Upload
hoangthien
View
251
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Non BankPelaporan Kegiatan Lalu LintasDevisa
Tim Penyusun Ramlan Ginting
Chandra Murniadi Siti Astiyah
Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani
Wahyu Yuwana Komala Dewi
Wirza Ayu Novriana Riska Rosdiana Sintia Pebriana Tresna Kholilah
Safyra Primadhyta
Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Likuiditas Valuta Asing
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
i
DAFTAR ISI
Paragraf Halaman
Daftar Isi Hal. i – iv Rekam Jejak Regulasi Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Hal. v Dasar Hukum Hal. vi Regulasi Terkait Hal. vi Regulasi Bank Indonesia Hal. vi
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1 – 3
Ruang Lingkup Pg. 2 Hal. 3 – 8
Kewajiban Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Pg. 3 – 7 Hal. 8 – 27
Penelitian Kebenaran Laporan Pg. 8 Hal. 27
Sanksi Administratif Pg. 9 – 14 Hal. 27 – 36
Lain-Lain Pg. 15 Hal. 36 – 37
Lampiran Hal. 38 – 355
Lampiran 1: Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN
Hal. 38 – 39
Lampiran 2: Surat Pernyataan Set dan/atau Omset Bruto Setahun Di Bawah Rp 100 Miliar
Hal. 40 – 41
Lampiran 3: Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD Selain ULN Hal. 42 – 347
BAB I. Penjelasan Umum Hal. 42 – 49
I.1 Tujuan Peaporan Hal. 43
I.2 Pengertian Hal. 43 – 45
I.3 Pelapor Hal. 45
I.4 Cakupan Laporan Hal. 45 – 47
I.5 Jenis Laporan Hal. 47
I.6 Prinsip/ Aturan Pelaporan Hal. 47 – 48
I.7 Tata Cara Pelaporan Hal. 48 – 49
I.8 Batas Waktu Penyampaian Laporan (BWPL) Hal. 49
I.9 Penyampaian Data Koreksi Hal. 49
I.10 Sanksi Hal. 49
BAB II. Penjelasan Umum Kolom Laporan Hal. 50 – 176
II.1 Jenis Transaksi Hal. 50
II.2 Negara Hal. 50
II.3 Sektor Institusi Hal. 50
II.4 Hubungan Keuangan Hal. 50 – 51
II.5 Jenis Valuta Hal. 51
II.6 Jenis Asuransi Hal. 51
II.7 Jenis PIutang Hal. 51
II.8 Jangka Waktu Hal. 51– 52
II.9 Jenis Surat Berharga Hal. 52
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
ii
II.10 Jenis Derivatif Hal. 52
II.11 Variabel yang Mendasari Hal. 52
II.12 Jenis Aset Lainnya Hal. 53
II.13 Jenis Penyertaan Hal. 53
II.14 Nama Hal. 53
II.15 Persentase penyertaan/Kepemilikan Hal. 53
II.16 Jenis Tagihan/Kewajiban komitmen dan kontijensi Hal. 53– 54
II.17 NIlai Transaksi Hal. 54
II.18 Posisi Awal Hal. 54
II.19 Debet Hal. 54
II.20 Kredit Hal. 54
II.21 Keterangan Perubahan Lainnya Hal. 54
II.22 Posisi Akhir Hal. 54 – 55
BAB III-1 Profil Pelapor Hal. 56 – 61
BAB III-2 Transaksi Perdagangan Barang dan Jasa serta Transaksi Internasional
Lainnya Hal. 62 – 67
BAB III-3 Saldo dan Mutasi Rekening Giro di Luar Negeri Hal. 68 – 74
BAB III-4-1 Piutang Usaha Selain Perusahaan Asuransi dan Sekuritas Hal. 75 – 80
BAB III-4.2 Piutang Usaha Asuransi Hal. 81 – 87
BAB III-4.3 Piutang Usaha Sekuritas Hal. 88 – 94
BAB III.5 Derivatif Hal. 95 – 114
BAB III.6 Kepemilikan Surat Berharga Hal. 115 – 121
BAB III.7 Aset Lainnya Hal. 122 – 135
BAB III-8 Penyertaan Hal. 136 – 144
BAB III-9 Tanah dan Bangunan Hal. 145 – 149
BAB III-10 Ekuitas Hal. 150 – 159
BAB III-11 Posisi Komitmen dan Kontijensi Hal. 160 – 165
BAB III-12 Kustodian Hal. 166 – 172
BAB IV Mekanisme Koreksi Laporan Hal. 173 – 180
4.1 Koreksi Dalam Masa Penyampaian Koreksi Laporan Hal. 173 – 176
4.2 Koreksi di Luar Masa Penyampaian Koreksi Laporan Hal. 176 – 180
Lampiran 3-a : Daftar Sandi Transaksi Perdagangan Barang dan Jasa serta
Transaksi Lainnya Hal. 181 – 190
Daftar Sandi Transaksi Saldo dan Mutasi Rekening GIro Luar Negeri
Hal. 191 – 205
Daftar Sandi Transaksi Piutang Usaha Hal. 206
Daftar Sandi Transaksi Derivatif Hal. 207
Daftar Sandi Transaksi Kepemilikan Surat Berharga Hal. 208 – 215
Daftar Sandi Transaksi Aset Lainnya Hal. 216
Lampiran 3-b Sandi Negara dan Valuta Hal. 217 – 220
Lampiran 3-c Daftar Alamat Penyampaian Laporan Kegiatan LLD Bukan Bank
Berdasarkan Kedudukan Pelapor Hal. 221 – 226
Lampiran 4 : Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD
Selain ULN Hal. 227 – 228
Lampiran 5 : Surat Penunjukan Hal. 229 – 230
Lampiran 6 : Surat Kuasa Hal. 231 – 232
Lampiran 7 : Petunjuk Teknis Pelaporan Utang Luar Negeri Hal. 233 – 323
Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN Hal. 234
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
iii
Penjelasan Pendaftaran Profil Pelapor ULN Hal. 235 – 237
BAB I Penjelasan Umum Hal. 238
I.1 Tujuan Pelaporan Hal. 238
I.2 Jenis Laporan ULN Hal. 238
BAB II Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian Hal. 239 – 389
II.1 Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Laan Agrrement) Hal. 240
II.2 Penjelasan Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan
Agreement) Hal. 241 – 244
II.3 Data Pokok ULN Surat Utang (Securities) Hal. 245
II.4 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (Securities) Hal. 246 – 249
II.5 Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit) Hal. 250
II.6 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit) Hal. 251 – 252
II.7 Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan) Hal. 253
II.8 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan) Hal. 254 – 255
II.9 Rencana Penarikan Hal. 256
II.10 Penjelasan Rencana Penarikan Hal. 257
II.11 Rencana Pembayaran Hal. 258
II.12 Penjelasan Rencana Pembayaran Hal. 259
II.13 Realisasi Hal. 260
II.14 Penjelasan Realisasi Hal. 261 – 262
II.15 Adjustement Hal. 263
II.16 Penjelasan Adjustment Hal. 264
II.17 Posisi Hal. 265
II.18 Penjelasan Posisi Hal. 266
II.19 Pengarsipan Hal. 267
II.20 Penjelasan Pengarsipan Hal. 268
II.21 Konfirmasi Pengiriman Hal. 268
Daftar Lampiran Hal. 269 – 444
Lampiran 1. Daftar Sandi Status Pelapor Hal. 269
Lampiran 2. Daftar Sandi Kota/ Kabupaten Hal. 269 – 285
Lampiran 3. Daftar Status Kepemilikan Hal. 285 – 286
Lampiran 4. Daftar Sandi Sektor Ekonomi Hal. 286 – 309
Lampiran 5. Daftar Sandi Jenis ULN Hal. 310
Lampiran 6. Daftar Sandi Jenis ULN (Utang Lainnya) Hal. 310 – 311
Lampiran 7. Daftar Sandi Status ULN Hal. 311 – 312
Lampiran 8. Daftar Sandi Jenis Penarikan Hal. 312
Lampiran 9. Daftar Sandi Valuta Hal. 312 – 315
Lampiran 10. Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga Hal. 315
Lampiran 11. Daftar Sandi Basis Bunga Hal. 315 – 316
Lampiran 12. Daftar Sandi Negara Hal. 316 – 320
Lampiran 13. Daftar Sandi Sektor Institusi/ Jenis Usaha Kreditor Hal. 320
Lampiran 14. Daftar Hubungan Keuangan/ Status Pemberi Pinjaman Hal. 320
Lampiran 15. Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian Hal. 321
Lampiran 16. Daftar Sandi Bentuk Penggunaan ULN Hal. 321
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
iv
Lampiran 17. Daftar Sandi Jenis Penarikan Hal. 321
Lampiran 18. Daftar Sandi Jenis Pembayaran Hal. 321
Lampiran 19. Daftar Sandi Jenis Realisasi Hal. 321
Lampiran 20. Daftar Sandi Jenis Transaksi Hal. 322
Lampiran 21. Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian Hal. 322
Lampiran 22. Daftar Sandi Jenis Adjustment Hal. 322
Lampiran 23. Daftar Sandi Status Luna Hal. 323
Lampiran 8 : Pedoman Pelaporan (Laporan Rencana Utang Luar Negeri,
Perubahan Rencana ULN dan Informasi Keuangan) Hal. 323 – 355
Keterangan Simbol Hal. 325
I. Pendahuluan Hal. 326
II. Pedoman Laporan Hal. 326 – 354
A. Pengaturan Awal Hal. 326 – 328
B. Pengisian Aplikasi Hal. 328 – 354
1. Beranda Hal. 328 – 345
a. Unggah Hal. 328 – 330
b. Web Form Hal. 331 – 342
c. Absensi Hal. 343 – 345
d. Hasil Hal. 345
2. Pengaturan Hal. 346 – 347
a. Ubah Password Hal. 346
b. Informasi Pokok Pelapor Hal. 347
3. Bantuan Hal. 348 – 475
a. Unduh Hal. 348 – 350
b. Hubungi Kami Hal. 351
c. Versi Web Hal. 351
d. Daftar Pesan Hal. 352 – 353
e. Peta Situs Hal. 353
f. Info Kurs Tengah BI Hal. 354
4. Logout Hal. 354
III. Lampiran : Istilah dan Definisi Hal. 355
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
v
Rekam Jejak Regulasi Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
13/15/PBI/2011Pemantauan Kegiatan LLD
Lembaga Bkn Bank
14/4/PBI/2012Perubahan atas13/15/PBI/2011
Ps 3(1) dan (2); Ps 11(1),
Ps 11(2) dihapus;
SE 13/21/DSM 2011Pelaporan Keg. LLD LBB
SE 14/24/DSM 2012Pelaporan Keg. LLD LBB
SE 15/5/DSM 2013Pelaporan Keg. Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar
Negeri
Keterangan :
Diubah
Dicabut
PBI Masih Berlaku
PBI Tidak Berlaku
Terkait
SE Masih Berlaku
SE Tidak Berlaku
Regulasi Terkait
14/21/PBI/2012Pelaporan Kegiatan Lalu
Lintas Devsia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara- 14/25/PBI/2012 Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri - 12/24/PBI/2010 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri
SE 15/17/DInt 2013Pelaporan Keg. Lalu Lintas
Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri,
Perubahan Utang Luar Negeri dan Informasi
Keuangan
SE 15/16/DInt 2013Pelaporan Keg. Lalu Lintas
Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri
SE 12/37/DInt 2010 Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan
Bank serta Format Indikator Keuangan
SE 13/1/DInt 2011 Kewajiban Pelaporan Utang Luar
Negeri
12/1/PBI/2010Pinjaman Luar Negeri
Perusahaan Bukan Bank
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
vi
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan
Penarikan Devisa Utang Luar Negeri - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DInt 2011 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/37/DInt 2010 perihal Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri
Perusahaan Bukan Bank serta Indikator Keuangan Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/17/DInt 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri dan Informasi Keuangan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/16/DInt 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/5/DSM 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain
Utang Luar Negeri
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
1
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Moneter Likuiditas Valas Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa BAB I Ketentuan Umum
1 Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 1 – 5 SE 15/17/DInt 2013 Romawi I No. 3 – 4
Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 6 SE 15/17/DInt 2013 Romawi I No. 11 – 1 4 SE 15/5/DSM 2013 Romawi II Huruf G – I
1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, dan penyertaan modal.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.
5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6. ULN Jangka Pendek adalah ULN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi.
7. ULN Jangka Panjang adalah ULN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi.
8. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
9. Manajemen Risiko adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan bukan bank dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dari transaksi ULN.
10. Risiko Pasar adalah suatu risiko yang timbul dalam transaksi keuangan akibat pergerakan faktor-faktor di pasar keuangan.
11. Risiko Operasional adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, dan peristiwa eksternal.
12. Risiko Likuiditas adalah suatu risiko yang muncul apabila suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tunai.
13. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk.
14. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara keuangan sebagaimana diatur dalam
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
2
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 7 SE 15/16/DInt 2013 Romawi I No. 1 SE 15/17/DInt 2013 Romawi I No. 7 – 8 SE 15/5/DSM 2013 Romawi II Huruf K – P Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 8 SE 15/16/DInt 2013 Romawi I No. 4 – 8
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Laporan kegiatan LLD selain ULN yang selanjutnya disingkat Laporan
adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antara Pendudu dan bukan Penduduk termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antar Penduduk.
16. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
17. Pelapor Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelapor ULN adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.
20. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD, yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.
21. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang akan dilaporkan pada bulan berikutnya.
22. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat BWPL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikannya Laporan.
23. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disingkat BWPKL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikannya koreksi Laporan.
24. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.
25. Hari Kerja adalah hari kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor.
26. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor.
27. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
28. Perjanjian Kredit (Loan Agreement) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya.
29. Surat Utang (Debt Securities) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.
30. Utang Dagang (Trade Credits) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan/atau jasa.
31. Utang Lainnya (Other Loans) yaitu seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
3
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
(Debt Securities), dan Utang Dagang (Trade Credits) antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.
BAB II Ruang Lingkup 2 Pasal 2
14/21/PBI/2012 Ayat (1) a SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 1.a Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (1) b SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 1.b
(1) Laporan LLD meliputi keterangan dan data mengenai : a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara
Penduduk dengan bukan Penduduk; Yang dimaksud dengan “transaksi” meliputi seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (inter company account), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana. Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” antara lain penerimaan bunga dan dividen oleh Pelapor dari bukan Penduduk. Laporan meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah dari/kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.
b. posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan/atau
Posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN dan/atau KFLN baik yang sudah efektif maupun belum efektif menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (on/off balance sheet), yang terdiri atas: 1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha,
surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masing-masing AFLN tersebut;
2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, dan ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut;
3. posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan
4. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah. Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang merupakan klaim terhadap bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor yang meliputi: 1) rekening giro di bank luar negeri; 2) piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk; 3) surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang tidak
disimpan pada custodian dalam negeri, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki oleh Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian;
4) penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
4
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 1.c – f SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 2 Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (1) c
5) tanah dan/atau bangunan di luar negeri; 6) aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas dalam valuta
asing, simpanan lainnya, pinjaman yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan lainnya;
7) tagihan derivatif pada bukan Penduduk. Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan AFLN adalah kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN menjadi negatif.
Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban lain yang terkait. Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban terkait antara lain modal disetor dari bukan Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk, dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.
Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri. Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.
Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri. Laporan meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada bukan Penduduk yang tercatat pada offbalance sheet Pelapor antara lain posisi pembelian dan/atau penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan, garansi yang diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.
Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian. Laporan meliputi posisi surat berharga Penduduk yang dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat pada Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang diakui pada PL seperti bunga dan dividen.
Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor disesuaikan dengan kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan oleh Pelapor.
c. rencana dan/atau realisasi ULN. Keterangan dan data mengenai rencana ULN meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan perubahannya, analisis manajemen risiko Pelapor, dan penilaian peringkat Pelapor. Jenis-jenis ULN yang wajib dilaporkan meliputi ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement), ULN berdasarkan surat utang (debt securities), ULN berdasarkan utang dagang (trade credit), dan/atau ULN berdasarkan utang lainnya (other loans).
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
5
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No.1 a 1) SE 15/17/DInt 2013 Romawi VII
1) Laporan Rencana ULN Laporan Rencana ULN meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (roll over) utang lama, yang mencakup: a) rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun yang
mencakup: (1) status ULN; (2) jenis valuta; (3) jumlah; (4) tujuan penggunaan; (5) kreditur; (6) hubungan dengan kreditur; (7) jenis utang; (8) waktu masuk pasar; (9) jangka waktu; (10) lokasi penerbitan (untuk surat utang); (11) suku bunga indikatif; (12) basis suku bunga; dan (13) sumber pembayaran ULN.
b) hasil analisis Manajemen Risiko yang terdiri atas Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan risiko lainnya; dan
Hasil analisis Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan penerapan fungsi manajemen risiko yang mencakup: a. Risiko Pasar
Manajemen risiko pasar perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko akibat pergerakan faktor-faktor di pasar keuangan, antara lain mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko saham, dan risiko komoditas.
b. Risiko Likuiditas Manajemen risiko likuiditas perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
c. Risiko Operasional Manajemen Risiko Operasional perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian akibat tidak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta kondisi eksternal.
d. Risiko lainnya Manajemen Risiko lainnya perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko lainnya selain risiko pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
Dalam menerapkan fungsi Manajemen Risiko, Pelapor dapat memperhatikan indikator-indikator yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu: a. Indikator keuangan mikro, yaitu indikator rasio keuangan
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
6
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 1 a 1) c) SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 1 a 2) SE 15/16/DInt 2013 Romawi III
per sektor ekonomi (Financial Ratio Indicators by Economic Sectors) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk tabel indikator dan dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Pelapor, baik ULN Jangka Panjang maupun ULN Jangka Pendek.
b. Indikator keuangan makro, yaitu indikator ULN nasional yang diformulasikan dalam bentuk debt indicator ratio dan dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atas exposure ULN Pelapor dalam skala makro (nasional) khususnya dari perspektif moneter.
Indikator keuangan mikro dan makro dipublikasikan oleh Bank Indonesia antara lain melalui email dan/atau website Bank Indonesia-Investor Relation Unit (IRU).
c) penilaian peringkat perusahaan Pelapor, bagi Pelapor yang
telah memiliki peringkat perusahaan, baik peringkat dari lembaga pemeringkat domestik maupun lembaga pemeringkat internasional.
2) Laporan Perubahan Rencana ULN
a) Laporan Perubahan Rencana ULN meliputi perubahan rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan.
b) Laporan Perubahan Rencana ULN disampaikan dengan mengemukakan item perubahan dan alasan perubahan tersebut.
3) Cakupan Laporan ULN
1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi: a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. ULN berdasarkan Surat Utang (Debt Securities), yang
meliputi antara lain Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (Banker’s Acceptance), Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), dan Floating Rate Notes (FRN);
c. ULN berdasarkan Utang Dagang (Trade Credits); d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (Other Loans).
2. ULN lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum.
3. ULN perseorangan yang wajib dilaporkan meliputi: a. ULN dengan nominal paling sedikit USD200.000,00 (dua
ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau
b. ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen ULN ditandatangani atau diterbitkan, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 7.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
7
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (2) SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 1. b
4. ULN yang dilaporkan tidak termasuk penerusan pinjaman utang pemerintah (two step loan), giro, tabungan, dan deposito.
4) Jenis Laporan ULN Jenis Laporan ULN meliputi: 1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya merupakan
laporan yang berisi profil ULN yang disampaikan apabila terdapat perjanjian ULN baru dan/atau perubahannya dan didasarkan pada: a. penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. penerbitan Surat Utang (Debt Securities); c. pengakuan atas Utang Dagang (Trade Credits); dan/atau d. Utang Lainnya (Other Loans).
2. Laporan Data Rekapitulasi ULN merupakan laporan yang berisi transaksi penarikan dan/atau pembayaran ULN sehingga mencerminkan realisasi dan posisi ULN yang disampaikan secara bulanan.
3. Laporan ULN disampaikan sesuai Lampiran 7. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan
LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya/pihak lain.
Laporan Informasi Keuangan 1) Laporan Informasi Keuangan meliputi data kinerja keuangan
Pelapor pada periode pelaporan sebelumnya, pada saat Pelapor memiliki posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang, yang disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Laporan Informasi Keuangan Tahunan
Laporan Informasi Keuangan ini disampaikan pada semester I dengan menggunakan data keuangan tahunan sesuai tahun pembukuan perusahaan pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya.
b) Laporan Informasi Keuangan Interim Laporan Informasi Keuangan ini disampaikan pada semester II dengan menggunakan data keuangan tengah tahun (interim) sesuai tahun pembukuan perusahaan pada periode tahun berjalan.
2) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan telah diaudit, nama auditor harus dicantumkan dalam Laporan Informasi Keuangan tersebut.
3) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan belum diaudit, maka harus diberikan penjelasan bahwa Laporan Informasi Keuangan tersebut belum diaudit.
4) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan sedang diaudit, maka Laporan Informasi Keuangan tersebut mencantumkan nama auditor yang sedang melakukan pemeriksaan. Contoh Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan Laporan Informasi Keuangan Interim: PT X memiliki tahun pembukuan Januari-Desember. Untuk
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
8
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (3) – (4)
Laporan Informasi Keuangan Tahunan tahun 2014, maka PT X melaporkan informasi keuangan tahunan posisi Desember tahun 2013 (apabila terdapat posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang pada periode tersebut). Sedangkan untuk Laporan Informasi Keuangan Interim tahun 2014, maka PT X melaporkan informasi keuangan tengah tahun (interim) posisi Juni tahun 2014 (apabila terdapat posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang pada periode tersebut). PT Z memiliki tahun pembukuan April-Maret. Untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan tahun 2014, maka PT Z melaporkan informasi keuangan tahunan posisi Maret 2014. Sedangkan untuk Laporan Informasi Keuangan Interim tahun 2014, maka PT Z melaporkan informasi keuangan tengah tahun (interim) posisi September 2014.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan
keterangan dan data pendukung mengenai kegiatan LLD, Pelapor dan/atau nasabah/pihak lain tersebut. Keterangan dan data pendukung mencakup antara lain profil/keterangan mengenai Pelapor dan profil ULN.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan/rincian keterangan dan data
Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.
BAB III Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Koreksi Laporan 3 Pasal 3
14/21/PBI/2012 Ayat (1) SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 2
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Laporan LLD yang lengkap memuat keterangan dan data kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan LLD yang benar memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya/dokumen pendukungnya. Penyampaian Laporan LLD yang tepat waktu adalah apabila penyampaian laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN berlaku bagi: 1) Pelapor yang berencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang baru
selama 1 (satu) tahun berjalan; 2) Pelapor yang berencana untuk memperpanjang (roll over) ULN Jangka
Panjang; dan/atau 3) Pelapor yang berencana memperpanjang ULN Jangka Pendek menjadi
Jangka Panjang. Dalam hal Pelapor tidak memiliki rencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang, kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN tetap dilakukan dengan menyampaikan form header (null/kosong).
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
9
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Pasal 3 14/21/PBI/2012 Ayat (2) – (3) SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.C
Kewajiban penyampaian Laporan Perubahan Rencana ULN berlaku bagi Pelapor yang akan mengubah rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan. Kewajiban penyampaian Laporan Informasi Keuangan berlaku bagi Pelapor yang memiliki posisi ULN Jangka Pendek dan/atau posisi ULN Jangka Panjang, yang meliputi: 1) Pinjaman dalam rupiah maupun valuta asing yang dilakukan
berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement) dengan bukan Penduduk;
2) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional melalui penawaran umum;
3) Surat utang dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan secara private placement kepada bukan Penduduk;
4) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri melalui penawaran umum;
5) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan secara private placement kepada Penduduk;
6) Kewajiban lainnya kepada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah selain jenis ULN, antara lain: a) kewajiban kepada bukan Penduduk yang dicatat sebagai bagian
dari komponen modal dalam bentuk sub ordinate loan dan sejenisnya;
b) utang sewa pembiayaan (financial lease) yang tercatat secara on balance sheet sebagai kewajiban; dan
c) jenis kewajiban lainnya yang tercatat dalam on balance sheet, tidak termasuk kewajiban dalam bentuk utang dagang dan sewa; dan/atau
7) Bentuk kewajiban dan surat utang yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(2) Selain wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelapor yang memiliki posisi ULN wajib menyampaikan informasi keuangan Pelapor kepada Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan “Pelapor yang memiliki posisi ULN” tidak termasuk Pelapor perseorangan. Yang dimaksud dengan “informasi keuangan” adalah data kinerja keuangan yang meliputi data aset, kewajiban, pendapatan, dan laba bersih perusahaan.
(3) Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara online.
(4) Periode Laporan LLD selain ULN adalah sebagai berikut : 1. Laporan IV disampaikan secara berkala setiap bulan. 2. Laporan mencakup data kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan sejak
tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan/atau data posisi Laporan akhir bulan.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
10
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.C
SE 15/16/DInt 2013 Romawi V SE 15/17/Dint 2013 Romawi IV No. 1 SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.A
(5) Format Pelaporan adalah sebagai berikut : 1. Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan sebagaimana
Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.
2. Masing-masing Laporan terdiri dari 1 (satu) atau beberapa baris (record) dan masing-masing baris memuat kolom (field) keterangan dan data yang harus dilaporkan seperti sandi transaksi dan sandi mitra transaksi. Contoh : Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk memiliki 6 (enam) kolom (field) yaitu kolom tujuan transaksi, negara mitra, hubungan keuangan, jenis valuta, nilai transaksi, dan nomor referensi. Apabila dalam 1 (satu) PL Pelapor melakukan transaksi ekspor sebanyak 3 (tiga) kali, maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk dalam 3 (tiga) baris (record).
3. Format Laporan ULN dan tata cara pengisian Laporan ULN diatur lebih lanjut pada Lampiran 7. Format laporan diatur dalam Pedoman Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.
(5) Tata Cara Pelaporan adalah sebagai berikut :
A. LLD Selain ULN 1. Tata cara pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi
Pelaporan sebagaimana terdapat dalam website pelaporan di Bank Indonesia.
2. Pelapor melaporkan seluruh kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan selama PL.
3. Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor harus menyampaikan laporan dengan isi nihil dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan yang terdapat dalam website pelaporan di Bank Indonesia.
4. Apabila Pelapor tidak lagi melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini disertai laporan keuangan Pelapor.
5. Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan LLD selain ULN kembali, Pelapor wajib menyampaikan Laporan.
6. Bagi Pelapor yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di Indonesia. Contoh: Perusahaan perkebunan karet PT. X yang berkantor pusat di Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Bandar Lampung.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
11
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.A
PT. X menyampaikan 1 (satu) Laporan yang merupakan gabungan dari kegiatan yang mempengaruhi AFLN dan ekuitas dari bukan Penduduk yang dilakukan kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor cabang Bandar Lampung.
7. Bagi Pelapor yang tergabung dalam 1 (satu) grup perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor secara terpisah dari Laporan induk perusahaan. Contoh: Perusahaan pertambangan PT. Y merupakan holding company yang memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yakni PT. A, PT. B, dan PT. C. Laporan disampaikan secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing anak perusahaan.
B. Laporan ULN 1. Pelapor ULN Bank, lembaga keuangan bukan Bank, dan bukan
lembaga keuangan a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan
nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan per ULN.
b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan nominal komitmen di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity).
c. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dilaporkan per ULN.
d. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity).
e. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dilaporkan per ULN.
f. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dapat
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
12
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity).
g. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dilaporkan per ULN.
h. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity).
2. Pelapor ULN Perseorangan: a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan
nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan per ULN.
b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity).
c. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dilaporkan per ULN.
d. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity).
e. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjumlah
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
13
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/17/DInt 2013 Romawi IV No. 2
paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dilaporkan per ULN.
f. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity).
g. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans), yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dilaporkan per ULN.
h. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity).
C. LLD Berupa Rencana ULN dan Perubahan ULN serta Informasi
Keuangan a. Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi
Keuangan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di
Indonesia, laporan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor; 2) Bagi Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar
Indonesia, laporan disampaikan oleh kantor koordinator dari kantor-kantor Pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
b. Penyampaian laporan dilakukan secara online melalui website pelaporan kegiatan LLD yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2.
c. Tata cara pelaporan mengacu pada Pedoman Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8. Pedoman pelaporan dimaksud juga terdapat dalam website pelaporan kegiatan LLD di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan terjadi
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
14
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.B SE 15/5/DSM 2013 Romawi VIII SE 15/16/DInt 2013 Romawi IX
gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara online, maka laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1) Online apabila gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) Offline apabila gangguan teknis belum dapat diatasi, selama
jam kerja Bank Indonesia dengan menggunakan email attachment, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
(6) Media Penyampaian Laporan LLD selain ULN adalah sebagai berikut : 1. Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank
Indonesia secara online dengan menggunakan media internet pada website pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2.
2. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.
3. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online, maka Laporan dan/atau koreksi Laporan dapat disampaikan secara offline pada Hari Kerja berikutnya menggunakan attachment e-mail, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya dengan alamat yaitu :
A. Bagi Pelapor yang berkedudukan:
1. di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Grup Neraca Pembayaran Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
2. di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam pedoman pelaporan sebagaimana Lampiran 4.
B. Help Desk: Telepon : 021-3817040, 021-3817041, 021-3817469, 021-
3817606, 021-3817607, 021-3501969, 021-2310108 atau 021-2310408 atau 021- 2310847 ext. 5354/5351/5334/5337/ 5365/4678,0-800-1501969 (bebas pulsa),
Faksimili : 021-3501974, 021-3800134, Email : [email protected]
(7) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Pelaporan LLD Berupa Realisasi dan Posisi ULN, serta
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
15
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/17/DInt 2013 Romawi VIII SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.B
pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, program data entry, serta materi Laporan ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Internasional c.q. Divisi Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 E-mail: [email protected] Telepon: 021-3818126, 021-3818127, 021-3500401 - 405, 021-2310108 ext. 4077, 4124, 4219, 4556, 4572, 4657, 4658, 4926 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
(8) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan LLD Berupa Rencana dan Perubahan ULN, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, data entry, serta materi laporan ditujukan kepada: Kantor Pusat Bank Indonesia Departemen Internasional c.q. Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hubungan Investor (APHI) Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350 Email : [email protected] Telp. : (021)-381 8308 (hunting)
: (021)-231 0108 ext. 5174/5175 Faksimili : (021)-350 1950 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
(9) Penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN kepada Bank Indonesia dilakukan secara online dengan menggunakan media internet pada website Pelaporan Realisasi ULN di Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2. Tata Cara Pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimana terdapat dalam website Pelaporan https://www.bi.go.id/lkpbuv2.
4 Pasal 4 14/21/PBI/2012
(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 meliputi: a. berdasarkan jenis usaha:
1. lembaga keuangan: a) Bank; b) lembaga keuangan bukan Bank;
Dalam pengertian lembaga keuangan bukan Bank tidak termasuk pedagan valuta asing.
2. bukan lembaga keuangan.
b. berdasarkan kepemilikan usaha:
1. badan usaha milik negara;
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
16
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi III.A
Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku.
2. badan usaha milik daerah;
Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku.
3. badan usaha milik swasta;
Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.
4. badan lainnya;
Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, antara lain yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat.
5. perseorangan.
Perseorangan adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri. (2) Pelapor berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
1 huruf a) hanya wajib melaporkan realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) huruf c. Berdasarkan ketentuan ini, Pelapor berupa Bank hanya wajib melaporkan realisasi ULN. Untuk kewajiban penyampaian Laporan LLD lainnya, Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan LLD Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri Bank.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan cakupan laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia diatur dalam ketentuan ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelapor dan cakupan laporan yang harus disampaikan dilakukan antara lain berdasarkan jenis usaha, kepemilikan, dan total aset atau omset.
A. Pelapor meliputi LBB sebagai berikut: 1. badan usaha milik negara; 2. badan usaha milik daerah yang memiliki utang luar negeri;
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
17
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt 2013 Romawi II B – F
3. lembaga keuangan non bank; 4. perusahaan publik; 5. perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan
gas; 6. perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor
barang; 7. perusahaan yang bergerak di sektor jasa; 8. perusahaan penanaman modal asing; 9. badan usaha milik swasta yang memiliki utang luar negeri; 10. badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; atau 11. Pelapor di luar angka 1 sampai dengan angka 10 yang memiliki
total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
B. Total aset atau omset sebagaimana dimaksud pada butir A.11
didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. C. Dalam hal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana
dimaksud pada huruf B belum tersedia, maka yang digunakan adalah laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.
D. Pelapor wajib menyampaikan Laporan berdasarkan laporan keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta off balance sheet Pelapor.
E. Pelapor sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang mengalami penurunan total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun sehingga menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan Laporan sepanjang masih melakukan kegiatan LLD selain ULN.
F. LBB yang tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 1 disertai laporan keuangan LBB.
G. LBB yang tidak memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Batasan Aset atau Omset bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 2 disertai laporan keuangan LBB.
H. Dalam hal Pelapor ULN adalah badan usaha, pelaporan dilakukan oleh kantor pusat badan usaha yang bersangkutan.
I. Dalam hal Pelapor ULN adalah perseorangan, pelaporan dilakukan oleh perseorangan yang bersangkutan.
J. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai kantor cabang luar negeri, utang kantor cabang luar negeri tersebut dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor ULN.
K. Pendaftaran Profil Pelapor ULN 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melaporkan ULN harus
mengisi data Profil Pelapor ULN. 2. Data Profil Pelapor ULN disampaikan dengan menyertakan
dokumen pendukung yang terdiri atas fotokopi Nomor Pokok
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
18
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt 2013 Romawi IV SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.H
Wajib Pajak (NPWP), fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi NPWP.
3. Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor ULN, maka Pelapor ULN harus menyampaikan perubahan data tersebut kepada Bank Indonesia.
4. Perubahan data Profil Pelapor ULN disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN pada halaman 1 Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini.
5. Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen pendukung yang disampaikan juga disertakan dengan Surat Kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini. Surat Kuasa tersebut sekaligus berfungsi sebagai Surat Penunjukan.
L. Sandi Pelapor 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melapor mengajukan surat
permohonan untuk memperoleh Sandi Pelapor dengan melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi E-KTP dan NPWP.
2. Surat permohonan disampaikan kepada Bank Indonesia. 3. Berdasarkan surat permohonan, Bank Indonesia memberitahukan
secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai Sandi Pelapor. 4. Pelapor ULN yang telah menerima Sandi Pelapor dari Bank
Indonesia menyampaikan Laporan ULN dengan menggunakan Sandi Pelapor tersebut.
(4) Petugas dan Penanggung Jawab Laporan ULN adalah sebagai berikut :
(1) Pelapor ULN menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan ULN. Contoh Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5.
(2) Pelapor ULN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN. Contoh Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6.
(3) Nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan ULN harus selalu dikinikan.
(4) Pengkinian dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(5) Dalam hal terjadi perubahan alamat pelapor, tata laksana pemberitahuan adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia (KPBI) ke wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) atau sebaliknya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPBI dengan tembusan
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
19
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
kepada KPwBI yang akan dituju atau ke KPwBI dengan tembusan kepada KPBI.
2. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari satu wilayah kerja KPwBI ke wilayah kerja KPwBI lainnya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPwBI yang sebelumnya menerima Laporan dari Pelapor dengan tembusan kepada KPBI dan KPwBI yang akan dituju.
3. Dalam hal Pelapor pindah alamat namun tetap dalam wilayah kerja KPBI atau KpwBI yang sama, Pelapor harus terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat tersebut ke KPBI atau KPwBI setempat.
5 Pasal 5 14/21/PBI/2012 Ayat (1)
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
(2) Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) huruf c disampaikan sebagai berikut: a. Rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal
15 Maret. b. Perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli.
(3) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (2)
disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 Juni dan tanggal 15 Desember.
(4) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kesalahan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan pelaporan LLD dan/atau informasi keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan
(5) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya,
(6) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara online, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Yang dimaksud dengan “secara offline” adalah dengan menggunakan media antara lain email attachment, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat.
(7) Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) telah dapat diatasi, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara online.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
20
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.B SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.D No. 1
(8) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan informasi keuangan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
(9) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan/atau informasi keuangan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
(11) Koreksi Laporan LLD selain ULN adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh
Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
2. Koreksi terhadap Laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis Laporan yang dikoreksi.
Contoh: Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (record), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara investee (anak perusahaan) pada baris ke-2 Laporan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kembali Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (record) dengan sandi negara investee yang telah dikoreksi pada baris ke-2 Laporan.
3. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan Laporan pengganti atas Laporan yang diterima sebelumnya.
(12) Batas waktu penyampaian Laporan (BWPL) adalah sebagai berikut : a. Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 pukul 24.00 WIB
setelah berakhirnya PL. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPL adalah pada Hari Kerja berikutnya. Contoh : Untuk Laporan Pelapor di Provinsi Papua Barat PL Mei 2013 tanggal 15 Juni 2013 jatuh pada hari Sabtu, sehingga BWPL jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 pukul 24.00 WIB atau hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 pukul 02.00 WIT.
b. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan, Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya secara: 1) online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) offline dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
21
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.D No. 2
Contoh: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013. Laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 secara online. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 18 Juni 2013, Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara offline dalam Jam Kerja.
c. Laporan secara online/offline dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan berhasil di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
d. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan secara offline menggunakan e-mail, Pelapor dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa e-mail yang berisi softcopy Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.
(13) Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan (BWPKL) Koreksi terhadap Laporan disampaikan sebagai berikut: a. Koreksi Laporan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pukul
24.00 WIB setelah berakhirnya PL. Contoh: Perusahaan Sekuritas melaporkan kepemilikan deposito pada bank di Singapura untuk PL Juli 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013. Berdasarkan konfirmasi Bank Indonesia, selain memiliki deposito, perusahaan juga memiliki simpanan (pooling account) pada grup perusahaan di Hong Kong yang belum dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2013 perusahaan menyampaikan koreksi Laporan aset lainnya pada bukan Penduduk. Selanjutnya karena terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu simpanan (pooling account), pada tanggal 19 Agustus 2013 perusahaan mengirimkan kembali koreksi Laporan tersebut.
b. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPKL adalah pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: BWPKL PL Juni 2013 untuk Pelapor di Provinsi Kalimantan Timur adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 24.00 WIB atau hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 pukul 01.00 WITA karena tanggal 20 Juli 2013 jatuh pada hari Sabtu.
c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan, koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya secara: 1) online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) offline dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi. Contoh: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013. Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor di Provinsi Sulawesi Barat paling lambat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 secara online. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
22
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/17/DInt 2013 Romawi V No. 1 SE 15/16/DInt 2103 Romawi VI.C No.1
tanggal 23 Juli 2013, pelaporan wajib dilakukan oleh Pelapor di Provinsi Sulawesi Barat secara offline dalam Jam Kerja.
d. Koreksi Laporan secara online/offline dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh koreksi Laporan berhasil di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
e. Dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan secara offline menggunakan e-mail, Pelapor dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa e-mail yang berisi softcopy koreksi Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.
(14) Batas Waktu Penyampaian LLD Berupa Rencana ULN, Perubahan
Rencana ULN dan Informasi Keuangan adalah sebagai berikut : a. Laporan Rencana ULN disampaikan secara online paling lambat
tanggal 15 Maret tahun berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB. b. Laporan Perubahan Rencana ULN disampaikan secara online paling
lambat tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB. c. Laporan Informasi Keuangan disampaikan secara online paling lambat
tanggal 15 Juni tahun berjalan untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan tanggal 15 Desember untuk Laporan Informasi Keuangan Interim, masing-masing sampai dengan pukul 24.00 WIB.
d. Apabila hari terakhir penyampaian laporan secara online jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Informasi Keuangan Tahunan tanggal 15 Juni jatuh pada hari Sabtu. Dengan demikian, Pelapor dapat menyampaikan laporan pada Hari berikutnya, yaitu Senin. Namun apabila hari Senin merupakan hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka penyampaian laporan dilakukan pada Hari berikutnya, yaitu Selasa.
e. Apabila pada hari terakhir penyampaian laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara online, laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1) Online sampai dengan pukul 24.00 WIB, apabila gangguan teknis
telah dapat diatasi; atau 2) Offline kepada Bank Indonesia selama jam kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia, apabila gangguan teknis belum dapat diatasi. (15) Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau
perubahannya adalah sebagai berikut : a. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan
kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat Utang (Debt Securities), pengakuan utang atas Utang Dagang (Trade Credits), dan/atau pengakuan utang atas Utang Lainnya (Other Loans).
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
23
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt 2103 Romawi VI.C No. 2
Contoh: Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2014 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB.
b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) telah dilakukan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah tanggal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement). Contoh: Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2014 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2014 maka disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB.
c. Dalam hal batas akhir pelaporan tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan pada Hari berikutnya. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014
d. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada tanggal batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN, Laporan Data Pokok ULN disampaikan pada Hari berikutnya. Contoh: Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Gangguan teknis baru dapat diatasi setelah melewati pukul 14.00 WIB, maka batas waktu penyampaian Laporan Data Pokok ULN periode September 2014 berakhir pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014.
(16) Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah sebagai berikut : a. Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan secara bulanan kepada
Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 24.00 WIB. Contoh: Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 24.00 WIB tanggal 15 Juli 2014 dan disampaikan setiap bulan sampai jangka waktu pinjaman berakhir.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
24
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt 2103 Romawi VI.C No. 3
b. Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah pada Hari berikutnya. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014.
c. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN, Pelapor ULN harus menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN pada Hari berikutnya secara offline.
d. Pelapor ULN yang tidak dapat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN karena keadaan memaksa (force majeure) harus segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat Pelapor ULN yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat yang ditujukan kepada Bank Indonesia.
(17) Batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah: a. Koreksi Laporan Data Pokok ULN disampaikan kepada Bank Indonesia
paling lambat tanggal 20 pukul 14.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN. Contoh: Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 14.00 WIB.
b. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN. Contoh: Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang melakukan realisasi pembayaran bunga dan pokok pada bulan Juni 2014. Laporan Data Rekapitulasi ULN telah disampaikan pada tanggal 1 Juli 2014. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 24.00 WIB.
c. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah pada Hari berikutnya. Contoh: Perusahaan “C” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
25
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.E SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.F SE 15/17/DInt 2013 Romawi V No. 2
Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014. Apabila tanggal 20 Juli 2014 jatuh pada hari Minggu maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 24.00 WIB.
(18) Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MPKL) LLD adalah sebagai
berikut : 1. MPKL adalah masa setelah berikutnya BWPL sebagaimana sampai
dengan akhir bulan pukul 24.00 WIB. 2. Apabila batas akhir MKPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur,
dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL tidak berubah. Contoh: Batas akhir MKPL untuk Pelapor di Provinsi Lampung untuk Laporan PL Oktober 2013 adalah hari Sabtu tanggal 30 November 2013 pukul 24.00 WIB.
3. Apabila pada batas akhir MKPL terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL: a. Tidak berubah, jika gangguan teknis dapat diatasi sebelum pukul
24.00 WIB. b. Berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya, jika gangguan teknis
belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Gangguan teknis terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka MKPL untuk Pelapor di Provinsi Sumatera Utara untuk PL Mei 2013 berakhir pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013.
4. Dalam hal batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada butir 3.b maka penyampaian Laporan dilakukan secara offline dalam Jam Kerja. Contoh: Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam contoh butir 3.b maka penyampaian Laporan PL Mei 2013 dilakukan secara offline hari Senin tanggal 1 Juli 2013 dalam Jam Kerja.
(19) Pelapor dianggap tidak menyampaikan Laporan LLD bila : 1. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila sampai
dengan batas akhir MKPL, Bank Indonesia belum menerima Laporan dari Pelapor.
2. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap harus menyampaikan Laporan secara offline.
(20) Pelapor dianggap terlambat dan tidak menyampaikan Laporan LLD Berupa Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN dan Informasi Keuangan bila : a. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan
disampaikan setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan berjalan.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
26
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI. D
SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI. E
Contoh: Pelapor menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan pada tanggal 16 Juni.
b. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah akhir bulan berjalan. Contoh: Pelapor menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan pada tanggal 1 Juli.
(21) Gangguan Teknis Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1. online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2. offline dalam jam kerja kantor Bank Indonesia jika gangguan teknis
belum dapat diatasi. Contoh: 1. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014.
Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis sudah dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara online paling lambat tanggal 16 Oktober 2014.
2. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis belum dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara offline paling lambat tanggal 16 Oktober 2014.
(22) Penerimaan Laporan ULN, Perubahan Laporan ULN dan/atau Koreksi Laporan ULN 1. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN
secara online dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN, dan/atau koreksi Laporan ULN lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
2. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara offline dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN berhasil di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
6 Pasal 6 14/21/PBI/2012
(1) Dalam hal kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor adalah untuk kepentingan nasabah/pihak lain, Pelapor dapat meminta keterangan dan data kepada nasabah/pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya.
(2) Nasabah/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
27
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
7 Pasal 7 14/21/PBI/2012
Laporan LLD yang memuat data/informasi individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah undang-undang yang mewajibkan pengungkapan keterangan dan data yang bersifat rahasia.
BAB IV Penelitian Kebenaran Laporan 8 Pasal 8
14/21/PBI/2013, Ayat (1) – (2)
SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.G No. 4 dan SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.F Pasal 8 14/21/PBI/2013 Ayat (3) SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.G No. 2 dan SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.F
(1) Dalam hal diperlukan penelitian atas kebenaran Laporan LLD yang disampaikan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD. Termasuk sebagai dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (bank statement).
(2) Pelapor harus memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan
penjelasan yang diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Paling lama 14 empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan.
(3) Dalam hal Pelapor tidak memberikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Laporan LLD yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.
(4) Penelitian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
BAB V Sanksi Administratif 9 Pasal 9
14/21/PBI/2012
(1) Pelapor yang menyampaikan Laporan LLD selain rencana ULN secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Laporan LLD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
28
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.A No. 2 – 3
(2) Yang dimaksud dengan setiap baris (record) yang tidak benar pada Laporan rekening giro di bank luar negeri dan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk adalah jika pada baris (record) transaksi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (field) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat. Contoh 1: Perusahaan Y di Indonesia membayar pembelian barang dari Perusahaan X di India (IN) yang merupakan afiliasi pemegang saham non Special Purpose Vehicle (SPV). Pembayaran dilakukan melalui rekening giro perusahaan Y pada bank di Singapura (SG) sebesar USD200,000 (dua ratus ribu Dolar US) ke rekening perusahaan X pada bank di India. Rekening giro perusahaan menggunakan valuta USD dengan saldo awal rekening giro pada bulan tersebut adalah USD2,000,000 (dua juta Dolar US). Disamping itu, perusahaan Y menambah saldo rekening giro di Singapura dari rekeningnya di bank dalam negeri sebesar USD50,000 (lima puluh ribu Dolar US). Perusahaan Y menyampaikan Laporan sebagai berikut: a. Saldo Laporan rekening giro di luar negeri berupa negara domisili
(SG), jenis valuta (SGD), saldo awal (2000000) dan saldo akhir (1850000)
b. Transaksi Laporan rekening giro di luar negeri, berupa : (1) sandi jenis transaksi pembelian barang di dalam negeri (209900T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (12), dan nilai transaksi (200000); (2) sandi jenis transaksi bertambahnya rekening giro atas beban simpanan di bank domestik (125700T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (41), dan nilai transaksi (50000).
Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu: a. Jenis valuta pada Laporan saldo rekening giro yang diisi SGD
seharusnya USD.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
29
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
b. Transaksi pembelian barang pada Laporan rekening giro: 1) Sandi jenis transaksi impor yang diisi 209900T seharusnya
201200T. 2) Negara mitra transaksi yang diisi ID seharusnya IN. 3) Negara Penerima/Pembayar yang diisi ID seharusnya IN.
Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (record) transaksi. Perusahaan Y dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kesalahan tersebut. Contoh 2: Dalam rangka impor, perusahaan C di Indonesia menggunakan sarana transportasi laut milik Perusahaan Australia dengan biaya senilai AUD100,000 (seratus ribu Dolar Australia). Perusahaan C menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk meliputi sandi jenis transaksi (102501T- Jasa penunjang transportasi laut), sandi negara mitra transaksi (AU), sandi hubungan keuangan (41), jenis valuta (USD), dan nilai transaksi (100000).
Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu: a. sandi jenis transaksi yang diisi 102501T (Jasa penunjang
transportasi laut) seharusnya 202201T (Jasa transportasi barang dalam rangka ekspor dan impor menggunakan transportasi laut),
b. jenis valuta yang diisi USD seharusnya AUD.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
30
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (record) transaksi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.
(3) Yang dimaksud dengan setiap baris (record) yang tidak benar pada Laporan selain Laporan adalah jika pada baris (record) posisi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (field) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat. Contoh: Perusahaan D di Indonesia melakukan ekspor dengan jangka waktu pembayaran 16 (enam belas) bulan kepada perusahaan E yang merupakan perusahaan satu grup di Thailand senilai USD100,000 (seratus ribu Dolar US). Kegiatan tersebut menyebabkan posisi piutang berjangka waktu 16 bulan kepada buyer tersebut menjadi USD925,000 (sembilan ratus dua puluh lima ribu Dolar US) dari posisi sebelumnya USD825,000 (delapan ratus dua puluh lima ribu Dolar US). Perusahaan D menyampaikan Laporan sebagai berikut: a. Posisi piutang dagang atau usaha dengan jangka waktu (12), negara
mitra (TH), sektor institusi (9500), hubungan keuangan (31), jenis valuta (USD), dan nilai posisi akhir (900000).
b. Transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk dengan nilai debit (75000).
Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu: a. Jangka waktu piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk
yang diisi (12) seharusnya (11), serta nilai posisi saldo akhir yang diisi (900000) seharusnya (925000).
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
31
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/16/DInt Romawi VII.3
b. Nilai debit transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (75000) seharusnya (100000).
Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (record) posisi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.
(4) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai pelanggaran yang dilakukan dan besarnya sanksi administratif berupa denda yang dikenakan. Denda Atas Ketidaklengkapan dan/atau Ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Data
Rekapitulasi ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
b. Pelapor ULN bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Data Rekapitulasi ULN serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN.
c. Pelapor ULN yang menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN secara tidak benar dan/atau tidak lengkap, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak benar dan/atau tidak lengkap dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN. Contoh: Perusahaan “C” melakukan penarikan ULN sebesar USD10.000 dan dilaporkan ke Bank Indonesia sebesar USD100.000. Dari Laporan Data Rekapitulasi ULN yang disampaikan ada ketidakbenaran dalam pelaporan nilai nominal ULN. Terkait ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN di atas maka Perusahaan “C” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar: 1 (satu) record x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
10 Pasal 10 14/21/PBI/2012
(1) Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (8) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
32
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.B No. 2 – 3 SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII No. 1
(2) Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari Hari Kerja setelah berakhirnya BWPL sampai dengan tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL . Contoh: PT. B menyampaikan Laporan kepemilikan tanah dan bangunan di luar negeri untuk PL Juli 2013 yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2013. PT. B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 7 (tujuh) hari dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
(3) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan Pelapor menyampaikan Laporan secara offline, Laporan yang disampaikan pada akhir BWPL setelah Jam Kerja dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari. Contoh: Terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 yang belum dapat diatasi sampai dengan hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2013. PT. C di Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang dan jasa serta transaksi lainnya antara penduduk dengan bukan penduduk untuk PL Juli 2013 secara offline melalui CD yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2013 pukul 19.00 WITA. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari karena laporan diterima setelah Jam Kerja berakhir sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(4) Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data
Rekapitulasi ULN apabila penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN melampaui batas akhir sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan Rekapitulasi ULN yang bersangkutan.
b. Pelapor ULN yang terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Contoh: Perusahaan “A” menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN selama bulan Agustus 2014 ke Bank Indonesia pada tanggal 17 September 2014. Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk bulan Agustus 2014 seharusnya pada tanggal 15 September 2014. Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan “A” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut: Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN: 2 (dua) hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
11 Pasal 11 14/21/PBI/2012
(1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (9) selain rencana ULN, dikenakan sanksi
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
33
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.C SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII No. 2
administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh: Laporan rekening giro di bank luar negeri milik Pelapor di Provinsi Kalimantan Selatan untuk PL Agustus 2013 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 September 2013 maka Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi yang berlaku tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan Laporan.
(2) Denda Atas Tidak Menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN
a. Pelapor ULN dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Data Rekapitulasi ULN setelah melampaui akhir bulan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN yang bersangkutan.
b. Pelapor ULN yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN.
Contoh: Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 15 Juli 2014. Perusahaan “B” sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 (akhir bulan periode Laporan Data Rekapitulasi ULN Juni) tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut kepada Bank Indonesia, maka Perusahaan “B” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
12 Pasal 12 14/21/PBI/2012 SE 15/17/DInt 2013 Romawi VI No. 2
(1) Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana ULN, perubahan rencana ULN, dan/atau informasi keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.
(2) Pelapor yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia kepada Direksi Pelapor. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, selain dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang. Contoh: Pelapor memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Informasi Keuangan kepada Bank Indonesia namun tidak menyampaikan Laporan Informasi Keuangan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut–
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
34
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
turut, misalnya tidak menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan Laporan Informasi Keuangan Interim pada tahun 2015. Dengan demikian, Pelapor dikenakan Surat Peringatan dari Bank Indonesia dan Surat Pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang.
13 Pasal 13 14/21/PBI/2012 Ayat (1) – (2)
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.D No. 1
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.D No. 2 , 3 , 5 SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.D No. 4
(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9, Paragraf 10 dan Paragraf 11 tidak berlaku bagi Pelapor baru.
Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9, Paragraf 19
dan Paragraf 11 mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. Contoh: Pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Juni 2014 untuk data bulan Mei 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2014 yang disampaikan bulan Oktober 2014.
Contoh: PT D mulai melaporkan kegiatan LLD-nya dalam bentuk transaksi barang dan jasa serta transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk kepada Bank Indonesia sejak PL Juni 2013 yang disampaikan pada bulan Juli 2013. Pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk PT D berlaku untuk PL Oktober 2013 yang disampaikan pada bulan November 2013.
(3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor dilakukan
dengan surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda didahului dengan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi administratif berupa denda.
(4) Pelapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.
14 Pasal 14 14/21/PBI/2012
(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9, Paragraf 10, dan Paragraf 11 disetorkan ke Bank Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sanksi denda ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
35
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.E No. 2 – 3 SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII No. 4.c – d
Pelapor harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lama: a. Untuk Laporan tidak benar, yaitu akhir bulan berikutnya setelah
tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Contoh: Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia dan sesuai pengakuan Pelapor, terdapat 5 baris (record) dalam Laporan PL Agustus 2013 yang tidak benar. Atas ketidakbenaran tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 25 Oktober 2013. Untuk itu, Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda ketidakbenaran Laporan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2013.
b. Untuk Laporan terlambat, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Contoh: Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan untuk PL September 2013 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2013. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 5 November 2013. Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
c. Untuk tidak menyampaikan Laporan, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Contoh: Perusahaan belum menyampaikan Laporan untuk PL Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013. Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan Laporan yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2013. Selanjutnya Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda dimaksud ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2013.
(3) Pembayaran sanksi administratif berupa denda dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelapor ULN denda dari Bank Indonesia.
(4) Pelapor ULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda diterima oleh Pelapor ULN. Contoh: Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk September 2014 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan Surat
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
36
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda yang diterima Pelapor ULN pada tanggal 5 November 2014. Pelapor ULN harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Desember 2014.
BAB VI Lain-Lain 15 Pasal 15
14/21/PBI/2012 Ayat (1) SE 15/5/DSM 2013 Romawi VII.A Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (2) SE 15/5/DSM 2013 Romawi VII.B SE 15/16/DInt 2013 Romawi VIII.B Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (3)
(1) Pelapor LLD selain ULN yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (2) tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor dan secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan LLD, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Contoh: Pada bulan September 2013 wilayah tempat kedudukan Pelapor mengalami kebakaran yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyusun Laporan karena kehilangan data untuk PL September 2013. Dalam hal ini, Pelapor dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan untuk PL September 2013.
(2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5. Contoh: Pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2013 terjadi aksi demo seluruh karyawan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan Laporan untuk PL Oktober 2013. Dalam hal ini Pelapor dapat menyampaikan Laporan melewati BWPL dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda.
Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) kurang dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan ULN dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas akhir.
(3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
Likuiditas Valuta Asing Pelaporan Lalu Lintas Devisa
37
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan
SE 15/5/DSM 2013 Romawi VII.D – F Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (4) SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII.D SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII.E Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (5)
Penjelasan secara tertulis paling kurang memuat: 1. jenis keadaan memaksa (force majeure) dengan melampirkan surat
keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
2. dampak terhadap pelaporan; dan 3. perkiraan lamanya keadaan memaksa (force majeure).
Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih, harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa (force majeure). Contoh: Daerah tempat kedudukan Pelapor mengalami gempa bumi dan tidak dapat beroperasi selama beberapa bulan. Atas kondisi tersebut, kantor cabang Pelapor di daerah lain menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) kepada kantor Bank Indonesia. Surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan setiap bulan selama Pelapor belum dapat menyampaikan Laporan.
(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal
Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dialami. Pengecualian berlaku setelah Pelapor ULN memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
Lampiran 2
38
Lampiran 2
39
Lampiran 3
40
Lampiran 3
41
Lampiran 4
42
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
43
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
44
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
45
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
46
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
47
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
48
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
49
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
50
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
51
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
52
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
53
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
54
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
55
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
56
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
57
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
58
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
59
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - - - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
60
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
- -
61
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
62
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
63
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
64
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
65
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
66
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
67
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
68
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
69
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
70
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
71
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
72
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
73
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
74
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - -
- - - - -
- - -
- -
- - - -
75
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
76
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
77
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
78
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
79
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
80
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
82
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
83
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
84
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
85
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
86
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
87
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - -
- -
-
-
-
-
-
-
88
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
89
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
90
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
91
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
92
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
93
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
94
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
95
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
96
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
97
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
98
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
99
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
100
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
101
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
102
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
103
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
104
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
105
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
106
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
107
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
108
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
109
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
110
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
111
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
112
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
113
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
114
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - -
115
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
- - - - - -
-
-
- - - - -
116
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
117
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
118
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
119
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
120
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
121
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - -
122
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - - - -
- - -
- -
- - - -
123
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
124
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
125
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
126
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
127
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
128
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
129
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
130
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
131
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
132
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
133
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
134
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
135
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
136
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- -
137
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
138
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
139
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
140
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
141
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
142
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
143
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
144
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
-
-
145
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
146
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
147
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
148
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
149
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
150
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- -
151
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
152
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
153
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
154
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
155
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
156
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
157
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
158
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
159
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
160
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
161
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
162
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
163
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
164
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
165
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- - - - - -
- -
166
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
- -
- - - - -
-
167
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
168
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
169
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
170
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
171
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
172
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
173
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
174
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
175
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
176
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
177
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
178
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
179
Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN
180
Keterangan SJT
A. Penjualan barang
1 Penjualan barang ke luar wilayah Indonesia.
Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut keluar wilayah pabean Indonesia
a. Ekspor barang, f.o.b. (free on board ) 101100T
b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka ekspor 201300T
2 Penjualan barang di dalam wilayah Indonesia
Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut tidak keluar wilayah pabean Indonesia
a. Penjualan barang 109900T
b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) 213900T
3 Penjualan barang di luar negeri
Meliputi penjualan barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia
a. Penjualan barang 101800T
b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) 201900T
B. Pendapatan
4 Pendapatan Manufaktur 101600T
5 Pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan 101700T
6 Pendapatan transportasi
a. Pendapatan transportasi penumpang (Passenger )
1) Transportasi laut 102101T
2) Transportasi udara 102102T
3) Transportasi lainnya 102103T
b. Pendapatan transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor
1) Transportasi laut 102201T
2) Transportasi udara 102202T
3) Transportasi lainnya 102203T
c. Pendapatan transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor
1) Transportasi laut 102401T
2) Transportasi udara 102402T
3) Transportasi lainnya 102403T
d. Pendapatan atas jasa penunjang transportasi
1) Transportasi laut 102501T
2) Transportasi udara 102502T
3) Transportasi lainnya 102503T
e. Pendapatan pos dan kurir 105001T
7 Pendapatan Travel
a. Perjalanan bisnis 103001T
Meliputi pendapatan atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat milik
pihak lain.
Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa
pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir.
Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia
maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula pendapatan seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk
makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana
angkutan penumpang berawak.
Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan
impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana
angkutan barang berawak.
Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi utnuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor
dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana
angkutan barang berawak.
Merupakan pendapatan atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan
laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan;
panduan navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee
untuk agen transportasi.
Lampiran 4-a
DAFTAR SANDI TRANSAKSI PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
Meliputi pendapatan atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik
pihak lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan.
SERTA TRANSAKSI LAINNYA
Meliputi pendapatan atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan
brosur serta pendapatan atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara
express atas permintaan nasabah (door to door delivery )
Meliputi seluruh pendapatan perjalanan dalam rangka bisnis
181
b. Perjalanan non bisnis 103002T
Halaman 1 dari 32
Meliputi seluruh pendapatan perjalanan non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.
182
Keterangan SJT
8 Pendapatan pendidikan/pelatihan 104000T
9 Pendapatan telekomunikasi 105102T
10 Pendapatan komputer 109000T
11 Pendapatan informasi 109100T
12 Pendapatan konstruksi di Indonesia
a. sampai dengan 1 tahun 106201T
b. lebih dari satu tahun 106202T
13 Pendapatan konstruksi di luar negeri
a. sampai dengan 1 tahun 106101T
b. lebih dari satu tahun 106102T
14 Pendapatan asuransi
a. Asuransi langsung (direct insurance )
- Asuransi jiwa (life insurance )
1) Pendapatan asuransi jiwa - Pendapatan premi (premium earned ) 107101T
2) Pendapatan asuransi jiwa - Suplemen premi (premium supplements ) 107102T
3) Pendapatan asuransi jiwa - Pendapatan klaim (claims received ) 107103T
4) Pendapatan asuransi jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 107104T
5) Pendapatan asuransi jiwa - Beban komisi (commission expense ) 107105T
6) Pendapatan asuransi jiwa - dikurangi: pendapatan komisi 107106T
- Asuransi non-jiwa (nonlife insurance )
1) Pendapatan asuransi non-jiwa - Beban premi (premium expense ) 107201T
2) Pendapatan asuransi non-jiwa - Suplemen premi (premium supplements ) 107202T
3) Pendapatan asuransi non-jiwa - Beban klaim (claims expense ) 107203T
4) Pendapatan asuransi non-jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 107204T
5) Pendapatan asuransi non-jiwa - Beban komisi (commission expense ) 107205T
6) Pendapatan asuransi non-jiwa - dikurangi: pendapatan komisi 107206T
b. Reasuransi (reinsurance )
1) Pendapatan reasuransi - Beban premi reasuransi (reinsurance premium expense ) 107301T
2) Pendapatan reasuransi - Suplemen premi (premium supplements ) 107302T
3) Pendapatan reasuransi - Beban klaim (claims expense ) 107303T
4) Pendapatan reasuransi - dikurangi: klaim reasuransi 107304T
5) Pendapatan reasuransi - Beban komisi (commission expense ) 107305T
6) Pendapatan reasuransi - dikurangi: pendapatan komisi 107306T
c. Pendapatan jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services ) 107400T
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi seluruh pendapatan dalam rangka penyediaan jasa pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan
sejenisnya) seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.
Meliputi pendapatan dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui
telepon, teleks, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa akses secara online seperti penyediaan
akses ke internet.
Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan instalasi hardware, software dan jasa pemrosesan data, a.l. meliputi: (1)
penjualan software atas permintaan pembeli; (2) penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang di-
download); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas
sistem software dan aplikasi; (5) jasa konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan software; (7)
Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu
sistem.
Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi (news ), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang
mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan
berkala.
Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan
lainnya) di Indonesia dengan jangka waktu proyek:
Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan
lainnya) di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek:
Meliputi pendapatan atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi
sehubungan dengan transaksi asuransi, yang meliputi:
Nilai premi setelah memperhitungkan discount dan kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan
pendapatan
Nilai premi setelah memperhitungkan discount dan kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan
pendapatan
meliputi pendapatan atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi
agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian,
dan jasa aktuarial.
183
Keterangan SJT
15 Pendapatan Jasa keuangan 108000T
16 Pendapatan atas penggunaan hak kekayaan intelektual 110000T
17 Pendapatan penelitian dan pengembangan 112000T
18 112100T
19 Pendapatan periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik 112200T
20 Pendapatan arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. 112300T
21 Pendapatan di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan 112400T
22 Pendapatan Operational leasing 111100T
23 Pendapatan terkait perdagangan 112500T
24 Pendapatan bisnis lainnya 119900T
25 Pendapatan di bidang seni, budaya, dan rekreasi 113000T
26 Pendapatan atas penyediaan barang/jasa oleh pemerintah asing 114000T
27 Bunga, dividen dan sejenisnya
a. Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus:
1)
a) Sampai dengan satu tahun 118101T
b) Lebih dari satu tahun 118102T
2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 118200T
3) 118300T
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi pendapatan atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang,
copyrights , dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.
Mencakup pendapatan komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan
komisi agen perjalanan.
Mencakup pendapatan atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan
interpretasi, fotografi; pembersihan bangunan.
Meliputi pendapatan yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan
televisi, rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee
atas penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2)
budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas
olah raga, rekreasi dan budaya lainnya.
Meliputi pendapatan atas penyediaan barang/jasa kepada kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti penjualan alat kantor)
serta organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).
Meliputi pendapatan atas penyediaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan
lembaga keuangan, seperti: (1) fee jasa intermediasi terkait dengan letters of credit , bankers' acceptances, penyediaan
fasilitas kredit, leasing, dan transaksi jual beli valuta asing; (2) komisi serta fee lainnya terkait dengan transaksi surat-
surat berharga, misalnya broker, placements of issues , underwriting , redemption, dan financial derivative; (3) komisi
untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasehat investasi, operasional dan
pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian.
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan
obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA).
Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan
produk dan proses baru.
Pendapatan di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan.
Mencakup pendapatan dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti
pendapatan atas audit keuangan (financial audit ) suatu perusahaan.
Mencakup pendapatan periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam
pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.
Mencakup pendapatan terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan,
pelabuhan, dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis.
Mencakup pendapatan atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan
lingkungan lainnya; serta jasa veteriner
Meliputi pendapatan dari leasing (rental ) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.
Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ).
184
Keterangan SJT
4)
a) Sampai dengan satu tahun 118401T
b) Lebih dari satu tahun 118402T
5) Gold swap 118500T
b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 117000T
28 Pendapatan atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit 118600T
29 Pendapatan tenaga kerja 116300T
30 Pendapatan sewa tanah dan gedung
Meliputi pendapatan sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya.
a. tanah 111201T
b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 111202T
c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 111203T
31 Hibah dan sejenisnya
a. 116201T
b. 116202T
c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets ), seperti mesin 116203T
32 Pendapatan sanksi/denda, dan sejenisnya 116400T
33 Pendapatan pajak dan sejenisnya 116100T
Meliputi restitusi pajak dari pemerintah
34 116500T
35 Lainnya 190100T
Halaman 4 dari 32
Lanjutan Lampiran 4-a
Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Meliputi pendapatan terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.
Pendapatan atas hak untuk penggunaan sumber daya alam
Meliputi pendapatan terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral (royalty ),
ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi
serta SIMA).
Meliputi pendapatan berupa fee yang diterima pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending
dan gold loan/deposit
Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan
sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.
Meliputi penerimaan atas hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya,
dan kemanusiaan), skim jaminan sosial (social security scheme ), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan
sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung.
Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
185
Keterangan SJT
A. Pembelian barang
1 Pembelian barang dari luar wilayah Indonesia.
a. Impor barang, f.o.b. (free on board ) 201200T
b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka impor 101300T
2 Pembelian barang oleh penduduk dari bukan penduduk di dalam wilayah Indonesia
a. Pembelian barang 209900T
b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka pembelian barang di wilayah Indonesia 113900T
3 Pembelian barang di luar negeri
a. Pembelian barang 201800T
b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka pembelian barang di luar negeri 101900T
B. Beban
4 Biaya Manufaktur 201600T
5 Biaya pemeliharaan dan perbaikan 201700T
6 Biaya transportasi
a. Jasa transportasi penumpang (Passenger )
1) Transportasi laut 202101T
2) Transportasi udara 202102T
3) Transportasi lainnya 202103T
b. Jasa transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor
1) Transportasi laut 202201T
2) Transportasi udara 202202T
3) Transportasi lainnya 202203T
c. Jasa transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor
1) Transportasi laut 202401T
2) Transportasi udara 202402T
3) Transportasi lainnya 202403T
d. Jasa penunjang transportasi
1) Transportasi laut 202501T
2) Transportasi udara 202502T
3) Transportasi lainnya 202503T
e. Beban Jasa pos dan kurir 205000T
7 Biaya Travel
a. Perjalanan bisnis 203001T
b. Perjalanan non bisnis 203002T
8 Biaya Pendidikan/pelatihan
204000T
Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut berasal dan tidak keluar wilayah pabean Indonesia
Meliputi pembelian barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia
SERTA TRANSAKSI LAINNYA
ctt; bagaimana mencatat nilai gross
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi biaya atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan.
DAFTAR SANDI TRANSAKSI PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut masuk wilayah pabean Indonesia
Meliputi biaya atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat .
Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa pendukungnya. Termasuk
transportasi adalah jasa pos dan kurir.
Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar
Indonesia. Termasuk pula biaya-biaya seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk makanan, minuman, atau lainnya selama
penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.
Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya
bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.
Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya
bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.
Merupakan biaya atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau
terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat
transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.
Meliputi biaya atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta biaya untuk
pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara express atas permintaan nasabah (door to door
delivery )
Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri dalam rangka bisnis
Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.
Meliputi seluruh biaya pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah,
akomodasi, dan konsumsi.
186
Keterangan SJT
9 Biaya telekomunikasi 205100T
10 Beban komputer 209000T
11 Beban informasi 209100T
12 Biaya konstruksi di Indonesia
a. sampai dengan 1 tahun 206201T
b. lebih dari satu tahun 206202T
13 Biaya konstruksi di luar negeri
a. sampai dengan 1 tahun 206101T
b. lebih dari satu tahun 206102T
14 Biaya asuransi
a. Asuransi langsung (direct insurance )
- Asuransi jiwa (life insurance )
1) Beban asuransi jiwa - Beban premi (premium expense ) 207101T
2) Beban asuransi jiwa - Suplemen premi (premium supplements ) 207102T
3) Beban asuransi jiwa - Beban klaim (claims expense ) 207103T
4) Beban asuransi jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 207104T
5) Beban asuransi jiwa - Beban komisi (commission expense ) 207105T
6) dikurangi: pendapatan komisi
- Asuransi non-jiwa (nonlife insurance )
1) Beban asuransi non jiwa - Beban premi (premium expense ) 207201T
2) Beban asuransi non jiwa - Suplemen premi (premium supplements ) 207202T
3) Beban asuransi non jiwa - Beban klaim (claims expense ) 207203T
4) Beban asuransi non jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 207204T
5) Beban asuransi non jiwa - Beban komisi (commission expense ) 207205T
6) dikurangi: pendapatan komisi
b. Reasuransi (reinsurance )
1) Beban reasuransi - Beban premi (premium expense ) 207301T
2) Beban reasuransi - Suplemen premi (premium supplements ) 207302T
3) Beban reasuransi - Beban klaim (claims expense ) 207303T
4) Beban reasuransi - dikurangi: klaim reasuransi 207304T
5) Beban reasuransi - Beban komisi (commission expense ) 207305T
6) dikurangi: pendapatan komisi
c. Beban reasuransi - Beban atas jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services ) 207400T
15 Beban jasa keuangan 208000T
Meliputi biaya dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui telepon, teleks, telegram,
radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa akses secara online seperti penyediaan akses ke internet.
Lanjutan Lampiran 4-a
Nilai klaim setelah memperhitungkan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri
meliputi beban atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa broker dan agen
asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.
Meliputi biaya atas penggunaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) fee
jasa intermediasi terkait dengan letters of credit , bankers' acceptances , penyediaan fasilitas kredit, leasing, dan transaksi jual beli valuta asing;
(2) komisi serta fee lainnya terkait dengan transaksi surat-surat berharga, misalnya broker, placements of issues , underwriting , redemption ,
dan financial derivative ; (3) komisi untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasehat investasi,
operasional dan pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian.
Mencakup biaya instalasi hardware, software dan biaya pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan software atas permintaan pembeli; (2)
penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang di-download); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan
dan pembelian hak kepemilikan atas sistem software dan aplikasi; (5) jasa konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan
software; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem.
Mencakup biaya yang berkaitan dengan penyediaan informasi (news), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang mencakup penyediaan
berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala.
Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di Indonesia dengan
jangka waktu proyek:
Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di luar Indonesia
dengan jangka waktu proyek:
Meliputi biaya atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi
asuransi, yang meliputi:
Nilai klaim setelah memperhitungkan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri
Nilai klaim setelah memperhitungkan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri
187
Keterangan SJT
16 Biaya atas Penggunaan hak kekayaan intelektual 210000T
17 Biaya penelitian dan pengembangan 212000T
18 Biaya di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan. 212100T
19 Biaya periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik 212200T
20 Biaya arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. 212300T
21 Biaya di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan 212400T
22 Biaya Operational leasing 211100T
23 Biaya terkait perdagangan 212500T
24 Biaya bisnis lainnya 219900T
25 Biaya dalam bidang seni, budaya, dan rekreasi 213000T
26 Biaya atas penyediaaan barang/jasa oleh pemerintah asing 214000T
27 Bunga, dividen dan sejenisnya
a. Bunga, bagi hasil, dan margin:
1)
a) Sampai dengan satu tahun 218101T
b) Lebih dari satu tahun 218102T
2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 218200T
3) 218300T
4)
a) Sampai dengan satu tahun 218401T
b) Lebih dari satu tahun 218402T
5) Gold swap 218500T
b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 217000T
28 Biaya (Fee) atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit 218600T
29 Biaya tenaga kerja 216300T
30 Biaya sewa tanah dan gedung
Meliputi biaya sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya.
a. tanah 211201T
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi biaya atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang, copyrights , dan waralaba
(franchise ) dan sejenisnya.
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta Sertifikat
Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA).
Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ).
Mencakup biaya yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru.
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes, commercial papers, dan obligasi serta SIMA).
Mencakup biaya dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti pendapatan atas audit
keuangan (financial audit ) suatu perusahaan.
Mencakup biaya periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam pameran perdagangan;
promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.
Mencakup biaya terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya; serta
jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis.
Mencakup biaya atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya; serta jasa
veteriner
Meliputi biaya atas leasing (rental) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.
Mencakup biaya komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan komisi agen perjalanan.
Mencakup biaya atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan interpretasi, fotografi; pembersihan
bangunan.
Meliputi biaya yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan televisi, rekaman musik,
pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee atas penggunaan hak distribusinya, dan fee
yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2) budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas
di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah raga, rekreasi dan budaya lainnya.
Meliputi biaya atas penyediaan barang/jasa dari kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti passport, visa) serta organisasi internasional (seperti
PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).
Meliputi fee dibayarkan kepada pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan gold loan/deposit
Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan
dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.
188
b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 211202T
c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 211203T
Halaman 7 dari 32
189
Keterangan SJT
31 Hibah dan sejenisnya
a. 216201T
b. 216202T
c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets), seperti mesin 216203T
32 Biaya sanksi/denda, dan sejenisnya 216400T
33 Beban pajak dan sejenisnya 216100T
Meliputi beban dalam rangka kewajiban pajak kepada pemerintah
34 216500T
35 Lainnya 290100T
Lanjutan Lampiran 4-a
Halaman 8 dari 32
Biaya atas hak untuk penggunaan sumber daya alam
Meliputi biaya terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral (royalty), ijin memancing, berburu,
pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .
Meliputi biaya untuk hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim
jaminan sosial (social security scheme ), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi
secara langsung.
Hibah atau sejenisnya yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Hibah atau sejenisnya yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Meliputi biaya terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.
190
Keterangan SJT
A. Penjualan barang
1 Penjualan barang ke luar wilayah Indonesia.
Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut keluar wilayah pabean Indonesia
a. Ekspor barang, f.o.b. (free on board ) 101100T
b. Pengembalian dana (refunds ) 201300T
2 Penjualan barang di dalam wilayah Indonesia
Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut tidak keluar wilayah pabean Indonesia
a. Penjualan barang 109900T
b. Pengembalian dana (refunds ) 201310T
3 Penjualan barang di luar negeri
Meliputi penjualan barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia
a. Penjualan barang 101800T
b. Pengembalian dana (refunds ) 201900T
B. Pendapatan
4 Pendapatan Manufaktur 101600T
5 Pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan 101700T
6 Pendapatan transportasi
a. Pendapatan transportasi penumpang (Passenger )
1) Transportasi laut 102101T
2) Transportasi udara 102102T
3) Transportasi lainnya 102103T
b. Pendapatan transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor
1) Transportasi laut 102201T
2) Transportasi udara 102202T
3) Transportasi lainnya 102203T
c. Pendapatan transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor
1) Transportasi laut 102401T
2) Transportasi udara 102402T
3) Transportasi lainnya 102403T
d. Pendapatan atas jasa penunjang transportasi
1) Transportasi laut 102501T
2) Transportasi udara 102502T
3) Transportasi lainnya 102503T
e. Pendapatan pos dan kurir 105001T
DAFTAR SANDI TRANSAKSI SALDO DAN MUTASI REKENING GIRO LUAR NEGERI
Meliputi pendapatan atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik pihak
lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan.
Meliputi pendapatan atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat milik pihak
lain.
Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa
pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir.
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia
maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula pendapatan seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk
makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana
angkutan penumpang berawak.
Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan
impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan
barang berawak.
Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi utnuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor
dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana
angkutan barang berawak.
Merupakan pendapatan atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut,
pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan
navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen
transportasi.
Meliputi pendapatan atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan
brosur serta pendapatan atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara
express atas permintaan nasabah (door to door delivery )
191
Keterangan SJT
7 Pendapatan Travel
a. Perjalanan bisnis 103001T
b. Perjalanan non bisnis 103002T
8 Pendapatan pendidikan/pelatihan 104000T
9 Pendapatan telekomunikasi 105102T
10 Pendapatan komputer 109000T
11 Pendapatan informasi 109100T
12 Pendapatan konstruksi di Indonesia
a. sampai dengan 1 tahun 106201T
b. lebih dari satu tahun 106202T
13 Pendapatan konstruksi di luar negeri
a. sampai dengan 1 tahun 106101T
b. lebih dari satu tahun 106102T
14 Pendapatan asuransi
a. Asuransi langsung (direct insurance )
- Asuransi jiwa (life insurance )
1) Pendapatan premi (premium earned ) 107101T
2) Suplemen premi (premium supplements ) 107102T
3) Pendapatan klaim (claims received) 107103T
4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 107104T
5) Komisi diterima (commission received ) 107105T
- Asuransi non-jiwa (nonlife insurance )
1) Pendapatan premi (premium earned ) 107201T
2) Suplemen premi (premium supplements ) 107202T
3) Pendapatan klaim (claims received) 107203T
4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 107204T
5) Komisi diterima (commission received ) 107205T
b. Reasuransi (reinsurance )
1) Pendapatan premi (premium earned ) 107301T
2) Suplemen premi (premium supplements ) 107302T
3) Pendapatan klaim (claims received) 107303T
4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 107304T
5) Komisi diterima (commission received ) 107305T
c. Pendapatan atas jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services ) 107400T
Lanjutan Lampiran 4-a
Halaman 10 dari 32
Meliputi seluruh pendapatan perjalanan non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.
Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi (news ), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang
mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan
berkala.
Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan
lainnya) di Indonesia dengan jangka waktu proyek:
Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan
lainnya) di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek:
Meliputi pendapatan atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan
dengan transaksi asuransi, yang meliputi:
meliputi pendapatan atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi
agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan
jasa aktuarial.
Meliputi seluruh pendapatan perjalanan dalam rangka bisnis
Meliputi seluruh pendapatan dalam rangka penyediaan jasa pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan
sejenisnya) seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.
Meliputi pendapatan dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui
Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan instalasi hardware, software dan jasa pemrosesan data, a.l. meliputi: (1)
192
Keterangan SJT
15 Pendapatan keuangan 108000T
16 Pendapatan atas penggunaan hak kekayaan intelektual 110000T
17 Pendapatan penelitian dan pengembangan 112000T
18 112100T
19 Pendapatan periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik 112200T
20 Pendapatan arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. 112300T
21 Pendapatan di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan 112400T
22 Pendapatan Operational leasing 111100T
23 Pendapatan terkait perdagangan 112500T
24 Pendapatan bisnis lainnya 119900T
25 Pendapatan di bidang seni, budaya, dan rekreasi 113000T
26 Pendapatan atas barang/jasa yang diberikan ke pemerintah asing 114000T
27 Bunga, dividen dan sejenisnya
a. Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus:
1)
a) Sampai dengan satu tahun 118101T
b) Lebih dari satu tahun 118102T
2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 118200T
3) 118300T
4)
a) Sampai dengan satu tahun 118401T
b) Lebih dari satu tahun 118402T
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi pendapatan atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang,
copyrights , dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.
Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan
produk dan proses baru.
Meliputi pendapatan atas penyediaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga
keuangan, seperti: (1) fee jasa intermediasi terkait dengan letters of credit , bankers' acceptances, penyediaan fasilitas
Mencakup pendapatan atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan
interpretasi, fotografi; pembersihan bangunan.
Meliputi pendapatan yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan
televisi, rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee
atas penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2)
budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah
raga, rekreasi dan budaya lainnya.
Meliputi pendapatan atas penyediaan barang/jasa kepada kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti penjualan alat kantor)
serta organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan
obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA).
Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ).
Pendapatan di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan.
Mencakup pendapatan dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti
pendapatan atas audit keuangan (financial audit ) suatu perusahaan.
Mencakup pendapatan periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam
pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.
Mencakup pendapatan terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan,
pelabuhan, dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis.
Mencakup pendapatan atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan
lingkungan lainnya; serta jasa veteriner
Meliputi pendapatan dari leasing (rental ) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.
Mencakup pendapatan komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan
komisi agen perjalanan.
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi
serta SIMA).
193
Keterangan SJT
5) Gold swap 118500T
b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 117000T
28 Pendapatan atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit 118600T
29 Pendapatan tenaga kerja 116300T
30 Pendapatan sewa tanah dan gedung
Meliputi pendapatan sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya.
a. tanah 111201T
b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 111202T
c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 111203T
31 Hibah dan sejenisnya
a. 116201T
b. 116202T
c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets), seperti mesin 116203T
32 Pendapatan sanksi/denda, dan sejenisnya 116400T
33 Pendapatan pajak dan sejenisnya 116100T
Meliputi restitusi pajak dari pemerintah
34 116500T
35 Simpanan
a. Bertambahnya OCA atas beban OCA lainnya milik Perusahaan pelapor. 125500T
b. Bertambahnya OCA atas beban giro/simpanan lainnya pada lembaga di luar negeri 125600T
c. Bertambahnya OCA atas beban giro/simpanan di bank domestik 125700T
36 Setoran Jaminan 128000T
37 Perdagangan valuta asing
Meliputi penyelesaian transaksi spot dan forward:
a.
1) valuta asing terhadap rupiah 126100T
2) antar valuta asing 126200T
b. Transaksi forward :
1) valuta asing terhadap rupiah 126300T
2) antar valuta asing 126400T
38 Transaksi surat-surat berharga
a. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk:
1) Saham 131100T
2)
a) Obligasi 132100T
b) Medium Term Notes (MTNs) 132200T
c) Surat berharga jangka panjang lainnya 132300T
Lanjutan Lampiran 4-a
Pendapatan atas hak untuk penggunaan sumber daya alam
Meliputi pendapatan terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral (royalty ),
ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .
Meliputi penerimaan dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu
Transaksi spot (termasuk penukaran valuta asing secara langsung dengan pedagang valuta asing atau pihak lainnya)
Meliputi penjualan saham dan surat-surat berharga lainnya serta meliputi penjualan unit penyertaan reksadana, baik yang
konvensional maupun yang berbasis syariah.
Meliputi pendapatan berupa fee yang diterima pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan
gold loan/deposit
Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan
sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.
Meliputi penerimaan atas hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan
kemanusiaan), skim jaminan sosial (social security scheme), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis
yang tidak diberikan kompensasi secara langsung.
Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Meliputi pendapatan terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity ) lebih dari satu tahun
194
Keterangan SJT
3)
a) Treasury Bills 133100T
b) Promissory Notes (PNs/Promes) 133200T
c) Surat berharga jangka pendek lainnya 133300T
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk:
1) Efek ekuitas
a) Saham 134100T
b) Efek ekuitas lainnya, seperti warrant dan right 134200T
2)
a) 135100T
b) Obligasi Perusahaan 135200T
c) Medium Term Notes (MTNs) 135300T
d) Lembaga Keuangan Non Bank dan perusahaan lainnyad) Surat berharga jangka panjang lainnya. 135400T
3)
a) 136100T
b) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 136200T
c) Promissory Notes (PNs/Promes ) 136300T
-
-
-
-
d) Negotiable Certificate of Deposit (NCD) 136400T
d) Lembaga Keuangan Non Bank dan perusahaan lainnyad) Surat berharga jangka pendek lainnya. 136500T
c. Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund ) 137200T
39 Penyertaan dalam Reksadana 137300T
40 Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement (Repo)
a. Penjualan surat berharga secara repo oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun 138101T
2) lebih dari satu tahun 138102T
b. Penjualan kembali surat berharga repo oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun 138201T
2) lebih dari satu tahun 138202T
c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara repo dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
d. Pembelian surat berharga yang dijual secara repo dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
41 Transaksi derivatif dan employee stock options
a. Transaksi derivatif dan transaksi terkait lainnya
1) Keuntungan atas transaksi forward atau sejenisnya (seperti swaps dan futures ) 126500T
2) Penerimaan untuk forward rate agreement (FRA) 126700T
3) 126801T
4) 126900T
5) 127000T
6) Penerimaan premium dalam transaksi option 126600T
7) 127100T
8) 127200T
9) Penerimaaan premi dalam transaksi credit default swap 127300T
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga
yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan
Meliputi penerimaan dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang
dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, broker, atau dealer.
Penerimaan dalam transaksi interest swap atau currency swap , seperti penerimaan bunga bulanan untuk transaksi
the floating leg dan pembayaran annual coupon untuk the fixed leg
Penerimaaaan untuk initial/repayable margin seperti initial margin dalam transaksi repo surat berharga, securities
lending
Penerimaaaan untuk variation /nonrepayable margin
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) lebih dari satu tahun (jangka panjang):
Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun (jangka pendek):
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
Meliputi penerimaan dalam rangka penyertaan di reksadana (termasuk unit trust, dan lembaga lain yang menghimpun
dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek)
induk perusahaan/kantor pusat di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud
anak perusahaan/kantor cabang di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud
perusahaan dalam satu grup di luar negeri dengan bank penerbit saham dimaksud
non-afiliasi dengan bank penerbit saham dimaksud (lainnya?)
Penerimaan pokok (principal ) dalam transaksi currency swap di awal transaksi (first leg ). Termasuk penerimaan
dimuka dalam transaksi over the counter (OTC) swaps
Penerimaan pokok (principal) dalam transaksi currency swap pada saat transaksi berakhir (final leg)
195
Keterangan SJT
b. Employee stock options 127400T
42 Transaksi pinjaman
a. Pemberian pinjaman dengan jangka waktu :
1) Sampai dengan satu tahun
2) Lebih dari satu tahun
b. Penarikan pinjaman dengan jangka waktu :
1) Sampai dengan satu tahun 122100T
2) Lebih dari satu tahun 122200T
c. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu:
1) Sampai dengan satu tahun 123100T
2) Lebih dari satu tahun 123200T
d. Financial leasing 123300T
Meliputi leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.
e. Factoring
Meliputi penjualan piutang/tagihan keuangan, dengan debitur:
1)
a)Sampai dengan satu tahun 124001T
b)Lebih dari satu tahun 124002T
2)
a)Sampai dengan satu tahun 124101T
b)Lebih dari satu tahun 124102T
3)
a)Sampai dengan satu tahun 124201T
b)Lebih dari satu tahun 124202T
4)
a)Sampai dengan satu tahun 124301T
b)Lebih dari satu tahun 124302T
43 Working capital/cashcall 124400T
44 Gold swap
a. Penyerahan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
b. Pengembalian dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
c.. Penerimaan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun 124701T
2) lebih dari satu tahun 124702T
d. Penerimaan dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun 124801T
2) lebih dari satu tahun 124802T
45 Penerimaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal
a. Penerimaan modal
1) 120101T
2) 120102T
b. Divestasi penyertaan modal
1) 120201T
2) 120202T
46
di Indonesia
di luar Indonesia
di Indonesia
Lanjutan Lampiran 4-a
di luar Indonesia
Merupakan call options yang diterbitkan sebagai bentuk kompensasi dan insentif bagi pegawai perusahaan. Dikenal
juga sebagai executive stock options karena biasanya hanya diberikan pada manajer senior perusahaan. Penerima ESO
mendapat hak untuk melakukan exercise pada tanggal tertentu atau pada setiap saat sebelum atau segera setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari perusahaan.
Bank di Indonesia, dengan jangka waktu:
Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu:
Bank di luar negeri, dengan jangka waktu:
Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu:
Meliputi penerimaan dana yang akan digunakan antara lain untuk membeli bahan baku, dan membayar upah
Meliputi penerimaaan atas transaksi gold swap (penukaran emas dengan uang) dimana pihak pemberi uang (cash
provider ) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas (gold owner ) dengan waktu yang telah
diperjanjikan
Jual beli hak paten, hak cipta, lisensi, dan sejenisnya
Meliputi penjualan hak kepemilikan waralaba (franchise ), trademarks, dan hasil dari penelitian dan pengembangan
196
a. Franchise dan trademarks 119101T
b. Hasil penelitian dan pengembangan 119102T
Halaman 14 dari 32
197
Keterangan SJT
47
a. Tanah 119201T
b. 119202T
48 Penyelesaian saldo rekening (netting ) 112900T
49 Advance payment
Meliputi seluruh pembayaran dimuka dalam rangka:
a. barang ekspor dan impor 101400T
b. asuransi 107500T
c. lainnya (sebutkan) 107600T
50 Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement ) 107700T
51 Kelebihan pembayaran (refund ) serta kelebihan pengakuan utang/piutang 113900T
52 Penerimaan dibawah threshold
Meliputi seluruh penerimaan dengan nilai per transaksi di bawah USD10,000
53 Reimbursement atas dana talangan 107800T
54 Penerimaan dari Bank Dalam Negeri 170100T
55 Lainnya 190200T
Halaman 15 dari 32
Meliputi penerimaan atau pengembalian uang pemesanan surat berharga dalam rangka Initial Publlic Offering (IPO) dan
private placement .
Meliputi seluruh penerimaan karena pengembalian atas kelebihan pembayaran serta kelebihan pengakuan utang/piutang
di luar ekspor/impor
Meliputi seluruh penerimaan sebagai pengganti atas pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk kegiatan
tertentu
Jual beli tanah, dan gedung
Meliputi penjualan:
Gedung
Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu
perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Lanjutan Lampiran 4-a
198
Keterangan SJT
A. Pembelian barang
1 Pembelian barang dari luar wilayah Indonesia.
a. Impor barang, f.o.b. (free on board ) 201200T
b. Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka impor 101300T
2 Pembelian barang di dalam wilayah Indonesia
a. Pembelian barang 209900T
b. Pengembalian dana (refunds ) 101310T
3 Pembelian barang di luar negeri
a. Pembelian barang 201800T
b. Pengembalian dana (refunds ) 101900T
B. Beban
4 Pembayaran Manufaktur bukan Biaya Manufaktur 201600T
5 Biaya pemeliharaan dan perbaikan 201700T
6 Biaya transportasi
a. Jasa transportasi penumpang (Passenger )
1) Transportasi laut 202101T
2) Transportasi udara 202102T
3) Transportasi lainnya 202103T
b. Jasa transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor
1) Transportasi laut 202201T
2) Transportasi udara 202202T
3) Transportasi lainnya 202203T
c. Jasa transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor
1) Transportasi laut 202401T
2) Transportasi udara 202402T
3) Transportasi lainnya 202403T
d. Jasa penunjang transportasi
1) Transportasi laut 202501T
2) Transportasi udara 202502T
3) Transportasi lainnya 202503T
e. Jasa pos dan kurir 205000T
7 Biaya Travel
a. Perjalanan bisnis 203001T
b. Perjalanan non bisnis 203002T
Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor,
termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan
barang berawak.
Halaman 16 dari 32
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan
impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana
angkutan barang berawak.
Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut masuk wilayah pabean Indonesia
Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut berasal dan tidak keluar wilayah pabean Indonesia
Meliputi pembelian barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia
Meliputi biaya atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya. Tidak termasuk jasa pemeliharaan
dan perbaikan.
Merupakan biaya atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut,
pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan
navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen
transportasi.
Meliputi biaya atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur
serta biaya untuk pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara express atas
permintaan nasabah (door to door delivery )
Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri dalam rangka bisnis
Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.
DAFTAR SANDI TRANSAKSI SALDO DAN MUTASI REKENING GIRO LUAR NEGERI
Meliputi biaya atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat .
Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa
pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir.
Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun
antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula biaya-biaya seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk makanan,
minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan
penumpang berawak.
199
Keterangan SJT
8 Biaya Pendidikan/pelatihan 204000T
9 Biaya telekomunikasi 205100T
10 Pembayaran komputer 209000T
11 Pembayaran informasi 209100T
12 Biaya konstruksi di Indonesia
a. sampai dengan 1 tahun 206201T
b. lebih dari satu tahun 206202T
13 Biaya konstruksi di luar negeri
a. sampai dengan 1 tahun 206101T
b. lebih dari satu tahun 206102T
14 Biaya asuransi
a. Asuransi langsung (direct insurance )
- Asuransi jiwa (life insurance )
1) Pembayaran premi (premium expense ) 207101T
2) Suplemen premi (premium supplements ) 207102T
3) Pembayaran klaim (claims expense ) 207103T
4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 207104T
5) Komisi diterima (commission received ) 207105T
6) dikurangi: pendapatan komisi
- Asuransi non-jiwa (nonlife insurance )
1) Pembayaran premi (premium expense ) 207201T
2) Suplemen premi (premium supplements ) 207202T
3) Pembayaran klaim (claims expense ) 207203T
4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 207204T
5) Komisi diterima (commission received ) 207205T
6) dikurangi: pendapatan komisi 207301T
b. Reasuransi (reinsurance )
1) Beban premi reasuransi (reinsurance premium expense ) 207302T
2) Suplemen premi (premium supplements ) 207303T
3) Beban klaim (claims expense )
4) dikurangi: klaim reasuransi 207304T
5) Pembayaran reasuransi - Komisi diterima (commission received ) 207305T
6) dikurangi: pendapatan komisi
c. Jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services ) 207400T
15 Pembayaran jasa keuangan 208000T
16 Pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual 210000T
Meliputi biaya dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui telepon,
teleks, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa akses secara online seperti penyediaan akses ke
internet.
Mencakup biaya instalasi hardware, software dan biaya pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan software atas
permintaan pembeli; (2) penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang di-download); (3) jasa pemeliharaan
sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas sistem software dan aplikasi; (5) jasa
konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan software; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer
dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem.
Mencakup biaya yang berkaitan dengan penyediaan informasi (news), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang
mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan
berkala.
Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya)
di Indonesia dengan jangka waktu proyek:
Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya)
di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek:
Meliputi biaya atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan
dengan transaksi asuransi, yang meliputi:
Halaman 17 dari 32
meliputi beban atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen,
jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa
aktuarial.
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi seluruh biaya pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus,
uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.
Meliputi biaya atas penggunaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga
Meliputi biaya atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang, copyrights ,
dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.
200
Keterangan SJT
17 Pembayaran penelitian dan pengembangan 212000T
18 Biaya di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan. 212100T
19 Pembayaran periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik 212200T
20 Pembayaran arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. 212300T
21 Pembayaran di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan 212400T
22 Pembayaran Operational leasing 211100T
23 Pembayaran terkait perdagangan 212500T
24 Pembayaran bisnis lainnya 219900T
25 Pembayaran di bidang seni, budaya, dan rekreasi 213000T
26 Pembayaran atas barang/jasa yang diberikan ke pemerintah asing 214000T
27 Bunga, dividen dan sejenisnya
a. Bunga, bagi hasil, dan margin:
1)
a) Sampai dengan satu tahun 218101T
b) Lebih dari satu tahun 218102T
2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah.
3) 218300T
4)
a) Sampai dengan satu tahun 218401T
b) Lebih dari satu tahun 218402T
5) Gold swap 218500T
b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 217000T
28 Biaya (Fee) atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit 218600T
29 Biaya tenaga kerja 216300T
30 Biaya sewa tanah dan gedung
Meliputi biaya sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya.
a. tanah 211201T
b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 211202T
c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya 211203T
Meliputi biaya atas penyediaan barang/jasa dari kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti passport, visa) serta organisasi
internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).
Halaman 18 dari 32
Lanjutan Lampiran 4-a
Mencakup biaya terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan, pelabuhan,
dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis.
Mencakup biaya atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan
lainnya; serta jasa veteriner
Meliputi biaya atas leasing (rental) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.
Mencakup biaya komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan komisi
agen perjalanan.
Mencakup biaya atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan interpretasi,
fotografi; pembersihan bangunan.
Mencakup biaya yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan
proses baru.
Mencakup biaya dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti
pendapatan atas audit keuangan (financial audit ) suatu perusahaan.
Mencakup biaya periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam pameran
perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.
Meliputi biaya yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan televisi,
rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee atas
penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2) budaya
dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah raga,
rekreasi dan budaya lainnya.
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan
obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA).
Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ).
Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes, commercial papers , dan obligasi
serta SIMA).
Meliputi fee dibayarkan kepada pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan gold
loan/deposit
Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan
sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.
201
Keterangan SJT
31 Hibah dan sejenisnya
a. 216201T
b. 216202T
c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets ), seperti mesin 216203T
32 Biaya sanksi/denda, dan sejenisnya 216400T
33 Beban pajak dan sejenisnya 216100T
Meliputi beban dalam rangka kewajiban pajak kepada pemerintah
34 216500T
35 Simpanan
a. Berkurangnya OCA atas untung OCA lainnya milik Perusahaan pelapor. 225500T
b. Berkurangnya OCA atas untung giro/tabungan lainnya pada lembaga di luar negeri 225600T
c. Berkurangnya OCA atas untung giro/tabungan lainnya di bank domestik 225700T
36 Setoran Jaminan 228000T
37 Perdagangan valuta asing
Meliputi penyelesaian transaksi spot dan forward:
a.
1) valuta asing terhadap rupiah 226100T
2) antar valuta asing 226200T
b. Transaksi forward :
1) valuta asing terhadap rupiah 226300T
2) antar valuta asing 226400T
38 Transaksi surat-surat berharga
a. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk:
1) Saham 231100T
2)
a) Obligasi 232100T
b) Medium Term Notes (MTNs) 232200T
c) Surat berharga jangka panjang lainnya 232300T
3)
a) Treasury Bills 233100T
b) Promissory Notes (PNs/Promes ) 233200T
c) Surat berharga jangka pendek lainnya 233300T
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk:
1) Efek ekuitas
a) Saham 234100T
b) Efek ekuitas lainnya, seperti warrant dan right 234200T
2)
a) 235100T
b) Obligasi Perusahaan 235200T
c) Medium Term Notes (MTNs) 235300T
d) Lembaga Keuangan Non Bank dan perusahaan lainnyad) Surat berharga jangka panjang lainnya. 235400T
3)
a) 236100T
b) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 236200T
c) Promissory Notes (PNs/Promes ) 236300T
-
-
Halaman 19 dari 32
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi biaya untuk hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan
kemanusiaan), skim jaminan sosial (social security scheme), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan
sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung.
Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset
Meliputi biaya terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.
Biaya atas hak untuk penggunaan sumber daya alam
Meliputi biaya terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral (royalty), ijin
memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .
Meliputi pembayaran dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu
Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan
Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
induk perusahaan/kantor pusat di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud
anak perusahaan/kantor cabang di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun (jangka pendek):
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
Transaksi spot (termasuk penukaran valuta asing secara langsung dengan pedagang valuta asing atau pihak lainnya)
Meliputi pembelian saham dan surat-surat berharga lainnya serta meliputi pembelian unit penyertaan reksadana, baik
yang konvensional maupun yang berbasis syariah.
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity ) lebih dari satu tahun
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun
Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) lebih dari satu tahun (jangka panjang):
202
Keterangan SJT
-
-
d) Negotiable Certificate of Deposit (NCD) 236400T
d) Lembaga Keuangan Non Bank dan perusahaan lainnyad) Surat berharga jangka pendek lainnya. 236500T
c. Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund ) 237200T
39 Penyertaan dalam Reksadana 237300T
40 Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement (Repo)
a. Penjualan surat berharga secara repo oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
b. Penjualan kembali surat berharga repo oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara repo dengan jangka waktu:
1) sampai dengan satu tahun 238301T
2) lebih dari satu tahun 238302T
d. Pembelian surat berharga yang dijual secara repo dengan jangka waktu: 238401T
1) sampai dengan satu tahun 238402T
2) lebih dari satu tahun
41 Transaksi derivatif dan employee stock options
a. Transaksi derivatif dan transaksi terkait lainnya
1) Kerugian atas transaksi forward atau sejenisnya (seperti swaps dan futures ) 226500T
2) Pembayaran untuk forward rate agreement (FRA) 226700T
3) 226801T
4) 226900T
5) 227000T
6) Pembayaran premium dalam transaksi option 226600T
7) 227100T
8) 227200T
9) Pembayaran premi dalam transaksi credit default swap 227300T
b. Employee stock options 227400T
42 Transaksi pinjaman
a. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu :
1) Sampai dengan satu tahun 222100T
2) Lebih dari satu tahun 222200T
b. Penarikan pinjaman dengan jangka waktu :
1) Sampai dengan satu tahun
2) Lebih dari satu tahun
c. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu:
1) Sampai dengan satu tahun 223100T
2) Lebih dari satu tahun 223200T
d. Financial leasing 223300T
Meliputi leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.
e. Factoring
Meliputi pembelian piutang/tagihan keuangan, dengan debitur:
1)
a)Sampai dengan satu tahun 224001T
b)Lebih dari satu tahun 224002T
2)
a)Sampai dengan satu tahun 224101T
b)Lebih dari satu tahun 224102T
3)
a)Sampai dengan satu tahun 224201T
b)Lebih dari satu tahun 224202T
4)
a)Sampai dengan satu tahun 224301T
b)Lebih dari satu tahun 224302T
43 Working capital/cashcall 224400T
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi pembayaran dalam rangka penyertaan di reksadana (termasuk unit trust, dan lembaga lain yang menghimpun
dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek)
Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga
yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan
Meliputi pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang
dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, broker, atau dealer.
perusahaan dalam satu grup di luar negeri dengan bank penerbit saham dimaksud
non-afiliasi dengan bank penerbit saham dimaksud (lainnya?)
Bank di luar negeri, dengan jangka waktu:
Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu:
Pembayaran dalam transaksi interest swap atau currency swap , seperti pembayaran bunga bulanan untuk
transaksi the floating leg dan pembayaran annual coupon untuk the fixed leg
Pembayaran untuk initial/repayable margin seperti initial margin dalam transaksi repo surat berharga, securities
lending
Pembayaran untuk variation /nonrepayable margin
Pembayaran pokok (principal ) dalam transaksi currency swap di awal transaksi (first leg ). Termasuk
penerimaan/pembayaran dimuka dalam transaksi over the counter (OTC) swaps
Pembayaran pokok (principal) dalam transaksi currency swap pada saat transaksi berakhir (final leg)
Merupakan call options yang diterbitkan sebagai bentuk kompensasi dan insentif bagi pegawai perusahaan. Dikenal
juga sebagai executive stock options karena biasanya hanya diberikan pada manajer senior perusahaan. Penerima
ESO mendapat hak untuk melakukan exercise pada tanggal tertentu atau pada setiap saat sebelum atau segera
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari perusahaan.
Bank di Indonesia, dengan jangka waktu:
Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu:
203
Halaman 20 dari 32
Meliputi pengiriman dana yang akan digunakan antara lain untuk membeli bahan baku, dan membayar upah
204
Keterangan SJT
44 Gold swap
a. Penyerahan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun 224501T
2) lebih dari satu tahun 224502T
b. Pengembalian dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun 224601T
2) lebih dari satu tahun 224602T
c.. Penerimaan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
d. Penerimaan dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian:
1) sampai dengan satu tahun
2) lebih dari satu tahun
45 Penerimaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal
a. Penerimaan modal
1) 220101T
2) 220102T
b. Divestasi penyertaan modal
1) 220201T
2) 220202T
46
a. Franchise dan trademarks 219101T
b. Hasil penelitian dan pengembangan 219102T
47
a. Tanah 219201T
b. 219202T
48 Penyelesaian saldo rekening (netting ) 212900T
49 Advance payment
Meliputi seluruh pembayaran dimuka dalam rangka:
a. barang ekspor dan impor 201400T
b. asuransi 207500T
c. lainnya (sebutkan) 207600T
50 Pembayaran/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement ) 207700T
51 Kelebihan pembayaran (refund) serta kelebihan pengakuan utang/piutang 213900T
52 Pembayaran/penerimaan dibawah threshold
Meliputi seluruh pembayaran dengan nilai per transaksi di bawah USD10,000
53 Pembayaran ke Bank Dalam Negeri 270100T
54 Dana talangan 207800T
55 Lainnya 290200T
Halaman 21 dari 32
Lanjutan Lampiran 4-a
Meliputi penerimaaan atas transaksi gold swap (penukaran emas dengan uang) dimana pihak pemberi uang (cash
provider ) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas (gold owner ) dengan waktu yang telah
diperjanjikan
Meliputi pembayaran atau pengembalian uang pemesanan surat berharga dalam rangka Initial Publlic Offering (IPO) dan
private placement .
Meliputi seluruh pembayaran karena pengembalian atas kelebihan penerimaan serta kelebihan pengakuan utang/piutang
di luar ekspor/impor
di Indonesia
Meliputi seluruh pembayaran untuk kegiatan tertentu dimana dana yang telah dikeluarkan akan ditagihkan kembali ke
pihak yang terkait kegiatan dimaksud
di luar Indonesia
di Indonesia
di luar Indonesia
Jual beli hak paten, hak cipta, lisensi, dan sejenisnya
Meliputi pembelian hak kepemilikan waralaba (franchise ), trademarks, dan hasil dari penelitian dan pengembangan
Jual beli tanah, dan gedung
Meliputi pembelian:
Gedung
Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu
perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
205
Debet Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) 124021A
Debet Piutang Premi 124022A
Debet Piutang Reasuransi 124023A
Debet Piutang Retrosesi 124024A
Debet Piutang Klaim (Claims Receivable) 124025A
Kredit Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) 224021A
Kredit Piutang Premi 224022A
Kredit Piutang Reasuransi 224023A
Kredit Piutang Retrosesi 224024A
Kredit Piutang Klaim (Claims Receivable) 224025A
Adjusment Debet Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) 324021A
Adjusment Debet Piutang Premi 324022A
Adjusment Debet Piutang Reasuransi 324023A
Adjusment Debet Piutang Retrosesi 324024A
Adjusment Debet Piutang Klaim (Claims Receivable) 324025A
Adjusment Kredit Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) 424021A
Adjusment Kredit Piutang Premi 424022A
Adjusment Kredit Piutang Reasuransi 424023A
Adjusment Kredit Piutang Retrosesi 424024A
Adjusment Kredit Piutang Klaim (Claims Receivable) 424025A
Perubahan Lain Debet Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) 524021A
Perubahan Lain Debet Piutang Premi 524022A
Perubahan Lain Debet Piutang Reasuransi 524023A
Perubahan Lain Debet Piutang Retrosesi 524024A
Perubahan Lain Debet Piutang Klaim (Claims Receivable) 524025A
Perubahan Lain Kredit Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) 624021A
Perubahan Lain Kredit Piutang Premi 624022A
Perubahan Lain Kredit Piutang Reasuransi 624023A
Perubahan Lain Kredit Piutang Retrosesi 624024A
Perubahan Lain Kredit Piutang Klaim (Claims Receivable) 624025A
Debet Piutang Penjualan Barang 140001A
Kredit Piutang Penjualan Barang 240001A
Adjusment Debet Piutang Penjualan Barang 340001A
Adjusment Kredit Piutang Penjualan Barang 440001A
mutasi lainnya debet piutang penjualan 540001A
mutasi lainnya kredit piutang penjualan 640001A
Debet Piutang Nasabah 124031A
Debet Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 124032A
Debet Piutang Margin 124033A
Debet Piutang perusahaan efek 124034A
Debet Rekening nasabah 124035A
Kredit Piutang Nasabah 224031A
Kredit Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 224032A
Kredit Piutang Margin 224033A
Kredit Piutang perusahaan efek 224034A
Kredit Rekening nasabah 224035A
Adjusment Debet Piutang Nasabah 324031A
Adjusment Debet Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 324032A
Adjusment Debet Piutang Margin 324033A
Adjusment Debet Piutang perusahaan efek 324034A
Adjusment Debet Rekening nasabah 324035A
Adjusment Kredit Piutang Nasabah 424031A
Adjusment Kredit Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 424032A
Adjusment Kredit Piutang Margin 424033A
Adjusment Kredit Piutang perusahaan efek 424034A
Adjusment Kredit Rekening nasabah 424035A
Perubahan Lain Debet Piutang Nasabah 524031A
Perubahan Lain Debet Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 524032A
Perubahan Lain Debet Piutang Margin 524033A
Perubahan Lain Debet Piutang perusahaan efek 524034A
Perubahan Lain Debet Rekening nasabah 524035A
Perubahan Lain Kredit Piutang Nasabah 624031A
Perubahan Lain Kredit Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) 624032A
Perubahan Lain Kredit Piutang Margin 624033A
Perubahan Lain Kredit Piutang perusahaan efek 624034A
Perubahan Lain Kredit Rekening nasabah 624035A
DAFTAR SANDI TRANSAKSI PIUTANG USAHA
FORM : C0005-C0006
Lanjutan Lampiran 4-a
Halaman 22 dari 32
206
Debet Spot 126100A
Debet Forward/Futures 126300A
Debet Swap 126500A
Debet Option 126600A
Debet Spot 126100K
Debet Forward/Futures 126300K
Debet Swap 126500K
Debet Option 126600K
Kredit Spot 226100A
Kredit Forward/Futures 226300A
Kredit Swap 226500A
Kredit Option 226600A
Kredit Spot 226100K
Kredit Forward/Futures 226300K
Kredit Swap 226500K
Kredit Option 226600K
Adjusment Debet Spot 326100A
Adjusment Debet Forward/Futures 326300A
Adjusment Debet Swap 326500A
Adjusment Debet Option 326600A
Adjusment Debet Spot 326100K
Adjusment Debet Forward/Futures 326300K
Adjusment Debet Swap 326500K
Adjusment Debet Option 326600K
Adjusment Kredit Spot 426100A
Adjusment Kredit Forward/Futures 426300A
Adjusment Kredit Swap 426500A
Adjusment Kredit Option 426600A
Adjusment Kredit Spot 426100K
Adjusment Kredit Forward/Futures 426300K
Adjusment Kredit Swap 426500K
Adjusment Kredit Option 426600K
Perubahan Lain Debet Spot 526100A
Perubahan Lain Debet Forward/Futures 526300A
Perubahan Lain Debet Swap 526500A
Perubahan Lain Debet Option 526600A
Perubahan Lain Debet Spot 526100K
Perubahan Lain Debet Forward/Futures 526300K
Perubahan Lain Debet Swap 526500K
Perubahan Lain Debet Option 526600K
Perubahan Lain Kredit Spot 626100A
Perubahan Lain Kredit Forward/Futures 626300A
Perubahan Lain Kredit Swap 626500A
Perubahan Lain Kredit Option 626600A
Perubahan Lain Kredit Spot 626100K
Perubahan Lain Kredit Forward/Futures 626300K
Perubahan Lain Kredit Swap 626500K
Perubahan Lain Kredit Option 626600K
FORM : C0011-C0012
DAFTAR SANDI TRANSAKSI DERIVATIF
Lanjutan Lampiran 4-a
Halaman 23 dari 32
207
Debet Bunga/Deviden Saham Listed 121611A
Debet Bunga/Deviden Saham Unlisted 121612A
Debet Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) 121613A
Debet Bunga/Deviden Money market fund shares/units 121811A
Debet Bunga/Deviden Other investment fund shares/units 121812A
Debet Bunga/Deviden Promissory Notes 121711A
Debet Bunga/Deviden Commercial Papers 121712A
Debet Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes 121713A
Lanjutan Lampiran 4-a
DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA
FORM : C0013-C0014
208
Debet Bunga/Deviden Banker's Acceptance 121714A
Debet Bunga/Deviden Obligasi / Bonds 121715A
Debet Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN 121716A
Debet Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN 121717A
Debet Bunga/Deviden Surat Utang Repo 121718A
Debet Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya 121719A
Debet Bunga/Deviden Certificate of Deposit 121720A
Debet Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit 121721A
Debet Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit 121722A
Debet Bunga/Deviden Asset Backed Securities 121723A
Debet Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya 121599A
Kredit Bunga/Deviden Saham Listed 221611A
Kredit Bunga/Deviden Saham Unlisted 221612A
Kredit Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) 221613A
Kredit Bunga/Deviden Money market fund shares/units 221811A
Kredit Bunga/Deviden Other investment fund shares/units 221812A
Kredit Bunga/Deviden Promissory Notes 221711A
Kredit Bunga/Deviden Commercial Papers 221712A
Kredit Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes 221713A
Kredit Bunga/Deviden Banker's Acceptance 221714A
Kredit Bunga/Deviden Obligasi / Bonds 221715A
Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN 221716A
Kredit Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN 221717A
Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Repo 221718A
Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya 221719A
Kredit Bunga/Deviden Certificate of Deposit 221720A
Kredit Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit 221721A
Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit 221722A
Kredit Bunga/Deviden Asset Backed Securities 221723A
Kredit Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya 221599A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Saham Listed 321611A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Saham Unlisted 321612A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) 321613A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Money market fund shares/units 321811A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Other investment fund shares/units 321812A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Promissory Notes 321711A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Commercial Papers 321712A
Adjusment Debet Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes 321713A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Banker's Acceptance 321714A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Obligasi / Bonds 321715A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN 321716A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN 321717A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Surat Utang Repo 321718A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya 321719A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Certificate of Deposit 321720A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit 321721A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit 321722A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Asset Backed Securities 321723A
Adjusment Debet Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya 321599A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Saham Listed 421611A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Saham Unlisted 421612A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) 421613A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Money market fund shares/units 421811A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Other investment fund shares/units 421812A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Promissory Notes 421711A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Commercial Papers 421712A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes 421713A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Banker's Acceptance 421714A
Halaman 24 dari 32
209
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Obligasi / Bonds 421715A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN 421716A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN 421717A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Repo 421718A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya 421719A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Certificate of Deposit 421720A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit 421721A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit 421722A
DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA
FORM : C0013-C0014
Lanjutan Lampiran 4-a
210
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Asset Backed Securities 421723A
Adjusment Kredit Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya 421599A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Saham Listed 521611A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Saham Unlisted 521612A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) 521613A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Money market fund shares/units 521811A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Other investment fund shares/units 521812A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Promissory Notes 521711A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Commercial Papers 521712A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes 521713A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Banker's Acceptance 521714A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Obligasi / Bonds 521715A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN 521716A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN 521717A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Surat Utang Repo 521718A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya 521719A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Certificate of Deposit 521720A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit 521721A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit 521722A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Asset Backed Securities 521723A
Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya 521599A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Saham Listed 621611A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Saham Unlisted 621612A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) 621613A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Money market fund shares/units 621811A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Other investment fund shares/units 621812A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Promissory Notes 621711A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Commercial Papers 621712A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes 621713A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Banker's Acceptance 621714A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Obligasi / Bonds 621715A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN 621716A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN 621717A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Repo 621718A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya 621719A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Certificate of Deposit 621720A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit 621721A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit 621722A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Asset Backed Securities 621723A
Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya 621599A
Debet Saham Listed 120611A
Debet Saham Unlisted 120612A
Debet Saham Lainnya (termasuk saham repo) 120613A
Debet Money market fund shares/units 120811A
Debet Other investment fund shares/units 120812A
Debet Promissory Notes 120711A
Debet Commercial Papers 120712A
Debet T-Bills / T-Notes 120713A
Debet Banker's Acceptance 120714A
Debet Obligasi / Bonds 120715A
Debet Floating Rate Notes / FRN 120716A
Debet Medium Term Notes / MTN 120717A
Debet Surat Utang Repo 120718A
Debet Surat Utang Lainnya 120719A
Debet Certificate of Deposit 120720A
Debet Negotiable Certificate Deposit 120721A
Debet Floating Rate Certificate of Deposit 120722A
Debet Asset Backed Securities 120723A
Halaman 25 dari 32
211
Debet Surat Berharga Lainnya 120599A
Kredit Saham Listed 220611A
Kredit Saham Unlisted 220612A
Kredit Saham Lainnya (termasuk saham repo) 220613A
Kredit Money market fund shares/units 220811A
Kredit Other investment fund shares/units 220812A
Kredit Promissory Notes 220711A
Kredit Commercial Papers 220712A
Kredit T-Bills / T-Notes 220713A
Kredit Banker's Acceptance 220714A
Lanjutan Lampiran 4-a
DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA
FORM : C0013-C0014
212
Kredit Obligasi / Bonds 220715A
Kredit Floating Rate Notes / FRN 220716A
Kredit Medium Term Notes / MTN 220717A
Kredit Surat Utang Repo 220718A
Kredit Surat Utang Lainnya 220719A
Kredit Certificate of Deposit 220720A
Kredit Negotiable Certificate Deposit 220721A
Kredit Floating Rate Certificate of Deposit 220722A
Kredit Asset Backed Securities 220723A
Kredit Surat Berharga Lainnya 220599A
Adjusment Debet Saham Listed 320611A
Adjusment Debet Saham Unlisted 320612A
Adjusment Debet Saham Lainnya (termasuk saham repo) 320613A
Adjusment Debet Money market fund shares/units 320811A
Adjusment Debet Other investment fund shares/units 320812A
Adjusment Debet Promissory Notes 320711A
Adjusment Debet Commercial Papers 320712A
Adjusment Debet T-Bills / T-Notes 320713A
Adjusment Debet Banker's Acceptance 320714A
Adjusment Debet Obligasi / Bonds 320715A
Adjusment Debet Floating Rate Notes / FRN 320716A
Adjusment Debet Medium Term Notes / MTN 320717A
Adjusment Debet Surat Utang Repo 320718A
Adjusment Debet Surat Utang Lainnya 320719A
Adjusment Debet Certificate of Deposit 320720A
Adjusment Debet Negotiable Certificate Deposit 320721A
Adjusment Debet Floating Rate Certificate of Deposit 320722A
Adjusment Debet Asset Backed Securities 320723A
Adjusment Debet Surat Berharga Lainnya 320599A
Adjusment Kredit Saham Listed 420611A
Adjusment Kredit Saham Unlisted 420612A
Adjusment Kredit Saham Lainnya (termasuk saham repo) 420613A
Adjusment Kredit Money market fund shares/units 420811A
Adjusment Kredit Other investment fund shares/units 420812A
Adjusment Kredit Promissory Notes 420711A
Adjusment Kredit Commercial Papers 420712A
Adjusment Kredit T-Bills / T-Notes 420713A
Adjusment Kredit Banker's Acceptance 420714A
Adjusment Kredit Obligasi / Bonds 420715A
Adjusment Kredit Floating Rate Notes / FRN 420716A
Adjusment Kredit Medium Term Notes / MTN 420717A
Adjusment Kredit Surat Utang Repo 420718A
Adjusment Kredit Surat Utang Lainnya 420719A
Adjusment Kredit Certificate of Deposit 420720A
Adjusment Kredit Negotiable Certificate Deposit 420721A
Adjusment Kredit Floating Rate Certificate of Deposit 420722A
Adjusment Kredit Asset Backed Securities 420723A
Adjusment Kredit Surat Berharga Lainnya 420599A
Perubahan Lain Debet Saham Listed 520611A
Perubahan Lain Debet Saham Unlisted 520612A
Perubahan Lain Debet Saham Lainnya (termasuk saham repo) 520613A
Perubahan Lain Debet Money market fund shares/units 520811A
Perubahan Lain Debet Other investment fund shares/units 520812A
Perubahan Lain Debet Promissory Notes 520711A
Perubahan Lain Debet Commercial Papers 520712A
Perubahan Lain Debet T-Bills / T-Notes 520713A
Halaman 26 dari 32
213
Perubahan Lain Debet Banker's Acceptance 520714A
Perubahan Lain Debet Obligasi / Bonds 520715A
Perubahan Lain Debet Floating Rate Notes / FRN 520716A
Perubahan Lain Debet Medium Term Notes / MTN 520717A
Perubahan Lain Debet Surat Utang Repo 520718A
Perubahan Lain Debet Surat Utang Lainnya 520719A
Perubahan Lain Debet Certificate of Deposit 520720A
Perubahan Lain Debet Negotiable Certificate Deposit 520721A
FORM : C0013-C0014
Lanjutan Lampiran 4-a
DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA
214
Perubahan Lain Debet Floating Rate Certificate of Deposit 520722A
Perubahan Lain Debet Asset Backed Securities 520723A
Perubahan Lain Debet Surat Berharga Lainnya 520599A
Perubahan Lain Kredit Saham Listed 620611A
Perubahan Lain Kredit Saham Unlisted 620612A
Perubahan Lain Kredit Saham Lainnya (termasuk saham repo) 620613A
Perubahan Lain Kredit Money market fund shares/units 620811A
Perubahan Lain Kredit Other investment fund shares/units 620812A
Perubahan Lain Kredit Promissory Notes 620711A
Perubahan Lain Kredit Commercial Papers 620712A
Perubahan Lain Kredit T-Bills / T-Notes 620713A
Perubahan Lain Kredit Banker's Acceptance 620714A
Perubahan Lain Kredit Obligasi / Bonds 620715A
Perubahan Lain Kredit Floating Rate Notes / FRN 620716A
Perubahan Lain Kredit Medium Term Notes / MTN 620717A
Perubahan Lain Kredit Surat Utang Repo 620718A
Perubahan Lain Kredit Surat Utang Lainnya 620719A
Perubahan Lain Kredit Certificate of Deposit 620720A
Perubahan Lain Kredit Negotiable Certificate Deposit 620721A
Perubahan Lain Kredit Floating Rate Certificate of Deposit 620722A
Perubahan Lain Kredit Asset Backed Securities 620723A
Perubahan Lain Kredit Surat Berharga Lainnya 620599A
Halaman 27 dari 32
215
debet Kas dalam valas 140001A
debet Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 140002A
debet Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 140003A
debet Premi asuransi freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 140004A
debet Premi asuransi nonjiwa selain freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 140005A
debet Piutang klaim asuransi jiwa (untuk perusahaan non asuransi) 140006A
debet Piutang klaim asuransi freight (untuk perusahaan non asuransi) 140007A
debet Piutang klaim asuransi nonjiwa selain freight (untuk perusahaan non asuransi) 140008A
debet Uang muka (advance payment) untuk pembelian barang dan jasa (termasuk pembelian aktiva tetap) 140009A
debet Pinjaman yg diberikan *) 140010A
debet Tagihan lainnya *) 140011A
debet Bunga Simpanan lainnya berupa tabungan, deposito, dan lainnya 140102A
debet Bunga Pinjaman yg diberikan 140110A
debet Bunga Tagihan lainnya (termasuk biaya dibayar dimuka [prepayment] selain untuk asuransi) 140111A
kredit Kas dalam valas 240001A
kredit Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 240002A
kredit Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 240003A
kredit Premi asuransi freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 240004A
kredit Premi asuransi nonjiwa selain freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 240005A
kredit Piutang klaim asuransi jiwa (untuk perusahaan non asuransi) 240006A
kredit Piutang klaim asuransi freight (untuk perusahaan non asuransi) 240007A
kredit Piutang klaim asuransi nonjiwa selain freight (untuk perusahaan non asuransi) 240008A
kredit Uang muka (advance payment) untuk pembelian barang dan jasa (termasuk pembelian aktiva tetap) 240009A
kredit Pinjaman yg diberikan *) 240010A
kredit Tagihan lainnya *) 240011A
kredit Bunga Simpanan lainnya berupa tabungan, deposito, dan lainnya 240102A
kredit Bunga Pinjaman yg diberikan 240110A
kredit Bunga Tagihan lainnya (termasuk biaya dibayar dimuka [prepayment] selain untuk asuransi) 240111A
Adjusment debet Kas dalam valas 340001A
Adjusment debet Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 340002A
Adjusment debet Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 340003A
Adjusment debet Premi asuransi freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 340004A
Adjusment debet Premi asuransi nonjiwa selain freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 340005A
Adjusment debet Piutang klaim asuransi jiwa (untuk perusahaan non asuransi) 340006A
Adjusment debet Piutang klaim asuransi freight (untuk perusahaan non asuransi) 340007A
Adjusment debet Piutang klaim asuransi nonjiwa selain freight (untuk perusahaan non asuransi) 340008A
Adjusment debet Uang muka (advance payment) untuk pembelian barang dan jasa (termasuk pembelian aktiva tetap)340009A
Adjusment debet Pinjaman yg diberikan *) 340010A
Adjusment debet Tagihan lainnya *) 340011A
Adjusment debet Bunga Simpanan lainnya berupa tabungan, deposito, dan lainnya 340102A
Adjusment debet Bunga Pinjaman yg diberikan 340110A
Adjusment debet Bunga Tagihan lainnya (termasuk biaya dibayar dimuka [prepayment] selain untuk asuransi) 340111A
Adjusment kredit Kas dalam valas 440001A
Adjusment kredit Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 440002A
Adjusment kredit Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 440003A
Lanjutan Lampiran 4-a
DAFTAR SANDI TRANSAKSI ASET LAINNYA
FORM : C0015-C0016
216
No NEGARA SANDI SANDI KETERANGAN
NEGARA VALUTA
1 AFGHANISTAN AF AFN Afghanistan Afghani
2 ALBANIA AL ALL Albanian Lek
3 ALGERIA/ ALJAZAIR DZ DZD Algerian Dinar
4 AMERICA SAMOA AS USD US Dollar
5 ANDORRA AD ADP Andorran Peseta
6 ANDORRA AD FRF French Franc
7 ANDORRA AD ESP Spanish Peseta
8 ANGOLA AO AOA Angolan Kwanza
9 ANGUILLA AI XCD East Caribbean Dollar
10 ANTARCTICA AQ NOK Norwegian Krone
11 ANTIGUA AND BARBUDA AG XCD Antigua Dollar
12 ARGENTINA AR ARS Argentine Peso
13 ARMENIA AM AMD Armenia Dram
14 ARUBA AW AWG Aruban Guilder
15 AUSTRALIA AU AUD Australian Dollar
16 AUSTRIA AT ATS Austrian Schilling
17 AZERBAIJAN AZ AZM Azerbaijan Mant
18 BAHAMAS BS BSD Bahamas Dollar
19 BAHRAIN BH BHD Bahraini Dinar
20 BANGLADESH BD BDT Bangladesh Taka
21 BARBADOS BB BBD Barbados Dollar
22 BELARUS BY BYR Belarus Rouble
23 BELGIUM BE BEF Belgian Franc
24 BELIZE BZ BZD Belize Dollar
25 BENIN BJ XOF CFA Franc BCEAO
26 BERMUDA BM BMD Bermudian Dollar
27 BHUTAN BT INR Indian Rupee
28 BHUTAN BT BTN Bhutan Ngultrum
29 BOLIVIA BO BOB Bolivian Boliviano
30 BOSNIA-HERZEGOWINA BA BAM Bosnia-Herze Conv Marka
31 BOTSWANA BW BWP Botswana Pula
32 BOUVET ISLAND BV NOK Bouvet Is Kroner
33 BRAZIL BR BRL Brazilian Real
34 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO USD US Dollar
35 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO GBP Pound Sterling (United Kingdom Pound)
36 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY IO SCR Seychelles Rupee
37 BRUNEI DARUSSALAM BN BND Brunei Dollar
38 BULGARIA BG BEN Bulgarian Lev
39 BURKINA FASO BF XOF CFA Franc BCEAO
40 BURUNDI BI BIF Burundi Franc
41 CAMBODIA KH KHR Cambodia Riel
42 CAMEROON CM XAF Franc de la Communaute financiere Africaine
43 CANADA CA CAD Canadian Dollar
44 CAPE VERDE CV CVE Cape Verde Escudo
45 CAYMAN ISLANDS KY KYD Cayman Islands Dollar
46 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CF XAF Franc de la Communaute financiere Africaine
47 CHAD TD XAF Franc de la Communaute financiere Africaine
48 CHILE CL CLP Chilean Peso
49 CHILE CL CLF Chilean Fomento
50 CHINA CN CNY China Renminbi
51 CHRISTMAS ISLANDS CX AUD Christmas Island Dollar
52 COCOS (KEELING) ISLAND CC AUD Cocos (Keeling) Island Dollar
53 COLOMBIA CO COP Colombian Peso
54 COMOROS KM KMF Comoros Franc
55 CONGO CG XAF Franc de la Communaute financiere Africaine
56 CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CD CDF Democratic Rep.Congo Franc
57 COOK ISLAND CK NZD New Zealand Dollar
58 COSTA RICA CR CRC Costa Rican Colon
59 CI XCD CFA Franc BCEAO
60 CROATIA HR HRK Croatian Kuna
61 CUBA CU CUP Cuban Peso
62 CYPRUS CY CYP Cypriot Pound
63 CZECH REPUBLIC CZ CZK Czech Koruna
64 DENMARK DK DKK Danish Krone
65 DJIBOUTI DJ DJF Djibouti Franc
66 DOMINICAN REPUBLIC DO DOP Dominican Republic Peso
SANDI NEGARA DAN VALUTA
Lampiran 4-b
Halaman 1 dari 4
217
No NEGARA SANDI SANDI KETERANGAN
NEGARA VALUTA
67 DOMONICA DM XCD East Caribbean Dollar
68 ECUADOR EC ECS Ecuadorean Sucre
69 EGYPT EG EGP Egyptian Pound
70 EL SALVADOR SV SVC El Salvador Colon
71 EQUATORIAL GUINEA GQ XAF Franc de la Communaute financiere Africaine
72 ERITREA ER ERN Eritreian Nakfa
73 ESTONIA EE EEK Estonian Kroon
74 ETHIOPIA ET ETB Ethiopian Birr
75 EUROPEAN COMMUNITY EUR Euro
76 FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FK FKP Falkland Islands Pound
77 FAROE ISLANDS FO DKK Faroe Island Krone
78 FIJI FJ FJD Fiji Dollar
79 FINLAND FI FIM Finnis Markka
80 FRANCE FR FRF French Franc
81 FRANCE, METROPOLITAN FX FRF French Franc
82 FRENCH GUIANA GF FRF French Guiana Franc
83 FRENCH POLYNESIA PF XPF Franc Pacific Is.Fran
84 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES TF FRF French Franc
85 GABON GA XAF Franc de la Communaute financiere Africaine
86 GAMBIA GM GMD Gambian Dalasi
87 GEORGIA GE GEL Georgian Lari
88 GERMANY DE DEM German Mark
89 GHANA GH GHC Ghana Cedi
90 GIBRALTAR GI GIP G ibraltar Pound
91 GREENLAND GL DKK Greenland Krone
92 GRENADA GD XCD Grenada Dollar
93 GUADELOUPE GP FRF Guadeloupe Franc
94 GUAM GU USD Guam Dollar
95 GUATEMALA GT GTQ Guatemala Quetzal
96 GUINEA GN GNF Guinea Franc
97 GUINEA BISSAU GW XOF Guinea Bissau Franc
98 GUYANA GY GYD Guyana Dollar
99 HAITI HT HTG Haiti Gourde
100 HEARD AND MCDONALD ISLAND HM AUD Australian Dollar
101 HONDURAS HN HNL Honduras Lempira
102 HONGKONG HK HKD Hong Kong Dollar
103 HUNGARY HU HUF Hungarian Forint
104 ICELAND IS ISK Icelandic Krona
105 INDIA IN INR Indian Rupee
106 INDONESIA ID IDR Indonesian Rupiah
107 IRAN IR IRR Iranian Rial
108 IRAQ IQ IQD Iraqi Dinar
109 IRELAND IE IEP Irish Punt
110 ISRAEL IL ILS Israeli Shekel
111 ITALIA IT ITL Italian Lira
112 IVORY COAST CI XOF CFA Franc BCEAO
113 JAMAICA JM JMD Jamaican Dollar
114 JAPAN JP JPY Japanese Yen
115 JORDAN JO JOD Jordanian Dinar
116 KAZAKHSTAN KZ KZT Kazakhstan Tenge
117 KENYA KE KES Kenyan Shilling
118 KIRIBATI KI AUD Australian Dollar
119 KOREA SELATAN KR KRW Korean Won
120 KOREA UTARA KP KPW North Korean Won
121 KUWAIT KW KWD Kuwaiti Dinar
122 KYRGYZSTAN KG KGS Kyrgyzstan Som
123 LAINNYA N1 N11 atau sandi yang telah ditentukan
124 LA LAK Laos New Kip
125 LATVIA LV LVL Latvian Lats
126 LEBANON LB LBP Lebanese Pound
127 LESOTHO LS LSL Loti Lesatho
128 LIBERIA LR LRD Liberian Dollar
129 LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LY LYD Libyan Dinar
130 LIECHTENSTEIN LI CHF Liechtenstein Franc
131 LITHUANIA LT LTL Lithuanian Litas
132 LUXEMBOURG LU LUF Luxembourg Franc
133 MACAU MO MOP Macau Pataca
134 MACEDONIA MK MKD Macedonian Denar
135 MADAGASCAR MG MGF Madagascar Franc
136 MALAGASI MG MGF Malagasy Franc
Halaman 2 dari 4
SANDI NEGARA DAN VALUTA
Lanjutan Lampiran 4-b
218
No NEGARA SANDI SANDI KETERANGAN
NEGARA VALUTA
137 MALAWI MW MWK Malawi Kwacha
138 MALAYSIA MY MYR Malaysian Ringgit
139 MALDIVES MV MVR Maldives Rufiyaa
140 MALI ML XOF Mali Republic Franc
141 MALI ML MLF Malian Franc
142 MALTA MT MTL Maltese Lira
143 MARSHALL ISLANDS MH USD US Dollar
144 MARTINIQUE MQ FRF French Franc
145 MAURITANIA MR MRO Mauritania Ouguiya
146 MAURITIUS MU MUR Maurutius Rupee
147 MAYOTTE YT FRF French Franc
148 MEXICO MX MXN Mexican Peso
149 MICRONESIA, FEDERATED STATE OF FM USD US Dollar
150 MOLDOVA, REPUBLIC OF MD MDL Moldova Lei
151 MONACO MC FRF French Franc
152 MONGOLIA MN MNT Mongolia Tugrik
153 MONTSERRAT MS XCD Montserrat Dollar
154 MOROCCO MA MAD Moroccan Dirham
155 MOZAMBIQUE MZ MZM Mozambique Metical
156 MYANMAR (BURMA) MM MMK Myanmar Kyat
157 NAMIBIA NA NAD Namibia Dollar
158 NAMIBIA NA ZAR Rand (South African Rand)
159 NAURU NR AUD Australian Dollar
160 NEPAL NP NPR Nepalese Rupee
161 NETHERLANDS NL NLG Netherlands Guilder/ Gulden/ Florin
162 NETHERLANDS ANTILLES AN ANG Netherlands Antillian Guilder / Florin
163 NEW CALEDONIA NC XPF Franch Pacific Is.Fran
164 NEW ZEALAND NZ NZD New Zealand Dollar
165 NICARAGUA NI NIO Nicaragua Cordoba
166 NIEUE NU NZD New Zealand Dollar
167 NIGER NE XOF Niger Republic Franc
168 NIGERIA NG NGN Nigeria Naira
169 NORFOLK ISLANDS NF AUD Norfolk Islands Dollar
170 NORTHERN MARIANA ISLAND MP USD US Dollar
171 NORWAY NO NOK Norwegian Krone
172 OMAN OM OMR Omani Rial
173 PAKISTAN PK PKR Pakistan Rupee
174 PALAU PW USD US Dollar
175 PANAMA PA PAB Panamanian Balboa
176 PAPUA NEW GUINEA PG PGK Papua New Guinea Kina
177 PARAGUAY PY PYG Paraguayan Guarani
178 PERU PE PEN Peruvian Nuevo
179 PHILIPPINES PH PHP Philippines Peso
180 PITCAIRN PN NZD New Zealand Dollar
181 POLAND PL PLN Polish Zloty/New Zloty
182 PORTUGAL PT PTE Portuguese Escudo
183 PUERTO RICO PR USD US Dollar
184 QATAR QA QAR Qatari Rial
185 REUNION RE FRF Reunion Franc
186 ROMANIA RO ROL Romanian Leu
187 RUSSIAN FEDERATION RU RUB Russian Rouble
188 RWANDA RW RWF Rwanda Franc
189 SAINT LUCIA LC XCD East Caribbean Dollar
190 SAMOA WS WST Samoan (West) Tala
191 SAMOA WS USD Samoan Dollar
192 SAN MARINO SM ITL San Marino Lira
193 SAO TOME & PRINCIPE ST STD Sao Tome Dobra
194 SAUDI ARABIA SA SAR Saudi Riyal
195 SENEGAL SN XOF Senegal Franc
196 SEYCHELLES SC SCR Seychelles Rupee
197 SIERA LEONER SL SLL Sierra Leone Leone
198 SINGAPORE SG SGD Singapore Dollar
199 SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) SK SKK Slovakian Koruna
200 SLOVENIA SI SIT Slovenia Tolar
201 SOLOMON ISLANDS SB SBD Solomon Islands Dollar
202 SOMALIA SO SOS Somali Schilling
203 SOUTH AFRICA ZA ZAR South Afrian Rand
204 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I. GS GBP Pound Sterling
205 SPAIN ES ESP Spanish Peseta (convertiable Peseta Acc)
206 SPAIN ES ESB Spanish Peseta
SANDI NEGARA DAN VALUTA
Lanjutan Lampiran 4-b
Halaman 3 dari 4
219
No NEGARA SANDI SANDI KETERANGAN
NEGARA VALUTA
207 SRI LANGKA/CEYLON LK LKR Sri Langka Rupee
208 ST. HELENA SH SHP St. Helena Pound
209 ST. KITTAND NEVIS/ SAINT KITTS C. AND NEVIS KN XCD St. Kitts Dollar
210 ST. PIERRE & MIQUELON PM FRF French Franc
211 ST. VINCENT & THE GRENADES VC XCD St. Vincent Dollar
212 SUDAN SD SDP Sudanese Pound
213 SUDAN SD SDD Sudanese Dinar
214 SURINAME SR SRG Surinam Guilder
215 SURINAME SR SRD Surinam Dollar
216 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND SJ NOK Norwegian Krone
217 SWAZILAND SZ SZL Swaziland Lilangeni
218 SWEDIA/SWEDEN SE SEK Swedish Krone
219 SWISS/SWITZERLAND CH CHF Swiss Franc
220 SYRIAN ARAB REPUBLIC SY SYP Syrian Pound
221 TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA TW TWD Taiwan Dollar
222 TAJIKISTAN TJ TJS Tajikistan Somoni
223 TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR) TZ TZS Tanzanian Shilling
224 THAILAND TH THB Thai Bath
225 TIMORLESTE TL USD East Timor Dollar
226 TOKELAU TK NZD Tokelau Dollar
227 TONGA TO TOP
228 TRINIDAD & TOBAGO TT TTD Trinidad & Tobago Dollar
229 TUNISIA TN TND Tunisian Dinar
230 TURKEY TR TRL Turkish Lira
231 TURKMENISTAN TM TMM Turkmenistan Manat
232 TURKS & CAICOS ISLAND TC USD Turks & Caicos Dollar
233 TUVALU TV AUD Australian Dollar
234 UGANDA UG UGX Ugandan Shilling
235 UKRAINE UA UAH Ukrainian Hryvna
236 UNITED ARAB EMIRAT AE AED UAE Dirham
237 UNITED KINGDOM (INGGRIS) GB GBP Pound Sterling
238 UNITED STATES OF AMERICA US USD US Dollar
239 URUGUAY UY UYU Uruguay Peso
240 US MINOR OUTLYING ISLANDS UM USD US Dollar
241 UZBEKISTAN UZ UZS Uzbekistan Sum
242 VANUATU VU VUV Vanuatu Vatu
243 VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) VA ITL Vatican City Lira
244 VENEZUELA VE VEB Venezuelan Bolivar
245 VIETNAM VN VND Vietnam Dong
246 VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG USD US Dollar
247 VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG GBP Pound Sterling
248 VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VG XCD East Caribbean Dollar
249 VIRGIN ISLANDS (US) VI USD US Dollar
250 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WF XPF Wallis and Futuna Islands Franc
251 WEST AFRICA XO XOF CFA Franc BCEAO
252 WESTERN SAHARA EH MAD Morrocoan Dirham
253 WESTERN SAHARA EH ESP Spanish Peseta
254 WESTERN SAHARA EH MRO Mauritian Ouguiya
255 YEMEN YE YER Yemeni Rial
256 YUGOSLAVIA YU YUM Yugoslav Dinar
257 YUNANI (lihat Greece) GR GRD Greek Drachma
258 ZAMBIA ZM ZMK Zambian Kwacha
259 ZIMBABWE ZW ZWD Zimbabwe Dollar
260 ZIMBABWE ZW XDR Special Drawing Right
261 ZIMBABWE ZW XAG Silver
262 ZIMBABWE ZW XAU Gold
Halaman 4 dari 4
SANDI NEGARA DAN VALUTA
Lanjutan Lampiran 4-b
220
Kantor Perwakilan
Bank IndonesiaAlamat Nomor Telepon Nomor Faksimili
01. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q.
Bagian Statistik Neraca Pembayaran
Gedung Menara Syafrudin Prawiranegara, Lantai 16
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10110
02. Serang Jl. Yusuf Martadilaga No.12 Serang - Banten 42117 0254-223788 - 223776 - 223781 -
223836
0254-223875
022- 4230223, 4230224, 4230227,
4230231, 4230235, 4230507
Hunting : 022- 4238575, 4240015, 04. Cirebon Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon - 45111 0231- 202684-85, 202689, 242338 0231-209135
05. Tasikmalaya Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya - 46112 0265- 331813, 335040, 335044 0265-333528
Lampiran 4-c
0800-1501829 (bebas pulsa),
3866063, dan 3501974
03. Pemerintah Propinsi Jawa Barat dikurangi wilayah kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia, KBI Cirebon, dan KBI
Tasikmalaya yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi
Bandung Jl. Braga No. 108, Bandung - 40111 022-4237787
0800-1501969 (bebas pulsa), 3817040,
3817041 dan 3817469, 2310108 (ext:
5354/5351/5334/5337/ 5365/4678)
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.
DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LLD BUKAN BANK
BERDASARKAN KEDUDUKAN PELAPOR
No. Tempat Kedudukan Perusahaan Pelapor *)
Tempat Penyampaian Laporan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota
Bekasi, Kota Bogor.
Kantor Pusat Bank
Indonesia
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan
Kota Tasikmalaya.
Pemerintah Propinsi Banten
221
06. Semarang Jl. Imam Bardjo SH No. 4, PO BOX 8070 Semarang - 50241 024- 8310246, 8310257 (hunting) 024-8310339
Halaman 1 dari 5
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja
KBI Purwokerto dan KBI Solo yaitu meliputi Kabupaten
Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten
Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo,
Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten
Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota
Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan
Kota Semarang.
222
Kantor Perwakilan
Bank IndonesiaAlamat Nomor Telepon Nomor Faksimili
07. Purwokerto Jl. Jend. Gatot Subroto No.98 Purwokerto 53116 0281 - 631632-35 0281 - 632601
08. Solo Jl. Jend. Sudirman No. 4 Solo 57111 0271 - 647755, 646318, 646314 (hunting) 0271- 647132
09. Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta - 55121 0274- 377755-56-67(hunting) 0274-371706-07
10. Surabaya Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya - 60175 031- 3520011 s.d 19; 3520021 s.d 23
(Sentral)
031-3520025
11. Malang Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang - 65119 0341- 366054 (hunting) 0341-324820
12. Kediri Jl. Brawijaya No. 2, Kediri - 64123 0354- 682112, 682601, 682622, 671710,
687863 (hunting)
0354-682951, 696655
13. Jember Jl. Gajah Mada No. 224, Jember - 68133 0331- 485478 (hunting) 0331-484467
Halaman 2 dari 5
Pemerintah Propinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KBI
Jember, KBI Kediri, KBI Malang yaitu meliputi Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten
Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.
Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota
Pasuruan, dan Kota Probolinggo.
Tempat Kedudukan Perusahaan Pelapor *)
Tempat Penyampaian Laporan
Lanjutan Lampiran 4-c
Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten
Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Wonogiri, dan Kota Surakarta.
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun,
Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten
Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota
Kediri, dan Kota Madiun.
DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LLD BUKAN BANK
BERDASARKAN KEDUDUKAN PELAPOR
No.
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten
Jember, dan Kabupaten Situbondo.
223
Kantor Bank
IndonesiaAlamat Nomor Telepon Nomor Faksimili
14. Banda Aceh Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh - 23242 0651- 33200, 32880, 33942, 32320,
32520 (hunting)
0651-34116, 34117
15. Lhokseumawe Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe - 24312 0645- 44000, 42644, 43539 0645-43581
16. Medan Jl. Balai Kota No. 4, Medan - 20000 061- 4150500 061-4152777, 4536777
17. Sibolga Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga - 22513 0631- 22033, 22871 0631-22383
18. Pematang Siantar Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematangsiantar - 21116 0622-26999 0622-21555
19. Padang Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang - 25128 0751- 31700-03, 30378-79, 39109 0751-27313, 31039
20. Jambi Jl. Jend. Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi - 36122 0741 - 62277, 62445, 62578, 63354,
63342
0741 - 62112
21. Palembang Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang - 30126 0711- 354126, 352158,352864, 354188,
354258
0711-312013
Lanjutan Lampiran 4-c
Halaman 3 dari 5
Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten
Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga.
Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
Pemerintah Propinsi Jambi
Kota Pematang Siantar
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah
Propinsi Bangka Belitung.
DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LLD BUKAN BANK
BERDASARKAN KEDUDUKAN PELAPOR
No. Tempat Kedudukan Perusahaan Pelapor *)
Tempat Penyampaian Laporan
Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangi
wilayah kerja KBI Lhokseumawe yaitu meliputi Kabupaten
Simeulu, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan,
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten
Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, dan Kota
Sabang.
Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur,
Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten
Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe
dan Kota Langsa.
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja
KBI Sibolga, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten
Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota
Binjai, Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Asahan,
Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan
Kota Tanjung Balai.
224
Kantor Perwakilan
Bank IndonesiaAlamat Nomor Telepon Nomor Faksimili
22. Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru - 28126 0761- 32000 (sentral); 31055, 31089,
31689, 31226, 31460, 47429, 32410,
21502 (hunting)
0761-31046
23. Batam Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre, Batam - 29400 Sentral : 0778- 462280 (hunting) 0778-462254
24. Bengkulu Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Bengkulu - 38116 0736- 21735, 26221, 21787 0736-21736
25 Bandar Lampung Jl. Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Bandar Lampung -
35211
0721- 486355, 486659, 487775, 489611,
480770, 480017
0721-481131, 481391
26. Denpasar Jl. Letda Tantular No. 4 Renon, Denpasar 80234 0361- 248982 (hunting) 0361-222988, 248993
27. Mataram Jl. Pejanggik No. 2, Mataram - 83126 0370- 623600, 635131, 635132, 631237,
635183
0370-631793, 639123
28. Kupang Jl. Tom Pello No. 2, Kupang - 85112 0380- 832047, 832931, 832364 (hunting) 0380-822103
29. Pontianak Jl. Rahadi Usman No. 3, Pontianak - 78111 0561- 734134, 734018, 768569, 768571 0561-732033
30. Palangkaraya Jl. Diponegoro No. 17, Palangkaraya - 73111 0536- 3222500, 3222007, 3220742 0536-3223855
31.
Lanjutan Lampiran 4-c
Halaman 4 dari 5
0541- 741022-23, 741375 0541-732644
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur
DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LLD BUKAN BANK
BERDASARKAN KEDUDUKAN PELAPOR
No. Tempat Kedudukan Perusahaan Pelapor *)
Tempat Penyampaian Laporan
Pemerintah Propinsi Riau dikurangi wilayah kerja KBI Batam
yaitu meliputi kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir,
Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten
Dumai, dan Kota Pekanbaru.
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah
kerja KBI Balikpapan yaitu meliputi Kabupaten Berau,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kertanegara,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, Kota
Samarinda dan Kota Tarakan.
Samarinda Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda - 75122
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi
Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten barito Utara,
Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten
kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Uban, Kota Tanjung
Pinang dan Kota Batam
Pemerintah Propinsi Bengkulu
Pemerintah Propinsi Lampung
Pemerintah Propinsi Bali
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat
225
Kantor Perwakilan
Bank IndonesiaAlamat Nomor Telepon Nomor Faksimili
32. Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 20, Balikpapan - 76111 0542- 733782, 733803, 411355-56,
411351
0542-411354
33. Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin - 70111 0511- 68182, 68183, 66031, 55797 ->
4368179, 4368180, 4368182, 4368183,
4366031
0511-3354678
34. Manado Jl. 17 Agustus No. 56, Manado - 95117 0431- 868102-03-06, 868718, 868720,
868112
0431-866933, 874386
35. Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone No.35 Kota Gorontalo - 96115 824444 (Hunting) 827993
36. Palu Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu - 94111 0451- 421181, 423484 (hunting) 0451-421180
37. Makassar Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar - 90113 0411- 3615188-89 0411-3615170
38. Kendari Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari - 93122 0401- 3121655, 3122717, 3121878 0401-3122718
39. Tegal Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal 0283-350500 (Sentral) 0283-356560
40.Ternate Jl. Jos Sudarso, Ternate - 97720 0921- 321217-19 0921-3124017
41.Ambon Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon - 97124 0911- 352761-63,351423 0911-356517
42. Jayapura Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura - 99111 0967- 534581, 534930, 522935 0967-535201
Catatan :
*) Kedudukan kantor pusat bagi perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia atau
kedudukan kantor perusahaan/kantor koordinator bagi perusahaan yang berkantor pusat di luar Indonesia
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,
HARTADI A. SARWONO
Halaman 5 dari 5
Lanjutan Lampiran 4-c
Tempat Penyampaian Laporan
Pemerintah Propinsi Maluku Utara
Pemerintah Propinsi Gorontalo
Pemerintah Kota Tegal
DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LLD BUKAN BANK
BERDASARKAN KEDUDUKAN PELAPOR
No. Tempat Kedudukan Perusahaan Pelapor *)
Pemerintah Propinsi Maluku
Pemerintah Propinsi Papua
Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota
Balikpapan
Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
226
Lampiran 5
227
Lampiran 5
228
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/16/DInt TAHUN 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS
DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI
UTANG LUAR NEGERI
SURAT PENUNJUKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili
............ (direksi) ............ dan dengan demikian mewakili ............ (perusahaan)
............ berdasarkan ............ (anggaran dasar perusahaan) ............
menunjuk:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai Penanggung Jawab 1
dan:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Sebagai Penanggung Jawab 2
KHUSUS
untuk dan atas nama ............ (nama perusahaan) ............ untuk dicatatkan di
Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk:
1. melaporkan utang luar negeri ............ (nama perusahaan) ............; dan
229
2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen baru atau
keterangan lisan yang berkaitan dengan utang luar negeri ............ (nama
perusahaan) ............
kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.
14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu
Lintas Devisa dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ /DInt tanggal
............ 2013.
....................., ...............................
Yang ditunjuk,
Yang menunjuk,
............................... ............................... ...........................
(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)
KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL
JEFFREY KAIRUPAN
230
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/16/DInt TAHUN 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS
DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI
UTANG LUAR NEGERI
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili
............ (direksi) ............ dan dengan demikian mewakili ............ (perusahaan)
............ berdasarkan ............ (anggaran dasar perusahaan) ............
menunjuk:
Nama :
Jabatan :
Alamat :
KHUSUS
untuk dan atas nama ............ (nama perusahaan) ............ untuk dicatatkan di
Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk:
1. melaporkan utang luar negeri ............ (nama perusahaan) ............; dan
2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen atau
keterangan lisan yang berkaitan dengan utang luar negeri ............ (nama
perusahaan) ............
kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.
14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu
231
Lintas Devisa dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/ /DInt tanggal
............ 2013.
....................., ...............................
Yang ditunjuk,
Yang menunjuk,
............................... ............................... ...........................
(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)
KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL
JEFFREY KAIRUPAN
232
PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI
DEPARTEMEN INTERNASIONAL
LAMPIRAN III
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/16/DInt TAHUN 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS
DEVISA BERUPA REALISASI DAN
POSISI UTANG LUAR NEGERI
233
1 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
FORMULIR PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN
1. Nama :
2. NPWP :
3. Alamat :
4 Kabupaten/ Kota :
5 Kode Pos :
6 Nomor Telepon :
7 Nomor Faksimili :
8 E-mail Utama :
9 E-mail Optional :
10 Sektor Ekonomi :
11 Kepemilikan
Status Kepemilikan : BUMN Koperasi
BUMD Yayasan
BUMS Asing Perorangan
BUMS Nasional Status Kepemilikan Lainnya
BUMS Campuran/ Patungan
Keterangan Lainnya :
Total Persentase Kepemilikan Asing : %
12 Tanggal Aktif Kepemilikan :
13 Status Pelapor : LSB BPR
Bank Konvensional BPRS
Bank Syariah Lembaga Keuangan Non Bank
Bank UUS Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
14 Jenis : Devisa Non Devisa
15 Penanggung Jawab Laporan SIUL :
16 Group Perusahaan
17 Sandi Pelapor : Diisi oleh Bank Indonesia
Dengan ini kami menyatakan kebenaran data tersebut diatas
, - -
(Nama Jelas dan Jabatan)
Profil Pelapor ULN
Penanggung Jawab 2
Group Perusahaan 1 Group Perusahaan 2 Group Perusahaan 3
Jenis Perusahaan
Persentase Kepemilikan Asing
Persentase Kepemilikan Asing Lainnya
Nomor telepon
Nomor Extensi
Handphone
Nomor Faksimili
Nama Perusahaan
Negara Domisili
Penanggung Jawab 1
Nama
Diisi sesuai jenis sektor ekonomi pada lampiran
PENJELASAN …
234
2 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
PENJELASAN PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN
Penjelasan mengenai pengisian data Profil Pelapor ULN sebagai berikut:
1. Nama Pelapor
Diisi dengan nama pelapor sesuai dengan Akta. Untuk Perusahaan
dalam bentuk selain perseorangan, penulisan bentuk perusahaan
dibelakang, setelah nama perusahaan. Contoh: perusahaan dalam
bentuk Perseroan Terbatas, penulisan nama pelapor dengan format:
Nama Pelapor, PT.
2. NPWP
Diisi sesuai dengan ”Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” pemilik ULN
(debitur), sesuai dengan Akta.
3. Alamat Pelapor
Diisi sesuai dengan ”Alamat” domisili pemilik ULN (debitur), lengkap dan
jelas sesuai dengan Akta.
4. Kabupaten/Kota
Diisi dengan memilih salah satu sandi Kabupaten/Kota sesuai dengan
Daftar Sandi Kabupaten/Kota pada Lampiran 2.
5. Kode Pos
Diisi sesuai dengan ”Kode Pos” domisili pemilik ULN (debitur).
6. Nomor Telepon
Diisi sesuai dengan ”Nomor telepon” pemilik ULN (debitur), lengkap
dengan kode area.
7. Nomor Faksimili
Diisi sesuai dengan ”Nomor faksimili” pemilik ULN (debitur), lengkap
dengan kode area.
8. E-mail Utama
Diisi sesuai dengan alamat “E-mail” pemilik ULN.
9. E-mail Optional
Diisi sesuai dengan alamat “E-mail” selain e-mail utama pemilikULN.
10. Sektor Ekonomi
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan
Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4.
11. Kepemilikan
a. Status Kepemilikan
Diisi dengan memilih salah satu status kepemilikan sesuai dengan
Daftar Status Kepemilikan pada 0.
1) Swasta …
235
3 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
1) Swasta asing adalah saham perusahaan yang dimiliki 100%
oleh asing.
2) Swasta nasional adalah saham perusahaan yang dimiliki 100%
oleh domestik.
3) Swasta campuran/patungan adalah saham perusahaan yang
dimiliki oleh domestik dan asing.
b. Keterangan lainnya
Diisi sesuai dengan status kepemilikan apabila pada butir 11a
dipilih status kepemilikan lainnya.
c. Total Persentase Kepemilikan Asing
Diisi dengan total persentase kepemilikan asing pada perusahaan
Pelapor ULN.
12. Tanggal Aktif Kepemilikan
Diisi sesuai dengan tanggal dimulainya kepemilikan perusahaan
pelapor.
13. Status Pelapor
Diisi dengan memilih salah satu sandi Status Pelapor sesuai dengan
Daftar Sandi Status Pelapor pada Lampiran 1.
14. Jenis
Diisi dengan memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia yaitu
devisa dan non-devisa. Pilihan ini hanya berlaku untuk Pelapor ULN
dalam bentuk Bank.
15. Penanggung jawab Laporan ULN
a. Penanggung jawab 1
Diisi dengan identitas penanggung jawab pertama yang ditunjuk
oleh pemilik ULN untuk mewakili dan bertanggung jawab dalam
proses pelaporan ULN ke Bank Indonesia, yang terdiri dari:
1) Nama
2) Nomor Telepon
3) Nomor Handphone
4) Nomor Faksimili
5) Alamat E-Mail
b. Penanggung jawab 2
Diisi dengan identitas penanggung jawab kedua yang ditunjuk oleh
pemilik ULN untuk mewakili dan bertanggung jawab dalam proses
pelaporan ULN ke Bank Indonesia, yang terdiri dari:
1) Nama …
236
4 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
1) Nama
2) Nomor Telepon
3) Nomor Handphone
4) Nomor Faksimili
5) Alamat E-Mail
16. Group Perusahaan
Diisi dengan informasi mengenai group perusahaan apabila ada.
a. Group Perusahaan 1
1) Nama
2) Negara Domisili
3) Jenis Perusahaan
4) Persentase Kepemilikan Asing
b. Group Perusahaan 2
1) Nama
2) Negara Domisili
3) Jenis Perusahaan
4) Persentase Kepemilikan Asing
c. Group Perusahaan 3
1) Nama
2) Negara Domisili
3) Jenis Perusahaan
4) Persentase Kepemilikan Asing
5) Persentase Kepemilikan Asing Lainnya
17. Sandi Pelapor
Diisi oleh Bank Indonesia
BAB I …
237
5 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
BAB I
PENJELASAN UMUM
I.1. Tujuan Pelaporan
Pelaporan Utang Luar Negeri dimaksudkan untuk memperoleh informasi
mengenai ULN untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca
Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional, serta Statistik Utang
Luar Negeri Indonesia untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas
dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun
sistem pembayaran.
Terkait dengan pelaksanaan fungsi di bidang moneter, penyempurnaan
Aplikasi Pelaporan Utang Luar Negeri, dilakukan sebagai berikut:
1. Pengkayaan Sandi Sektor Ekonomi secara lebih detail.
2. Pengembangan aplikasi web based untuk mempermudah pelaporan.
3. Penyatuan (integrasi) Sistem Pelaporan antara LLD dan ULN untuk
efisiensi dalam proses pelaporan.
Dalam penyampaian Laporan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia,
bentuk laporan yang disusun oleh Pelapor disajikan menurut
sistematika dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaporan Utang Luar Negeri,
yaitu mengggunakan definisi yang seragam serta sandi-sandi dan angka-
angka yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar laporan tersebut
dapat diolah oleh Bank Indonesia secara agregat.
I.2. Jenis Laporan ULN
Setiap Pelapor menyampaikan Laporan ULN sebagai berikut:
1. Data Pokok ULN
Disesuaikan dengan jenis pinjamannya yaitu:
a. Perjanjian Kredit (Loan Agreement)
b. Surat Utang (Debt Securities)
c. Utang Dagang (Trade Credits)
d. Utang Lainnya (Other Loans)
2. Rencana Penarikan
3. Rencana Pembayaran
4. Realisasi
5. Adjustment
6. Posisi
BAB II …
238
BAB II
PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN
239
II.1. Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
Jenis
ULN
Status
ULN
Status
Restruk
Lainnya
Nomor
Dokumen
Nomor
Referensi
Lama
Nomor
Dokumen
Lama
Outstanding
Lama
Outstanding
Baru
Tanggal
Penandatanganan
(ddmmyyyy)
Valuta
Komitmen
Nominal
Komitmen
Tanggal Jatuh
Tempo
(ddmmyyyy)
ULN Tanpa
Jatuh Tempo?
(1=Ya/0=Tidak)
Masa
Tenggang
Jenis
Tingkat
Bunga
Tingkat
Bunga
Basis
Bunga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
II.2. P
en
jela
san
… 7
Tanggal
Pembayaran Bunga
Pertama
(ddmmyyyy)
Periodisasi
Pembayaran
Bunga (Dalam
Bulan)
Valuta Total
Biaya (fee)
Nominal
Total Biaya
(fee)
Nama
Pemberi
Pinjaman
Negara
Pemberi
Pinjaman
KCLN
Sektor
Institusi
/ Jenis
Usaha
Hubungan
Keuangan/
Status
Bentuk
Ikatan
Perjanjian
Penggunaan
ULN
Penggunaan
ULN Lainnya
Sektor
Ekonomi
Nomor
Trance
Kode
Trance
Negara
Lokasi
Proyek
Dati II
Lokasi
Proyek
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
240
8 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.2. Penjelasan Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
Diisi dengan data pokok ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan
lokasi proyek.
1. Jenis ULN
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis ULN berdasarkan
Perjanjian Pinjaman sesuai dengan Daftar Sandi Jenis ULN pada
Lampiran 5.
2. Status ULN
Diiisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai
dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.
Misalnya:
Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.
Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar
sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi.
Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah
refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23.
Catatan:
Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN
Perjanjian Pinjaman, dimana dalam dokumen perjanjian tidak
disebutkan nilai komitmen tertentu.
3. Status Restruk Lainnya
Diisi sesuai dengan status restrukturisasi ULN apabila sandi status
restruk yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).
4. Nomor Dokumen
Diisi sesuai dengan nomor perjanjian kredit.
5. Nomor Referensi Lama
Diisi sesuai dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi
apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).
6. Nomor Dokumen Lama
Diisi sesuai dengan nomor dokumen ULN yang direstrukturisasi
apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).
7. Outstanding Lama
Diisi sesuai dengan nominal outstanding ULN yang direstrukturisasi
apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).
8. Outstanding …
241
9 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
8. Outstanding Baru
Diisi sesuai dengan nominal outstanding ULN setelah
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
9. Tanggal Penandatanganan
Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
10. Valuta Komitmen
Diisi dengan memilih salah satu valuta komitmen ULN yang
tercantum pada Perjanjian Pinjaman sesuai dengan Daftar Sandi
Valuta pada Lampiran 9.
11. Nominal Komitmen
Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam
dokumen perjanjian pinjaman.
12. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada
dokumen perjanjian pinjaman.
13. ULN Tanpa Jatuh Tempo
Diisi 0 (nol) apabila ULN tidak memiliki jatuh tempo.
14. Masa Tenggang
Diisi dengan ”Masa Tenggang” (Grace Period) ULN yaitu periode
tenggang waktu untuk tidak membayar ULN yang dihitung mulai
signing date sampai dengan pembayaran ULN pertama.
15. Jenis Tingkat Bunga
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis tingkat bunga sesuai
dengan Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga. Pengertian jenis tingkat
bunga adalah sebagai berikut:
a. Tetap (fixed) adalah tingkat bunga yang tidak berubah dari awal
perjanjian pinjaman sampai dengan akhir perjanjian pinjaman.
Contoh: 3%.
b. Mengambang (floating) Margin Atas adalah tingkat bunga yang
berubah-ubah diatas basis bunga yang digunakan. Contoh:
LIBOR+3%.
c. Mengambang …
242
10 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
c. Mengambang (floating) Margin Bawah adalah tingkat bunga yang
berubah-ubah dibawah basis bunga yang digunakan. Contoh:
LIBOR-3%.
16. Tingkat Bunga
Diisi nominal tingkat bunga pinjaman (dalam persentase).
17. Basis Bunga
Apabila tingkat bunga mengambang (floating) diisikan sandi basis
bunga sesuai Daftar Sandi Basis Bunga pada Lampiran 11.
18. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama
Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga pertama yang
tercantum pada dokumen perjanjian pinjaman.
19. Periodisasi Pembayaran Bunga
Diisi sesuai dengan periodisasi pembayaran bunga (dalam bulan).
20. Valuta Total Biaya
Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar
Sandi Valuta pada Lampiran 9.
21. Nominal Total Biaya
Diisi sesuai dengan nominal total biaya yang harus dikeluarkan
dalam rangka perjanjian pinjaman.
22. Nama Pemberi Pinjaman
Diisi sesuai dengan ”Nama Pemberi Pinjaman”. Apabila pinjaman
sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead.
23. Negara Pemberi Pinjaman
Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi
pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada
Lampiran 12.
Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negera pemberi
pinjamannya adalah Singapura.
24. KCLN
Diisi dengan memilih sandi 0 (nol) apabila pinjaman dilakukan oleh
kantor cabang di luar negeri dan sandi 1 (satu) apabila pinjaman
tidak dilakukan oleh kantor cabang luar negeri.
25. Sektor Institusi/Jenis Usaha
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha
pada Lampiran 13.
26. Hubungan …
243
11 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
26. Hubungan Keuangan/Status
Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status
pada Lampiran 14.
27. Bentuk Ikatan Perjanjian
Diisi dengan memilih salah satu sandi bentuk ikatan sesuai dengan
Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian pada Lampiran 15.
28. Penggunaan ULN
Diisi dengan memilih salah satu sandi penggunaan ULN sesuai
dengan Daftar Sandi Penggunaan ULN pada Lampiran 16.
29. Penggunaan ULN Lainnya
Diisi sesuai dengan penggunaan ULN lainnya apabila pada butir
(33) dipilih sandi A4 (Lainnya).
30. Sektor Ekonomi
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai
dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4.
31. Nomor Trance
Diisi sesuai dengan nomor trance dengan format numerik pada
kolom yang tersedia.
32. Kode Trance
Diisi sesuai dengan ”Kode” dengan keterangan spesifik loan, dapat
dalam bentuk huruf dan/atau angka trance dengan format numerik
pada kolom yang tersedia.
33. Negara Lokasi Proyek
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara lokasi proyek sesuai
dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.
34. Dati II Lokasi Proyek
Diisi dengan memilih salah satu sandi kota/kabupaten lokasi
proyek sesuai dengan Daftar Sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran
2.
II.3. Data …
244
II.3. Data Pokok ULN Surat Utang (Securities)
Jenis
ULN
Status
ULN
Status
Restruk
Lainnya
Nomor
Dokumen
Nomor
Referensi
Lama
Nomor
Dokumen
Lama
Outstanding
Lama
Outstanding
Baru
Tanggal
Penandatanganan
(ddmmyyyy)
Valuta
Komitmen
Nominal
Komitmen
Tanggal Jatuh
Tempo
(ddmmyyyy)
Jenis
Penarikan
(Khusus SU-
Non BA)
Bank Penarik
(Khusus SU-
Non BA)
Negara Bank
Penarik(Khusus
SU-Non BA)
Jenis
Tingkat
Bunga
Tingkat
Bunga
Basis
Bunga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tanggal
Pembayaran
Bunga Pertama
(ddmmyyyy)
Periodisasi
Pembayaran Bunga
(Dalam Bulan)
Valuta Total
Biaya (fee)
Nominal
Total Biaya
(fee)
Nama
Pemegang
SU
Negara
Pemegang
SU
KCLN
Negara
Penerbitan
SU
Bursa
Sektor
Institusi/
Jenis
Usaha
Hubungan
Keuangan/
Status
Bentuk
Ikatan
Perjanjian
Penggunaan
ULN
Penggunaan
ULN Lainnya
Sektor
Ekonomi
Negara
Lokasi
Proyek
Dati II
Lokasi
Proyek
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
II.4. P
en
jela
san
…
12
245
13 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.4. Penjelasan Data Pokok ULN Surat Utang (Securities)
Diisi dengan data pokok ULN berdasarkan Surat Utang dan lokasi
proyek.
1. Jenis ULN
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis Surat Utang sesuai
dengan Daftar Sandi Jenis ULN pada Lampiran 5. Diisi sesuai
dengan jenis Surat Utang apabila sandi jenis Surat Utang yang
dipilih adalah sandi 40 (Lainnya).
2. Status ULN
Diisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai
dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.
Misalnya:
Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.
Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar
sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi.
Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah
refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23.
Catatan:
Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN
Surat Utang, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan
nilai komitmen tertentu.
3. Status Restruk Lainnya
Diisi apabila sandi satus ULN yang dipilih adalah sandi 28
(Lainnya).
4. Nomor Dokumen
Diisi sesuai dengan nomor dokumen Surat Utang.
5. Nomor Referensi Lama
Diisi dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila
Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).
6. Nomor Dokumen Lama
Diisi sesuai dengan nomor dokumen Surat Utang yang
direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah
selain 01 (baru).
7. Outstanding Lama
Diisi sesuai dengan nominal outstanding Surat Utang yang
direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah
selain 01 (baru).
8. Outstanding …
246
14 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
8. Outstanding Baru
Diisi sesuai dengan nominal outstanding Surat Utang setelah
direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah
selain 01 (baru).
9. Tanggal Penandatanganan
Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Utang.
10. Valuta Komitmen
Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada
Surat Utang dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi
Valuta pada Lampiran 9.
11. Nominal Komitmen
Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam
dokumen Surat Utang.
12. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada
dokumen Surat Utang.
13. Jenis Penarikan
Diisi sesuai dengan memilih salah satu sandi jenis penarikan yang
dilakukan, sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan ULN pada
Lampiran 17.
14. Bank Penarik
Diisi nama bank penarik atau nama bank dimana dana yang
diperoleh dari pencairan Surat Utang ditempatkan.
15. Negara Bank Penarik
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili pemberi
pinjaman, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada
Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka
negara pemberi pinjamannya adalah Singapura.
16. Jenis Tingkat Bunga
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis tingkat bunga sesuai
dengan Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga pada Lampiran 10.
Pengertian jenis tingkat bunga adalah sebagai berikut:
a. Tetap (fixed) adalah tingkat bunga yang tidak berubah dari
awal perjanjian pinjaman sampai dengan akhir perjanjian
pinjaman. Contoh: 3%.
b. Mengambang …
247
15 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
b. Mengambang (floating) Margin Atas adalah tingkat bunga yang
berubah-ubah diatas basis bunga yang digunakan. Contoh:
LIBOR+3%.
c. Mengambang (floating) Margin Bawah adalah tingkat bunga
yang berubah-ubah dibawah basis bunga yang digunakan.
Contoh: LIBOR-3%.
17. Tingkat Bunga
Diisi nominal tingkat bunga pinjaman (dalam persentase).
18. Basis Bunga
Apabila tingkat bunga mengambang (floating) diisikan sandi basis
bunga sesuai Daftar Sandi Basis Bunga pada Lampiran 11.
19. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama
Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga pertama yang
tercantum pada dokumen Surat Utang.
20. Periodisasi Pembayaran Bunga
Diisi periodisasi pembayaran bunga (dalam bulan).
21. Valuta Total Biaya
Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar
Sandi Valuta pada Lampiran 9.
22. Nominal Total Biaya
Diisi sesuai dengan nominal total biaya yang harus dikeluarkan
dalam penerbitan Surat Utang.
23. Nama Pemegang Surat Utang
Diisi sesuai dengan nama pemegang Surat Utang. Apabila pinjaman
sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead.
24. Negara Pemegang Surat Utang
Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi
pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.
25. KCLN
Diisi dengan memilih sandi 0 (nol) apabila pinjaman dilakukan oleh
kantor cabang di luar negeri dan sandi 1 (satu) apabila pinjaman
tidak dilakukan oleh kantor cabang luar negeri.
26. Negara Penerbitan Surat Utang
Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” negara tempat
penerbitan Surat Utang. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada
Lampiran 12.
27. Bursa …
248
16 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
27. Bursa
Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” negara penjualan
Surat Utang melalui bursa. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara
pada Lampiran 12.
28. Sektor Institusi/Jenis Usaha
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha
pada Lampiran 13.
29. Hubungan Keuangan/Status
Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status
pada Lampiran 14.
30. Bentuk Ikatan Perjanjian
Diisi dengan memilih salah satu sandi bentuk ikatan sesuai dengan
Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian pada Lampiran 15.
31. Penggunaan ULN
Diisi dengan memilih salah satu sandi penggunaan ULN sesuai
dengan Daftar Sandi Penggunaan ULN pada Lampiran 16.
32. Penggunaan ULN Lainnya
Diisi sesuai dengan penggunaan ULN lainnya apabila pada butir
(33) dipilih sandi A4 (Lainnya).
33. Sektor Ekonomi
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai
dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4.
34. Negara Lokasi Proyek
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara lokasi proyek sesuai
dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.
35. Dati II Lokasi Proyek
Diisi dengan memilih salah satu sandi kota/kabupaten lokasi
proyek sesuai dengan Daftar Sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran
2.
II.5. Data …
249
II.5. Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit)
Jenis
ULN
Status
ULN
Status
Restruk
Lainnya
Nomor
Dokumen
Nomor
Referensi
Lama
Nomor
Dokumen
Lama
Outstanding
Lama
Outstanding
Baru
Tanggal
Penerbitan
(ddmmyyyy)
Valuta
Komitmen
Nominal
Komitmen
Tanggal Jatuh
Tempo
(ddmmyyyy)
Jenis
Penarikan
Bank
Penarik
Negara
Bank
Penarik
Nama
Pemberi
Pinjaman
Negara
Pemberi
Pinjaman
Sektor
Institusi/ Jenis
Usaha
Hubungan
Keuangan/
Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
II.6. P
en
jela
san
…
17
250
18 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.6. Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit)
Diisi dengan Data Pokok Utang Dagang.
1. Jenis ULN
Diisi dengan memilih sandi 30 (Utang Dagang).
2. Status ULN
Diiisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai
dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.
Misalnya:
Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.
Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar
sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi.
Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah
refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23.
Catatan:
Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN
Perjanjian Pinjaman, dimana dalam dokumen perjanjian tidak
disebutkan nilai komitmen tertentu.
3. Status Restruk Lainnya
Diisi apabila sandi satus ULN yang dipilih adalah sandi 28
(Lainnya).
4. Nomor Dokumen
Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Dagang.
5. Nomor Referensi Lama
Diisi dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila
Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).
6. Nomor Dokumen Lama
Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Dagang yang
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
7. Outstanding Lama
Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Dagang yang
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
8. Outstanding Baru
Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Dagang setelah
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
9. Tanggal …
251
19 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
9. Tanggal Penerbitan
Diisi tanggal penerbitan dokumen Utang Dagang atau tanggal
pengakuan Utang Dagang oleh pelapor.
10. Valuta Komitmen
Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada
Utang Dagang dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi
Valuta pada Lampiran 9.
11. Nominal Komitmen
Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam
dokumen Utang Dagang.
12. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada
dokumen Utang Dagang.
13. Jenis Penarikan
Diisi dengan memilih sandi jenis penarikan 2 (barang).
14. Bank Penarik
Diisi dengan nama bank penarik atau nama bank dimana dana
yang diperoleh dari pencairan Utang Dagang ditempatkan, apabila
sandi jenis penarikan yang dipilih adalah selain sandi 2 (barang).
15. Negara Bank Penarik
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili bank
penarik, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada
Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka
negara pemberi pinjamannya adalah Singapura.
16. Nama Pemberi Pinjaman
Diisi sesuai dengan ”Nama Pemberi Pinjaman”. Apabila pinjaman
sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead.
17. Negara Pemberi Pinjaman
Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi
pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada
Lampiran 12.
18. Sektor Institusi/Jenis Usaha
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha
pada Lampiran 13.
19. Hubungan Keuangan/Status
Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status
pada Lampiran 14.
II.7. Data …
252
II.7. Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan)
Jenis
ULN
Jenis
ULN
Lainnya
Status
ULN
Status
Restruk
Lainnya
Nomor
Dokumen
Nomor
Referensi
Lama
Nomor
Dokumen
Lama
Outstanding
Lama
Outstanding
Baru
Tanggal
Penandatanganan
(ddmmyyyy)
Valuta
Komitmen
Nominal
Komitmen
Tanggal Jatuh
Tempo
(ddmmyyyy)
Jenis
Penarikan
Nama
Pemberi
Pinjaman
Negara
Pemberi
Pinjaman
Sektor
Institusi/
Jenis
Usaha
Hubungan
Keuangan/
Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20
II.8. P
en
jela
san
…
253
21 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.8. Penjelasan Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan)
Diisi Data Pokok Utang Dagang.
1. Jenis ULN
Diisi sandi 40 (Utang Lainnya).
2. Jenis ULN Lainnya
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis Utang Lainnya sesuai
dengan Daftar Jenis ULN (Utang Lainnya) pada Lampiran 6.
3. Status ULN
Diiisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai
dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7.
Misalnya:
Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01.
Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar
sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi.
Sebagai gambaran apabila jenis restrukturisasinya adalah
refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23.
Catatan:
Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN
Surat Utang, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan
nilai komitmen tertentu.
4. Status Restruk Lainnya
Diisi apabila sandi satus ULN yang dipilih adalah sandi 28
(Lainnya).
5. Nomor Dokumen
Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Lainnya.
6. Nomor Referensi Lama
Diisi sesuai dengan nomor referensi Utang Lainnya yang
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
7. Nomor Dokumen Lama
Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Lainnya yang
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
8. Outstanding Lama
Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Lainnya yang
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
9. Outstanding …
254
22 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
9. Outstanding Baru
Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Lainnya setelah
direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01
(baru).
10. Tanggal Penandatanganan
Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan dokumen Utang
Lainnya atau tanggal pengakuan Utang Lainnya oleh pelapor.
11. Valuta Komitmen
Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada
Utang Lainnya dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi
Valuta pada Lampiran 9.
12. Nominal Komitmen
Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam
dokumen Utang Lainnya.
13. Tanggal Jatuh Tempo
Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada
dokumen Utang Lainnya.
14. Jenis Penarikan
Diisi sesuai dengan memilih salah satu sandi jenis penarikan yang
dilakukan, sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan ULN pada
Lampiran 8.
15. Nama Pemberi Pinjaman
Diisi sesuai denganDiisi ”Nama Pemberi Pinjaman”. Apabila
pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead.
16. Negara Pemberi Pinjaman
Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi
pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.
17. Sektor Institusi/Jenis Usaha
Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha
pada Lampiran 13.
18. Hubungan Keuangan/Status
Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status
kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status
pada Lampiran 14.
II.9. Rencana …
255
II.9. Rencana Penarikan
Nomor Referensi
ULN/ Nomor
Dokumen
Tanggal Rencana
Penarikan
(ddmmyyyy)
Jenis Penarikan Nama Bank PenarikNegara Bank
PenarikValuta
Nilai Rencana
Penarikan
Nilai Sesuai Valuta
Perjanjian
1 2 3 4 5 6 7 8
II.10. P
en
jela
san
…
23
256
24 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.10. Penjelasan Rencana Penarikan
Rencana penarikan hanya diisi untuk ULN berdasarkan Perjanjian
Pinjaman dengan rencana. Rencana penarikan dapat dilakukan
beberapa kali sampai dengan jatuh tempo. Total penarikan tidak
melebihi komitmen dalam perjanjian.
1. Nomor Referensi/Nomor Dokumen
Diisi nomor referensi atau nomor perjanjian kredit.
2. Tanggal Rencana Penarikan
Diisi sesuai dengan tanggal rencana penarikan ULN yang akan
dilakukan.
3. Jenis Penarikan
Sandi Jenis Penarikan diisi dengan salah satu sandi Jenis
Penarikan sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan pada
Lampiran 8.
4. Nama Bank Penarik
Diisi sesuai dengan nama bank penarik dimana ULN ditarik.
5. Negara Bank Penarik
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili pemberi
pinjaman, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.
6. Valuta Rencana Penarikan
Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar
Sandi Valuta pada Lampiran 9.
7. Nilai Rencana Penarikan
Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN yang
akan ditarik.
8. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian
Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN yang
akan ditarik sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian ULN.
II.11. Rencana …
257
II.11. Rencana Pembayaran
Nomor Referensi
ULN/ Nomor
Dokumen
Tanggal Rencana
Pembayaran
(ddmmyyyy)
Jenis PembayaranNama Bank
Pembayar
Negara Bank
PembayarValuta
Nilai Rencana
Pembayaran
Nilai Sesuai Valuta
Perjanjian
1 2 3 4 5 6 7 8
II.12. P
en
jela
san
… 2
5
258
26 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.12. Penjelasan Rencana Pembayaran
Rencana pembayaran hanya diisi untuk ULN berdasarkan Perjanjian
Pinjaman dengan rencana. Rencana pembayaran dapat dilakukan
beberapa kali sampai dengan jatuh tempo. Total rencana pembayaran
sama dengan total rencana penarikan.
1. Nomor Referensi/Nomor Dokumen
Diisi dengan menulis nomor referensi atau nomor dokumen ULN.
2. Tanggal Rencana Pembayaran
Diisi sesuai dengan tanggal rencana pembayaran ULN yang akan
dilakukan.
3. Jenis Pembayaran
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis pembayaran sesuai
dengan Daftar Sandi Jenis Pembayaran pada Lampiran 18.
4. Nama Bank Pembayar
Diisi sesuai dengan nama bank pembayar ULN yang akan
dibayarkan.
5. Negara Bank Pembayar
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar
Sandi Negara pada Lampiran 12.
6. Valuta Rencana Pembayaran
Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar
Sandi Valuta pada Lampiran 9.
7. Nilai Rencana Pembayaran
Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana pembayaran ULN yang
akan dibayarkan.
8. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian
Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN sesuai
valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian Pinjaman.
II.13. Realisasi …
259
II.13. Realisasi
Nomor
Referensi
ULN
Nomor
Dokumen
Jenis
Realisasi
Tanggal Transaksi
(ddmmyyyy)
Jenis
Transaksi
Nama Bank Tempat
Transaksi
Negara Bank
Tempat
Transaksi
Valuta
Transaksi
Nilai
Transaksi
Nilai Sesuai
Valuta
Perjanjian
Penyebab
Ketidaksesuaian
Penyebab
Ketidaksesuaian
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II.14. P
en
jela
san
…
27
260
28 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.14. Penjelasan Realisasi
Diisi realisasi penarikan dan realisasi pembayaran atas ULN pada
periode berjalan.
1. Nomor Referensi
Diisi dengan nomor referensi ULN.
2. Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor
dokumen ULN.
3. Jenis Realisasi
Diisi dengan memilih salah satu sandi Jenis Realisasi. Dipilih sandi
1 (Realisasi Penarikan) apabila jenis realisasi yang dilaporkan
adalah realisasi penarikan dan dipilih sandi 2 (Realisasi
Pembayaran) apabila jenis realisasi yang dilaporkan adalah realisasi
pembayaran.
4. Tanggal Transaksi
Diisi sesuai dengan tanggal transaksi rencana pembayaran ULN
yang akan dilakukan.
5. Jenis Transaksi
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis transaksi sesuai dengan
Daftar Sandi Jenis Transaksi pada Lampiran 20.
6. Nama Bank Tempat Transaksi
Diisi dengan menulis nama bank yang digunakan transaksi pada
proses realisasi ULN (penarikan/pembayaran).
7. Negara Bank Tempat Transaksi
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar
Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12.
8. Valuta Transaksi
Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar
Sandi Valuta pada Lampiran 9.
9. Nilai Transaksi
Diisi sesuai dengan nominal nilai transaksi realisasi
(penarikan/pembayaran).
10. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian
Diisi sesuai dengan nominal nilai realisasi ULN
(penarikan/pembayaran) sesuai valuta yang ada pada Dokumen
ULN.
11. Penyebab …
261
29 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
11. Penyebab Ketidaksesuaian
Diisi khusus untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan
rencana, apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana dengan
memilih salah satu sandi penyebab ketidaksesuaian sesuai dengan
Daftar Sandi Ketidaksesuaian pada Lampiran 21.
12. Penyebab Ketidaksesuaian Lainnya
Diisi sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian apabila sandi
penyebab ketidaksesuaian yang dipilih adalah sandi 4 (lainnya).
II.15. Adjustment …
262
II.15. Adjustment
Nomor
Referensi
ULN
Nomor
Dokumen
Jenis
Realisasi
Tanggal Transaksi
(ddmmyyyy)
Jenis
Transaksi
Nama Bank Tempat
Transaksi
Negara Bank
Tempat
Transaksi
Valuta
Transaksi
Nilai
Transaksi
Nilai Sesuai
Valuta
Perjanjian
Penyebab
Ketidaksesuaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II.16. P
enje
lasan
…
30
263
31 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.16. Penjelasan Adjustment
Diisi nilai nominal adjustment realisasi penarikan dan/atau realisasi
pembayaran yang dilakukan sebelum periode laporan.
1. Nomor Referensi
Diisi dengan nomor referensi ULN lama yang dilakukan adjustment.
2. Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor
dokumen ULN yang dilakukan adjustment.
3. Tanggal Transaksi
Diisi sesuai dengan tanggal transaksi ULN yang dilakukan
adjustment.
4. Adjustment Realisasi
Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis adjustment realisasi
sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Adjustment pada Lampiran 22.
5. Bank Tempat Transaksi
Diisi dengan menulis nama bank yang digunakan transaksi pada
proses realisasi ULN (penarikan/pembayaran) yang dilakukan
adjustment.
6. Negara Bank Tempat Transaksi
Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar
Sandi Negara pada Lampiran 12.
7. Valuta Transaksi
Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar
Sandi Valuta pada Lampiran 9.
8. Nilai Adjustment
Diisi sesuai dengan nominal sebenarnya realisasi penarikan
dan/atau realisasi pembayaran ULN yang dilakukan Adjustment.
9. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian
Diisi sesuai dengan nominal nilai realisasi penarikan dan/atau
realisasi pembayaran yang dilakukan Adjustment, sesuai valuta
yang ada pada Dokumen Perjanjian Pinjaman.
10. Penyebab Ketidaksesuaian
Diisi khusus ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan
rencana, apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana maka dipilih
salah satu sandi penyebab ketidaksesuaian dengan merujuk Daftar
Sandi Penyebab Ketidaksesuaian pada Lampiran 21.
II.17. Posisi …
264
II.17. Posisi
Nomor Referensi ULN Nomor Dokumen Jenis Realisasi Nilai Posisi Awal Nilai Posisi Akhir Akumulasi Tunggakan
1 2 3 4 5 6
II.18. P
en
jela
san
…
32
265
33 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.18. Penjelasan Posisi
Diisi posisi awal dan akhir ULN, khusus ULN berdasarkan Perjanjian
Pinjaman dan Surat Utang Non-Banker’s Acceptance.
1. Nomor Referensi
Diisi dengan nomor referensi ULN.
2. Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor
dokumen Surat Utang Non-Banker’s Acceptance.
3. Nilai Posisi Awal
Diisi sesuai dengan nominal nilai posisi akhir periode pelaporan
sebelumnya.
4. Nilai Posisi Akhir
Diisi sesuai dengan nominal nilai posisi akhir periode pelaporan.
5. Akumulasi Tunggakan Bunga
Diisi sesuai dengan nominal nilai akumulasi tunggakan bunga
sampai dengan periode pelaporan.
II.19. Pengarsipan …
266
II.19. Pengarsipan
Nomor Referensi ULN Nomor DokumenTanggal Transaksi
(ddmmyyyy)Status Lunas
1 2 3 4
II.20. P
en
jela
san
…
34
267
35 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
II.20. Penjelasan Pengarsipan
Diisi jika terjadi pelunasan ULN.
1. Nomor Referensi
Diisi dengan nomor referensi ULN.
2. Nomor Dokumen
Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor
dokumen ULN.
3. Tanggal Pelunasan
Diisi sesuai dengan tanggal pelunasan ULN yang telah dilakukan.
4. Status Lunas
Diisi dengan memilih salah satu sandi status lunas sesuai dengan
Daftar Sandi Status Lunas pada Lampiran 23.
II.21. Konfirmasi Pengiriman
Langkah Konfirmasi Pengiriman dilakukan oleh pelapor untuk
mengkonfirmasi kebenaran data ULN yang akan dikirimkan kepada
Bank Indonesia. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan laporan ULN
periode berjalan apabila telah menyampaikan konfirmasi pengiriman
ULN. Pelapor dapat mencetak konfirmasi pengiriman pelaporan dari
aplikasi.
Hal-hal yang dikonfirmasi adalah :
1. Loan Warning List
2. Aktivitas Pelaporan Periode Berjalan
a. Pendaftaran ULN baru
b. Realisasi ULN
c. Adjustment ULN
d. Pengarsipan
3. Informasi Posisi Akhir ULN
Diisi sesuai dengan nilai posisi akhir ULN pada bulan Laporan ULN.
DAFTAR …
268
36 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Sandi Status Pelapor
Sandi Status Pelapor Keterangan
1 LSB Lembaga Selain Bank
2 Bank Konvensional
3 Bank Syariah
4 Bank UUS Bank Unit Usaha Syariah
5 BPR Bank Perkreditan Rakyat
6 BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah
11 Lembaga Keuangan Non Bank
12 Perusahaan Bukan Lembaga
Keuangan
Lampiran 2 Daftar Sandi Kota/Kabupaten
Sandi Keterangan
0100 Jawa Barat
0102 Kab. Bekasi
0103 Kab. Purwakarta
0106 Kab. Karawang
0108 Kab. Bogor
0109 Kab. Sukabumi
0110 Kab. Cianjur
0111 Kab. Bandung
0112 Kab. Sumedang
0113 Kab. Tasikmalaya
0114 Kab. Garut
0115 Kab. Ciamis
0116 Kab. Cirebon
0117 Kab. Kuningan
0118 Kab. Indramayu
0119 Kab. Majalengka
0121 …
269
37 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
0121 Kab. Subang
0122 Kab. Bandung Barat
0180 Kota Banjar
0188 Kab./Kota Lainnya di Jabar
0191 Kota Bandung
0192 Kota Bogor
0193 Kota Sukabumi
0194 Kota Cirebon
0195 Kota Tasikmalaya
0196 Kota Cimahi
0197 Kota Depok
0198 Kota Bekasi
0200 Banten
0201 Kab. Lebak
0202 Kab. Pandeglang
0203 Kab. Serang
0204 Kab. Tangerang
0288 Kab./Kota Lainnya di Banten
0291 Kota Cilegon
0292 Kota Tangerang
0293 Kota Serang
0294 Kota Tangerang Selatan
0300 DKI Jakarta
0391 Wil. Kota Jakarta Pusat
0392 Wil. Kota Jakarta Utara
0393 Wil. Kota Jakarta Barat
0394 Wil. Kota Jakarta Selatan
0395 Wil. Kota Jakarta Timur
0396 Wil. Kepulauan Seribu
0500 D.I Yogyakarta
0501 Kab. Bantul
0502 Kab. Sleman
0503 Kab. Gunung Kidul
0504 Kab. Kulon Progo
0588 Kab./Kota Lainnya
0591 Kota Yogyakarta
0900 …
270
38 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
0900 Jawa Tengah
0901 Kab. Semarang
0902 Kab. Kendal
0903 Kab. Demak
0904 Kab. Grobogan
0905 Kab. Pekalongan
0906 Kab. Tegal
0907 Kab. Brebes
0908 Kab. Pati
0909 Kab. Kudus
0910 Kab. Pemalang
0911 Kab. Jepara
0912 Kab. Rembang
0913 Kab. Blora
0914 Kab. Banyumas
0915 Kab. Cilacap
0916 Kab. Purbalingga
0917 Kab. Banjarnegara
0918 Kab. Magelang
0919 Kab. Temanggung
0920 Kab. Wonosobo
0921 Kab. Purworejo
0922 Kab. Kebumen
0923 Kab. Klaten
0924 Kab. Boyolali
0925 Kab. Sragen
0926 Kab. Sukoharjo
0927 Kab. Karanganyar
0928 Kab. Wonogiri
0929 Kab. Batang
0988 Kab./Kota Lainnya Jateng
0991 Kota Semarang
0992 Kota Salatiga
0993 Kota Pekalongan
0994 Kota Tegal
0995 Kota Magelang
0996 …
271
39 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
0996 Kota Surakarta/Solo
0997 Kotif Klaten
0998 Kotif Cilacap
0999 Kotif Purwokerto
1200 Jawa Timur
1201 Kab. Gresik
1202 Kab. Sidoarjo
1203 Kab. Mojokerto
1204 Kab. Jombang
1205 Kab. Sampang
1206 Kab. Pamekasan
1207 Kab. Sumenep
1208 Kab. Bangkalan
1209 Kab. Bondowoso
1211 Kab. Banyuwangi
1212 Kab. Jember
1213 Kab. Malang
1214 Kab. Pasuruan
1215 Kab. Probolinggo
1216 Kab. Lumajang
1217 Kab. Kediri
1218 Kab. Nganjuk
1219 Kab. Tulungagung
1220 Kab. Trenggalek
1221 Kab. Blitar
1222 Kab. Madiun
1223 Kab. Ngawi
1224 Kab. Magetan
1225 Kab. Ponorogo
1226 Kab. Pacitan
1227 Kab. Bojonegoro
1228 Kab. Tuban
1229 Kab. Lamongan
1230 Kab. Situbondo
1271 Kota Batu
1288 Kab./Kota Lainnya di Jatim
1291 …
272
40 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
1291 Kota Surabaya
1292 Kota Mojokerto
1293 Kota Malang
1294 Kota Pasuruan
1295 Kota Probolinggo
1296 Kota Blitar
1297 Kota Kediri
1298 Kota Madiun
1299 Kota Jember
2300 Bengkulu
2301 Kab. Bengkulu Selatan
2302 Kab. Bengkulu Utara
2303 Kab. Rejang Lebong
2304 Kab. Lebong
2305 Kab. Kepahiang
2306 Kab. Mukomuko
2307 Kab. Seluma
2308 Kab. Kaur
2309 Kab. Bengkulu Tengah
2388 Kab./Kota Lainnya di Bengkulu
2391 Kota Bengkulu
3100 Jambi
3101 Kab. Batanghari
3104 Kab. Sarolangun
3105 Kab. Kerinci
3106 Kab. Muaro Jambi
3107 Kab. Tanjung Jabung Barat
3108 Kab. Tanjung Jabung Timur
3109 Kab. Tebo
3110 Kab. Muara Bungo
3111 Kab. Merangin
3112 Kab. Bungo
3188 Kab./Kota Lainnya di Jambi
3191 Kota Jambi
3192 Kota Sungai Penuh
3200 Nanggroe Aceh Darussalam
3201 …
273
41 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
3201 Kab. Aceh Besar
3202 Kab. Pidie
3203 Kab. Aceh Utara
3204 Kab. Aceh Timur
3205 Kab. Aceh Selatan
3206 Kab. Aceh Barat
3207 Kab. Aceh Tengah
3208 Kab. Aceh Tenggara
3209 Kab. Aceh Singkil
3210 Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
3211 Kab. Aceh Tamiang
3212 Kab. Gayo Luwes
3213 Kab. Aceh Barat Daya
3214 Kab. Aceh Jaya
3215 Kab. Nagan Raya
3216 Kab. Aceh Simeuleu
3217 Kab. Bener Meriah
3218 Kab. Pidie Jaya
3219 Kab. Subulussalam
3288 Kab./Kota Lainnya di Aceh
3291 Kota Banda Aceh
3292 Kota Sabang
3293 Kota Lhokseumawe
3294 Kota Langsa
3295 Kota Simeulue
3300 Sumatra Utara
3301 Kab. Deli Serdang
3302 Kab. Langkat
3303 Kab. Karo
3304 Kab. Simalungun
3305 Kab. Labuhan Batu
3306 Kab. Asahan
3307 Kab. Dairi
3308 Kab. Tapanuli Utara
3309 Kab. Tapanuli Tengah
3310 Kab. Tapanuli Selatan
3311 …
274
42 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
3311 Kab. Nias
3312 Kota Rantau Prapat
3313 Kab. Toba Samosir
3314 Kab. Mandailing Natal
3315 Kab. Nias Selatan
3316 Kab. Humbang Hasundutan
3317 Kab. Pakpak Bharat
3318 Kab. Samosir
3319 Kab. Serdang Bedagai
3320 Kab. Angkola Sipirok
3321 Kab. Batu Bara
3322 Kab. Padang Lawas
3323 Kab. Padang Lawas Utara
3324 Kab. Labuanbatu Selatan
3325 Kab. Labuanbatu Utara
3326 Kab. Nias Barat
3327 Kab. Nias Utara
3388 Kab./Kota Lainnya di Sumut
3391 Kota Tebing Tinggi
3392 Kota Binjai
3393 Kota Pematang Siantar
3394 Kota Tanjung Balai
3395 Kota Sibolga
3396 Kota Medan
3397 Kota Gunung Sitoli
3398 Kota Kisaran
3399 Kota Padang Sidempuan
3400 Sumatra Barat
3401 Kab. Agam
3402 Kab. Pasaman
3403 Kab. Limapuluh Koto
3404 Kab. Solok Selatan
3405 Kab. Padang Pariaman
3406 Kab. Pesisir Selatan
3407 Kab. Tanah Datar
3408 Kab. Sawahlunto/Sijunjung
3409 …
275
43 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
3409 Kab. Kepulauan Mentawai
3410 Kab. Pasaman Barat
3411 Kab. Dharmasraya
3412 Kab. Solok
3488 Kab./Kota Lainnya di Sumbar
3491 Kota Bukittinggi
3492 Kota Padang
3493 Kota Sawahlunto
3494 Kota Padang Panjang
3495 Kota Solok
3496 Kota Payakumbuh
3497 Kota Pariaman
3500 Riau
3501 Kab. Kampar
3502 Kab. Bengkalis
3504 Kab. Indragiri Hulu
3505 Kab. Indragiri Hilir
3508 Kab. Rokan Hulu
3509 Kab. Rokan Hilir
3510 Kab. Pelalawan
3511 Kab. Siak
3512 Kab. Kuantan Singingi
3513 Kab. Kepulauan Meranti
3588 Kab./Kota Lainnya di Riau
3591 Kota Pekanbaru
3592 Kota Dumai
3600 Sumatra Selatan
3606 Kab. Musi Banyuasin
3607 Kab. Ogan Komering Ulu
3608 Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)
3609 Kab. Lahat
3610 Kab. Musi Rawas
3611 Kab. Ogan Komering Ilir
3612 Kab. Pangkalan Balai
3613 Kab. Banyuasin
3614 Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan
3615 …
276
44 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
3615 Kab. Ogan Komeing Ulu Timur
3616 Kab. Ogan Ilir
3617 Kab. Empat Lawang
3688 Kab./Kota Lainnya di Sumsel
3691 Kota Palembang
3693 Kota Lubuklinggau
3694 Kota Prabumulih
3695 Kota Baturaja
3697 Kota Pagar Alam
3700 Bangka Belitung
3701 Kab. Bangka
3702 Kab. Belitung
3703 Kab. Bangka Barat
3704 Kab. Bangka Selatan
3705 Kab. Bangka Tengah
3706 Kab. Belitung Timur
3707 Kab. Bangka Belitung
3788 Kab./Kota Lainnya di Kep. Bangka
3791 Kota Pangkal Pinang
3800 Kep. Riau
3801 Kab. Karimun
3802 Kab. Lingga
3803 Kab. Natuna
3804 Kab. Bintan (d/h Kab. Kepulauan Riau)
3805 Kab. Anambas
3888 Kab./Kota Lainnya di Kep. Riau
3891 Kota Tanjung Pinang
3892 Kota Batam
3900 Lampung
3901 Kab. Lampung Selatan
3902 Kab. Lampung Tengah
3903 Kab. Lampung Utara
3904 Kab. Lampung Barat
3905 Kab. Tulang Bawang
3906 Kab. Tanggamus
3907 Kab. Lampung Timur
3908…
277
45 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
3908 Kab. Way Kanan
3909 Kab. Pesawaran
3910 Kab. Pringsewu
3911 Kab. Tulang Bawang Barat
3912 Kab. Mesuji
3988 Kab./Kota Lainnya di Lampung
3991 Kota Bandar Lampung
3992 Kota Metro
5100 Kalimantan Selatan
5101 Kab. Banjar
5102 Kab. Tanah Laut
5103 Kab. Tapin
5104 Kab. Hulu Sungai Selatan
5105 Kab. Hulu Sungai Tengah
5106 Kab. Hulu Sungai Utara
5107 Kab. Barito Kuala
5108 Kab. Kota Baru
5109 Kab. Tabalong
5110 Kab.Tanah Bumbu
5111 Kab. Balangan
5188 Kab./Kota Lainnya di Kalsel
5191 Kota Banjarmasin
5192 Kota Banjarbaru
5300 Kalimantan Barat
5301 Kab. Pontianak
5302 Kab. Sambas
5303 Kab. Ketapang
5304 Kab. Sanggau
5305 Kab. Sintang
5306 Kab. Kapuas Hulu
5307 Kab. Bengkayang
5308 Kab. Landak
5309 Kab. Sekadau
5310 Kab. Melawi
5311 Kab. Kayong Utara
5312 Kab. Kubu Raya
5388 …
278
46 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
5388 Kab./Kota Lainnya di Kalbar
5391 Kota Pontianak
5392 Kota Singkawang
5400 Kalimantan Timur
5401 Kab. Kutai Kartanegara
5402 Kab. Berau
5403 Kab. Pasir
5404 Kab. Bulungan
5405 Kab. Kutai Barat
5406 Kab. Kutai Timur
5407 Kab. Bulungan Selatan
5408 Kab. Bulungan Utara
5409 Kab. Nunukan
5410 Kab. Malinau
5411 Kab. Penajam Paser Utara
5412 Kab. Tana Tidung
5488 Kab./Kota Lainnya di Kaltim
5491 Kota Samarinda
5492 Kota Balikpapan
5493 Kota Tarakan
5494 Kota Bontang
5800 Kalimantan Tengah
5801 Kab. Kapuas
5802 Kab. Kotawaringin Barat
5803 Kab. Kotawaringin Timur
5804 Kab. Murung Raya
5805 Kab. Barito Timur
5806 Kab. Barito Selatan
5807 Kab. Gunung Mas
5808 Kab. Barito Utara
5809 Kab. Pulang Pisau
5810 Kab. Seruyan
5811 Kab. Katingan
5812 Kab. Sukamara
5813 Kab. Lamandau
5888 Kab./Kota Lainnya di Kalteng
5892 …
279
47 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
5892 Kota Palangkaraya
6000 Sulawesi Tengah
6001 Kab. Donggala
6002 Kab. Poso
6003 Kab. Parimo/Banggai
6004 Kab. Toli-Toli
6005 Kab.Banggai Kepulauan
6006 Kab. Morowali
6007 Kab. Buol
6008 Kab. Tojo Una-Una
6009 Kab. Parigi Moutong
6010 Kab. Sigi
6088 Kab./Kota Lainnya di Sulteng
6091 Kota Palu
6100 Sulawesi Selatan
6101 Kab. Pinrang
6102 Kab. Gowa
6103 Kab. Wajo
6105 Kab. Bone
6106 Kab. Tana Toraja
6107 Kab. Maros
6109 Kab. Luwu
6110 Kab. Sinjai
6111 Kab. Bulukumba
6112 Kab. Bantaeng
6113 Kab. Jeneponto
6114 Kab. Selayar
6115 Kab. Takalar
6116 Kab. Barru
6117 Kab. Sidenreng Rappang
6118 Kab. Pangkajene Kepulauan
6119 Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)
6120 Kab. Polewali
6121 Kab. Enrekang
6122 Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)
6124 Kab. Luwu Utara
6125 …
280
48 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
6125 Kab. Toraja Utara
6188 Kab./Kota Lainnya di Sulsel
6191 Kota Makassar
6192 Kota Pare-Pare
6193 Kota Palopo
6194 Kota Watampone
6200 Sulawesi Utara
6202 Kab. Minahasa
6203 Kab. Bolaang Mongondow
6204 Kab. Kepulauan Sangihe
6205 Kab. Kepulauan Talaud
6206 Kab. Minahasa Selatan
6207 Kab. Minahasa Utara
6208 Kab. Talaud
6209 Kab. Minahasa Tenggara
6210 Kab. Bolaang Mongondow Utara
6211 Kab. Kepulauan Sitaro
6212 Kab. Bolaang Mongondow Selatan
6213 Kab. Bolaang Mongondow Timur
6288 Kab./Kota Lainnya di Sulut
6291 Kota Manado
6292 Kota Kotamobagu
6293 Kota Bitung
6294 Kota. Tomohon
6300 Gorontalo
6301 Kab. Gorontalo
6302 Kab. Bualemo
6303 Kab. Bonebolango
6304 Kab. Pohuwato
6305 Kab. Gorontalo Utara
6388 Kab./Kota Lainnya di Gorontalo
6391 Kota Gorontalo
6400 Sulawesi Barat
6401 Kab. Polewali Mandar
6402 Kab. Majene
6403 Kab. Mamasa
6404 …
281
49 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
6404 Kab. Mamuju Utara
6405 Kab. Mamuju
6488 Kab./Kota Lainnya di Sulbar
6491 Kota Mamuju
6900 Sulawesi Tenggara
6901 Kab. Buton
6902 Kab. Kendari
6903 Kab. Muna
6904 Kab. Kolaka
6905 Kab. Wakatobi
6906 Kab. Konawe
6907 Kab. Konawe Selatan
6908 Kab. Bombana
6909 Kab. Kolaka Utara
6910 Kab. Buton Utara
6911 Kab. Konawe Utara
6988 Kab./Kota Lainnya di Sulteng
6990 Kota Bau-Bau
6991 Kota Kendari
7100 Nusa Tenggara Barat
7101 Kab. Lombok Barat
7102 Kab. Lombok Tengah
7103 Kab. Lombok Timur
7104 Kab. Sumbawa
7105 Kab. Bima
7106 Kab. Dompu
7107 Kab. Sumbawa Barat
7108 Kab. Lombok Utara
7188 Kab./Kota Lainnya di NTB
7191 Kota Mataram
7192 Kota. Bima
7200 Bali
7201 Kab. Buleleng
7202 Kab. Jembrana
7203 Kab. Tabanan
7204 Kab. Badung
7205 …
282
50 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
7205 Kab. Gianyar
7206 Kab. Klungkung
7207 Kab. Bangli
7208 Kab. Karangasem
7288 Kab./Kota Lainnya di Bali
7291 Kota Denpasar
7400 Nusa Tenggara Timur
7401 Kab. Kupang
7402 Kab. Timor-Tengah Selatan
7403 Kab. Timor-Tengah Utara
7404 Kab. Belu
7405 Kab. Alor
7406 Kab. Flores Timur
7407 Kab. Sikka
7408 Kab. Ende
7409 Kab. Ngada
7410 Kab. Manggarai
7411 Kab. Sumba Timur
7412 Kab. Sumba Barat
7413 Kab. Lembata
7414 Kab. Rote
7415 Kab. Manggarai Barat
7416 Kab. Sumba Tengah
7417 Kab. Sumba Barat Daya
7418 Kab. Manggarai Timur
7419 Kab. Nagekeo
7420 Kab. Sab Raijua
7488 Kab./Kota Lainnya di NTT
7491 Kota Kupang
8100 Maluku
8101 Kab. Maluku Tengah
8102 Kab. Maluku Tenggara
8103 Kab. Maluku Tenggara Barat
8104 Kab. Buru
8105 Kota Seram Bagian Barat
8106 Kota Seram Bagian Timur
8107 …
283
51 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
8107 Kota Kepulauan Aru
8108 Kab. Maluku Barat Daya
8109 Kab. Buru Selatan
8188 Kab./Kota Lainnya di Maluku
8191 Kota Ambon
8192 Kota Tual
8200 Papua
8201 Kab. Jayapura
8202 Kab. Biak Numfor
8210 Kab. Yapen-Waropen
8211 Kab. Merauke
8212 Kab. Paniai
8213 Kab. Jayawijaya
8214 Kab. Nabire
8215 Kab. Mimika
8216 Kab. Puncak Jaya
8217 Kab. Sarmi
8218 Kab. Keerom
8221 Kab. Pegunungan Bintang
8222 Kab. Yahukimo
8223 Kab. Tolikara
8224 Kab. Waropen
8226 Kab. Boven Digoel
8227 Kab. Mappi
8228 Kab. Asmat
8231 Kab. Supiori
8232 Kab. Mamberamo Raya
8233 Kab. Dogiyai
8234 Kab. Lanny Jaya
8235 Kab. Mamberamo Tengah
8236 Kab. Nduga Tengah
8237 Kab. Yalimo
8238 Kab. Puncak
8239 Kab. Intan Jaya
8240 Kab. Nduga
8288 Kab./Kota Lainnya di Papua
8291 …
284
52 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
8291 Kota Jayapura
8300 Maluku Utara
8301 Kab. Maluku Utara
8302 Kab. Halmahera Tengah
8303 Kab. Halmahera Utara
8304 Kab. Halmahera Timur
8305 Kab. Halmahera Barat
8306 Kab. Halmahera Selatan
8307 Kab. Kepulauan Sula
8308 Kab. Pulau Morotai
8388 Kab./Kota Lainnya di Maluku Utara
8390 Kota Ternate
8391 Kota Tidore Kepulauan
8400 Irian Jaya Barat
8401 Kab. Sorong
8402 Kab. Fak-Fak
8403 Kab. Manokwari
8404 Kab. Sorong Selatan
8405 Kab. Raja Ampat
8406 Kab. Kaimana
8407 Kab. Teluk Bintuni
8408 Kab. Teluk Wondama
8409 Kab. Tembrauw
8410 Kab. Maybrat
8488 Kab./Kota Lainnya di Irja Barat
8491 Kota Sorong
9999 Di Luar Indonesia
Lampiran 3 Daftar Status Kepemilikan
Sandi Status Kepemilikan Keterangan
BUMN Badan Usaha Milik Negara
BUMD Badan Usaha Milik Daerah
BUMS Swasta Asing Badan Usaha Milik Swasta Asing
BUMS Swasta Nasional Badan Usaha Milik Swasta Nasional
BUMS …
285
53 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
BUMS Swasta Campuran Badan Usaha Milik Swasta
Campuran
Koperasi
Yayasan
Perseorangan
Status Kepemilikan Lainnya
Lampiran 4 Daftar Sandi Sektor Ekonomi
A A.1 010000 Pertanian dan Perburuan
011000 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman
Perkebunan, dan Hortikultura
011110 Pertanian Padi
011121 Pertanian Palawija Jagung
011122 Pertanian Palawija Ketela Pohon
011123 Pertanian Palawija Ubi Jalar
011124 Pertanian Palawija Umbi-Umbian
Lainnya
011125 Pertanian Palawija Kacang Tanah
011126 Pertanian Palawija Kedele
011129 Pertanian Palawija Kacang-Kacangan
Lainnya
011130 Perkebunan Tebu dan Tanaman
Pemanis Lainnya
011140 Perkebunan Tembakau
011150 Perkebunan Karet dan Penghasil
Getah Lainnya
011160 Perkebunan Tanaman Bahan Baku
Tekstil dan Sejenisnya
011170 Perkebunan Tanaman Obat/ Bahan
Farmasi
011180 Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri
011190 Perkebunan Tanaman Lainnya Yang
Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
011211 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang
Dipanen Sekali Bawang Merah
011219 …
286
54 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
011219 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang
Dipanen Sekali Lainnya
011220 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang
Dipanen Lebih Dari Sekali
011231 Pertanian Hortikultura Bunga-
Bungaan Anggrek
011239 Pertanian Hortikultura Bunga-
Bungaan Lainnya
011240 Pertanian Tanaman Hias Lainnya
011250 Pembibitan dan Pembenihan
Hortikultura Sayuran dan Bunga-
Bungaan
011311 Pertanian Buah-Buahan Musiman
Jeruk
011319 Pertanian Buah-Buahan Musiman
Lainnya
011321 Pertanian Buah-Buahan Sepanjang
Tahun Pisang
011329 Pertanian Buah-Buahan Sepanjang
Tahun Lainnya
011330 Perkebunan Kelapa
011340 Perkebunan Kelapa Sawit
011351 Perkebunan Tanaman Kopi
011352 Perkebunan Tanaman Teh
011353 Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)
011360 Perkebunan Jambu Mete
011370 Perkebunan Lada
011380 Perkebunan Cengkeh
011391 Perkebunan Tanaman Rempah Panili
011392 Perkebunan Tanaman Rempah Pala
011399 Perkebunan Tanaman Rempah Yang
Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
012000 Peternakan
012110 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong
012191 Pembibitan dan Budidaya Domba dan
Kambing Potong
012192 …
287
55 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
012192 Pembibitan dan Budidaya Ternak
Perah
012210 Pembibitan dan Budidaya Babi
012291 Pembibitan dan Budidaya Unggas
013000 Kombinasi Pertanian Atau Perkebunan Dengan
Peternakan (Mixed Farming)
014000 Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
015000 Perburuan Penangkapan dan Penangkaran
Satwa Liar
A.2 020000 Kehutanan
020100 Pengusahaan Hutan Tanaman
020200 Pengusahaan Hutan Alam
020300 Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu
020400 Jasa Kehutanan
020500 Usaha Kehutanan Lainnya
021000 Kehutanan
B B.1 050000 Perikanan
050111 Penangkapan Ikan Tuna
050119 Penangkapan Ikan Lainnya
050121 Penangkapan Udang Laut
050122 Penangkapan Crustacea Lainnya di Laut
050190 Lainnya
050211 Budidaya Biota Laut Udang
050212 Budidaya Biota Laut Tuna
050213 Budidaya Biota Laut Rumput Laut
050219 Budidaya Biota Laut Lainnya
050220 Pembenihan Biota Laut
050310 Penangkapan Ikan di Perairan Umum
050320 Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota
Lainnya di Perairan Umum
050411 Budidaya Biota Air Tawar Udang
050419 Budidaya Biota Air Tawar Lainnya
050421 Budidaya Biota Air Payau Udang
050429 Budidaya Biota Air Payau Lainnya
050490 Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau
050510 Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut
050580 …
288
56 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
050580 Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat
050590 Jasa Perikanan Lainnya
051000 Perikanan
052000 Budidaya Biota di Laut
053000 Penangkapan Biota di Perairan Umum
054000 Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau
055000 Jasa Perikanan
C C.1 100000 Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut,
Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara
101000 Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut,
dan Gasifikasi Batubara
102000 Pembuatan Briket Batubara
C.2 110000 Pertambangan serta Jasa Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi
111000 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta
Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
111010 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
111020 Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
112000 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
120000 Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
C.4 130000 Pertambangan Bijih Logam
131000 Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
132000 Pertambangan Logam dan Bijih Timah
132010 Pertambangan Bijih Timah
132020 Pertambangan Bijih Bauksit
132030 Pertambangan Bijih Tembaga
132040 Pertambangan Bijih Nikel
132061 Pertambangan Emas
132062 Pertambangan Perak
132090 Bahan Galian Lainnya Yang Tidak
Mengandung Bijih Besi
C.5 140000
Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta
Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia
141000 Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat, dan Pasir
142000 Pertambangan dan Penggalian Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
142100 …
289
57 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
142100 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia,
dan Bahan Pupuk
142200 Ekstraksi Garam
142900 Pertambangan dan Penggalian Lainnya
D D.1 150000 Industri Makanan dan Minuman
151000 Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan,
Buah-Buahan, Sayuran, Minyak, dan Lemak
151110 Industri Pemotongan Hewan
151120
Industri Pengolahan dan Pengawetan
Daging
151200 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan serta
Biota Perairan Lainnya
151300 Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-Buahan
dan Sayuran
151410 Industri Minyak Mentah (Minyak
Makan) dari Nabati dan Hewani
151430 Industri Minyak Goreng dari Kelapa
151440 Industri Minyak Goreng dari Kelapa
Sawit Mentah
151450 Industri Minyak Goreng dari Biji
Kelapa Sawit
152000 Industri Susu dan Makanan dari Susu
153000 Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung, dan
Pakan Ternak
153110 Industri Penggilingan Padi dan
Penyosohan Beras
153180 Industri Kopra
153190 Industri Penggilingan Lainnya
153200 Industri Tepung dan Pati
153300 Industri Pakan Ternak
154000 Industri Makanan Lainnya
154100 Industri Roti dan Sejenisnya
154200 Industri Gula dan Pengolahan Gula
154300 Industri Coklat dan Kembang Gula
154400 Industri Makaroni, Mie, Spagheti,
Bihun, So'un, dan Sejenisnya
154911 …
290
58 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
154911 Industri Pengolahan Teh
154912 Industri Pengolahan Kopi
154930 Industri Kecap
154940 Industri Tempe dan Tahu
154990 Industri Makanan Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
155000 Industri Minuman
D.2 160000 Industri Pengolahan Tembakau
160010 Industri Pengeringan dan Pengolahan
Tembakau
160050 Industri Rokok
160090 Industri Bumbu Rokok serta
Kelengkapan Rokok Lainnya
161000 Industri Pengolahan Tembakau
D.3 170000 Industri Tekstil
171000
Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan
Akhir Tekstil
172000 Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani
173000 Industri Perajutan
174000 Industri Kapuk
D.4 180000 Industri Pakaian Jadi
181000
Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya,
Kecuali Pakaian Jadi Berbulu
182000
Industri Pakaian Jadi Barang Jadi dari Kulit
Berbulu dan Pencelupan Bulu
D.5 190000 Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki
191000
Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk
Kulit Buatan)
192000 Industri Alas Kaki
D.6 200000 Industri Kayu, Barang-Barang dari Kayu (Tidak
Termasuk Mebeller), dan Barang-Barang Anyaman dari
Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
201000 Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu,
Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
202100 Industri Kayu Lapis, Veneer, dan
Sejenisnya
202900 …
291
59 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
202900 Industri Anyam-Anyaman, Kerajinan,
Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang
Lain dari Kayu
D.7 210000 Industri Kertas, Barang Dari Kertas, dan Sejenisnya
210100 Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas,
dan Karton/Paper Board
210200 Industri Kemasan dan Kotak dari
Kertas dan Karton
210900 Industri Barang dari Kertas dan
Kartan Yang Tidak Diklasifikasikan di
Tempat Lain
211000 Industri Kertas, Barang dari Kertas
dan Sejenisnya
D.8 220000 Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi
Media Rekaman
221000 Industri Penerbitan
222000
Industri Percetakan dan Kegiatan Yang
Berkaitan Dengan Pencetakan Termasuk
Reproduksi/Cetak Ulang)
223000 Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video
D.9 230000 Industri Barang-Barang dari Batu Bara, Pengilangan
Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-
Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan
Bahan Bakar Nuklir
231000 Industri Barang-Barang dari Batubara
232000
Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan
Gas Bumi, dan Industri Barang-Barang dari
Hasil Pengilangan Minyak Bumi
233000 Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)
D.10 240000 Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia
241000 Industri Bahan Kimia Industri
241100 Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk
241200 Industri Pupuk
241300 Industri Plastik dan Karet Buatan
242000 D.10.2. Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
242100 Industri Bahan Baku Pemberantas
Hama …
292
60 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
Hama dan Pemberantas Hama
Termasuk Zat Pengatur Tumbuh
242200 Industri Cat, Pernis, dan Lak
242300 Industri Farmasi dan Jamu
242400 Industri Sabun dan Bahan Pembersih
Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik
dan Sejenisnya
242940 Industri Minyak Atsiri
242990 Industri Bahan Kimia dan Barang
Kimia Lainnya
243000 Industri Serat Buatan
D.11 250000 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang Dari
Plastik
251000 Industri Karet dan Barang dari Karet
251210 Industri Pengasapan Karet
251220 Industri Remilling Karet
251230 Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
251900 Industri Barang-Barang Lain dari
Karet
252000 Industri Barang Dari Plastik
D.12 260000 Industri Barang Galian Bukan Logam
261000 Industri Gelas dan Barang dari Gelas
262000 Industri Barang-Barang dari Porselin
263000 Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik
264000
Industri Semen, Kapur, dan Gips, serta Barang-
Barang dari Semen, dan Kapur
265000 Industri Barang-Barang Dari Batu
266000 Industri Barang-Barang Dari Asbes
269000 Industri Barang-Barang Galian Bukan Logam
Lainnya
D.13 270000 Industri Logam Dasar
271000 Industri Logam Dasar Besi dan Baja
272000 Industri Logam Dasar Bukan Besi
273000 Industri Pengecoran Logam
273100 Industri Pengecoran Besi dan Baja
273200 Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
D.14 …
293
61 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
D.14 280000 Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan
Peralatannya
281000 Industri Barang-Barang Logam Siap Pasang
Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan
Generator Uap
289000 Industri Barang Logam Lainnya, dan Kegiatan
Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam
289300 Industri Alat-Alat Pertanian,
Pertukangan, Pemotong, dan
Peralatan Lainnya dari Logam
289900 Industri Barang Logam Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
D.15 290000 Industri Mesin dan Perlengkapannya
291000 Industri Mesin-Mesin Umum
292000 Industri Mesin-Mesin Untuk Keperluan Khusus
292100 Industri Mesin Pertanian dan
Kehutanan, serta Jasa Penunjang
Pemeliharaan dan Perbaikannya
292400 Industri Mesin-Mesin Untuk
Pertambangan, Penggalian, dan
Konstruksi
292500 Industri Mesin Untuk Pengolahan
Makanan, Minuman, dan Tembakau
292600 Industri Mesin-Mesin Tekstil, Produk
Tekstil, dan Barang-Barang dari Kulit
292900 Industri Mesin-Mesin Khusus Lainnya
293000 Industri Peralatan Rumah Tangga Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
D.16 300000 Industri Mesin Dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan
Pengolahan Data
D.17 310000 Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya
311000 Industri Motor Listrik, Generator, dan
Transformator
312000 Industri Peralatan Pengontrol dan
Pendistribusian Listrik
313000 Industri Kabel Listrik dan Telepon
314000 …
294
62 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
314000 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai
315000 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu
Penerangan
319000 Industri Peralatan Listrik Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
D.18 320000 Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi,
Serta Perlengkapannya
321000 Industri Tabung dan Katup Elektronik serta
Komponen Elektronik Lainnya
322000 Industri Alat Transmisi Komunikasi
323000 Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman
Suara dan Gambar, dan Sejenisnya
D.19 330000 Industri Peralatan Kedokteran, Alat-Alat Ukur,
Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam, dan
Lonceng
331000 Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan
Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan
Bagian Lainnya, Kecuali Alat-Alat Optik
332000 Industri Instrumen Optik dan Peralatan
Fotografi
333000 Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya
D.20 340000 Industri Kendaraan Bermotor
341000 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau
Lebih
342000 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda
Empat atau Lebih
343000 Industri Perlengkapan dan Komponen
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
D.21 350000 Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor
Roda Empat atau Lebih
351000 Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan
Perahu
352000 Industri Kereta Api, Bagian-Bagian, dan
Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api
353000 Industri Pesawat Terbang dan
Perlengkapannya, serta Perbaikan Pesawat
Terbang
359000 …
295
63 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
359000 Industri Alat Angkut Lainnya
359100 Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan
Tiga, serta Komponen dan Perlengkapannya
359900 Industri Alat Angkut Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
D.22 360000 Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya
361000 Industri Furnitur
369000 Industri Pengolahan Lainnya
D.23 370000 Daur Ulang
371000 Daur Ulang Barang-Barang Logam
372000 Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam
E E.1 400000 Listrik, Gas, dan Air Panas
401000 Ketenagalistrikan
401001 Ketenagalistrikan Pedesaan
401002 Ketenagalistrikan Lainnya
402000 Gas
403000 Uap dan Air Panas
E.2 410000 Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
F F.1 450000 Konstruksi
451000 Penyiapan Lahan
451001
Penyiapan Tanah Pemukiman
Transmigrasi (PTPT)
451002 Pencetakan Lahan Sawah
451009 Penyiapan Lahan Lainnya
452000 Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil
452111 Konstruksi Perumahan Sederhana -
Bank Tabungan Negara
452112 Konstruksi Perumahan Sederhana -
Perumnas
452113 Konstruksi Perumahan Sederhana -
Lainnya Tipe s.d 21
452114 Konstruksi Perumahan Sederhana -
Lainnya Tipe 22 s.d 70
452115 Konstruksi Perumahan Menengah,
Besar, Mewah (Tipe di atas 70)
452120 Konstruksi Gedung Perkantoran
452130 …
296
64 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
452130 Konstruksi Gedung Industri
452141 Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Pasar Inpres
452149 Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Lainnya
452190 Konstruksi Gedung Lainnya
452211 Bangunan Jalan Raya
452212 Bangunan Jalan Tol
452213 Bangunan Jalan Jembatan dan
Landasan
452220 Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta
Api
452240 Bangunan Pengairan (Irigasi)
452270 Bangunan Dermaga (Pelabuhan)
452290 Bangunan Sipil Lainnya
452301 Konstruksi Bangunan Listrik
Pedesaan
452309 Konstruksi Bangunan Elektrikal dan
Komunikasi Lainnya
452400 Konstruksi Khusus
453000 Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil
453100 Instalasi Gedung
453200 Instalasi Bangunan Sipil
454000 Penyelesaian Konstruksi Gedung
455000 Penghancur Bangunan Dengan Operatornya
G G.1 500000 Penjualan Mobil, Sepeda Motor, dan Penjualan Eceran
Bahan Bakar Kendaraan
501000 Penjualan Mobil
502000 Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
503000
Penjualan Sepeda Motor serta Suku Cadang
dan Aksesorisnya
503001 Penjualan Sepeda Motor
503002
Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris
Sepeda Motor
504000 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan
G.2 510000 Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan
Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor)
511000 …
297
65 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
511000 Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa
(Fee) atau Kontrak
512000 Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil
Pertanian, Binatang Hidup, Makanan,
Minuman, dan Tembakau
512111 Perdagangan Jagung
512112 Perdagangan Tembakau
512113 Perdagangan Karet
512114 Perdagangan Cengkeh
512115 Perdagangan Lada
512116 Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit
512117 Perdagangan Kapas
512119 Perdagangan Besar Dalam Negeri
Hasil Pertanian Lainnya
512120 Perdagangan Besar Dalam Negeri
Binatang Hidup
512130 Perdagangan Besar Dalam Negeri
Hasil Perikanan
512141 Perdagangan Kayu
512149 Perdagangan Besar Dalam Negeri
Hasil Kehutanan dan Perburuan
Lainnya
512201 Perdagangan Dalam Negeri Beras
512202 Perdagangan Dalam Negeri Gula
512203 Perdagangan Dalam Negeri Kopi
512204 Perdagangan Dalam Negeri Teh
512205 Perdagangan Dalam Negeri Garam
512206 Perdagangan Dalam Negeri Minyak
Kelapa Sawit
512207 Perdagangan Dalam Negeri Kopra
512208 Perdagangan Dalam Negeri Rokok
512209 Perdagangan Dalam Negeri Makanan,
Minuman dan Tembakau Lainnya
513100 Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian
Jadi, dan Kulit
513900 …
298
66 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
513900 Perdagangan Besar Barang-Barang
Keperluan Rumah Tangga Lainnya
514000 Perdagangan Besar Produk Antara Bukan Hasil
Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa
Tak Terpakai (Scrap)
514100 Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas,
Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis
514200 Perdagangan Besar Logam dan Bijih
Logam
514301 Perdagangan Dalam Negeri Semen
514302 Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton
514309 Perdagangan Dalam Negeri Bahan-
Bahan Konstruksi Lainnya
514901 Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan
Obat Hama
514909 Perdagangan Dalam Negeri Barang
Antara Lainnya
515000 Perdagangan Besar Mesin-Mesin, Suku Cadang,
dan Perlengkapannya
519000 Perdagangan Besar Lainnya
519001 Perdagangan Dalam Negeri Kertas
Koran
519009 Perdagangan Dalam Negeri Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
G.3 520000 Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil, dan Sepeda Motor
521000 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang
521100 Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang Yang Didominasi Makanan,
Minuman, dan Tembakau
521900 Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang Yang Didominasi Oleh Barang
Bukan Makanan, Minuman, dan
Tembakau
522000 Perdagangan Eceran Komoditi Makanan,
Minuman, atau Tembakau
522100 Perdagangan Eceran Komoditi
Makanan dari Hasil Pertanian
522200 …
299
67 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
522200 Perdagangan Eceran Komoditi
Makanan, Minuman, atau Tembakau
Hasil Industri Pengolahan
523000 Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan,
Minuman atau Tembakau
523100 Perdagangan Eceran Bahan Kimia,
Farmasi, Kosmetik, dan Alat
Laboratorium
523200 Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian
Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan
Pribadi
523300 Perdagangan Eceran Perlengkapan
Rumah Tangga dan Perlengkapan
Dapur
523400 Perdagangan Eceran Bahan
Konstruksi
523500 Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan
Minyak Pelumas
523600 Perdagangan Eceran Kertas, Barang-
Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang
Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik,
Alat Fotografi, Komputer
523700 Perdagangan Eceran Mesin-Mesin
(Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan
Suku Cadang (Onderdil), Termasuk
Alat-Alat Transportasi
523800 Perdagangan Eceran Barang-Barang
Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan
Lukisan
523900 Perdagangan Eceran Komoditi Lainnya
(Bukan Makanan, Minuman, atau
Tembakau)
524000 Perdagangan Eceran Barang Bekas
525000 Perdagangan Eceran Kaki Lima
525100 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Komoditi dari Hasil Pertanian
525200 …
300
68 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
525200 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Komoditi Makanan, Minuman Hasil
Industri Pengolahan
525300 Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan
Kimia, Frmasi, Kosmetik, dan Alat
Laboratorium
525400 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan
Barang Keperluan Pribadi
525500 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Perlengkapan Rumah Tangga dan
Perlengkapan Dapur
525600 Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan
Bakar dan Pelumas
525700 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Kertas, Barang-Barang dari Kertas,
Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah
Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan
Komputer
525800 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Barang-Barang Kerajinan, Mainan
Anak-anak, dan Lukisan
525900 Perdagangan Eceran Kaki Lima
Barang-Barang Bekas
526000 Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya
527000 Perdagangan Eceran Lainnya
527100 Perdagangan Eceran Melalui Media
527200 Perdagangan Eceran Keliling
G.4 530000 Perdagangan Ekspor Kecuali Perdagangan Mobil dan
Sepeda Motor
531000 Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa
(Fee) atau Kontrak
532000 Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil
Pertanian, Binatang Hidup, Makanan,
Minuman, dan Tembakau
532111 Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit
532112 …
301
69 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
532112 Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman
Pangan dan Perkebunan
532119 Perdagangan Ekspor Bahan Baku
Hasil Pertanian Lainnya
532120 Perdagangan Ekspor Binatang Hidup
532130 Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan
532141 Perdagangan Ekspor Kayu
532142 Perdagangan Ekspor Rotan
532149 Perdagangan Ekspor Hasil Hutan
Selain Kayu dan Rotan
532201 Perdagangan Ekspor Udang Olahan
532202 Perdagangan Ekspor Teh
532203 Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk
532204 Perdagangan Ekspor Tembakau
532209 Perdagangan Ekspor Makanan dan
Minuman Lainnya
533000 Perdagangan Ekspor Barang-Barang Keperluan
Rumah Tangga
533101 Perdagangan Ekspor Tekstil
533102 Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi
533103 Perdagangan Ekspor Kulit
533900 Perdagangan Ekspor Barang-Barang
Keperluan Rumah Tangga Lainnya
534000 Perdagangan Ekspor Produk Antara
(Intermediate Products) Bukan Hasil Pertanian,
Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak
Terpakai (Scrap)
534100 Perdagangan Ekspor Bahan Bakar
Gas, Cair, dan Padat serta Produk
Sejenis
534201 Perdagangan Ekspor Bijih Timah
534202 Perdagangan Ekspor Bijih Logam
Selain Timah
534203 Perdagangan Ekspor Batu Bara
534209 Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih
Logam (Hasil Pertambangan dan
Penggalian) Lainnya
534301 …
302
70 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
534301 Perdagangan Ekspor Kayu Lapis
534309 Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan
Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil
Penggalian) Lainnya
534900 Perdagangan Ekspor Produk Antara
(Intermediate Products), Barang-
Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak
Terpakai (Scrap)
535000 Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku
Cadang, dan Perlengkapannya
539000 Perdagangan Ekspor Lainnya
539011 Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian
539012 Perdagangan Ekspor Kopi Bijian
539013 Perdagangan Ekspor Tembakau
539014 Perdagangan Ekspor Karet
539015 Perdagangan Ekspor Lada
539016 Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa
Sawit Mentah
539017 Perdagangan Ekspor Minyak Biji
Kelapa Sawit
539018 Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra
539019 Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian,
Perkebunan, dan Kehutanan Lainnya
539021 Perdagangan Ekspor Hewan Yang
Sudah Diolah
539022 Perdagangan Ekspor Bahan Makanan
Lainnya
539023 Perdagangan Ekspor Hasil Tambang
Setengah Jadi
539029 Perdagangan Ekspor Barang Setengah
Jadi Lainnya
539031 Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan
dari Kayu dan Rotan
539032 Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan
Selain dari Kayu dan Rotan
539034 Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi
539039 …
303
71 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
539039 Perdagangan Ekspor Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
G.5 540000 Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan
Sepeda Motor
541000 Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa
(Fee) atau Kontrak
542000 Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil
Pertanian, Binatang Hidup, Makanan,
Minuman, dan Tembakau
542101 Perdagangan Impor Cengkeh
542102 Perdagangan Impor Biji Gandum
542103 Perdagangan Impor Jagung
542104 Perdagangan Impor Kacang Kedelai
542109 Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil
Pertanian, dan Binatang Hidup
Lainnya
542201 Perdagangan Impor Beras
542202 Perdagangan Impor Gula
542209 Perdagangan Impor Makanan,
Minuman, dan Tembakau Lainnya
543000 Perdagangan Impor Barang-Barang Keperluan
Rumah Tangga
543100 Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian
Jadi, dan Kulit
543900 Perdagangan Impor Barang-Barang
Keperluan Rumah Tangga Lainnya
544000 Perdagangan Impor Produk Antara Bukan Hasil
Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa
Tak Terpakai (Scrap)
544100 Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas,
Cair, dan Padat serta Produk Sejenis
544200 Perdagangan Impor Logam dan Bijih
Logam
544301 Perdagangan Impor Besi Beton
544309 Perdagangan Impor Bahan-Bahan
Konstruksi Lainnya
544901 …
304
72 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
544901 Perdagangan Impor Pupuk dan Obat
Hama
544902 Perdagangan Impor Farmasi
544909 Perdagangan Impor Barang Antara
Lainnya
545000 Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang,
dan Perlengkapannya
545001 Perdagangan Impor Suku Cadang
Industri
545009 Perdagangan Impor Suku Cadang
Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan
Perlengkapannya Lainnya
549000 Perdagangan Impor Lainnya
H H.1 550000 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
551000 Penyediaan Akomodasi
551100 Hotel Bintang
551200 Hotel Melati
551900 Jasa Akomodasi Lainnya
552000 Restoran/Rumah Makan, Bar, dan Jasa Boga
552009 Penyediaan Makan Minum Lainnya
552100 Restoran/Rumah Makan
I I.1 600000 Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa
601000 Angkutan Jalan Rel
602000 Angkutan Jalan
602100 Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk
Penumpang
602200 Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek
Untuk Penumpang
602300 Angkutan Jalan Untuk Barang
603000 Angkutan Dengan Saluran Pipa
I.2 610000 Angkutan Air
611000 Angkutan Laut
611100 Angkutan Laut Domestik
611200 Angkutan Laut Internasional
612000 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
612100 Angkutan Sungai dan Danau
612200 …
305
73 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
612200 Angkutan Penyeberangan Domestik
I.3 620000 Angkutan Udara
621000 Angkutan Udara Berjadwal
622000 Angkutan Udara Tidak Berjadwal
623000 Angkutan Udara Khusus
I.4 630000 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan,
dan Jasa Perjalanan Wisata
631000 Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang
632000 Pergudangan, Jasa Cold Storage, dan Jasa
Wilayah Berikat
633000 Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa
Bongkar Muat dan Pergudangan
634000 Jasa Perjalanan Wisata
635000 Jasa Pengiriman dan Pengepakan
I.5 640000 Pos dan Telekomunikasi
641000 Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa
Kurir
642000 Jaringan Telekomunikasi
643000 Jasa Telekomunikasi
644000 Telekomunikasi Khusus
J J.1 650000 Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana
Pensiun
651000 Perantara Moneter (Bank)
659000 Perantara Keuangan Lainnya (Non Bank)
659001 Perantara Keuangan Lainnya (Non
Bank) Leasing
659009 Perantara Keuangan Lainnya (Non
Bank) Selain Leasing
J.2 660000 Asuransi dan Dana Pensiun
J.3 670000 Jasa Penunjang Perantara Keuangan
671000 Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali
Asuransi dan Dana Pensiun
672000 Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun
K K.1 700000 Real Estate
701000 Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
dan Asrama
701001 …
306
74 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
701001 Real Estate Perumahan Sederhana -
Perumnas
701002 Real Estate Perumahan Sederhana -
Selain Perumnas s.d Tipe 21
701003 Real Estate Perumahan Sederhana -
Selain Perumnas Tipe 22 s.d. 70
701004 Real Estate Perumahan Menengah,
Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70)
701005 Real Estate Perumahan Flat/
Apartemen
701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan
(Mall, Plaza)
701007 Real Estate Gedung Perkantoran
701008 Real Estate Gedung Rumah Toko
(Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)
701009 Real Estate Lainnya
702000 Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau
Kontrak
703000 Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana
Wisata Tirta Kawasan Pariwisata
K.2 710000 Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (Tanpa
Operator), Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga,
dan Pribadi
711000 Persewaan Alat-Alat Transportasi
711100 Persewaan Alat Transportasi Darat
711200 Persewaan Alat Transportasi Air
711300 Persewaan Alat Transportasi Udara
712000 Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya
712100 Persewaan Mesin Pertanian dan
Peralatannya
712200 Persewaan Mesin Konstruksi dan
Teknik Sipil serta Peralatannya
712300 Persewaan Mesin Kantor dan
Peralatannya (Termasuk Komputer)
712900 Persewaan Mesin Lainnya dan
Peralatannya Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
713000 …
307
75 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
713000 Persewaan Barang-Barang Keperluan Rumah
Tangga dan Pribadi Yang Tidak Diklasifikasikan
di Tempat Lain
K.3 720000 Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait
721000 Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware
Consulting)
722000 Jasa Konsultasi Piranti Lunak (Software
Consulting)
723000 Pengolahan Data
724000 Jasa Kegiatan Data Base
725000 Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor,
Akuntansi, dan Komputer
729000 Kegiatan Lain Yang Berkaitan dengan
Komputer
K.4 730000 Penelitian dan Pengembangan (Swasta)
731000 Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Alam dan Teknologi
732000 Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Humaniora
K.5 740000 Jasa Perusahaan Lainnya
741000 Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan,
Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan
Konsultasi Bisnis dan Manajemen
742000 Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan
Rekayasa, serta Analisis dan Testing
743000 Jasa Periklanan
749000 Jasa Perusahaan Lainnya Yang Tidak
Diklasifikasikan di Tempat Lain
749001 Pedagang Valuta Asing
749009 Jasa Perusahaan Lainnya
L L.1 750000 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan
Sosial Wajib
751000 Administrasi Pemerintahan, dan Kebijaksanaan
Ekonomi dan Sosial
752000 Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, dan
Keamanan
753000 Jaminan Sosial Wajib
M …
308
76 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
M M.1 800000 Jasa Pendidikan
801000 Jasa Pendidikan Dasar
802000 Jasa Pendidikan Menengah
803000 Jasa Pendidikan Tinggi
804000 Jasa Pendidikan Lainnya
N N.1 850000 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
851000 Jasa Kesehatan Manusia (Rumah Sakit dan
Praktek Dokter Lainnya)
851001 Jasa Kesehatan Manusia - Rumah
Sakit
851002 Jasa Kesehatan Manusia - Poliklinik/
Rumah Bersalin
851003 Jasa Kesehatan Manusia - Tempat
Perawatan/Pengobatan
851004 Jasa Kesehatan Manusia - Profesi
Dokter
852000 Jasa Kesehatan Hewan
853000 Jasa Kegiatan Sosial
O O.1 900000 Jasa Kebersihan
O.2 910000 Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional
912000 Organisasi Buruh
919000 Organisasi Lainnya
O.3 920000 Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga
921000 Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan
Hiburan Lainnya
922000 Kegiatan Kantor Berita
923000 Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan
Kebudayaan Lainnya
O.4 930000 Jasa Kegiatan Lainnya
P P.1 950000 Jasa Perseorangan Yang Melayani Rumah Tangga
Q Q.1 990000 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional
Lainnya
Lampiran …
309
77 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
Lampiran 5 Daftar Sandi Jenis ULN
Sandi Keterangan
01 LA Dengan Rencana
02 LA Tanpa Rencana
03 LA Revolving
11 Asset Back Securities
12 Banker's Acceptances
13 Bond (Obligasi)
14 Certificate of Deposits
15 Commercial Papers
16 Floating Rate Certificate of Deposits
17 Floating Rate Notes
18 Medium Term Notes
19 Negotiable Certificate of Deposits
20 Promissory Notes
21 Money Market
22 Subordinated Notes
29 Surat Utang Lainnya
30 Utang Dagang
40 Lainnya
Lampiran 6 Daftar Sandi Jenis ULN (Utang Lainnya)
Sandi Keterangan
101 Utang Asuransi - Utang Usaha – Utang Premi
102 Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Claim
103 Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Reasuransi
104 Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Retrosesi
105 Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Komisi
106 Utang Asuransi - Utang Usaha - Titipan Premi (Policy Holder Deposits)
201 Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Estimasi Claim Retensi Sendiri
(Cadangan Claim)
202 Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Kewajiban Manfaat Polis Masa
Depan (Cadangan Premi)
203 Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Premi Yang Belum Merupakan
Pendapatan
204 …
310
78 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
204 Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Dana Tabarru
205 Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Tabungan Peserta
301 Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Kepada Nasabah
302 Utang Perusahaan Sekuritas - Efek Dijual Dengan Janji Dibeli
Kembali (REPO)
303 Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Margin
304 Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Perusahaan Efek
305 Utang Perusahaan Sekuritas - Rekening Nasabah
306 Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Reverse REPO
307 Utang Perusahaan Sekuritas - Beban Yang Masih Harus Dibayar
(Beban Transaksi)
401 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Uang Muka (Advance Payment
Yang Diterima Untuk Penjualan Barang dan Jasa (Termasuk
Penjualan Aktiva Tetap)
402 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Asuransi Freight
403 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Non-Jiwa Selain
Freight
404 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Asuransi Jiwa
405 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Sewa Guna Usaha
406 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pendapatan Diterima Dimuka
407 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Kewajiban Lainnya
408 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Dalam Rangka
Financial Leasing
451 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Terkait Transaksi
REPO - Repurchase Agreement
452 Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Terkait Transaksi
REPO - Sell Buy Back Agreement
Lampiran 7 Daftar Sandi Status ULN
Sandi Keterangan
01 Baru
20 Bunga Dikapitalisasi
21 Rescheduling
22 Reconditioning
23 Refinancing
24 …
311
79 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
24 Debt Reduction
25 Debt to Equity Swap
26 Pengalihan Kreditur
27 Rollover
28 Lainnya
30 Penambahan Plafon
40 Koreksi
Lampiran 8 Daftar Sandi Jenis Penarikan
Sandi Keterangan
1 Tunai
2 Barang
3 Jasa
Lampiran 9 Daftar Sandi Valuta
No Sandi Keterangan No Sandi Keterangan
1 ADP Andorran Peseta 41 CNY China Renminbi
2 AED UAD Dirham 42 COP Colombian Peso
3 AFN Afhganistan afgani 43 CRC Costa Rican Colon
4 ALL Albanian Lek 44 CUP Cuban Peso
5 AMD Armenia Dram 45 CVE Cape Verde Escudo
6 ANG Netherlands Antillian
Guilder/Florin
46 CYP Cypriot Pound
7 AOA Angolan Kwanza 47 CZK Czech Koruna
8 ARA Austral 48 DEM German Mark
9 ARP Peso 49 DJF Djibouti Franc
10 ARS Argentine Peso 50 DKK Danish Krone
11 ATS Schilling 51 DOP Dominican Republic
12 AUD Australian Dollar 52 DZD Alergian Dinar
13 AWG Aruban Guilder 53 ECS Ecuadoran Sucre
14 AZN Azerbaijan Manaf 54 EEK Estonian Kroon
15 BAM Bosniar Dinar 55 EGP Egyptian Pound
16 BBD Barbados Dollar 56 ERN Eritreian Nakfa
17 BDT Bangladesh Taka 57 ESP Spanish Peseta
18 BEC Convertible Belgian 58 ETB Birr
19 …
312
80 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
19 BEF Belgian Franc 59 EUR Euro
20 BEL Financial Belgian Franc 60 FIM Finnis Markka
21 BFF Burkina Faso Frenc 61 FJD Fiji Dollar
22 BGN Bulgarian Lev 62 FKP Falkland Island Pound
23 BHD Bahraini Dinar 63 FRF Andorran Franc
24 BIF Burundi Franc 64 GBP Pound Sterling
25 BMD Bermudian Dollar 65 GEL Georgian Lari
26 BND Brunei Dollar 66 GGP Guernsey Pound
27 BOB Boliviano 67 GHS Ghana Cedi
28 BRL Brazil Real 68 GIP Gibraltar Pound
29 BRR Cruzeiro Real 69 GMD Gambian Dalasi
30 BSD Bahamas Dollar 70 GNF Guniea Franc
31 BTN Bhutan Ngultrum 71 GNS Guinea Franc/Guinea
Syli
32 BUK Burma 72 GRD Greek Drachma
33 BWP Botswana Pula 73 GTQ Guatemala Quetzal
34 BYR Belarussian Rouble 74 GWP Guinea-Bissau Peso
35 BZD Belize Dollar 75 GYD Guyana Dollar
36 CAD Canadian Dollar 76 HKD Hong Kong Dollar
37 CDF Congolese Francs 77 HNL Honduras Lempira
38 CHF Swiss Franc 78 HRD Croation Dinar
39 CLF Unidades de Fomento 79 HRK Kuna
40 CLP Chilean Peso 80 HTG Haiti Gourde
No Sandi Keterangan No Sandi Keterangan
81 HUF Hungarian Forint 121 MMK Myanmar Kyat
82 IDR Indonesian Rupiah 122 MNT Tugrik
83 IEP Irish Punt 123 MOP Macau Pataca
84 ILS Israeli Shekel 124 MRO Mauritania Ouguiya
85 IMP Manx Pound 125 MTL Maltese Lira
86 INR Indian Rupee 126 MUR Maurutius Pupee
87 IQD Iragi Dinar 127 MVR Rutiyaa
88 IRR Iranian Rial 128 MVS Moldova Leu
89 ISK Iceland Krona 129 MWK Malawi Kwacha
90 ITL Italian Lira 130 MXN Mexican Peso
91 JEP Jersey Pound 131 MYR Malaysian Ringgit
92 JMD Jamaican Dollar 132 MZN Mozambique Metical
93 JOD Jordanian Dinar 133 NAD Namibia Dollar
94 JPY Japanesse Yen (100) 134 NGN Nigeria Naira
95 …
313
81 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
95 KES Kenya Shilling 135 NIO Nicaragua Cordoba
96 KGS Kyrgyzstan som 136 NLG Netherlands
Guilder/Gulden/Florin
97 KHR Riel 137 NOK Norwegian Krone
98 KMF Comoros Franc 138 NPR Nepalese Rupee
99 KPW North Korean Won 139 NZD New Zealand Dollar
100 KRW Won 140 OMR Omani Rial
101 KWD Kuwaiti Dinar 141 PAB Panamanian Balboa
102 KYD Cayman Islands Dollar 142 PEI Inti
103 KZT Kazakhstan Tenge 143 PEN Peruvian New Sol
104 LAK Laos New Kip 144 PGK Papua New Guinea Kina
105 LBP Lebanese Pound 145 PHP Philippines Peso
106 LKR Sri Langka Rupee 146 PKR Pakistan Rupee
107 LRD Liberian Dollar 147 PLN Polish Zloty/ New Zloty
108 LSL Loti 148 PLZ Zloty
109 LSM Lesotho Maloti 149 PTE Portuguese Escudo
110 LTL Lithuanian Litas 150 PYG Paraguay Guarani
111 LTT Litas 151 QAR Qatari Rial
112 LUF Luxembourg Franc 152 RON Romanian Leu
113 LVL Latvian Latse 153 RSD Serbia Dinar
114 LVR Latvian Rouble 154 RUB Russian Ruble
115 LYD Libyan Dinar 155 RWF Rwanda Franc
116 MAD Moroccan Dirham 156 SAR Saudi Riyal
117 MDL Moldova Lei 157 SBD Solomon Islands Dollar
118 MGF Malagasy Franc 158 SCR Seychelles Rupee
119 MKD Macedonian Dinar 159 SDD Sudanese Dinar
120 MLF Malian Franc 160 SDG Sudanese Pound
No Sandi Keterangan No Sandi Keterangan
161 SEK Swedish Krone 186 UAH Ukraine Hryvna
162 SGD Singapore Dollar 187 UGX Ugandan Shilling
163 SHP St. Helena Pound 188 USD US Dollar
164 SIT Slovenia Tolar 189 UYU Uruguay Peso
165 SKK Slovakia Koruna 190 UZS Uzbekistan Sum
166 SLL Sierra Leone Leone 191 VEB Bolivar
167 SOS Somali Schilling 192 VEF Bolivares Fuertes
168 SPL Seborga Luigini 193 VND Vietnam Dong
169 SRD Surinam Guilder 194 VUV Vanuatu Vatu
170 STD Sao Tome Dobra 195 WST Tala
171 …
314
82 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
171 SUR USSR Rouble 196 XAF Franc de la
Communaute financiere
Africaine
172 SVC El Salvador Colon 197 XAG Silver
173 SYP Syrian Pound 198 XAU Gold
174 SZL Swaziland Lilangeni 199 XCD Antigua Dollar
175 THB Thai Bath 200 XDR Special Drawing Right
176 TJR Tajik Ruble 201 XOF Benin Franc
177 TJS Tajikistan Ruble 202 XPD Palladium ounces
178 TMM Turkmenistan Manat 203 XPF CFA Franc BAEC
179 TND Tunisian Dinar 204 XPT Platinum Ounces
180 TOP Paanga 205 YER Yemeni Rial
181 TRY Turkish Lira 206 YUD New Dinar
182 TTD Trinidad & Tobago Dollar 207 YUN New Yugoslavian
183 TVD Tuvalu Dollar 208 ZAR Rand (South African
Rand)
184 TWD Taiwan Dollar 209 ZMK Zambian Kwacha
185 TZS Tanzanian Shilling 210 ZWD Zimbabwe Dollar
Lampiran 10 Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga
Sandi Keterangan
1 Tetap
2 Mengambang Margin Atas
3 Mengambang Margin Bawah
Lampiran 11 Daftar Sandi Basis Bunga
Sandi Keterangan
01 JIBOR
02 SIBOR
03 LIBOR
04 EURIBOR
05 TIBOR
06 COF
07 HIBOR
08 SIBOR dan TIBOR
09 SBI
10 …
315
83 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
10 FED FUND
11 MRR
12 DUTCH
13 OTHER
Lampiran 12 Daftar Sandi Negara
No Sandi Keterangan No Sandi Keterangan
1 AL Albania 41 CN China
2 AM Armenia 42 CR Costa Rica
3 AN Netherlands Antilles 43 CU Cuba
4 AO Angola 44 CV Cape Verde
5 AQ Antartica 45 CX Christmas Island
6 AR Argentina 46 CY Cyprus
7 AS America Samoa 47 CZ Czech Republic
8 AT Austria 48 DE Germany
9 AU Australia 49 DJ Djibouti
10 AW Aruba 50 DK Denmark
11 AZ Azerbaijan 51 DM Dominica
12 BA Bosnia and
Herzegowina
52 DO Dominican Republic
13 BB Barbados 53 DZ Algeria/ Aljazair
14 BD Bangladesh 54 ED Ecuador
15 BE Belgium 55 EE Estonia
16 BF Burkina Fazo 56 EG Egypt
17 BG Bulgaria 57 EH Western Sahara
18 BH Bahrain 58 ER Eritrea
19 BI Burundi 59 ES Spain
20 BJ Benin 60 ET Ethiopia
21 BM Bermuda 61 FI Finland
22 BN Brunei Darussalam 62 FJ Fiji
23 BO Bolivia, Plurinational
State of
63 FK Falkland Islands
(Malvinas)
24 BR Brazil 64 FM Micronesia, Federated
State of
25 BS Bahamas 65 FO Faroe Islands
26 …
316
84 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
26 BT Bhutan 66 FR France
27 BV Bouvet Island 67 FX France, Metropolitan
28 BW Botswana 68 GA Gabon
29 BY Belarus 69 GB United Kingdom
30 BZ Belize 70 GD Grenada
31 CA Canada 71 GE Georgia
32 CC Cocos (Keeling) Island 72 GF French Guiana
33 CD Congo, The Democratic
Republic of the
73 GH Ghana
34 CF Central African
Republic
74 GI Gibraltar
35 CG Congo 75 GL Greenland
36 CH Switzerland 76 GM Gambia
37 CI Cote D'ivoire 77 GN Guinea
38 CK Cook Island 78 GP Guadeloupe
39 CL Chile 79 GQ Equatorial Guinea
40 CM Cameroon 80 GR Greece
81 GS South Georgia And
South Sandwich
Islands
121 LS Lesotho
82 GT Guatemala 122 LT Lithuania
83 GU Guam 123 LU Luxembourg
84 GW Guinea Bissau 124 LV Latvia
85 GY Guyana 125 LY Libyan Arab Jamahiriya
86 HK Hongkong 126 MA Morocco
87 HM Heard And McDonald
Island
127 MC Monaco
88 HN Honduras 128 MD Moldova, Republic of
89 HR Croatia 129 MG Madagascar
90 HT Haiti 130 MH Marshall Islands
91 HU Hungary 131 MK Macedonia, The Former
Yogoslav Republic
92 ID Indonesia 132 ML Mali
93 IE Ireland 133 MM Myanmar (Burma)
94 IL Israel 134 MN Mongolia
95 IN India 135 MO Macao
96…
317
85 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
96 IO British Indian Ocean
Territory
136 MP Northern Mariana Islands
97 IQ Iraq 137 MQ Martinique
98 IR Iran, Islamic Republic
Of
138 MR Mauritania
99 IS Iceland 139 MS Montserrat
100 IT Italy 140 MT Malta
101 JM Jamaica 141 MU Mauritius
102 JO Jordan 142 MV Maldives
103 JP Japan 143 MW Malawi
104 KE Kenya 144 MX Mexico
105 KG Kyrgyzstan 145 MY Malaysia
106 KH Cambodia 146 MZ Mozambique
107 KI Kiribati 147 N1 Others
108 KM Comoros 148 NA Namibia
109 KN Saint Kitts and Nevis 149 NC New Caledonia
110 KP Korea, Democratic
People's Republic
150 NE Niger
111 KR Korea, Republic Of 151 NF Norfolk Islands
112 KW Kuwait 152 NG Nigeria
113 KY Cayman Islands 153 NI Nicaragua
114 KZ Kazakhstan 154 AG Antigua And Barbuda
115 LA Lao People's Democ.
Rep.
155 AE United Arab Emirat
116 LB Lebanon 156 AF Afghanistan
117 LC Saint Lucia 157 NL Netherlands
118 LI Liechtenstein 158 NO Norway
119 LK Sri Langka 159 NP Nepal
120 LR Liberia 160 AI Anguilla
161 NU Nieue 201 SZ Swaziland
162 NZ New Zealand 202 TC Turks And Caicos Island
163 OM Oman 203 TD Chad
164 PA Panama 204 TF French Southern
Territories
165 PE Peru 205 TG Togo
166 PF French Polynesia 206 TH Thailand
167 …
318
86 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
167 PG Papua New Guinea 207 TJ Tajikistan
168 PH Philippines 208 TK Tokelau
169 PK Pakistan 209 TM Turkmenistan
170 PL Poland 210 TN Tunisia
171 PM Saint Pierre and
Miquelon
211 TO Tonga
172 PN Pitcairn 212 TR Turkey
173 PR Puerto Rico 213 TT Trinidad And Tobago
174 PT Portugal 214 TV Tuvalu
175 PW Palau 215 TW Taiwan, Province Of China
176 PY Paraguay 216 TZ Tanzania, United Republic
of
177 QA Qatar 217 UA Ukraine
178 RE Reunion 218 UG Uganda
179 RO Romania 219 UM United States Minor
Outlying Islands
180 RU Russian Federation 220 US United States Of America
181 RW Rwanda 221 UY Uruguay
182 SA Saudi Arabia 222 UZ Uzbekistan
183 SB Solomon Islands 223 VA Holy See (Vatican City
State)
184 SC Seychelles 224 VC Saint Vincent and The
Grenadines
185 SD Sudan 225 VE Venezuela
186 SE Sweden 226 VG Virgin Islands (British)
187 SG Singapore 227 VI Virgin Islands (US)
188 SH Saint Helena 228 VN Vietnam
189 SI Slovenia 229 VU Vanuatu
190 SJ Svalbard And Jan
Mayen Island
230 WF Wallis And Futuna Islands
191 SK Slovakia 231 WS Samoa
192 SL Siera Leoner 232 XO West Africa
193 SM San Marino 233 YE Yemen
194 SN Senegal 234 YT Mayotte
195 SO Somalia 235 YU Yugoslavia
196 SR Suriname 236 ZA South Africa
197 …
319
87 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
197 ST Sao Tome & Principe 237 ZM Zambia
198 SU Union of Soviet
Sociallis Republics
238 ZW Zimbabwe
199 SV El Salvador 239 AD Andorra
200 SY Syrian Arab Republic 240 NR Nauru
241 GG Guernsey 247 TL Timor-Leste
242 IM Isle of Man 248 BL Saint Barthelemy
243 JE Jersey 249 MF Saint Martin
244 XX Lembaga Internasional 250 ME Montenegro
245 AX Aland Islands 251 PS Palestinian Territory,
Occupied
246 CO Colombia 252 RS Serbia
Lampiran 13 Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha Kreditor
Sandi Keterangan
9000 Pemerintah
9100 Bank Sentral
9200 Bank
9300 Asuransi dan Dana Pensiun
9400 Lembaga Keuangan Bukan Bank
9500 Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan
9600 Lembaga Internasional
9900 Lainnya
Lampiran 14 Daftar Hubungan Keuangan/Status Pemberi Pinjaman
Sandi Keterangan
12 Perusahaan induk atau pihak yang memiliki saham perusahaan
minimal 10%
21 Anak perusahaan (subsidiary), branch, perusahaan asosiasi
(associate) yang merupakan SPV
22 Anak perusahaan (subsidiary), branch, perusahaan asosiasi
(associate) yang bukan merupakan SPV (Non-SPV)
31 Perusahaan dalam satu grup (fellow subsidiaries)
41 Non-Afiliasi
Lampiran …
320
88 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
Lampiran 15 Daftar Sandi Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian
Sandi Keterangan
1 Bilateral (pinjaman langsung dari satu kreditur)
2 Sindikasi (pemberi pinjaman lebih dari satu)
3 Spesial Purpose Vehicle
9 Lainnya
Lampiran 16 Daftar Sandi Penggunaan ULN
Sandi Keterangan
A1 Investasi
A2 Modal kerja
A3 Refinancing
A4 Lainnya
Lampiran 17 Daftar Sandi Jenis Penarikan
Sandi Keterangan
1 Tunai
2 Barang
3 Jasa
Lampiran 18 Daftar Sandi Jenis Pembayaran
Sandi Keterangan
11 Pokok Tunai
12 Pokok Barang
13 Pokok Jasa
21 Bunga Tunai
22 Bunga Barang
31 Diskon
32 Retur
Lampiran 19 Daftar Sandi Jenis Realisasi
Sandi Keterangan
1 Realisasi Penarikan
2 Realisasi Pembayaran
Lampiran …
321
89 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
Lampiran 20 Daftar Sandi Jenis Transaksi
Sandi Keterangan
11 Penarikan Pokok Tunai
12 Penarikan Pokok Barang
13 Penarikan Pokok Jasa
21 Pembayaran Pokok Tunai
22 Pembayaran Pokok Barang
23 Pembayaran Pokok Jasa
31 Pembayaran Bunga Tunai
32 Pembayaran Bunga Barang
33 Pembayaran Bunga Jasa
41 Pembayaran Diskon
42 Pembayaran Retur
Lampiran 21 Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian
Sandi Keterangan
1 Keterlambatan Pelaporan
2 Sesuai Kebutuhan Arus Kas
3 Sesuai Perkembangan Proyek
4 Lainnya
Lampiran 22 Daftar Sandi Jenis Adjustment
Sandi Keterangan
111 Penarikan Pokok Tunai
112 Penarikan Pokok Barang
113 Penarikan Pokok Jasa
211 Pembayaran Pokok Tunai
212 Pembayaran Pokok Barang
213 Pembayaran Pokok Jasa
221 Pembayaran Bunga Tunai
222 Pembayaran Bunga Barang
Lampiran …
322
90 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa
Realisasi dan Posisi ULN
Lampiran 23 Daftar Sandi Status Lunas
Sandi Keterangan
01 Biasa
02 Merger
03 Restrukturisasi
04 Debt to Equity Swap
05 Debt Forgiveness
06 Lunas Koreksi
07 Take Over
KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL
JEFFREY KAIRUPAN
323
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 1 _____________________________________________________________________________________
LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/DINT TANGGAL 29
APRIL 2013
PERIHAL
PELAPORAN KEGIATAN LALU
LINTAS DEVISA BERUPA
RENCANA UTANG LUAR NEGERI,
PERUBAHAN RENCANA UTANG
LUAR NEGERI, DAN INFORMASI
KEUANGAN
324
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 3 _____________________________________________________________________________________
KETERANGAN SIMBOL
Pada saat login ke dalam sistem aplikasi laporan akan terdapat beberapa simbol seperti di bawah ini:
Simbol Keterangan
Untuk menambahkan data baru, dan akan menampilkan form inputan sesuai
dengan menu masing-masing
Ada 2 fungsi yaitu menyimpan data ke dalam database dan meng-update data
Untuk kembali ke tampilan sebelumnya
Untuk menghapus data
Untuk mencari data
Untuk menambah data dengan Sandi Rekening Baru
Untuk mengirim data ke dalam database
Untuk memilih tanggal data.
Untuk kembali ke halaman paling awal
Untuk kembali ke sepuluh (10) halaman sebelumnya
Untuk kembali ke satu (1) halaman sebelumnya
Untuk maju ke satu (1) halaman berikutnya
Untuk maju ke sepuluh (10) halaman berikutnya
Untuk maju ke halaman paling akhir
Untuk memilih file yang berada dalam komputer
Untuk mengunggah data ke server
Untuk melihat jadwal pelaporan
Untuk melihat semua daftar form
I. Pendahuluan…
325
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 4 _____________________________________________________________________________________
I. Pendahuluan
Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) adalah sistem yang digunakan untuk memonitor data
Utang Luar Negeri (ULN) sektor swasta (Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan Perorangan) sejak
tahun 2000. Mulai tahun 2013, sistem ini akan diintegrasikan dengan sistem pelaporan Lalu Lintas
Devisa (LLD).
Pedoman pelaporan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pelaporan secara teknis bagi para
Pelapor dalam menggunakan aplikasi pelaporan yang berisi cara/tahapan pengisian sistem aplikasi.
Dalam pedoman ini juga akan dilengkapi dengan penjelasan mengenai tombol dan fungsinya yang
ada dalam sistem aplikasi.
II. Pedoman Laporan
A. Pengaturan Awal
Pengaturan Regional
Sebelum menggunakan aplikasi, terlebih dahulu lakukan pengaturan regional seperti berikut:
masuk ke Control Panel, kemudian pilih Region and Language, seperti gambar di bawah ini.
Kemudian ubah format menjadi English (United States), kemudian klik OK seperti gambar
di bawah.
Mengakses…
326
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 5 _____________________________________________________________________________________
Mengakses Aplikasi
Untuk mengakses aplikasi, buka IE (Internet Explorer) dengan minimum series adalah series
6.0. Apabila menggunakan aplikasi dibawah series 6.0, maka aplikasi tidak dapat dibuka.
Selanjutnya ketik alamat link https://www.bi.go.id/lkpbuv2/ untuk masuk ke dalam aplikasi
sampai dengan muncul halaman login seperti di bawah ini.
Apabila sudah memiliki User ID dan Password, isilah User ID dan Password yang sudah
dimiliki. User ID berupa kombinasi antara numerik dan huruf. Untuk password berisi
minimal 12 digit yang merupakan kombinasi antara numerik dan huruf. Untuk pengetikan
password harus dilakukan menggunakan keyboard yang telah disediakan dalam web dengan
cara mengklik lambang keyboard pada sisi kanan password, seperti gambar di bawah ini:
Apabila User ID atau Password yang dimasukkan tidak sesuai atau gagal, maka akan muncul
peringatan seperti gambar di bawah ini. Untuk dapat mengakses aplikasi kembali, silahkan
melakukan login kembali dan masukkan User ID atau Password dengan benar, perhatikan
caps lock menyala atau tidak.
Apabila belum memiliki User ID dan Password, maka klik tombol Pendaftaran Pelapor
Baru, hingga muncul tampilan seperti di bawah ini. Menu ini digunakan untuk mendaftar
sebagai pelapor baru dengan mengisi data-data pelapor kemudian klik tombol Submit.
Selanjutnya…
327
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 6 _____________________________________________________________________________________
Selanjutnya, user akan mendapatkan email konfirmasi dan pemberian User ID dan Password
untuk mengakses aplikasi.
Menu Utama
Apabila login sudah berhasil , akan muncul Home Page seperti di bawah ini:
B. Pengisian Aplikasi
1. Beranda
Menu Beranda terdiri dari Unggah, Web Form, Absensi dan Hasil seperti tampilan di bawah
ini. Melalui menu ini, pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui 2 (dua) cara yaitu:
a. Unggah
Untuk mengunggah file laporan, pilih menu Unggah dengan cara mengarahkan kursor ke
menu Beranda kemudian klik menu Unggah. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti
gambar di bawah ini:
Melalui…
328
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 7 _____________________________________________________________________________________
Melalui menu ini, pelapor dapat mengunggah file satu persatu atau mengunggah beberapa
file secara bersamaan. Kapasitas maksimal untuk mengunggah beberapa file dalam satu
waktu adalah 5 file. Cara mengunggah adalah dengan mengklik menu Browse, dan pilih
file yang akan diunggah seperti tampilan gambar di bawah ini:
Keterangan:
Format file laporan Rencana ULN dan Informasi Keuangan dapat diunduh di Home
Page – pengumuman.
Penamaan file laporan harus mengikuti format di bawah ini:
9 digit pertama adalah sandi pelapor
1 digit huruf M (Monthly)/A(Annual)
8 digit periode laporan, YYYYMMDD (Y : year, M : month, D : date)
1 digit jenis form (E untuk laporan Rencana ULN dan Informasi Keuangan)
4 digit nomor form (0104 untuk laporan Informasi Keuangan dan 0111 untuk
laporan Rencana ULN)
Setelah data yang ingin diunggah telah dipilih, selanjutnya klik tombol Unggah. Apabila
batal mengunggah file, maka klik tombol Hapus. Pada menu ini, pelapor juga dapat
melihat jadwal laporan dengan cara mengklik tombol Waktu Pelaporan, seperti gambar
di bawah ini:
Keterangan…
329
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 8 _____________________________________________________________________________________
Keterangan:
Apabila laporan telah berhasil diunggah dan pelaporan tidak melampaui jadwal
pelaporan, maka sistem akan memberikan konfirmasi Hasil Upload Laporan seperti
gambar di bawah ini:
Untuk melanjutkan tahapan selanjutnya, klik tombol Lanjut.
Apabila jenis file laporan yang diunggah tidak sesuai dengan jenis file yang dapat
diterima sistem atau waktu pelaporan melampaui jadwal pelaporan, maka sistem akan
memberikan konfirmasi kesalahan seperti gambar di bawah ini.
Untuk mengkoreksi, ulangi lagi proses unggah laporan secara benar dengan mengklik
Beranda -> Unggah. Selanjutnya ikuti proses Unggah file sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya. Namun, sebelum mengunggah, periksa kembali file yang akan
diunggah dan pastikan sudah tidak ada kesalahan pada filenya.
b. Web From…
330
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 9 _____________________________________________________________________________________
b. Web Form
Untuk mengisi laporan secara online dapat dilakukan melalui menu Web Form dengan
cara mengarahkan kursor kepada menu Beranda kemudian klik menu Web Form seperti
gambar di bawah ini :
Setelah menu Web Form dipilih, akan muncul pilihan form Informasi Keuangan dan
form Laporan Rencana ULN Jangka Panjang seperti gambar di bawah ini.
Form Informasi Keuangan
Menu ini digunakan untuk mengisi form Informasi Keuangan. Untuk mengakses
menu ini, klik Form 0104 dari kotak drop down dari menu Web Form, lalu klik
tombol Pilih, seperti gambar diatas.
Selanjutnya klik tombol Periode Laporan untuk memilih periode laporan Juni
(untuk laporan semester I) atau Desember (untuk laporan semester II), lalu pilih
tahun pelaporan. Klik tombol Cari untuk melihat apakah sudah ada pelaporan pada
periode laporan yang dipilih. Klik tombol Tambah untuk menambah atau membuat
laporan form Informasi Keuangan atau klik tombol Hapus untuk menghapus laporan
form Informasi Keuangan.
Langkah…
331
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 10 _____________________________________________________________________________________
Langkah pengisian form Informasi Keuangan sebagai berikut (harus dilakukan secara
berurutan):
Pilih Data
Setelah mengklik tombol Tambah maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
Untuk mengisi form terlebih dahulu pilih jenis Data; Current atau Previous. Data
Current maupun Previous wajib diisi semua.
Keterangan:
Bagi pelapor baru wajib mengisi data Current kemudian Previous.
Bagi pelapor yang sudah pernah melaporkan Informasi Keuangan, hanya wajib mengisi data Current.
Sandi Rekening
Selanjutnya adalah mengisi semua sandi rekening yang ada di laporan keuangan (10
sandi) dengan memilih Sandi Rekening1 satu persatu seperti yang terdapat pada kotak
drop down seperti di bawah ini:
Pilih Valuta
Selanjutnya, pilih Valuta untuk masing-masing sandi rekening dengan memilih salah
satu pada kotak drop down, seperti gambar di bawah:
1 Definisi dari masing-masing sandi rekening terdapat di hal 42. Nominal…
332
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 11 _____________________________________________________________________________________
Nominal
Setelah mengisi jenis valuta, selanjutya isikan jumlah nominal untuk masing-masing
sandi rekening dengan ketentuan pengisian di bawah ini pada field yang telah
disediakan seperti gambar di bawah ini, dengan batas maksimum adalah 20 digit dan
bersifat numerik.
Apabila jenis valuta yang akan dilaporkan lebih dari 1 (satu), maka klik tombol
Tambah untuk menambah kolom isian Valuta dan Nominal.
Ketentuan pengisian jumlah nominal sandi rekening :
1. Aset Lancar : 0 (nol).
2. Persediaan : 0 (nol).
3. Aset Tetap : 0 (nol).
4. Aset Lainnya : 0 (nol).
5. Kewajiban Jangka Pendek : 0 (nol).
6. Kewajiban Jangka Panjang : 0 (nol).
7. Ekuitas : atau 0 (nol).
8. Pendapatan : 0 (nol).
9. Biaya Bunga : 0 (nol).
10. Laba Bersih : atau 0 (nol).
Apabila telah selesai mengisi seluruh Sandi Rekening yang ada pada data Current,
klik tombol Selesai dan Simpan seperti pada gambar di bawah ini:
Data yang telah tersimpan akan muncul seperti gambar di bawah ini :
Selanjutnya isi seluruh sandi rekening yang ada pada data Previous2 dan lakukan
proses pengisian seperti langkah-langkah diatas. Apabila telah selesai mengisi
seluruh Sandi Rekening yang ada pada data Previous, klik tombol Selesai dan
Simpan seperti pada gambar di bawah ini:
2 Pengisian data Previous wajib dilakukan oleh pelapor baru. Bagi pelapor yang sudah pernah melaporkan Informasi
Keuangan sebelumnya, maka tidak perlu mengisi data Previous.
Data…
333
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 12 _____________________________________________________________________________________
Data yang telah tersimpan akan muncul seperti gambar di bawah ini :
Setelah selesai mengisi seluruh sandi rekening yang ada pada data Current maupun
Previous, maka klik tombol Selesai dan Simpan kemudian klik tombol Kirim.
Apabila ingin mengkoreksi laporan, klik tombol Edit dan lakukan perubahan. Setelah
selesai mengkoreksi, klik kembali tombol Selesai dan Simpan. Selanjutnya, klik
Kirim, kemudian klik OK untuk mengirimkan laporan ke Bank Indonesia.
Tahapan selanjutnya adalah masuk ke dalam Absensi Rekap Lap Absensi untuk
melihat laporan pengiriman.
Laporan Rencana ULN Jangka Panjang
Menu ini digunakan untuk mengisi form Laporan Rencana ULN jangka panjang,
termasuk rencana perpanjangan (roll over) ULN jangka panjang dan/atau ULN
jangka pendek menjadi jangka panjang. Untuk mengakses form ini, klik Form 0111
dari kotak drop down yang ada di Web Form, lalu klik tombol Pilih, seperti gambar
di bawah:
Setelah klik tombol Pilih, akan muncul pesan seperti gambar di bawah.
Langkah…
334
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 13 _____________________________________________________________________________________
Langkah pengisian form Laporan Rencana ULN Jangka Panjang sebagai berikut:
Pilih Valuta
Isikan kolom Valuta dengan memilih jenis valuta seperti gambar di bawah. Yang
dimaksud dengan valuta di field ini adalah jenis valuta untuk rencana penarikan
ULN jangka panjang.
Input Jumlah Valas
Selanjutnya, isikan jumlah nominal rencana ULN jangka panjang di field
Jumlah Valas yang tersedia dengan batas maksimum pengisian 20 digit
numerik, seperti gambar di bawah:
Apabila Jenis Valuta untuk rencana ULN lebih dari 1 (satu), klik tombol
Tambah untuk menambah kolom isian Valuta dan Jumlah Valas-nya. Apabila
ingin mengkoreksi laporan, klik tombol Edit dan lakukan perubahan seperti
gambar berikut:
Tujuan Penggunaan Rencana ULN (Total Harus 100%)
Isikan Total Tujuan Penggunaan rencana ULN dengan memberikan tanda √
pada check box yang ada dan isikan besarnya persentase dari masing-masing
penggunaan seperti gambar di bawah. Apabila tujuan penggunaan ULN hanya
satu, maka berikan tanda √ pada salah satu tujuan dengan persentase 100%.
Namun apabila ULN akan digunakan untuk lebih dari satu tujuan, maka berikan
tanda √ pada jenis penggunaannya dan isikan besarnya persentase.
Yang…
335
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 14 _____________________________________________________________________________________
Yang dimaksud dengan :
a) Investasi adalah menggunakan ULN untuk kebutuhan investasi, misalnya
investasi untuk membeli gedung baru.
b) Memperkuat modal kerja adalah menggunakan ULN untuk menambah
modal, misalnya untuk .membeli mesin/peralatan produksi.
c) Lainnya adalah menggunakan ULN selain untuk kebutuhan investasi atau
menambah modal kerja, misalnya untuk membayar utang lainnya yang akan
jatuh tempo (refinancing).
Kreditur Atau Penyedia Dana
Pilih jenis Kreditur atau Penyedia Dana yang akan memberikan ULN jangka
panjang ke perusahaan dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada
seperti gambar di bawah.
Hubungan Dengan Kreditur
Berdasarkan jenis kreditur yang telah dipilih sebelumnya, pilih jenis Hubungan
Dengan Kreditur dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti
gambar di bawah
Yang dimaksud dengan :
a) Pihak Afiliasi adalah kreditur yang masih memiliki hubungan afiliasi dengan
perusahaan calon debitur ULN, misalnya sesama anak perusahaan dari
sebuah holding company.
b) Pihak Induk adalah kreditur yang memiliki saham kepemilikan pada perusahaan calon debitur ULN.
c) Lainnya adalah jenis kreditur selain dari pihak afiliasi maupun induk, yaitu
kreditur yang tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan perusahaan calon debitur ULN. Apabila Hubungan Dengan Kreditur yang dipilih adalah
Lainnya, maka isikan keterangan pada field yang tersedia, misalnya
perantara keuangan atau hubungan lepas.
Jenis Utang (total harus 100%)
Pilih Jenis Utang untuk rencana ULN jangka panjang dengan memberikan tanda
√ pada check box yang ada seperti gambar di bawah, apakah jenis Loan
Agreement, Surat Utang atau jenis utang lainnya (selain Loan Agreement dan
Surat Utang).
Yang dimaksud dengan :
a) Loan Agreement adalah ULN yang didasarkan pada perjanjian utang.
Pada jenis utang ini terdapat pilihan Bilateral dan Sindikasi. Yang dimaksud
dengan utang Bilateral adalah ULN yang didasarkan pada perjanjian utang secara bilateral dengan satu kreditur tertentu, sedangkan utang Sindikasi
adalah ULN yang didasarkan pada perjanjian utang dengan beberapa
kreditur.
b) Surat…
336
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 15 _____________________________________________________________________________________
b) Surat Utang adalah ULN yang berbentuk instrumen surat utang atau obligasi.
Pada jenis utang ini terdapat pilihan Penawaran Umum dan Private Placement. Yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah ULN dalam
bentuk obligasi yang diterbitkan di pasar keuangan secara terbuka ke
berbagai kreditur, sedangkan Private Placement adalah ULN dalam bentuk obligasi yang diterbitkan secara tertutup hanya kepada kreditur tertentu.
c) Utang lainnya adalah jenis ULN selain berdasarkan perjanjian utang atau berbentuk obligasi, misalnya dalam bentuk utang hipotik.
Waktu Masuk Pasar Loan Agreement
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Loan Agreement, maka selanjutnya
pilih Waktu Masuk Pasar untuk ULN jenis Loan Agreement dengan
memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti gambar di bawah.
Yang dimaksud dengan waktu masuk pasar untuk jenis ULN Loan Agreement adalah pada saat Loan Agreement ditandatangani oleh perusahaan selaku calon
debitur dan pihak kreditur.
Waktu Masuk Pasar Surat Utang
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, maka pilih Waktu
Masuk Pasar untuk ULN jenis Surat Utang dengan memberikan tanda √ pada
check box yang ada seperti gambar di bawah.
Yang dimaksud dengan waktu masuk pasar untuk jenis ULN Surat Utang adalah pada saat surat utang atau obligasi diterbitkan.
Waktu Masuk Pasar Utang Lainnya
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Utang Lainnya, maka pilih Waktu
Masuk Pasar untuk ULN jenis Utang Lainnya dengan memberikan tanda √
pada kotak check box yang ada seperti gambar di bawah:
Yang dimaksud dengan waktu masuk pasar untuk jenis ULN Utang Lainnya adalah pada saat utang mulai tercatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan
secara on balance sheet.
Jangka Waktu Loan Agreement
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Loan Agreement, maka selanjutnya
isikan jangka waktu/tenor untuk ULN jenis Loan Agreement pada field yang
tersedia dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.
Jangka…
337
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 16 _____________________________________________________________________________________
Jangka Waktu Surat Utang
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, maka isikan jangka
waktu/tenor untuk ULN jenis Surat Utang pada field yang tersedia dengan batas
maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.
Jangka Waktu Utang Lainnya
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Utang Lainnya, maka isikan jangka
waktu/tenor untuk ULN jenis Utang Lainnya pada field yang tersedia dengan
batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.
Lokasi Penerbitan (Surat Utang)
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, selanjutnya pilih lokasi
rencana penerbitan Surat Utang dengan memilih salah satu negara dari kotak
drop down seperti gambar di bawah. Yang dimaksud dengan lokasi penerbitan
adalah negara dimana rencana Surat Utang akan didaftarkan (listing).
Suku Bunga Indikatif (Loan Agreement)
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Loan Agreement, untuk suku
bunganya pilih Suku Bunga Indikatif, apakah Fixed atau Floating3 dan isikan
besarnya persentase suku bunga dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti
gambar di bawah.
Yang dimaksud dengan :
a) Suku bunga Fixed adalah suku bunga yang besarnya tetap (fixed) di setiap periode pembayaran bunga.
b) Suku bunga Floating atau mengambang adalah suku bunga yang besarnya berubah-ubah (floating) di setiap periode pembayaran bunga tergantung pada
pergerakan indikator di pasar keuangan.
Basis (Loan Agreement)
Apabila suku bunga ULN jenis Loan Agreement adalah floating, maka pilih
basis suku bunganya, apakah Basis Atas atau Basis Bawah dan pilih Jenis
Basisnya pada kotak drop down seperti gambar di bawah.
3 Suku bunga indikatif untuk ULN jenis Loan Agreement dapat dilihat dalam perjanjian utang. Yang…
338
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 17 _____________________________________________________________________________________
Yang dimaksud dengan :
a) Basis atas adalah batas dimana suku bunga floating atau mengambang di atas basis (suku bunga acuan). Contohnya suku bunga floating adalah
Libor+1,5%, maka dalam hal ini basis yang digunakan adalah basis atas
dengan jenis basis (suku bunga acuan) adalah Libor.
b) Basis bawah adalah batas dimana suku bunga floating atau mengambang di
bawah basis (suku bunga acuan). Contohnya suku bunga floating adalah Tibor-2%, maka dalam hal ini basis yang digunakan adalah basis bawah
dengan jenis basis (suku bunga acuan) adalah Tibor.
Suku Bunga Indikatif (Surat Utang)
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, isikan besarnya suku bunga di field yang tersedia dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti
gambar di bawah.
Suku Bunga Indikatif (Utang Lainnya)
Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Utang Lainnya, untuk suku
bunganya pilih Suku Bunga Indikatif, apakah Fixed atau Floating dan isikan
besarnya persentase suku bunga dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti
gambar di bawah.
Basis (Utang Lainnya)
Apabila suku bunga ULN jenis Utang Lainnya adalah floating, maka pilih basis
suku bunganya, apakah Basis Atas atau Basis Bawah dan pilih jenis Basisnya
pada kotak drop down seperti gambar di bawah.
Sumber Pembayaran ULN (Total Harus 100%)
Informasi mengenai Sumber Pembayaran ULN diisi dengan memberikan tanda
√ pada check box yang ada dan mengisikan persentase komposisi dari masing-
masing sumber pembiayaan, dalam valas maupun Rupiah (total komposisi harus
100%) dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.
Yang dimaksud dengan sumber pembiayaan ULN dari :
a) Hasil ekspor adalah sumber pembiayaan ULN yang berasal dari hasil kegiatan ekspor perusahaan, baik dalam valas maupun Rupiah.
b) Hasil penjualan dalam negeri adalah sumber pembiayaan ULN yang berasal dari hasil penjualan produk-produk perusahaan di pasar dalam negeri, baik
dalam valas maupun Rupiah.
c) Instrumen…
339
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 18 _____________________________________________________________________________________
c) Instrumen utang dalam negeri adalah sumber pembiayaan ULN yang berasal dari utang dari dalam negeri, baik dalam valas maupun Rupiah, misalnya
kredit Bank domestik, obligasi yang diterbitkan di pasar domestik, dll.
d) Instrumen utang luar negeri adalah pembiayaan ULN yang berasal dari utang
dari luar negeri, baik dalam valas maupun Rupiah, misalnya loan dari kreditur luar negeri, obligasi yang diterbitkan di luar negeri, dll.
e) Pembelian dari pasar adalah pembiayaan ULN yang berasal dari hasil pembelian valas di pasar domestik.
Lainnya adalah pembiayaan ULN yang berasal dari sumber lainnya selain
sumber pada huruh a s.d. e di atas.
Rencana ULN Jangka Pendek
Informasi mengenai rencana ULN jangka pendek diisi apabila perusahaan memiliki rencana ULN jangka pendek pada tahun berjalan. Pengisian dilakukan
dengan cara dengan memilih jenis valuta pada kotak drop down yang ada dan
mengisikan jumlah valas. Klik tombol Tambah untuk menambah kolom isian Valuta dan Jumlah Valas-nya. Kemudian diisi tujuan penggunaan ULN jangka
pendek pada field yang tersedia.
Analisa Risiko Pasar (Nilai Tukar)
Analisa risiko pasar untuk risiko nilai tukar dilaporkan dengan cara mengisi
langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam
mengelola risiko nilai tukar seperti gambar di bawah.
Analisa Risiko Pasar (Tingkat Suku Bunga)
Analisa risiko pasar untuk risiko suku bunga dilaporkan dengan cara mengisi
langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam
mengelola risiko perubahan suku bunga seperti gambar di bawah.
Analisa Risiko Likuiditas
Analisa risiko likuiditas dilaporkan dengan cara mengisi langsung pada kotak
yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko
likuiditas suku bunga seperti gambar di bawah.
Analisa Risiko Operasional
Analisa risiko operasional dilaporkan dengan cara mengisia langsung pada kotak
yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko
operasional seperti gambar di bawah.
Analisa…
340
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 19 _____________________________________________________________________________________
Analisa Risiko Lainnya
Apabila terdapat risiko lainnya selain risiko pasar, likuiditas, dan operasional,
maka analisis risiko lainnya dilakukan dengan mengisinya langsung pada kotak
yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko
lainnya seperti gambar di bawah.
Penilaian Rating
Informasi mengenai ada atau tidaknya peringkat (rating) perusahaan dilaporkan
dengan cara memilih “Ya” atau “Tidak” pada kotak drop down seperti gambar berikut.
Lembaga Pemeringkat
Apabila perusahaan telah memiliki peringkat, maka nama lembaga pemeringkat
dilaporkan dengan cara memilih salah satu Lembaga Pemeringkat dan Asal
Lembaga pada kotak drop down seperti gambar berikut.
Lembaga pemeringkat yang berasal dari :
a) Domestik adalah ICRA dan Pefindo
b) Internasional adalah S&P, Fitch dan Moody’s
Nilai Peringkat Sebelumnya
Bagi perusahaan yang telah memiliki peringkat, nilai peringkat sebelumnya
(sebelum peringkat terakhir) dilaporkan dengan cara memilih Tanggal, Nilai
peringkat sebelumnya, dan Outlook peringkat seperti gambar berikut.
Nilai : Pilih salah satu Nilai pada kotak drop down seperti gambar berikut:
Keterangan…
341
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 20 _____________________________________________________________________________________
Keterangan : Apabila peringkat sebelumnya tidak ada dalam pilihan diatas,
pelapor dapat menuliskan keterangan mengenai peringkat sebelumnya dengan
mengetikkan langsung pada field yang tersedia seperti gambar di bawah.
Outlook : Pilih salah satu pada kotak drop down seperti gambar berikut:
Nilai Peringkat Terakhir
Bagi perusahaan yang telah memiliki peringkat, nilai peringkat terakhir
dilaporkan dengan cara memilih Tanggal, Nilai peringkat terakhir, dan Outlook
peringkat seperti gambar berikut.
Nilai : Pilih salah satu Nilai pada kotak drop down seperti gambar berikut:
Keterangan : Apabila peringkat terakhir tidak ada dalam pilihan diatas, pelapor
dapat menuliskan keterangan mengenai peringkat terakhir dengan mengetikkan
langsung pada field yang tersedia seperti gambar di bawah.
Outlook : Pilih salah satu pada kotak drop down seperti gambar berikut:
Apabila perusahaan tidak/belum memiliki peringkat, pelapor dapat menuliskan
keterangan pada field yang tersedia seperti gambar di bawah ini.
Apabila perusahaan memiliki peringkat lebih dari satu, klik tombol Tambah
untuk menambah jumlah baris. Selanjutnya, isilah data-data peringkat seperti
telah dijelaskan sebelumnya. Apabila ingin melakukan perubahan data, klik
tombol Edit dan lakukan perubahan.
Jika telah selesai mengisi form, klik tombol Kirim kemudian klik OK untuk
mengirimkan laporan ke Bank Indonesia.
c. Absensi…
342
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 21 _____________________________________________________________________________________
c. Absensi
Untuk melihat Rekap Laporan Absensi, klik Beranda Absensi Rekap Laporan
Absensi, seperti gambar di bawah ini. Menu ini digunakan untuk melihat laporan mana
yang sudah dikirim ke Bank Indonesia atau diunggah dan statusnya.
Untuk memunculkan Rekap Laporan Absensi, tentukan terlebih dahulu Periode, Tahun
dan Jenis Laporannya dengan mengklik masing-masing kotak drop down. Kemudian klik
tombol Pilih hingga muncul tampilan seperti di bawah ini.
Keterangan simbol status:
= Pelapor belum mengirimkan laporannya.
= Belum kirim (Optional kirim)
= Laporan yang sudah diupload/dikirim berhasil divalidasi.
= Laporan yang sudah diupload/dikirim berhasil divalidasi tapi terlambat
= Laporan tidak wajib untuk diupload/dikirim.
= Laporan yang sudah diupload/dikirim tidak lolos validasi.
= Laporan sedang divalidasi
= Laporan siap dikirim
= Laporan sedang melakukan validasi teknis
= Laporan yang lolos validasi teknis dan menunggu validasi antar form
Apabila…
343
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 22 _____________________________________________________________________________________
Apabila pelapor ingin melihat lebih rinci masing-masing form, maka pilih form yang
ingin dilihat, kemudian klik tombol Lihat Data hingga muncul tampilan seperti di bawah
ini.
Apabila pelapor ingin melihat data di form yang dipilih secara keseluruhan, maka klik
yang berada pada kolom Valid hingga muncul seperti gambar di bawah ini
Cara tersebut juga dapat dilakukan untuk melihat kolom atau field mana yang salah atau
gagal divalidasi.
Apabila pelapor ingin melihat hasil laporan secara keseluruhan, klik tombol Cetak
Report hingga muncul tampilan di bawah ini. Selanjutnya, apabila ingin mencetak report
ke dalam Excel maupun PDF maka klik tanda ataupun yang berada pada kiri
atas seperti gambar di bawah ini :
Setelah…
344
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 23 _____________________________________________________________________________________
Setelah mengklik tanda atau , pelapor dapat memiliki pilihan Open untuk
melihat data atau Save untuk menyimpan data.
Untuk melihat bukti pengiriman laporan, klik View Report seperti tampilan di bawah ini:
Report yang akan muncul adalah seperti gambar berikut:
d. Hasil
Untuk melihat hasil laporan, klik Beranda Hasil Detil. Tentukan Form yang ingin
dilihat, lalu tentukan pula periodenya, seperti gambar di bawah ini:
2. Pengaturan…
345
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 24 _____________________________________________________________________________________
1. Pengaturan
Di Home Page terdapat menu pengaturan yang dapat digunakan untuk mengubah password
dan melihat informasi pokok pelapor.
Untuk membuka menu ini dapat dilakukan dengan mengarahkan kursor ke menu Pengaturan
seperti gambar di bawah ini :
a. Ubah Password
Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Pengaturan kemudian klik Ubah
Password seperti gambar di bawah ini :
Untuk mengubah password, isi data-data di atas, kemudian klik tombol Ubah.
346
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 25 _____________________________________________________________________________________
b. Informasi Pokok Pelapor
Informasi Pelapor digunakan untuk mengubah profil pelapor. Untuk mengakses menu
ini, arahkan kursor pada menu Pengaturan kemudian klik Informasi Pokok Pelapor
seperti gambar di bawah ini :
Untuk mengubah profil pelapor, isi data-data pelapor di atas, kemudian klik tombol
Simpan. Apabila pengisian data yang dilakukan masih terdapat kekurangan, maka akan
muncul peringatan sebagai tanda bahwa terdapat data yang tidak sesuai.
b. Informasi…
3. Bantuan… 347
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 26 _____________________________________________________________________________________
2. Bantuan
a. Unduh
1) Aplikasi
Menu ini dapat digunakan untuk mengunduh aplikasi yang dilakukan secara Offline
maupun untuk mengunduh aplikasi manual book portable, portable dan Excel yang
terbaru sehingga memudahkan pelapor dalam mendapatkan aplikasi yang terbaru.
Untuk masuk pada menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> UNDUH ->
Aplikasi seperti tampilan di bawah ini.
Untuk mengunduh aplikasi yang diinginkan, klik Aplikasi yang diinginkan,
kemudian klik tombol Disini seperti tampilan berikut. Selanjutnya pelapor dapat
memiliki pilihan Open untuk membuka aplikasi atau Save untuk menyimpan
aplikasi.
2) Tabel…
348
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 27 _____________________________________________________________________________________
2) Tabel Ref
Menu ini berfungsi untuk mendapatkan data sandi berbagai Ref. Untuk mengakses
menu ini arahkan kursor pada menu Bantuan Unduh Tabel Ref seperti
tampilan di bawah ini.
Untuk mengunduh Data sandi referensi yang diinginkan, klik Download di sini.
3) Juknis
Menu ini berisi petunjuk teknis bagi pelapor mengenai cara-cara pelaporan. Untuk
mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Unduh -> Juknis
seperti tampilan di bawah ini.
4) Ketentuan…
349
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 28 _____________________________________________________________________________________
4) Ketentuan
Menu ini berfungsi untuk mengunduh ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan untuk
menjalankan Aplikasi Web pelaporan. Untuk mengakses pada menu ini, arahkan
kursor pada menu Bantuan -> Download -> Ketentuan seperti gambar di bawah ini.
Untuk mengunduh ketentuan tersebut klik Judulnya, kemudian klik Download
Disini.
5) Tutorial
Menu ini berfungsi untuk mengunduh tutorial petunjuk aplikasi. Untuk mengakses
menu ini arahkan kursor pada menu Bantuan -> Unduh -> Tutorial seperti tampilan
di bawah ini.
Apabila terdapat file tutorial, dapat diunduh dengan mengklik Download di sini.
b. Hubungi…
350
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 29 _____________________________________________________________________________________
b. Hubungi Kami
Menu ini adalah keterangan mengenai Bank Indonesia, yang berisi Contact Person (help
desk), Fax, Alamat Email dan Alamat Bank Indonesia. Untuk mengakses menu ini,
arahkan kursor pada menu Bantuan -> Hubungi Kami seperti tampilan di bawah ini.
c. Versi Web
Menu ini berfungsi untuk memberitahukan nomor versi aplikasi web ini. Untuk
mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Versi Web seperti tampilan
di bawah ini.
d. Daftar…
351
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 30 _____________________________________________________________________________________
d. Daftar Pesan
1) Pesan Terkirim
Menu ini berfungsi sebagai suatu wadah bagi pelapor yang ingin menyampaikan
pertanyaan terkait pengisian maupun keluhan atau kendala terhadap aplikasi
pelaporan. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan ->
Daftar Pesan -> Pesan Terkirim seperti tampilan di bawah ini.
Apabila ingin mengirimkan pesan baru, klik tombol Pesan Baru, kemudian tuliskan
pesan di kotak yang sudah disediakan, kemudian klik tombol Kirim.
2) Kotak…
352
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 31 _____________________________________________________________________________________
2) Kotak Masuk
Menu ini merupakan kotak masuk pesan yang dikirimkan oleh pihak BI atas
pertanyaan maupun untuk pemberitahuan lainnya, sehingga dapat memudahkan
pelapor dalam mengetahui perkembangan dalam pelaporan. Untuk mengakses menu
ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Daftar Pesan -> Kotak Masuk seperti
tampilan di bawah ini.
e. Peta Situs
Menu ini bertujuan untuk mempermudah pelapor dalam pencarian menu yang terdapat
pada Web ini. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Pengaturan ->
Peta Situs seperti tampilan di bawah ini.
f. Info…
353
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 32 _____________________________________________________________________________________
f. Info Kurs Tengah BI
Menu ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kurs tengah BI kepada
pelapor. Untuk mengakses pada menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Info
Kurs Tengah BI seperti tampilan di bawah ini.
3. Logout
Menu ini berfungsi untuk menutup aplikasi ini dengan mengklik tombol Logout.
III. Lampiran…
354
Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 33 _____________________________________________________________________________________
I. Lampiran : Istilah dan Definisi
1. Aset Lancar adalah suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka
waktu siklus operasi normal perusahaan; atau
dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan
direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
Aktiva yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aktiva tidak
lancar
2. Persediaan adalah aktiva:
yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
dalam bentuk bagan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi
atau pemberian jasa
Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang
dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan property lainnya
untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi, atau
barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta
perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan
meliputi biaya jasa dimana pendapatan yang bersangkutan belum diakui perusahaan.
3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan
dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun.
4. Aset Lainnya merupakan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva
tetap, dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi/penyertaan maupun
aktiva tak berwujud, seperti : aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemang
saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva lancar lainnya.
5. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan;
atau
jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.
Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
6. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo
lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari dalam
maupun luar negeri. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari pokok kewajiban jangka panjang
dan kewajiban bunga.
7. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan
kewajiban yang ada. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang sering kali disebut modal atau
simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain.
8. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal
perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang
tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
9. Biaya Bunga adalah bunga yang dibayarkan kepada kreditor.
10. Laba (Rugi) Bersih adalah selisih antara seluruh penghasilan dan seluruh biaya selama satu
periode akuntansi.
KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL
JEFFREY KAIRUPAN
355