Upload
rovynantositanggang
View
324
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
1/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 1
AUDITING II
“Tugas Pointer tentang Audit Kas dan Investasi, Penyelesaian Perikatan Audit, Laporan
Keuangan yang diaudit, dan Kewajiban Hukum Serta Kasus”
Ujian Akhir Semester
Disusun Oleh :
Isna Dayuwati 130810301147
AUDITING II KELAS - A
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
2/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 2
SOAL TUGAS :
1. Berilah pointer yang harus dibahas dalam Kas dan Investasi, Penyelesaian Perikatan
Audit, Laporan Keuangan yang diadit, dan Kewajiban Hukum!
2. Berilah contoh kasus beserta jawabannya terhadap topik sikap profesional,
independensi, dan pengendalian kualitas!
JAWABAN :
1.
Pointer yang harus dibahas dalam Kas dan Investasi, Penyelesaian Perikatan Audit,
Laporan Keuangan yang diadit, dan Kewajiban Hukum.
Auditing Proses Pembiayaan/Investasi: Kas dan Investasi.
Tinjauan Atas Investasi
Aktivitas investasi sebuah entitas merupakan aktivitas yag berkaitan dengan kepemilikan
sekuritas yang diterbitkan oleh entitas lainnya. Sekuritas ini mencakup sertifikat
deposito/CD, saham preferen dan saham biasa, serta obligasi korporasi dan pemerintah.
Tujuan Audit
Meliputi beberapa hal, yaitu :
a. Keberadaan atau keterjadian
b. Kelengkapan
c. Hak dan kewajiban
d. Penilaian atau alokasi
e. Penyajian dan pengungkapan
1.
Audit Investasi
Investasi dapat berupa efek ekuitas, seperti saham biasa dan preferen, efek utang,
seperti wesel dan obligasi, dan efek hibrid seperti obligasi dan saham yang dapat
dikonversi. Perlakuan akuntansi atas instrumen tersebut tergantung pada beberapa
faktor seperti persentase kepemilikan atas entitas, tingkat pengaruh dalam pengambilan
keputusan, klasifikasi investasi sebagai aktiva lancar atau tidak lancar, dan berbagai
macam faktor lainnya.
Pertimbangan auditor atas investasi tidak berbeda dengan akun laporan keuanganlain. Yaitu, auditor harus yakin bahwa jumlah berbagai jenis investasi yang terdapat
http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
3/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 3
pada neraca, tidak disalahsajikan secara material. Hal ini termasuk pengakuan yang
tepat atas pendapatan bunga, dividen, dan perubahan nilai yang harus dimasukkan
dalam laporan keuangan.
2. Jenis Akun Bank
Manajemen kas adalah suatu fungsi penting di seluruh organisasi. Untuk
memaksimalkan posisi kas, entitas melaksanakan prosedur yang mempercepat
penagihan penerimaan kas dan menunda pembayaran pengeluaran kas. Dengan
prosedur tersebut, dihasilkan pendapatan bunga atas kelebihan kas atau berkurangnya
biaya pinjaman tunai.
Berikut ini adalah jenis akun bank yang biasa digunakan:
a. Akun kas umum
Akun kas umum ( general cash account ) merupakan akun kas utama bagi
kebanyakan entitas. Sumber utama penerimaan kas untuk akun ini adalah proses
pendapatan, sedangkan sumber utama pengeluaran kas adalah proses pembelian
dan sumber daya manusia. Penerimaan dan pengeluaran pada akun bank lain yang
dimiliki entitas juga melalui akun ini. Bagi sebagian besar entitas kecil, akun ini
merupakan satu-satunya akun kas yang ada.
b. Akun kas impres
Akun bank impres (imprest bank account ) berisikan sejumlah uang tertentu
yang digunakan untuk tujuan terbatas. Akun impres sering kali digunakan untuk
pembayaran gaji dan cek dividen. Untuk keperluan penggajian digunakan akun
bank terpisah bersaldo minimum. Pengeluaran dapat dilakukan dengan
menggunakan cek atau setoran langsung. Sebelum dilakukan pengeluaran atas
penggajian, cek diuangkan atau kas ditransfer dari akun kas umum ke akun
penggajian sejumlah gaji yang akan dibayarkan. Gaji kemudian ditarik dari akun
impres. Maka, akun penggajian berfungsi sebagai akun kliring untuk pembayaran
gaji dan mempermudah pengeluaran kas, sekaligus juga merupakan bentuk
pengendalian memadai atas kas. Penggunaan akun impres juga mengurangi waktu
yang dibutuhkan untuk merekonsiliasi akun kas umum.
c. Akun cabang
Perusahaan yang mengoperasikan cabang pada banyak lokasi dapat
menggunakan akun terpisah pada bank lokal. Hal ini menjadikan setiap cabang
dapat membayar pengeluaran lokal dan dapat membina hubungan dengan perbankan pada komunitas setempat. Akun kas cabang (branch cash account )
http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
4/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 4
dapat dioperasikan dengan beberapa cara. Pada beberapa entitas, akun cabang
merupakan akun impres untuk pembayaran pengeluaran cabang yang saldo
minimumnya telah ditetapkan. Cabang menyerahkan laporan kas secara periodik
kepada kantor pusat, dan akun cabang menerima cek atau transfer dari akun kas
umum. Dalam kasus lain, fungsi akun cabang seperti akun kas umum dengan
mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Sebagai pengendalian, cabang harus
diminta untuk menyerahkan laporan kas secara periodik kepada kantor pusat, dan
manajemen juga harus melakukan pemantauan atas saldo kas di akun cabang.
3. Pertimbangan Perencanaan Audit
a. Materialitas
Sekuritas yang ditahan sebagai investasi jangka pendek dapat bersifat material bagi
solvensi jangka pendek suatu entitas, tetapi laba dari sekuritas semacam itu jarang
bersifat signifikan bagi hasil operasi entitas di luar sektor jasa keuangan. Sekuritas
yang ditahan sebagai investasi jangka penjang dapat bersifat material baik bagi
neraca maupun laporan laba rugi, tergantung entitas.
b. Risiko Inheren (Bawaan)
Risiko inheren pada asersi siklus investasi dipengaruhi oleh banyak faktor dan
volume transaksi investasi umumnya cukup rendah. Akan tetapi sekuritas
merupakan aktiva yang mudah untuk dicuri, dan akuntansi untuk investasi tersebut
dapat menjadi rumit. Di samping itu, risiko inheren tertentu juga lebih menantang
untuk dikendalikan, dan memberi manajemen peluang untuk memanipulasi
pelaporan investasi. Secara spesifik, klasifikasi yang tepat atas suatu investasi bisa
mengundang kontroversi, yang selanjutnya akan mempengaruhi metode penilaian,
upaya mendapatkan laba, dan persyaratan pengungkapan yang berlaku untuk
investasi itu. Dengan menyajikan secara salah klasifikasi yang tepat dari suatu
investasi, manajemen dapat menunda atau mempercepat pengakuan keuntungan
atau kerugian yang belum direalisasi dalam laba.
c. Risiko Prosedur Analitis
Prosedur analitis dapat membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun
sebelumnya, atau dapat membandingkan hasil-hasil aktual atas jumlah investasi
dan laba investasi dengan yang dianggarkan atau dokumentasi lain dari rencana
manajemen. Perbedaan yang tidak diharapkan, dapat menunjukkan salah saji
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
5/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 5
berkenaan dengan asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, penilaian atau
alokasi, dan penyajian serta pengungkapan.
d.
Risiko Pengendalian
Pemahaman atas beberapa faktor lingkungan pengendalian adalah relevan bagi
audit atas siklus transaksi.
4. Prosedur Analitis Substantif Kas
Karena sifatnya yang bersisa, kas tidak memiliki hubungan yang dapat diprediksi
dengan akun laporan keuangan lain. Maka, prosedur analitis substantif untuk audit kas
terbatas hanya pada perbandingan saldo kas dengan saldo tahun sebelumnya dan
dengan saldo anggaran. Penggunaan terbatas dari prosedur analitis substantif ini pada
umumnya dapat digantikan dengan pengujian pengendalian dan/atau pengujian
substantif ekstensif atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, atau pengujian
ekstensif atas rekonsiliasi bank entitas.
5. Pengujian Substantif Kas
Dengan menguji transaksi penerimaan dan pengeluaran, auditor mendapatkan
bukti penting atas asersi yang relevan dengan akun kas. Pada kebanyakan audit,
pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan
bersamaan dengan pengujian pengendalian atas proses pendapatan dan pembelian.
5.1.
Pengaruh Pengendalian
Pengendalian yang beroperasi dengan efektif memberikan bukti asersi
otorisasi kepada auditor.Pengendalian utama yang memengaruhi langsung audit
kas adalah pembuatan rekonsiliasi bank bulanan oleh karyawan klien yang
terpisah dari fungsi penanganan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
Rekonsiliasi bank tersebut memastikan bahwa saldo per buku klien
mencerminkan jumlah yang sama dengan saldo bank setelah unsur-unsur yang
direkonsiliasi dimasukan. Pengendalian dapat lebih ditingkatkan jika fungsi
independen seperti auditor internal me-review rekonsiliasi bank.
5.2. Asersi Yang Terkait Dengan Saldo
Prosedur audit utama untuk setiap akun kas adalah pengujian rekonsiliasi
bank. Pendekatan audit atas rekonsiliasi bank pada dasarnya sama tanpa
memerhatikan jenis akun bank yang diperiksa. Akan tetapi,jenis dan sifat setiap
pekerjaan audit untuk akun kas umum lebih terinci karena biasanya jumlahnya
material dan terdapat banyak aktivitas dalam akun.5.3. Audit Akun Kas Umum
http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
6/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 6
Untuk mengaudit akun kas, auditor harus mendapatkan dokumen-dokumen
berikut ini:
e.
Kertas Kerja Rekonsiliasi Bank (Bank Reconciliation Working Paper)
Auditor biasanya mendapatkan salinan rekonsiliasi bank yang dibuat
oleh karyawan klien. Pada kertas kerja dilakukan rekonsiliasi saldo menurut
bank dengan saldo menurut buku. Unsur yang direkonsiliasi terutama
adalah setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan penyesuaian lain
seperti biaya jasa bank dan cek yang dikembalikan karena pelanggan tidak
memiliki kas yang mencukupi dalam akunnya untuk membayar cek (cek
kosong).
f. Bentuk Konfirmasi Bank Standar (Standard Bank Confirmation Form)
Auditor biasanya melakukan konfirmasi atas informasi saldo akun
dengan setiap bank atau lembaga keuangan di mana klien memiliki akun.
Bentuk ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi adanya pinjaman
yang didapatkan klien dari bank. Bentuk konfirmasi ini tidak meminta
karyawan bank untuk melaksanakan penyelidikan menyeluruh dan terinci
atas catatan bank yang melebihi informasi akun yang diminta dalam
konfirmasi. Akan tetapi, karyawan bank juga diminta untuk menyebutkan
simpanan atau pinjaman lain yang ditemukan pada saat melengkapi
konfirmasi. Oleh sebab itu, permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan
untuk mengidentifikasi seluruh informasi mengenai simpanan atau
pinjaman klien di bank. Jika auditor mempertimbangkan bahwa informasi
tambahan diperlukan atas persetujuan yang dilakukan klien dengan lembaga
keuangan, surat konfirmasi terpisah yang ditandatangani klien harus
dikirimkan kepada petugas lembaga keuangan yang bertanggungjawab atas
akun klien.
g. Pisah Batas Rekening Koran (Cutoff Bank Statement)
Langkah utama dalam mengaudit rekonsiliasi bank adalah melakukan
verifikasi atas ketepatan unsur-unsur yang direkonsiliasi seperti setoran
dalam perjalanan dan cek yang beredar. Auditor memerlukan pisah batas
rekening koran untuk menguji unsur-unsur yang terdapat dalam rekonsiliasi
bank. Pisah batas rekening koran umumnya mencakup periode 7 sampai 10
hari setelah tanggal rekonsiliasi akun bank. Unsur yang harus direkonsiliasiharus sudah dikliring dari akun bank klien pada periode tersebut. Pisah
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
7/36
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
8/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 8
auditor untuk menguji kiting adalah membuat skedul transfer antarbank.
Skedul transfer antarbank digunakan walaupun prosedur pengendalian
memadai dan tidak dicurigai adanya kecurangan. Jika klien menggunakan
banyak akun, transfer kas dapat ditangani dengan tidak hati-hati.
Penggunaan skedul transfer antarbank memberikan bukti kepada auditor
atas kelayakan pisah batas transaksi kas.
5.5. Audit Akun Impres Penggajian Atau Cabang
Auditor mendapatkan rekonsiliasi bank bersama-sama dengan konfirmasi
bank standar dan pisah batas rekening koran. Akan tetapi, pengujian audit tidak
terlalu luas untuk dua alasan. Pertama, saldo impres pada akun tersebut tidak
material. Akun penggajian dan cabang dapat hanya berisikan saldo sebesar $
1.000. Kedua, jenis pengeluaran adalah homogen. Cek dikeluarkan untuk jenis
transaksi yang sama dan untuk jumlah yang relatif kecil.
5.6. Audit Dana Kas Kecil
Kebanyakan entitas mempunyai dana kas kecil untuk membayar beban atau
transaksi tertentu. Walaupun saldo dana tidak material, terdapat kemungkinan
penyalahgunaan karena karyawan klien dapat melakukan banyak transaksi
kecurangan atas dana tersebut pada suatu bagian tahun. Auditor jarang melakukan
prosedur substantif analitis atas kas kecil, kecuali bila diduga terdapat
kecurangan. Akan tetapi, auditor mendokumentasikan pengendalian atas dana kas
kecil terutama untuk klien kecil.
a. Pengendalian (Control)
Dana kas kecil harus dikelola atas dasar impres oleh pemegang kas
(kustodian) yang independen. Voucher kas kecil yang telah dinomori harus
digunakan bila menarik kas dari dana kas kecil, dan limit pengeluaran kas
kecil perlu dibentukan. Secara periodik, dimintakan penggantian atas dana
kas kecil dari akun kas umum sejumlah nilai voucher. Klerek utang usaha
harus me-review voucher atas ketepatan sebelum dilakukan penambahan
dana kas kecil. Terakhir, seseorang yang independen dari fungsi kas harus
melakukan pemeriksaan mendadak atas dana kas kecil.
b. Pengujian Audit (Audit test)
Pada tahap pertama, auditor mendapatkan pemahaman atas
pengendalian kas kecil klien. Audit atas kas kecil difokuskan pada baiktransaksi yang diproses melalui kas kecil selama suatu periode maupun
http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
9/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 9
saldo dana kas kecil. Auditor memilih sampel penggantian kas kecil dan
memeriksa ketepatan unsur-unsur yang dibayar oleh kas kecil. Hal ini dapat
dilakukan sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau pengujian
terinci atas transaksi dari fungsi pengeluaran kas. Auditor menguji saldo
dana kas kecil dengan menghitungnya. Penghitungan ini dapat dilakukan
pada tanggal interim atau pada akhir tahun.
d. Isu Pengungkapan atas Kas
Auditor harus mempertimbangkan sejumlah pengungkapan penting
laporan keuangan pada saat mengaudit kas. Review risalah rapat dewan
komisaris, perjanjian pagu kredit, perjanjian pinjaman, dan dokumen lain
adalah sumber utama informasi pengungkapan laporan keuangan. Di
samping itu, auditor juga melakukan konfirmasi unsur-unsur seperti saldo
minimum yang diharuskan sehubungan dengan pagu kredit dari bank.
6. Prosedur Pengendalian Dan Pengujian Pengendalian Transaksi Hutang Jangka
Panjang, Modal Saham, Dividen, Akun Laba Rugi.
Prosedur pengendalian umumnya digunakan untuk mengurangi kemungkinan
salah saji. Bahkan jika auditor mengikuti strategi substantif, auditor tetap harus
memahami pengendalian atas investasi untuk mengantisipasi bentuk salah saji yang
dapat terjadi dan untuk merencanakan prosedur substantif. Asersi yang harus
diperhatikan adalah keterjadian, otorisasi, kelengkapan, akurasi, dan klasifikasi.
Pemisahan tugas yang memadai, yang penting untuk memastikan ketepatan investasi.
a. Asersi dan Prosedur Pengendalian Terkait
Berikut ini adalah pengendalian umum yang harus terdapat dalam setiap
asersi penting investasi.
1) Keterjadian dan Otorisasi (Occurence and Authorization)
Pengendalian harus memastikan bahwa pembelian dan penjualan
investasi diajukan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Pertama, klien
harus memiliki dokumen yang memadai untuk verifikasi bahwa pembelian
atau penjualan efek telah dilakukan dan disetujui dengan layak. Kedua,
komitmen atas sumber dana aktivitas investasi harus disetujui oleh dewan
komisaris atau oleh eksekutif yang telah diberi wewenang. Entitas yang
melakukan aktivitas investasi secara berulang-ulang harus memiliki
prosedur umum dan khusus. Jika klien memiliki pengendalian yang layak
http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.htmlhttp://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/audit-proses-pendanaan-kas-dan.html
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
10/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 10
atas pengajuan investasi dan otorisasi transaksi efek, pada umumnya mudah
bagi auditor untuk melakukan verifikasi transaksi efek pada akhir periode.
2) Kelengkapan (Completeness)
Klien harus memiliki pengendalian yang memadai yang memastikan
bahwa seluruh transaksi efek telah dicatat. Salah satu pengendalian untuk
penanganan secara rinci seluruh transaksi efek adalah buku besar efek yang
mencatat seluruh efek yang mencatat seluruh efek yang dimiliki entitas.
Buku besar pembantu harus direkonsiliasi ke akun pengendali buku besar
secara periodik. Karyawan yang bertanggung jawab atas aktivitas investasi
harus me-review efek-efek yang dimiliki secara periodik, untuk memastikan
bahwa seluruh dividen dan bunga telah diterima dan dicatat pada catatan
entitas.
3) Akurasi dan Klasifikasi ( Accuracy and Classification)
Masalah akurasi dan klasifikasi terutama berhubungan dengan
investasi efek adalah sangat penting. Standar FAS 115 mensyaratkan bahwa
investasi tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:
a)
Efek utang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo
diklasifikasikan sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (held-
to-maturity)dan disajikan sebesar biaya perolehan setelah amortisasi
premi atau diskonto.
b) Efek utang dan ekuitas yang dibeli dan dimiliki dengan tujuan untuk
dijual kembali dalam waktu dekat diklasifikasikan sebagai efek yang
diperdagangkan (trading securities) dan disajikan sebesar nilai wajar,
biaya perolehan setelah dikurangi laba atau rugi yang belum
direalisasi.
c) Efek utang dan ekuitas yang tidak diklasifikasikan sebagai efek yang
dimiliki hingga jatuh tempo atau diperdagangkan, diklasifikasikan
sebagai efek yang tersedia untuk dijual (available-for-sale-securities)
dan disajikan sebesar nilai wajar, di mana laba atau rugi yang belum
direalisasi tidak boleh dimasukan penghasilan dan dilaporkan sebagai
komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham.
Pengendalian harus memastikan bahwa efek-efek telahdiklasifikasikan dengan benar dan harga yang tepat telah digunakan
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
11/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 11
agar nilai investasi pada laporan keuangan akurat. Klien harus
memiliki prosedur penyimpanan (kustodian) memadai untuk
melindungi aktiva dari pencurian.Prosedur pengamatan dilakukan
secara periodik oleh seseorang yang independen dari fungsi
penyimpanan maupun akuntansi efek.
b.
Prosedur Substantif untuk Menguji Investasi
Prosedur analitis substantif berikut dapat dipakai untuk menguji
kewajaran investasi secara menyeluruh:
1)
Perbandingan saldo investasi tahun berjalan dengan saldo tahun
sebelumnya setelah mempertimbangkan penagaruh aktivitas operasi
dan pendanaan tahun berjalan terhadap kas dan investasi.
2)
Perbandingan pendapatan bunga dan dividen tahun berjalan dengan
yang dilaporkan pada tahun sebelumnya dan dengan tingkat
pengembalian investasi yang diharapkan.
Standar Audit (SA Seksi 332) memberikan pedoman prosedur audit substantif
yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti sehubungan dengan
pengungkapan asersi investasi.
1) Keberadaan
Standar audit menyatakan bahwa auditor harus melakukan satu atau lebih
prosedur audit berikut:
a) Inspeksi fisik
b) Konfirmasi dengan penerbit (issuer)
c)
Konfirmasi dengan kustodian
d) Konfirmasi dengan pialang mengenai transaksi yang belum diselesaikan.
e) Konfirmasi dengan pihak imbangan (counterparty)
f)
Membaca perjanjian pelaksanaan kemitraan atau perjanjian sejenis.
Jika klien melakukan penyimpanan efek, auditor biasanya memeriksa efek.
Jika efek disimpan oleh penerbit atau kustodian seperti pialang atau penasihat
investasi, maka auditor melakukan konfirmasi untuk mendapatkan bukti yang
cukup dan kompeten atas asersi keberadaan.
2) Penilaian dan Alokasi
Pertama-tama, efek yang dibeli dicatat pada biaya perolehan. Efek utang
yang dimiliki hingga jatuh tempo dinilai berdasarkan biaya perolehan setelahamortisasi. Auditor harus melakukan verifikasi harga perolehan atas utang, dan
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
12/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 12
tingkat bunga efektif yang akan digunakan untuk mengakui pendapatan bunga,
sehingga auditor dapat melakukan perhitungan ulang. Auditor juga harus menilai
apakah terdapat penurunan permanen atas nilai efek investasi. Jika nilai investasi
ditetapkan telah mengalami penurunan permanen, efek harus dicatat dan nilai
buku yang baru harus ditentukan. Terakhir, auditor harus memeriksa penjualan
efek untuk memastikan bahwa nilai yang tepat telah digunakan untuk mencatat
penjualan dan keuntungan atau kerugian yang direalisasi.
3) Asersi Pengungkapan
Terdapat dua masalah penting dalam pemeriksaan kelayakan klasifikasi
investasi. Pertama, surat berharga yang mudah diperjualbelikan harus
diklasifikasikan dalam dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, dan tersedia
untuk dijual karena baik neraca maupun laporan laba rugi terpengaruh oleh
kesalahan klasifikasi. Kedua, klasifikasi laporan keuangan mensyaratkan bahwa
seluruh efek yang diperdagangkan dilaporkan sebagai aktiva lancar. Sedangkan
efek yang dimiliki hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual sebagai aktiva
lancar atau tidak lancar tergantung pada apakah manajemen akan mengubah efek
tersebut menjadi kas dalam waktu 12 bulan.
Standar audit juga memberikan pedoman kepada auditor dalam melakukan
evaluasi baik tujuan manajemen atas investasi maupun kemampuan entitas untuk
memiliki efek utang hingga jatuh tempo. FASB 115 mensyaratkan pengungkapan
tertentu atas efek. Sebagai contoh, seluruh nilai wajar dan keuntungan atau
kerugian yang belum direalisasi atas efek harus disajikan bagi efek yang
diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
Sebagian besar dari informasi yang diperlukan dalam pengungkapan
dikembangkan dari asersi yang diuji. Di samping itu, jumlah efek yang
dijaminkan harus diungkapkan. Informasi tersebut dapat dihimpun melalui tanya
jawab dengan manajemen serta me-review risalah rapat dewan komisaris,
perjanjian pinjaman, dan dokumen lainnya.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
13/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 13
Menyelesaikan Perikatan Audit
Sebelum menentukan laporan audit yang sesuai, auditor mempertimbangkan sejumlah isu
tambahan yang mungkin memengaruhi sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangandan laporan keuangan klien.
A. Review Kewajiban Kontingensi
Suatu kebijakan kontingensi didefinisikan sebagai kondisi atau perangkat keadaan
yang melibatkan ketidak pastia mengenai kemungkinan rugi yang akhir akan menjadi
jelas kerika sejumlah peristiwa dimasa depan terjadi atau tidak terjadi. “kontingensi”
menyatakan bahwa ketiak suatu kewajiban kontingensi ada, kemungkinan bahwa
peristiwa masa depan akan berujung pada kerugian akan dinilai menggunakan tiga
kategori ialah:
a)
Sangat mungkin, Peristiwa masa depan ini mungkin akan terjadi
b) Mungkin, kemungkinan terjadinya peristewa masa depan ini lebih dari kecil,
tetapi kurang dari sangat mungkin
c)
Kemungkinan peristiwa di masa yang akan datang terjadi tipis.
Jika peristiwa itu sangat mungkin dan sejumlah kerugian dapat secara logis
diestimasi, kerugian akrual dengan satu beban ke laba. Ketika hasil periristiea dinilai
mungkin atau jumlahnya tidak bisa diestimasi atau pengungkapan kontingensi dubuat
dalam catatan laporan keuangan. Secara umum, rugi kontengensi yang dinilai kecil
kemungkinannya menjadi akrual dalam laporan keunganataupun diungkapkan dalam
catatan laporan keungan. Adapun contoh kewajiabn kontingensi adalah: jalannya
perkara yang tertunda atau ancaman jalannya perkara, klaim akrual ataupun yang
mungkin dan penilainnya, perselisihan pajak laba, garansi produk atau produk cacat,
persetujuan membeli kembali piutang yang telah dijual.
1. Prosedur audit untuk mengidentifikasi kewajiban kontingensi
Contoh prosedur yang mungkin membantu auditor mengidentifikasi kewajiaban
kontingensi yang termasuk :
a. Membaca notulen rapat dewan direksi, komite dewan, dan pemegang saham
b.
Melakukan review retur kontrak, perjanjian pinjaman, sewa guna usaha dan
korspondensi dari lembaga pemerintah.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
14/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 14
c.
Melakuakan review retur pajak, laporan pajak, dan skedul pendukung kewajiban
pajak penghasilan klien.
d.
Mengorfirmasi atau atau jika tidak mendokumentasi garansi san surat kredit yang
diperoleh dari institusi keuangan atau lembaga pinjaman lainnya.
e. Menginpeksi dokumen lain untuk garansi yang mungkin atau penetapan lainnya.
Auditor biasanya membaca notulen rapat dewan direksi untuk
idetifikasinperistiwa penting dan persetujuan transaksi signifikan. Normaknya, dewan
direksi akan didiskusikan ketidakpastian material apapun yang mungkin ada bagi
entitas, prosedur audit untuk akkun ini meliputi penentuan apakah IRS telah mengaudit
retur pajak entitas tahun sebelumnya. Serupa dengan ini, auditor memeriksa biaya pajak
penghasilan dan kewajiban pajak penghasilan entitas. Sebgai tambahan, untuk
mendekati pelengkapan perikatan audit melakukan prosedur audit spesifik untuk
mengentifikasikan kewajiban kontengensi. Prosedur tersebut antara lain :
a. Menyelidiki dan berdiskusi dengan manajemen mengenai kewajiban dan prosedur
klien untuk pengidentifikasian, evaluasi, dan pertimbangan untuk kewajiban
kontingensi.
b. Memeriksa dokumen dalam catatan entitas seperti korespondensi dan faktur dari
pengecara untuk tuntutan hukum yang ditunda ataupun acaman tuntutan.
c.
Memperoleh dokumen berkekuatan hukum yang menggambarkan dan
mengevalusi tuntutan, klaim, atau penilaian.
d. Memproleh reprentasi tertulis dari manajemen bahwa seluruh litigasi, klaim yang
sudah diajukan ataupun belum, dan penilaina telah diungkapan sesuai dengan
FASB ASC topic 450.
2. Dokumen-dokumen berkekuata hukum
Suatu dokumen inquiry audit atau dissebut sebagai dokumen yang berkekuata
hukum. Dikirim kepada pengacara klien merupakan sarana utama menguatkan
informasi yang disediakan oleh manajemen pada auditor mengenai tuntutan, klaim, dan
penilaian. Auditor umumnya menganalilis biaya hukum untuk seluruh periode tersebut
dan kemudian meminta manajemen untuk mengirim satu dokumen berkekuatan hukum
pada pengacara in-housse sering disebut konsultan hukum. Dan pengacara eksternal
yang telah dikonsultansikan manajemen.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
15/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 15
Contoh jenis tuntutan antara lain :
1. Pelanggran kontrak
2.
Pelanggaran paten
3. Kewajiban produk
4. Pelanggran hukum dan aturan pemerintah, termasuk:
Hukum sekuritas.
Undang-undang antidiskriminasi atas ras, jenis kelamin, umur, dan
karateristik.
Undang-undang antimonopoly
Peraturan pajak penghasilan
Undang-undang perlingdungan lingkungan
Foreign corrupt practies Act.
Racketeer influenced and organization Act (RICO)
B. Komitmen
Perusahaan sering membuat komitmen jangka panjang untuk membeli bahan
baku atau untuk menjual produk pada harga tetap, salah satu contoh suatu maskapai
mungkin berkomitmen untuk membeli bahan bakar jetnya dari suatu pemasok pada
hharga yang telah ditentukan sebelumnya selama satu periode waktu. Tujuan utamamasuk kedalam kontrak pembelian atau penjualan semacam itu adalah untuk
memperoleh penetapan harga yang menguntungkan atau untuk ,memastikan ketersedian
bahan bakun.
Komitmen jangka panjang biasanya diidentifikasi memperoleh penyelidikan
karyawan klaien selama audit proses pendapatan dan pembelian serta melalui review
hasil rapat dewan direksi. Daldam banyak kasus, komitmen semacam iti diungkapkan
dalam catatan laporan keuangan. Namun dalam kejadian tertentu, entitas mungkin
harus mengakui kerugian atas komitmen iangka panjang meskipun tidak ada pertukaran
barang.
C. Review Peristiwa Kemudian Untuk Audit Laporan Keuangan
Kadang peristiwa atau transaksi terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan
namun sebelum penerbitan laporan keungan secra material memengarugi laporan
keuangan. Pristiwa tau transaksi ini dirujuk sebagai peristiwa lebih lanjut dan
memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keungan. Manajemenmewajibkan untuk mengungkapkan tanggal saat entitas telah mempertimbangkan
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
16/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 16
peristiwa lebih lanjut. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi penanganan
peristiwa lebih lanjut memiliki entitas dalam laporan keuangan.
Dua tipe peristiwa lebih lanjut yang memerlukan pertimbangan manajemen dan
evaluasi oleh auditor:
1. Peristiwa yang menyediakan bukti tambahan mengenai kondisi yang ada pada
tanggal laporan posisi keungan dan memengaruhi estimasi yang merupakan
bagian proses penyiapan laporan keuangan. Peristiwa ini mensyarakatkan
penyesuain laporan keuangan
2.
Peristiwa yang menyediakan bukti mengenai kondisi yang tidak ada pada tanggal
laporan posisi keuangan, tetapi muncul sudah tanggal tersebut. Peristiwa ini
biasanya memerlukan pengungkapan dalam catatan laporan keungan. Dalam
jumlah kejadian yang dampak peristiwa atau transaksinya sangat siqnifikan,
laporan keuangan pro forma mungkin diperlukan dalam rangkan mencegah
laporan keuangan menjadi menyesatkan.
Jika kita perhatiakan kedua tipe tersebut membuktikan bahwa bukti tambahan
menjadi tersedia sebelum laporan keuangan deterbitkan yang menjelaskan estimasi
sebelumnya dubuta dalam laporan keunagan . peristiwa lebih lanjut memengaruhi
realisasi asset atau pembayaran kewajiban estimasi yang normalnya memerlukan
penyesuaina laporan keuangan.
1.
Penanggalan ganda
Ketika suatu peristiwa lebih lanjut direkam atau diungkapkan dalam laporan
keungan setelah waktu yang auditor telah memperoleh bukti audit yang layak
yang cukup namun sebelumnya penerbitan laporan keungan, auditor harus
mempertinbangkan tanggal yang akan dinyatakan dalam laporan audit.
2. Prosedur audit untuk peristiwa lebih lanjut
Sejumlah prosedur audit untuk memproses bisnis dan akun laporan keuangan
terkait dilakukan selama akhir tahun atau prosedur interim, sementara lainnya
dilakukan selama periode peristiwa-berukutnya. Sejumlah prosedur audit ini,
sepereti pengujian cutoff penjualan daa pembelian yang tepat, diaplikasikan pada
transaksi setelan tanggal laporan posisi keuangan. Prosedur audit semacam itu
mungkin mendeteksi peristiwa lebih lanjut.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
17/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 17
D. Review Peristiwa Lebih Lanjut Untuk Audit Pengendalian Internal atas
Pelaporan Keuangan
Pada laporan peristiwa lebih lanjut yang memiliki implikasi untuk saldo akun
laporan keuangan, auditor perusahaan publik bertanggung jawab untuk melaporkan
perubahan dalam pengendalian internal yang mungkin memengaruhi pelaporan
keungan antara akhir periode pelapoaran tanggal dan tanggal auditor. Perlakuan auditor
atas peristiwa lebih lanjut terkait pengendalian internal mirip dengan perlakuan tipe 1
dan tipe 2.
Adapun perusahaan publik diwajibkan untuk menanyakan tentang manajemen
apakah ada perubahan pengendalian internal yang mungkin mempengaruhi pelaporan
keungan antara akhir periode pelaporan dan tanggal pelaporan auditor dan seharusnya
memperoleh representasi tertulis mengenai perubahan semacam itu. Untuk periode
berikuntnya yang meliputi:
1. Laporan audit internal yang relevan (atau fungsi serupa , seperti review pinjaman
dalm satu institusi keungan) yang diterbitkan sealma periode beerikutnya.
2.
Laporan auditor independen (jika bukan auditor utama) atas deficit signifikan
atau kelemahan material
3.
Laporan lembaga regulator mengenai pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keungannyan, jika ada.
4. Informasi mengenai keefektifan pengendalian internal perusahaan atas laporan
keungan yang diperbolehkan melalui perikatan lain.
E. Evaluasi Bukti Final
Kewajiaban kontingensi yang tidak terekam dan review peristiwa lebih lanjut,
auditor melakukan sejumlah langka audit sebelum memutuskan laporan keuangan audit
yang layak untuk entitas yang meliputi antara lain adalah:
Kinerja prosedur analitis final.
Memperoleh suatu surat representasi.
Me-review lembara kerja.
Evaluasi final hasil audit.
Evaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
Memperoleh review independen atas perikatan.
Evaluasi kemampuan entitas untuk meneruskan sebagai suatu keberlanjutan.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
18/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 18
1. Prosedur analitis final
Auditor melakukan prosedur analitis final untuk mempertimbangkan kebenaran
keseluruhan dari sejumlah laporan keuangan. Dalam hal ini prosedur analitis final yang
menyediakan semacam “smell test” final yang keseluruhan dilakukan oleh auditor
dalam melakukan analitis ini memeriksa ulang resiko bisnis kleim. Auditor
mempertimbangkan isu penting risiko bisnis inustri yang siqnifikan, dan risiko
semacam itu dapat memengaruhi laporan keuangan. Auditor juga dapat menilai struktur
dan profabilitas industry serta bagaimana posisi kliem dalam indutri pada konteks
profibilitas dan solvabilitas. Dapat dikatan bahwa auditor mempertimbangkan apakah
jumlah laporan keuangan masuk akal mengingat pengetahuan auditor ats risiko bisnis
kliem.
2. Surat representasi
Selama pelaksanaan audit laporan keuangan atau terintegrasi, manajemen
membuat sejumlah representasi dalam respons atas pemeriksaan auditor. Standar
auditing mensyaratkan agar auditor memperoleh surat representasi dari manajemen.
Tujuan surat ini adlah untuk mengutkan representasi lisan siqnifikan yang dibuat untukauditor dan guna membuktikan kelayakan lanjutan representasi tersebut. Surat
representasi juga mengurangi kemungkinan kesalapahaman antara manajemen dan
auditor.
3. Review kertas kerja
Seluruh pekerjaan audit seharusnya di review oleh anggota tim audit yang
merupakan senior dari orang yang menyiapkan kertas kerya. Oleh karena itu senior-
senior yang bertugas seluruhnya melakukan atau melaksanakan review terinci dari
kertas kerja yang disiapkan oleh staf auditor dan menindaklanjuti masalah atau isu yang
belum dipecahkan.
4. Evaluasi final hasil audit
Audit dalam laporan keuangan dalam konteks keefektifan pengendalian internl
atas pelaporan keuangan.
a. Kecukupan bukti audit,
b.
Dampak salah saji yang terdeteksi dalam laporan keungan.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
19/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 19
Dalam mengevaluasi bukti audit, auditor menentukan apakah ada bukti yang
memadai untuk mendukung tiap asersi yang relevan. Evaluasi ni mempertimbangkan
bukti yang diperoleh untuk mendukung penilaian resiko salah saji yang material.
Sebagaimana bukti yang dikumpulkan untuk mencapai level rencana risiko deteksi atau
prosedur subtantif, jika evaluasi ini mengindikasikan bahwa buti tidak cukup untuk
memenuhi level rencana risiko audit.
5. Mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan
Kliem normalnya merancang laporan keuangan , termasuk catatan kaki. Auditor
me-review laporan keuangan untuk memastikan kessesuain dengan PABU, penyajian
akun yang baik, dan dimaksukkan semua pengungkpan yang diperlukan. Kebanyakan
kantor akuntan publik menggunkan sejumlah tipe checklist pengungkapan laporan
keuangan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa semua catatan laporan
keunagan telah dimasukan denganbaik.
6. Review kualitas perikatan independen
Sebaian besar perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan review kualitas
perikatan untuk perusahaan dangang public dan perusahaan privat yang laporan
keungannya dierkirakan akan didistribusikan secara luas, orang mereview kualitas
perkiraan adalah rekan yang tidak diasosiasi dengan rinci perikatan dan diharapkan
melakukan suatu evalusi objektif atas penilaian siqnifikan yang dibut oleh timperkiraan
dan simpulan yang dicapai dalam memformalisasikan laporan auditror.
7. Pengarsipan dan retensi
Semua dokumen yang “membentuk basis audit review ”disyaratkakn untuk
direntasi. Standar dokumentasi PCAOB menyaratkan bahwa dokumen apapun yang
dibut, dikirim atau diterima termasuk dokumen yang tidak konsisten dengan simpulan
final dimasukkan dalam arsip audit untuk semua hal yang siqnifikan.
8. Pertimbangan keberlangsungan (Going Concern) perusahaan
Auditor memiliki tanggung jawab utnutk mengevaluasi apakah ada keraguan
subtansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai suatu keberlangsungan
perusahaan untuk sejumlah periode waktu yang sesuai. “keberlangungan perusahaan”
dalam konteks ini berarti bahwa ”hidup perusahaan” mungkin akan tetap “berlanjut”
dalam kata lain merupakan hal yang baik bila perusahaan dianggap sebagai“keberlanjutan perusahaan”. Permaslahannya disini adalah apakah auditor memiliki
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
20/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 20
“keraguan subtansial” mengenai perusahaan untuk meneruskannya satu waktu yang
logis.
F. Langkah-langkah dalam evaluasi keberlanjutan
Auditor mengikuti tiga langkah keseluruhan tahapan dalam membuat evaluasi
keberlanjitan:
a. Pertimbangan apakah hasil prosedur audit yang dilakukan selama perencanaan,
pelaksanaan, dan pelengkapan audit menunjukan ada atau tidaknya keruangan
subtansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai keberlanjutan
untuk suatu periodewaktu yang logis atau satu tahun.
b.
Jiaka add keraguan subtansial, perolehan informasi mengenai rencanan manajemen
untuk mengurangi masalah keberlanjutan dan nialai kemungkinan rencana
semacam itu dapat didimplementasikan dengan sukses.
c. Simpula, dengan mempertimbangkan rencana manajemen, apakah ada kerugian
subtansial mengenai kemampuan entitas untuk berlanjut sebagai suatu
keberlanjutan.
G. Komunikasi dengan Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
Standar auditing mengharuskan auditor mengomunikasikan masalah tertentu yang
terkait pelaksanaan audit pada individu yang bertanggung jawab dalam pengawasanarah strategis dan peroses pelaporan keunagan entitas, kadang disebut sebagai “pihak -
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.” Untuk perusahaan perdagangan
publik” pihak -pihak yang bertanggung jawa b atas tata kelola” umumnya akan secara
khusus merujuk kepada dewan direksi dan komite audit. Tujuan dari komunikasi ini
adalah untuk mendorong dialog sehat dan dua arah mengenai masalah pelaporan
keuangan serta untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola
menerima informasi yang memadai dalam permasalahan terkait audit yang siqnifikan.
1. Komunikasi mengenai audit pengendalian internal atas pelaporan keungan
Auditor juga memiliki sejumlah tanggung jawab komunikasi untuk audit
pengendalian internal atas palapporan keungan. Auditor harus mengomunikasikan
secra tertulis kepada menajemen dan komite seluruh defisiensi dan kelemahan
material yang diidentifikasi selama audit.
2. Surat manajemen
Pada komunikasi, auditor normalnya menyiapkan satu surat manajemen. Dan
pastikan tidak keliru atas surat manajemen dengan surat representasi manajemen .
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
21/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 21
auditor perusahaan menggunakan surat manajemen untuk membuat rekomendasi
pada klien berdasarkan observasi selama audit, surat ini dapat mencakup saran
perbaikan dalam beragam area, seperti struktur organisasi atau isu efesiensi.
H. Penemuan Lebih Lanjut atas Fakta Setelah Tanggal Laporan Auditor
Prosedur audit yang dilakukan sebagai bagian audit untuk mengidentifikasi
peristiwa yang relevan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan namun sebelum
laporan keuangan dan laporan audit yang menyertainya diterbitkan. Meskipun seorang
auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun setelah
laporan keungan dan laporan audit diterbitkan, fakta yang mungkin memegaruhi
laporan biasa menjadi perhatian auditor setelah penerbitan bila dia mengetahuinya lebih
awal. Auditor mungkin mengetahui bahwa manajemen dengan curang menginflasi
kuantitas dan harga persediaan tidak dimasukkan dalam laporan keuangan karena
kekeliruan komputer.
Ketika fakta yang dijumpai dapat mempengaruhi laporan auditor yang diterbitkan
sebelumnya, auditor seharusnya berkonsultasi dengan pengacaranya karena
kemungkinan implikasi hukum yang terlibat dan tertindak yang diambil dari auditor
mungkin melibatkan komunikasi rahasia klein auditor, auditor seharusnya menentukan
apakah faktanya dapat diandlkan dan apakah mereka ada pada tanggal pelaporan audit,
auditor juga seharusnya mendiskusikan masalah dengan level manajemen yang sesuai
dan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ahkirnya auditor
seharusnya menentuka apakah laporan keuangan memerlukan revisi dan mencari tahu
bagaimana menejemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut dalam laporan
keuangan.
Jika auditor memutuskan bahwa laporan keungan yang diterbitkan sebelumnya
mengandung kekeliruan dan laporan audit terpengaruh, dia seharunya meminta klien
menerbitkan revisi dengan segera untuk laporan keuangan. Jika klien menolak untuk
bekerja sama dan membuat pengungkapan yang diperlukan, auditor seharusnya
menotifikasi dewan direksi dan mengambil langkah tersebut:
Menotifikasi klien agar laporan auditor seharunya tidak lagi diasosiasikan dengan
laporan keunagan.
Menotifikasi badan regulator yang memiliki yuridikasi atas kliem agar laporan auditor
tidak lagi dapat diandalkan.
Menotifikasi tiap orang yang diketahui auditor bergantungan pada laporan keuangan.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
22/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 22
Laporan atas Laporan Keuangan yang Diaudit
Pelaporan atas Laporan Keuangan Auditan
1. Standar Pelaporan
2. Laporan Auditor
3.
Pengaruh Keadaan Penyebab Penyimpangan dari Laporan Standar
4. Pertimbangan Pelaporan Lain
5. Tanggungjawab Pelaporan Auditor
Untuk memenuhi tanggungjawab pelaporan, auditor harus:
1. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang ke empat standar pelaporan
2.
Mengetahui dengan pasti kata-kata dalam laporan auditor standar dan kondisi
yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dapat diterbitkan
3. Memahami tipe penyimpangan dari laporan standar dan keadaan yang sesuai
dengannya
4. Mengetahui pertimbangan khusus lain yang terkait dengan pelaporan
Standar Pelaporan
1.
Standar Pelaporan Pertama
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan sudah disajikan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
b. Secara implisit laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan
PABU
– Prinsip Akuntansi berterima umum: mengatur pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan
– Prinsip akuntansi yang dipilih sesuai dengan keadaan
– Laporan keuangan informatif untuk digunakan, dipahami, dan
diinterpretasikan
– Laporan keuangan berdasar peristiwa dan transaksi yang menggambarkan
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas-bats yang layak dan
praktis
SUMBER PABU
a.
PSAK dan IPSAK, Opini DSAK, Buletin Riset Akuntansi
b. Buletin tehnis DSAK, Pedoman Audit dan Akuntansi untuk industri, dan
Pernyataan Posisi IAI-KAPc.
Konsensus satuan tugas DSAK dan Buletin Praktis IAI
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
23/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 23
d.
Interpretasi akuntansi IAI, Tanya jawab yang dipublikasikan staf DSAK,
praktek industri yang sudah banyak diterima
e.
Literatur akuntansi lainnya
Standar Pelaporan Kedua
Perubahan yang tidak mempengaruhi konsistensi
o Perubahan akuntansi yang menyangkut estimasi akuntansi
o Koreksi kesalahan yang bukan menyangkut suatu prinsip
o Klasifikasi dan reklasifikasi
o Transaksi atau peristiwa yang berbeda secara substansi
o Perubahan kondisi bisnis, seperti akuisisi atau disposal anak perusahaan
o Pengenalan produk baru
o Bencana alam atau kebakaran
Standar Pelaporan Ketiga
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
Pengungkapan mencakup:
Bentuk
Susunan
Isi
Lampiran catatan
Standar Pelaporan Keempat
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan
secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus
memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,
dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.
Tujuan standar ini untukmencegah salah tafsir tingkat tanggungjawab auditor, kalau
namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Standar ini secara langsung mempengaruhi
bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan auditor
o Pemberian Pendapat
o
Laporan keuangano Karakter Audit
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
24/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 24
o Pengaitan dengan Laporan keuangan
o Derajat Tanggungjawab
Laporan Auditor Standar
a. Judul memuat kata independen
b. Pernyataan laporan keuangan telah diaudit
c.
Pernyataan laporan keuangan tanggungjawab manajemen
d. Pernyataan audit dilaksanakan berdasar standar auditing
e. Pernyataan audit telah direncanakan dan diperoleh keyakinan yang memadai
f.
Pernyataan audit meliputi:
o Pemeriksaan
o Prinsip yang mencakup estimasi akuntansi
o Penilaian secara keseluruhan
o Pernyataan audit telah memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat
o Pendapat kewajaran laporan keuangan yang diaudit
o Tandatangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor usaha KAP
o Tanggal laporan auditor
Penyimpangan dari Laporan Standar
1.
Bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan, dengan opini tetap wajar tanpa
pengecualian
2.
Pemberian opini yang berbeda pada laporan keuangan
Penambahan Bahasa Penjelasan
1. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang
satu atau lebih fakta-fakta yang material sehubungan dengan audit atau laporan
keuangan auditan
2. Berikut adalah keadaan yang memerlukan informasi penjelasan pada laporan standar
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:
a. Ketidakkonsistenan penerapan PABU
b. Tidak sesuai dengan PABU
c.
Ketidakpastian yang disebabkan sesuai dengan PABU
d. Keraguan substansial atas status kelangsungan usaha
e. Penekanan pada hal-hal tertentu oleh auditor
f.
Opini yang didasarkan pada laporan auditor lain di mana tidak terdapat
pembatasan ruang lingkup atau ketidaksesuaian dengan PABU
Tipe Pendapat Auditor yang lain
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
25/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 25
1.
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
2. Tidak Wajar (adverse opinion)
3.
Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion)
Penyebab pemberian opini WDP, TW, dan Menolak memberikan Opini
1. Keterbatasan luas lingkup
2.
Ketidaksesuaian dengan PABU
3. Ketidakkonsistenan penerapan PABU
4. Ketidakcukupan pengungkapan
5.
Ketidakpastian yang tidak dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan PABU
6. Kesangsian substansial atas kelangsungan usaha
7. Keadaan sehubungan dengan opini berdasar opini auditor lain
Keterbatasan Luas lingkup
1. Oleh klien:
a. Dilarang melakukan konfirmasi piutang
b.
Klien tidak mau menandatangani surat pernyataan manajemen
c. Dilarang membaca notulen rapat direksi
2. Oleh keadaan :
a.
Waktu penugasan sudah terlambat
b.
Catatan klien tidak lengkap
Qualified Opinion
a. Tunjukkan keterbatasan luas lingkup dalam paragrap luas lingkup
b. Beri alasan substansial atas keterbatasan dalam paragrap penjelasan
c.
Beri opini wajar dengan pengecualian dalam paragrap opini dengan mengacu pada
paragrap penjelasan
Disclaimer of Opinion
a.
Paragrap pengantar dimodifikasi
b. Paragrap luas lingkup dihilangkan
c. Paragrap penjelasan dimasukkan sesudah paragrap yang menjelaskan alasan opini
menolak
d. Paragrap ketiga dan kesimpulan berisi penolakan suatu opini
Adverse Opinion
a.
Paragrap penjelasan harus menunjukkan alasan substansial untuk opini tidak wajar
b.
Paragrap opini harus menyatakan bahwa karena efek dari hal yang dijelaskan dalam paragrap penjelasan menyebabkan ketidakwajaran penyajian laporan keuangan
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
26/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 26
Pertimbangan Lain dalam Pelaporan
a. Pelaporan bila auditor tidak independen
b.
Keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif
c. Informasi yang menyertai laporan keuangan auditan
d. Laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara lain
Pelaporan bila auditor tidak independen
a. Dilarang menggunakan laporan auditor standar
b. Laporan tidak boleh memakai judul laporan auditor independen
c.
Bila ada penyimpangan dari PABU auditor harus 1) memaksa agar laporan
keuangan direvisi atau 2) memaparkan penyimpangan dalam penolakan, atau 3)
menolak namanya dikaitkan dengan laporan keuangan
Keadaan sehubungan dengan laporan keuangan komparatif
a. Perbedaan opini
b. Pemutakhiran opini, akibat
– Penyelesaian kemudian untuk ketidakpastian yang ada dalam tahun yang lalu
– Penemuan ketidakpastian yang ada pada tahun yang lalu
– Restatement laporan keuangan yang lalu agar sesuai dengan PABU
c.
Penggantian auditor, auditor harus menjelaskan
–
Laporan keuangan yang lalu diaudit oleh auditor lain
–
Tanggal laporan keuangan auditor yang diganti
– Tipe laporan yang diterbitkan oleh auditor sebelumnya
– Jika opininya tidak standar, sebutkan alasan substantifnya
Informasi yang menyertai laporan keuangan auditan. Informasi lain bukan
merupakan laporan keuangan dasar yang tidak diharuskan standar untuk diaudit.
Namun auditor harus melakukan hal-hal berikut:
a.
Informasi Suplemen yang diwajibkan
o Prosedur terbatas dan melaporkan kalau ada kekurangan atau penghilangan
informasi tertentu
b.
Informasi Sukarela dari klien
o Baca informasi apakah konsisten dengan laporan keuangan auditan
c. Tambahan informasi dari auditor
o Harus dipastikan bahwa informasi lain tersebut di luar laporan keuangan dasar
d.
Laporan keuangan yang disusun untuk digunakan di negara laino Tergantung dengan peraturan pasar modal yang berlaku di negara lain
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
27/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 27
KEWAJIBAN HUKUM :
Kewajiban Hukum
Faktor-faktor pokok yang mendorong kewajiban hokum terhadap Akuntan Publik
antara lain :
Kesadaran pengguna laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan public
Kesadaran divisi-divisi SEC untuk melindungi kepentingan stockholder
Auditing dan akuntansi yang semakin kompleks sehubungan dengan
peningkatan ukuran bisnis, globalisasi, dan intrik operasi bisnis
Konsep kewajiban deep pocket
Pengadilan kesulitan memahami dan menafsirkan masalah teknis akuntansi
dan audit.
Kewajiban hukum auditor kepada klien adalah mencegah penipuan dan/atau
pelanggaran kontrak yang bisa mempengaruhi hasil-hasil pekerjaan.
Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman
pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis , kegagalan
audit, dan risiko audit.
Definisi berikut akan menjelaskan perbedaannya:
kegagalan bisnis, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar
kewajibannya
kegagalan audit, terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat yang salah karena
gagal memenuhi syarat - syarat GAAS . risiko audit, terjadi jika auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar
sedangkan kenyataannya laporan tersebut salah saji secara material.
Standar ketelitian yang sering disebut konsep kehati-hatian (prudent person)
menjelaskan bahwa auditor hanya menjamin itikad baik dan integritas dan
bertanggung jawab atas kecerobohan , itikad buruk atau ketidak jujuran dan auditor
terbebas dari kerugian akibat kekeliruan dalam pertimbangan.
Bidang kewajiban hukum auditor dapat digolongkan sebagai berikut :
Kewajiban kepada klien:Kewajiban terhadap klien timbul karena kegagalan untuk melaksanakan tugas
audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal
menemukan kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik.
Apabila terdapat tuntutan auditor dapat mengajukan pembelaan yaitu :
Tidak adanya kewajiban melaksanakan pelayanan, dalam hal ini tidak
dinyatakan dalam surat penugasan/kontrak.
Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja , mengklaim bahwa auditor telah
mengikuti GAAS .
Kelalaian kontribusi, dalam hal ini menjamin jika klien melakukan
kewajiban/tindakan tertentu ,tidak akan terjadi kerugian
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
28/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 28
Ketiadaan hubungan timbal balik, antara pelanggaran auditor terhadap standar
kesungguhan dengan kerugian yang dialami klien.
Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law
Pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban
tersebut antara lain sebagai berikut :
Doktrin ultramares, Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary
beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit.
Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan
keputusannya pada laporan keuangan .Foreseeable user’s, pemakai yang dapat
diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakai laporan
keuangan yang mepunyai hubungan kontrak .
Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal
Securities Act tahun 1933, persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang
mengeluarkan efek-efek baru. Peraturan membolehkan pihak ketiga
menggugat auditor jika laporannya menyesatakan dan tidak mempunyai beban
pembuktian hal tersebut, sementara auditor dapat membela jika audit telah
memadai dan pemakai laporan tidak menderita kerugian .
Securities Exchange Act tahun 1934, persyaratan penyampaian laporan
tahunan setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Akibat
tuntutan ini SEC dapat mencabut ijin praktek dari KAP yang yang melakukan
kesalahan.
Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, peraturan ini
ditujukan untuk kriminalitas tetapi auditor sering dituntut berdasarkan
peraturan ini .
Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977, larangan pemberian uang suap
kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan
mempertahankan hubungan usaha
Kewajiban criminal
Beberapa undang-undang seperti Uniform Securities Acts, Securuties Acts1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute
menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan
yang palsu adalah perbuatan kriminil.
Tanggung Jawab Kerahasiaan
Beberapa tuntutan yang terjadi menuntut perlunya profesi auditing untuk
meneliti peraturan perilaku yang menyangkut kerahasiaan dan mencoba memperjelas
persyaratan - persyaratan yang konsisten dengan common law .
Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
29/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 29
AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan langkah-langkah
berikut :
Riset dalam auditing
Penetapan standar dan aturan.
Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor Menetapka persyaratan penelaahan sejawat .
Melawan tuntutan hukum
Pendidikan bagi pemakai laporan
Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas
Perundingan untuk perubahan hukum .
Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum
Dalam meringankan kewajibannya auditor dapat melakukan langkah-langkah berikut
Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan
pantas
Mengikuti standar profesi
Mempertahankan independensi
Memahami usaha klien
Melaksanakan audit yang bermutu
Mendokumentasika pekerjaan secara memadai
Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan
Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia Perlunya asuransi yang memadai; dan Mencari bantuan hukum
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
30/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 30
Berilah contoh kasus beserta jawabannya terhadap topik sikap profesional,
independensi, dan pengendalian kualitas!
LATAR BELAKANG KASUS PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)
PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam
penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan
investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode
etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun
2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila
diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.
Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan
Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan,laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap
laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh
Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan
akuntan publik.
Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum
disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus
Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit olehakuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan
dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:
1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam
laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan
nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada
akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada
beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan
Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa
dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan
perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang
diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI
sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pad akhir tahun 2005 masih
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
31/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 31
tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6
Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3.
Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai
kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar
oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian
dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan
tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan
pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.
Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan
publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata
kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses
laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit
laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan
Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin
praktik.
Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum
sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip
akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.
Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak
tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan
tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan
masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan
Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar
akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.
Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai
auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan
Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.
Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan
masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika
profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerjaakuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
32/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 32
Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui
prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan
harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.
PEMBAHASAN KASUS
Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang
dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi
terjadinya manipulasi.
Analisis 5 Question Approach:
A. Profitable
1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan
perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita
kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh
bonus dari “laba semu” tersebut.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan
memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
B. Legal
1. PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam
kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak
langsung:
1.
Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara
apa pun;
2. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
3.
Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak
menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan
maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri
atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau
menjual Efek.”
PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang
menyatakan:
“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau
menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah,
mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yangmemperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
33/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 33
Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
(2) KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
C. Fair
Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.
1) Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan,
sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuagan PT. KAI menjadi
tidak akurat/salah.
2) Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang
diterima pemerintah lebih kecil.
D. Right
1) Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang
menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
2) Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.
E. Suistainable Development
Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan
jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan
pribadi/manajemen (motivasi bonus).
Prinsip Etika Yang Dilanggar:
Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal
pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya
menerapkan 8 prisip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab
profesi, kepentingan publik, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional,
kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang
dilanggar antara lain :
1)
Tanggung jawab profesi ;
Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua
kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab
karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan
tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi
keuangan perusahaan yang sebenarnya.
2) Kepentingan Publik ;
Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungandengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT.
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
34/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 34
KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja
memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita
kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan.
Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian
tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup
menanggulangi kerugian tersebut.
3) Integritas ;
Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini
akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan
manipulasi laporan keuangan.
4) Objektifitas ;
Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak
siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah
memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu
yang berada di PT. KAI.
5) Kompetensi dan kehati-hatian professional ;
Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian,
kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan
pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam
kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga
terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita
kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.
6) Perilaku profesional ;
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras
dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan
profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang
menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatanlaporan keuangan, dan hal ini
dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.
7) Standar teknis ;
Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi
standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan
dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan
dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas danobyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
35/36
TUGAS AUDITING II ISNA DAYUWATI Page 35
tidak malaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih
pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan
sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat
dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.
Sikap Yang Diambil :
1) Manajemen PT KAI
a) Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai
asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum
dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal
perseroan.
b) Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak
mengulangi kembali di masa datang.
2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan
a) Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku
konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat
mendiskreditkan profesioreksi
b) Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat
c) Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang
melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi
tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak
mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.
Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang
1) Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika
profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya
tentang otorisasi.
2) Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik.
3) Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta
memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik
bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4) Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5)
Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka
mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate
8/19/2019 Tugas Uas Auditing II
36/36
governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian
wewenang.
6)
Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya
adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk
memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang
dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7) Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk
mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
8)
Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik
adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat
kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil
terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna
dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
9) Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik
untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang
dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi
(enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
10)
Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu
dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan
yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya
tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada
alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran
profesionalisme dikedepankan
11) Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar
memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan
oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.
HASIL ANALISIS :
Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan
suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi
karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI
tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti
investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-
asas etika profesi akuntansi