Vol. V Juni 2010 - Juli 2011 Edisi 67

1 Juni-Juli 2011News

EditorMILA SHWAIKO

VICTORIA NGANTUNGForum KTI

ZUSANNA GOSALITA MASITA IBNUEvents at BaKTI

SHERLY HEUMASSEWebsite of the MonthSTEVENT FEBRIANDYDatabase & NGO Profile

AFDHALIYANNA MA’RIFAHWebsite

AKRAM ZAKARIASmart Practices

CHRISTY DESTA PRATAMAInfo Book

SUMARNI ARIANTODesign Visual & Layout

ICHSAN DJUNAIDPertanyaan dan Tanggapan

RedaksiJI. DR.Sutomo No.26

Makassar 90113P : 62-411-3650320-22

F :62-411-3650323SMS BaKTINews 085255776165

E-mail: baktinews@bakti.orgAnda juga bisa menjadi penggemar

BaKTINews di Facebook :www.facebook.com/yayasanbakti

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

31

Volume V - edisi 67

DAFTAR ISI CONTENTS

3

5

7

8

11

12

14

15

17

18

21

23

25

27

28

28

29

30

20

Berkontribusi untuk BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Apa Itu Keterbukaan Informasi Publik? What is Public Information Disclosure?

Peduli Lingkungan Dari Mangrove hingga Radio Komunitas Caring for the Environment: From Mangroves to Community Radio

Membawa pesan pelestarian lingkungan ke komunitasBringing the message of environmental conservation to the community

Banjir Inspirasi di TEDx Makassar

Rumah Bundar, Pangan, dan Perempuan Tiga Batu Tungku

Potret Buram Pekerja Anak NTT

Wajah Pendidikan di Indonesia

Kepala Dinas Pendidikan Bersatu Memajukan Pendidikan di Sulawesi Barat

JiKTI Updates

PEACH Updates

Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Memaknai Paradigma Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang NangkaLocally Run Water Company in Landang Nangka

Merehabilitasi Hutan Mangrove dengan Buis Bambu

batukar.info Updates

Peluang

Website Bulan ini

Profil LSMYAYASAN SEHAT Transformasi Kesehatan dan Layanan

Kegiatan di BaKTI

Info Books

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.org atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.org or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia.BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia.

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia.

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

Sebagai rangkaian persiapan Diskusi Regional BaKTI dan Forum Kawasan Timur Indonesia yang bertema 'Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-pulau Kecil di KTI', yang akan diadakan di Lombok, 17-19 Oktober 2011, saat ini Yayasan BaKTI dan Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) tengah melakukan identifikasi praktik cerdas yang terkait dengan usaha-usaha adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Praktik cerdas adalah sebuah upaya atau kegiatan yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan tertentu, dalam hal ini dampak dari perubahan iklim yang dihadapi oleh sebuah komunitas di daerah tertentu dan atau upaya adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim.

Identifikasi Praktik Cerdas terkait Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Praktik cerdas ini bisa berupa, namun tidak terbatas pada:

1. Inisiatif kelompok masyarakat yang secara langsung merupakan usaha adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung di wilayah tempat komunitas tersebut berada. 2. Inisiatif yang didorong oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil yang kemudian dijalankan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat.

3. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim terhadap masyarakatnya. Inisiatif yang dimaksud dapat berupa program yang sedang berjalan dan dapat diukur hasilnya, atau seperangkat kebijakan yang sedang diterapkan dan berpotensi besar mengurangi dampak dari perubahan iklim terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat.

4. Inisiatif yang dilakukan oleh sektor swasta yang mendukung upaya keberlanjutan penghidupan masyarakat yang sedang mengalami dampak dari perubahan iklim. Misalnya, sertifikasi produk pertanian atau perikanan, pengolahan rumput laut, bahan dasar kosmetik dan obat-obatan, dan sebagainya.

Para praktisi Praktik Cerdas yang dianggap paling menonjol dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di berbagai daerah lain akan diundang untuk memaparkan inisiatif mereka dalam Diskusi Regional Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia.

FORUM KTI

Informasi mengenai praktik-praktik cerdas dapat dikirimkan ke :afdhaliya@bakti.org paling lambat 31 Agustus 2011 Informasi juga dapat dikirimka melalui Fax ke :0411-3650323 atau melalui Pos ke alamat Yayasan BaKTI, Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar, Sulawesi Selatan 90113

Informasi mengenai praktik-praktik cerdas dapat dikirimkan ke :afdhaliya@bakti.org paling lambat Informasi juga dapat dikirimka melalui Fax ke :0411-3650323 atau melalui Pos ke alamat Yayasan BaKTI, Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar, Sulawesi Selatan 90113

31 Agustus 2011

1 Juni-Juli 2011News

EditorMILA SHWAIKO

VICTORIA NGANTUNGForum KTI

ZUSANNA GOSALITA MASITA IBNUEvents at BaKTI

SHERLY HEUMASSEWebsite of the MonthSTEVENT FEBRIANDYDatabase & NGO Profile

AFDHALIYANNA MA’RIFAHWebsite

AKRAM ZAKARIASmart Practices

CHRISTY DESTA PRATAMAInfo Book

SUMARNI ARIANTODesign Visual & Layout

ICHSAN DJUNAIDPertanyaan dan Tanggapan

RedaksiJI. DR.Sutomo No.26

Makassar 90113P : 62-411-3650320-22

F :62-411-3650323SMS BaKTINews 085255776165

E-mail: baktinews@bakti.orgAnda juga bisa menjadi penggemar

BaKTINews di Facebook :www.facebook.com/yayasanbakti

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

31

Volume V - edisi 67

DAFTAR ISI CONTENTS

3

5

7

8

11

12

14

15

17

18

21

23

25

27

28

28

29

30

20

Berkontribusi untuk BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Apa Itu Keterbukaan Informasi Publik? What is Public Information Disclosure?

Peduli Lingkungan Dari Mangrove hingga Radio Komunitas Caring for the Environment: From Mangroves to Community Radio

Membawa pesan pelestarian lingkungan ke komunitasBringing the message of environmental conservation to the community

Banjir Inspirasi di TEDx Makassar

Rumah Bundar, Pangan, dan Perempuan Tiga Batu Tungku

Potret Buram Pekerja Anak NTT

Wajah Pendidikan di Indonesia

Kepala Dinas Pendidikan Bersatu Memajukan Pendidikan di Sulawesi Barat

JiKTI Updates

PEACH Updates

Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Memaknai Paradigma Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang NangkaLocally Run Water Company in Landang Nangka

Merehabilitasi Hutan Mangrove dengan Buis Bambu

batukar.info Updates

Peluang

Website Bulan ini

Profil LSMYAYASAN SEHAT Transformasi Kesehatan dan Layanan

Kegiatan di BaKTI

Info Books

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.org atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.org or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia.BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia.

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia.

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

Sebagai rangkaian persiapan Diskusi Regional BaKTI dan Forum Kawasan Timur Indonesia yang bertema 'Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-pulau Kecil di KTI', yang akan diadakan di Lombok, 17-19 Oktober 2011, saat ini Yayasan BaKTI dan Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) tengah melakukan identifikasi praktik cerdas yang terkait dengan usaha-usaha adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Praktik cerdas adalah sebuah upaya atau kegiatan yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan tertentu, dalam hal ini dampak dari perubahan iklim yang dihadapi oleh sebuah komunitas di daerah tertentu dan atau upaya adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim.

Identifikasi Praktik Cerdas terkait Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Praktik cerdas ini bisa berupa, namun tidak terbatas pada:

1. Inisiatif kelompok masyarakat yang secara langsung merupakan usaha adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung di wilayah tempat komunitas tersebut berada. 2. Inisiatif yang didorong oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil yang kemudian dijalankan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat.

3. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim terhadap masyarakatnya. Inisiatif yang dimaksud dapat berupa program yang sedang berjalan dan dapat diukur hasilnya, atau seperangkat kebijakan yang sedang diterapkan dan berpotensi besar mengurangi dampak dari perubahan iklim terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat.

4. Inisiatif yang dilakukan oleh sektor swasta yang mendukung upaya keberlanjutan penghidupan masyarakat yang sedang mengalami dampak dari perubahan iklim. Misalnya, sertifikasi produk pertanian atau perikanan, pengolahan rumput laut, bahan dasar kosmetik dan obat-obatan, dan sebagainya.

Para praktisi Praktik Cerdas yang dianggap paling menonjol dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di berbagai daerah lain akan diundang untuk memaparkan inisiatif mereka dalam Diskusi Regional Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia.

FORUM KTI

Informasi mengenai praktik-praktik cerdas dapat dikirimkan ke :afdhaliya@bakti.org paling lambat 31 Agustus 2011 Informasi juga dapat dikirimka melalui Fax ke :0411-3650323 atau melalui Pos ke alamat Yayasan BaKTI, Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar, Sulawesi Selatan 90113

Informasi mengenai praktik-praktik cerdas dapat dikirimkan ke :afdhaliya@bakti.org paling lambat Informasi juga dapat dikirimka melalui Fax ke :0411-3650323 atau melalui Pos ke alamat Yayasan BaKTI, Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar, Sulawesi Selatan 90113

31 Agustus 2011

ebagian besar peneliti atau aktivis organisasi masyarakat sipil pernah mengalami kesulitan bahkan penolakan ketika mencoba Smengakses informasi atau dokumen pada sebuah badan publik,

khususnya dokumen yang terkait dengan anggaran, dengan asalan dokumen tersebut tidak layak diperlihatkan atau mengandung rahasia negara. Dengan alasan tersebut, para peneliti dan aktivis hanya bisa pasrah dan mengik hlaskan ketidak lengkapan data yang dikumpulkannya sehingga analisis terhadap sebuah masalah menjadi tidak sempurna.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak tahun 2010 memberi harapan baru tidak saja kepada para peneliti dan aktivis organisasi masyarakat sipil tapi juga seluruh warga negara yang peduli dan ingin mengetahui informasi terkait pengelolaan kenegaraan yang dilaksanakan oleh sebuah badan publik. Dalam UU KIP, setiap badan publik diwajibkan membuka dan atau mengumumkan setiap informasi publik yang dihasilkan atau dimilikinya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini mengatur hak dan kewajiban setiap warga negera dan badan publik dalam hal penyediaan dan akses informasi publik. Tentunya ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengelolaan kenegaraan, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik, mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.

Apa itu Badan Publik dan Informasi Publik?Pengertian Badan Publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Jadi yang termasuk kategori Badan Publik adalah lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif pada semua tingkatan, termasuk juga lembaga-lembaga negara independen seperti BUMN atau BUMD, partai politik, dan organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan yayasan.

The majority of researchers or civil society activists encounter difficulties and even rejection when they try and access information or documents from a public organization, especially documents related to budgeting, with the reason that these documents are not for the public or contain state secrets. Facing this reasoning, researchers and activists can only accept the incomplete data and then the incomplete analysis of the problem that results.

Since 2010, Law No 14 from 2008 regarding Public Information Disclosure (UU KIP) has given new hope to activists and researchers and to all community members who are concerned and wish to access information regarding management undertaken by public bodies. In the UU KIP, each public institution is obligated to open access to or publish all public information it produces or has.

The act regulates the rights and responsibilities of each citizen and public institution in the provision of and access to public information. The objective of this law is to guarantee the rights of the citizen to obtain information, encourage citizen participation in state management, encourage a more active role for the people in policy making, realize better state administration, provide information on the reason for public policies, develop knowledge, and increase information management in public institutions.

What are Public Institutions and Public Information? The definition of public institution according to the

UU KIP is an executive, legislative, judiciary, or other agency with the task of state administration, funded almost entirely or entirely by funds from the budget (APBN or APBD), or non-government organizations receiving all or nearly all funding from APBN/APBD, community donations or from overseas.

Therefore, those included in the public institutions category include government agencies, including executive, legislative, and judiciary at all levels, independent state organizations like BUMN or BUMD (state owned enterprises), political parties, and non-government organizations like NGOs, professional associations,

3

Oleh Mattewakkan

Apa Itu Keterbukaan Informasi Publik?Apa Itu Keterbukaan Informasi Publik?

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

What is Public Information Disclosure?

foundations and community groups. Public information, as defined by the UU KIP, is

information produced, held, managed, disseminated or received by a public institution in relation to state administration or public institution administration in accordance with this law and other information relevant to public interests. Public information can take the form of articles, reports, pictures, graphics, and recordings, both electronic and non-electronic.

Public Information which must be disclosed There are four types of public information that can be

made accessible to the public: first, periodic information, including information about the institution, financial reports, activities and performance; second, information that can threaten the lives of many people and public order, such as information regarding a potential natural disaster or disturbances to public utilities, like telephones, water and electricity.

Information in the third category is a list of all public information under an institution’s authority, decisions made by the institutions, all policies with supporting documents, project work plans included in the estimated expenditure of the institution, agreements between the institution and third parties, information and policies made public by institution staff members in meetings, operating procedures for public officials related to public services, and/or reports regarding public information access services as determined in the act.

The fourth type of information is based on request, information that is not included in the classification of information that must be provided and made public periodically, information that must be announced immediately, information that must be available at all times, and information that is exempt.

Information that is ExemptAside from regulating access to public information,

the UU KIP also gives rights to each public institution to make exceptions for information which is not considered suitable for public access. But the exclusion of public information must be strictly limited, meaning that strict exclusion of information must be based on legal, propriety and public interest considerations. But exclusion must be strictly limited, emphasis on strict, and limited meaning based solely on the provisions of article 17 of UU KIP, and the fact that exchange of this information is not permanent, and it should be made public within a certain time limit.

There are ten types of information that belongs in this category. Information which can: 1) hamper law enforcement processes; 2) interfere with the interests of protection of intellectual property rights and protection from unfair business practices; 3) jeopardize defense and state security , 4) reveal the natural wealth of Indonesia; 5) harm national economic resilience; 6) be detrimental to the interests of foreign relations; 7) reveal the contents of an authentic deed that is personal or part of a last will and testament; 8) reveal personal secrets; 9) memoranda / letters of inter-agency or intra-agency, which are kept secret except for the decision of the Information Commission or the courts, and 10) not be disclosed under the act.

How to access information? The process of obtaining information begins with a

written request for information or an oral request to the person in charge of Information and Data Management (PPID) at the public institution. The person in charge must

Dalam UU KIP yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik ini bisa berupa tulisan, laporan, gambar, grafik, dan rekaman, baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.

Informasi publik yang wajib dibukaAda empat jenis informasi publik yang dapat dibuka, diumumkan,

atau diakses oleh publik, yaitu pertama, informasi berkala seperti informasi tentang badan publik itu sendiri, laporan keuangan, kegiatan dan kinerja badan publik; kedua, informasi serta merta yaitu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti informasi soal kemungkinan akan terjadinya bencana alam atau gangguan terhadap utilitas publik, misalnya saluran telepon, air dan listrik.Informasi jenis ketiga berkategori wajib tersedia setiap saat yaitu daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Jenis keempat adalah informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan, yaitu informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikanSelain kewajiban membuka informasi publik, UU KIP juga memberi

hak kepada setiap Badan Publik untuk melakukan pengecualian terhadap beberapa informasi yang dianggap tidak layak diakses oleh publik. Namun pengecualian sebuah informasi publik harus bersifat ketat dan terbatas, ketat artinya pengecualian informasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum. Sedangkan bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian informasi hanya didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan informasi yang dikecualikan ini tidak bersifat permanen, tetapi dapat dibuka dalam batas waktu tertentu.

Ada sepuluh jenis informasi yang termasuk dalam ketegori bisa dikecualikan, yaitu; 1) yang dapat menghambat proses penegakan hukum; 2) yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3) yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 4) yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5) yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 6) dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 7) yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8) yang dapat mengungkap rahasia pribadi; 9) memorandum/surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan 10) yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Bagaimana cara memperoleh informasi?Proses permohonan informasi publik dimulai dengan menulis surat

permintaan informasi atau menyampaikannya secara lisan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di badan publik yang dituju. Setelah itu, Anda harus memastikan PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi beserta nomor pendaftarannya. Jika belum terdapat PPID di badan publik tersebut maka surat tersebut bisa anda sampaikan ke pejabat pelayanan data dan informasi atau sejenisnya.Dalam jangka sepuluh hari setelah menyampaikan surat permintaan

4Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

ebagian besar peneliti atau aktivis organisasi masyarakat sipil pernah mengalami kesulitan bahkan penolakan ketika mencoba Smengakses informasi atau dokumen pada sebuah badan publik,

khususnya dokumen yang terkait dengan anggaran, dengan asalan dokumen tersebut tidak layak diperlihatkan atau mengandung rahasia negara. Dengan alasan tersebut, para peneliti dan aktivis hanya bisa pasrah dan mengik hlaskan ketidak lengkapan data yang dikumpulkannya sehingga analisis terhadap sebuah masalah menjadi tidak sempurna.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak tahun 2010 memberi harapan baru tidak saja kepada para peneliti dan aktivis organisasi masyarakat sipil tapi juga seluruh warga negara yang peduli dan ingin mengetahui informasi terkait pengelolaan kenegaraan yang dilaksanakan oleh sebuah badan publik. Dalam UU KIP, setiap badan publik diwajibkan membuka dan atau mengumumkan setiap informasi publik yang dihasilkan atau dimilikinya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini mengatur hak dan kewajiban setiap warga negera dan badan publik dalam hal penyediaan dan akses informasi publik. Tentunya ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengelolaan kenegaraan, peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik, mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.

Apa itu Badan Publik dan Informasi Publik?Pengertian Badan Publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Jadi yang termasuk kategori Badan Publik adalah lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif pada semua tingkatan, termasuk juga lembaga-lembaga negara independen seperti BUMN atau BUMD, partai politik, dan organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan yayasan.

The majority of researchers or civil society activists encounter difficulties and even rejection when they try and access information or documents from a public organization, especially documents related to budgeting, with the reason that these documents are not for the public or contain state secrets. Facing this reasoning, researchers and activists can only accept the incomplete data and then the incomplete analysis of the problem that results.

Since 2010, Law No 14 from 2008 regarding Public Information Disclosure (UU KIP) has given new hope to activists and researchers and to all community members who are concerned and wish to access information regarding management undertaken by public bodies. In the UU KIP, each public institution is obligated to open access to or publish all public information it produces or has.

The act regulates the rights and responsibilities of each citizen and public institution in the provision of and access to public information. The objective of this law is to guarantee the rights of the citizen to obtain information, encourage citizen participation in state management, encourage a more active role for the people in policy making, realize better state administration, provide information on the reason for public policies, develop knowledge, and increase information management in public institutions.

What are Public Institutions and Public Information? The definition of public institution according to the

UU KIP is an executive, legislative, judiciary, or other agency with the task of state administration, funded almost entirely or entirely by funds from the budget (APBN or APBD), or non-government organizations receiving all or nearly all funding from APBN/APBD, community donations or from overseas.

Therefore, those included in the public institutions category include government agencies, including executive, legislative, and judiciary at all levels, independent state organizations like BUMN or BUMD (state owned enterprises), political parties, and non-government organizations like NGOs, professional associations,

3

Oleh Mattewakkan

Apa Itu Keterbukaan Informasi Publik?Apa Itu Keterbukaan Informasi Publik?

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

What is Public Information Disclosure?

foundations and community groups. Public information, as defined by the UU KIP, is

information produced, held, managed, disseminated or received by a public institution in relation to state administration or public institution administration in accordance with this law and other information relevant to public interests. Public information can take the form of articles, reports, pictures, graphics, and recordings, both electronic and non-electronic.

Public Information which must be disclosed There are four types of public information that can be

made accessible to the public: first, periodic information, including information about the institution, financial reports, activities and performance; second, information that can threaten the lives of many people and public order, such as information regarding a potential natural disaster or disturbances to public utilities, like telephones, water and electricity.

Information in the third category is a list of all public information under an institution’s authority, decisions made by the institutions, all policies with supporting documents, project work plans included in the estimated expenditure of the institution, agreements between the institution and third parties, information and policies made public by institution staff members in meetings, operating procedures for public officials related to public services, and/or reports regarding public information access services as determined in the act.

The fourth type of information is based on request, information that is not included in the classification of information that must be provided and made public periodically, information that must be announced immediately, information that must be available at all times, and information that is exempt.

Information that is ExemptAside from regulating access to public information,

the UU KIP also gives rights to each public institution to make exceptions for information which is not considered suitable for public access. But the exclusion of public information must be strictly limited, meaning that strict exclusion of information must be based on legal, propriety and public interest considerations. But exclusion must be strictly limited, emphasis on strict, and limited meaning based solely on the provisions of article 17 of UU KIP, and the fact that exchange of this information is not permanent, and it should be made public within a certain time limit.

There are ten types of information that belongs in this category. Information which can: 1) hamper law enforcement processes; 2) interfere with the interests of protection of intellectual property rights and protection from unfair business practices; 3) jeopardize defense and state security , 4) reveal the natural wealth of Indonesia; 5) harm national economic resilience; 6) be detrimental to the interests of foreign relations; 7) reveal the contents of an authentic deed that is personal or part of a last will and testament; 8) reveal personal secrets; 9) memoranda / letters of inter-agency or intra-agency, which are kept secret except for the decision of the Information Commission or the courts, and 10) not be disclosed under the act.

How to access information? The process of obtaining information begins with a

written request for information or an oral request to the person in charge of Information and Data Management (PPID) at the public institution. The person in charge must

Dalam UU KIP yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik ini bisa berupa tulisan, laporan, gambar, grafik, dan rekaman, baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.

Informasi publik yang wajib dibukaAda empat jenis informasi publik yang dapat dibuka, diumumkan,

atau diakses oleh publik, yaitu pertama, informasi berkala seperti informasi tentang badan publik itu sendiri, laporan keuangan, kegiatan dan kinerja badan publik; kedua, informasi serta merta yaitu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti informasi soal kemungkinan akan terjadinya bencana alam atau gangguan terhadap utilitas publik, misalnya saluran telepon, air dan listrik.Informasi jenis ketiga berkategori wajib tersedia setiap saat yaitu daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Jenis keempat adalah informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan, yaitu informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikanSelain kewajiban membuka informasi publik, UU KIP juga memberi

hak kepada setiap Badan Publik untuk melakukan pengecualian terhadap beberapa informasi yang dianggap tidak layak diakses oleh publik. Namun pengecualian sebuah informasi publik harus bersifat ketat dan terbatas, ketat artinya pengecualian informasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum. Sedangkan bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian informasi hanya didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan informasi yang dikecualikan ini tidak bersifat permanen, tetapi dapat dibuka dalam batas waktu tertentu.

Ada sepuluh jenis informasi yang termasuk dalam ketegori bisa dikecualikan, yaitu; 1) yang dapat menghambat proses penegakan hukum; 2) yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3) yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 4) yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5) yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 6) dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 7) yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8) yang dapat mengungkap rahasia pribadi; 9) memorandum/surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan 10) yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Bagaimana cara memperoleh informasi?Proses permohonan informasi publik dimulai dengan menulis surat

permintaan informasi atau menyampaikannya secara lisan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di badan publik yang dituju. Setelah itu, Anda harus memastikan PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi beserta nomor pendaftarannya. Jika belum terdapat PPID di badan publik tersebut maka surat tersebut bisa anda sampaikan ke pejabat pelayanan data dan informasi atau sejenisnya.Dalam jangka sepuluh hari setelah menyampaikan surat permintaan

4Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

informasi, badan publik yang dituju wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anda. Pemberitahuan tertulis bisa berisi apakah informasi yang Anda minta ternyata tidak di bawah penguasaannya, permintaan diterima atau ditolak, materi informasi akan diberikan, atau permintaan dirujuk ke badan publik lain.

Jika sampai sepuluh hari belum ada pemberitahuan tertulis maka badan publik diberi kesempatan perpanjangan selama tujuh hari lagi, namun badan publik w a j i b m e m b e r i t a h u a n d a s o a l perpanjangan tersebut beserta alasannya.

Bagaimana jika badan publik belum juga memberikan informasi tersebut sampai habis masa perpanjangannya? Atau bagaimana jika badan publik menolak permohonan informasi? Anda berhak untuk menyampaikan surat keberatan kepada atasan PPID dari badan publik bersangkutan. Atasan PPID tersebut diberi kesempatan selama tiga puluh hari untuk membalas atau menjawab surat keberatan, dan jika surat keberatan ini pun tak terjawab hingga habis masa tiga puluh hari maka anda dipersilahkan mengadukannya ke Komisi Informasi di wilayah anda untuk dijadikan sengketa informasi publik.

Secercah Harapan UU KIP telah memberi kita jaminan

hukum bagi hak warga negara untuk memperoleh informasi menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk lebih berpastisipasi dalam pengelolaan kenegaraan di Indonesia. Ini adalah k e s e m p a t a n t e r b a i k u n t u k i k u t mendorong agar Badan Publik di negara k ita bisa lebih transparan dalam melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sehingga bisa diperoleh pelayanan maksimal dari masing-masing badan publik, terutama badan publik negara.

S e c a r a k h u s u s U U K I P b i s a dimanfaatkan oleh para peneliti dan aktivis organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh informasi atau dokumen yang selama ini selalu sulit untuk diakses. Dengan menggunakan UU KIP hak anda untuk memperoleh informasi dan dokumen publik tidak bisa lagi dihalangi sebab selain sanksi berupa denda juga tersedia sanksi penjara bagi badan publik atau pihak yang mencoba menghalangi akses terhadap informasi atau dokumen publik.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi dan dapat dihubungi melalui email pada/ the writer is a member of the Commission for Information for South Sulawesi Province in the Education, Socialization, and Advocacy division and can be contacted at karaengmonga@gmail.com

give you a numbered receipt for your request. If there is no PPID at the institution then address your letter to the data and information services section.

Within ten days of receiving the letter, the institution must send a letter in response. The letter may contain a notification that they don’t have that information, that you request was rejected or accepted, or a referral to another public institution.

If within ten days you haven’t received written notification, then public institution has seven more days but the institution must notify you of the delay and reason for the delay.

What if the public agency has not provided the information by the expiration of the extension? Or what if the public body refuses a request for information? You are then entitled to submit an objection letter to the PPID superior in the public institution concerned. The PPID superior is given thirty days to reply or answer the letter of objection, and if this objection letter is unanswered within thirty days then you are welcome to complain to the Information Commission in your area as part of a public information dispute.

A glimmer of hopeThe UU KIP has given us a legal

guarantee for our rights as citizens to obtain information of public interest. Therefore, let us take advantage of this opportunity to further participate in the state management of Indonesia. This is our best opportunity to contribute to a public institution in our country to encourage transparency in t h e p r o c e s s o f p l a n n i n g a n d implementation of policies relating to public interest so we can obtain maximum service from the respective public agencies, particularly state public agencies.

Specifically, the UU KIP can be used by researchers and civil society activists to obtain information and documents that have been hard to access to date. By using the UU KIP, your rights to obtain information and public documents can no longer be blocked because in addition to sanctions in the form of fines, there are also sanctions in the form of jail time for a public entity or party which tries to block access to information or public documents.

5

ari Lingkungan Hidup se-Dunia yang j a t u h p a d a 5 J u n i t a h u n i n i Hm e n g a n g k a t t e m a ” H u t a n

Penyangga Kehidupan”. Seluruh belahan bumi merayakannya dengan berbagai cara n a m u n k e s e m u a n y a m e n u n j u k k a n kepedulian yang sama: kelestarian satu-satunya planet yang bernama bumi.

Dua aktivitas yang kami rangkum dan angkat kembali melalui BaKTINews adalah perayaan Hari Lingkungan Hidup dan pemberian penghargaan atas upaya pelestar ian Mangrove di Pohuwato, Gorontalo dan berdirinya Radio Komunitas Maraga FM di Sumba, Nusa Tenggara Timur yang mempromosikan kebijakan dan nilai-nilai budaya lokal yang berwawasan lingkungan.

World Environment Day falls on June 5 and this year's theme was "Forest: The Buffer of Life". The entire world celebrated in different ways but all based on the same concern: the preservation of the only planet named Earth.

Two activities are featured in BaKTINews, the first a celebration of World Environment Day and awards for mangrove conservation efforts in Pohuwato, Gorontalo, and the second, the establishment of Community Radio FM Maraga in Sumba, Nusa Tenggara Timur, which encourages policies that promote local environmentally sound cultural values .

Mangroves as the Future of Pohuwato In many places in Tomini Bay, mangrove

forests have been cut down to create fish ponds

Caring for the Environment:

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Mangrove bagi Masa Depan Pohuwato Di banyak tempat di Teluk Tomini, hutan mangrove telah ditebang

untuk dijadikan tambak ikan dan udang. Terumbu karang di perairan teluk ini juga diambil untuk menjadi material bahan bangunan tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekologis jangka panjang. Sumberdaya perikanan tangkap di Teluk Tomini berada pada laju yang sangat mengkhawatirkan. Padahal sebagian besar masyarakat pesisirnya bekerja sebagai nelayan dan sangat tergantung pada hasil tangkapan.

Sejak 2008, Program Teluk Tomini (Sustainable Coastal Livelihoods and Management-SUSCLAM) bekerja di daerah ini dan bersama masyarakat berupaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya lingkungan pesisir laut.

Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada awal Juni memberikan penghargaan kepada Program Teluk Tomini-SUSCLAM atas peranannya dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya lingkungan pesisir laut.

”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas penghargaan yang kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab Program Teluk Tomini-SUSCLAM, agar dapat meningkatkan peran dan kerjasama dengan

6

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Rahman Dako, Koordinator Program Teluk Tomini- SUSCLAM (HP 085215321101) atau Yahya La Ode, Deputi Koordinator / Informasi-Komunikasi Program Teluk Tomini- SUSCLAM (HP 085286420899)

Program Teluk Tomini - SUSCLAMKantor Program Teluk TominiJl. Makassar No. 40 Kota Gorontalo, Telp 0435 830 945www.teluktomini.org

and shrimp ponds. Coral reefs in the bay are also being mined to supply construction materials without regard for the long-term social and ecological consequences. Fisheries resources in the bay are at a very alarming level especially as most of the coastal community members work as fishermen and are highly dependent on their catch.

Since 2008, the Tomini Bay Program (Sustainable Coastal Livelihoods and Management-SUSCLAM) has been working with communities in the area to preserve environmental function, especially the marine environment. On World Environment Day, the Pohuwatu District Government gave an award to the Tomini Pay Program for the role it plays in protecting environmental function, especially in the marine environment.

"We express our appreciation to the Pohuwato District Government for the award, which we view as a responsibility of the Tomini Bay Program and SUSCLAM, in order to enhance our role and cooperation with all components of government and community in Pohuwato District to preserve the marine coastal environment in the

From Mangroves to Community Radio

Peduli Lingkungan Dari Mangrove hingga

Radio Komunitas

seluruh komponen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pohuwato di masa depan untuk melestarikan lingkungan pesisir laut di Kabupaten Pohuwato khususnya dan Teluk Tomini pada umumnya”, tutur Rahman Dako, Koordinator Program Teluk Tomini-SUSCLAM selepas penyerahan penghargaan.

Hasil penelitian Program Teluk Tomini-SUSCLAM menemukan gangguan kategori berat pada ekosistem mangrove di Kabupaten Pohuwato karena perubahan lahan dari hutan mangrove menjadi tambak. Selain menjadi tambak, hutan mangrove di Kabupaten Pohuwatu juga dimanfaatkan masyarakat pesisir sebagai sumber kayu bakar dan materi bangunan, serta bahan mentah untuk membuat pewarna alami. Gangguan pada hutan mangrove juga menurunkan kemampuan eksosistem mangrove dalam menyediakan layanan lingkungan seperti menjadi kolam pemijahan bagi berbagai jenis ikan dan penahan abrasi ombak.

Hingga bulan Maret 2011, Program Teluk Tomini – SUSCLAM sampai bulan Maret 2011 telah merehabilitasi lahan mangrove yang rusak dengan menanam sekitar 40.000 bibit mangrove dari berbagai jenis dan akan disusul dengan menanam sebanyak 150.000 bibit lagi.

District of Pohuwato in particular and Tomini Bay in general,” said Rahman Dako, Program Coordinator for the Tomini Bay - SUSCLAM program after the awards.

Research results from the Tomini Bay Program-SUSCLAM found severe damage in the mangrove ecosystem in Pohuwato because of transformation of mangrove forests into fish farms. In addition to now being ponds, the mangrove forests are also used as a source of firewood and building materials, as well as raw materials for making natural dyes. Damage to the mangrove forests reduces the ability of mangrove ecosystems to provide environmental services such as spawning waters for the various types of fish and barriers for waves and abrasion.

As of March 2011, the Tomini Bay Program has rehabilitated mangrove forests by planting 40,000 mangrove seeds from different speicies and has plans to plant another 150,000.

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

LINGKUNGAN

informasi, badan publik yang dituju wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anda. Pemberitahuan tertulis bisa berisi apakah informasi yang Anda minta ternyata tidak di bawah penguasaannya, permintaan diterima atau ditolak, materi informasi akan diberikan, atau permintaan dirujuk ke badan publik lain.

Jika sampai sepuluh hari belum ada pemberitahuan tertulis maka badan publik diberi kesempatan perpanjangan selama tujuh hari lagi, namun badan publik w a j i b m e m b e r i t a h u a n d a s o a l perpanjangan tersebut beserta alasannya.

Bagaimana jika badan publik belum juga memberikan informasi tersebut sampai habis masa perpanjangannya? Atau bagaimana jika badan publik menolak permohonan informasi? Anda berhak untuk menyampaikan surat keberatan kepada atasan PPID dari badan publik bersangkutan. Atasan PPID tersebut diberi kesempatan selama tiga puluh hari untuk membalas atau menjawab surat keberatan, dan jika surat keberatan ini pun tak terjawab hingga habis masa tiga puluh hari maka anda dipersilahkan mengadukannya ke Komisi Informasi di wilayah anda untuk dijadikan sengketa informasi publik.

Secercah Harapan UU KIP telah memberi kita jaminan

hukum bagi hak warga negara untuk memperoleh informasi menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk lebih berpastisipasi dalam pengelolaan kenegaraan di Indonesia. Ini adalah k e s e m p a t a n t e r b a i k u n t u k i k u t mendorong agar Badan Publik di negara k ita bisa lebih transparan dalam melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sehingga bisa diperoleh pelayanan maksimal dari masing-masing badan publik, terutama badan publik negara.

S e c a r a k h u s u s U U K I P b i s a dimanfaatkan oleh para peneliti dan aktivis organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh informasi atau dokumen yang selama ini selalu sulit untuk diakses. Dengan menggunakan UU KIP hak anda untuk memperoleh informasi dan dokumen publik tidak bisa lagi dihalangi sebab selain sanksi berupa denda juga tersedia sanksi penjara bagi badan publik atau pihak yang mencoba menghalangi akses terhadap informasi atau dokumen publik.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi dan dapat dihubungi melalui email pada/ the writer is a member of the Commission for Information for South Sulawesi Province in the Education, Socialization, and Advocacy division and can be contacted at karaengmonga@gmail.com

give you a numbered receipt for your request. If there is no PPID at the institution then address your letter to the data and information services section.

Within ten days of receiving the letter, the institution must send a letter in response. The letter may contain a notification that they don’t have that information, that you request was rejected or accepted, or a referral to another public institution.

If within ten days you haven’t received written notification, then public institution has seven more days but the institution must notify you of the delay and reason for the delay.

What if the public agency has not provided the information by the expiration of the extension? Or what if the public body refuses a request for information? You are then entitled to submit an objection letter to the PPID superior in the public institution concerned. The PPID superior is given thirty days to reply or answer the letter of objection, and if this objection letter is unanswered within thirty days then you are welcome to complain to the Information Commission in your area as part of a public information dispute.

A glimmer of hopeThe UU KIP has given us a legal

guarantee for our rights as citizens to obtain information of public interest. Therefore, let us take advantage of this opportunity to further participate in the state management of Indonesia. This is our best opportunity to contribute to a public institution in our country to encourage transparency in t h e p r o c e s s o f p l a n n i n g a n d implementation of policies relating to public interest so we can obtain maximum service from the respective public agencies, particularly state public agencies.

Specifically, the UU KIP can be used by researchers and civil society activists to obtain information and documents that have been hard to access to date. By using the UU KIP, your rights to obtain information and public documents can no longer be blocked because in addition to sanctions in the form of fines, there are also sanctions in the form of jail time for a public entity or party which tries to block access to information or public documents.

5

ari Lingkungan Hidup se-Dunia yang j a t u h p a d a 5 J u n i t a h u n i n i Hm e n g a n g k a t t e m a ” H u t a n

Penyangga Kehidupan”. Seluruh belahan bumi merayakannya dengan berbagai cara n a m u n k e s e m u a n y a m e n u n j u k k a n kepedulian yang sama: kelestarian satu-satunya planet yang bernama bumi.

Dua aktivitas yang kami rangkum dan angkat kembali melalui BaKTINews adalah perayaan Hari Lingkungan Hidup dan pemberian penghargaan atas upaya pelestar ian Mangrove di Pohuwato, Gorontalo dan berdirinya Radio Komunitas Maraga FM di Sumba, Nusa Tenggara Timur yang mempromosikan kebijakan dan nilai-nilai budaya lokal yang berwawasan lingkungan.

World Environment Day falls on June 5 and this year's theme was "Forest: The Buffer of Life". The entire world celebrated in different ways but all based on the same concern: the preservation of the only planet named Earth.

Two activities are featured in BaKTINews, the first a celebration of World Environment Day and awards for mangrove conservation efforts in Pohuwato, Gorontalo, and the second, the establishment of Community Radio FM Maraga in Sumba, Nusa Tenggara Timur, which encourages policies that promote local environmentally sound cultural values .

Mangroves as the Future of Pohuwato In many places in Tomini Bay, mangrove

forests have been cut down to create fish ponds

Caring for the Environment:

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Mangrove bagi Masa Depan Pohuwato Di banyak tempat di Teluk Tomini, hutan mangrove telah ditebang

untuk dijadikan tambak ikan dan udang. Terumbu karang di perairan teluk ini juga diambil untuk menjadi material bahan bangunan tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekologis jangka panjang. Sumberdaya perikanan tangkap di Teluk Tomini berada pada laju yang sangat mengkhawatirkan. Padahal sebagian besar masyarakat pesisirnya bekerja sebagai nelayan dan sangat tergantung pada hasil tangkapan.

Sejak 2008, Program Teluk Tomini (Sustainable Coastal Livelihoods and Management-SUSCLAM) bekerja di daerah ini dan bersama masyarakat berupaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya lingkungan pesisir laut.

Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada awal Juni memberikan penghargaan kepada Program Teluk Tomini-SUSCLAM atas peranannya dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya lingkungan pesisir laut.

”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas penghargaan yang kami pandang sebagai bentuk tanggung jawab Program Teluk Tomini-SUSCLAM, agar dapat meningkatkan peran dan kerjasama dengan

6

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Rahman Dako, Koordinator Program Teluk Tomini- SUSCLAM (HP 085215321101) atau Yahya La Ode, Deputi Koordinator / Informasi-Komunikasi Program Teluk Tomini- SUSCLAM (HP 085286420899)

Program Teluk Tomini - SUSCLAMKantor Program Teluk TominiJl. Makassar No. 40 Kota Gorontalo, Telp 0435 830 945www.teluktomini.org

and shrimp ponds. Coral reefs in the bay are also being mined to supply construction materials without regard for the long-term social and ecological consequences. Fisheries resources in the bay are at a very alarming level especially as most of the coastal community members work as fishermen and are highly dependent on their catch.

Since 2008, the Tomini Bay Program (Sustainable Coastal Livelihoods and Management-SUSCLAM) has been working with communities in the area to preserve environmental function, especially the marine environment. On World Environment Day, the Pohuwatu District Government gave an award to the Tomini Pay Program for the role it plays in protecting environmental function, especially in the marine environment.

"We express our appreciation to the Pohuwato District Government for the award, which we view as a responsibility of the Tomini Bay Program and SUSCLAM, in order to enhance our role and cooperation with all components of government and community in Pohuwato District to preserve the marine coastal environment in the

From Mangroves to Community Radio

Peduli Lingkungan Dari Mangrove hingga

Radio Komunitas

seluruh komponen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pohuwato di masa depan untuk melestarikan lingkungan pesisir laut di Kabupaten Pohuwato khususnya dan Teluk Tomini pada umumnya”, tutur Rahman Dako, Koordinator Program Teluk Tomini-SUSCLAM selepas penyerahan penghargaan.

Hasil penelitian Program Teluk Tomini-SUSCLAM menemukan gangguan kategori berat pada ekosistem mangrove di Kabupaten Pohuwato karena perubahan lahan dari hutan mangrove menjadi tambak. Selain menjadi tambak, hutan mangrove di Kabupaten Pohuwatu juga dimanfaatkan masyarakat pesisir sebagai sumber kayu bakar dan materi bangunan, serta bahan mentah untuk membuat pewarna alami. Gangguan pada hutan mangrove juga menurunkan kemampuan eksosistem mangrove dalam menyediakan layanan lingkungan seperti menjadi kolam pemijahan bagi berbagai jenis ikan dan penahan abrasi ombak.

Hingga bulan Maret 2011, Program Teluk Tomini – SUSCLAM sampai bulan Maret 2011 telah merehabilitasi lahan mangrove yang rusak dengan menanam sekitar 40.000 bibit mangrove dari berbagai jenis dan akan disusul dengan menanam sebanyak 150.000 bibit lagi.

District of Pohuwato in particular and Tomini Bay in general,” said Rahman Dako, Program Coordinator for the Tomini Bay - SUSCLAM program after the awards.

Research results from the Tomini Bay Program-SUSCLAM found severe damage in the mangrove ecosystem in Pohuwato because of transformation of mangrove forests into fish farms. In addition to now being ponds, the mangrove forests are also used as a source of firewood and building materials, as well as raw materials for making natural dyes. Damage to the mangrove forests reduces the ability of mangrove ecosystems to provide environmental services such as spawning waters for the various types of fish and barriers for waves and abrasion.

As of March 2011, the Tomini Bay Program has rehabilitated mangrove forests by planting 40,000 mangrove seeds from different speicies and has plans to plant another 150,000.

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

LINGKUNGAN

edung BaKTI tampak sangat jauh berbeda dari biasanya. Malam itu, halaman depan BaKTI yang biasanya menjadi tempat parkir kendaraan staf dan pengunjung diterangi benderang lampu sorot Gdan disentak musik R&B. Ada grafiti dan karpet merah terhampar di sana lengkap dengan beberapa

paparazi dadakan menyambut tak kurang dari seratus anak muda dan juga orang dewasa yang akan menghadiri TEDxMakassar. Backyard BaKTI yang menjadi tempat dihias cantik dengan berbagai ornamen tradisional dan futuristik serasi dengan sajian penganan tradisional yang malam itu bersanding dengan popcorn dan pizza.

Setelah tahun lalu hadir dengan tema Komunikasi Kreatif, BaKTI bersama Rumah Ide dan Kiri Depan kembali menggelar TEDxMakassar pada 21 Juni yang kali ini bertema Inspiring Youth. Kata Inspiring Youth ini dapat dimaknai sebagai anak muda yang inspiratif atau hal-hal yang menginspirasi para anak muda. Enam pembicara berbagi ide-ide yang layak disebarluaskan dalam TEDxMakassar Inspiring Youth.

Banjir Inspirasi di

Inspiring Youth

Pengalaman Shanti Riskiyani berhadapan

dengan kontroversi pengurangan laju

penularan HIV/AIDS dengan membagi-

bagikan jarum suntik steril, membawanya

pada pengalamanmenghargai para

pecandu narkoba dan ODHA.

Bagaimana jika pecandu itu sahabat, saudara,

atau anak kita?

Ada 17 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh seseorang sebelum memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Sebenarnya yang paling penting dimiliki adalah keberanian mencoba, kreativitas, dan kemandirian. “Entrepreneur or Indipreneur .. you decide!”

Shanti Riskiyani

Ardy Chambers

Banjir di Inspirasi

Inspiring Youth

Pengalaman Shanti Riskiyani berhadapan

dengan kontroversi pengurangan laju

penularan HIV/AIDS dengan membagi-

bagikan jarum suntik steril, membawanya

pada pengalamanmenghargai para

pecandu narkoba dan ODHA.

Bagaimana jika pecandu itu sahabat, saudara,

atau anak kita?

LIPUTAN SPESIAL

PRAKTIK CERDAS LINGKUNGAN

Membawa pesan lingkungan

ke komunitas

erkembangan yang dialami Waikabubak, ibukota Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur Pmendorong masyarakat untuk mengetahui lebih

banyak hal, termasuk informasi seputar pembangunan daerah. Dari berbagai media massa yang dapat diakses oleh masyarakat di Waikabubak, radio komunitas adalah media yang paling banyak menyediakan informasi lokal yang memadai. Ini memang sejalan dengan hakikat radio komunitas, yaitu menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat. Biasanya bahasa yang digunakan oleh penyiar radio komunitas mengikuti dialek lokal sehingga lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Radio komunitas, sebagai media penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitas juga sangat berperan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan cara menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia, menjadi media informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam penyebaran informasi yang seimbang di masyarakat, mempromosikan budaya lokal, dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah di daerah tempat radio komunitas didirikan.

Maraga FM adalah sebuah radio komunitas di Kota Waikabubak yang telah mengudara sejak awal tahun 2009. Radio ini didirikan dengan harapan dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Nama Maraga diambil dari bahasa Sumba. Maraga artinya mamoli, perhiasan khas Sumba berupa kalung di leher yang terbuat dari emas dan digunakan sebagai mas kawin. Nilai filosofi di balik makna nama Maraga ini adalah harapan bahwa radio komunitas ini dapat menjadi perekat sosial bagi masyarakat Waikabubak.

Berbeda dari radio komunitas pada umumnya, Maraga FM yang berfrekuensi di 107,70 Mhz ini, turut mempromosikan kebijakan dan nilai-nilai budaya lokal yang berwawasan lingkungan. Salah satu materi siaran unggulan stasiun radio ini adalah konservasi Kakatua dan spesies burung endemik Sumba di habitatnya.

Menyuarakan pesan-pesan pelestarian lingkungan memang menjadi keunikan bagi Maraga FM. Selain itu Perkumpulan Penyiaran Komunitas Maraga FM yang mengelola stasiun radio ini terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, bahkan melengkapi persyaratan administrasi yang diwajibkan, termasuk Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 430/KEP/M.KOMINFO/11/2010, p e r m o h o n a n i z i n penyelenggaraan penyiaran Maraga FM Waikabubak dinilai telah memenuhi kelayakan persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran.

Terhitung sejak penetapan izin tersebut maka Maraga FM yang jangkauan siarannya dapat dinikmati hingga 2,5 km dari stasiun pemancar ini, wajib melakukan masa uji coba siaran paling lama enam bulan dan dapat memperpanjang satu kali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menkominfo di Jakarta. Seiring didapatkan izin prinsip, Maraga FM telah mempersiapkan kelengkapan sertifikasi perangkat ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika beserta Izin Stasiun Radio (ISR). Bila segala persyaratan terpenuhi, Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran bagi radio yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 106 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, telah menanti.

Oleh Yohanis Balla Djawarai Developments in Waikabubak, the capital of West Sumba district, Nusa Tenggara Timur, are encouraging people to learn more, including information about regional development. Of the various media that are accessed by the public in Waikabubak, community radio is the most appropriate media for local information. This is in line with the nature of community radio, which presents information and themes needed by local residents. Typically, the language used by community radio broadcasters includes the local dialect so it is more easily understood and enjoyed by local community members.

Community radio, as a medium for the delivery of information needed by the community, is also instrumental in fostering good governance by way of expression and information through broadcasting as a realization of human rights; as a medium of information and communication it plays an important role in the dissemination of balanced information on the community, promotes local culture, and has a monitoring of government performance function where the community radio station operates.

Maraga FM is a community radio station in Waikabubak which has been broadcasting since early 2009. This radio was founded with a hope it would become a medium for community empowerment through dissemination of information, education, entertainment and capacity building for the community.

Maraga comes from the language of Sumba. Maraga means mamoli, the name for a distinctive Sumba jewelry design usually worn as a pendant and made from gold, also used as dowry. The name Maraga was chosen in the hope that the community radio would become part of the ‘glue’ of the community in Waikabubak.

Maraga FM broadcasts on a frequency of 107,70 Mhz and promotes polices and cultural values which are environmentally friendly. One of the flagship radio station broadcast topics is the conservation of cockatoos and endemic bird species of Sumba.

Voicing messages of environmental preservation has become a unique characteristic of Maraga FM. The Maraga FM Community Broadcasting Association, which manages the radio station, continues to improve their knowledge and skills, even fulfilling administrative requirements, including obtaining a Operating Principles Broadcasting License in Nusa Tenggara Timur. Based on the Decree of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 430/KEP/M.KOMINFO/11/2010, Maraga FM Waikabubak meets eligibility requirements including administrative, programming, and data broadcasting techniques requirements.

In accordance with the license, Maraga FM can broadcast within a 2.5 kilometer radius and must have a six-month trial period, which can be extended once by submitting a written request to the Ministry of Communication and Information in Jakarta. Maraga FM is preparing a certificate for the Directorate General of Resources, Post and Informatics and Radio Station License (ISR). If all requirements are met, a Permanent Permit for Broadcasting for a radio at the address of Jalan Ahmad Yani 106 Wailiang Village, District Waikabubak City, West Sumba district, East Nusa Tenggara, will be issued.

Bringing the message of environmental conservation to the community

pelestarian

Bringing the message of environmental conservation to the community

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Ketua STIMED Nusa Palapa, \Gedung FAJAR Graha Pena Lt. 10, Jl. Urip Sumoharjo No 21 Makassar 90231. Penulis dapat dihubungi melalui email info@stimednp.ac.id

8Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 677 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

edung BaKTI tampak sangat jauh berbeda dari biasanya. Malam itu, halaman depan BaKTI yang biasanya menjadi tempat parkir kendaraan staf dan pengunjung diterangi benderang lampu sorot Gdan disentak musik R&B. Ada grafiti dan karpet merah terhampar di sana lengkap dengan beberapa

paparazi dadakan menyambut tak kurang dari seratus anak muda dan juga orang dewasa yang akan menghadiri TEDxMakassar. Backyard BaKTI yang menjadi tempat dihias cantik dengan berbagai ornamen tradisional dan futuristik serasi dengan sajian penganan tradisional yang malam itu bersanding dengan popcorn dan pizza.

Setelah tahun lalu hadir dengan tema Komunikasi Kreatif, BaKTI bersama Rumah Ide dan Kiri Depan kembali menggelar TEDxMakassar pada 21 Juni yang kali ini bertema Inspiring Youth. Kata Inspiring Youth ini dapat dimaknai sebagai anak muda yang inspiratif atau hal-hal yang menginspirasi para anak muda. Enam pembicara berbagi ide-ide yang layak disebarluaskan dalam TEDxMakassar Inspiring Youth.

Banjir Inspirasi di

Inspiring Youth

Pengalaman Shanti Riskiyani berhadapan

dengan kontroversi pengurangan laju

penularan HIV/AIDS dengan membagi-

bagikan jarum suntik steril, membawanya

pada pengalamanmenghargai para

pecandu narkoba dan ODHA.

Bagaimana jika pecandu itu sahabat, saudara,

atau anak kita?

Ada 17 pertanyaan yang paling sering diajukan oleh seseorang sebelum memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Sebenarnya yang paling penting dimiliki adalah keberanian mencoba, kreativitas, dan kemandirian. “Entrepreneur or Indipreneur .. you decide!”

Shanti Riskiyani

Ardy Chambers

Banjir di Inspirasi

Inspiring Youth

Pengalaman Shanti Riskiyani berhadapan

dengan kontroversi pengurangan laju

penularan HIV/AIDS dengan membagi-

bagikan jarum suntik steril, membawanya

pada pengalamanmenghargai para

pecandu narkoba dan ODHA.

Bagaimana jika pecandu itu sahabat, saudara,

atau anak kita?

LIPUTAN SPESIAL

PRAKTIK CERDAS LINGKUNGAN

Membawa pesan lingkungan

ke komunitas

erkembangan yang dialami Waikabubak, ibukota Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur Pmendorong masyarakat untuk mengetahui lebih

banyak hal, termasuk informasi seputar pembangunan daerah. Dari berbagai media massa yang dapat diakses oleh masyarakat di Waikabubak, radio komunitas adalah media yang paling banyak menyediakan informasi lokal yang memadai. Ini memang sejalan dengan hakikat radio komunitas, yaitu menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat. Biasanya bahasa yang digunakan oleh penyiar radio komunitas mengikuti dialek lokal sehingga lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Radio komunitas, sebagai media penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitas juga sangat berperan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan cara menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia, menjadi media informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam penyebaran informasi yang seimbang di masyarakat, mempromosikan budaya lokal, dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah di daerah tempat radio komunitas didirikan.

Maraga FM adalah sebuah radio komunitas di Kota Waikabubak yang telah mengudara sejak awal tahun 2009. Radio ini didirikan dengan harapan dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Nama Maraga diambil dari bahasa Sumba. Maraga artinya mamoli, perhiasan khas Sumba berupa kalung di leher yang terbuat dari emas dan digunakan sebagai mas kawin. Nilai filosofi di balik makna nama Maraga ini adalah harapan bahwa radio komunitas ini dapat menjadi perekat sosial bagi masyarakat Waikabubak.

Berbeda dari radio komunitas pada umumnya, Maraga FM yang berfrekuensi di 107,70 Mhz ini, turut mempromosikan kebijakan dan nilai-nilai budaya lokal yang berwawasan lingkungan. Salah satu materi siaran unggulan stasiun radio ini adalah konservasi Kakatua dan spesies burung endemik Sumba di habitatnya.

Menyuarakan pesan-pesan pelestarian lingkungan memang menjadi keunikan bagi Maraga FM. Selain itu Perkumpulan Penyiaran Komunitas Maraga FM yang mengelola stasiun radio ini terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, bahkan melengkapi persyaratan administrasi yang diwajibkan, termasuk Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 430/KEP/M.KOMINFO/11/2010, p e r m o h o n a n i z i n penyelenggaraan penyiaran Maraga FM Waikabubak dinilai telah memenuhi kelayakan persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran.

Terhitung sejak penetapan izin tersebut maka Maraga FM yang jangkauan siarannya dapat dinikmati hingga 2,5 km dari stasiun pemancar ini, wajib melakukan masa uji coba siaran paling lama enam bulan dan dapat memperpanjang satu kali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menkominfo di Jakarta. Seiring didapatkan izin prinsip, Maraga FM telah mempersiapkan kelengkapan sertifikasi perangkat ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika beserta Izin Stasiun Radio (ISR). Bila segala persyaratan terpenuhi, Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran bagi radio yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 106 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, telah menanti.

Oleh Yohanis Balla Djawarai Developments in Waikabubak, the capital of West Sumba district, Nusa Tenggara Timur, are encouraging people to learn more, including information about regional development. Of the various media that are accessed by the public in Waikabubak, community radio is the most appropriate media for local information. This is in line with the nature of community radio, which presents information and themes needed by local residents. Typically, the language used by community radio broadcasters includes the local dialect so it is more easily understood and enjoyed by local community members.

Community radio, as a medium for the delivery of information needed by the community, is also instrumental in fostering good governance by way of expression and information through broadcasting as a realization of human rights; as a medium of information and communication it plays an important role in the dissemination of balanced information on the community, promotes local culture, and has a monitoring of government performance function where the community radio station operates.

Maraga FM is a community radio station in Waikabubak which has been broadcasting since early 2009. This radio was founded with a hope it would become a medium for community empowerment through dissemination of information, education, entertainment and capacity building for the community.

Maraga comes from the language of Sumba. Maraga means mamoli, the name for a distinctive Sumba jewelry design usually worn as a pendant and made from gold, also used as dowry. The name Maraga was chosen in the hope that the community radio would become part of the ‘glue’ of the community in Waikabubak.

Maraga FM broadcasts on a frequency of 107,70 Mhz and promotes polices and cultural values which are environmentally friendly. One of the flagship radio station broadcast topics is the conservation of cockatoos and endemic bird species of Sumba.

Voicing messages of environmental preservation has become a unique characteristic of Maraga FM. The Maraga FM Community Broadcasting Association, which manages the radio station, continues to improve their knowledge and skills, even fulfilling administrative requirements, including obtaining a Operating Principles Broadcasting License in Nusa Tenggara Timur. Based on the Decree of the Minister of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 430/KEP/M.KOMINFO/11/2010, Maraga FM Waikabubak meets eligibility requirements including administrative, programming, and data broadcasting techniques requirements.

In accordance with the license, Maraga FM can broadcast within a 2.5 kilometer radius and must have a six-month trial period, which can be extended once by submitting a written request to the Ministry of Communication and Information in Jakarta. Maraga FM is preparing a certificate for the Directorate General of Resources, Post and Informatics and Radio Station License (ISR). If all requirements are met, a Permanent Permit for Broadcasting for a radio at the address of Jalan Ahmad Yani 106 Wailiang Village, District Waikabubak City, West Sumba district, East Nusa Tenggara, will be issued.

Bringing the message of environmental conservation to the community

pelestarian

Bringing the message of environmental conservation to the community

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Ketua STIMED Nusa Palapa, \Gedung FAJAR Graha Pena Lt. 10, Jl. Urip Sumoharjo No 21 Makassar 90231. Penulis dapat dihubungi melalui email info@stimednp.ac.id

8Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 677 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

9

Bergabung dengan Indonesia Mengajar untuk mengajar murid-murid sekolah dasar di pedalaman Majene adalah pilihan yang membawanya untuk belajar dari kehidupan. Hidup di daerah terpencil melahirkan motto “No Listrik No Cry, No Sinyal .. Santai!”

Dian dan teman-temannya di Indonesia Future Leaders punya keyakinan: 'pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan'. Saat menjadi pemimpin bangsa ini nanti, Dian akan kembali melihat gambar dirinya sendiri dengan rasa bangga.

Agung Firmansyah Dian Aditya Ning Lestari

Sese banting tulang di Jakarta untuk mewujudkan mimpinya: menjadi penyanyi daerah. Revolusi musik yang dilakukannya ternyata memberi warna baru bagi lagu daerah Makassar. Mimpinya adalah semakin banyak anak muda Makassar yang kembali menggemari lagu daerah.

Sese banting tulang di Jakarta untuk mewujudkan mimpinya: menjadi penyanyi daerah. Revolusi musik yang dilakukannya ternyata memberi warna baru bagi lagu daerah Makassar. Mimpinya adalah semakin banyak anak muda Makassar yang kembali menggemari lagu daerah.

Sese Lawing

Merindukan ruang publik yang nyaman dan indah di Makassar, Yuli Tanyadji punya mimpi Makassar masa depan punya ruang publik yang indah dan nyaman. Yuli mengajak untuk menyuarakan kepedulian kita, ”Makassar kota kita. Rela diam saja?”.

Yulianti Tanyadji

Untuk informasi lebih lanjut silakan klik laman berikut ini. dan

http://www.ted.com/tedx http://video.TED.com/talks/podcast/TEDxIntro_480.mp4 Masih ada banyak lagi informasi tentang , dan yayasannya di website TED www.TED.com

Tentang TED dan TEDxTED adalah sebuah konferensi tahunan dimana sebagian besar para pemikir dan praktisi utama dunia diundang untuk berbagi tentang hal yang menjadi hasrat utama mereka. ”TED” adalah singkatan dari Technology, Entertainment, Design- tiga subyek area yang secara kolektif membentuk masa depan kita. Acara ini semakin meluas serta menyorot ide-ide brilian yang mempengaruhi berbagai bidang.

Audiens yang hadir dalam acara TED juga sangat beragam – para CEO, cendekiawan, seniman, filantropis – sama luar biasanya dengan para pembicara, seperti Billl Clinton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard

Branson, Philippe Starck, dan Bono U2. Bagi mereka, konferensi TED adalah ”spa otak yang terbaik” dan ”empat hari perjalanan ke masa depan”.

Komunitas lokal juga dimungkinkan untuk melaksanakan acara serupa TED pada skala lokal secara swadaya untuk mengajak orang berbagi ide yang layak disebarluaskan. Acara lokal yang dikelola secara swadaya ini dikenal dengan TEDx, x = acara yang diselenggarakan secara independen.

Berbeda dengan TEDx yang diselenggarakan pada tingkat lokal, Konferensi besar TED adalah bersifat internasional, diadakan sekali setahun, dan menjadi acuan bagi pelaksanaan acara TEDx.

sebuah cerpen yang dibuat Zayyan hasil observasi dan persahabatannya dengan Asriani dan teman-teman barunya yang berusaha berdamai dengan sampah kota. Baris-baris dalam cerpen Zayyan adalah petikan dari dunia keseharian kita dan menggerakkan hati untuk berbuat sesuatu untuk mengurangi timbunan sampah kota.

Performers:

Ariel

Asriani

Asriani menceritakan foto-foto jepretannya sendiri yang merekam kehidupannya bersama keluarga dan teman-temannya di pinggir kanal Sinrijala, Makassar. Zayyan membacakan cerpen hasil karanya sendiri. Usia mereka masih jauh dari 17 tahun tapi kreativitas mereka luar biasa!! Monster Kanal dan Tiga Sahabat adalah

Zayyan

Winslow Crew

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 10

mur berapa anda mulai memotret ? Umur berapa anda mulai membuat Ucerpen ? Tidak semua orang punya

kesempatan untuk belajar fotografi sejak kecil dan juga tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan membuat cerpen dari kecil. Selasa malam kemarin (21/4) saya menyaksikan dua bocah kecil yang punya bakat luar biasa.

Halaman belakang kantor BAKTI malam itu mengingatkan saya pada momen setahun lalu ketika diundang untuk berbicara pada audiens TEDx. Sebuah acara luar biasa yang tadinya saya anggap enteng sehingga tampil dengan persiapan

seadanya. Mengingat momen itu saya jadi malu sendiri, harusnya presentasi saya bisa lebih bagus.

Tahun ini, TEDx Makassar mengambil tema “Inspiring Youth” menampilkan para pemuda yang menginspirasi banyak orang. Ada dari kalangan pekerja sosial, enterpreneur, pengajar, mahasiswa, seniman serta aktivis urban dan tata kota. Mereka semua tampil untuk membagi ragam inspirasi yang selama ini sudah mereka sebar ke banyak orang.

Dari sekian penampil saya jatuh cinta pada pasangan Asriani dan Zayyan. Dua bocah cilik yang tampil sebagai bagian dari tema Dunia Anak Perkotaan. Asriani, bocah 12 tahun yang sehari-harinya hidup di pinggiran kanal Sinri Jala bercerita tentang kehidupannya lewat puluhan foto yang adalah hasil karyanya sendiri.

Asriani hidup di daerah pinggiran kota Makassar yang dilalui sebuah kanal panjang yang bermuara di selat Sulawesi. Jangan membayangkan seperti kanal yang membelah kota Paris atau Amsterdam. Kanal yang jadi bagian denyut nadi kehidupan Asriani beserta ratusan orang lainnya adalah kanal dengan air menghitam dan bau menyengat ditambah tumpukan sampah plastik, kertas bekas, kemasan makanan dan minuman, kaleng dan bahkan kotoran manusia.

Asriani menangkap gambar kehidupan para penghuni kampung yang sehari-harinya berinteraksi dengan kanal hitam berbau menyengat itu. Ada anak-anak yang bermain riang dengan sampah yang dikumpulkan dari kanal, ibu-ibu dan remaja putri yang bercengkerama sambil bergosip, jemuran pakaian yang berbagi ruang dengan ikan, tangga

http://daenggassing.com/inspirasi-dari-sepasang-bocah/

ahu TEDx kan? Nah, kali ini tentang TEDx M a k a s s a r . Ta h u n i n i p a n i t i a n y a Tmengundang Pengajar Muda (PM) dari

Indonesia Mengajar untuk jadi salah satu pembicara. Temanya Inspiring Youth. Singkat kisah, berangkatlah Firman dan saya sebagai perwakilan (digaris bawah, huruf tebal pula) Pengajar Muda untuk sedikit bercerita.

AcaranyaPembicaranya ajib-ajib. Yang pertama Shanti

Riskiyani, Direktur Program Makassar Harm Education Community. Mbak Shanti mengajak anak-anak muda Makassar buat ikut peduli sama para pecandu narkoba dan pengidap HIV positif.

Yang ngomong k edua adalah Ardy ‘Chambers‘, entrepreneur pemilik merek distro yang kini menjadi ‘nama belakangnya’. Mas Ardy mengajak hadir in untuk menjawab 15 pertanyaan tentang entrepreneurship.

Pembicara ketiga dan keempat ini satu paket. Dua-duanya anak SD yang cantik. Bocah pertama Asriani namanya. Dia berkisah tentang dampak yang diterima teman-temannya gara-gara orang kota yang buang sampah di kali sembarangan. Asriani hidup di pinggir kali. Yang membuat saya

Kata mereka tentang

erasa beruntung mengikuti event kali ini, dan di sini posisi saya sebagai peserta, dan Mberuntung bisa masuk menjadi peserta,

karena hari terakhir saya mengisi form peserta ini, dan alhamdulillah berhasil, dan ternyata sangat banyak waiting list yang bertebaran diluar sana...saya tidak mau memperpanjang lebar bagaimana saya mendapatkan tiket ini. tapi yang te r p e nt i n g a c a ra te r s e b u t b e t u l s a ng a t menginspirasi anak mudana' makassar.dan satu yang sangat saya mau bilang 'nyeselki kasi'na kalu tidak mengetahui dan melupakan acara ini...ododoeee... kasiaannu karaenngg... !!!' :poke, acara ini diadakan di Bakti jl Dr. Sutomo tanggal 21 Juni 2011, tema dari acara kali ini 'Inspiring Youth' yang kata undangan jam 18.00 - 21.00 tapi ternyata acaranya sampai jam 12 malam, tapi tak apa, malahan saya dan teman-teman saking kerennya ini acara malah gak terasa bahwa ini sudah jam 12 malam, apa lagi makanan dan minuman yang di sediakan panitia GRAAATIISSSS!! so, gak apalah demi ilmu yang inspiratif plus snack yang free,, rela kami pulang tengah malam... :DDD

http://unnaiko.blogspot.com/2011/06/i-love-june.html#comment-form

tergakum-kagum adalah dia bercerita dengan foto-fotonya. Anaknya ini cinta fotografi.

Bocah kedua namanya Zayyan. Aku dengernya ‘Sayang’. Mukanya imut banget. Dia maju ke panggung membacakan cerpennya yang terinspirasi dari salah satu foto Asriani, sepotong sungai yang penuh sampah. Judul ceritanya ’3 Sahabat dan Monster Sampah’. Judulnya anak kecil banget kan?! Tapi cerpennya Ajib! Karakter si Bos yang berani, Ponya’ yang konyol, dan Ce’gok yang penakut begitu hidup. Momen-momen dalam ceritanya mengalir mantab. Dan pesan moral yang disampaikan sangat dalam. Keren! Anak ini, mungkin baru kelas 4 SD. Standing applause lah buat mereka berdua.

Pembicara kelima, saya :mrgreen: . Ngedabrus ga modal. Cerita yang disampaikan adalah cerita orang (Pengajar Muda). Yang bikinin slide Ilman Akbar, yang ngeditin video Firman BK, celana yang dipakai pun minjem. Terimakasi buat mereka semua. Cerita kami dimulai dengan kisah sekolah-sekolah di sana, hidden agenda Pengajar Muda (mengapa mau jadi Pengajar Muda), dan … lain-lain.

Pembicara ke-6 Diku namanya. Lengkapnya Dian Aditya Ning Lestari. Dia salah satu penggagas Indonesian Future Leader. Katanya, kalau kamu mau jadi leader, jadi diri sendiri. Saya ga begitu wah dengar

http://agungfirmansyah.wordpress.com/2011/06/22/tedx-makassar-2011/

setinggi 3 meter yang harus dipanjat warga jika ingin memotong jalan ke kampung sebelah dan banyak lagi foto-foto human interest lainnya.

kata future leaders. SMA dan PPSDM menjadikan kata-kata itu sebagai sarapan pagi. Yang saya wah dari si Diku ini cara presentasinya. Ekspresif, energik, anak muda banget pokoknya.

Pembicara ke-7 Yulianti Tanyadji. Seorang arsitek juga urbanis. Apa itu urbanis? Saya juga ga tahu, hehe :mrgreen: . Ternyata, kata Mbak Yuli, arsitektur itu bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Dia mengangkat isu arsitektur kota yang harusnya lebih manusiawi agar orang-orang yang hidup di dalamnya jadi manusiawi.

Pembicara terakhir seorang seniman, Sese Lawing. Jago nyanyi, bikin puisi, bercerita, dll. Dia ingin mengajak anak-anak muda di daerah agar tidak malu dengan kelokalannya. Dia menyampaikan hal itu dengan lagu-lagunya, perpaduan antara musik modern dengan lirik-lirik khas Makassar – Jeneponto.

Malam itu mantab abis. Selain karena pembicaranya menyegarkan mental, kami juga dapat hidangan mewah, free and fast internet access.

TEDxMakassar – Agung Firmansyah – Sedikit Kisah tentang Sekolah di Sana

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Laksana generasi dari dua zamanyang berbeda, Ita dan Desta, dua presenter dari baKTI.

Antusias dan penuh semangat,halaman belakang BaKTI padat pengunjung.

9

Bergabung dengan Indonesia Mengajar untuk mengajar murid-murid sekolah dasar di pedalaman Majene adalah pilihan yang membawanya untuk belajar dari kehidupan. Hidup di daerah terpencil melahirkan motto “No Listrik No Cry, No Sinyal .. Santai!”

Dian dan teman-temannya di Indonesia Future Leaders punya keyakinan: 'pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan'. Saat menjadi pemimpin bangsa ini nanti, Dian akan kembali melihat gambar dirinya sendiri dengan rasa bangga.

Agung Firmansyah Dian Aditya Ning Lestari

Sese banting tulang di Jakarta untuk mewujudkan mimpinya: menjadi penyanyi daerah. Revolusi musik yang dilakukannya ternyata memberi warna baru bagi lagu daerah Makassar. Mimpinya adalah semakin banyak anak muda Makassar yang kembali menggemari lagu daerah.

Sese banting tulang di Jakarta untuk mewujudkan mimpinya: menjadi penyanyi daerah. Revolusi musik yang dilakukannya ternyata memberi warna baru bagi lagu daerah Makassar. Mimpinya adalah semakin banyak anak muda Makassar yang kembali menggemari lagu daerah.

Sese Lawing

Merindukan ruang publik yang nyaman dan indah di Makassar, Yuli Tanyadji punya mimpi Makassar masa depan punya ruang publik yang indah dan nyaman. Yuli mengajak untuk menyuarakan kepedulian kita, ”Makassar kota kita. Rela diam saja?”.

Yulianti Tanyadji

Untuk informasi lebih lanjut silakan klik laman berikut ini. dan

http://www.ted.com/tedx http://video.TED.com/talks/podcast/TEDxIntro_480.mp4 Masih ada banyak lagi informasi tentang , dan yayasannya di website TED www.TED.com

Tentang TED dan TEDxTED adalah sebuah konferensi tahunan dimana sebagian besar para pemikir dan praktisi utama dunia diundang untuk berbagi tentang hal yang menjadi hasrat utama mereka. ”TED” adalah singkatan dari Technology, Entertainment, Design- tiga subyek area yang secara kolektif membentuk masa depan kita. Acara ini semakin meluas serta menyorot ide-ide brilian yang mempengaruhi berbagai bidang.

Audiens yang hadir dalam acara TED juga sangat beragam – para CEO, cendekiawan, seniman, filantropis – sama luar biasanya dengan para pembicara, seperti Billl Clinton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard

Branson, Philippe Starck, dan Bono U2. Bagi mereka, konferensi TED adalah ”spa otak yang terbaik” dan ”empat hari perjalanan ke masa depan”.

Komunitas lokal juga dimungkinkan untuk melaksanakan acara serupa TED pada skala lokal secara swadaya untuk mengajak orang berbagi ide yang layak disebarluaskan. Acara lokal yang dikelola secara swadaya ini dikenal dengan TEDx, x = acara yang diselenggarakan secara independen.

Berbeda dengan TEDx yang diselenggarakan pada tingkat lokal, Konferensi besar TED adalah bersifat internasional, diadakan sekali setahun, dan menjadi acuan bagi pelaksanaan acara TEDx.

sebuah cerpen yang dibuat Zayyan hasil observasi dan persahabatannya dengan Asriani dan teman-teman barunya yang berusaha berdamai dengan sampah kota. Baris-baris dalam cerpen Zayyan adalah petikan dari dunia keseharian kita dan menggerakkan hati untuk berbuat sesuatu untuk mengurangi timbunan sampah kota.

Performers:

Ariel

Asriani

Asriani menceritakan foto-foto jepretannya sendiri yang merekam kehidupannya bersama keluarga dan teman-temannya di pinggir kanal Sinrijala, Makassar. Zayyan membacakan cerpen hasil karanya sendiri. Usia mereka masih jauh dari 17 tahun tapi kreativitas mereka luar biasa!! Monster Kanal dan Tiga Sahabat adalah

Zayyan

Winslow Crew

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 10

mur berapa anda mulai memotret ? Umur berapa anda mulai membuat Ucerpen ? Tidak semua orang punya

kesempatan untuk belajar fotografi sejak kecil dan juga tidak semua orang punya kesempatan dan kemauan membuat cerpen dari kecil. Selasa malam kemarin (21/4) saya menyaksikan dua bocah kecil yang punya bakat luar biasa.

Halaman belakang kantor BAKTI malam itu mengingatkan saya pada momen setahun lalu ketika diundang untuk berbicara pada audiens TEDx. Sebuah acara luar biasa yang tadinya saya anggap enteng sehingga tampil dengan persiapan

seadanya. Mengingat momen itu saya jadi malu sendiri, harusnya presentasi saya bisa lebih bagus.

Tahun ini, TEDx Makassar mengambil tema “Inspiring Youth” menampilkan para pemuda yang menginspirasi banyak orang. Ada dari kalangan pekerja sosial, enterpreneur, pengajar, mahasiswa, seniman serta aktivis urban dan tata kota. Mereka semua tampil untuk membagi ragam inspirasi yang selama ini sudah mereka sebar ke banyak orang.

Dari sekian penampil saya jatuh cinta pada pasangan Asriani dan Zayyan. Dua bocah cilik yang tampil sebagai bagian dari tema Dunia Anak Perkotaan. Asriani, bocah 12 tahun yang sehari-harinya hidup di pinggiran kanal Sinri Jala bercerita tentang kehidupannya lewat puluhan foto yang adalah hasil karyanya sendiri.

Asriani hidup di daerah pinggiran kota Makassar yang dilalui sebuah kanal panjang yang bermuara di selat Sulawesi. Jangan membayangkan seperti kanal yang membelah kota Paris atau Amsterdam. Kanal yang jadi bagian denyut nadi kehidupan Asriani beserta ratusan orang lainnya adalah kanal dengan air menghitam dan bau menyengat ditambah tumpukan sampah plastik, kertas bekas, kemasan makanan dan minuman, kaleng dan bahkan kotoran manusia.

Asriani menangkap gambar kehidupan para penghuni kampung yang sehari-harinya berinteraksi dengan kanal hitam berbau menyengat itu. Ada anak-anak yang bermain riang dengan sampah yang dikumpulkan dari kanal, ibu-ibu dan remaja putri yang bercengkerama sambil bergosip, jemuran pakaian yang berbagi ruang dengan ikan, tangga

http://daenggassing.com/inspirasi-dari-sepasang-bocah/

ahu TEDx kan? Nah, kali ini tentang TEDx M a k a s s a r . Ta h u n i n i p a n i t i a n y a Tmengundang Pengajar Muda (PM) dari

Indonesia Mengajar untuk jadi salah satu pembicara. Temanya Inspiring Youth. Singkat kisah, berangkatlah Firman dan saya sebagai perwakilan (digaris bawah, huruf tebal pula) Pengajar Muda untuk sedikit bercerita.

AcaranyaPembicaranya ajib-ajib. Yang pertama Shanti

Riskiyani, Direktur Program Makassar Harm Education Community. Mbak Shanti mengajak anak-anak muda Makassar buat ikut peduli sama para pecandu narkoba dan pengidap HIV positif.

Yang ngomong k edua adalah Ardy ‘Chambers‘, entrepreneur pemilik merek distro yang kini menjadi ‘nama belakangnya’. Mas Ardy mengajak hadir in untuk menjawab 15 pertanyaan tentang entrepreneurship.

Pembicara ketiga dan keempat ini satu paket. Dua-duanya anak SD yang cantik. Bocah pertama Asriani namanya. Dia berkisah tentang dampak yang diterima teman-temannya gara-gara orang kota yang buang sampah di kali sembarangan. Asriani hidup di pinggir kali. Yang membuat saya

Kata mereka tentang

erasa beruntung mengikuti event kali ini, dan di sini posisi saya sebagai peserta, dan Mberuntung bisa masuk menjadi peserta,

karena hari terakhir saya mengisi form peserta ini, dan alhamdulillah berhasil, dan ternyata sangat banyak waiting list yang bertebaran diluar sana...saya tidak mau memperpanjang lebar bagaimana saya mendapatkan tiket ini. tapi yang te r p e nt i n g a c a ra te r s e b u t b e t u l s a ng a t menginspirasi anak mudana' makassar.dan satu yang sangat saya mau bilang 'nyeselki kasi'na kalu tidak mengetahui dan melupakan acara ini...ododoeee... kasiaannu karaenngg... !!!' :poke, acara ini diadakan di Bakti jl Dr. Sutomo tanggal 21 Juni 2011, tema dari acara kali ini 'Inspiring Youth' yang kata undangan jam 18.00 - 21.00 tapi ternyata acaranya sampai jam 12 malam, tapi tak apa, malahan saya dan teman-teman saking kerennya ini acara malah gak terasa bahwa ini sudah jam 12 malam, apa lagi makanan dan minuman yang di sediakan panitia GRAAATIISSSS!! so, gak apalah demi ilmu yang inspiratif plus snack yang free,, rela kami pulang tengah malam... :DDD

http://unnaiko.blogspot.com/2011/06/i-love-june.html#comment-form

tergakum-kagum adalah dia bercerita dengan foto-fotonya. Anaknya ini cinta fotografi.

Bocah kedua namanya Zayyan. Aku dengernya ‘Sayang’. Mukanya imut banget. Dia maju ke panggung membacakan cerpennya yang terinspirasi dari salah satu foto Asriani, sepotong sungai yang penuh sampah. Judul ceritanya ’3 Sahabat dan Monster Sampah’. Judulnya anak kecil banget kan?! Tapi cerpennya Ajib! Karakter si Bos yang berani, Ponya’ yang konyol, dan Ce’gok yang penakut begitu hidup. Momen-momen dalam ceritanya mengalir mantab. Dan pesan moral yang disampaikan sangat dalam. Keren! Anak ini, mungkin baru kelas 4 SD. Standing applause lah buat mereka berdua.

Pembicara kelima, saya :mrgreen: . Ngedabrus ga modal. Cerita yang disampaikan adalah cerita orang (Pengajar Muda). Yang bikinin slide Ilman Akbar, yang ngeditin video Firman BK, celana yang dipakai pun minjem. Terimakasi buat mereka semua. Cerita kami dimulai dengan kisah sekolah-sekolah di sana, hidden agenda Pengajar Muda (mengapa mau jadi Pengajar Muda), dan … lain-lain.

Pembicara ke-6 Diku namanya. Lengkapnya Dian Aditya Ning Lestari. Dia salah satu penggagas Indonesian Future Leader. Katanya, kalau kamu mau jadi leader, jadi diri sendiri. Saya ga begitu wah dengar

http://agungfirmansyah.wordpress.com/2011/06/22/tedx-makassar-2011/

setinggi 3 meter yang harus dipanjat warga jika ingin memotong jalan ke kampung sebelah dan banyak lagi foto-foto human interest lainnya.

kata future leaders. SMA dan PPSDM menjadikan kata-kata itu sebagai sarapan pagi. Yang saya wah dari si Diku ini cara presentasinya. Ekspresif, energik, anak muda banget pokoknya.

Pembicara ke-7 Yulianti Tanyadji. Seorang arsitek juga urbanis. Apa itu urbanis? Saya juga ga tahu, hehe :mrgreen: . Ternyata, kata Mbak Yuli, arsitektur itu bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Dia mengangkat isu arsitektur kota yang harusnya lebih manusiawi agar orang-orang yang hidup di dalamnya jadi manusiawi.

Pembicara terakhir seorang seniman, Sese Lawing. Jago nyanyi, bikin puisi, bercerita, dll. Dia ingin mengajak anak-anak muda di daerah agar tidak malu dengan kelokalannya. Dia menyampaikan hal itu dengan lagu-lagunya, perpaduan antara musik modern dengan lirik-lirik khas Makassar – Jeneponto.

Malam itu mantab abis. Selain karena pembicaranya menyegarkan mental, kami juga dapat hidangan mewah, free and fast internet access.

TEDxMakassar – Agung Firmansyah – Sedikit Kisah tentang Sekolah di Sana

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Laksana generasi dari dua zamanyang berbeda, Ita dan Desta, dua presenter dari baKTI.

Antusias dan penuh semangat,halaman belakang BaKTI padat pengunjung.

11

erempuan, rumah bundar dan pengelolaan sumber bahan pangan tidak bisa dipisahkan dari para perempuan yang Ptelah berkeluarga di NTT. Terutama di kawasan desa-desa

tradisional seperti di Nausus atau Mollo dan beberapa desa di Amanatun.

Biasanya mereka menyertakan anak gadis dan anak laki-lakinya dalam menjalankan fungsi domestiknya. Misalnya berkebun di sekitar pekarangan rumah dan menanam seperti menanam umbi-umbian, labu, dab sayur mayur untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka juga mengambil kopi, berkapas, ikut mencari makanan ternak (jika ada), mengumpulkan kayu bakar, dan mengisi air.

Waktu luang kaum perempuan di daerah ini digunakan untuk menganyam dan menenun. Hal lain yang tak kalah menariknya adalah mereka juga mengelola rumah bundar alias dapur, menghangatkan lopo atau tempat berkumpul keluarga dan menerima tamu, dan tempat menghangatkan bibit. Praktisnya, kaum perempuan di sini selalu sibuk. Tapi bukan hanya mereka sendiri yang sibuk, semua anggota keluarga juga harus bekerja keras dan berbagi peran dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di alam yang cukup kering, tertinggal dengan segala akses publik yang sangat buruk.

Sama halnya dengan perempuan di desa Saihan yang masih termasuk suku Amanatun. Mereka harus mengambil air bersih untuk keperluan masak dan air minum bersih ke sumber mata air yang jaraknya tiga kilometer dari rumah. Kondisi jalanannya luar biasa buruk, banyak tanjakan dan turunan yang curam. Jika ditempuh dengan berjalan kaki maka akan diperlukan waktu dua jam untuk mengambil air saja. Bisanya mereka mengambil air pagi hari jam enam pagi dan sore hari sekitar jam empat sore.

Kadang dibantu oleh anak-anak mereka atau bersama suami mereka.

Perempuan suku Amatun juga berperan dalam mengelola bibit dan keperluan pangan untuk keluarga, baik di Lopo (tempat menyimpan bibit) maupun di Rumah Bundar (dapur). Tidak sembarang perempuan bisa mengurus rumah bundar, walaupun telah menjadi seorang isteri. Penganti baru juga tidak serta merta diizinkan naik ke loteng Lopo tempat menyimpan sumber pangan pokok jagung dan bibit jagung, dan persediaan jagung untuk dimakan jika paceklik tiba.

Ada ujian yang harus ditempuh oleh perempuan Amatun sebelum bisa menjadi "nyonya" di rumahnya sendiri dan diterima oleh keluarga suaminya. Selain harus terampil menenun, wanita pengantin baru diserahkan tanggung jawab untuk memasak dan mengelola bibit jagung di Rumah Bundar. Jika keluarga suami menganggap si pengantin baru ini cakap dalam ketiga hal tersebut barulah rumah bundar menjadi "miliknya".

Satu bagian kecil dari kesibukan yang wajib dijalani perempuan Amatun adalah mengelola kebun kopi sendiri. Tentu saja tidak dalam skala besar. Kebu kopi yang dimiliki keluarga di Amatun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka menanam pohon kopi sendiri, merawatnya, mengambil bijinya, mengolahnya, menjemurnya dan menumbuknya menjadi kopi halus yang siap di konsumsi keluarga. Hampir setiap rumah ada pohon kopi di pekarangannya.

Selai kopi, perempuan Amatun juga mengelola kebun kapas milik keluarga. Jika kapas mulai bermunculan, biasanya setahun sekali, para perempuan akan bersuka cita memrosesnya menjadi benang dan kemudian menenunya menjadi simpanan

Oleh Musfarayani

Rumah Bundar, Pangan, dan Perempuan

Tiga Batu Tungku

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT COMMUNITY EMPOWERMENT

Rumah Bundar, Pangan, dan Perempuan

Tiga Batu Tungku

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Musfarayani adalah penulis lepas pada berbagai media dan organisasi dan dapat dihubungi melalui email:fay2503@gmail.com

berharga untuk keluarga. Jika belum ada bahan benang untuk ditenun maka mereka akan sibuk menganyam daun aren.

Hidup para perempuan dan masyarakat di sana semakin berat belakangan ini, saat iklim semakin tak menentu. Hasil panen jagung mereka tak pernah lagi lebih besar dari sepuluh tahun lalu. Tahun ini mereka gagal tanam karena hujan berkepanjangan yang membuat bibit yang telah di sebar ke tanah menjadi basah dan busuk. Kini persediaan jagung dan bibit jagung lokal, panganan pokok mereka, mulai kosong. Kalaupun ada, hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga beberapa bulan saja.

Beradaptasi dengan perubahan ini, mereka harus lebih rajin menanam sayur-sayuran, jagung rote, umbi-umbian, dan tanaman lainnya yang tidak terpengaruh dengan iklim. Di daerah Amanatun, jarang sekali masyarakat memakan daging walaupun mereka memelihara ayam dan babi. Daging adalah makanan mewah yang hanya disajikan dalam acara-acara istimewa.

Kondisi ini makin diperparah dengan topografi lokasi mereka yang rawan bencana dengan angin kencang dan perubahan lereng-lereng bukit menjadi perkebunan, sehingga rentan akan longsor. Semakin buruk lagi, ketika dalam keterbatasan dan daya juang untuk hidup keharian mereka, desa-desa ini akan digempur perusahaan tambang. yang pastinya kelak tidak akan mempedulikan alam, bahkan jati diri masyarakat ini.

Potret Buram Pekerja Anak NTT

12

dzan subuh membangunkan Manek. Lelaki kecil berusia 11 tahun itu bergegas menyiapkan cangkul, skop, dan parang yang telah disiapkan semalam. ABergegas mereka keluar dari kamp, sebuah gubuk berdinding seng bekas yang

menjadi tempat tinggal sementara mereka. Manek bekerja mencetak batu bata bersama dua temannya bernama Kiik (10) dan Ikun (12). Mereka sama-sama berasal dari Belu, kabupaten yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Saban tahun mereka bergabung dalam satu kelompok untuk bekerja sebagai tukang cetak batu. Pekerjaan ini mereka lakoni dari subuh hingga Adzan Magrib berkumandang. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Mereka mengejar target jumlah batu bata yang dicetak sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah. Upahnya tak besar, hanya Rp. 175 per batu. Inilah pekerjaan yang harus mereka lakoni untuk menopang ekonomi keluarga mereka.

Oleh Mansetus Balawala

Nusa Tenggara Timur

Potret Buram Pekerja Anak NTT

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

11

erempuan, rumah bundar dan pengelolaan sumber bahan pangan tidak bisa dipisahkan dari para perempuan yang Ptelah berkeluarga di NTT. Terutama di kawasan desa-desa

tradisional seperti di Nausus atau Mollo dan beberapa desa di Amanatun.

Biasanya mereka menyertakan anak gadis dan anak laki-lakinya dalam menjalankan fungsi domestiknya. Misalnya berkebun di sekitar pekarangan rumah dan menanam seperti menanam umbi-umbian, labu, dab sayur mayur untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka juga mengambil kopi, berkapas, ikut mencari makanan ternak (jika ada), mengumpulkan kayu bakar, dan mengisi air.

Waktu luang kaum perempuan di daerah ini digunakan untuk menganyam dan menenun. Hal lain yang tak kalah menariknya adalah mereka juga mengelola rumah bundar alias dapur, menghangatkan lopo atau tempat berkumpul keluarga dan menerima tamu, dan tempat menghangatkan bibit. Praktisnya, kaum perempuan di sini selalu sibuk. Tapi bukan hanya mereka sendiri yang sibuk, semua anggota keluarga juga harus bekerja keras dan berbagi peran dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di alam yang cukup kering, tertinggal dengan segala akses publik yang sangat buruk.

Sama halnya dengan perempuan di desa Saihan yang masih termasuk suku Amanatun. Mereka harus mengambil air bersih untuk keperluan masak dan air minum bersih ke sumber mata air yang jaraknya tiga kilometer dari rumah. Kondisi jalanannya luar biasa buruk, banyak tanjakan dan turunan yang curam. Jika ditempuh dengan berjalan kaki maka akan diperlukan waktu dua jam untuk mengambil air saja. Bisanya mereka mengambil air pagi hari jam enam pagi dan sore hari sekitar jam empat sore.

Kadang dibantu oleh anak-anak mereka atau bersama suami mereka.

Perempuan suku Amatun juga berperan dalam mengelola bibit dan keperluan pangan untuk keluarga, baik di Lopo (tempat menyimpan bibit) maupun di Rumah Bundar (dapur). Tidak sembarang perempuan bisa mengurus rumah bundar, walaupun telah menjadi seorang isteri. Penganti baru juga tidak serta merta diizinkan naik ke loteng Lopo tempat menyimpan sumber pangan pokok jagung dan bibit jagung, dan persediaan jagung untuk dimakan jika paceklik tiba.

Ada ujian yang harus ditempuh oleh perempuan Amatun sebelum bisa menjadi "nyonya" di rumahnya sendiri dan diterima oleh keluarga suaminya. Selain harus terampil menenun, wanita pengantin baru diserahkan tanggung jawab untuk memasak dan mengelola bibit jagung di Rumah Bundar. Jika keluarga suami menganggap si pengantin baru ini cakap dalam ketiga hal tersebut barulah rumah bundar menjadi "miliknya".

Satu bagian kecil dari kesibukan yang wajib dijalani perempuan Amatun adalah mengelola kebun kopi sendiri. Tentu saja tidak dalam skala besar. Kebu kopi yang dimiliki keluarga di Amatun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka menanam pohon kopi sendiri, merawatnya, mengambil bijinya, mengolahnya, menjemurnya dan menumbuknya menjadi kopi halus yang siap di konsumsi keluarga. Hampir setiap rumah ada pohon kopi di pekarangannya.

Selai kopi, perempuan Amatun juga mengelola kebun kapas milik keluarga. Jika kapas mulai bermunculan, biasanya setahun sekali, para perempuan akan bersuka cita memrosesnya menjadi benang dan kemudian menenunya menjadi simpanan

Oleh Musfarayani

Rumah Bundar, Pangan, dan Perempuan

Tiga Batu Tungku

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT COMMUNITY EMPOWERMENT

Rumah Bundar, Pangan, dan Perempuan

Tiga Batu Tungku

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Musfarayani adalah penulis lepas pada berbagai media dan organisasi dan dapat dihubungi melalui email:fay2503@gmail.com

berharga untuk keluarga. Jika belum ada bahan benang untuk ditenun maka mereka akan sibuk menganyam daun aren.

Hidup para perempuan dan masyarakat di sana semakin berat belakangan ini, saat iklim semakin tak menentu. Hasil panen jagung mereka tak pernah lagi lebih besar dari sepuluh tahun lalu. Tahun ini mereka gagal tanam karena hujan berkepanjangan yang membuat bibit yang telah di sebar ke tanah menjadi basah dan busuk. Kini persediaan jagung dan bibit jagung lokal, panganan pokok mereka, mulai kosong. Kalaupun ada, hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarga beberapa bulan saja.

Beradaptasi dengan perubahan ini, mereka harus lebih rajin menanam sayur-sayuran, jagung rote, umbi-umbian, dan tanaman lainnya yang tidak terpengaruh dengan iklim. Di daerah Amanatun, jarang sekali masyarakat memakan daging walaupun mereka memelihara ayam dan babi. Daging adalah makanan mewah yang hanya disajikan dalam acara-acara istimewa.

Kondisi ini makin diperparah dengan topografi lokasi mereka yang rawan bencana dengan angin kencang dan perubahan lereng-lereng bukit menjadi perkebunan, sehingga rentan akan longsor. Semakin buruk lagi, ketika dalam keterbatasan dan daya juang untuk hidup keharian mereka, desa-desa ini akan digempur perusahaan tambang. yang pastinya kelak tidak akan mempedulikan alam, bahkan jati diri masyarakat ini.

Potret Buram Pekerja Anak NTT

12

dzan subuh membangunkan Manek. Lelaki kecil berusia 11 tahun itu bergegas menyiapkan cangkul, skop, dan parang yang telah disiapkan semalam. ABergegas mereka keluar dari kamp, sebuah gubuk berdinding seng bekas yang

menjadi tempat tinggal sementara mereka. Manek bekerja mencetak batu bata bersama dua temannya bernama Kiik (10) dan Ikun (12). Mereka sama-sama berasal dari Belu, kabupaten yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Saban tahun mereka bergabung dalam satu kelompok untuk bekerja sebagai tukang cetak batu. Pekerjaan ini mereka lakoni dari subuh hingga Adzan Magrib berkumandang. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Mereka mengejar target jumlah batu bata yang dicetak sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah. Upahnya tak besar, hanya Rp. 175 per batu. Inilah pekerjaan yang harus mereka lakoni untuk menopang ekonomi keluarga mereka.

Oleh Mansetus Balawala

Nusa Tenggara Timur

Potret Buram Pekerja Anak NTT

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

13

“Kami ini orang susah pak, orang tua tidak bisa bayar uang sekolah. Makanya kami merantau untuk mencari uang,” tutur Manek diamini Kiik dan Ikun. Sepanjang musim kemaru mereka bekerja di Lingkungan Tabali, Kelurahan Sarotari, Larantuka dan harus bersabar menunggu datangnya musim hujan untuk kembali ke kampung halaman.

Tentu saja bukan hanya Manek, Kiik dan Ikun yang mesti bekerja untuk menopang keuangan keluarga. Banyak anak di NTT menggeluti pekerjaan beragam mulai dari penjual kue, loper koran, hingga buruh bangunan. Lembaga Perlindungan Anak dalam siaran persnya sebagaimana dipublikasikan NTT Online, 5 Juni 2010, menyebutkan jumlah pekerja anak di NTT per Mei 2010 mencapai 23.103 orang (Laki-laki 15.333 anak dan perempuan 7.770 anak). Dari jumlah ini 13.369 anak diantaranya adalah anak terlantar, 195.000 anak adalah gelandangan, dan 1.335 anak bekerja sebagai pekerja seks.

Landasan Hukum Pendidikan Dalam Konvensi mengenai Hak Anak yang diadopsi Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, yang kemudian oleh Indonesia di diratifikasi dan disahkan dengan Keppres No. 39 Tahun 1990, ditegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, suku, bangsa, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi empat bidang antara lain; pertama, hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan kesehatan; kedua, hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan khusus; ketiga, hak perlidungan, mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana; dan keempat, hak partisipasi, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) juga menegaskan bahwa Negara berkewajiban menjamin warganya untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 28 C misalnya menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Bahkan pada Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan dinyatakan bahwa untuk menjamin hak tersebut Negara berkewajiban setidaknya untuk membiayai pendidikan dasar. Lebih dari itu pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional serta memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN atau APBD untuk Pemerintah Daerah. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 12 dan 13 UU tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kecerdasan.

Quo Vadis Pemerintah NTT ?Tampaknya nasib para pekerja anak di NTT, sungguh jauh

panggang dari api. Hampir pasti semua hak yang digariskan Konvensi tentang Hak Anak, pun aturan perundang-undangan lainnya belum terpenuhi sebagaimana layaknya anak-anak dari keluarga yang mampu.

Sejatinya untuk pelaksanaan dan penegakan hak anak, konvensi antara lain mewajibkan negara penandatangan untuk menjamin pelayanan kesehatan, mengadakan pendidikan dasar wajib dan cuma-cuma, membangun berbagai fasilitas pelayanan anak, menyediakan pelayanan khusus untuk anak-cacat, membantu orangtua dalam mengasuh anak, menjamin pelayanan anak yatim/piatu atau tidak punya keluarga.

Tidak cuma itu, konvensi juga mewajibkan negara penandatangan menjamin kesempatan yang sama untuk

kegiatan rekreasi, seni dan budaya, menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan diri anak. Melindungi anak dari bahaya fisik dan mental seperti penganiayaan dan eksploitiasi seksual, serta melindungi dari eksploitasi kerja yang mengganggu pendidikan atau membahayakan kesehatan dan pertumbuhannya. Negara juga wajib melindungi anak dari penggunaan obat-obatan illegal serta keterlibatan dalam produksi dan perdagangannya, termasuk melindungi dan menyelamatkan mereka dari perdagangan anak ke luar negeri.

Lantas di mana peran pemerintah NTT dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak? Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan masih sangat rendah. Sebanyak 18,91 persen anak tak pernah bersekolah, 40,45 persen belum tamat Sekolah Dasar, 39,29 persen tidak tamat Sekolah Menengah Pertama. Data BPS tahun 2009 menyebutkan sekitar 80 persen penduduk NTT hanya lulus SD dan SMP.

Angka-angka ini tampaknya belum menunjukkan dampak positif dari adanya pembebasan biaya pendidikan yang didengungkan pemerintah selama ini. Tidak tertutup kemungkinan lembaga pendidikkan SD di NTT belum sepenuhnya membebaskan biaya sekolah. Kalaupun ada, siswa malah dibebankan dengan keuangan lainnya seperti iuran pembangunan, uang komite dan berbagai macam pungutan dengan nomenklatur yang berbeda. Bahkan kewajiban pemerintah NTT dan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD saja belum 100 persen terealisasi.

Pemerintah memang menyediakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) untuk mengentaskan angka buta huruf, sekaligus memberi kemudahan bagi anak-anak yang tidak menamatkan pendidikan di tingkat SD, SMP atau SLTA untuk menyelesaikan pendidikannya lewat jalur ini. Namun kualitas kelulusannya masih dipertanyakan. Apalagi program (PLS) masih terkesan proyek.

Tak jauh beda dengan pendidikan, dalam hal pelayanan kesehatan, masih banyak keluarga msikin yang tak tersentuh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Alih-alih dimanfaatkan keluarga miskin, program ini malah dinikmati oleh keluarga dari ekonomi mampu. Ini karena kartu Jamkesmas lebih mudah didapatkan oleh kroni dan konco-konco di birokrasi yang mengatur soal itu.

Semakin kerasnya kehidupan di NTT belakangan ini turut menyeret anak-anak menjadi korban. Fakta menunjukan bahwa tidak sedkit anak pada usia sangat dini telah berurusan dengan aparat penegak hukum. Berbagai kasus hukum yang melibatkan anak-anak tidak selesai hanya dengan memasukan mereka ke dalam penjara. Sekalipun ada penjara anak-anak, mereka sering diperlakukan sama dengan narapidana dewasa. Belum adanya pengadilan khusus untuk anak turut memperbesar kemungkinan perlakukan sewenang-wenang terhadap mereka.

Menghadapi situasi konkrit terhadap nasib para pekerja anak di NTT, sudah saatnya para pemimpin di bumi Flobamora lebih peka terhadap nasib pekerja anak. Kepekaan itu bisa dengan kebijakan yang ramah anak. Anak adalah aset dan generasi penerus pembangunan. Merekalah yang kelak akan menentukan nasib dan masa depan bangsa dan daerah. Jangan lagi kita biarkan NTT terus diplesetkan orang banyak menjadi Nasib Tidak Tentu, Nanti Tuhan Tolong, atau Nasib Tergantung Tindakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis bekerja padaYayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) dan dapat dihubungi melalui email mans_motor@yahoo.co.id

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 14

SPECIAL EVENTS

Wajah Pendidikan di IndonesiaOleh Stevent Febriandy

Inilah wajah pendidikan di negeri ini, Pak. Jadi jangan bicara mutu dulu. Tempat kami mengajar saja masih memprihatinkan begini”. “Kutipan seperti ini seringkali ditemui dalam berbagai blog atau

forum diskusi tentang pendidikan Indonesia di internet. Tidak lagi mengherankan jika pernyataan ini juga mewakili jutaan orang di Indonesia.

endidik an adalah cerminan bangsa. Dar i wajah pendidikannya dapat diketahui bagaimana budaya bangsa. PSayang sekali pendidikan di Indonesia masih saja terus

tertimpa masalah, baik dalam hal kualitas, akses terhadap pendidikan, pengelolaan badan pendidikan, minimnya anggaran pendidikan, rendahnya partisipasi belajar siswa, dan masih banyak lagi.

Diskusi CINEMATICA yang diadakan di Backyard Kantor BaKTI pada akhir Mei silam menghadirkan topik ’Wajah Pendidikan Indonesia Saat Ini’. Diskusi yang sebagian besar pesertanya adalah para guru sekolah dan tenaga pengajar dari beberapa universitas di Makassar ini tentu saja membahas’wajah pendidikan’ dari sisi pengelolaan badan pendidikan.

”Pendidikan di Indonesia belum merata, semakin ke pinggir daerahnya semakin sulit mengakses sarana maupun prasarana pendidikan. Anggaran untuk pendidikan juga belum dikelola optimal, sehingga belum mampu menyediakan pendidikan dasar yang terjangkau masyarakat luas dan sekaligus berkualitas baik”, ujar Dr. Asmin Mpd., Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Makassar, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi ini.

Jika menilik fakta di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, memang masih ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan dengan memberi perhatian lebih pada peningkatan kualitas tenaga pengajar, khususnya mereka yang bertugas di daerah pedalaman dan kepulauan. ”Pelatihan reguler bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil dapat sangat membantu meningkatkan wawasan mereka”, tambah Dr. Asmin Mpd.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Handayani Rasyid yang mengajar pada SD Negeri Bertingkat III Mamajang, Makassar. Bagi Handayani, penguatan kapasitas juga sangat diperlukan oleh tenaga pengajar. ”Dalam hal penguasaan teknologi, misalnya, belakangan ini guru pun bisa jadi sangat ketinggalan dibandingkan siswanya sendiri”, tutur Handayani. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar terasa masih kurang maksimal, khususnya dalam penguasaan teknologi. Pelatihan reguler yang diadakan bagi guru-guru metodenya hanya ceramah dan mendengar saja dan materinya juga tak jauh berkembang dari pelatihan-pelatihan sebelumnya

Kurikulum pendidikan yang diterapkan juga sangat mempengaruhi wajah pendidikan saat ini. Kurikulum pendidikan saat ini nampaknya tidak memberi penekanan pada proses belajar dan hanya mementingkan hasil yang diperoleh dari siswa saja. ”Setelah beberapa kali mengikuti program peningkatan kapasitas yang diadakan DBE, saya mendapatkan cara pandang baru dan berbagai metode pengajaran yang menarik”, aku ibu Handayani.

Kegaitan dari program DBE atau Decentralized Basic Education (Sebuah program dari USAID) yang dimaksud ibu Handayani adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dan Pusat Sumber Belajar Gugur (PSBG). Tujuan dari kegiatan program DBE adalah untuk memperkenalkan dan menjadikan proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Program ini melatih para guru untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menambah gairah siswa untuk belajar.

”Profesi guru adalah panggilan jiwa dan mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, termasuk bagian yang mengurus kurikulum dan peningkatan kualitas guru, juga mesti memiliki panggilan jiwa”, ujar Asri, seorang dosen pada sebuah perguruan tinggi swasta di makassar. Asri mengangkat bagaimana rendahnya mutu guru juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan menanggapi positif upaya evaluasi kerja bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas guru.

Senada dengan Asri, Nurmin Nun yang juga tenaga pengajar, berpendapat bahwa guru perlu meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan. “Konsep kurikulum perlu dikembangkan di setiap sekolah, dan ujian nasional perlu lebih memerhatikan kondisi pendidikan di daerah. Yang perlu disamakan standarnya bukan hanya hasil ujian saja, namun juga kualitas sarana dan prasarana, termasuk tenaga pengajar mulai dari kota besar hingga daerah terpencil.

Kompleksnya masalah pendidikan di Indonesia semestinya tidak menyurutkan semangat untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengutamakan pendidikan bagi generasi mudanya. Tentunya ini merupakan cita-cita pendiri bangsa ini dan kita semua.

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Diskusi CINEMATICA merupakan acara kolaboratif yang diselenggarakan oleh Rumah Ide dan BaKTI. Dengan semangat berbagi untuk perubahan, diskusi ini mengangkat berbagai topik menarik yang relevan dengan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan menggunakan pendekatan film dan seni untuk memperkaya wawasan diskusi.

Diksusi CINEMATICA diadakan pada Jumat terakhir setiap bulan di Backyard Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26, Makassar. Hasil dari diskusi dapat Anda baca di www.batukar.info

Diskusi CINEMATICA

13

“Kami ini orang susah pak, orang tua tidak bisa bayar uang sekolah. Makanya kami merantau untuk mencari uang,” tutur Manek diamini Kiik dan Ikun. Sepanjang musim kemaru mereka bekerja di Lingkungan Tabali, Kelurahan Sarotari, Larantuka dan harus bersabar menunggu datangnya musim hujan untuk kembali ke kampung halaman.

Tentu saja bukan hanya Manek, Kiik dan Ikun yang mesti bekerja untuk menopang keuangan keluarga. Banyak anak di NTT menggeluti pekerjaan beragam mulai dari penjual kue, loper koran, hingga buruh bangunan. Lembaga Perlindungan Anak dalam siaran persnya sebagaimana dipublikasikan NTT Online, 5 Juni 2010, menyebutkan jumlah pekerja anak di NTT per Mei 2010 mencapai 23.103 orang (Laki-laki 15.333 anak dan perempuan 7.770 anak). Dari jumlah ini 13.369 anak diantaranya adalah anak terlantar, 195.000 anak adalah gelandangan, dan 1.335 anak bekerja sebagai pekerja seks.

Landasan Hukum Pendidikan Dalam Konvensi mengenai Hak Anak yang diadopsi Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, yang kemudian oleh Indonesia di diratifikasi dan disahkan dengan Keppres No. 39 Tahun 1990, ditegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, suku, bangsa, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi empat bidang antara lain; pertama, hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan kesehatan; kedua, hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan pendidikan khusus; ketiga, hak perlidungan, mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana; dan keempat, hak partisipasi, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) juga menegaskan bahwa Negara berkewajiban menjamin warganya untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 28 C misalnya menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Bahkan pada Bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan dinyatakan bahwa untuk menjamin hak tersebut Negara berkewajiban setidaknya untuk membiayai pendidikan dasar. Lebih dari itu pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional serta memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN atau APBD untuk Pemerintah Daerah. Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 12 dan 13 UU tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kecerdasan.

Quo Vadis Pemerintah NTT ?Tampaknya nasib para pekerja anak di NTT, sungguh jauh

panggang dari api. Hampir pasti semua hak yang digariskan Konvensi tentang Hak Anak, pun aturan perundang-undangan lainnya belum terpenuhi sebagaimana layaknya anak-anak dari keluarga yang mampu.

Sejatinya untuk pelaksanaan dan penegakan hak anak, konvensi antara lain mewajibkan negara penandatangan untuk menjamin pelayanan kesehatan, mengadakan pendidikan dasar wajib dan cuma-cuma, membangun berbagai fasilitas pelayanan anak, menyediakan pelayanan khusus untuk anak-cacat, membantu orangtua dalam mengasuh anak, menjamin pelayanan anak yatim/piatu atau tidak punya keluarga.

Tidak cuma itu, konvensi juga mewajibkan negara penandatangan menjamin kesempatan yang sama untuk

kegiatan rekreasi, seni dan budaya, menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan diri anak. Melindungi anak dari bahaya fisik dan mental seperti penganiayaan dan eksploitiasi seksual, serta melindungi dari eksploitasi kerja yang mengganggu pendidikan atau membahayakan kesehatan dan pertumbuhannya. Negara juga wajib melindungi anak dari penggunaan obat-obatan illegal serta keterlibatan dalam produksi dan perdagangannya, termasuk melindungi dan menyelamatkan mereka dari perdagangan anak ke luar negeri.

Lantas di mana peran pemerintah NTT dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak? Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan masih sangat rendah. Sebanyak 18,91 persen anak tak pernah bersekolah, 40,45 persen belum tamat Sekolah Dasar, 39,29 persen tidak tamat Sekolah Menengah Pertama. Data BPS tahun 2009 menyebutkan sekitar 80 persen penduduk NTT hanya lulus SD dan SMP.

Angka-angka ini tampaknya belum menunjukkan dampak positif dari adanya pembebasan biaya pendidikan yang didengungkan pemerintah selama ini. Tidak tertutup kemungkinan lembaga pendidikkan SD di NTT belum sepenuhnya membebaskan biaya sekolah. Kalaupun ada, siswa malah dibebankan dengan keuangan lainnya seperti iuran pembangunan, uang komite dan berbagai macam pungutan dengan nomenklatur yang berbeda. Bahkan kewajiban pemerintah NTT dan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD saja belum 100 persen terealisasi.

Pemerintah memang menyediakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) untuk mengentaskan angka buta huruf, sekaligus memberi kemudahan bagi anak-anak yang tidak menamatkan pendidikan di tingkat SD, SMP atau SLTA untuk menyelesaikan pendidikannya lewat jalur ini. Namun kualitas kelulusannya masih dipertanyakan. Apalagi program (PLS) masih terkesan proyek.

Tak jauh beda dengan pendidikan, dalam hal pelayanan kesehatan, masih banyak keluarga msikin yang tak tersentuh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Alih-alih dimanfaatkan keluarga miskin, program ini malah dinikmati oleh keluarga dari ekonomi mampu. Ini karena kartu Jamkesmas lebih mudah didapatkan oleh kroni dan konco-konco di birokrasi yang mengatur soal itu.

Semakin kerasnya kehidupan di NTT belakangan ini turut menyeret anak-anak menjadi korban. Fakta menunjukan bahwa tidak sedkit anak pada usia sangat dini telah berurusan dengan aparat penegak hukum. Berbagai kasus hukum yang melibatkan anak-anak tidak selesai hanya dengan memasukan mereka ke dalam penjara. Sekalipun ada penjara anak-anak, mereka sering diperlakukan sama dengan narapidana dewasa. Belum adanya pengadilan khusus untuk anak turut memperbesar kemungkinan perlakukan sewenang-wenang terhadap mereka.

Menghadapi situasi konkrit terhadap nasib para pekerja anak di NTT, sudah saatnya para pemimpin di bumi Flobamora lebih peka terhadap nasib pekerja anak. Kepekaan itu bisa dengan kebijakan yang ramah anak. Anak adalah aset dan generasi penerus pembangunan. Merekalah yang kelak akan menentukan nasib dan masa depan bangsa dan daerah. Jangan lagi kita biarkan NTT terus diplesetkan orang banyak menjadi Nasib Tidak Tentu, Nanti Tuhan Tolong, atau Nasib Tergantung Tindakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis bekerja padaYayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) dan dapat dihubungi melalui email mans_motor@yahoo.co.id

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 14

SPECIAL EVENTS

Wajah Pendidikan di IndonesiaOleh Stevent Febriandy

Inilah wajah pendidikan di negeri ini, Pak. Jadi jangan bicara mutu dulu. Tempat kami mengajar saja masih memprihatinkan begini”. “Kutipan seperti ini seringkali ditemui dalam berbagai blog atau

forum diskusi tentang pendidikan Indonesia di internet. Tidak lagi mengherankan jika pernyataan ini juga mewakili jutaan orang di Indonesia.

endidik an adalah cerminan bangsa. Dar i wajah pendidikannya dapat diketahui bagaimana budaya bangsa. PSayang sekali pendidikan di Indonesia masih saja terus

tertimpa masalah, baik dalam hal kualitas, akses terhadap pendidikan, pengelolaan badan pendidikan, minimnya anggaran pendidikan, rendahnya partisipasi belajar siswa, dan masih banyak lagi.

Diskusi CINEMATICA yang diadakan di Backyard Kantor BaKTI pada akhir Mei silam menghadirkan topik ’Wajah Pendidikan Indonesia Saat Ini’. Diskusi yang sebagian besar pesertanya adalah para guru sekolah dan tenaga pengajar dari beberapa universitas di Makassar ini tentu saja membahas’wajah pendidikan’ dari sisi pengelolaan badan pendidikan.

”Pendidikan di Indonesia belum merata, semakin ke pinggir daerahnya semakin sulit mengakses sarana maupun prasarana pendidikan. Anggaran untuk pendidikan juga belum dikelola optimal, sehingga belum mampu menyediakan pendidikan dasar yang terjangkau masyarakat luas dan sekaligus berkualitas baik”, ujar Dr. Asmin Mpd., Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Makassar, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi ini.

Jika menilik fakta di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, memang masih ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan dengan memberi perhatian lebih pada peningkatan kualitas tenaga pengajar, khususnya mereka yang bertugas di daerah pedalaman dan kepulauan. ”Pelatihan reguler bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil dapat sangat membantu meningkatkan wawasan mereka”, tambah Dr. Asmin Mpd.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Handayani Rasyid yang mengajar pada SD Negeri Bertingkat III Mamajang, Makassar. Bagi Handayani, penguatan kapasitas juga sangat diperlukan oleh tenaga pengajar. ”Dalam hal penguasaan teknologi, misalnya, belakangan ini guru pun bisa jadi sangat ketinggalan dibandingkan siswanya sendiri”, tutur Handayani. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar terasa masih kurang maksimal, khususnya dalam penguasaan teknologi. Pelatihan reguler yang diadakan bagi guru-guru metodenya hanya ceramah dan mendengar saja dan materinya juga tak jauh berkembang dari pelatihan-pelatihan sebelumnya

Kurikulum pendidikan yang diterapkan juga sangat mempengaruhi wajah pendidikan saat ini. Kurikulum pendidikan saat ini nampaknya tidak memberi penekanan pada proses belajar dan hanya mementingkan hasil yang diperoleh dari siswa saja. ”Setelah beberapa kali mengikuti program peningkatan kapasitas yang diadakan DBE, saya mendapatkan cara pandang baru dan berbagai metode pengajaran yang menarik”, aku ibu Handayani.

Kegaitan dari program DBE atau Decentralized Basic Education (Sebuah program dari USAID) yang dimaksud ibu Handayani adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dan Pusat Sumber Belajar Gugur (PSBG). Tujuan dari kegiatan program DBE adalah untuk memperkenalkan dan menjadikan proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Program ini melatih para guru untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menambah gairah siswa untuk belajar.

”Profesi guru adalah panggilan jiwa dan mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, termasuk bagian yang mengurus kurikulum dan peningkatan kualitas guru, juga mesti memiliki panggilan jiwa”, ujar Asri, seorang dosen pada sebuah perguruan tinggi swasta di makassar. Asri mengangkat bagaimana rendahnya mutu guru juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan menanggapi positif upaya evaluasi kerja bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas guru.

Senada dengan Asri, Nurmin Nun yang juga tenaga pengajar, berpendapat bahwa guru perlu meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan. “Konsep kurikulum perlu dikembangkan di setiap sekolah, dan ujian nasional perlu lebih memerhatikan kondisi pendidikan di daerah. Yang perlu disamakan standarnya bukan hanya hasil ujian saja, namun juga kualitas sarana dan prasarana, termasuk tenaga pengajar mulai dari kota besar hingga daerah terpencil.

Kompleksnya masalah pendidikan di Indonesia semestinya tidak menyurutkan semangat untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengutamakan pendidikan bagi generasi mudanya. Tentunya ini merupakan cita-cita pendiri bangsa ini dan kita semua.

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Diskusi CINEMATICA merupakan acara kolaboratif yang diselenggarakan oleh Rumah Ide dan BaKTI. Dengan semangat berbagi untuk perubahan, diskusi ini mengangkat berbagai topik menarik yang relevan dengan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan menggunakan pendekatan film dan seni untuk memperkaya wawasan diskusi.

Diksusi CINEMATICA diadakan pada Jumat terakhir setiap bulan di Backyard Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26, Makassar. Hasil dari diskusi dapat Anda baca di www.batukar.info

Diskusi CINEMATICA

elama hampir tujuh tahun berdiri, Sulawesi Barat, yang juga adalah provinsi termuda di republik ini terus Sberusaha mengejar ketertinggalan pembangunan dari

provinsi-provinsi lain di Indonesia. Beberapa indikator menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat mulai membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 11,91 persen pada tahun 2010, sebagian besar dikontribusikan oleh pertumbuhan di sektor infrastruktur, pertanian dan perkebunan. Namun demikian, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di 69,18 persen, atau peringkat 27 dari 33 provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan kualitas manusia menjadi salah satu capaian utama pemerintah Sulawesi Barat. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dengan jumlah penduduk 1.158.336 jiwa yang tersebar di lima kabupaten. Sumber daya manusia yang baik dibutuhkan untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini.

Berbagai berbagai data menunjukkan bahwa masih cukup banyak pekerjaan besar yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 bahwa menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 di

ProvinsiSulawesi Barat sebesar 95,71% dan 77,09% pada kelompok umur 13-15 tahun. Ini berarti, lebih dari 4% anak usia Sekolah Dasar tidak bersekolah dan hampir 33% penduduk usia Sekolah Menengah Pertama tidak bersekolah.

Hal yang juga masih memprihatinkan adalah masih adanya penduduk yang buta huruf di di daerah ini. Data BPS menunjukkan bahwa hingga tahun 2009 masih terdapat 5,48% penduduk usia 15-44 tahun (usia produktif ) yang buta huruf. Angka tersebut adalah yang tertinggi di pulau Sulawesi dan secara nasional hanya lebih rendah peringkatnya dari Provinsi Papua (29,23%) dan Nusa Tenggara Barat (7,08).

Banyak penjelasan yang bisa disampaikan atas permasalahan ini. Namun yang tampak sangat jelas hingga saat ini adalah lemahnya sinkronisasi perencanaan pendidikan antar kabupaten dengan kabupaten dan kabupaten dengan provinsi di Sulawesi Barat. Mulai dari tidak adanya harmonisasi dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pendidikan serta rencana pendidikan tahunan (RENJA) kabupaten dan provinsi hingga pada soalnya minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia.

Situasi dunia pendidikan yang tidak menguntungkan ini perlu untuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat. Oleh karenanya dibutuhkan

PENDIDIKAN

Oleh Desta Pratama

Kepala Dinas Pendidikan Bersatu Memajukan

Pendidikan di Sulawesi Barat

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut tentang Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Barat dapat menghubungi : Sdr. Aditya (Yayasan Karampuang), email: y_karampuang@yahoo.co.idatau Fachri Yusuf (Tim Perumus), email : Zakir.sulbar@gmail.com

1. Bahwa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas data pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan meliputi:

Pemutakhiran data antara dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi secara berkala enam bulan setiap tahunnya yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan dimulai pada tahun 2012. Pembuatan Sistem Pendataan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan dimulai pada tahun 2012.

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas koordinasi antara dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi, maka dibentuklah Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Barat sebagai sebuah wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi program secara menyeluruh.

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi di kabupaten dan provinsi, perlu dilakukan monitoring terpadu yang terdiri dari dinas pendidikan kabupaten, dinas pendidikan provinsi dan stakeholder pendidikan terkait, yang instrumennya disusun secara bersama-sama.

4. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan t e n a g a k e p e n d i d i k a n PA U D N I , S D / M I / S D L B , SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/MAK/SMALB, maka dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi perlu menyusun cetak biru peningkatan kualitas tenaga pendidik.

5. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas siswa, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten perlu melibatkan unsur-unsur di luar institusi pendidikan.

6. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sarana dan

prasarana pendidikan, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten melakukan sharing anggaran yang dirumuskan bersama dan disepakati dalam bentuk nota kesepahaman untuk direkomendasikan ke DPRD kabupaten dan provinsi.

Kesepakatan Rembuk Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

desain rencana pendidikan yang tepat dan visioner dan diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Hal tersebut hanya dapat terjadi jika Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai leading sector dapat bekerjasama (bukan sama-sama kerja) dan mengambil bagian terdepan dari desain rencana tersebut. Dengan begitu, Dinas pendidikan kabupaten dan provinsi dapat bergerak secara bersama dan simultan bukan hanya untuk mencapai MDGs melainkan untuk memanusiakan manusia.

Untuk itulah, pada tanggal 27-29 Mei 2011, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rembuk Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Ini adalah pertama kalinya sejak provinsi ini berdiri, seluruh elemen dinas pendidikan provinsi dan kabupaten bertemu dalam satu forum untuk bertukar pikiran dan membicarakan permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh provinsi ini. Selain dinas pendidikan, elemen masyarakat dan pendidikan lain yang juga hadir adalah mahasiswa, lembaga masyarakat sipil, perguruan-perguruan tinggi di Sulbar, serta para Pengajar Muda dari Indonesia Mengajar, yang sudah hampir satu tahun ditempatkan di sekolah-sekolah dasar terpencil di Kabupaten Majene.

Para pemangku kepentingan yang beragam ini memberikan nuansa pertukaran informasi yang dinamis dan kritis terhadap persoalan pendidikan di Sulawesi Barat. Di hari pertama rembuk, masih nyaring terdengar argumen-argumen yang bersifat ego-kewilayahan (kabupaten maupun provinsi). Pihak-pihak di luar pemerintah pun menyampaikan kritik yang keras dan pedas. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat ini adalah pertama kalinya semua unsur ini bertemu dalam satu forum. Namun demikian, dinamika berubah ke arah yang jauh lebih sinergis di hari berikutnya. Tampaknya setelah melepas semua ‘uneg-uneg’, para peserta menjadi lebih bebas untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif di dalam forum.

Peran para fasilitator yang dimotori oleh Yayasan Karampuang sangat besar dalam mengarahkan diskusi ke satu fokus pembicaraan yang terstruktur untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkrit dari setiap sesi diskusi. Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini merupakan langkah awal yang baik bagi dunia pendidikan di Sulawesi Barat.

Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Barat yang telah dideklarasikan ini diharapkan dapat menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah-langkah praktis yang tercermin dalam penyusunan kebijakan pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian, forum komunikasi ini dapat menampilkan gambaran mengenai rencana dan strategi pendidikan di Sulawesi Barat dengan gamblang dan jelas, tidak hanya untuk pemangku kepentingan di tingkat lokal, tapi juga di tingkat pusat atau para mitra pembangunan internasional (donor).

15 16 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

elama hampir tujuh tahun berdiri, Sulawesi Barat, yang juga adalah provinsi termuda di republik ini terus Sberusaha mengejar ketertinggalan pembangunan dari

provinsi-provinsi lain di Indonesia. Beberapa indikator menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat mulai membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 11,91 persen pada tahun 2010, sebagian besar dikontribusikan oleh pertumbuhan di sektor infrastruktur, pertanian dan perkebunan. Namun demikian, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di 69,18 persen, atau peringkat 27 dari 33 provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan kualitas manusia menjadi salah satu capaian utama pemerintah Sulawesi Barat. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dengan jumlah penduduk 1.158.336 jiwa yang tersebar di lima kabupaten. Sumber daya manusia yang baik dibutuhkan untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini.

Berbagai berbagai data menunjukkan bahwa masih cukup banyak pekerjaan besar yang mesti dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 bahwa menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 di

ProvinsiSulawesi Barat sebesar 95,71% dan 77,09% pada kelompok umur 13-15 tahun. Ini berarti, lebih dari 4% anak usia Sekolah Dasar tidak bersekolah dan hampir 33% penduduk usia Sekolah Menengah Pertama tidak bersekolah.

Hal yang juga masih memprihatinkan adalah masih adanya penduduk yang buta huruf di di daerah ini. Data BPS menunjukkan bahwa hingga tahun 2009 masih terdapat 5,48% penduduk usia 15-44 tahun (usia produktif ) yang buta huruf. Angka tersebut adalah yang tertinggi di pulau Sulawesi dan secara nasional hanya lebih rendah peringkatnya dari Provinsi Papua (29,23%) dan Nusa Tenggara Barat (7,08).

Banyak penjelasan yang bisa disampaikan atas permasalahan ini. Namun yang tampak sangat jelas hingga saat ini adalah lemahnya sinkronisasi perencanaan pendidikan antar kabupaten dengan kabupaten dan kabupaten dengan provinsi di Sulawesi Barat. Mulai dari tidak adanya harmonisasi dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pendidikan serta rencana pendidikan tahunan (RENJA) kabupaten dan provinsi hingga pada soalnya minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia.

Situasi dunia pendidikan yang tidak menguntungkan ini perlu untuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat. Oleh karenanya dibutuhkan

PENDIDIKAN

Oleh Desta Pratama

Kepala Dinas Pendidikan Bersatu Memajukan

Pendidikan di Sulawesi Barat

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut tentang Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Barat dapat menghubungi : Sdr. Aditya (Yayasan Karampuang), email: y_karampuang@yahoo.co.idatau Fachri Yusuf (Tim Perumus), email : Zakir.sulbar@gmail.com

1. Bahwa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas data pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan meliputi:

Pemutakhiran data antara dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi secara berkala enam bulan setiap tahunnya yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan dimulai pada tahun 2012. Pembuatan Sistem Pendataan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan dimulai pada tahun 2012.

2. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas koordinasi antara dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi, maka dibentuklah Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Barat sebagai sebuah wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi program secara menyeluruh.

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi di kabupaten dan provinsi, perlu dilakukan monitoring terpadu yang terdiri dari dinas pendidikan kabupaten, dinas pendidikan provinsi dan stakeholder pendidikan terkait, yang instrumennya disusun secara bersama-sama.

4. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan t e n a g a k e p e n d i d i k a n PA U D N I , S D / M I / S D L B , SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/MAK/SMALB, maka dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi perlu menyusun cetak biru peningkatan kualitas tenaga pendidik.

5. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas siswa, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten perlu melibatkan unsur-unsur di luar institusi pendidikan.

6. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sarana dan

prasarana pendidikan, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten melakukan sharing anggaran yang dirumuskan bersama dan disepakati dalam bentuk nota kesepahaman untuk direkomendasikan ke DPRD kabupaten dan provinsi.

Kesepakatan Rembuk Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

desain rencana pendidikan yang tepat dan visioner dan diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Hal tersebut hanya dapat terjadi jika Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai leading sector dapat bekerjasama (bukan sama-sama kerja) dan mengambil bagian terdepan dari desain rencana tersebut. Dengan begitu, Dinas pendidikan kabupaten dan provinsi dapat bergerak secara bersama dan simultan bukan hanya untuk mencapai MDGs melainkan untuk memanusiakan manusia.

Untuk itulah, pada tanggal 27-29 Mei 2011, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Rembuk Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Ini adalah pertama kalinya sejak provinsi ini berdiri, seluruh elemen dinas pendidikan provinsi dan kabupaten bertemu dalam satu forum untuk bertukar pikiran dan membicarakan permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh provinsi ini. Selain dinas pendidikan, elemen masyarakat dan pendidikan lain yang juga hadir adalah mahasiswa, lembaga masyarakat sipil, perguruan-perguruan tinggi di Sulbar, serta para Pengajar Muda dari Indonesia Mengajar, yang sudah hampir satu tahun ditempatkan di sekolah-sekolah dasar terpencil di Kabupaten Majene.

Para pemangku kepentingan yang beragam ini memberikan nuansa pertukaran informasi yang dinamis dan kritis terhadap persoalan pendidikan di Sulawesi Barat. Di hari pertama rembuk, masih nyaring terdengar argumen-argumen yang bersifat ego-kewilayahan (kabupaten maupun provinsi). Pihak-pihak di luar pemerintah pun menyampaikan kritik yang keras dan pedas. Hal ini sangat dapat dipahami mengingat ini adalah pertama kalinya semua unsur ini bertemu dalam satu forum. Namun demikian, dinamika berubah ke arah yang jauh lebih sinergis di hari berikutnya. Tampaknya setelah melepas semua ‘uneg-uneg’, para peserta menjadi lebih bebas untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif di dalam forum.

Peran para fasilitator yang dimotori oleh Yayasan Karampuang sangat besar dalam mengarahkan diskusi ke satu fokus pembicaraan yang terstruktur untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkrit dari setiap sesi diskusi. Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini merupakan langkah awal yang baik bagi dunia pendidikan di Sulawesi Barat.

Forum Komunikasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Sulawesi Barat yang telah dideklarasikan ini diharapkan dapat menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah-langkah praktis yang tercermin dalam penyusunan kebijakan pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian, forum komunikasi ini dapat menampilkan gambaran mengenai rencana dan strategi pendidikan di Sulawesi Barat dengan gamblang dan jelas, tidak hanya untuk pemangku kepentingan di tingkat lokal, tapi juga di tingkat pusat atau para mitra pembangunan internasional (donor).

15 16 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

JiKTI Sulawesi Selatan

ocal Point JiKTI Sulsel, Dr. Agussalim melaksanakan pelatihan metodologi penelitian bagi anggota JiKTI Sulsel Fpada tanggal 16-17 Juni 2011 bertempat di Ruangan

Kemandirian Lokal Universitas Hasanuddin, Makassar. Beberapa materi dalam pelatihan ini antara lain adalah Menemukan ide dan gagasan penelitian, merumuskan urgensi, masalah dan tujuan penelitian, teknik dan metode penulisan review teori dan hasil penelitian. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari dosen Universitas Hasanuddin, Univ. Islam Negeri Makassar dan peneliti yang sementara melanjutkan studi program magister di UNHAS. Dalam pelatihan tersebut juga dibahas mengenai rencana pertemuan anggota JiKTI untuk membahas k e g i a t a n - k e g i a t a n J i K T I t e r u t a m a d a l a m p r o g r a m Pengembangan Sektor Pengetahuan Untuk Kebijakan oleh The Asia Foundation.

JiKTI NTT

ada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, JiKTI Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan diskusi bekerja sama Pdengan Forum Akademia for NTT Development (FAN).

Diskusi tersebut mengangkat tema “Apakah Masih Butuh Walikota, Bupati dan Gubernur?”. Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Kotan Y. Stefanus, SH.,MH (staf pengajar Fak. Hukum dan pascasarjana Undana), dan Daniel B. Ratu (Ketua KPU kota Kupang). Kegiatan yang dihadiri oleh 22 orang peserta tersebut dilaksanakan di Gedung PWI NTT, Kupang dan Wilson Therik (focal point JiKTI) bertindak sebagai moderator.

Latar belakang pemikiran lahirnya tema diskusi ini diantaranya adalah adanya gap antara apa yang diharapkan oleh pelembagaan demokrasi di tingkat lokal (pemilihan kepala daerah/ PILKADA) dengan apa yang menjadi kenyataan. Sebagian besar pelaksanaan PILKADA mengalami masalah secara substansial dan prosedural.

JiKTI UPDATE

17

Apa itu JiKTI?Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) adalah sebuah jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia. Jaringan ini terbentuk pada Juli 2007 di Makassar dan bernaung di bawah Forum Kawasan Timur Indonesia. JiKTI berfungsi mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan dan menjawab kebutuhan pembangunan, khususnya dalam mendorong optimalisasi dan percepatan otonomi daerah. Untuk informasi silakan hubungi ashry@bakti.org

Opini AndaSetelah limabelas tahun otonomi daerah, apakah sektor pengetahuan telah berkontribusi nyata untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia? Mari bergabung dengan forum diskusi online JiKTI. Masukkan opini anda ke www.batukar.info/forums/diskusi-jaringan/jaringan-peneliti-kti-jikti

Agenda JiKTI Pelatihan Metodologi Penelitian Feminis oleh JiKTI Sulawesi Selatan, akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. Bagi anda yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini silahkan mengirimkan email ke:infojikti@bakti.org

Lebih jauh mengenai hasil diskusi tersebut bisa dilihat pada link http://www.batukar.info/komunitas/groups/jaringan-peneliti-kti-jikti

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 18

emperbaiki tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, menjadi cara terbaik yang dapat Mditempuh pemerintah untuk menjawab tuntutan para

pendukung kepentingan. Tuntutan bahwa pengelolaan keuangan publik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Tuntutan atas peningkatan kualitas ini, muncul dalam pengumpulan berita dari provinsi PEACH, tapi juga pada beberapa kesempatan dialog yang langsung dan atau tidak langsung terkait dengan isu pengelolaan keuangan publik. Yang perlu dicatat dari pemantauan issue itu adalah sikap terbuka para pihak untuk menerima terminologi pihak lain dan upaya masing-masing pihak untuk berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan keuangan publik. Ini merupakan hal yang perlu digarisbawahi dalam diskusi ala News Café bertajuk PRO PUBLIK, APAKAH ITU

News Café adalah sebuah format diskusi grup terarah (focus group discussion - FGD) yang digagas untuk membahas isu-isu pengelolaan keuangan publik. FGD ala café ini untuk pertama kalinya diadakan di halaman belakang BaKTI pada bulan Juni silam. Diskusi dihadiri elemen pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, media, dan organisasi kemasyarakatan. Kesetaraan dan penentuan posisi masing-masing pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan pelayanan publik memperkaya hal-hal yang muncul dalam diskusi: Apa yang telah dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan untuk mendorong kebijakan, proses-proses pengelolaan dan penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga layak dikatakan sebagai “PRO PUBLIK”.

Tulisan berjudul Transparansi Keuangan Untuk kesejahteraan Masyarakat, oleh Razak Umar, Program Assistant untuk PEACH Gorontalo, dapat menjadi salah satu catatan provinsi yang bersumber dari monitoring media di Gorontalo. Pemantauan terhadap berita pengelolaan keuangan daerah sepanjang Mei-Juni 2011 menunjukkan giatnya upaya pemerintah kota/kabupaten untuk

The improvement of quality and accountability of government financial management is the best possible action that can be taken to fulfill stakeholder demand, the demand for public finance management for better public services. The quality of public finance management as a significant issue which needs to be addressed is a theme in most of the news monitoring results from the PEACH provinces. This issue also came up in informal dialogues related to public finance management issues during the same period. However, it's good to see the open-minded attitudes of stakeholders in understanding each point of view and each contribution to the quality of public finance management (PFM). This was apparent in the News Café discussion recently held in BaKTI's backyard with the discussion topic of “PRO PUBLIC: What is it?”

News Café is a informal type of Focus Group Discussion developed to address PFM management issues. The first event and café-style discussion was conducted at BaKTI's backyard in June. Participants represented government, House of Representatives, media and CSOs. The equal footing the stakeholders found themselves on enriched the discussion and they discussed what has been done, what should be done, and what could be done to enhance policies, management processes and the delivery of better public services so they can truly be called “PRO PUBLIC”.

Financial Transparency for People's Welfare, an article written by Razak Umar, Gorontalo Program Assistant for PEACH, is only one article captured during the media monitoring initiative in Gorontalo. Monitoring of PFM issues in the media during May-June 2011 showed a focus on city/district government efforts to improve finance management. The government agenda included a MDGs Regional Action Plan, a management report in the Final

Tuntutan yang Harus Dipenuhi

PEACH UPDATE

Finance Management Quality Improvement: A demand that needs to be fulfilled

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan:

JiKTI Sulawesi Selatan

ocal Point JiKTI Sulsel, Dr. Agussalim melaksanakan pelatihan metodologi penelitian bagi anggota JiKTI Sulsel Fpada tanggal 16-17 Juni 2011 bertempat di Ruangan

Kemandirian Lokal Universitas Hasanuddin, Makassar. Beberapa materi dalam pelatihan ini antara lain adalah Menemukan ide dan gagasan penelitian, merumuskan urgensi, masalah dan tujuan penelitian, teknik dan metode penulisan review teori dan hasil penelitian. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari dosen Universitas Hasanuddin, Univ. Islam Negeri Makassar dan peneliti yang sementara melanjutkan studi program magister di UNHAS. Dalam pelatihan tersebut juga dibahas mengenai rencana pertemuan anggota JiKTI untuk membahas k e g i a t a n - k e g i a t a n J i K T I t e r u t a m a d a l a m p r o g r a m Pengembangan Sektor Pengetahuan Untuk Kebijakan oleh The Asia Foundation.

JiKTI NTT

ada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, JiKTI Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan diskusi bekerja sama Pdengan Forum Akademia for NTT Development (FAN).

Diskusi tersebut mengangkat tema “Apakah Masih Butuh Walikota, Bupati dan Gubernur?”. Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Kotan Y. Stefanus, SH.,MH (staf pengajar Fak. Hukum dan pascasarjana Undana), dan Daniel B. Ratu (Ketua KPU kota Kupang). Kegiatan yang dihadiri oleh 22 orang peserta tersebut dilaksanakan di Gedung PWI NTT, Kupang dan Wilson Therik (focal point JiKTI) bertindak sebagai moderator.

Latar belakang pemikiran lahirnya tema diskusi ini diantaranya adalah adanya gap antara apa yang diharapkan oleh pelembagaan demokrasi di tingkat lokal (pemilihan kepala daerah/ PILKADA) dengan apa yang menjadi kenyataan. Sebagian besar pelaksanaan PILKADA mengalami masalah secara substansial dan prosedural.

JiKTI UPDATE

17

Apa itu JiKTI?Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) adalah sebuah jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia. Jaringan ini terbentuk pada Juli 2007 di Makassar dan bernaung di bawah Forum Kawasan Timur Indonesia. JiKTI berfungsi mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan dan menjawab kebutuhan pembangunan, khususnya dalam mendorong optimalisasi dan percepatan otonomi daerah. Untuk informasi silakan hubungi ashry@bakti.org

Opini AndaSetelah limabelas tahun otonomi daerah, apakah sektor pengetahuan telah berkontribusi nyata untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia? Mari bergabung dengan forum diskusi online JiKTI. Masukkan opini anda ke www.batukar.info/forums/diskusi-jaringan/jaringan-peneliti-kti-jikti

Agenda JiKTI Pelatihan Metodologi Penelitian Feminis oleh JiKTI Sulawesi Selatan, akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. Bagi anda yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini silahkan mengirimkan email ke:infojikti@bakti.org

Lebih jauh mengenai hasil diskusi tersebut bisa dilihat pada link http://www.batukar.info/komunitas/groups/jaringan-peneliti-kti-jikti

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67 18

emperbaiki tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, menjadi cara terbaik yang dapat Mditempuh pemerintah untuk menjawab tuntutan para

pendukung kepentingan. Tuntutan bahwa pengelolaan keuangan publik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Tuntutan atas peningkatan kualitas ini, muncul dalam pengumpulan berita dari provinsi PEACH, tapi juga pada beberapa kesempatan dialog yang langsung dan atau tidak langsung terkait dengan isu pengelolaan keuangan publik. Yang perlu dicatat dari pemantauan issue itu adalah sikap terbuka para pihak untuk menerima terminologi pihak lain dan upaya masing-masing pihak untuk berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan keuangan publik. Ini merupakan hal yang perlu digarisbawahi dalam diskusi ala News Café bertajuk PRO PUBLIK, APAKAH ITU

News Café adalah sebuah format diskusi grup terarah (focus group discussion - FGD) yang digagas untuk membahas isu-isu pengelolaan keuangan publik. FGD ala café ini untuk pertama kalinya diadakan di halaman belakang BaKTI pada bulan Juni silam. Diskusi dihadiri elemen pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, media, dan organisasi kemasyarakatan. Kesetaraan dan penentuan posisi masing-masing pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan pelayanan publik memperkaya hal-hal yang muncul dalam diskusi: Apa yang telah dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan untuk mendorong kebijakan, proses-proses pengelolaan dan penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga layak dikatakan sebagai “PRO PUBLIK”.

Tulisan berjudul Transparansi Keuangan Untuk kesejahteraan Masyarakat, oleh Razak Umar, Program Assistant untuk PEACH Gorontalo, dapat menjadi salah satu catatan provinsi yang bersumber dari monitoring media di Gorontalo. Pemantauan terhadap berita pengelolaan keuangan daerah sepanjang Mei-Juni 2011 menunjukkan giatnya upaya pemerintah kota/kabupaten untuk

The improvement of quality and accountability of government financial management is the best possible action that can be taken to fulfill stakeholder demand, the demand for public finance management for better public services. The quality of public finance management as a significant issue which needs to be addressed is a theme in most of the news monitoring results from the PEACH provinces. This issue also came up in informal dialogues related to public finance management issues during the same period. However, it's good to see the open-minded attitudes of stakeholders in understanding each point of view and each contribution to the quality of public finance management (PFM). This was apparent in the News Café discussion recently held in BaKTI's backyard with the discussion topic of “PRO PUBLIC: What is it?”

News Café is a informal type of Focus Group Discussion developed to address PFM management issues. The first event and café-style discussion was conducted at BaKTI's backyard in June. Participants represented government, House of Representatives, media and CSOs. The equal footing the stakeholders found themselves on enriched the discussion and they discussed what has been done, what should be done, and what could be done to enhance policies, management processes and the delivery of better public services so they can truly be called “PRO PUBLIC”.

Financial Transparency for People's Welfare, an article written by Razak Umar, Gorontalo Program Assistant for PEACH, is only one article captured during the media monitoring initiative in Gorontalo. Monitoring of PFM issues in the media during May-June 2011 showed a focus on city/district government efforts to improve finance management. The government agenda included a MDGs Regional Action Plan, a management report in the Final

Tuntutan yang Harus Dipenuhi

PEACH UPDATE

Finance Management Quality Improvement: A demand that needs to be fulfilled

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan:

FORUM KTI TATA PEMERINTAHAN

Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)Oleh Ita Masita Ibnu

asil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2009 diumumkan oleh Kementerian HDalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-15,

tanggal 25 April 2011 di Bogor, Jawa Barat. Dalam evaluasi ini, ada tiga kategori penilaian yaitu status tinggi, sedang dan rendah untuk Provinsi, Kabupaten, Kota baik induk maupun hasil pemekaran.

Evaluasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menyangkut tiga elemen, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan pada seluruh daerah otonom. Ini bertujuan agar pemerintah memperoleh umpan balik sebagai dasar bagi pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi kemampuan daerah akan menjadi bahan dasar bagi Dewan Per t imbangan O tonomi Daerah dalam member ik an pertimbangan kepada Presiden RI dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Adapun evaluasi daerah baru dilaksanakan hanya kepada daerah otonom yang maksimum berusia tiga tahun. Tujuannya untuk melihat tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah, yaitu pembentukan perangkat daerah, pengisian personel, pengisian DPRD, pelaksanaan kewajiban daerah induk dan provinsi memberi alokasi pembiayaan, penetapan batas, pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja pada 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa sekitar enampuluh satu persen daerah otonom memiliki kinerja yang 'baik' dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Sedangkan tigapuluh sembilan persen daerah otonom lainnya masih berada pada peringkat kinerja 'sedang' dan 'kurang' yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Sebanyak delapanpuluh persen dari limapuluh tujuh daerah otonom baru yang berusia di bawah tiga tahun mengindikasikan bermasalah. Ini terutama berkait dengan belum terlaksananya penyerahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi, pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pelayanan publik yang belum optimal.

Adapun hasil evaluasi terhadap daerah otonom usia di atas tiga tahun (148 daerah) menunjukkan kemajuan kinerja dengan klasifikasi 'sedang'. Terhadap kondisi kinerja daerah otonom baru dan daerah otonom secara keseluruhan, Presiden menyatakan diberlakukannya moratorium (jeda sementara).

Pe n i l a i a n K e m e n d a g r i d a l a m Eva l u a s i K i n e r j a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) secara nasional menempatkan Provinsi di Sulawesi dengan peringkat yang berbeda-beda. Provinsi Sulawesi Utara dinilai sebagai pemerintah daerah dengan kinerja otonomi daerah terbaik. Disusul Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki kinerja pelaksanaan otonomi daerah terbaik kedua. Dalam kategori kabupaten, yang menjadi jawara adalah Jombang, Jawa Timur. Berturut-turut disusul Kabupaten Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar, dan Kulonprogo. Adapun dalam kategori pemerintah kota, di kursi puncak ialah Surakarta, Jawa Tengah. Berikutnya adalah Semarang, Banjar, Yogyakarta, Cimahi, Sawahlunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi, dan Bogor.

Agar dapat memahami sistem pengukuran serta indikator-indikator yang digunakan dalam pelaksanaan EKPPD, BKPRS menyelenggarakan workshop “Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” pada tanggal 18-19 Mei 2011 di Makassar. Dalam acara tersebut, Bupati Boalemo, Iwan Bokings, menjelaskan beberapa inovasi yang dilakukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Pemda Boalemo bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo menyelenggarakan lomba SKPD dan pegawai berkinerja terbaik. Pemerintah menganugerahkan Boalemoe Education Award bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan menerapkan sistem Job Tender dalam rekruitmen pejabat untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah Kabupaten Enrekang juga melakukan beberapa i n o va s i s e t e l a h m e n e m u k a n b e b e r a p a i s u d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n p e m e r i n t a h , y a k n i m a n a j e m e n kepemimpinan, perencanaan, keuangan daerah dan pengawasan, kemiskinan, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, energi, lingkungan hidup serta investasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bupati La Tinro La Tunrung adalah menerapkan Manajemen Macuccung (MMC) yakni penerapan pengawasan yang terus menerus terhadap kinerja pegawai untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka terlaksana dengan baik. Bupati memonitor tugas yang telah dibebankan kepada SKPD serta setiap saat memantau Arus Kas Daerah.

Manajemen Macuccung menekankan sikap kehati-hatian dalam hal kebijakan keuangan daerah (Target WTP/Wajar tanpa pengecualian) dan Bupati akan berkantor di SKPD yang berkinerja rendah serta menerapkan punishment dan reward bagi SKPD dan PNS. Manfaat yang dirasakan dari MMC adalah meningkatnya kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai, semakin baiknya pemahaman dan pelaksanaan tupoksi, lebih fokus dan

20Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan mereka. Agenda kegiatan pemerintah seperti audit BPK, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs dan laporan pengelolaan dalam Rapat Paripurna DPR, serta pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung mendorong pemerintah provinsi maupun kota k abupaten untuk memperbaik i tata kelola dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas berbagai agenda kegiatan tersebut.

Catatan dari ProvinsiCatatan ini dimulai dengan bergulirnya kegiatan Capacity

Building (CB) PEACH yang dikelola oleh Universitas Gajah Mada. Kegiatan ini menyasar bukan saja SKPD terkait pengelolaan anggaran, tapi juga media, organisasi sosial dan lembaga perwakilan rakyat. Di Sulawesi Selatan, dan juga di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Papua, kegiatan ini masih mencari kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan dinas terkait. Selain kesesuaian jadwal, dari setiap provinsi ada usulan muatan lokal terhadap rancangan modul yang disiapkan oleh UGM. Dari Sulawesi Selatan misalnya, diharapkan terdapat materi menyangkut regulasi baru untuk masalah pajak dan restribusi.

Selain Sulawesi Tenggara yang telah memulai kegiatan CB pada 23-27 Mei dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 6-10 Juni 2011, diharapkan kegiatan capacity building juga akan dilaksanakan di provinsi lain pada Juli 2011. Modul yang dipersiapkan oleh UGM, dibagi dalam dua kelompok besar: Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran serta Mobilisasi PAD, serta: Monitoring dan Evaluasi.

Selain kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh UGM, secara independen Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pada 14-15 Juni 2011. Pada kesempatan itu berlangsung Training of Trainers (ToT) penguatan kapasitas Kelompok Kerja Penyusunan RAD MDGs Gorontalo.

Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang sedang menjalani tahap penyelesaian PEA, terus menghadirkan temuan-temuan yang menarik sebagai kasus untuk dianalisa dalam PEA. Untuk Sulawesi Selatan misalnya, dana kesehatan gratis dan pendidikan gratis tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Dana pendidikan dan kesehatan gratis dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah masing-masing. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan hanya bertanggungjawab pada pengelolaan proses pendidikan bukan dana kesehatan dan pendidikan gratis. Khusus untuk dua hal ini pertanggungjawabannya dilakukan oleh BPKD, karena dana kesehatan dan pendidikan gratis ini dikategorikan sebagai dana bantuan.

Temuan seperti ini, akan menjadi masukan berguna dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah. Rekomendasi berdasark an temuan menjadik an upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, bukan semata slogan. Temuan, kasus perlu dipandang sebagai tumpuan untuk secara strategis menyusun, dan mengelola keuangan publik.

Hearing of the House of Representatives, and Regional Elections, all encouraging the provincial as well as district government to answer the need for better finance management and accountability for those activities.

Province NotesNews from the PEACH programs in each province is focused on the ongoing PEACH Capacity Building (CB) activities by a team from University of Gajah Mada (UGM). The targeted stakeholders are not just government officials working on public finance m a n a g e m e n t , b u t r e p r e s e n t a t i v e s f r o m m e d i a , s o c i a l / co m m u n i t y o rg a n i z a t i o n a n d t h e H o u s e o f Representatives. For South Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo and Papua, these particular activities are still being negotiated dependent on government schedules. Beside the scheduling issues, every province has requested local interest and issues be included in the training module which is being prepared by UGM. In South Sulawesi, for example, the topic on taxes and retribution in regards to new tax regulations has been part of the request.

Southeast Sulawesi began the CB Training activity on 23-27 May, and continued on 6-10 June; we look forward to seeing other CB activities beginning in July. The CB module prepared by UGM is divide into two main sections: Financial Planning, Budget Management and PAD Mobilization, and Monitoring and Evaluation. Besides the CB activities managed by UGM, the government has conducted CB activities independently, as Gorontalo did on 14-15 June 2011. The government conducted a Training of Trainers for Gorontalo's MGDs RAD working group's capacity enhancement.

Southeast Sulawesi and South Sulawesi are in the final stage of completing their Public Expenditure Reviews (PEA), and both have interesting cases which will be analyzed in each PEA. In South Sulawesi, for example, the funds for free health and education are not managed by related (Health and Education) offices at the provincial level nor by those at the kabupaten level. The funds are being managed by the Financial Management Offices at each level. The Dinas merely manage the process of service delivery but have no authority over financial resources. The accountability and financial report fall to the BPKD, as the funds for free health and education services are categorized as grants.

Such findings will about bring useful recommendations for the government. Recommendations that come from fact finding make efforts to improve public service quality even more valuable and accurate.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Analisa Pembelanjaan Publik dan Peningkatan Kapasitas (PEACH) silakan menghubungi Luna Vidya melalui email pada alamat lunavidya@bakti.org

19 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

321 Peserta News Café dari insan pers, akademisi hingga anggota legislatif

Café “tanpa musik” no way

Café “tanpa musik” no way!

Suasana Diskusi di News Café

FORUM KTI TATA PEMERINTAHAN

Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)Oleh Ita Masita Ibnu

asil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2009 diumumkan oleh Kementerian HDalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-15,

tanggal 25 April 2011 di Bogor, Jawa Barat. Dalam evaluasi ini, ada tiga kategori penilaian yaitu status tinggi, sedang dan rendah untuk Provinsi, Kabupaten, Kota baik induk maupun hasil pemekaran.

Evaluasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menyangkut tiga elemen, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan pada seluruh daerah otonom. Ini bertujuan agar pemerintah memperoleh umpan balik sebagai dasar bagi pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi kemampuan daerah akan menjadi bahan dasar bagi Dewan Per t imbangan O tonomi Daerah dalam member ik an pertimbangan kepada Presiden RI dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Adapun evaluasi daerah baru dilaksanakan hanya kepada daerah otonom yang maksimum berusia tiga tahun. Tujuannya untuk melihat tingkat perkembangan daerah tersebut dalam mempersiapkan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah, yaitu pembentukan perangkat daerah, pengisian personel, pengisian DPRD, pelaksanaan kewajiban daerah induk dan provinsi memberi alokasi pembiayaan, penetapan batas, pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja pada 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa sekitar enampuluh satu persen daerah otonom memiliki kinerja yang 'baik' dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Sedangkan tigapuluh sembilan persen daerah otonom lainnya masih berada pada peringkat kinerja 'sedang' dan 'kurang' yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Sebanyak delapanpuluh persen dari limapuluh tujuh daerah otonom baru yang berusia di bawah tiga tahun mengindikasikan bermasalah. Ini terutama berkait dengan belum terlaksananya penyerahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi, pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan pelayanan publik yang belum optimal.

Adapun hasil evaluasi terhadap daerah otonom usia di atas tiga tahun (148 daerah) menunjukkan kemajuan kinerja dengan klasifikasi 'sedang'. Terhadap kondisi kinerja daerah otonom baru dan daerah otonom secara keseluruhan, Presiden menyatakan diberlakukannya moratorium (jeda sementara).

Pe n i l a i a n K e m e n d a g r i d a l a m Eva l u a s i K i n e r j a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) secara nasional menempatkan Provinsi di Sulawesi dengan peringkat yang berbeda-beda. Provinsi Sulawesi Utara dinilai sebagai pemerintah daerah dengan kinerja otonomi daerah terbaik. Disusul Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki kinerja pelaksanaan otonomi daerah terbaik kedua. Dalam kategori kabupaten, yang menjadi jawara adalah Jombang, Jawa Timur. Berturut-turut disusul Kabupaten Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar, dan Kulonprogo. Adapun dalam kategori pemerintah kota, di kursi puncak ialah Surakarta, Jawa Tengah. Berikutnya adalah Semarang, Banjar, Yogyakarta, Cimahi, Sawahlunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi, dan Bogor.

Agar dapat memahami sistem pengukuran serta indikator-indikator yang digunakan dalam pelaksanaan EKPPD, BKPRS menyelenggarakan workshop “Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” pada tanggal 18-19 Mei 2011 di Makassar. Dalam acara tersebut, Bupati Boalemo, Iwan Bokings, menjelaskan beberapa inovasi yang dilakukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Pemda Boalemo bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo menyelenggarakan lomba SKPD dan pegawai berkinerja terbaik. Pemerintah menganugerahkan Boalemoe Education Award bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan menerapkan sistem Job Tender dalam rekruitmen pejabat untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah Kabupaten Enrekang juga melakukan beberapa i n o va s i s e t e l a h m e n e m u k a n b e b e r a p a i s u d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n p e m e r i n t a h , y a k n i m a n a j e m e n kepemimpinan, perencanaan, keuangan daerah dan pengawasan, kemiskinan, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, energi, lingkungan hidup serta investasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bupati La Tinro La Tunrung adalah menerapkan Manajemen Macuccung (MMC) yakni penerapan pengawasan yang terus menerus terhadap kinerja pegawai untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka terlaksana dengan baik. Bupati memonitor tugas yang telah dibebankan kepada SKPD serta setiap saat memantau Arus Kas Daerah.

Manajemen Macuccung menekankan sikap kehati-hatian dalam hal kebijakan keuangan daerah (Target WTP/Wajar tanpa pengecualian) dan Bupati akan berkantor di SKPD yang berkinerja rendah serta menerapkan punishment dan reward bagi SKPD dan PNS. Manfaat yang dirasakan dari MMC adalah meningkatnya kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai, semakin baiknya pemahaman dan pelaksanaan tupoksi, lebih fokus dan

20Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan mereka. Agenda kegiatan pemerintah seperti audit BPK, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs dan laporan pengelolaan dalam Rapat Paripurna DPR, serta pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung mendorong pemerintah provinsi maupun kota k abupaten untuk memperbaik i tata kelola dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas berbagai agenda kegiatan tersebut.

Catatan dari ProvinsiCatatan ini dimulai dengan bergulirnya kegiatan Capacity

Building (CB) PEACH yang dikelola oleh Universitas Gajah Mada. Kegiatan ini menyasar bukan saja SKPD terkait pengelolaan anggaran, tapi juga media, organisasi sosial dan lembaga perwakilan rakyat. Di Sulawesi Selatan, dan juga di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Papua, kegiatan ini masih mencari kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan dinas terkait. Selain kesesuaian jadwal, dari setiap provinsi ada usulan muatan lokal terhadap rancangan modul yang disiapkan oleh UGM. Dari Sulawesi Selatan misalnya, diharapkan terdapat materi menyangkut regulasi baru untuk masalah pajak dan restribusi.

Selain Sulawesi Tenggara yang telah memulai kegiatan CB pada 23-27 Mei dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 6-10 Juni 2011, diharapkan kegiatan capacity building juga akan dilaksanakan di provinsi lain pada Juli 2011. Modul yang dipersiapkan oleh UGM, dibagi dalam dua kelompok besar: Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran serta Mobilisasi PAD, serta: Monitoring dan Evaluasi.

Selain kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh UGM, secara independen Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pada 14-15 Juni 2011. Pada kesempatan itu berlangsung Training of Trainers (ToT) penguatan kapasitas Kelompok Kerja Penyusunan RAD MDGs Gorontalo.

Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang sedang menjalani tahap penyelesaian PEA, terus menghadirkan temuan-temuan yang menarik sebagai kasus untuk dianalisa dalam PEA. Untuk Sulawesi Selatan misalnya, dana kesehatan gratis dan pendidikan gratis tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Dana pendidikan dan kesehatan gratis dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah masing-masing. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan hanya bertanggungjawab pada pengelolaan proses pendidikan bukan dana kesehatan dan pendidikan gratis. Khusus untuk dua hal ini pertanggungjawabannya dilakukan oleh BPKD, karena dana kesehatan dan pendidikan gratis ini dikategorikan sebagai dana bantuan.

Temuan seperti ini, akan menjadi masukan berguna dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah. Rekomendasi berdasark an temuan menjadik an upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, bukan semata slogan. Temuan, kasus perlu dipandang sebagai tumpuan untuk secara strategis menyusun, dan mengelola keuangan publik.

Hearing of the House of Representatives, and Regional Elections, all encouraging the provincial as well as district government to answer the need for better finance management and accountability for those activities.

Province NotesNews from the PEACH programs in each province is focused on the ongoing PEACH Capacity Building (CB) activities by a team from University of Gajah Mada (UGM). The targeted stakeholders are not just government officials working on public finance m a n a g e m e n t , b u t r e p r e s e n t a t i v e s f r o m m e d i a , s o c i a l / co m m u n i t y o rg a n i z a t i o n a n d t h e H o u s e o f Representatives. For South Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo and Papua, these particular activities are still being negotiated dependent on government schedules. Beside the scheduling issues, every province has requested local interest and issues be included in the training module which is being prepared by UGM. In South Sulawesi, for example, the topic on taxes and retribution in regards to new tax regulations has been part of the request.

Southeast Sulawesi began the CB Training activity on 23-27 May, and continued on 6-10 June; we look forward to seeing other CB activities beginning in July. The CB module prepared by UGM is divide into two main sections: Financial Planning, Budget Management and PAD Mobilization, and Monitoring and Evaluation. Besides the CB activities managed by UGM, the government has conducted CB activities independently, as Gorontalo did on 14-15 June 2011. The government conducted a Training of Trainers for Gorontalo's MGDs RAD working group's capacity enhancement.

Southeast Sulawesi and South Sulawesi are in the final stage of completing their Public Expenditure Reviews (PEA), and both have interesting cases which will be analyzed in each PEA. In South Sulawesi, for example, the funds for free health and education are not managed by related (Health and Education) offices at the provincial level nor by those at the kabupaten level. The funds are being managed by the Financial Management Offices at each level. The Dinas merely manage the process of service delivery but have no authority over financial resources. The accountability and financial report fall to the BPKD, as the funds for free health and education services are categorized as grants.

Such findings will about bring useful recommendations for the government. Recommendations that come from fact finding make efforts to improve public service quality even more valuable and accurate.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Analisa Pembelanjaan Publik dan Peningkatan Kapasitas (PEACH) silakan menghubungi Luna Vidya melalui email pada alamat lunavidya@bakti.org

19 Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

321 Peserta News Café dari insan pers, akademisi hingga anggota legislatif

Café “tanpa musik” no way

Café “tanpa musik” no way!

Suasana Diskusi di News Café

21

terukurnya program kerja SKPD sehingga pelayanan SKPD lebih baik dan cepat.

Lain halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang melaksanakan program Inovasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement), pemusatan kawasan pendidikan unggulan dari TK sampai SLTA, serta pemberian tambahan penghasilan bagi seluruh aparatur, baik fungsional maupun struktural , pelayanan langsung administrasi kependudukan ke kecamatan di luar hari kerja.

Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi, meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengn memfokuskan kebijakan pada pencapaian kinerja pada pelayanan dasar bidang pendidikan dengan membangun sekolah, mengadakan pendidikan gratis hingga SMP, serta peningkatan mutu guru.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan sinkronisasi perencanaan prpgram dalam forum SKPD dengan dokumen perencanaan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENJA), menerapkan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada setiap SKPD yang link dengan SKPD lainnya, penertiban dan sertifikasi aset setiap SKPD untuk meminimalkan anggaran serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya secara aktif memberi dialog dan

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan public melalui informasi seperti website dan pos pengaduan.

Hal penting yang perlu terus diingat adalah bahwa target akhir dalam pelaksanaan EKPDD bukanlah untuk mengejar peringkat atau penghargaan, tetapi merupakan tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan untuk kinerja SKPD yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat secara berkesinambungan.

Berbagi pengalaman dari beberapa daerah yang berhasil dalam EKPPD dapat mengangkat contoh-contoh yang baik, sehingga daerah lain dapat mereplikasinya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan penilaian EKPPD.

Penulis dapat dihubungi melalui email pada alamat:ita@bakti.org

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Memaknai Paradigma Peringatan

Hari Tanpa Tembakau SeduniaOleh Aswar

Memaknai Paradigma Peringatan

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

FORUM KTI WILAYAH

menghasilkan berbagai polutan dan zat-zat kimia yang bersifat toksin bagi tubuh manusia. Salah satu upaya global yang dilakukan adalah merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada 31 Mei setiap tahunnya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati pertama kalinya pada tahun 1987 dan dimaksudkan untuk mendorong tidak adanya konsumsi tembakau (biasanya dalam bentuk rokok) selama 24 jam. Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini juga diharapkan dapat menarik perhatian global untuk lebih bijaksana memakai tembakau dan mengurangi berbagai dampak negatif dari pemakaian

ekuatan bangsa tidak selamanya bisa diukur dari kemajuan ekonomi atau militer. Kedua bidang ini tidak dapat berkembang Kdengan baik tanpa adanya Sumber Daya Manusia yang sehat.

Kesehatan masyarakat Indonesia semuanya bergantung pada individu-individu. Apakah mereka telah benar-benar menjalani hidup yang sehat dan memahami apa itu hidup sehat?

Tentunya tidak mudah mewujudkan masyarakat yang benar-benar sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Berbagai upaya telah dilakukan, namun untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, diperlukan kerja keras semua pihak tanpa terkecuali.

Hidup sehat juga merupakan kerinduan dari masyarakat dunia di tengah pesatnya pembangunan dan perkembangan teknologi yang

Memaknai Paradigma Peringatan

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

tembakau mengingat setidaknya 5.4 juta orang setiap tahunnya meninggal karena dampak negatif rokok.

Rokok memang pernah menjadi trend dan candu di seluruh dunia. Namun seiring dengan semakin tingginya kesadaran mengenai dampak negatif rokok, semakin banyak orang mulai meninggalkan kebiasaan buruk ini. Menurunnya jumlah perokok ini memang mungkin baru terjadi di segelintir negara saja di dunia. Sebuah survey yang diadakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bertajuk Health at a Glance pada tahun 2009 menunjukkan negara yang persentasi populasi orang dewasa yang merokok adalah Swedia (14,5% dari total populasi), Amerika Serikat (15,4%), Australia (16,68%), New Zeland (18,1%), dan Kanada (18,4%).

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Di negara kita tercinta ini, patut diakui bahwa masih belum orang yang belum mengetahui atau mungkin pura-pura tidak mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan si perokok sendiri dan bagi kesehatan orang-orang yang secara kebetulan menghisap asap rokok karena berada di dekat perokok (perokok pasif ).

Rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, dan kelainan kehamilan. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) rokok adalah pembunuh yang akrab di tengah-tengah masyarakat. Rokok, juga membunuh separuh dari masa hidup perokok. Separuh perokok meninggal pada usia 35 hingga 69 tahun. Jika hal ini terus berlanjut, diproyeksikan pada tahun 2020 terjadi 10 juta kematian, dengan 70% kematian di negara sedang berkembang.

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia yang diadakan pada tahun 2006 melaporkan 64,2% anak sekolah yang disurvey terpapar asap rokok selama mereka di rumah. Sebanyak 37,3% pelajar merokok. Survey ini juga melaporkan bahwa tiga dari sepuluh pelajar pertama kali merokok sebelum berumur sepuluh tahun (30,9%).

T i n g g i n y a p o p u l a s i d a n k o n s u m s i r o k o k , menempatkan Indonesia pada urutan ke-3 konsumen rokok di dunia setelah Cina dan India dengan konsumsi 220 milyar batang per tahun 2005. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, 43 diantaranya bersifat karsinogen. Tidak ada kadar paparan minimal dalam asap rokok/tembakau yang “aman”. Separuh lebih (57%) rumah tangga di Indonesia mempunyai sedikitnya satu perokok, dan hampir semua perokok (91,8%) merokok di rumah. Seseorang bukan perokok yang menikah dengan perokok mempunyai risiko kanker paru sebesar 20 sampai 30%, dan mempunyai risiko terkena penyakit jantung.

Mengantisipasi berbagai masalah kesehatan khususnya yang berkaitan dengan masalah perilaku merokok yang telah mewabah ini maka diperlukan berbagai pengkajian secara ilmiah demi kematangan intelektual. Namun yang lebih penting adalah kerja nyata yang produktif dan bermutu. Oleh karenanya para akademisi perlu mewujudkan tri darma perguruan tinggi dalam berbagai aktivitas untuk penyadartahuan akan bahaya rokok.

Tentunya hal tersebut menuntut upaya-upaya serius dan perlu dilakukan sedini mungkin dengan pertimbangan yang matang, dan proyeksi ke depan yang mantap terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wawasan dan cakrawala berpikir dengan kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak merusak lingkungan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Negeri, Makassar

22

Fakta Penting tentang Rokok 5

1Ada lebih dari zat kimia dalam

rokok. di antaranya adalah zat berbahaya

dan lebih dari diketahui sebagai penyebab kanker.

4.000250

50

2345

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, rokok membunuh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tanpa perubahan pola pikir dan kesadaran, pada tahun 2030 rokok

dapat membunuh lebih dari

orang per tahun.

8.000.000

Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau menunjukkan bahwa tidak ada tingkat yang aman dari paparan asap rokok. Satu-satunya cara untuk melindungi orang yang Anda cintai dari dampak buruk rokok adalah dengan menciptakan lingkungan yang 100% bebas dari rokok.

Lebih dari jumlah perokok dunia

yang mencapai milyaran orang hidup di negara berpendapatan menengah ke bawah.

80%

Hanya orang di dunia yang

dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang bebas rokok dan dari 100 kota padat penduduk di dunia, hanya di antaranya yang

bebas rokok.

5,4%

22

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin berinisiatif melaksanakan serangkaian kegiatan preventif sebagai tindak lanjut dari seminar bertajuk Menemukan Solusi dalam Permasalahan Kesehatan. Salah satu kegiatannya adalah melaksanakan program “UIN Alauddin tanpa asap rokok”. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen mewujudkan kampus UIN Alauddin sebagai kampus bebas asap rokok. Kegiatan ini juga diikuti dengan upaya penyadartahuan tentang bahaya merokok dengan cara menyediakan jasa konseling, kuliah umum, membagikan stiker dan poster kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Walaupun tidak diadakan besar-besaran namun diharapkan kegiatan ini dapat menyentuh langsung masyarakat kampus dan selanjutnya menyebar luas ke keluarga dan lingkungan sekitar.

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

21

terukurnya program kerja SKPD sehingga pelayanan SKPD lebih baik dan cepat.

Lain halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang melaksanakan program Inovasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement), pemusatan kawasan pendidikan unggulan dari TK sampai SLTA, serta pemberian tambahan penghasilan bagi seluruh aparatur, baik fungsional maupun struktural , pelayanan langsung administrasi kependudukan ke kecamatan di luar hari kerja.

Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi, meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengn memfokuskan kebijakan pada pencapaian kinerja pada pelayanan dasar bidang pendidikan dengan membangun sekolah, mengadakan pendidikan gratis hingga SMP, serta peningkatan mutu guru.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan sinkronisasi perencanaan prpgram dalam forum SKPD dengan dokumen perencanaan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, RENJA), menerapkan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) pada setiap SKPD yang link dengan SKPD lainnya, penertiban dan sertifikasi aset setiap SKPD untuk meminimalkan anggaran serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya secara aktif memberi dialog dan

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan public melalui informasi seperti website dan pos pengaduan.

Hal penting yang perlu terus diingat adalah bahwa target akhir dalam pelaksanaan EKPDD bukanlah untuk mengejar peringkat atau penghargaan, tetapi merupakan tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan untuk kinerja SKPD yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat secara berkesinambungan.

Berbagi pengalaman dari beberapa daerah yang berhasil dalam EKPPD dapat mengangkat contoh-contoh yang baik, sehingga daerah lain dapat mereplikasinya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan penilaian EKPPD.

Penulis dapat dihubungi melalui email pada alamat:ita@bakti.org

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Memaknai Paradigma Peringatan

Hari Tanpa Tembakau SeduniaOleh Aswar

Memaknai Paradigma Peringatan

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

FORUM KTI WILAYAH

menghasilkan berbagai polutan dan zat-zat kimia yang bersifat toksin bagi tubuh manusia. Salah satu upaya global yang dilakukan adalah merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada 31 Mei setiap tahunnya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati pertama kalinya pada tahun 1987 dan dimaksudkan untuk mendorong tidak adanya konsumsi tembakau (biasanya dalam bentuk rokok) selama 24 jam. Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini juga diharapkan dapat menarik perhatian global untuk lebih bijaksana memakai tembakau dan mengurangi berbagai dampak negatif dari pemakaian

ekuatan bangsa tidak selamanya bisa diukur dari kemajuan ekonomi atau militer. Kedua bidang ini tidak dapat berkembang Kdengan baik tanpa adanya Sumber Daya Manusia yang sehat.

Kesehatan masyarakat Indonesia semuanya bergantung pada individu-individu. Apakah mereka telah benar-benar menjalani hidup yang sehat dan memahami apa itu hidup sehat?

Tentunya tidak mudah mewujudkan masyarakat yang benar-benar sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Berbagai upaya telah dilakukan, namun untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, diperlukan kerja keras semua pihak tanpa terkecuali.

Hidup sehat juga merupakan kerinduan dari masyarakat dunia di tengah pesatnya pembangunan dan perkembangan teknologi yang

Memaknai Paradigma Peringatan

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

tembakau mengingat setidaknya 5.4 juta orang setiap tahunnya meninggal karena dampak negatif rokok.

Rokok memang pernah menjadi trend dan candu di seluruh dunia. Namun seiring dengan semakin tingginya kesadaran mengenai dampak negatif rokok, semakin banyak orang mulai meninggalkan kebiasaan buruk ini. Menurunnya jumlah perokok ini memang mungkin baru terjadi di segelintir negara saja di dunia. Sebuah survey yang diadakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bertajuk Health at a Glance pada tahun 2009 menunjukkan negara yang persentasi populasi orang dewasa yang merokok adalah Swedia (14,5% dari total populasi), Amerika Serikat (15,4%), Australia (16,68%), New Zeland (18,1%), dan Kanada (18,4%).

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Di negara kita tercinta ini, patut diakui bahwa masih belum orang yang belum mengetahui atau mungkin pura-pura tidak mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan si perokok sendiri dan bagi kesehatan orang-orang yang secara kebetulan menghisap asap rokok karena berada di dekat perokok (perokok pasif ).

Rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, dan kelainan kehamilan. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) rokok adalah pembunuh yang akrab di tengah-tengah masyarakat. Rokok, juga membunuh separuh dari masa hidup perokok. Separuh perokok meninggal pada usia 35 hingga 69 tahun. Jika hal ini terus berlanjut, diproyeksikan pada tahun 2020 terjadi 10 juta kematian, dengan 70% kematian di negara sedang berkembang.

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia yang diadakan pada tahun 2006 melaporkan 64,2% anak sekolah yang disurvey terpapar asap rokok selama mereka di rumah. Sebanyak 37,3% pelajar merokok. Survey ini juga melaporkan bahwa tiga dari sepuluh pelajar pertama kali merokok sebelum berumur sepuluh tahun (30,9%).

T i n g g i n y a p o p u l a s i d a n k o n s u m s i r o k o k , menempatkan Indonesia pada urutan ke-3 konsumen rokok di dunia setelah Cina dan India dengan konsumsi 220 milyar batang per tahun 2005. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, 43 diantaranya bersifat karsinogen. Tidak ada kadar paparan minimal dalam asap rokok/tembakau yang “aman”. Separuh lebih (57%) rumah tangga di Indonesia mempunyai sedikitnya satu perokok, dan hampir semua perokok (91,8%) merokok di rumah. Seseorang bukan perokok yang menikah dengan perokok mempunyai risiko kanker paru sebesar 20 sampai 30%, dan mempunyai risiko terkena penyakit jantung.

Mengantisipasi berbagai masalah kesehatan khususnya yang berkaitan dengan masalah perilaku merokok yang telah mewabah ini maka diperlukan berbagai pengkajian secara ilmiah demi kematangan intelektual. Namun yang lebih penting adalah kerja nyata yang produktif dan bermutu. Oleh karenanya para akademisi perlu mewujudkan tri darma perguruan tinggi dalam berbagai aktivitas untuk penyadartahuan akan bahaya rokok.

Tentunya hal tersebut menuntut upaya-upaya serius dan perlu dilakukan sedini mungkin dengan pertimbangan yang matang, dan proyeksi ke depan yang mantap terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wawasan dan cakrawala berpikir dengan kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak merusak lingkungan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Negeri, Makassar

22

Fakta Penting tentang Rokok 5

1Ada lebih dari zat kimia dalam

rokok. di antaranya adalah zat berbahaya

dan lebih dari diketahui sebagai penyebab kanker.

4.000250

50

2345

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, rokok membunuh lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tanpa perubahan pola pikir dan kesadaran, pada tahun 2030 rokok

dapat membunuh lebih dari

orang per tahun.

8.000.000

Konvensi WHO tentang Pengendalian Tembakau menunjukkan bahwa tidak ada tingkat yang aman dari paparan asap rokok. Satu-satunya cara untuk melindungi orang yang Anda cintai dari dampak buruk rokok adalah dengan menciptakan lingkungan yang 100% bebas dari rokok.

Lebih dari jumlah perokok dunia

yang mencapai milyaran orang hidup di negara berpendapatan menengah ke bawah.

80%

Hanya orang di dunia yang

dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang bebas rokok dan dari 100 kota padat penduduk di dunia, hanya di antaranya yang

bebas rokok.

5,4%

22

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin berinisiatif melaksanakan serangkaian kegiatan preventif sebagai tindak lanjut dari seminar bertajuk Menemukan Solusi dalam Permasalahan Kesehatan. Salah satu kegiatannya adalah melaksanakan program “UIN Alauddin tanpa asap rokok”. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen mewujudkan kampus UIN Alauddin sebagai kampus bebas asap rokok. Kegiatan ini juga diikuti dengan upaya penyadartahuan tentang bahaya merokok dengan cara menyediakan jasa konseling, kuliah umum, membagikan stiker dan poster kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Walaupun tidak diadakan besar-besaran namun diharapkan kegiatan ini dapat menyentuh langsung masyarakat kampus dan selanjutnya menyebar luas ke keluarga dan lingkungan sekitar.

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Oleh Donald Mackenzie

23

IntroAccess to clean water remains one of Indonesia's most

detrimental problems, for people in big cities like Jakarta to small island communities. However, a locally run company in the village of Lendang Nangka in Lombok Timor is proving that with the right conditions, a rural community can achieve access to clean water and sustain themselves using their own resources. For 10 years the locally run water company PAMDES has remained financially secure and independent. Under local management, it has provided the community with fresh running water direct to their homes. This water company is successfully creating a better living environment, in a country faced with enormous water problems.

Water availability in IndonesiaDespite being surrounded by water, Indonesia has struggled to

provide its citizens with access to clean water, especially in rural villages. Indonesia's National Development Planning Agency (BAPPENAS), as well as the Asian Development Bank and USAID, claim that over 100 million people lack access to safe water nation-wide. Additionally only 36% of Indonesia's rural population use improved sanitation facilities, for which water is paramount.

This lack of clean water greatly effects hygiene and sanitation standards and drinking unclean water leads to extreme illness. Approximately 30% of Indonesians suffer from water-borne diseases each year, ranging from diarrhoea (responsible for over 100,000 child deaths per year) to cholera and typhoid. These figures are unacceptable, when there is so much potential for change.There is adequate water in Indonesia to provide rural communities with what they require, so why are these problems still impeding Indonesia's development? The answer comes down to a mix of the expense of regular water and difficulties faced by national water

PengantarSalah satu permasalahan yang paling banyak ditemui baik di kota besar seperti Jakarta hingga ke masyarakat di pulau-pulau kecila adalah akses ke air bersih. Saat daerah lain menghadapi kesulitan tersebut, sebuah badan usaha milik desa di desa Lendang Nangka, Lombok Timur membuktikan bahwa masyarakat bisa memiliki akses ke air bersih secara berkelanjutan. Selama lebih dari 10 tahun, perusahaan yang diberi nama PAMDES ini mampu membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya. Walaupun dikelola secara lokal, perusahaan desa ini berhasil mengalirkan air bersih langsung ke rumah penduduk, secara langsung turut menciptakan kehidupan yang lebih baik di negeri yang terus menghadapi kesulitan air bersih.

Ketersediaan air di IndonesiaIndonesia dikelilingi oleh air, namun masih banyak kesulitan untuk menyediakan akses ke air bersih di Indonesia, terutama di wilayah perdesaan. Dalam salah satu laporannya, BAPPENAS beserta ADB (Asian Development Bank) dan USAID menyebutkan bahwa masih ada lebih dari 100 juta orang yang kesulitan akses ke air bersih. Selain itu, hanya ada sekitar 36 persen penduduk perdesaan yang sudah menggunakan fasilitas sanitasi yang memadai, yang membutuhkan pasokan air bersih yang juga memadai.

Minimnya ketersediaan air bersih ini berpengaruh secara langsung ke rendahnya indikator kebersihan dan kesehatan di masyarakat. Sekitar 30 persen penduduk Indonesia mengidap penyakit yang terkait dengan air seperti kolera, tipus atau diare – yang membununh lebih dari 100 ribu anak setiap tahunnya. Angka-angka ini tidak bisa ditoleransi, mengingat begitu

FORUM KTI PRAKTIK CERDAS TERKINI

Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang NangkaLocally Run Water Company in Landang Nangka

Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang NangkaLocally Run Water Company in Landang Nangka

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

banyak potensi untuk melakukan perubahan. Jumlah air yang ada di Indonesia sebenarnya cukup untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, namun kesulitan distribusi air bersih ke daerah pelosok, mahalnya biaya instalasi air, konflik penguasaan sumber air, serta penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan menyebabkan masalah air bersih ini seakan tidak pernah selesai.

Apa yang dilakukan di Lendang NangkaMasyarakat di desa Lendang Nangka, Kabupaten Lombok

Timur, NTB, memutuskan untuk menghadapi sendiri masalah ini dengan mengalirkan air bersih langsung ke rumah-rumah warganya. Setelah program bantuan pengadaan air bersih dari UNICEF berakhir di tahun 1976, masyarakat Lendang Nangka memutuskan untuk meneruskan dan mengembangkan program tersebut.

Hal yang paling menginspirasi adalah bahwa masyarakat sendirilah yang mendirikan dan mengelola PAMDES. Para pengelolanya sebelumnya tidak memiliki pengalaman atau kapasitas yang memadai dalam pengelolaan air bersih maupun keuangan perusahaan. Saat ini, setiap rumah tangga hanya membayar Rp 10.000 setiap bulannya, dan PAMDES menjanjikan bahwa harga itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Ada 750 rumah tangga, atau sekitar 5000 orang, yang menikmati layanan ini.

Pemeliharaan dan pengelolaan perusahaan dijalankan oleh Masjid Desa yang dianggap paling mewakili kepentingan masyarakat Lendang Nangka. 45 persen dari keuntungan perusahaan ini diserahkan ke masjid untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk aneka pelayanan sosial. Pengelola juga melakukan perawatan serta memastikan bahwa setiap minggunya anggota masyarakat menanam pohon secara sukarela untuk menjaga keberlanjutan sumber air mereka.

Manfaat bagi masyarakatWalaupun tujuan awalnya adalah memanfatkan sumber daya

yang tersedia untuk menyediakan air bersih, tanpa disadari PAMDES Lendang Nangka telah menciptakan struktur yang juga mampu memperkuat kondisi sosial ekonomi desa, memastikan bahwa semua manfaat dari pengelolaan air bersih ini kembali lagi ke masyarakat. Kemajuan yang paling terlihat adalah dari sisi kesehatan. Semakin banyak tersedia fasilitas sanitasi, seperti toilet, yang pada gilirannya mengurangi jumlah penyakit yang terkait dengan air.

Di samping itu, karena pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan oleh masjid desa, maka konflik yang terkait dengan hal tersebut bisa diminimalisir. Perselisihan-perselisihan pun jarang terjadi karena status dan kepercayaan yang disematkan kepada mesjid desa.

Manfaat secara ekonomi juga dapat dinikmati. Air yang diterima oleh masyarakat diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, seperti budidaya ikan, pembuatan es batu, juga warung makan dan warung kopi. Waktu yang dulu mereka pakai untuk mencari air bersih, sekarang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif ini.

Potensi pengembanganPengelolaan air bersih di Lendang Nangka telah menelurkan

banyak sekali manfaat untuk masyarakat setempat, namun masih banyak ruang untuk pengembangannya. Dengan adanya air sebagai sumber daya yang penting, masyarakat belum memulai sebuah pendidikan pemberdayaan dan konservasi air. Yang menjadi sasaran pendidikan ini tidak hanya anak usia sekolah, tapi seluruh masyarakat. Di satu sisi, masyarakat akan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya air mereka, di sisi lain, memasukkan pendidikan air ke dalam kurikulum sekolah merupakan investasi generasi penerus yang peduli dan mampu menjaga sumber daya mereka. Demikian juga halnya penanaman pengetahuan yang lebih luas tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Persoalan lain yang dihadapi Lendang Nangka adalah terbatasnya jumlah air yang tersedia di sumbernya, yang berarti

companies such as transportation to remote communities, as well as abuse and mismanagement of available resources, and conflict over proportional use within communities.

What Lendang Nangka is doingIn Lombok Timor the community in Lendang Nangka is

handling this issue independently, providing clean water direct to the homes of the people. After a UNICEF operation in 1976 which piped the water from the distant source to water tanks in the village, the village community in Lendang Nangka has now extended this project to a new level. They have continued the work instigated by UNICEF and now pipe the water direct to households, providing free-flowing water to families throughout the village.

The truly inspiring aspect of this community is that the company controlling the water distribution (PAMDES) is locally managed. The workers have no prior training other than what had been learnt in school, and the community controls all of the profits. The company is currently completely independent. The cost per household is 10,000 Rp at this point in time and the company promises that this will not increase. 750 houses and more than 5000 people are reached by this program, and PAMDES pumps around 30 cubic metres a month from the water source to these needy homes. The set up of the company allows for 45% of the profits to go to the town mosque, which is in charge of the upkeep of the maintenance and management of the resource site, and deemed a reliable representative of the community's needs. They ensure that each week volunteers from the community plant trees near the source in order to maintain the cleanliness of the water source, and they perform any required repairs or upkeep.

The community in Lendang Nangka are encouraging their community to increase their standards of living, and taking advantage of their unique water situation. Benefits

The successes of this locally developed and locally run company have been vast. By utilizing the available resources and helping the community, they have also created structure in this rural community and invigorated their economy, ensuring that the profits go back into the village.

The major progress that has been immediately realized thanks to PAMDES is the obvious health benefits that come with easy access to clean running water: Toilets are more abundant and clean, sanitation is easier, encouraged, and as such the rate of illness related to water-borne diseases is decreasing.Additionally, because the mosque puts the money it receives from the water company into village management, there is little to create conflict amongst residents. Any argument over right to water and profits from the company are dealt with by the mosque, and occur rarely due to the mosque's status in the community.Of course there are significant economic benefits as well. Many villagers now receiving water use it for numerous economic endeavours. Some keep fish, some make ice, and the water also assists in the maintenance and continuation of other economic projects such as local Warungs and Warkops. Economic opportunities are also advanced thanks to time saved in no longer needing travel to collect water.

CritiqueWhile there are a far greater number of positives to be drawn

from Lendang Nangka's example, there are also some things that could be improved upon. With water as such an important resource, the community has yet to develop a reliable water education program. Educating the people in water management and sanitation should be essential so as to assure the sustainability of the source, and to utilize the water to its full potential. The community in Lendang Nangka has yet to include water treatment and sanitation in the curriculum of local schools and while the efforts of PAMDES are commendable and the benefits encouraging, without proper enforcement of sanitation and usage guidelines there is a huge potential for waste.

24Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Oleh Donald Mackenzie

23

IntroAccess to clean water remains one of Indonesia's most

detrimental problems, for people in big cities like Jakarta to small island communities. However, a locally run company in the village of Lendang Nangka in Lombok Timor is proving that with the right conditions, a rural community can achieve access to clean water and sustain themselves using their own resources. For 10 years the locally run water company PAMDES has remained financially secure and independent. Under local management, it has provided the community with fresh running water direct to their homes. This water company is successfully creating a better living environment, in a country faced with enormous water problems.

Water availability in IndonesiaDespite being surrounded by water, Indonesia has struggled to

provide its citizens with access to clean water, especially in rural villages. Indonesia's National Development Planning Agency (BAPPENAS), as well as the Asian Development Bank and USAID, claim that over 100 million people lack access to safe water nation-wide. Additionally only 36% of Indonesia's rural population use improved sanitation facilities, for which water is paramount.

This lack of clean water greatly effects hygiene and sanitation standards and drinking unclean water leads to extreme illness. Approximately 30% of Indonesians suffer from water-borne diseases each year, ranging from diarrhoea (responsible for over 100,000 child deaths per year) to cholera and typhoid. These figures are unacceptable, when there is so much potential for change.There is adequate water in Indonesia to provide rural communities with what they require, so why are these problems still impeding Indonesia's development? The answer comes down to a mix of the expense of regular water and difficulties faced by national water

PengantarSalah satu permasalahan yang paling banyak ditemui baik di kota besar seperti Jakarta hingga ke masyarakat di pulau-pulau kecila adalah akses ke air bersih. Saat daerah lain menghadapi kesulitan tersebut, sebuah badan usaha milik desa di desa Lendang Nangka, Lombok Timur membuktikan bahwa masyarakat bisa memiliki akses ke air bersih secara berkelanjutan. Selama lebih dari 10 tahun, perusahaan yang diberi nama PAMDES ini mampu membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya. Walaupun dikelola secara lokal, perusahaan desa ini berhasil mengalirkan air bersih langsung ke rumah penduduk, secara langsung turut menciptakan kehidupan yang lebih baik di negeri yang terus menghadapi kesulitan air bersih.

Ketersediaan air di IndonesiaIndonesia dikelilingi oleh air, namun masih banyak kesulitan untuk menyediakan akses ke air bersih di Indonesia, terutama di wilayah perdesaan. Dalam salah satu laporannya, BAPPENAS beserta ADB (Asian Development Bank) dan USAID menyebutkan bahwa masih ada lebih dari 100 juta orang yang kesulitan akses ke air bersih. Selain itu, hanya ada sekitar 36 persen penduduk perdesaan yang sudah menggunakan fasilitas sanitasi yang memadai, yang membutuhkan pasokan air bersih yang juga memadai.

Minimnya ketersediaan air bersih ini berpengaruh secara langsung ke rendahnya indikator kebersihan dan kesehatan di masyarakat. Sekitar 30 persen penduduk Indonesia mengidap penyakit yang terkait dengan air seperti kolera, tipus atau diare – yang membununh lebih dari 100 ribu anak setiap tahunnya. Angka-angka ini tidak bisa ditoleransi, mengingat begitu

FORUM KTI PRAKTIK CERDAS TERKINI

Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang NangkaLocally Run Water Company in Landang Nangka

Badan Usaha Milik Desa untuk Air Bersih di Lendang NangkaLocally Run Water Company in Landang Nangka

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

banyak potensi untuk melakukan perubahan. Jumlah air yang ada di Indonesia sebenarnya cukup untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, namun kesulitan distribusi air bersih ke daerah pelosok, mahalnya biaya instalasi air, konflik penguasaan sumber air, serta penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan menyebabkan masalah air bersih ini seakan tidak pernah selesai.

Apa yang dilakukan di Lendang NangkaMasyarakat di desa Lendang Nangka, Kabupaten Lombok

Timur, NTB, memutuskan untuk menghadapi sendiri masalah ini dengan mengalirkan air bersih langsung ke rumah-rumah warganya. Setelah program bantuan pengadaan air bersih dari UNICEF berakhir di tahun 1976, masyarakat Lendang Nangka memutuskan untuk meneruskan dan mengembangkan program tersebut.

Hal yang paling menginspirasi adalah bahwa masyarakat sendirilah yang mendirikan dan mengelola PAMDES. Para pengelolanya sebelumnya tidak memiliki pengalaman atau kapasitas yang memadai dalam pengelolaan air bersih maupun keuangan perusahaan. Saat ini, setiap rumah tangga hanya membayar Rp 10.000 setiap bulannya, dan PAMDES menjanjikan bahwa harga itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Ada 750 rumah tangga, atau sekitar 5000 orang, yang menikmati layanan ini.

Pemeliharaan dan pengelolaan perusahaan dijalankan oleh Masjid Desa yang dianggap paling mewakili kepentingan masyarakat Lendang Nangka. 45 persen dari keuntungan perusahaan ini diserahkan ke masjid untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk aneka pelayanan sosial. Pengelola juga melakukan perawatan serta memastikan bahwa setiap minggunya anggota masyarakat menanam pohon secara sukarela untuk menjaga keberlanjutan sumber air mereka.

Manfaat bagi masyarakatWalaupun tujuan awalnya adalah memanfatkan sumber daya

yang tersedia untuk menyediakan air bersih, tanpa disadari PAMDES Lendang Nangka telah menciptakan struktur yang juga mampu memperkuat kondisi sosial ekonomi desa, memastikan bahwa semua manfaat dari pengelolaan air bersih ini kembali lagi ke masyarakat. Kemajuan yang paling terlihat adalah dari sisi kesehatan. Semakin banyak tersedia fasilitas sanitasi, seperti toilet, yang pada gilirannya mengurangi jumlah penyakit yang terkait dengan air.

Di samping itu, karena pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan oleh masjid desa, maka konflik yang terkait dengan hal tersebut bisa diminimalisir. Perselisihan-perselisihan pun jarang terjadi karena status dan kepercayaan yang disematkan kepada mesjid desa.

Manfaat secara ekonomi juga dapat dinikmati. Air yang diterima oleh masyarakat diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, seperti budidaya ikan, pembuatan es batu, juga warung makan dan warung kopi. Waktu yang dulu mereka pakai untuk mencari air bersih, sekarang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif ini.

Potensi pengembanganPengelolaan air bersih di Lendang Nangka telah menelurkan

banyak sekali manfaat untuk masyarakat setempat, namun masih banyak ruang untuk pengembangannya. Dengan adanya air sebagai sumber daya yang penting, masyarakat belum memulai sebuah pendidikan pemberdayaan dan konservasi air. Yang menjadi sasaran pendidikan ini tidak hanya anak usia sekolah, tapi seluruh masyarakat. Di satu sisi, masyarakat akan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya air mereka, di sisi lain, memasukkan pendidikan air ke dalam kurikulum sekolah merupakan investasi generasi penerus yang peduli dan mampu menjaga sumber daya mereka. Demikian juga halnya penanaman pengetahuan yang lebih luas tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Persoalan lain yang dihadapi Lendang Nangka adalah terbatasnya jumlah air yang tersedia di sumbernya, yang berarti

companies such as transportation to remote communities, as well as abuse and mismanagement of available resources, and conflict over proportional use within communities.

What Lendang Nangka is doingIn Lombok Timor the community in Lendang Nangka is

handling this issue independently, providing clean water direct to the homes of the people. After a UNICEF operation in 1976 which piped the water from the distant source to water tanks in the village, the village community in Lendang Nangka has now extended this project to a new level. They have continued the work instigated by UNICEF and now pipe the water direct to households, providing free-flowing water to families throughout the village.

The truly inspiring aspect of this community is that the company controlling the water distribution (PAMDES) is locally managed. The workers have no prior training other than what had been learnt in school, and the community controls all of the profits. The company is currently completely independent. The cost per household is 10,000 Rp at this point in time and the company promises that this will not increase. 750 houses and more than 5000 people are reached by this program, and PAMDES pumps around 30 cubic metres a month from the water source to these needy homes. The set up of the company allows for 45% of the profits to go to the town mosque, which is in charge of the upkeep of the maintenance and management of the resource site, and deemed a reliable representative of the community's needs. They ensure that each week volunteers from the community plant trees near the source in order to maintain the cleanliness of the water source, and they perform any required repairs or upkeep.

The community in Lendang Nangka are encouraging their community to increase their standards of living, and taking advantage of their unique water situation. Benefits

The successes of this locally developed and locally run company have been vast. By utilizing the available resources and helping the community, they have also created structure in this rural community and invigorated their economy, ensuring that the profits go back into the village.

The major progress that has been immediately realized thanks to PAMDES is the obvious health benefits that come with easy access to clean running water: Toilets are more abundant and clean, sanitation is easier, encouraged, and as such the rate of illness related to water-borne diseases is decreasing.Additionally, because the mosque puts the money it receives from the water company into village management, there is little to create conflict amongst residents. Any argument over right to water and profits from the company are dealt with by the mosque, and occur rarely due to the mosque's status in the community.Of course there are significant economic benefits as well. Many villagers now receiving water use it for numerous economic endeavours. Some keep fish, some make ice, and the water also assists in the maintenance and continuation of other economic projects such as local Warungs and Warkops. Economic opportunities are also advanced thanks to time saved in no longer needing travel to collect water.

CritiqueWhile there are a far greater number of positives to be drawn

from Lendang Nangka's example, there are also some things that could be improved upon. With water as such an important resource, the community has yet to develop a reliable water education program. Educating the people in water management and sanitation should be essential so as to assure the sustainability of the source, and to utilize the water to its full potential. The community in Lendang Nangka has yet to include water treatment and sanitation in the curriculum of local schools and while the efforts of PAMDES are commendable and the benefits encouraging, without proper enforcement of sanitation and usage guidelines there is a huge potential for waste.

24Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Kelompok Rhyzophora. K e l o m p o k p e n g e l o l a i n i

dibentuk dan berupaya mengelola pesisir dan laut di Oesapa. Sejak tahun 2008 bersama masyarakat Oesapa, kelompok ini berupaya merehabilitasi hutan mangrove di daerah mereka. Dengan difasilitasi oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana, masyarak at bela jar menggunakan metode Buis Bambu dalam penanaman mangrove.

Saat ini telah terjalin kemitraan antara Kelomopk Ryhzopora dengan beberapa stakeholders, seperti Lembaga Pengabdian Masyarakat-UKAW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Gereja (GMIT) Bet'el Oesapa Tengah, Masjid Al-Fitra Oesapa, Pusat Pengembangan Anak (PPA IO-623 Bet'el Oesapa), Masyarakat di RW 010 (RT 31,32,33,34) Kelurahan Oesapa, dan Koperasi Rhyzophora Oesapa (Koperasi bentukan MCRMP) untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kelurahan Oesapa.

Degradasi mangrove dan dampaknyaDegradasi fungsi dan nilai ekosistem mangrove di Kelurahan

oesapa diikuti dengan berkurangnya ikan dan udang di wilayah tersebut. Ini berarti pendapatan nelayan tradisional di daerah tersebut juga turut berkurang.

Kerusakan ekosistem mangrove juga turut meningkatkan abrasi pantai yang memungkinkan ombak dari laut lepas menyapu perumahan penduduk di pesisir Oesapa. Belakangan ini, terutama saat musim pancaroba atau musim barat (Desember hingga Februari), tempat tinggal masyarakat di pesisir selalu digenangi air akibat gelombang besar.

Semakin berkurangnya hutan mangrove juga turut menambah intrusi air laut ke wilayah darat. Akibatnya beberapa sumur warga kini menjadi payau dan tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai sumber air tawar.

Untuk mencegah meluasnya kerusakan dan memulihkan kondisi pesisir yang telah rusak, sangat diperlukan upaya-upaya perbaikan ekosistem. Salah satunya adalah dengan melestarikan hutan mangrove.

Program Penerapan Iptek bagi masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, turut membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk menanam mangrove secara bertahap dalam tiga tahun terakhir ini. Kegiatan ini dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat pesisir

sebagai bagian dari penerapan konsep community-based m a n a g e m e n t d i m a n a masyarakat menjadi komponen utama dalam pelestar ian mangrove.

D a l a m k u r u n w a k t u tersebut, masyarakat secara bertahap akhirnya mampu berinisiatif untuk melindungi d a n m e l e s t a r i k a n h u t a n m a n g r o v e . M e r e k a t e l a h memiliki keterampilan yang

dibutuhkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove, khususnya pengetahuan tentang rehabilitasi dan pelestarian.

Metode Buis BambuMetode Buis Bambu yang digunakan masyarakat Oesapa

dalam penanaman mangrove di daerahnya adalah sebuah metode penanaman sederhana yang menggunakan bambu sebagai pelindung tanaman. Metode ini sangat cocok diterapkan di daerah pantai yang memiliki gelombang besar.

Bambu yang digunakan dalam metode ini adalah jenis bambu betung. Jenis bambu ini dapat bertahan selama empat hingga lima tahun bilamana terendam dalam air laut. Karenanya jenis bambu inilah yang sering digunakan nelayan dalam pembuatan alat penangkapan ikan bagan tancap atau jaring angkut.

Panjang bambu yang digunakan adalah enampuluh sentimeter dengan diameter empatpuluh sentimeter. Kedua ujungnya dilubangi termasuk buku bambu, sehingga tanaman yang akan dimasukan tidak terhalang. Lubang pada kedua sisi bambu juga dimaksudkan untuk mencegah genangan air saat air surut.

Bambu yang telah dilubangi kemudian ditancapkan ke dalam substrat sedalam tigapuluh sentimeter, pada bagian inilah nantinya akan ditancapkan bibit tanaman mangrove. Bibit mangrove yang dimasukkand alam bambu adalah jenis Rhyzophora apiculata yang telah berumur sekitar empat atau lima bulan, atau telah memiliki setidaknya lima helai daun.

Bagaimana dengan masyarakat?Rehabilitasi mangrove dan fasilitasi yang dilakukan Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana telah berhasil memperkenalkan teknologi dan ilmu pengetahuan sederhana namun tepat guna dengan menggunakan sumberdaya lokal. Metode Bambu Buis ini menjadi langkah awal untuk membiasakan penggunaan teknik-teknik sederhana dan tepat guna dalam merehabiltiasi hutan mangrive. Proses penyerapan dan penerapan teknologi ini merupakan salah satu keberhasilan dan langkah awal yang baik dalam kemitraan antara perguruan tinggi dan kelompok masyarakat untuk pelestarian hutan mangrove di daerah ini.

Terbangunnya kesadaran untuk pelestarian mangrove dan terserapnya ilmu dan keterampilan baru dalam pengelolaan hutan mangrove turut berdampak pada perbaikan ekosistem mangrove dan pencegahan kerusakan di masa yang akan datang. Semakn baiknya ekosistem mangrove di masa depan akan berdampak pada terpeliharanya ekosistem mangrove dan jasa lingkungannya sebagai daerah pemijahan biota laut bernilai ekonomi tinggi, penyedia nutrien, zat hara, dan penjaga daerah pesisir dari abrasi.

26

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Staf Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Pembina Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut Rhyzopora. Penulis dapat dihubungi melalui email:donny_ikan@yahoo.co.id

60 cm

Permukaan substrat

Lubang pengeluaran air

30 cm

Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli pesisir dan laut

Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli pesisir dan laut

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

FORUM KTI JARINGAN PENELITI KTI

masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa menerima aliran air di rumah tinggalnya. Ada sekitar 550 rumah yang sudah mengajukan permohonan untuk itu, namun belum bisa dipenuhi karena kapasitas air yang tidak memadai. Perusahaan memperkirakan bahwa prasarana distribusi air yang ada sekarang bisa mendistribusikan air ke sekitar 2000 rumah tangga. Saat ini mereka berharap ada dukunga teknis dari beberapa institusi seperti Bank Dunia. Yang perlu terus diperhatikan adalah, apabila PAMDES akan memperluas cakupan pelayanannya, sumber air desa mereka harus tetap bersih dan dimanfaatkan secara efisien.

KesimpulanDesa Lendang Nangka telah berhasil memanfaatkan sumber

daya air secara strategis dan mampu mengalirkan air bersih ke sebagian besar rumah tangganya. Sebagai sebuah perusahaan desa yang menggerakkan masyarakat dan ekonomi lokal, PAMDES Lendang Nangka merupakan contoh yang berhasil. Namun demikian, masih kurangnya penanaman pemikiran untuk perubahan perilaku pemanfaatan air menjadi penghalang untuk berkembang lebih besar lagi. Kuncinya untuk melompati halangan tersebut adalah menyadari keterbatasan sumber daya mereka dan mulai menjalankan pendidikan sanitasi di masyarakat.

Another issue facing Lendang Nangka now is that there is only a limited amount of water available, which has meant that while many houses are receiving this water at small cost and the community as a whole are benefiting from better sanitation, the project only reaches a portion of the community. 550 additional houses now wish to join the program but are unable to at this time due to insufficient water. The company has estimated that the pipes used to distribute the water can currently provide for around 2000 houses and they hope to expand their reach to the rest of the village with assistance from the World Bank. The World Bank has visited the site in Lendang Nangka and shown interest in offering assistance. PAMDES is waiting to hear the result of their application to the World Bank for funding. However the sustainability of the source must constantly be taken into consideration. Should the company wish to make any long-lasting progress for Lendang Nangka the water must remain clean, its limitations abided by, and its use efficient.

ConclusionLendang Nangka has used its access to water strategically

and is doing a remarkable job providing clean water to its people. As an example of a locally run company encouraging the community and stimulating its economy, PAMDES has succeeded. However, the lack of effective promotion of behavioural change is the core problem hindering large scale change. The community of Lendang Nangka have come a long way but still have a long path in front of them. With careful consideration of their limitations, and addressing the issue of sanitation education, PAMDES will continue to develop and bring Landang Nangka clean water.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Magang pada Yayasan BaKTI dan Mahasiswa Australia National University. Untuk informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas dari KTI hubungi Desta Pratama

/ The writer is an intern with BaKTI and a student at

(cdpratama@bakti.org)

(cdpratama@bakti.org)Australia National University. For more information on

this smart practice please contact Desta Pratama

FOR MORE INFORMATION

25

Merehabilitasi Hutan Mangrove dengan Buis Bambu

Oleh Donny Mercys Bessie

elurahan Oesapa termasuk salah satu kelurahan pesisir di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah Kpenduduk di Kelurahan Oesapa adalah 21.452 jiwa,

dimana sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir adalah nelayan yang bergantung pada sektor perikanan tangkap dan perdagangan umum.

Sejak tahun 2006 di Kelurahan Oesapa telah dibentuk sebuah lembaga kemasyarakatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kelompok pengelola ini dibentuk bersamaan dengan paket kegiatan Small Scale Natural Recourses Management dalam program Marine Coastal Recourses Management Project (MCRMP), dan diberi nama

Merehabilitasi Hutan Mangrove dengan Buis Bambu

Aktivitas dalam penanaman mangrove

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Kelompok Rhyzophora. K e l o m p o k p e n g e l o l a i n i

dibentuk dan berupaya mengelola pesisir dan laut di Oesapa. Sejak tahun 2008 bersama masyarakat Oesapa, kelompok ini berupaya merehabilitasi hutan mangrove di daerah mereka. Dengan difasilitasi oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana, masyarak at bela jar menggunakan metode Buis Bambu dalam penanaman mangrove.

Saat ini telah terjalin kemitraan antara Kelomopk Ryhzopora dengan beberapa stakeholders, seperti Lembaga Pengabdian Masyarakat-UKAW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Gereja (GMIT) Bet'el Oesapa Tengah, Masjid Al-Fitra Oesapa, Pusat Pengembangan Anak (PPA IO-623 Bet'el Oesapa), Masyarakat di RW 010 (RT 31,32,33,34) Kelurahan Oesapa, dan Koperasi Rhyzophora Oesapa (Koperasi bentukan MCRMP) untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kelurahan Oesapa.

Degradasi mangrove dan dampaknyaDegradasi fungsi dan nilai ekosistem mangrove di Kelurahan

oesapa diikuti dengan berkurangnya ikan dan udang di wilayah tersebut. Ini berarti pendapatan nelayan tradisional di daerah tersebut juga turut berkurang.

Kerusakan ekosistem mangrove juga turut meningkatkan abrasi pantai yang memungkinkan ombak dari laut lepas menyapu perumahan penduduk di pesisir Oesapa. Belakangan ini, terutama saat musim pancaroba atau musim barat (Desember hingga Februari), tempat tinggal masyarakat di pesisir selalu digenangi air akibat gelombang besar.

Semakin berkurangnya hutan mangrove juga turut menambah intrusi air laut ke wilayah darat. Akibatnya beberapa sumur warga kini menjadi payau dan tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai sumber air tawar.

Untuk mencegah meluasnya kerusakan dan memulihkan kondisi pesisir yang telah rusak, sangat diperlukan upaya-upaya perbaikan ekosistem. Salah satunya adalah dengan melestarikan hutan mangrove.

Program Penerapan Iptek bagi masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, turut membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk menanam mangrove secara bertahap dalam tiga tahun terakhir ini. Kegiatan ini dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat pesisir

sebagai bagian dari penerapan konsep community-based m a n a g e m e n t d i m a n a masyarakat menjadi komponen utama dalam pelestar ian mangrove.

D a l a m k u r u n w a k t u tersebut, masyarakat secara bertahap akhirnya mampu berinisiatif untuk melindungi d a n m e l e s t a r i k a n h u t a n m a n g r o v e . M e r e k a t e l a h memiliki keterampilan yang

dibutuhkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove, khususnya pengetahuan tentang rehabilitasi dan pelestarian.

Metode Buis BambuMetode Buis Bambu yang digunakan masyarakat Oesapa

dalam penanaman mangrove di daerahnya adalah sebuah metode penanaman sederhana yang menggunakan bambu sebagai pelindung tanaman. Metode ini sangat cocok diterapkan di daerah pantai yang memiliki gelombang besar.

Bambu yang digunakan dalam metode ini adalah jenis bambu betung. Jenis bambu ini dapat bertahan selama empat hingga lima tahun bilamana terendam dalam air laut. Karenanya jenis bambu inilah yang sering digunakan nelayan dalam pembuatan alat penangkapan ikan bagan tancap atau jaring angkut.

Panjang bambu yang digunakan adalah enampuluh sentimeter dengan diameter empatpuluh sentimeter. Kedua ujungnya dilubangi termasuk buku bambu, sehingga tanaman yang akan dimasukan tidak terhalang. Lubang pada kedua sisi bambu juga dimaksudkan untuk mencegah genangan air saat air surut.

Bambu yang telah dilubangi kemudian ditancapkan ke dalam substrat sedalam tigapuluh sentimeter, pada bagian inilah nantinya akan ditancapkan bibit tanaman mangrove. Bibit mangrove yang dimasukkand alam bambu adalah jenis Rhyzophora apiculata yang telah berumur sekitar empat atau lima bulan, atau telah memiliki setidaknya lima helai daun.

Bagaimana dengan masyarakat?Rehabilitasi mangrove dan fasilitasi yang dilakukan Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana telah berhasil memperkenalkan teknologi dan ilmu pengetahuan sederhana namun tepat guna dengan menggunakan sumberdaya lokal. Metode Bambu Buis ini menjadi langkah awal untuk membiasakan penggunaan teknik-teknik sederhana dan tepat guna dalam merehabiltiasi hutan mangrive. Proses penyerapan dan penerapan teknologi ini merupakan salah satu keberhasilan dan langkah awal yang baik dalam kemitraan antara perguruan tinggi dan kelompok masyarakat untuk pelestarian hutan mangrove di daerah ini.

Terbangunnya kesadaran untuk pelestarian mangrove dan terserapnya ilmu dan keterampilan baru dalam pengelolaan hutan mangrove turut berdampak pada perbaikan ekosistem mangrove dan pencegahan kerusakan di masa yang akan datang. Semakn baiknya ekosistem mangrove di masa depan akan berdampak pada terpeliharanya ekosistem mangrove dan jasa lingkungannya sebagai daerah pemijahan biota laut bernilai ekonomi tinggi, penyedia nutrien, zat hara, dan penjaga daerah pesisir dari abrasi.

26

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Staf Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Pembina Kelompok Pengelola Pesisir dan Laut Rhyzopora. Penulis dapat dihubungi melalui email:donny_ikan@yahoo.co.id

60 cm

Permukaan substrat

Lubang pengeluaran air

30 cm

Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli pesisir dan laut

Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli pesisir dan laut

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

FORUM KTI JARINGAN PENELITI KTI

masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa menerima aliran air di rumah tinggalnya. Ada sekitar 550 rumah yang sudah mengajukan permohonan untuk itu, namun belum bisa dipenuhi karena kapasitas air yang tidak memadai. Perusahaan memperkirakan bahwa prasarana distribusi air yang ada sekarang bisa mendistribusikan air ke sekitar 2000 rumah tangga. Saat ini mereka berharap ada dukunga teknis dari beberapa institusi seperti Bank Dunia. Yang perlu terus diperhatikan adalah, apabila PAMDES akan memperluas cakupan pelayanannya, sumber air desa mereka harus tetap bersih dan dimanfaatkan secara efisien.

KesimpulanDesa Lendang Nangka telah berhasil memanfaatkan sumber

daya air secara strategis dan mampu mengalirkan air bersih ke sebagian besar rumah tangganya. Sebagai sebuah perusahaan desa yang menggerakkan masyarakat dan ekonomi lokal, PAMDES Lendang Nangka merupakan contoh yang berhasil. Namun demikian, masih kurangnya penanaman pemikiran untuk perubahan perilaku pemanfaatan air menjadi penghalang untuk berkembang lebih besar lagi. Kuncinya untuk melompati halangan tersebut adalah menyadari keterbatasan sumber daya mereka dan mulai menjalankan pendidikan sanitasi di masyarakat.

Another issue facing Lendang Nangka now is that there is only a limited amount of water available, which has meant that while many houses are receiving this water at small cost and the community as a whole are benefiting from better sanitation, the project only reaches a portion of the community. 550 additional houses now wish to join the program but are unable to at this time due to insufficient water. The company has estimated that the pipes used to distribute the water can currently provide for around 2000 houses and they hope to expand their reach to the rest of the village with assistance from the World Bank. The World Bank has visited the site in Lendang Nangka and shown interest in offering assistance. PAMDES is waiting to hear the result of their application to the World Bank for funding. However the sustainability of the source must constantly be taken into consideration. Should the company wish to make any long-lasting progress for Lendang Nangka the water must remain clean, its limitations abided by, and its use efficient.

ConclusionLendang Nangka has used its access to water strategically

and is doing a remarkable job providing clean water to its people. As an example of a locally run company encouraging the community and stimulating its economy, PAMDES has succeeded. However, the lack of effective promotion of behavioural change is the core problem hindering large scale change. The community of Lendang Nangka have come a long way but still have a long path in front of them. With careful consideration of their limitations, and addressing the issue of sanitation education, PAMDES will continue to develop and bring Landang Nangka clean water.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Staf Magang pada Yayasan BaKTI dan Mahasiswa Australia National University. Untuk informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas dari KTI hubungi Desta Pratama

/ The writer is an intern with BaKTI and a student at

(cdpratama@bakti.org)

(cdpratama@bakti.org)Australia National University. For more information on

this smart practice please contact Desta Pratama

FOR MORE INFORMATION

25

Merehabilitasi Hutan Mangrove dengan Buis Bambu

Oleh Donny Mercys Bessie

elurahan Oesapa termasuk salah satu kelurahan pesisir di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah Kpenduduk di Kelurahan Oesapa adalah 21.452 jiwa,

dimana sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir adalah nelayan yang bergantung pada sektor perikanan tangkap dan perdagangan umum.

Sejak tahun 2006 di Kelurahan Oesapa telah dibentuk sebuah lembaga kemasyarakatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kelompok pengelola ini dibentuk bersamaan dengan paket kegiatan Small Scale Natural Recourses Management dalam program Marine Coastal Recourses Management Project (MCRMP), dan diberi nama

Merehabilitasi Hutan Mangrove dengan Buis Bambu

Aktivitas dalam penanaman mangrove

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Transfer Keuangan Daerah: Masalahnya Apa?Transfer Keuangan Daerah: Masalahnya Apa? Sebuah opini terbit di Padang Express oleh Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang mengulas temuan Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota terancam bangkrut tahun 2011. Ini karena besarnya belanja pegawai daerah yang mencapai 60 persen dari APBD. Menurut Asrinaldi, mekanisme transfer keuangan daerah yang dirancang pemerintah,idealnya dapat menjadi stimulasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, mobilisasi pendapatan, inovasi dalam pemberian pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, sejak

Artikel: Indonesia: Sekolah yang Akuntabel Melahirkan Siswa yang Lebih Baik

Tidak hanya siswa yang memperoleh manfaat manajemen berbasis sekolah “Bukti baru dari berbagai studi internasional menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah itu tidak mahal dan efektif secara biaya, dan mekanisme akuntabilitas merupakan kunci untuk meningkatkan prestasi siswa,” ujar Harry Anthony Patrinos, Kepala EkonomPendidikan (Lead Education Economist) di Bank Dunia. "Menurut hasil temuan dari berbagai negara, manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan prestasi siswa melalui pemberdayaan orang tua, penyaluran suara komunitas, dan selain itu juga merupakan pendekatan yang efektif secara biaya.

Hetty Cislowski, konsultan dari AusAID, berbagi pelajaran yang didapat dari pengalaman penerapan manajemen berbasis sekolah selama 20 tahun di Australia. Saat ini kepala sekolah bertanggungjawab atas kinerja sekolah, membuat keputusan atas pemanfaatan sumberdaya, dan menjelaskan kepada para orang tua dan provinsi, berdasar pada hasil percobaan dan proyek awal yang telah dilakukan di berbagai provinsi selama beberapa tahun sebelumnya. “Keuntungan dari manajemen berbasis sekolah adalah pada adanya otonomi dan tanggungjawab pada sekolah; sebagai pintu masuk bagi kerjasama dengan komunitas, dan sebagai pendorong bagi peningkatan kemajuan sekolah dan akuntabilitas bagi provinsi.”

Sstt...Tunjangan Pejabat Capai Puluhan Juta, Pantas Banyak Pemda Terancam Bangkrut

Bebeberapa waktu lalu saya memasukkan link posting bersumber dari Harian Kompas mengenai terpuruknya kondisi keuangan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. (Terancam) bangkrutnya sebuah pemerintahan, bukan masalah sederhana soal defisit anggaran. Sejarah mencatat pemerintahan yang bangkrut, merupakan salah faktor pemicu terjadinya perubahan besar.Artikel dibawah ini bersumber dari Harian Republika, 7 Juli 2011

Terkait dengan terancam bangkrutnya pemerintah daerah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data tentang 124 pemerintah daerah (pemda) yang terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (7/7), melansir, di luar gaji pokok yang diterima pejabat. Mereka masih menerima berbagai tunjangan yang nilainya berlipat dibanding gaji pokoknya. Ingin berapa jumlah penerimaan tunjangan pejabat per bulannya? Berikut ini daftarnya.

http://www.batukar.info/komunitas/articles/indonesia-sekolah-yang-akuntabel-melahirkan-siswa-yang-lebih-baik

http://www.batukar.info/komunitas/blogs/sstttunjangan-pejabat-capai-puluhan-juta-pantas-banyak-pemda-terancam-bangkrut

Knowledge Solutions Tools, Methods, and Approaches to Drive Development Forward and Enhance Its EffectsA competency approach befits knowledge management and learning. Knowledge Solutions are handy, quick reference guides to tools, methods, and approaches that propel development forward and enhance its effects. They fit in five comprehensive areas: (i) strategy development, (ii) management techniques, (iii) collaboration mechanisms, (iv) knowledge sharing and learning, and (v) knowledge capture and storage. In general, raising organizational performance is contingent on progress in all five areas; however, the Five Competencies Framework can also help determine priorities for immediate action by selecting the area that will yield the greatest benefits if improved. Knowledge Solutions will appeal to the development community and people interested in knowledge management and learning.

http://www.batukar.info/referensi/knowledge-solutions-tools-methods-and-approaches-drive-development-forward-and-enhance-its

Development Communication Sourcebook: Broadening the Boundaries of Communication

Two factors guided the rationale for writing the Sourcebook. First, despite the growing recognition enjoyed by the discipline of development communication, its nature and full range of functions are still not fully known to many decision makers and development managers who tend to identify this field merely with the art of disseminating information effectively. Second, because of the recent shift in the development paradigm (that is, from one-way to two-way communication) and the related changes in the field of development communication, many communication practitioners are not entirely aware of the discipline’s rich theoretical body of knowledge and the wealth of its practical applications which are growing in relevance for the development context.

The Sourcebook is divided into modules that can be read sequentially, to gain a comprehensive overview, or individually, to allow readers to select specific modules for their professional interest or for training purposes. The challenge is to engage readers’ different interests while presenting the richness of development communication, which has broadened beyond diffusion to incorporate the more horizontal, dialog-based approaches needed to ensure mutual understanding and to investigate issues before other forms of communication take place.

http://www.batukar.info/referensi/development-communication-sourcebook-broadening-boundaries-communication

27

19,837 Visits. 17,562 Absolute Unique Visitors. 32,465 Pageviews. 1.64 Average Pageviews. 00:01:37 Time on Site. 81.26% Bounce Rate. 84.87% New Visits

Statistik Juni 2011

iapa yang tidak tahu dengan Komunitas Online terbesar di Indonesia yaitu Kaskus SCommunity Online. Disana user bisa

bertukar informasi, berdiskusi dan bertukar pikiran tentang tema atau topik tertentu tanpa melihat jarak dan waktu yang memisahkan mereka.

Batukar.info sebagai bursa pengetahuan online pertama di KTI memiliki fitur grup atau jaringan dimana para pelaku pembangunan dapat bertukar ide serta pikiran dan dapat berdiskusi dengan anggota lainnya khususnya mengenai isu-isu pembangunan di KTI. Saat ini sudah ada beberapa grup/jaringan diskusi yang aktif di Batukar.info. Anda bisa melihat ke:

Dan bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini:

http://www.batukar.info/komunitas/jaringan

Pengelolaan Keuangan Publikhttp://www.batukar.info/komunitas/groups/pfm-pengelolaan-keuangan-publik

JiKTI (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia)

http://www.batukar.info/komunitas/groups/jaringan-peneliti-kti-jikti

http://www.batukar.info/komunitas/jaringan

batukar.info UPDATE

Gubernur Sulut Tinjau Pos Pemantau

Menhut : Timdu Berperan Besar Atas

Menteri PU Resmikan Proyek Mitigasi

Penari Universitas Hasanuddin Raih Honorable Price di Pentas Dunia

Tanda Bahaya, Populasi Dunia Dekati 7 Miliar

PLTU Ende Masuk Target COD 2011

Realisasi PAD Lutim Lampaui Target

Bencana Sedimentasi Bawakaraeng

Jero Wacik Batal Tutup Kemilau Sulawesi

Menlu RI-Australia Bahas Nasib 500 WNI

Perubahan RTRW

Wakatobi Segera Menjadi Warisan Cagar Biosfer Bumi

BPS: Kemiskinan Turun Namun Ketimpangan Meningkat

Lokon

Pil Pencegah HIV Semakin Dekat

http://www.batukar.info/komunitas/blogs/transfer-keuangan-daerah-masalahnya-apa.

dilaksanakannya otonomi daerah, yang terjadi justru ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat secara berlebihan tidak hanya dari segi pelaksanaan urusan pemerintahan, tapi juga pembiayaannya. Dan, ini jelas berlawanan dengan tujuan otonomi daerah yang ingin menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dan kreatif.

Berikut opininya: Masalah Transfer Keuangan DaerahPelaksanaan otonomi daerah saat ini tidak lebih sebagai potret berbagai masalah yang terjadi di daerahbelum mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Belum selesai masalah lama, muncul lagi masalah baru. Akibatnya masalah ini berakumulasi sehingga mengancam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Industry Facts and FiguresThe publication of ‘Industry Facts & Figures’ in 2011 is expected to provide information about the prospects, development and economic progress of Indonesia as well as investment opportunities in the industrial sector, which is supported by a conducive business climate and availability of raw materials and infrastructures which is improving gradually, so that Indonesia can be a prospective investment destination.

http://www.batukar.info/referensi/industry-facts-and-figures

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

ender in Evaluation adalah jaringan dari kumpulan praktisi yang ter tar ik pada metode evaluasi yang digunak an pada Gpengarusutamaan gender dalam program atau proyek

pengembangan masyarakat. Berbasis ’user generated content’ dimana para member diberikan kesempatan selua-luasnya untuk memasukan semua data dan informasi yang ingin dibagikan dengan member lainnya.

Untuk yang tertarik dengan metode evaluasi yang khususnya berkaitan dengan isu gender dapat mengakses website ini dan mendapatkan hampir sebagian besar yang diinginkan. Tersedia ruang diskusi dimana para member langsung berbagi ide dan pengetahuan, kemudian ada beberapa publikasi yang menarik langsung bisa diunduh untuk keperluan referensi dan riset. Yang menarik dari website ini karena disediakan juga beberapa video tentang pertemuan-pertemuan kelompok kerja dalam membahas isu-isu gender yang sedang terjadi. Hasil dari pertemuan tersebut bisa dilihat di website ini. Dalam website ini bukan melulu gender saja yang dibicarakan, tetapi isu-isu cross cutting lainnya pun dibagikan oleh sesama member, baik itu isu mengenai livelihood, perubahan iklim, kesehatan dan pendidikan.

Bagi yang senang menulis dan membuat opini disediakan ruang blog untuk berbagi informasi lainnya. Fitur ini dapat digunakan bila sudah menjadi member dan untuk menjadi member tidak dipungut biaya apa pun. Jadi jangan lupa untuk menyimpan alamat website ini dalam bookmark browser dan ketinggalan dengan isu-isu hangat mengenai gender di dunia.

udah saatnya untuk memikirkan cara-cara yang tepat untuk melakukan adaptasi dalam menyingkapi perubahan iklim, baik itu oleh Spemerintah, organisasi pengembangan dan tentunya masyarakat yang

sering mendapatkan efeknya lebih awal. Hanya, kapasitas dan kesadaran tentang hal ini sangat terbatas dan biasanya yang mempunyai pengalaman untuk hal ini belum mempunyai media yang tepat untuk menyebarluaskan pengalaman mereka kepada seluruh dunia. Ketika proyek Global Environment Facility (GEF) tahun 2007 dimulai, kelemahan-kelemahan mengenai distribusi informasi dan pengetahuan masih kelihatan sangat jelas. Begitu kurangnya dokumentasi yang sistematis dan tidak adanya platform yang menyediakan pertukaran pengetahuan serta panduan bagaimana membuat proses adaptasi perubahan iklim dapat dijalankan. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa memang tidak ada koordinasi yang jelas antara komunitas yang menyediakan database informasi yang diperlukan dengan praktisi dan pelaku adaptasi perubahan lingkungan.

Oleh karena itu website ini dibuat sebagai jembatan pertukaran informasi dan praktik cerdas dalam upaya adaptasi perubahan iklim dan lingkungan yang sekarang sedang terjadi. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam website ini adalah tentang pelatihan adaptasi – apa yang bisa dilakukan untuk mengadaptasi perubahan iklim di daerah-daerah; integrasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui pengembangan kebijakan, perencanaan dan operasional – bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat mendukung hal tersebut; yang terakhir adalah peningkatan kapasitas – bagaimana membuat masyarakat bisa membantu dan turut ambil bagian dalam adaptasi ini.

Hampir sama dengan kebanyakan website pembangunan dan pengembangan saat ini, di dalam website ini juga disediakan fitur yang menarik dan interaktif untuk para penggunanya. Member diajak untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi, diskusi, membuat tulisan, opini dan membagikan data dan informasi yang berharga. Disediakan juga beberapa fitur berita terkini, beberapa lembaga yang memiliki dana untuk kegiatan adaptasi, mitra lingkungan yang bisa diajak kerjasama.

http://www.adaptationlearning.net/

http://genderinevaluation.ning.com/

Gender in Evaluation

Adaption Learning Mechanism

StuNed, singkatan dari Studeren in Nederland atau studi di Belanda, adalah program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para mid-career professional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Belanda dan Indonesia.Program beasiswa StuNed bertujuan membantu pembangunan Indonesia melalui peningkatan sumber daya manusia pada institusi-institusi di Indonesia. Melalui program beasiswa StuNed, para peminat individual dapat mengikuti program master dan short course di Belanda. Sementara bagi institusi dapat mengajukan proposal untuk group application.

1. Warga Negara Indonesia; Dibuktikan dengan: fotokopi KTP atau Kartu Dinas Pegawai Negeri.

2. Diterima di salah satu program short courses yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi di Belanda. Dibuktikan dengan: Surat penerimaan (admission letter) dari universitas di Belanda yang mencantumkan dengan jelas nama program studi, tanggal awal dan akhir program studi yang dipilih serta total biaya perkuliahan.

3. Pendidikan minimal S1 atau setara dan dapat menunjukkan bukti prestasi akademik (IPK min. 2,75); Dibuktikan dengan: transkrip dan ijazah yang dilegalisir dengan tanggal dan tahun kelulusan tercantum di dalamnya.

4. Pengalaman kerja (setelah lulus S1) minimal 2 tahun di institusi terakhir; Dibuktikan dengan: Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pegawai (SK) atau kontrak kerja.

5. Persetujuan dari institusi; Dibuktikan dengan: Pernyataan resmi dari pimpinan institusi di atas materai yang menyatakan bahwa stafnya diizinkan untuk studi di Belanda. Pernyataan ini dituliskan di formulir StuNed.

6. Pernyataan bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan selama menerima beasiswa yang dituliskan di formulir StuNed;

7. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik; Dibuktikan dengan: hasil Internet Based Test (IBT) TOEFL dengan skor minimal 71 atau 520 untuk ITP TOEFL, atau IELTS minimal 5.5

8. Riwayat hidup (Curriculum Vitae) dengan menggunakan formulir standar yang terdapat di website;

9. Prioritas diberikan untuk staf mitra kerja Kedutaan Besar Belanda;

10. Tidak ada batas umur;11. Formulir StuNed – program short

Semua program short course yang terdapat di situs www.studyinholland.nl yang berkaitan erat dengan sektor-sektor tersebut di atas dengan masa studi maksimal enam bulan.

1 Oktober 2011: untuk jadwal short course yang dimulai antara 1 Januari – 30 Juni 2012

Persyaratan Umum

Pilihan Program Studi

Batas Akhir Pendaftaran

StuNedShort Courses 2011

PELUANG OPPORTUNITY WEBSITE BULAN INI

28Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Transfer Keuangan Daerah: Masalahnya Apa?Transfer Keuangan Daerah: Masalahnya Apa? Sebuah opini terbit di Padang Express oleh Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang mengulas temuan Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota terancam bangkrut tahun 2011. Ini karena besarnya belanja pegawai daerah yang mencapai 60 persen dari APBD. Menurut Asrinaldi, mekanisme transfer keuangan daerah yang dirancang pemerintah,idealnya dapat menjadi stimulasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, mobilisasi pendapatan, inovasi dalam pemberian pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, sejak

Artikel: Indonesia: Sekolah yang Akuntabel Melahirkan Siswa yang Lebih Baik

Tidak hanya siswa yang memperoleh manfaat manajemen berbasis sekolah “Bukti baru dari berbagai studi internasional menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah itu tidak mahal dan efektif secara biaya, dan mekanisme akuntabilitas merupakan kunci untuk meningkatkan prestasi siswa,” ujar Harry Anthony Patrinos, Kepala EkonomPendidikan (Lead Education Economist) di Bank Dunia. "Menurut hasil temuan dari berbagai negara, manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan prestasi siswa melalui pemberdayaan orang tua, penyaluran suara komunitas, dan selain itu juga merupakan pendekatan yang efektif secara biaya.

Hetty Cislowski, konsultan dari AusAID, berbagi pelajaran yang didapat dari pengalaman penerapan manajemen berbasis sekolah selama 20 tahun di Australia. Saat ini kepala sekolah bertanggungjawab atas kinerja sekolah, membuat keputusan atas pemanfaatan sumberdaya, dan menjelaskan kepada para orang tua dan provinsi, berdasar pada hasil percobaan dan proyek awal yang telah dilakukan di berbagai provinsi selama beberapa tahun sebelumnya. “Keuntungan dari manajemen berbasis sekolah adalah pada adanya otonomi dan tanggungjawab pada sekolah; sebagai pintu masuk bagi kerjasama dengan komunitas, dan sebagai pendorong bagi peningkatan kemajuan sekolah dan akuntabilitas bagi provinsi.”

Sstt...Tunjangan Pejabat Capai Puluhan Juta, Pantas Banyak Pemda Terancam Bangkrut

Bebeberapa waktu lalu saya memasukkan link posting bersumber dari Harian Kompas mengenai terpuruknya kondisi keuangan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. (Terancam) bangkrutnya sebuah pemerintahan, bukan masalah sederhana soal defisit anggaran. Sejarah mencatat pemerintahan yang bangkrut, merupakan salah faktor pemicu terjadinya perubahan besar.Artikel dibawah ini bersumber dari Harian Republika, 7 Juli 2011

Terkait dengan terancam bangkrutnya pemerintah daerah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data tentang 124 pemerintah daerah (pemda) yang terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (7/7), melansir, di luar gaji pokok yang diterima pejabat. Mereka masih menerima berbagai tunjangan yang nilainya berlipat dibanding gaji pokoknya. Ingin berapa jumlah penerimaan tunjangan pejabat per bulannya? Berikut ini daftarnya.

http://www.batukar.info/komunitas/articles/indonesia-sekolah-yang-akuntabel-melahirkan-siswa-yang-lebih-baik

http://www.batukar.info/komunitas/blogs/sstttunjangan-pejabat-capai-puluhan-juta-pantas-banyak-pemda-terancam-bangkrut

Knowledge Solutions Tools, Methods, and Approaches to Drive Development Forward and Enhance Its EffectsA competency approach befits knowledge management and learning. Knowledge Solutions are handy, quick reference guides to tools, methods, and approaches that propel development forward and enhance its effects. They fit in five comprehensive areas: (i) strategy development, (ii) management techniques, (iii) collaboration mechanisms, (iv) knowledge sharing and learning, and (v) knowledge capture and storage. In general, raising organizational performance is contingent on progress in all five areas; however, the Five Competencies Framework can also help determine priorities for immediate action by selecting the area that will yield the greatest benefits if improved. Knowledge Solutions will appeal to the development community and people interested in knowledge management and learning.

http://www.batukar.info/referensi/knowledge-solutions-tools-methods-and-approaches-drive-development-forward-and-enhance-its

Development Communication Sourcebook: Broadening the Boundaries of Communication

Two factors guided the rationale for writing the Sourcebook. First, despite the growing recognition enjoyed by the discipline of development communication, its nature and full range of functions are still not fully known to many decision makers and development managers who tend to identify this field merely with the art of disseminating information effectively. Second, because of the recent shift in the development paradigm (that is, from one-way to two-way communication) and the related changes in the field of development communication, many communication practitioners are not entirely aware of the discipline’s rich theoretical body of knowledge and the wealth of its practical applications which are growing in relevance for the development context.

The Sourcebook is divided into modules that can be read sequentially, to gain a comprehensive overview, or individually, to allow readers to select specific modules for their professional interest or for training purposes. The challenge is to engage readers’ different interests while presenting the richness of development communication, which has broadened beyond diffusion to incorporate the more horizontal, dialog-based approaches needed to ensure mutual understanding and to investigate issues before other forms of communication take place.

http://www.batukar.info/referensi/development-communication-sourcebook-broadening-boundaries-communication

27

19,837 Visits. 17,562 Absolute Unique Visitors. 32,465 Pageviews. 1.64 Average Pageviews. 00:01:37 Time on Site. 81.26% Bounce Rate. 84.87% New Visits

Statistik Juni 2011

iapa yang tidak tahu dengan Komunitas Online terbesar di Indonesia yaitu Kaskus SCommunity Online. Disana user bisa

bertukar informasi, berdiskusi dan bertukar pikiran tentang tema atau topik tertentu tanpa melihat jarak dan waktu yang memisahkan mereka.

Batukar.info sebagai bursa pengetahuan online pertama di KTI memiliki fitur grup atau jaringan dimana para pelaku pembangunan dapat bertukar ide serta pikiran dan dapat berdiskusi dengan anggota lainnya khususnya mengenai isu-isu pembangunan di KTI. Saat ini sudah ada beberapa grup/jaringan diskusi yang aktif di Batukar.info. Anda bisa melihat ke:

Dan bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini:

http://www.batukar.info/komunitas/jaringan

Pengelolaan Keuangan Publikhttp://www.batukar.info/komunitas/groups/pfm-pengelolaan-keuangan-publik

JiKTI (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia)

http://www.batukar.info/komunitas/groups/jaringan-peneliti-kti-jikti

http://www.batukar.info/komunitas/jaringan

batukar.info UPDATE

Gubernur Sulut Tinjau Pos Pemantau

Menhut : Timdu Berperan Besar Atas

Menteri PU Resmikan Proyek Mitigasi

Penari Universitas Hasanuddin Raih Honorable Price di Pentas Dunia

Tanda Bahaya, Populasi Dunia Dekati 7 Miliar

PLTU Ende Masuk Target COD 2011

Realisasi PAD Lutim Lampaui Target

Bencana Sedimentasi Bawakaraeng

Jero Wacik Batal Tutup Kemilau Sulawesi

Menlu RI-Australia Bahas Nasib 500 WNI

Perubahan RTRW

Wakatobi Segera Menjadi Warisan Cagar Biosfer Bumi

BPS: Kemiskinan Turun Namun Ketimpangan Meningkat

Lokon

Pil Pencegah HIV Semakin Dekat

http://www.batukar.info/komunitas/blogs/transfer-keuangan-daerah-masalahnya-apa.

dilaksanakannya otonomi daerah, yang terjadi justru ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat secara berlebihan tidak hanya dari segi pelaksanaan urusan pemerintahan, tapi juga pembiayaannya. Dan, ini jelas berlawanan dengan tujuan otonomi daerah yang ingin menciptakan pemerintah daerah yang mandiri dan kreatif.

Berikut opininya: Masalah Transfer Keuangan DaerahPelaksanaan otonomi daerah saat ini tidak lebih sebagai potret berbagai masalah yang terjadi di daerahbelum mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Belum selesai masalah lama, muncul lagi masalah baru. Akibatnya masalah ini berakumulasi sehingga mengancam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Industry Facts and FiguresThe publication of ‘Industry Facts & Figures’ in 2011 is expected to provide information about the prospects, development and economic progress of Indonesia as well as investment opportunities in the industrial sector, which is supported by a conducive business climate and availability of raw materials and infrastructures which is improving gradually, so that Indonesia can be a prospective investment destination.

http://www.batukar.info/referensi/industry-facts-and-figures

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

ender in Evaluation adalah jaringan dari kumpulan praktisi yang ter tar ik pada metode evaluasi yang digunak an pada Gpengarusutamaan gender dalam program atau proyek

pengembangan masyarakat. Berbasis ’user generated content’ dimana para member diberikan kesempatan selua-luasnya untuk memasukan semua data dan informasi yang ingin dibagikan dengan member lainnya.

Untuk yang tertarik dengan metode evaluasi yang khususnya berkaitan dengan isu gender dapat mengakses website ini dan mendapatkan hampir sebagian besar yang diinginkan. Tersedia ruang diskusi dimana para member langsung berbagi ide dan pengetahuan, kemudian ada beberapa publikasi yang menarik langsung bisa diunduh untuk keperluan referensi dan riset. Yang menarik dari website ini karena disediakan juga beberapa video tentang pertemuan-pertemuan kelompok kerja dalam membahas isu-isu gender yang sedang terjadi. Hasil dari pertemuan tersebut bisa dilihat di website ini. Dalam website ini bukan melulu gender saja yang dibicarakan, tetapi isu-isu cross cutting lainnya pun dibagikan oleh sesama member, baik itu isu mengenai livelihood, perubahan iklim, kesehatan dan pendidikan.

Bagi yang senang menulis dan membuat opini disediakan ruang blog untuk berbagi informasi lainnya. Fitur ini dapat digunakan bila sudah menjadi member dan untuk menjadi member tidak dipungut biaya apa pun. Jadi jangan lupa untuk menyimpan alamat website ini dalam bookmark browser dan ketinggalan dengan isu-isu hangat mengenai gender di dunia.

udah saatnya untuk memikirkan cara-cara yang tepat untuk melakukan adaptasi dalam menyingkapi perubahan iklim, baik itu oleh Spemerintah, organisasi pengembangan dan tentunya masyarakat yang

sering mendapatkan efeknya lebih awal. Hanya, kapasitas dan kesadaran tentang hal ini sangat terbatas dan biasanya yang mempunyai pengalaman untuk hal ini belum mempunyai media yang tepat untuk menyebarluaskan pengalaman mereka kepada seluruh dunia. Ketika proyek Global Environment Facility (GEF) tahun 2007 dimulai, kelemahan-kelemahan mengenai distribusi informasi dan pengetahuan masih kelihatan sangat jelas. Begitu kurangnya dokumentasi yang sistematis dan tidak adanya platform yang menyediakan pertukaran pengetahuan serta panduan bagaimana membuat proses adaptasi perubahan iklim dapat dijalankan. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa memang tidak ada koordinasi yang jelas antara komunitas yang menyediakan database informasi yang diperlukan dengan praktisi dan pelaku adaptasi perubahan lingkungan.

Oleh karena itu website ini dibuat sebagai jembatan pertukaran informasi dan praktik cerdas dalam upaya adaptasi perubahan iklim dan lingkungan yang sekarang sedang terjadi. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam website ini adalah tentang pelatihan adaptasi – apa yang bisa dilakukan untuk mengadaptasi perubahan iklim di daerah-daerah; integrasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui pengembangan kebijakan, perencanaan dan operasional – bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat mendukung hal tersebut; yang terakhir adalah peningkatan kapasitas – bagaimana membuat masyarakat bisa membantu dan turut ambil bagian dalam adaptasi ini.

Hampir sama dengan kebanyakan website pembangunan dan pengembangan saat ini, di dalam website ini juga disediakan fitur yang menarik dan interaktif untuk para penggunanya. Member diajak untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi, diskusi, membuat tulisan, opini dan membagikan data dan informasi yang berharga. Disediakan juga beberapa fitur berita terkini, beberapa lembaga yang memiliki dana untuk kegiatan adaptasi, mitra lingkungan yang bisa diajak kerjasama.

http://www.adaptationlearning.net/

http://genderinevaluation.ning.com/

Gender in Evaluation

Adaption Learning Mechanism

StuNed, singkatan dari Studeren in Nederland atau studi di Belanda, adalah program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para mid-career professional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Belanda dan Indonesia.Program beasiswa StuNed bertujuan membantu pembangunan Indonesia melalui peningkatan sumber daya manusia pada institusi-institusi di Indonesia. Melalui program beasiswa StuNed, para peminat individual dapat mengikuti program master dan short course di Belanda. Sementara bagi institusi dapat mengajukan proposal untuk group application.

1. Warga Negara Indonesia; Dibuktikan dengan: fotokopi KTP atau Kartu Dinas Pegawai Negeri.

2. Diterima di salah satu program short courses yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi di Belanda. Dibuktikan dengan: Surat penerimaan (admission letter) dari universitas di Belanda yang mencantumkan dengan jelas nama program studi, tanggal awal dan akhir program studi yang dipilih serta total biaya perkuliahan.

3. Pendidikan minimal S1 atau setara dan dapat menunjukkan bukti prestasi akademik (IPK min. 2,75); Dibuktikan dengan: transkrip dan ijazah yang dilegalisir dengan tanggal dan tahun kelulusan tercantum di dalamnya.

4. Pengalaman kerja (setelah lulus S1) minimal 2 tahun di institusi terakhir; Dibuktikan dengan: Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pegawai (SK) atau kontrak kerja.

5. Persetujuan dari institusi; Dibuktikan dengan: Pernyataan resmi dari pimpinan institusi di atas materai yang menyatakan bahwa stafnya diizinkan untuk studi di Belanda. Pernyataan ini dituliskan di formulir StuNed.

6. Pernyataan bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh perkuliahan selama menerima beasiswa yang dituliskan di formulir StuNed;

7. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik; Dibuktikan dengan: hasil Internet Based Test (IBT) TOEFL dengan skor minimal 71 atau 520 untuk ITP TOEFL, atau IELTS minimal 5.5

8. Riwayat hidup (Curriculum Vitae) dengan menggunakan formulir standar yang terdapat di website;

9. Prioritas diberikan untuk staf mitra kerja Kedutaan Besar Belanda;

10. Tidak ada batas umur;11. Formulir StuNed – program short

Semua program short course yang terdapat di situs www.studyinholland.nl yang berkaitan erat dengan sektor-sektor tersebut di atas dengan masa studi maksimal enam bulan.

1 Oktober 2011: untuk jadwal short course yang dimulai antara 1 Januari – 30 Juni 2012

Persyaratan Umum

Pilihan Program Studi

Batas Akhir Pendaftaran

StuNedShort Courses 2011

PELUANG OPPORTUNITY WEBSITE BULAN INI

28Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

idup sehat merupakan Hak Asasi Manusia karena bersifat sangat esensial dalam diri manusia. Namun kondisi sehat Htidak terjadi dengan sendirinya. Kondisi sehat juga perlu

dipertahankan dan dipelihara karena menjadi investasi untuk kehidupan yang produktif. Oleh karenanya manusia yang sehat juga merupak an salah satu faktor penentu Indeks Pengembangan Manusia (IPM), disamping pendidikan dan pendapatan (ekonomi).

Data yang ada di Kabupaten Selayar menunjukkan bahwa status kesehatan masyarakat Selayar, secara umum dapat dikatakan masih rendah, masih tertinggal pada tingkat Provinsi dan Nasional. Masalah ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor, dua diantaranya adalah masih rendahnya partisifasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor serta belum terbangunnya sistem kesehatan secara optimal. Kondisi ini menjadikan keberadaan dan partisifasi aktif LSM sangat diharapkan, dalam rangka mempercepat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasar pada pemikiran serta realitas di atas, serta dengan didorong oleh keinginan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan masyarakat, maka pada 11 April 2003 didirikanlah sebuah lembaga yang memusatkan perhatian pada persoalan pembangunan kesehatan di Selayar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan nama Yayasan SEHAT (Servce and Health Transformation).

Yayasan Sehat didirikan untuk melakukan beberapa upaya yang diperlukan agar masyarakat Selayar, sebuah pulau dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat hidup sehat. Misi dari Yayasan Sehat adalah sebagai berikut. 1. Mempromosikan kesehatan (health promotion) dan

pencegahan penyakit (prevention) untuk menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Selayar.

2. Meningkatkan permintaan publik atas status kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan kesehatan serta pembuatan keputusan dalam bidang kesehatan.

4. Memperluas dukungan politik dan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Kesehatan.

5. Menguatkan dukungan sektor swasta dalam rangka memperkaya agenda kesehatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sehat dalam menjalankan misi tersebut antara lain adalah melaksanakan advokasi dan analisis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan upaya pembangunan kesehatan masyarakat Selayar, mengembangkan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melaksanakan penelitian dan riset kesehatan, mengadakan pelatihan kesehatna terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan petugas kesehatan, dan mengembangkan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kemitraan dengan pemerintah dan swasta / masyarakat.

Sejak didirikan pada tahun 2003, Yayasan Sehat telah melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun mitra pembangunan internasional. Beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut.1. Sosialisasi dan workshop ECCD-RC (Early Child Care and

Depelovment-Resource Center) tingkat kabupaten, kerjasama PLAN Indonesia PU Selayar.

2. Survey Kinerja Tenaga Kontrak di Kabupaten Selayar, kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar.

3. Bekerja sama dengan Metamorfosa dan PLAN Internasional melakukan Training motivator HIV/AIDS & NAPSA bagi siswa SLTP dan SLTA di Kabupaten Selayar.

4. Penyusunan Base Line Data WES (water & Environmental Sanitation). Mencakup pengetahuan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat dan ketersediaan Fasilitas sanitasi di masyarakat.

5. Penyusunan Buku “Program kesehatan sekolah dengan konsep FRESH di Kabupaten Selayar.

Selanjutnya beberap kajian dan upaya telah dilakukan

untuk mengembangkan Yayasan Sehat menjadi sebuah organisasi yang mandiri. Kajian dan upaya tersebut antara lain

adalah membentuk jaringan komunikasi dan kerjasama dengan beberapa LSM lain, baik pada tingkat nasional dan

internasional, terutama LSM yang berfokus pada isu-isu kesehatan.

PROFIL LSM

YAYASAN SEHAT Transformasi Kesehatan dan Layanan

2925

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi dan memulai kerja sama Anda dapat menghubungi

Yayasan SEHAT (Services and Health Transformation) pada alamat berikut:

Jl. R. Suprapto, Benteng SelayarTelp. 0414-22079

email: yasehat@yahoo.co.idContact Person : Muhammad Arsyad

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

10 Juni 2011

Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Publik (PK2MP) FISIP UNHAS, Lembaga Otonomi dan Demokrasi (LeDO), Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dan Harian Tribun Timur yang tergabung dalam Partnership for Public Services (PPS) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI melaksanakan Diskusi Publik : e-Public Service dengan tema: Kesiapan Website Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Sulsel, pada Jumat, 10 Juni 2011 di Bakcyard Kantor BaKTI Makassar. Diskusi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana studi yang telah dilakukan oleh PPS terkait kesiapan pemerintah lokal di provinsi Sulawesi Selatan dalam mengaplikasikan e-government untuk peningkatan layanan publik pada September 2010 sampai Februari 2011; bagaimana pemkab/pemkot yang mendapat penghargaan telah bekerja untuk mengaplikasikan e-Government untuk upaya peningkatan kualitas layanan publik; serta sharing pengalaman dan kendala yang dihadapi pemkab/pemkot dalam aplikasi e-government. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, media, NGO/CSO dan umum.

Diskusi Publik : e-Public Services

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi info@bakti.org atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

26Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Program PEACH dan Yayasan BaKTI mengadakan acara News Café, sebuah forum dialog terfokus antar peserta terkait isu-isu pengelolaan keuangan publik yang kali ini mengangkat tema: Pro Publik, apakah gerangan itu?. News Café ini diadakan pada Selasa 7 Juni 2011 di Backyard Kantor BaKTI Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama dengan media dan lembaga yang memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, secara khusus pada sektor keuangan dan layanan publik. Pada acara ini juga PEACH memaparkan hasil media monitoring di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua. Peserta yang hadir dalam acara ini berasal dari media cetak, elektronik, radio, legislatif, serta NGO/CSO yang berbasis media advokasi. Diharapkan dialog ini dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada media tentang manajemen keuangan publik sehingga dapat membuat liputan yang lebih mendalam.

7 Juni 2011

News Café : Pro Publik, apakah Gerangan itu?

KEGIATAN DI BaKTI

idup sehat merupakan Hak Asasi Manusia karena bersifat sangat esensial dalam diri manusia. Namun kondisi sehat Htidak terjadi dengan sendirinya. Kondisi sehat juga perlu

dipertahankan dan dipelihara karena menjadi investasi untuk kehidupan yang produktif. Oleh karenanya manusia yang sehat juga merupak an salah satu faktor penentu Indeks Pengembangan Manusia (IPM), disamping pendidikan dan pendapatan (ekonomi).

Data yang ada di Kabupaten Selayar menunjukkan bahwa status kesehatan masyarakat Selayar, secara umum dapat dikatakan masih rendah, masih tertinggal pada tingkat Provinsi dan Nasional. Masalah ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor, dua diantaranya adalah masih rendahnya partisifasi masyarakat dan kerjasama lintas sektor serta belum terbangunnya sistem kesehatan secara optimal. Kondisi ini menjadikan keberadaan dan partisifasi aktif LSM sangat diharapkan, dalam rangka mempercepat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasar pada pemikiran serta realitas di atas, serta dengan didorong oleh keinginan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan masyarakat, maka pada 11 April 2003 didirikanlah sebuah lembaga yang memusatkan perhatian pada persoalan pembangunan kesehatan di Selayar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan nama Yayasan SEHAT (Servce and Health Transformation).

Yayasan Sehat didirikan untuk melakukan beberapa upaya yang diperlukan agar masyarakat Selayar, sebuah pulau dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat hidup sehat. Misi dari Yayasan Sehat adalah sebagai berikut. 1. Mempromosikan kesehatan (health promotion) dan

pencegahan penyakit (prevention) untuk menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Selayar.

2. Meningkatkan permintaan publik atas status kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan kesehatan serta pembuatan keputusan dalam bidang kesehatan.

4. Memperluas dukungan politik dan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Kesehatan.

5. Menguatkan dukungan sektor swasta dalam rangka memperkaya agenda kesehatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Sehat dalam menjalankan misi tersebut antara lain adalah melaksanakan advokasi dan analisis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan upaya pembangunan kesehatan masyarakat Selayar, mengembangkan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif sebagai upaya utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melaksanakan penelitian dan riset kesehatan, mengadakan pelatihan kesehatna terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan petugas kesehatan, dan mengembangkan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kemitraan dengan pemerintah dan swasta / masyarakat.

Sejak didirikan pada tahun 2003, Yayasan Sehat telah melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun mitra pembangunan internasional. Beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut.1. Sosialisasi dan workshop ECCD-RC (Early Child Care and

Depelovment-Resource Center) tingkat kabupaten, kerjasama PLAN Indonesia PU Selayar.

2. Survey Kinerja Tenaga Kontrak di Kabupaten Selayar, kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar.

3. Bekerja sama dengan Metamorfosa dan PLAN Internasional melakukan Training motivator HIV/AIDS & NAPSA bagi siswa SLTP dan SLTA di Kabupaten Selayar.

4. Penyusunan Base Line Data WES (water & Environmental Sanitation). Mencakup pengetahuan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat dan ketersediaan Fasilitas sanitasi di masyarakat.

5. Penyusunan Buku “Program kesehatan sekolah dengan konsep FRESH di Kabupaten Selayar.

Selanjutnya beberap kajian dan upaya telah dilakukan

untuk mengembangkan Yayasan Sehat menjadi sebuah organisasi yang mandiri. Kajian dan upaya tersebut antara lain

adalah membentuk jaringan komunikasi dan kerjasama dengan beberapa LSM lain, baik pada tingkat nasional dan

internasional, terutama LSM yang berfokus pada isu-isu kesehatan.

PROFIL LSM

YAYASAN SEHAT Transformasi Kesehatan dan Layanan

2925

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk informasi dan memulai kerja sama Anda dapat menghubungi

Yayasan SEHAT (Services and Health Transformation) pada alamat berikut:

Jl. R. Suprapto, Benteng SelayarTelp. 0414-22079

email: yasehat@yahoo.co.idContact Person : Muhammad Arsyad

Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

10 Juni 2011

Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Publik (PK2MP) FISIP UNHAS, Lembaga Otonomi dan Demokrasi (LeDO), Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dan Harian Tribun Timur yang tergabung dalam Partnership for Public Services (PPS) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI melaksanakan Diskusi Publik : e-Public Service dengan tema: Kesiapan Website Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Sulsel, pada Jumat, 10 Juni 2011 di Bakcyard Kantor BaKTI Makassar. Diskusi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana studi yang telah dilakukan oleh PPS terkait kesiapan pemerintah lokal di provinsi Sulawesi Selatan dalam mengaplikasikan e-government untuk peningkatan layanan publik pada September 2010 sampai Februari 2011; bagaimana pemkab/pemkot yang mendapat penghargaan telah bekerja untuk mengaplikasikan e-Government untuk upaya peningkatan kualitas layanan publik; serta sharing pengalaman dan kendala yang dihadapi pemkab/pemkot dalam aplikasi e-government. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, media, NGO/CSO dan umum.

Diskusi Publik : e-Public Services

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi info@bakti.org atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

26Juni-Juli 2011News Volume V - edisi 67

Program PEACH dan Yayasan BaKTI mengadakan acara News Café, sebuah forum dialog terfokus antar peserta terkait isu-isu pengelolaan keuangan publik yang kali ini mengangkat tema: Pro Publik, apakah gerangan itu?. News Café ini diadakan pada Selasa 7 Juni 2011 di Backyard Kantor BaKTI Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama dengan media dan lembaga yang memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, secara khusus pada sektor keuangan dan layanan publik. Pada acara ini juga PEACH memaparkan hasil media monitoring di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua. Peserta yang hadir dalam acara ini berasal dari media cetak, elektronik, radio, legislatif, serta NGO/CSO yang berbasis media advokasi. Diharapkan dialog ini dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada media tentang manajemen keuangan publik sehingga dapat membuat liputan yang lebih mendalam.

7 Juni 2011

News Café : Pro Publik, apakah Gerangan itu?

KEGIATAN DI BaKTI

In Search of Spearhead to Reduce Maternal Mortality in Indonesia

Penerbit Publisher Deskripsi fisik Physical Description ISBN

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Penuntun Hidup Sehat

Dalam buku ini diungkapkan bahwa belum kuatnya keinginan politik untuk menghasilkan kebijakan dan alokasi anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan serta infrastruktur jalan yang tidak memadai, pemukiman yang terpencil dan kurangnya sarana transportasi adalah merupakan penyebab kemiskinan perempuan. Hal-hal tersebut juga menjauhkan perempuan dari layanan kesehatan yang memadai seperti Puskesmas. Akibatnya angka kematian ibu menjadi tinggi. Oleh karenanya sangat penting bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan “Satu Desa, Satu Polindes dan Satu Bidan” serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendekatkan fasilitas kesehatan kepada perempuan miskin di daerah pedesaan.

Permasalahan lingkungan memiliki dimensi lokal, regional dan global. Perilaku manusia dan kegiatan pebangunan pada suatu wilayah tidak hanya bedampak pada wilayah itu saja melainkan juga berpengaruh secara global. Paket informasi ini dapat menjadi rujukan awal bagi pemangku kepentingan yang dapat digunakan dalam kerangka diskusi penyebab perubahan iklim, bagaimana menyikapinya dari sisi adaptasi dan mitigasi serta kebijakan di tingkat global.

Menyelamatkan kehidupan dan mengurangi beban penderitaan manusia yang diakibatkan oleh penyakit sesungguhnya sangat mungkin dilakukan dengan cara menyebarluasakan pengetahuan tentang berbagai cara pencegahan yang terjangkau dan mengajarkan keterampilan dan tindakan yang dibutuhkan untuk perawatan. Buku ini berisi informasi praktis tentang bagaimana menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan sejahtera yang terkait dengan masalah kehamilan, kelahiran dan berbagai jenis penyakit utama bagi anak-anak, pembelajaran usia dini, pengasuhan anak, perlindungan serta perawatan dan pembimbingan anak.

Women Research Institute (WRI) 188 hal+xii, 15,3 x 22 cm 978-979-99305-9-0

Penerbit Publisher Deskripsi fisik Physical Description ISBN

Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Dana Mitra Lingkungan

134 Hal+xv, 15 x 20 cm 978-602-98019-0-3

Penerbit Publisher Deskripsi fisik Physical Description ISBN

Kerjasama UNICEF, Kementrian Kesehatan RI, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, WFP dan The World Bank

225 hal+xxvii, 18 x 23 cm 978-602-8937-08-5

Mencapai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Mewujudkan Kapasitas Fiskal yang Tangguh di Provinsi Papua

Jumlah penduduk Papua yang sedikit tidak berarti bahwa penduduknya sejahtera. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 80% rumahtangga di Papua adalah rumah tangga miskin. Buku ini menggambarkan berbagai strategi dan upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Provinsi Papua serta upaya penguatan kapasitas fiskal sehingga kesejahteraan mampu di capai.

Penulis Writer Deskripsi fisik Physical Description

Barnabas Suebu, SH 82 hal+vi, 15,5 x 21,5 cm

INFO BUKU

ISBN

978-979-16788-6-5