Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI SEKTOR INFORMAL
Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas
High Level Forum on Expanding Coverage to the Informal Sector Yogyakarta, 30 September 2013
KERANGKA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
2 Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dlaam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat
“Mendorong Indonesia menjadi kekuatan 10 besar dunia
di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050 melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan
berkelanjutan”
• UU No. 17/2007 tentang RPJPN menyebutkan visi pembangunan ekonomi nasional sampai dengan 2025 adalah ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.”
• Mengacu proyeksi pertumbuhan RPJMN yg berkisar 6,3% - 6,8% per tahun, pada tahun 2014 PDB diperkirakan akan berkisar US$1.200 miliar dan PDB per kapita sedikit di bawah US$5.000.
• Untuk jangka waktu yang lebih panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sbb:
• PDB pada tahun 2025 berkisar antara US$ 3.760 – 4.730 miliar.
• Dengan proyeksi penduduk sekitar 293 juta jiwa, PDB per kapita akan berkisar antara US$ 12.855 – 16.160.
• Menurut Goldmann Sachs dan Economist, pada tahun 2050 PDB Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 26.000 miliar dan menjadi kekuatan 6 besar dunia.
LANDASAN UU SJSN & BPJS MENGAMANATKAN ASURANSI SOSIAL
1. Pendorong cakupan universal
2. Pencegah kegagalan pasar
3. Pendorong efisiensi makro
4. Mendukung kinerja kesehatan
3
UU 40/2004 tentang SJSN
UU 24/2011 tentang BPJS
Askes, Jamkesmas, JPK bertransformasi menjadi
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
Jaminan Kesehatan
Jamsostek bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan
Jaminan Kecelakaan
Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan Kematian
Transformasi harus selesai
pada 1 Januari 2014
BPJS ketenagakerjaan
harus mulai diselenggarakan pada 1 Juli 2015
Program Kesehatan Jamsostek
ditransfer ke BPJS
Kesehatan pada 1
Januari 2014
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
4
1. Amendemen Konstitusi memberi mandat bahwa negara harus mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh warga nerga.
Ditindak lanjuti oleh UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS.
2. Bonus Demografi dan kompetisi global ke depan membutuhkan sumberdaya manusia yang sehat dan berkualitas.
3. Perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan
Terutama mencegah tidak jatuh lebih miskin saat sakit.
5
PENTINGNYA PERLUASAN CAKUPAN JKN
Man
faat
(w
hic
h b
enef
its
are
co
vere
d?)
Kepesertaan (who is insured?)
Pembiayaan (what proportion of the cost is covered?)
ASURANSI SWASTA
ASKES JAM SOSTEK
JAMKESMAS JAMKESDA
KEBIJAKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
diperkirakan sekitar 32,5 juta pekerja informal yang belum tercover (IES)
6
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Perpres No. 12/2013 tentang Jamkes)
7
PBI BUKAN PBI
Tidak mampu
Fakir miskin
Pekerja Penerima upah
(dan ART)
Pekerja Bukan Penerima upah
(dan ART)
Bukan Pekerja
(dan ART)
• PNS • TNI • Polri • Pejabat negara • Pegawai
Pemerintah non PNS
• Pensiunan • Pegawai Swasta • Pekerja lain yg
menerima upah
• Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri
• Pekerja lain yg tidak menerima upah
• Investor • Pemberi kerja • Penerima Pensiun • Veteran • Perintis
kemerdekaan • Bukan pekerja
lainnya yang mampu membayar iuran
Kepesertaan mencakup: 1. Pengalihan dan integrasi peserta Jamkesmas/da, JPK Jamsostek, PNS/TNI/Polri.
2. Perluasan kepesertaan di kelompok pekerja swasta dan pekerja mandiri (sektor informal).
BEBERAPA KARAKTERISTIK SEKTOR INFORMAL
8
• Saat ini, dari 120 juta angkatan kerja, 114 juta adalah pekerja, sedangkan 6 juta orang menganggur.
• 60% diantaranya adalah pekerja informal (BPS, Feb 2013).
– Sekitar 20 juta pekerja (28,3%) adalah unpaid family workers.
– Sekitar 35,6 juta orang (31,5%) bekerja kurang dari 35 jam/minggu (kategori setengah menganggur).
• Sekitar 55,5 juta pekerja (49,2%) hanya berpendidikan SD ke bawah.
• Rata2 pendapatannya adalah Rp.1,5 juta/bulan.
BEBERAPA TANTANGAN PERLUASAN CAKUPAN KEPADA SEKTOR INFORMAL
9
• Tersebar di berbagai pelosok nusantara (termasuk diantaranya petani, nelayan, buruh perkebunan, dsb)
• Sekitar 43% berusaha pada tempat yang tidak permanen.
• Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi
• Dapat memiliki 2-3 pekerjaan sekaligus, atau jam kerja tidak menentu
• Pendapatan sering tidak stabil dan berkelanjutan
• Kurang terlibat dalam jasa keuangan. • Hanya 16% dari pekerja informal yang memiliki rekening
bank atas nama sendiri
• Sekitar 86% menerima pendapatan dalam bentuk tunai
Indikator Gap Puskesmas Pustu
Instalasi Air 517
2.837
Inkubator bayi 5.860 22.154
Listrik 305 10.282 (termasuk Poskesdes dan Polindes)
Keberadaan Dokter
733 20.871
Keberadaan Bidan
187 5.831
Keberadaan Dokter Gigi
106 7.400
GAP KETERSEDIAAN FASILITAS DAN TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DAN PUSTU
Sumber: Podes 2011 10
DISTRIBUSI/PERSEBARAN BIDAN DI TINGKAT DESA
Sumber: Podes 2011 11
PERSEBARAN FASKES YANG DILENGKAPI LISTRIK
Sumber: Podes 2011 12
PENGALAMAN NEGARA LAIN - STRATEGI PERLUASAN CAKUPAN SEKTOR INFORMAL
3 Pilihan Strategi:
1. Contributory (contoh: US, Jepang, Taiwan)
2. Non contributory (contoh: Thailand, Korsel, dan Philipina)
3. Kombinasi 1 dan 2 (contoh: Vietnam, China)
13
HAL-HAL PENTING DALAM STRATEGI PERLUASAN KEPESERTAAN
Hasil IES:
• Sekitar 48% pekerja informal tidak mengetahui tentang jaminan kesehatan.
• Sekitar 38% pekerja informal tidak mengetahui bagaimana proses pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan
• Dari yang telah memiliki jaminan kesehatan, cukup banyak yang tidak memahami paket manfaat yg diberikan.
1. Design kontribusi dan manfaat yang didapat harus jelas agar masyarakat yakin perlunya menyisihkan pendapatan yg terbatas.
2. Pengumpulan/pembayaran premi yg fleksibel waktu dan besarannya, terpercaya, dan mudah.
3. Informasi (Social marketing): pentingnya hidup sehat, pengobatan yang benar, prinsip asuransi sosial, dsb.
14
KESIMPULAN
• Peran pemerintah daerah penting dalam mendukung perluasan kepesertaan.
– Berdasarkan survei SMERU, setidaknya sebanyak 245 kabupaten/kota memiliki Jamkesda,
sebagiannya telah melakukan pengumpulan premi/iuran, baik secara langsung (melalui UPTD)
maupun tidak langsung (menggunakan pihak ketiga).
• Memanfaatkan sistem kelembagaan masyarakat yang telah berakar di
masyarakat: koperasi, asosiasi, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.
– Perlu penilaian terhadap dasar hukum kelembagaan, kapasitas pengelolaan, dan tata kelola.
• Memanfaatkan inovasi: branchless banking – e money untuk pengumpulan
premi di daerah sulit.
• Melakukan uji coba berbagai alternatif strategi dan evaluasinya.
• Pengalaman negara lain dapat membantu penyusunan strategi yang dapat
menyeimbangkan prinsip: keadilan, keberlanjutan, efisiensi, dan kualitas
layanan.
15 TERIMA KASIH