pihak yang bersengketa, memiliki kepentinganbesar atas wilayah perairan yang mengandung nilai strategis ini. Sengketa yangberlarut-larut sudah tentu harus dicari solusi damainya untuk menghindari implikasisecara politik, keamanan dan ekonomi bagi kawasan. ASEAN, termasuk Indonesia didalamnya, sudah tentu juga perlu mengambil peran dalam mencari solusi damai atassengketa teritorial ini.

PendahuluanSengketa teritorial antara Republik

Rakyat Tiongkok (RRT) dan sejumlahnegara di perairan kawasan (khususnyaLaut Cina Selatan/LCS) belum juga surutdari pemberitaan media massa. Salah satucontohnya adalah pemberitaan terkaitpenolakan RRT atas keputusan MahkamahArbitrase Permanen (Permanent Court of

Arbitration/PCA) yang memberi negaraitu waktu enam bulan (hingga 15 Desember2014) untuk menyerahkan bukti-buktitandingan. Perintah itu diberikan gunamemberi kesempatan RRT meresponsgugatan Filipina melalui PCA terkait sengketadi LCS. Sejauh ini, RRT selalu menentang

upaya internasionalisasi masalah LCS,termasuk melalui PCA, dan lebih memilihjalur bilateral untuk menyelesaikannyadengan negara-negara yang bersengketa,meskipun belakangan RRT mengadukanVietnam ke PBB terkait dengan tindakankapal-kapal Vietnam yang dianggapmembahayakan kapal-kapal mereka di

perairan sengketa.Kajian singkat ini mencobamenganalisis mengapa RRT bersikeras inginmempertahankan perairan LCS, apa yangmenjadi kepentingannya? Apa implikasinyaterhadap kawasan jika sengketa teritorialdi perairan ini terus berlarut? Pembahasan

*) Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: [email protected].


8/24

- 6 -

terlebih dahulu mengemukakan secarasingkat nilai strategis LCS.

Nilai Strategis LCS LCS merupakan sebuah perairan

dengan berbagai potensi yang sangat besar,karena di dalamnya terkandung potensiminyak bumi dan gas alam, dan selain itujuga peranannya sangat penting sebagai jalurdistribusi minyak dunia, perdagangan danpelayaran internasional. Perkiraan tentangketersediaan minyak dan gas berkisardi antara 1-2 milyar barel sampai 225milyar barel. Estimasi lain menyebutkan,kandungan minyak di kawasan ini sebanyak213 bbl (billion barrels). Karena ketegangan-ketegangan kerap terjadi di wilayah ini,perusahaan-perusahaan minyak dangas bumi tidak dapat melakukan survei

secara komprehensif di wilayah yangdipersengketakan itu, sehingga angka-angkayang lebih pasti tentang persediaan sumberdaya minyak dan gas bumi tidak dapatdiperoleh atau diungkapkan.

Nilai strategis ini juga terkaitdengan kedudukannya yang sangat dekatdengan jalur komunikasi laut (sea laneof communication/SLOC) yang sangatvital, yang merupakan penghubung antara

Lebih dari separuh kapal-kapal niagadari seluruh dunia yang melewati SelatMalaka, Selat Sunda dan Selat Lombokmelanjutkan perjalanannya melalui LCS.Kawasan ini senantiasa dilewati oleh kapal-kapal berbagai jenis yang mengangkutsumber energi baik minyak, batu baramaupun gas alam, termasuk 70 persenkebutuhan energi Jepang dan 65 persenkebutuhan energi RRT. Amerika Serikat jugasangat membutuhkan kawasan ini untuk

mendukung mobilitas pasukan militernyadalam melancarkan dominasi globalnya,selain untuk kepentingan jalur perdagangan.Dengan latar belakang potensi yang begitubesar, maka tidak berlebihan jika kawasanini menjadi objek perhatian dan perebutanbanyak negara.

Di sini terlihat bahwa sengketateritorial di LCS sangat dipengaruhi olehposisi strategis LCS sebagai jalur pelayaraninternasional dan potensi sumber daya

mineral yang terkandung di dalamnya.Ini artinya, LCS merupakan kawasanyang memiliki nilai ekonomis, politis danstrategis sehingga menjadikan kawasan

potensi kerja sama. Dengan demikiantidaklah mengherankan jika kawasanLCS, yang memiliki potensi kandunganminyak bumi dan gas alam yang besar sertaperanannya yang sangat penting sebagaijalur pelayaran internasional (perdagangandan distribusi minyak dunia), menjadi objekperdebatan dan persengketaan sejumlahnegara di kawasan selama bertahun-tahun.Terlebih lagi LCS memiliki nilai strategisyang bisa memengaruhi baik langsungmaupun tidak langsung kepentingan negara-negara di kawasan. Lantas, apa yang menjadikepentingan RRT?

Kepentingan RRTKlaim kepemilikian RRT atas kawasan

LCS sejak dekade 1970-an didasarkan pada

tiga hal pokok, yakni kemajuan ekonomi,politik, dan kebutuhan akan pertahanandan keamanan. Pertumbuhan pendudukyang tergolong cepat memungkinkanadanya peningkatan pemanfaatan energiminyak. Bagi RRT, dalam jangka panjangcadangan minyak LCS meskipun dalamjumlah yang belum pasti tetap akandigunakan untuk menopang kebutuhandalam negeri. Kebutuhan akan cadanganminyak berlebih dari sumber baru sudah

dirasakan sejak pertengahan tahun 1970-an, yakni ketika produksi minyak RRTmengalami penurunan. Secara eksternal,krisis minyak dunia juga turut memengaruhiperekonomian dalam negeri RRT akanpentingnya cadangan minyak. Kemerosotanini terus berlanjut sampai dekade berikutnyameskipun tidak diketahui jumlahnya secarapasti. Kemungkinan fakta ini dipengaruhioleh cepatnya pertumbuhan penduduk danindustrialisasi selama program modernisasi.

Kecenderungan itu berdampak padapermintaan masyarakat terhadap sumberenergi terus bertambah.

Sebagai konsekuensinya, RRT harusmeningkatkan impor minyak dan gas,memperbaiki kapabilitas berproduksi ataukerja sama gabungan dalam mengeksplorasidaerah tepi pantai. Guna mengurangiimpor minyak, dalam jangka panjangnegara ini memanfaatkan LCS sebagaitempat memperoleh ladang minyak baru

dan sekaligus sebagai jalur lalu lintasperdagangan.Dari aspek politik, klaim tersebut

berkaitan dengan strategi politik luar negeri


9/24

- 7 -

RRT terhadap negara-negara Asia Tenggara.LCS dianggap sebagai teritorial RRT untukmemproyeksikan peranan strategisnyasecara aktual. Keterlibatan Beijing dalampersengketaan tersebut semata-mata hanyauntuk menegaskan kembali perannyasebagai negara besar dalam percaturan

mengubah peran Beijing yang sebelumnyamemanfaatkan isu tersebut untuk menariknegara-negara non-komunis ke dalampengaruhnya. Melalui langkah ini, RRTdapat mengisolasi posisi Vietnam secararegional. Penyelesaian Kamboja berdampakpada corak politik luar negeri RRT terhadapnegara-negara Asia Tenggara terutama yangtergabung dalam ASEAN.

Sebagai upaya alternatif, negaratirai bambu ini berusaha mengembangkanhubungan kerja sama baru, khususnya dalambidang politik dan ekonomi. Kebijakan iniditempuh sebagai upaya menghapus kesanbahaya kuning atau ancaman dari utara.Isu bahaya kuning seringkali dikaitkandengan adanya pemberontakan komunisyang terjadi di beberapa negara AsiaTenggara yang secara langsung maupuntidak didukung oleh RRT. Isu tersebut danjuga peristiwa Tiananmen yang dikaitkandengan pelanggaran HAM telah menurunkan

citra RRT di mata internasional.Dari bidang pertahanan dan

keamanan, klaim RRT berkaitan dengankesalahan pengalaman masa lalu yangkurang memberi perhatian pada potensilaut. Pertama, faktor lemahnya kekuatanlaut sekeliling RRT merupakan peluang yangmempermudah penetrasi imperialisme baratyang pada akhirnya berakibat pada terbagi-baginya wilayah RRT ke dalam penguasaankekuatan asing. Selama Perang Dingin

persepsi ancaman terhadap Soviet munculseiring dengan pembangunan pangkalanmiliternya di Vietnam. Hal ini terlihat ketikaRRT memberi pelajaran terhadap Vietnam(1979), Uni Soviet juga telah mengirimkanarmadanya sebagai penangkal terhadapinisiatif Angkatan Laut RRT di Pulau Hainandan Kepulauan Paracel. Kedua, dalamkaitannya dengan kepentingan keamanan,RRT membutuhkan suatu armada angkatanlaut yang kuat dan pangkalan yang strategis.

Ketegasan sikap RRT dalammempertahankan klaimnya atas wilayahLCS juga berkaitan dengan niatnya untukmemperoleh status sebagai kekuatan

maritim yang handal, bukan hanya di tingkatregional (Asia Timur dan Asia Tenggara),tetapi juga internasional. Sebagai salahsatu sasaran modernisasi, RRT berusahamengembangkan kemampuan angkatan lautguna meningkatkan statusnya dari kekuatanpantai menjadi kekuatan laut biru (blue

water navy), suatu kekuatan yang memilikikemampuan proyeksi jauh ke wilayahsamudera luas. Artinya, kekuatan lautbiru dapat dijadikan sebagai penyeimbangkekuatan ekonomi yang semakindipertimbangkan di arena internasional.

Selain ketiga hal di atas, RRT sensitifterhadap masalah kedaulatan akibatpenindasan asing. Bayang-bayang ancamandari luar negeri muncul kembali bersamaandengan pecahnya Soviet menjadi beberapanegara merdeka. Bagi pemimpin RRT,semangat nasionalisme tersebut dapatmenyebar sehingga bisa menimbulkandisintegrasi bangsa. Fenomena ini berkaitandengan daerah-daerah minoritas yang pernahmengalami tekanan berat dari pemerintahpusat. Strategi RRT dalam sengketa LCSmerupakan paket yang sama dengan usahamempertahankan integritas teritorialnya.Kepentingan RRT terhadap LCS, terutamaKepulauan Spratly dan Paracel, tidakhanya dimaksudkan untuk memenuhi dan

menunjang program modernisasi namunjuga upaya penyatuan Taiwan. Apabila RRTberhasil menguasai dan mengontrol lalulintas kapal yang melintasi LCS, maka negaraini mampu mempertahankan integritasTaiwan sebagai bagian dari teritorinya.

ImplikasiDinamika lingkungan strategis di

kawasan LCS belakangan ini memangmenunjukkan kondisi yang kurang kondusif.

Klaim tumpang tindih wilayah di LCS sebagaipangkal permasalahan sampai saat ini belummenemukan titik temu penyelesaiannya.Kondisi tersebut telah mendorong negara-negara yang memiliki klaim di wilayahtersebut untuk memainkan pengaruhnya baikmelalui jalur diplomatik maupun melaluiupaya peningkatan kekuatan pertahanannyadi kawasan. Sebagai kawasan yang strategisbagi kepentingan global, sengketa LCSjuga telah mengundang pihak-pihak di luar

negara pengklaim yang memiliki kepentingandi kawasan untuk melibatkan dirinya.Keterlibatan baik negara pengklaim maupunbukan sudah tentu menimbulkan pro dan


10/24

- 8 -

kontra yang berujung pada perbedaan yangmendasar dalam penyelesaian sengketasecara damai. Adanya perbedaan mendasardalam penyelesaian sengketa, menambahsengketa teritorial di LCS menjadi berlarut-larut, ditambah lagi dasar pengajuan klaimpara pihak yang bersengketa sepertinya sulitdipertemukan.

Terlepas dari berlarut dan rumitnyapenyelesaian sengketa LCS, ASEAN dan jugaIndonesia di dalamnya, tidak bisa begitu sajamengabaikan persoalan ini, karena dampakdari sengketa LCS tersebut terhadap kawasandan kepentingan nasional Indonesia. Dalamkonteks politik, misalnya, sengketa LCSapabila terus meningkat akan berdampakpada terancamnya perdamaian dan stabilitaskawasan. Kondisi tersebut sangat jelas jugabertentangan dengan kepentingan politik

Indonesia dalam turut menjaga perdamaiandan ketertiban dunia (termasuk stabilitaskawasan di dalamnya) sebagaimanadiamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

Eskalasi sengketa LCS akan terhadap Indonesia dengan menempatkanIndonesia pada keadaan yang terjepit dalampertarungan kepentingan kekuatan besar

di kawasan, yaitu Amerika Serikat danRRT. Pada sisi lain, kepentingan nasionalIndonesia di LCS juga terancam sebabwilayah ZEE Indonesia di perairan Natunadan perbatasan dipastikan akan terkenalimpahan (spill over). Dalam konteks kelangsungan perdagangan Indonesiadengan negara-negara di kawasan AsiaTimur yang merupakan mitra pentingekonomi Indonesia, di samping terganggunya

perairan Natuna sebagai salah satu kawasaneksplorasi sumber daya alam Indonesia yangpotensial. Sementara dari sisi pertahanan,kehadiran angkatan bersenjata negara-negara yang bersengketa akan menimbulkanancaman dan ketegangan baru bagi kawasan.

PenutupMemerhatikan perkembangan dan

dinamika yang terjadi berkaitan dengansengketa LCS, maka potensi bagi terjadinya terlebih sikap asertif terus diperlihatkanoleh beberapa negara yang bersengketa.Ini artinya, peningkatan ketegangan di

berimplikasi terhadap perdamaian danstabilitas kawasan. Oleh karena itu, upayapencarian solusi damai untuk menanganisengketa di kawasan ini menjadi suatukeharusan, tidak saja bagi negara-negarayang bersengketa tetapi juga negara-negarakawasan. ASEAN, sebagai organisasi

regional yang berpengaruh di kawasan danbeberapa negara anggotanya terlibat dalamsengketa LCS, perlu mengambil peran dalampencarian solusi damai tersebut. Begitujuga Indonesia (meskipun bukan negaraclaimant, tetapi karena sebagian wilayahnyaberdekatan dengan wilayah sengketa) jugaperlu mengambil peran itu. Indonesia perlumemprakarsai langkah-langkah antisipatif dalam forum ASEAN. Peran ASEAN dan jugaIndonesia tersebut ditujukan untuk turutmenjaga perdamaian dan stabilitas kawasanagar sengketa LCS tidak berkembang

Rujukan1. The Republic of the Philippines v. The

Peoples Republic of Cina, PermanenCourt of Arbitration News, http://www.pca-cpa.org/shownews.asp?nws_id=423&pag_id=1261&ac=view, diaksestanggal 5 Juni 2014.

2. RRT Tolak Perintah MahkamahArbitrase,Kompas, 5 Juni 2014, hal. 9.

3. Vietnam-Filipina Galang Persatuan,Kompas, 9 Juni 2014, hal. 10.

4. Tiongkok Adukan Vietnam ke PBB,Kompas, 11 Juni 2014, hal. 8.

5. Cina says wants to counter Vietnamsslander on SCS, The Jakarta Post, 11Juni 2014, hal. 10.

Security and Southeast Asia: The Impact

on Maritime Boundary and Territory,Asia Quaterly, Vol. IX, No. 4, Fall 2005.

7. South Cina Sea is a critical worldtrade route and a potential source ofhydrocarbons, EIA Overview, 7 Februari2013, http://www.eia.gov/countries/ tanggal 2 Juni 2014.

8. Dr. Jean-Paul Rodrigue and Dr. TheoNotteboom, Global Maritime Routesand Chokepoints, dalam The Geography

of Transport System, http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/ch1a2en.html, diakses tanggal 2Juni 2014.


11/24

- 9 -

Vol. VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL




JAMINAN KEHALALAN

PRODUK PANGANA.Muchaddam Fahham*)

Abstrak

Kasus bakso oplosan dan biskuit mengandung babi merupakan indikasi lemahnyapengawasan pemerintah terhadap peredaran pangan. Pemerintah terlihat tidakmampu menjalankan amanat undang-undang pangan yang mewajibkan pemerintahdan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Kasusitu juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mencegah kemungkinan

pangan yang beredar di masyarakat tercampur benda lain yang bertentangandengan agama dan keyakinannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Pelanggaranterhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh produsen dan pelakuusaha perlu ditindaklanjuti secara hukum agar pelanggaran sejenis tidak terulangkembali. Lemahnya penegakan hukum selama ini menjadikan pelanggaran ini terusterjadi.

PendahuluanMencuatnya temuan pangan yang

berbahan baku babi dalam beberapa minggubelakangan menimbulkan keresahandi masyarakat. Pada April 2014 baksooplosan daging celeng ditemukan diKecamatan Tambora Jakarta Barat. Kasusini terkuak setelah adanya pengaduan darisalah satu pedagang bakso ke Suku Dinas

Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat.Pedagang bakso itu merasa aneh denganharga bakso dan daging yang ditawarkan.Harga daging di pasaran sebesar Rp110ribu per kilogram, sementara harga yangditawarkan oleh pedagang bakso itu hanyaRp50 ribu per kilogram. Laporan tersebut

kemudian ditindaklanjuti oleh KasudinPerternakan dan Perikanan Jakarta denganmelakukan pemeriksaan laboratorium yangmenunjukkan hasil bahwa bakso yang ditelitipositif mengandung babi celeng.

Pada bulan berikutnya kasus biskuitmengandung babi mencuat ke publik lewatsebuah akun Facebook. Fuziansyah Bachtar,

seorang mahasiswa Universitas Tokyo,Jepang menulis statusFacebook pada 18 Mei2014 dengan bunyi Hati-hati ya kalo belanjadi Indonesia....Produk haram impor ini dijualbebas di Indomaret. Coba lihat ini tertulis:huruf Kanji (mengandung babi)". Produkbiskuit yang dimaksud bernama Bourbon

*) Peneliti Muda Agama dan Masyarakat pada bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: [email protected].


12/24

- 10 -

Cookie dan dijual di Indomaret sehargaRp14.500. Setidak-tidaknya ada 30 TokoIndomaret yang menjual produk tersebut.Biskuit Bourbon Cookie disuplai oleh CVRoma yang berlokasi di Medan, SumateraUtara.

Pertanyaannya kemudian adalah

mengapa kasus keamanan pangan seringsekali mengemuka. Bukankah kita telahmemiliki Undang-Undang Pangan yangmenjamin keamanan pangan, baik dari aspekkesehatan maupun dari aspek agama dankeyakinan? Di samping Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan),kita juga memiliki beragam institusi publikmaupun masyarakat yang memiliki perhatianterhadap pangan, antara lain DirektoratJenderal Pengawasan Obat dan Makanan

(Dirjen POM) Kementerian Kesehatan,Badan Pengawasan Obat dan Makanan(Badan POM), Lembaga Pengkajian PanganObat-Obatan dan Kosmetika Majelis UlamaIndonesia (LPPOM MUI), serta YayasanLembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Munculnya dua kasus di atasmenunjukkan tiga hal, yaitu: pertama,pengawasan terhadap peredaran panganyang layak konsumsi baik dari sisi kesehatandan sisi agama atau keyakinan yang lemah;

kedua, terjadi pelanggaran terhadapperaturan perundang-undangan; dan ketiga,lemahnya pelindungan negara terhadapmasyarakat untuk mendapatkan pangan yangsehat dan tidak bertentangan dengan agamadan keyakinan serta budaya masyarakatnya.

Lemahnya PengawasanDua kasus terkait pangan yang

telah sedikit diurai di atas menunjukkanlemahnya pengawasan pemerintahterhadap peredaran pangan. Kasus biskuit

yang mengandung babi seharusnya dapatsedini mungkin dicegah untuk beredar dandikonsumsi masyarakat jika saja pemerintahmenjalankan fungsinya secara maksimaluntuk mengawasi peredaran pangan.Dengan kata lain, kasus biskuit itu adalahbukti bahwa institusi-institusi tersebutdiatas tidak melakukan tugas dan fungsinyasecara memadai sehingga biskuit tersebutdiperjualbelikan di Toko Indomaret. PadahalUU Pangan secara jelas mengamanatkan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerahmenjamin terwujudnya penyelenggaraanpangan di setiap mata rantai pangan secara

terpadu. Keamanan pangan diselenggarakanuntuk menjaga pangan tetap aman, higienis,bermutu, bergizi, dan tidak bertentangandengan agama, keyakinan, dan budayamasyarakat.Penyelenggaraan keamanan pangan menurut

Pasal 69 UU Pangan, dilakukan melalui:

a. sanitasi pangan;b. pengaturan terhadap bahan tambahan

pangan;c. pengaturan terhadap produk pangan

rekayasa genetikd. pengaturan terhadap iradiasi pangan;e. penetapan standar kemasan pangan;f. pemberian jaminan keamanan pangan

dan mutu pangan; dang. jaminan produk halal bagi yang

dipersyaratkan.

Sayangnya, pemerintah baru bergerakketika kasus itu muncul, dan kemunculankasus itu karena laporan dan partisipasiaktif masyarakat. Menurut Ali Khomsan,banyak persoalan pangan yang harusmenjadi perhatian serius pemerintahseperti penggunaan bahan tambahan yangtidak tepat, pelabelan dan periklananyang membodohi konsumen, pangankadaluwarsa, dan proses produksi yang tidakmemenuhi syarat keamanan. Kesemuanya

Pengoplosan daging sapi dengan dagingceleng lebih bernuansa keyakinan dan halitu pun masuk kategori persoalan keamananpangan. Dalam situasi apa pun pedagangdituntut menyediakan pangan yang benar-benar aman lahir ataupun batin.

Kegiatan pengamanan makananharus dilakukan pada seluruh mata rantaisuplai makanan, yakni mulai tahapanproduksi, pengolahan distribusi, sampai

pada konsumen di tingkat rumah tangga.Salah satu hambatan dalam pengamananmakanan ialah keterbatasan sumber dayamanusia (SDM). Diperlukan tenaga-tenagapengawas makanan di tingkat lapanganyang setiap harinya bisa mendeteksi cepatketidakamanan pangan. Pengawasan yangdilakukan oleh pemerintah pada umumnyatidak berkelanjutan dan baru dilakukan padamomen-momen tertentu, seperti yang saatmendekati bulan suci Ramadan. Padahal

peredaran pangan terjadi setiap hari danhampir luput dari pengawasan.Masyarakat konsumen berharap


13/24

- 11 -

banyak bahwa keamanan dan kesehatanmereka terlindungi oleh pemerintah, yaknidengan adanya pengawasan ketat terhadapmakanan yang beredar. Lahirnya UU Pangandiharapkan mampu menjembatani antarasuplai produsen dan permintaan konsumen.Oleh sebab itu, Pemerintah tidak boleh

menjadikan keterbatasan SDM sebagai dalihuntuk tidak aktif melakukan pengawasandalam masalah ini.

Pelanggaran Undang-UndangUU Pangan sejatinya telah sangat

tegas mengatur keamanan pangan yangdimaksudkan untuk menjaga pangantetap aman, higienis, bermutu, bergizi,dan tidak bertentangan agama, keyakinan,dan budaya masyarakat. Disamping

itu juga untuk mencegah kemungkinancemaran biologis, kimia, dan benda lainyang dapat mengganggu, merugikan, danmembahayakan kesehatan manusia. Disamping undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen juga secarajelas mengatur hak dan kewajiban konsumendan larangan-larangan yang tidak bolehdilakukan oleh pelaku usaha. Salah satucontoh larangan yang tidak boleh dilakukanoleh pelaku usaha adalah memproduksidan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang tidak mencantumkaninformasi dan/atau petunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia. Olehkarena itu, produsen biskuit mengandungbabi dapat dikatakan telah melakukanpelanggaran Undang-Undang Pangan danUndang-Undang Perlindungan Konsumendalam dua hal. Pertama, produsen tidakmengabaikan keamanan pangan dari sisiagama dan keyakinan konsumen. Kedua,produsen juga mengabaikan perbuatan yang

dilarang bagi pelaku usaha sebagaimanadiatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, UUNo. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UU Perlindungan Konsumen).Pasal ini menegaskan bahwa pelakuusaha dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasayang "tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalambahasa Indonesia sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku".

Ironisnya, Direktur JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumenmenyatakan tidak dapat menindak PTIndomarco Prismatama sebagai toko yang

menjual biskuit tersebut karena tidak adaundang-undang yang melarang peredaranproduk kemasan asing meskipun tidakberlabel halal.

Pernyataan Direktur JenderalStandardidasi dan Perlindungan Konsumenitu tampaknya mengabaikan dan tidak

menempatkan UU Perlindungan Konsumensebagai dasar untuk menindak PTIndomarco, seharusnya PT Indomarco dapatdituntut atas pelanggaran Pasal 9 ayat (1)huruf j UU Perlindungan Konsumen di atas.

Peredaran pangan yang tidak amandikonsumsi, baik dari sisi kesehatan maupundari sisi agama dan keyakinan, sejatinyasudah berulang kali terjadi. Pengulangankasus itu memberi gambaran akan lemahnyapenegakan hukum. Sanksi yang diberikan

kepada para pelaku pelanggaran tampaknyabelum mampu memberikan efek jera bagipelakunya. Hal ini disebabkan karena sanksiyang diatur dalam UU Pangan Pasal 89bagi setiap orang yang memperdagangkanpangan yang tidak sesuai dengan keamananpangan dan mutu pangan yang tercantumdalam label kemasan pangan terlalu ringan.Pelanggar hanya dikenai sanksi administratifberupa: denda, penghentian sementara bagikegiatan produksi, dan/atau peredaran,penarikan pangan dari peredaran olehprodusen, ganti rugi, dan/atau pencabutanizin.

Pelindungan NegaraNegara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya dan kepercayaanya itu. Salah satubentuk perbuatan yang diperintahkan olehagama Islam bagi masyarakat muslim adalahmengkonsumsi pangan yang halal. Oleh

karena itu, negara wajib menjamin setiappenduduk untuk menjalankan agama yangdipeluk dengan menjamin kehalalan panganbagi masyarakat muslim.

Upaya menjamin kehalalan produkpangan bagi masyarakat muslim diIndonesia sejatinya telah dimulai dengandigulirkannya RUU Jaminan Produk Halalyang saat ini masih belum selesai dibahasdi DPR RI. Ada satu perdebatan dalampembahasan RUU itu yang tidak kunjung

tuntas, yakni siapa lembaga yang berhak produk pangan. DPR RI mengusulkanlembaga yang berwenang untuk memberikan


14/24

- 12 -

Indonesia (MUI), sementara pemerintahmengusulkan lembaga yang berwenangadalah suatu badan tertentu. Masalah lainyang tidak kunjung terselesaikan terkait halal itu merupakan mandatory (kewajiban)

bagi pelaku usaha atau sebaliknya bersifatvoluntary (sukarela). DPR RI mengusulkan mandatory, sementarapemerintah mengusulkan sukarela.

Terlepas dari perdebatan di atas,hadirnya sebuah undang-undang (UU) yangmenjamin kehalalan suatu produk panganadalah sebuah keniscayaan. UU itu ditungguoleh masyarakat muslim Indonesia agarada penindakan bagi pelaku usaha yangmengabaikan jaminan keamanan pangan

dari sisi agama dan keyakinan masyarakattidak bisa dilakukan.

PenutupMunculnya kasus pangan yang tidak

aman tersebut menunjukkan bahwa negarabelum mampu menjamin keamanan pangan.Lemahnya jaminan itu tidak saja dari sisiagama dan keyakinan, tetapi juga darisisi kesehatan dan mutu gizi. Untuk itu,pemerintah perlu kembali meninjau kembali

kinerjanya dalam pengawasan produksidan peredaran pangan. Selain perlunyapeningkatan kualitas dan kuantitas SDM,pemerintah juga harus tegas dalam halpenegakan hukum terhadap siapa pun yangmelakukan pelanggaran UU agar kasus-kasus produksi dan peredaran pangan yangmembayakan kesehatan masyarakat danbertentangan dengan agama, keyakinan,serta budaya masyarakat tidak selaluterulang. Selanjutnya DPR RI perlu segeramenyelesaikan pembahasan RUU JaminanProduk Halal dan mengesahkan RUU itumenjadi UU agar konsumen tidak lagikesulitan mendapatkan produk panganyang halal. Di sisi lain, DPR RI juga perlumendorong proses revisi Undang Undangtentang Perlindungan Konsumen.

Rujukan1. Jannah, Kurniasih Miftakhul. Biskuit

Mengandung Babi di Indomaret SudahDitarik?, http://economy.okezone.com/read/2014/05/23/320/989092/biskuit-mengandung-babi-di-indomaret-sudah-ditarik, diakses tanggal 23 Mei 2014.

2. Khomsan, Ali. Jaminan KeamananPangan Lemah,Media Indonesia, Rabu,4 Juni 2014.

3. Nasrul, Erdy. Obat Batuk MemabukkanDitarik dari Pasar, Republika, 2 Juni2014.

4. Ramadan, Aldian Wahyu dan IchsanEmrald Alamsyah. Penjual Biskuit BabiMelanggar, Republika, Jumat, 30 Mei2014.

5. Umai, Jelang Ramadhan Petugas

Banyak Temukan Produk Tak LayakKonsumsi, http://www.publicapos.com/news/977-je lang-ramadhan-petugas-banyak-temukan-produk-tak-layak-konsumsi, diakses tanggal 5 Juni2014.

6. Wadji, Farid. Jaminan Produk Halal,Republika, 2 Juni 2014.

7. Yolanda, Friska. Biskuit Bai Beredar,Republika, Rabu, 28 Mei 2014

8. www.faceboook.com/fuziansyah.bachtar.

9. Undang Undang No.18 Tahun 2012tentang Pangan.

10. Undang Undang No. 9 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen.


15/24

- 13 -

Vol. VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK




UPAYA MENEKAN KENAIKAN HARGA BARANGKEBUTUHAN POKOK MENJELANG RAMADHAN

Lisnawati*)

AbstrakKenaikan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah telah menjadi tradisi setiapkita memasuki bulan suci Ramadhan. Pemerintah harus melakukan beberapa hal agar

pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga, menjaga efek kenaikan tarif dasarlistrik, dan melakukan salah satu instrumen kebijakan moneter. Pengendalian oleh

pemerintah, produsen, pedagang, dan konsumen juga sangat diperlukan agar kenaikanharga barang kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi.

PendahuluanAkhir bulan ini kita akan memasuki

bulan suci Ramadhan dan telah menjaditradisi bahwa di hampir seluruh daerahmengalami realitas kenaikan harga barangkebutuhan pokok. Kenaikan harga ini jugaberdampak pada orang-orang yang tidakbersentuhan dengan Ramadhan. Kenaikanharga barang kebutuhan pokok menjelangRamadhan ataupun hari-hari tertentulainnya sebenarnya dapat dijelaskanmelalui teori ekonomi sederhana. Dalamhukum mekanisme pasar dikatakan apabila

persediaan barang sedikit dan permintaanakan barang tersebut banyak maka akanmenyebabkan kenaikan harga. Naiknyaharga barang ini dipahami agar barang tidakhilang dari pasar.

Berdasarkan sifat elastisitaspermintaannya, barang yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya

disebut barang inelastis atau barang yangmengalami perubahan harga lebih besardaripada perubahan permintaan. Olehkarena itu, walaupun harga barang tersebutmelambung tinggi, orang akan tetapmembelinya demi kelangsungan hidup.Hal ini sesuai dengan pandangan ekonomJerman, Herman Heinrich Gossen, bahwakonsumen akan berusaha memenuhi ataumemuaskan semua kebutuhannya sebaikmungkin.

Menjelang Ramadhan, perilakukonsumen mendadak berubah drastis daribiasanya. Konsumen yang tadinya berbelanjasecukupnya untuk kebutuhan makan sehari-hari, ketika Ramadhan berbelanja dengananggaran yang lebih besar dan berusahamenyiapkan porsi lebih dari biasanya.

*) Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), SekretariatJenderal DPR RI, E-mail: [email protected].


16/24

- 14 -

Perubahan ini juga dirasakan oleh produsendan pedagang, terutama pedagang di pasartradisional/pasar induk yang perubahannyajelas terasa. Keuntungan yang berlipatdapat dikeruk dibandingkan bulan-bulanlainnya. Contohnya, pedagang daging akanmeningkatkan harga daging menjelang

Ramadhan karena berapapun harga yangditawarkan, konsumen pasti membelinya.Apakah fenomena kenaikan harga barangkebutuhan pokok ini harus selalu berulangsetiap tahun? Bagaimana perananpemerintah dalam mengatasi hal tersebut?

Inflasi dan Kenaikan Harga BarangKebutuhan Pokok

pemerintah tidak dapat mengendalikanharga barang kebutuhan pokok. MenurutBPS naiknya harga pangan merupakan salah terjadi karena adanya kenaikan harga padabeberapa komoditas, antara lain dagingayam, telur, tomat, bawang merah, dsb.Berdasarkan data Bank Indonesia, hargadaging ayam dan telur menjadi pemicu pada minggu keempat bulan Mei 2014diperkirakan di bawah 0,2 persen. Namundemikian, hasil survei hingga minggu ketiga

pada bulan Mei 2013 mencapai 1,56 persen.

Untuk tahun ini, harga barangkebutuhan pokok mengalami potensikenaikan yang lebih tinggi mengingat selainRamadhan banyak peristiwa penting yangakan terjadi pada bulan Juni-Juli tahunini seperti pemilihan presiden, momentummemasuki tahun ajaran baru, dan hari raya

dasar listrik dan BBM. Namun demikian, pada bulan-bulan selanjutnya.

dapat memberikan manfaat bagi peningkatan tinggi dapat menyebabkan pendapatan riilmasyarakat akan turun sehingga standar juga akan menciptakan kesulitan dalammengambil keputusan untuk melakukan

konsumsi, investasi, dan produksi yang padaakhirnya akan menurunkan pertumbuhanekonomi.

Kebijakan Pemerintah DalamMengatasi Masalah KenaikanHarga Barang Kebutuhan Pokok

Peran Pemerintah sangat pentingdalam mengantisipasi dan mengontrol semakin tinggi. Beberapa langkah yang dapat

yang disebabkan oleh kenaikan harga barangkebutuhan pokok adalah:

1. Menjaga distribusi barang,pasokan barang, dan sistemkontrol terhadap harga

Menjelang bulan Ramadhan, barangkebutuhan pokok menjadi rawan tidakterdistribusi dengan normal dan masalahpenimbunan oleh agen/distribusi menjadipermasalahan sendiri. Dalam Pasal 93 danPasal 95 Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun2014 tentang Perdagangan ditegaskanbahwa pemerintah dan pemerintah daerahharus berperan dalam mengendalikanketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusibarang kebutuhan pokok dan/atau barangpenting. Selain itu secara tegas pula terdapatsanksi pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluhmiliar rupiah) bagi para pelaku usaha yang

menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktutertentu pada saat terjadi kelangkaan barang,gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintasperdagangan barang seperti tercantumdalam Pasal 107 UU tersebut.

Terkait masalah tersebut, pemerintahwajib menjaga pasokan sejumlah barangkebutuhan pokok yaitu melalui peran bulog,seperti yang tercantum dalam PeraturanPemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Perum

Bulog Pasal 6 yaitu dalam hal pengamananharga pangan pokok, pengelolaan cadanganpangan pemerintah dan distribusi panganpokok harus dijalankan dengan baik dalammengatasi kondisi kenaikan harga.

Data mengenai produksi dankebutuhan barang pokok juga harusdipaparkan secara transparan olehpemerintah agar tidak menimbulkan isukelangkaan maupun kelebihan pasokan.Berdasarkan UU ini, sanksi bagi para pelaku

usaha yang memanipulasi data mengenaipersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pun diancam pidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat)


17/24

- 15 -

tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah). Selain itu, kondisi infrastrukturyang baik seperti jalan, pelabuhan laut, danprasarana perkeretaapian harus diperhatikandalam mengatasi masalah distribusi. Biayalogistik yang rata-rata lebih tinggi 20-30

persen dari biaya produksi menyebabkanharga menjadi lebih tinggi dari yangseharusnya dan akhirnya produsen akanmemasukkan ongkos logistis pada harga jualbarang.

2. Menjaga efek kenaikan tarif dasarlistrik (TDL)

Kenaikan TDL yang diberlakukan mulaiawal Mei 2014 dan awal Juli nanti sedikitbanyak akan berefek pada industri. Hal

ini tidak terelakan ketika harga kebutuhanbarang dari sisi produksi akan meningkatsehingga diperlukan peran pemerintahdalam menjaganya agar dampak terhadapkenaikan kebutuhan pokok tidak terjadi.

3. Kebijakan moneterKebijakan bank sentral menjelang bulan

Juni-Juli tahun 2014 penting dilakukan.Penerapan fasilitas diskonto dimana jumlahuang yang beredar diatur melalui penetapantingkat bunga bank sentral pada bank umumperlu dilakukan. Bank umum kadang-kadangmengalami kekurangan uang sehingga harusmeminjam ke bank sentral. Untuk membuatjumlah uang bertambah, maka pemerintahmenurunkan tingkat bunga bank sentral,serta sebaliknya menaikkan tingkat bungademi membuat uang yang beredar berkurang.Hal ini akan menyebabkan masyarakat lebihberhemat daripada mengkonsumsikansejumlah uangnya untuk kebutuhan di luarkebutuhan pokok, karena di bulan-bulan

menjelang lebaran biasanya peredaran uangsangat tinggi yang disebabkan meningkatnyakebutuhan masyarakat di luar kebutuhanpokok.

Banyak hal yang dapat diantisipasipemerintah dalam mengatasi masalahkenaikan harga barang kebutuhan pokokseperti yang dilakukan setiap tahunnya.Menurut Wakil Menteri Pertanian, RusmanHeriawan, potensi kenaikan harga panganmenjelang dan selama bulan Ramadhan

tidak akan terlalu bergejolak. Stok pangankhususnya beras, sayuran, dan lain-lainmasih relatif aman dikarenakan masihbanyaknya potensi panen di beberapa daerah

sehingga impor bahan pangan tidak perludilakukan. Sementara itu, menurut Menteri pasar akan diselenggarakan di seluruh daerahuntuk mengantisipasi tingginya permintaan tahun untuk mencegah aksi spekulan oleh

pedagang dengan memanfaatkan momen melakukan operasi pasar, pemerintah harusmemperhatikan para pedagang tradisionalkarena kegiatan operasi pasar yang dilakukansetiap hari akan mempengaruhi pendapatanpedagang tradisional.

Pengendalian Harga BarangKebutuhan Pokok

Dalam mengendalikan harga barang

kebutuhan pokok, terdapat dua halyang dapat dilakukan, yaitu: pertama,mengendalikan persediaan barang dimanatanggung jawab berada di pemerintah, paraprodusen, dan para pedagang. Pemerintahbertanggung jawab untuk mengaturketersediaan barang di pasar melaluiwewenang yang dimilikinya. Pemerintahdapat mendesak para produsen untukmemproduksi barang dalam jumlah yangbanyak menjelang Ramadhan dan paraprodusen harus menyediakan hal itu. Jikaprodusen memproduksi barang dalamjumlah yang banyak di saat mendekatiRamadhan, tentu para pedagang tidak adaniat untuk melakukan penimbunan.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan Pasal 25 dikatakanbahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerahmengendalikan ketersediaan barangkebutuhan pokok dan/atau barang penting diseluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam jumlah yang memadai, mutu

yang baik dan harga yang terjangkau. Barangkebutuhan pokok yang dimaksud dalamUU ini adalah barang yang menyangkuthajat hidup orang banyak dengan skalapemenuhan kebutuhan yang tinggi sertamenjadi faktor pendukung kesejahteraanmasyarakat, seperti beras, gula, minyakgoreng, mentega, daging sapi, daging ayam,telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garamberyodium. Dalam perjalanan pembuatanperaturan presiden yang sampai saatnya

belum selesai, menurut Dirjen PerdaganganDalam Negeri Kementerian Perdaganganterdapat tambahan yang termasuk barangpokok selain yang disebutkan dalam UU No.


18/24

- 16 -

7 tahun 2014, diantaranya: tepung terigu,bawang merah, bawang putih, cabe, ikan(ikan bandeng segar, ikan kembung segar,ikan tongkol), obat generik, vaksin, dan LPG3 kg. Hal ini merupakan bentuk koordinasiyang dilakukan Kementerian Perdagangandengan kementerian lain.

Peraturan yang memiliki urgensi tinggiterhadap barang kebutuhan pokok harusdiprioritaskan untuk segera selesai karenasaat-saat seperti ini kondisi pasar tidakstabil dan pemerintah harus menentukanlangkah untuk mengendalikan keadaan.Langkah yang diambil pemerintah tidakselalu dalam bentuk subsidi harga, namunbisa juga berupa intervensi dalam bentuklainnya seperti pengangkutan dari hulu kehilir, pembenahan sarana pergudangan,pengawasan secara kontinyu maupunmelakukan operasi pasar murah.

Kedua, pengendalian oleh konsumenatau pengguna/pemakai barang yangturut bertanggung jawab atas kenaikanharga barang. Seharusnya konsumen jugaberperan penting dalam menstabilkan hargabarang dengan melakukan pengendalianterhadap keinginan-keinginan yang melebihidari sebelumnya. Ramadhan atau bukankebutuhan orang akan barang tetaplahsama, malah seharusnya di saat Ramadhan

kebutuhan akan barang turun, karena orangmakan hanya 2 kali sehari (pagi dan malam).Solusi lain bagi para konsumen adalahdengan menggunakan barang substitusi.Konsumen dapat membeli barang substitusidan menurunkan pembelian terhadap barangyang mengalami kenaikan harga. Denganadanya pengendalian dua unsur ini, tentulahkejadian naiknya harga barang menjelangdan sepanjang Ramadhan akan semakindapat ditekan. Semua ini bisa terjadi jika

ada kemauan politik dari unsur-unsur yangberkaitan dengan kenaikan harga tadi.

Penutup Kenaikan harga barang kebutuhan

pokok dapat mempengaruhi kesejahteraankonsumen dan produsen, termasukpemerintah. Kenaikan harga tersebutberdampak kepada masyarakat, baik itukalangan menengah ke bawah maupunmenengah ke atas. Jika kebutuhan pokok

tidak dapat terpenuhi dengan baik, makakelangsungan hidup masyarakat dapatterhambat. DPR sebagai wakil rakyatharus mengawasi perkembangan harga

barang kebutuhan pokok yang terjadi dilapangan dan memastikan bahwa peraturan-peraturan pelaksanaan yang dapatmembantu mengendalikan harga harussegera diterbitkan. Koordinasi antar-instansipemerintah yang menangani permasalahankenaikan harga barang kebutuhan pokok

hendaknya dapat berjalan secara baik danterarah. Informasi mengenai permintaandan penawaran barang kebutuhan pokokharus transparan diberikan produsen danpemerintah agar tidak terjadi kelangkaanbarang.

Rujukan1. Stabilkan Harga, Pasokan Dijaga,

Suara Karya, 9 Juni 2014.

Harian Pelita, 9 Juni 2014.3. Kenaikan Harga Pangan Cegah

Spekulan, Pemerintah Siapkan OperasiPasar,Koran Tempo, 7 Juni 2014.

4. Perpres Pengendalian Bahan PokokSegera Selesai, http://nasional.kontan.co.id/news/perpres-pengendalian-bahan-pokok-segera-selesai, diaksestanggal 5 Juni 2014.

5. 18 Barang Ini Masuk Kebutuhan Pokokdi UU Perdagangan, http://www.gatra.com/ekonomi-1/50062-18-barang-

ini-masuk-kebutuhan-pokok-di-uu-perdagangan.html, diakses tanggal 5Juni 2014.

Pokok, http://www.mediaindonesia.c o m / h o t t o p i c / r e a d / 8 4 6 / I n f l a s i -Terkerek-Kenaikan-Harga-Bahan-Pokok/2014/06/02, diakses tanggal 6Juni 2014.

Ramadhan, http://ekonomi.

kompasiana.com/bisnis/2014/05/31/661596.html, diakses pada 5 Juni 2014.

8. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014tentang Perdagangan.


19/24

- 17 -

Vol. VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI




KAMPANYE HITAM

PEMILU PRESIDEN 2014Ahmad Budiman*)

Abstrak

Praktek kampaye hitam banyak mengangkat isu-isu yang tidak berdasarkan fakta, dapat memicu ketegangan pada saat penyelenggaraan pemilu. Kampanye hitamakan merugikan masyarakat pemilih untuk mengetahui dengan benar mengenai visi,misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden. Kampanye hitam dapatmenurunkan kualitas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Latar BelakangMenjelang dilaksanakannya Pemilihan

Umum (Pemilu) Presiden dan WakilPresiden tanggal 9 Juli mendatang, serangankampanye hitam yang ditujukan kepadakubu pasangan calon presiden (capres)dan calon wakil presiden (cawapres) kiangencar. Banyak kalangan yang merisaukanmaraknya kampanye hitam menjelangdiselenggarakannya pemilu presiden(pilpres). Kerisauan itu disebabkan isu-isuyang disebar tidak sesuai fakta dan ada yangmenyinggung hal-hal yang berbau suku,

agama, ras, dan antargolongan (SARA).Ketua Umum Muhammadiyah,

Din Syamsuddin, menyatakan kampanyehitam dapat menghalangi hak masyarakatuntuk mengetahui visi dan misi calonpemimpinnya. Kampanye hitam banyakditemukan di sosial media dan tidak jarang

menyinggung hal-hal yang berbau suku,

agama, ras, dan antargolongan. Kondisitersebut membuat tim kampanye pasangancapres dan cawapres menjadi sibuk melawankampanye hitam dan tidak punya waktulagi untuk memaparkan visi dan misinya.Fenomena ini sangat merugikan masyarakatsebagai pemilih, karena pemilih memiliki hakuntuk mengetahui program-program yanghendak dibawa oleh calon pemimpinnya.

Pengamat komunikasi politik, TriyonoLukmantoro, menilai kampanye hitam

menunjukkan cara berpolitik yang tidakberkualitas dan tidak cerdas. Kampanyehitam yang menyerang SARA sangat tidakmendidik dan tidak tepat diterapkan diIndonesia sebagai negara pluralis yangbanyak suku dan agama. Tentu berbahayakalau SARA menjadi materi untuk kampanyehitam.

*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) SetjenDPR RI, E-mail: [email protected]


20/24

- 18 -

Pengamat politik dari UniversitasGajah Mada, Arie Sujito, menyatakan timsukses kandidat capres diharapkan dapatmembuka kelemahan pesaingnya denganberdasarkan bukti-bukti dan tidak terjebakdalam kampanye hitam. Hal ini supayamembantu para pemilih menilai track recordmereka. Kampanye hitam tidak membantu

kualitas pemilu. Semua pihak harusmemberitahu calon pemilih bahwa pemiluyang fair adalah pemilu yang ditandai sikapkritis bukan kampanye hitam.

Bila dibandingkan dengan pelaksanaankampanye Pilpres 2009, kampanye hitampada pilpres kali ini merebak jauh lebihgencar. Hal ini bisa dilihat dari materi yangterkandung dalam kampanye hitam yangsudah tergolong pada masalah SARA. Selainitu juga semakin gencar karena banyak

dilakukan melalui media sosial.Beberapa isu yang banyak digunakan

sebagai materi kampanye hitam yang banyakdilayangkan melalui media sosial baikmelalui Facebook maupun Twitter, sertamelalui pesan singkat berantai, yaitu:

Tabel 1.

Kampanye Hitam Serang Capres

No Jokowi-JK Prabowo-Hatta

1 Jokowi ditudukantek zionis.

Prabowo dituduhpernah menjadi

warga NegaraYordania karenapernah tinggal dinegara itu selamadua tahun.

2 Jokowi-JK akanmengangkatmenteri agama darikelompok IslamSyiah.

Prabowo dituduhtidak membayargaji karyawan KianiKertas selama

beberapa bulan

3 Jokow dituduhsebagai orangnonmuslim dan

beretnik Tionghoa.

Muncul video kasuspemukulan olehcapres Prabowo diKPU

4 Muncul iklandukacita yangmenyatakan Jokowimeninggal dengannama Ir. HerbertusJoko Widodo.

Ada twittermengatasnamakan

Abraham Samad yangmenyatakan Jokowiharus dilindungi daripembunuhan.

5 Jokowi-JKdisebutkan akanmencabut kebijakan tunjangan guru.

Sumber: Media Indonesia, Senin 26 Mei 2014

Isu lainnya sebagai kampanye hitamyang menerpa capres menjelang pelaksanaanpilpres yaitu:

Tabel 2.

Empat Isu Negatif yang Menerpa Capres

No Joko Widodo Prabowo Subianto

1 Jika menjadi presiden

akan dikendalikanoleh MegawatiSoekarnoputri dannegara asing.

Terlibat dalam kasus

penculikan aktivis hakasasi manusia (HAM)pada tahun 1998.

2 Suka berbohong,karena tidak menepati

janji menyelesaikanjabatan sebagaigubernur DKI Jakartaselama 5 tahun.

Hubungan keluargayang tidak harmonis.

3 Terlibat dalam kasus

korupsi pengadaanbus Transjakartaberkarat dariTiongkok.

Temperamental (tidak

bisa mengendalikanemosi) dan sukamenggunakankekerasan.

4 Jika menang akanlebih membelakelompokminoritas dan tidakmemperhatikankepentingan umatMuslim.

Tidak sukses dalambisnis, karenaperusahaannya

banyak yang rugi.

Sumber: Lingkaran Survei Indonesia, sebagaimanadikutip dari Suara Pembaruan, Rabu 28 Mei2014.

Pengamat media sosial, Wicaksono,menilai kampanye hitam melalui mediasosial untuk menyudutkan kubu Jokowiatau kubu Prabowo, diperkirakan akanterus mengalami kenaikan hingga pemilupresiden Juli nanti. Menu utama kampanyehitam yang banyak dijumpai di mediasosial Twitter dan Facebook, dibanjiri

mulai isu rasial, agama, politik, hinggapersoalan masa lalu pribadi Jokowi danPrabowo. Namun Wicaksono mengingatkansebagian masyarakat telah sadar dan tahubetul bahwa kampanye negatif belum bisadipertanggungjawabkan, sehingga merekatidak serta merta menelannya.

Wakil Ketua tim media pemenangankubu Jokowi-Jusuf Kalla, Aria Bimamengatakan, pihaknya selalu berusaha

hitam yang menimpa capres dancawapresnya. Namun demikian, Aria Bimamembantah melakukan kampanye serupaterhadap kubu lawannya. Apabila pihaknya


21/24

- 19 -

akhirnya menanggapi kampanye hitam yangdisebutnya berasal dari pihak pesaing, itumerupakan akibat dari serangan politik yangmenimpa mereka.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengingatkan seluruhtim kampanyenya untuk tidak melakukankampanye hitam. Kampanye hitam yangdilakukan akan merugikan publik dan bangsake depan. Kampanye harus dilakukan denganjujur, berakhlak, dan beretika. Telebih lagi,saat ini masyarakat Indonesia sudah rukundan damai. Seluruh tim pemenangan tidakboleh memaksa rakyat, tetapi meyakinkanrakyat untuk berjuang menghidarkan bangsadari segala bencana.

Secara khusus Presiden RI, SusiloBambang Yudhoyono, dalam twitternyamenanggapi tentang maraknya kampanye

hitam menjelang pilpres, menyatakan timsukses sebaiknya fokus membantu capresnyaberkomunikasi secara efektif dengan rakyat,bukan sibuk menyerang kompetitor dengankampanye hitam. Sedangkan KomisionerKomisi Pemilihan Umum (KPU), AriefBudiman, menekankan hal yang perlumenjadi perhatian selama 32 hari masakampanye, yaitu jangan saling menghina dan black campaign(kampanye hitam).

Istilah Kampanye HitamIstilah kampanye hitam adalah

terjemahan dari bahasa Inggris blackcampaign yang bermakna berkampanyedengan cara buruk atau jahat. Secara umumbentuk kampanye hitam adalah menyebarkankeburukan atau kejelekan seorang politikusdengan tujuan menjatuhkan nama baikseorang politikus sehingga dia menjaditidak disenangi teman-teman separtainya,

khalayak pendukungnya dan masyarakatumum.

Cara-cara yang dipakai dalamberkampanye hitam adalah :1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan

tentang seseorang politikus, dengancara memunculkan cerita buruk dimasa lalunya, menyebarkan cerita yangberhubungan dengan kasus hukum yangsedang berlangsung, atau menyebarkan

2. Untuk menguatkan cerita tersebutbiasanya si penyebar cerita akanmenyertakan berupa bukti foto. Foto-fototersebut bisa saja benar-benar terjadi,

bisa juga benar-benar terjadi tapi tidakterkait langsung dengan permasalahan,namun si penyebar foto berharap asumsimasyarakat terbentuk atau bisa jugafoto tersebut hasil rekayasa/manipulasidengan bantuan teknologi komputer.

3. Yang lebih hebat lagi adalah apabiladimunculkan saksi hidup yang berceritaperihal keburukan, atau pekerjaan jahatsi politikus, baik di masa lalu maupunyang masih belum lama terjadi.

Kampanye hitam tidak sama dengankampanye negatif. Pengamat politikdari Universitas Indonesia, Agus Suprio,membedakan kampanye hitam biasanyahanya tuduhan tidak berdasarkan fakta dan negatif adalah pengungkapan fakta

kekurangan mengenai suatu calon ataupartai yang disampaikan secara jujur danrelevan. Kampanye hitam biasanya tidak relevan diungkapkan terkait parpol maupuntokoh.

Kampanye EfektifPenggunaan kampanye hitam jelas

bukan merupakan implementasi penggunaankomunikasi yang efektif sebagai dasar bagi

pelaksanaan kampanye yang efektif. Pertamayang harus dipahami yaitu kampanye yangefektif adalah kampanye yang senantiasaberpegang pada aturan normatif yangmengatur pelaksanaan kampanye. Padatataran normatif, pengaturan mengenaikampanye pilpres diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentangPemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden. Kampanye Pemilu Presiden danWakil Presiden pada Pasal 1 angka 22

diartikan kegiatan untuk meyakinkan parapemilih dengan menawarkan visi, misi, danprogram pasangan calon.

Baik substansi maupun kegiatankampanye dilarang untuk menghinaseseorang, agama, suku, ras, golongan,calon dan/atau pasangan calon yang lain.Pelanggaran atas larangan pelaksanaankampanye yang merupakan tindak pidanaPemilu Presiden dan Wakil Presiden,penyelesaiannya dilaksanakan melalui

pengadilan dalam lingkungan peradilanumum.Hal kedua yang perlu diperhatikan

dalam praktek kampanye efektif adalah


22/24

- 20 -

menggunakan kampanye yang bersifatpersuasif. Kampanye persuasif dalampolitik kontemporer menurut Dan Nimmo,mengandalkan tiga teknik yang membentukjenis-jenis komunikasi yang relevan denganopini publik. Pertama, persuader harusmenyesuaikan imbauannya dengan titikpandang pendengar. Kedua, persuadermenggunakan teknologi yang tepat untukmenyebarkan pesan kepada anggotakelompok (untuk propaganda), individu(untuk periklanan) atau kolaborator yangpotensial (untuk retorika).Ketiga,persuadermemilih sarana dan gaya linguistik yangtepat untuk menuangkan propaganda,periklanan atau retorikanya.

Beberapa strategi kampanye menurutPerloff (1993) dalam buku Antar VenusManajemen Kampanye yang menggunakan

kampanye persuasif yakni :1. Pelaku kampanye atau komunikator:

diperlukan komunikator yang terpercayauntuk dapat menyampaikan pesan.

2. Pesan kampanye: selalu menggunakansimbol, baik verbal maupun non verbal,yang diharapkan dapat memancingrespons khalayak.

3. Media kampanye: teknologi komunikasibaru tidak hanya mengubah jumlahketersediaan informasi dimasyarakat

tetapi juga mempengaruhi isi pesan yangditransmisikannya.

4. Khalayak sasaran kampanye ataukomunikan: pengetahuan tentangkhalayak akan membimbing pelakukampanye dalam merancang pesanapa, untuk siapa, disampaikanmelalui media apa dan siapa yangcocok untuk menyampaikannya.

Kesimpulan dan Saran

Kampanye hitam adalah praktekkampanye dengan menyebarkan keburukanatau kejelekan kandidat dengan tujuanmenjatuhkan nama baiknya, sehinggamenjadi tidak disenangi masyarakat. Isu-isu yang digunakan tidak berdasarkan fakta Kampanye hitam tidak sama dengankampanye negatif. Kampanye negatif adalahpengungkapan fakta kekurangan lawannyaberdasarkan data yang disampaikan secara

jujur dan relevan. Praktek kampanye hitamjelas melanggar aturan dan dapat dikenakansanksi bagi siapa saja yang melakukannya.Selain itu praktek kampanye hitam jelas akan

mengurangi kualitas pelaksanaan pemilupresiden yang akan datang.

Pengawasan dari penyelenggara pemiluterhadap materi dan media kampanye perludiperketat untuk mengatasi merebaknyakampanye hitam pada kampanye pilpres.Sanksi yang tegas harus dikenakan bagi

siapa saja yang melakukan praktekkampanye hitam. Upaya sosialisasi yangintensif mengenai visi, misi, dan programcapres kepada seluruh masyarakat perluterus dilakukan dalam rangka menangkalpengaruh kampanye hitam di masyarakat.Menggunakan praktek kampanye persuasifjauh lebih efektif mempengaruhi pemilih,ketimbang menggunakan kampanye hitam.Penggunaan kampanye persuasif akanberdampak pada semakin meningkatnyakualitas pemilu di tanah air.

Rujukan:1. Antar Venus, 2010, Manajemen

Kampanye, Jakarta: Simbiosa RekatamaMedia.

2. Dan Nimmo, 2010, Komunikasi PolitikKhalayak dan Efek, Bandung: RemadjaRosdakarya.

3. "Tim sukses capres diminta jauhikampanye hitam", http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/

diakses tanggal 26-5-20144. "Kampanye Hitam Dan Pendidikan

Politik Bangsa", http://www.wikimu.com/news, diakses tanggal 28-5-2014

5. "Kampanye hitam pilpres pengaruhipemilih", http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia, diaksestanggal 28-5-2014.

6. "Gerindra Akan Laporkan Pelaku KePolisi",Koran Tempo, 26 Mei 2014.

7. "Ini Beda Kampanye Hitam dan

Kampanye Negatif", Tribun, 8 April2014.

8. "Kampanye Hitam Rusak TatananDemokrasi", Suara Pembaruan, 28 Mei2014.

9. "KPU: Lakukan Kampanye Positif",Republika, 4 Juni 2014.


23/24


24/24

Documents

Vol.VI No.11 I P3DI JUNI 2014