Tugas Pelaporan Akuntansi Keuangan - Penurunan Nilai Aktiva

PENURUNAN NILAI ASET/AKTIVA

1. Pengertian

Menurut FASB (SFAC No. 6)

Assets are probable future economics benefits obtained or controlled by a particular

entity as a result of past transactions or events.

(Asset adalah Manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau

dikuasai / dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa

lalu)

Karakteristik utama asset antara lain :

a. Manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di

masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa

karena daya belinya atau daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat

ekonomik karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan

untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi

kewajiban.

b. Dikuasai atau dikendalikan entitas

Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas

tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh, karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih

penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan disini berarti kemampuan entitas

untuk mendapatkan, memelihara/menahan, menukarkan, menggunakan manfaat

ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi

oleh konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis (substance over form).

Pemilikan (ownership) hanya mempunyai makna yuridis atau legal.

Tugas Pelaporan Akuntansi Keuangan – Penurunan Nilai Aset/Aktiva

c. Timbul akibat transaksi masa lalu

Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai

kriteria atau tes pertama (first-test) pengakuan objek sebagai aset. Aset harus timbul

akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi.

Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomik. FASB memasukkan

transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat

menimbulkan (menambah) atau meniadakan (mengurangi) aset. Misalnya perubahan

tingkat bunga, punyusutan atau kecelakaan.

2. PENGGOLONGAN

Aset Lancar dan Tidak Lancar

1. Aset lancar (PSAK 1 paragraf 63), mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

a. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual

atau menggunakannya dalam siklus operasi normal ( 12 bulan )

b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan.

c. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan

setelah periode pelaporan

d. Kas atau setara kas ( PSAK 2 ) kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau

penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan

setelah periode pelaporan.

Aktiva lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai (kas) dan saldo

rekening giro di Bank serta kekayaan lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai atau

rekening giro di Bank, yang dapat dijual atau dipakai habis dalam waktu satu tahun

(siklus operasi normal) yaitu perputaran modal kerja dari kas dan giro bank sampai

kemudian menjadi kas atau giro Bank kembali.


Yang termasuk Aktiva Lancar antara lain :

1. Kas, yaitu uang tunai, cek saldo rekening giro di Bank atau alat pembayaran lainnya

yang dapat diterima oleh Bank sebesar nilai nominalnya.

2. Surat Berharga, yaitu surat berharga yang berupa saham dan obligasi yang segera

dapat diuangkan atau dijual di bursa efek / Bank.

3. Wesel Tagih (Piutang wesel), yaitu surat perintah membayar/kesanggupan membayar

sejumlah uang pada orang tertentu dan pada tanggal tertentu. Sebelum tanggal jatuh

tempo wesel tagih ini dapat dijual ke bank dengan nilai tunai yang diterima lebih

rendah dari nilai nominalnya.

4. Piutang Usaha, yaitu tagihan kepada pihak lain yang terjadi karena penjualan barang

atau jasa tanpa disertai janji tertulis.

5. Persediaan barang dagangan, yaitu barang yang dibeli tanpa diproses (diolah kembali)

yang siap untuk dijual kembali.

6. Beban dibayar dimuka (Porsekot), yaitu pembayaran dimuka yang belum menerima

prestasi/jasa. (Misalnya; sewa dibayar dimuka/porsekot sewa).

7. Perlengkapan, yaitu bahan-bahan habis pakai (tidak dapat dipakai lagi). Misalnya :

Pelerngkapan Kantor : Kertas, tinta, perangko dan lain-lain. Perlengkapan Toko: kertas

bungkus, tali dan lain-lain.

2. Entitas mengklasifikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak

lancar mencakup aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka

panjang.

a. Aktiva Tetap (Fixed Assets)

Menurut PSAK No 16 paragraf 6 , Aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa

untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif

2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.


Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang memiliki umur lebih dari

satu tahun dan tidak mudah diubah menjadi kas. Jenis aset tidak lancar ini biasanya

dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Yang termasuk Aktiva tetap antara lain: tanah untuk lokasi usaha, gedung, mesin-

mesin produksi, perlatan, kendaraan dan lain-lain.

b. Aktiva Tetap Tak Berwujud (Intangible Assets)

Menurut PSAK No 19 paragraf 8 :

Aset tidak berwujud adalah asset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau

menyerahkan barang atau jasa,disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan

administratif.

Yang termasuk Aktiva tak berwujud antara lain :

1. Goodwiil, merupakan keunggulan komperartif yang melekat pada perusahaan

secara keseluruhan. Goodwiil memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang

lebih tinggi dari rata-rata laba perusahaan sejenis dan sebanding. Goodwiil dapat

diketahui dari : Produk yang terkenal mempunyai kualitas tinggi; Keunggulan dan

keprofesionalan manajemen; Organisasi dan jalur pemasaran yang efisien dan

efektif; Lokasi perusahaan yang strategis; Nama perusahaan yang dikenal luas.

2. Hak Paten, yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah (Direktorat Paten)

kepada perusahaan atau perorangan untuk memanfaatkan penemuan baru.

3. Hak cipta, yaitu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau

perseorangan untuk memperbanyak atau menjual brang-barang hasil karya seni atau

karya intelektual (karya tulisan).


4. Merek dagang / trade mark, yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah

kepada orang atau badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang

usaha.

5. Franchise, yaitu hak tunggal atau hak istimewa yang diperoleh suatu perusahaan

dari perusahaan lain, pemerintah, atau perorangan untuk mengkomersialkan produk

proses, teknik atau resep tertentu.

3. Pengakuan & Pengukuran berdasarkan PSAK 16

Pengakuan Aktiva Tetap berdasarkan PSAK No. 16 bahwa:

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai

aktiva tetap bila:

a) Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan

datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; dan

b) Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Pengukuran Awal Aktiva Tetap (PSAK No. 16 paragraf 14)

Suatu aktiva tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan

dikelompokkan sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar

imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau

konstruksi.

Komponen Biaya Perolehan


Biaya Perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan

PPN Masukan Restitusi (Non-refundable), dan setiap biaya yang dapat diatribusikan

secara langsung hingga aktiva tersebut dalam kondisi siap pakai; setiap potongan dagang

dan rabat yang dikurangkan dari harga pembelian.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (PSAK 16 paragraf 27)

Model Biaya

Setelah pengakuan awal sebagai aktiva, suatu aktiva tetap disajikan sebesar biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Model Revaluasi

Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal

harus dicatat pada nilai revaluasian yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal

revaluasi. Revaluasi dilakukan secara teratur sehingga nilai tercatat tidak berbeda secara

material dari nilai wajarnya pada tanggal neraca. Jika salah satu aktiva dalam suatu

kelompok aktiva tetap direvaluasi, maka semua aktiva dalam kelompok tersebut harus

direvaluasi.

Penyusutan

Nilai perolehan aktiva khususnya aktiva tetap akan semakin menurun dari waktu ke

waktu oleh karena itu perlu dilakukan penyusutan. Menurut PSAK16 ,Penyusutan adalah

alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa

manfaat.


Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusutan

Menurut Haryono Yusuf (2001 ; 164) bahwa besarnya penyusutan di dasarkan pada tiga

faktor berikut :

1. Harga perolehan

2. Nilai sisa (residu)

3. Masa manfaat (umur aktiva)

Berikut ini adalah penjelasan dari Zaki Baridwan mengenai faktor – faktor yang

mempengaruhi besarnya penyusutan :

a. Harga Perolehan, yaitu uang yang di keluarkan atau hutang yang timbul dan biaya –

biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva.

b. Nilai Sisa (residu), adalah jumlah yang di terima bila aktiva itu di jual, di tukarkan atau

cara – cara lain ketika aktiva tesebut sudah tidak dapat di gunakan lagi di kurangi

dengan biaya – biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya.

c. Taksiran Umur Kegunaan, hal ini dipengaruhi oleh cara – cara pemeliharaan dan

kebijaksanaan yang di anut dalam reparasi perusahaan.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang

disusutkan secara sistematis dari suatu aktiva selama masa manfaatnya. Metode ini antara

lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing

balance method) dan metode jumlah unit (sum of unit method).

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa manfaat aktiva.

Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa manfaat

aktiva. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan

atau keluaran (output) yang diharapkan dari suatu aktiva.


PENGUNGKAPAN PSAK 16

Paragraf 59.Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap jenis aktiva tetap:

(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan nilai tercatat bruto. Jika lebih

dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar setiap kategori harus

diungkapkan;

(b) metode penyusutan yang digunakan;

(c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi

penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

(e) rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(i). penambahan;

(ii). pelepasan;

(iii). perolehan melalui penggabungan usaha;

(iv). peningkatan atau penurunan yang dihasilkan dari revaluasi sesuai paragraf 27,

36, dan 37 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik secara langsung

dari modal selama periode, sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aktiva (jika ada);

(v). kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode

sesuai PSAK48 (jika ada);

(vi). kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan laba rugi selama periode

sesuai PSAK 48 (jika ada);

(vii). penyusutan;

(viii).perbedaan nilai tukar yang muncul pada penjabaran laporan keuangan suatu

entitas asing; dan

(ix). pergerakan lainnya.

Informasi komparatif tidak dibutuhkan dalam rekonsiliasi pada point (e).

Paragraf 60 Laporan keuangan juga mengungkapkan:

(a) eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aktiva yang dijaminkan untuk hutang;

(b) kebijakan akuntansi dalam estimasi biaya perbaikan yang berkaitan dengan aktiva

tetap;


(c) jumlah pengeluaran pada pos aktiva tetap dalam rangka konstruksi; dan

(d) jumlah komitmen dalam perolehan aktiva tetap.

Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK no. 19

Dalam mengakui suatu pos sebagai aset tidak berwujud, perusahaan perlu menunjukan

bahwa pos tersebut memenuhi:

1.Definisi aset tidak berwujud (lihat paragraf 8-18)

2.Kriteria pengakuan sebagaimana diatur dalam pernyataan ini (lihat paragraf 21-23)

Paragraf 21

Aset tidak berwujud diakui jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari

aset tersebut

2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Paragraf 24

Suatu aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari:

(a) harga beli, termasuk bea masuk (import), dan pajak pembelian yang tidak dapat

dikembalikan, setelah dikurangkan diskon dan rabat: dan

(b) segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset

tersebut sehingga siap untuk digunakan.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN

Model Biaya

Paragraf 74. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai pada biaya

perolehanya dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas

penurunan nilai.


Model Revaluasi

Paragraf 75. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai atas nilai

revaluasinya, dicatat pada nilai pasar pada tanggal revaluasi dikurangi nilai akumulasi

penyusutan selanjutnya dan akumulasi kerugian penurunan nilai aset selanjutnya. Untuk

tujuan revaluasi berdasarkan Pernyataan ini, nilai wajar harus ditentukan dengan

menggunakan referensi dari sebuah pasar aktif. Revaluasi harus dilakukan secara rutin

pada tiap akhir periode pelaporan sehingga jumlah tercatat aset tidak memiliki perbedaan

yang material dengan nilai wajarnya.

Paragraf 76 Model revaluasi tidak memperbolehkan:

(a) revaluasi aset tidak berwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset; atau

(b) Pengakuan awal aset tidak berwujud pada jumlah (tertentu) selain dari biayanya.

Entitas harus memilih baik model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan

akuntansinya. Jika suatu aset tidak berwujud dicatat dengan menggunakan model

revaluasi, semua aset lainnya dalam kelas tersebut harus dicatat dengan menggunakan

model yang sama, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut.

Pengungkapan PSAK 19

Paragraf 119. Suatu entitas harus mengungkapkan hal–hal berikut untuk setiap kelas aset

tidak berwujud, dipisahkan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan

aset tidak berwujud lainnya:

(a) apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas

diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;

(b) metode amortisasi yang digunakan untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat

terbatas;

(c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (secara agregat dengan akumulasi

kerugian akibat penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

(d) unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tidak

berwujud termasuk (didalamnya);


(e) pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan:

i. penambahan, secara terpisah mengindikasikan aset tidak berwujud dari

pengembangan internal, yang diperoleh secara terpisah, dan yang diperoleh melalui

kombinasi bisnis;

ii. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam

kelompok aset lepasan dan dikelompokan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai

dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan

Operasi yang Dihentikan dan penghapusan lainnya;

iii. peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi

sesuai dengan paragraf 75, 85 dan 86 dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai

atau pembalikan dalam penapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK

48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset (jika ada);

iv.kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode

sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset (jika ada);

v. kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode

sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset (jika ada);

vi. setiap amortisasi yang diakui selama periode;

vii. selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang

penyajian , dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang

penyajian yang digunakan entitas; dan

viii. perubahaan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode.

Penurunan Nilai Aset berdasarkan PSAK No. 48

Impairment aset terjadi jika nilai tercatat aset melebih nilai yagn dapat

dipulihkan. Aset yang mengalami penurunan nilai harus disesuaikan dan

dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai kerugian dalam

laporan laba rugi. Semua aset memiliki potensi mengalami penurunan

nilai, namun ada yg diatur sendiri dalam standar aset terkait atau diatur

umum dalam PSAK 48 tentang Penurunan Nilai.


Pengertian Umum

Impairment atau penurunan nilai terjadi nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Nilai

terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya

penjualan dan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai

tercatat dikurangi dengan nilai terpulihkan. Kerugian tersebut diakui dalam laporan laba

rugi pada saat terjadinya. Pemulihan terhadap penurunan nilai dapat dilakukan.

Penurunan nilai didasarkan pada prinsip konservatisme dan kehati-hatian. Aset tidak

boleh dicatat overstated, dari nilai dapat diperoleh kembali. Sesuai definisi aset adalah

manfaat ekonomi yang di masa depan yang diharapkan akan mengalir dalam suatu

entitas. Aset harus disajikan sebesar nilai yang mencerminkan manfaat ekonomi yang

akan diperoleh di masa depan. Saat nilai yang akan diperoleh di masa depan lebih rendah

dari nilai tercatat, maka aset tersebut harus diturunkan.

Prosedur Penurunan Nilai

1. Setiap akhir periode pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi

suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, entitas harus mengukur

nilai terpulihkan aset. Jika nilai terpulihkan tersebut lebih rendah dari nilai tercatat aset,

maka entitas harus menyesuaikan nilai aset tersebut dan mengakui kerugian penurunan

nilai. Entitas memberikan pengungkapan yang memadai atas penurunan nilai tersebut.

Pada saat menilai indikasi penurunan nilai, entitas mempertimbangkan faktor ekternal

dan internal. Faktor eksternal adalah faktor di luar entitas yang mengindikasikan dan

mempengaruhi penurunan nilai aset seperti, penurunan nilai pasar aset yang sangat

signifikan melebihi penurunan nilai akibat pemakaian atau berlalunya waktu, perubahan

lingkungan seperti teknologi, ekonomi, teknologi, suku bunga pasar dan lingkup operasi

entitas. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam entitas dan faktor teknis terkait aset

tersebut seperti, keusangan dan kerusakan fisik, kinerja aset yang buruk dan perubahan

signifikan dalam perusahaan yang menyebabkan aset tidak dimanfaatkan.


Pengujian adanya indikasi penurunan nilai merupakan tahapan awal dalam menentukan

penurunan nilai. Jika tidak ada indikasi, maka aset tidak mengalami penurunan nilai

sehingga tidak perlu melakukan pengukuran penurunan nilai. Namun jika aset tersebut

memiliki indikasi penurunan nilai, maka dalam pengukuran penurunan nilai dapat

dipastikan bahwa nilai tercatat lebih tinggi dari pada nilai terpulihkan.

2. Setelah ditemukan indikasi penurunan nilai, maka selanjutnya adalah menentukan

nilai terpulihkan. Entitas harus menghitung nilai wajar aset dan biaya penjualan aset dan

nilai pakai aset. Kedua nilai tersebut tidak harus tersedia semuanya. Jika salah satu nilai

tersebut lebih besar dari nilai tercatat, maka tidak perlu dilakukan proses penurunan nilai

berikutnya. Artinya nilai terpulihkan akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai

tercatat sehingga tidak terjadi penurunan nilai. Dalam kondisi lain, nilai pasar aset sulit

dilakukan karena tidak ada dasar untuk menentukan nilai pasar. Entitas dapat

menggunakan pakai sebagai nilai terpulihkan. Namun sebaliknya jika entitas tidak

meyakini nilai pakai aset, maka nilai wajar dikurangi biaya penjualan digunakan sebagai

nilai terpulihkan.

Biaya penjualan adalah seluruh biaya untuk melepaskan aset tersebut. Contoh biaya

penjualan adalah biaya hukum, biaya pajak transaksi, biaya pemindahan, biaya tambahan

untuk menjadikan aset dalam keadaan siap dijual. Namun biaya pemutusan hubungan

kerja dan biaya terkait regorganisasi bisnis setelah pelepasan aset bukan bagian dari biaya

penjualan.

Nilai pakai adalah nilai kini arus kas di masa depan yang diharapkan akan diperoleh

entitas dari pemakaian aset tersebut. Untuk memperoleh nilai pakai langkah yang harus

dilakukan adalah mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari

pemakaian dan pelepasan aset serta menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas

masa depan tersebut. Estimasi arus kas masa depan harus memperhatikan faktor

ketidakpastian, kondisi ekonomi, tingkat dan suku bunga. Asumsi yang digunakan dalam

proyeksi harus mencerminkan estimasi terbaik manajemen mengenai kemungkinan yang

akan terjadi selama penggunaan aset tersebut. Estimasi arus dan tingkat diskonto harus

menggambarkan asumsi yang konsisten mengenai kenaikan harga yang dikaitkan pada

inflasi umum.


Tarif diskonto yang digunakan mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan

risiko spesifik. Diskonto yang digunakan mencerminkan tingkat pengembalian yang

disyaratkan investor jika mereka memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas

dengan jumlah, waktu, profil risiko yang sama dengan aset tersebut.

3. Menentukan apakah aset mengalami penurunan nilai atau tidak dengan

membandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Jika nilai tercatat lebih

rendah dari nilai terpulihkan, aset tak mengalami penurunan nilai. Entitas akan mengakui

penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai pakai. Aset akan disesuaikan

atau diturunkan nilainya sebesar nilai pakai. Kerugian penurunan nilai disajikan dalam

laporan laba rugi periode berjalan. Entitas harus mengungkapkan aset yang mengalami

penurunan nilai dalam catatan atas laporan keuangan.

Contoh :

PT CDA membeli gedung 5 tahun yang lalu dengan harga Rp600.000.000. Umur

ekonomis gedung tersebut adalah 20 tahun. Metode penyusutan garis lurus. Dengan nilai

Buku sebesar Rp450.000.000. Value in Use asset untuk 15 tahun mendatang adalah

Rp237.950.000 dan Net Realizable Value Aset ini adalah Rp220.000.000. Nilai yang

dapat Terpulihkan ( recoverable amount ) yang digunakan adalah lebih tinggi antara

value in use dan NRV.

Maka Nilai Tercatat lebih > Nilai terpulihkan = Rp450.000.000 - Rp237.950.000.000

Sehingga jurnalnya :

Kerugian atas penurunan nilai 212.050.000

Akumulasi Penyusutan Gedung 212.050.000

Kesimpulan

Dalam praktik, perusahaan cenderung menghindari melakukan penurunan nilai. Dampak

penurunan nilai mengurangi laba dan memperkecil nilai aset entitas. Entitas sulit untuk


menentukan nilai terpulihkan. Dalam menentukan nilai pakai banyak menggunakan nilai

estimasi dan asumsi yang dipengaruhi oleh subyektivitas manajemen.

Pengakuan dan pengukuran kerugian nilai aktiva PSAK 48

Paragraf 41 Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai

tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat

diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus

segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

Paragraf 42 Jika jumlah taksiran kerugian penurunan nilai aktiva lebih besar dari nilai

tercatat aktiva, perusahaan harus mengakui kewajiban hanya jika hal ini diwajibkan

dalam PSAK lain.

Paragraf 43 Setelah kerugian penurunan nilai aktiva diakui, beban depresiasi (amortisasi)

aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi

nilai tercatat yang telah direvisi,setelah dikurangi nilai sisa (jika ada), secara sistematis

selama sisa periode depresiasi (amortisasi).

Pengungkapan PSAK 48

Paragraf 79 Untuk setiap kelompok aktiva, laporan keuangan harus mengungkapkan:

a) rugi penurunan nilai yang diakui selama periode tersebut dan elemen laporan laba rugi

yang didalamnya kerugian penurunannilai telah dimasukkan; dan

b) pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode tersebut dan elemen

laporan laba rugi yang didalamnya kerugian penurunan nilai telah pulih.


KASUS :

Kasus Laporan Keuangan dan Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk. Untuk

periode pelaporan per tanggal 30 September 2002.

Fakta-fakta yang ditemukan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) :

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk. per tanggal 30 September 2002 yang

diiklankan di surat kabar tanggal 28 November 2002. Adapun iklan di surat kabar

merupakan kewajiban PT Bank Lippo Tbk. atas ketentuan Bank Indonesia.

A. Adanya pernyataan dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan

keuangan tsb. disusun berdasarkan Laporan keuangan Konsolidasi yang telah

diaudit KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa

pengendalian.

B. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (“Diaudit”) dan 30

September 2002 (“Tidak Diaudit”)

C. Nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) per 30 September 2002 sebesar Rp

2,3939 trilliun

D. Total Aktiva per 30 September 2002 Rp 24,185 trilliun

E. Laba tahun berjalan per 30 September 3002 Rp 98,77 miliar

F. Rasio kewajiban modal minimum yang tersedia sebesar 24,77%


disampaikan di BEJ pada tanggal 27 Desember 2002.

1. Adanya pernyataan dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan

keuangan adalah lapporan keuangan “Audited” yang tidak disertai oleh Laporan

Auditor Independen.

2. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (“Diaudit”) dan 30

September 2002 (“Tidak Diaudit”)

3. Nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) per 30 September 2002 sebesar Rp

1,42 trilliun


4. Total Aktiva per 30 September 2002 Rp 22,8 triliun

5. Laba tahun berjalan per 30 September 3002 Rp 1,273 triliun

6. Rasio kewajiban modal minimum yang tersedia sebesar 4,23%


disampaikan oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja pada tanggal 6 Januari 2003.

1. Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik KAP Prasetio,

Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan

auditor itu tanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40a tanggal 22

November 2002 dan catatan 40c tanggal 16 Desember 2002.

2. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001,

dan 31 Desember 2000.

3. Nilai AYDA per 30 September 2002 adalah Rp 1,42 triliun

4. Rugi bersih per 30 September 2002 Rp 1,273 triliun

5. Rasio kecukupan modal sebesar 4,23%

Hasil Pemeriksaan Bapepam :

1. Terdapat 1 laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 dengan

dual tanggal. Yakni tanggal 20 November 2002 (kecuali untuk catatan 40a

tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002) yang

disampaikan kepada manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

2. Bahwa laporan keuangan yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah

laporan keuangan yang tidak diaudit. Namun angka-angkanya sama seperti yang

tercantumdalam Laporan Audit Independen.

3. Bahwa laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada

tanggal 27 Desember 2002 adalah laporan keuanganyang tidak disertai Laporan

Auditor Independen dan telah terjadi penilain kembali terhadap Agunan Yang

Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPAP).

4. Bahwa perbedaan Laporan keuangan yang diiklankan pada tanggal 28 November

2002 dengan Laporan Keuangan audited, hanya disebsbkan oleh adanya

penyesuaian penilaian kembali AYDA dan PPAP.


Kesimpulan Bapepam :

1. Kekuranghati-hatian Direksi PT Bank Lippo Tbk., dalam mencantumkan kata

“Diaudit” dan opini Wajar tanpa Pengecualian dalam iklan tanggal 28 November

2002.

2. Kelalaian KAP Prasetio, Warjoko & Sandjaja, keterlambatan menyampaikan

peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT Bank Lippo

Tbk. pada Bapepam.

Sanksi- Sanksi :

Atas kekuranghati-hatian Direksi PT Bank Lippo Tbk. dan kelalaian KAP Prasetio,

Warjoko & Sandjaja, maka dikenai sanksi admistrasi seperti berikut :

1. Direksi PT Bank Lippo Tbk. secara pribadi dikenai sanksi administrasi sebesar Rp

2.500.000.000 yang disetorkan ke Kantor Kas Negara.

2. KAP Prasetio, Warjoko, & Sandjaja dikenai sanksi administrasi sebesar Rp

3.500.000 yang disetorkan ke Kantor Kas Negara, akibat dari keterlambatan

penyampaian informasi mengenai penurunan AYDA kepada PT Bank Lippo Tbk.

selama 35 hari

3. Terhadap PT Bank Lippo Tbk. wajib memberikan informasi kepada pemegang

saham mengenai kekuranghati-hatian yang telah dilakukan dan sanksi administrasi

yang mereka terima dalam RUPS berikutnya.


Documents

Tugas Pelaporan Akuntansi Keuangan - Penurunan Nilai Aktiva