Tugas I 210.pdf

MANFAAT RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL BIOLOGICAL DIVERSITY (UNCBD) BAGI

NEGARA INDONESIA

TUGAS

Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah

Keanekaragaman Hayati

Dosen : Dr. Susanti Withaningsih, M.Si

Oleh :

KHAIRUDDIN

2501 2014 0022

KELAS BAPPENAS 2014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

B A N D U N G

2015

KHAIRUDDIN NPM. 2501 2014 0022

BAB I

PENDAHULUAN

Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah perjanjian multilateral untuk

mengikat para pihak peserta konvensi dalam menyelesaikan permasalahan global

khususnya masalah keanekaragaman hayati. Konvensi ini dilaksanakan pada tahun

1993 dan sebanyak 152 negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi perjanjian

tersebut. Jepang sebagai salah satu negara maju dan berpengaruh di dunia, tidak ikut

serta meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini disebabkan Jepang menyadari hanya

mempunyai keanekaragaman hayati yang terbatas dan tidak sekaya negara-negara

lain yang berada di daerah tropis. Walaupun begitu, pada kenyataannya justru

Jepang mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi, khususnya dalam hal menjaga

keberadaan keanekaragaman hayati di negaranya.

Konvensi Keanekaragaman Hayati berbeda dengan konvensi lainnya yang

menekankan pada target, namun lebih menekankan pada kekuatan politik yang

mengikat masing-masing negara melalui kepala negara dalam bentuk kebijakan.

Masing-masing negara wajib membuat dokumen pengelolaan keanekaragaman

hayati. Khusus bagi negara berkembang, penyusunan dokumen pengelolaan

keanekaragaman hayati tersebut dapat memperoleh hibah dana.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on Biological

Biological Diversity (UNCBD) dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1994

tentang Pengesahan UNCBD (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati).

Melalui ratifikasi tersebut berarti Indonesia harus mematuhi hak dan kewajiban yang

telah disepakati dalam konvensi tersebut. Di Indonesia, lembaga yang menangani

Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah Kementerian Lingkungan Hidup melalui

Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. Informasi mengenai segala sesuatu tentang

Keanekaragaman Hayati di Indonesia dapat diakses melalui balai ini.

Dalam melaksanakan tanggung jawab di atas Kementerian Lingkungan Hidup

tidak dapat bekerja sendirian sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, misalnya

dengan LIPI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM,

dan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hayati.

Manfaat Ratifikasi UNCBD bagi Indonesia Halaman | 1


Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi KKH atau UNCBD tentunya

memperoleh banyak keuntungan, terutama dalam bantuan alih teknologi, hibah

dana maupun pinjaman lunak, kedaulatan sumberdaya genetik, serta pembagian

keuntungan yang adil merata. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan IBSAP akan mendapat dukungan dari negara-negara maju yang telah

meratifikasi konvensi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hotspot

keanekaragaman hayati diharapkan mampu mempertahankan kehati yang dimiliki

melalui pendidikan, pelatihan, dan alih teknologi yang dapat bekerjasama dengan

organisasi dan negara yang kompeten sehingga nilai-nilai kehati juga dapat

dipertahankan.



BAB II

ANALISIS PASAL DALAM UNCBD

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah konservasi

keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponen

keanekaragaman hayati dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya

genetic secara adil dan merata

PASAL 2

PENGERTIAN

"Keanekaragaman hayati" ialah keanekaragaman di antara mahluk hidup dari

semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta

kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya;

mencakup keanekaragaman didalam species, antara species dan ekosistem.

PASAL 3

PRINSIP

Sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan azas-azas hukum

internasional setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-

sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan

tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam

yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap

lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

Kemajuan moral suatu bangsa dapat dinilai bagaimana bangsa itu

memperlakukan flora dan faunanya. Maka sudah sepatutnya semua pihak terutama

yang mempunyai kaitan dengan kelestarian flora dan fauna untuk meningkatkan

penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan flora dan fauna di dalam pengelolaannya

sehingga tercipta kelestarian kekayaan jenis flora dan fauna yang merupakan bagian

dari keanekaragaman hayati. Apabila keanekaragaman hayati negara kita terus lestari,

maka secara tidak langsung akan mengangkat derajat Republik Indonesia di mata



dunia. Dan tentunya, kita semua sebagai bangsa Indonesia akan berbangga atas

prestasi bumi Indonesia dan bangga bahwa kita telah hidup di negara dengan

kekayaan hayati yang luar biasa berlimpah.

PASAL 4

LINGKUP KEDAULATAN

Mengakui hak-hak negara-negara lain, dan kecuali dengan tegas ditetapkan

berbeda dalam konvensi ini, ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini berlaku,

terhadap masing-masing pihak:

(a) Dalam hal komponen keanekaragaman hayati, ialah yang terdapat di dalam

batas-batas yurisdiksi nasionalnya; dan

(b) Dalam hal proses dan kegiatan, ialah yang dilaksanakan di bawah yurisdiksi atau

pengendalinannya, di dalam atau di luar batas nasionalnya, tanpa

memperhatikan tempat terjadinya akibat proses kegiatan tersebut.

Indonesia dikenal sebagai megadiversity country yang memiliki

keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Genetik (SGD) yang besar dan merupakan

salah satu dari 12 (dua belas) Pusat Keanekaragaman Hayati karena merupakan

kawasan terluas di Pusat Indomalaya. Namun sayangnya, keanekaragaman hayati

Indonesia tersebut terancam punah akibat kerusakan habitat, jenis asing invasif, serta

pencurian sumber daya genetik Indonesia (biopiracy).

Sebab itu, katanya, kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di lingkup

kedaulatan negara harus dilindungi. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 11

Tahun 2013 mengenai pengaturan Protokol Nagoya. Protokol Nagoya merupakan

penjamin akses dan pembagian keuntungan terkait sumber daya genetik serta

mengamanatkan supaya keanekaragaman hayati Indonesia tidak diambil oleh orang

asing.

PASAL 5

KERJASAMA INTERNASIONAL

Setiap pihak wajib bekerjasama dengan pihak-pihak lain, secara langsung, atau

jika dirasa tepat, melalui organisasi internasional yang kompeten, dengan

menghormati kawasan di luar yurisdiksi nasional dan hal-hal yang menjadi minat



bersama, untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman

hayati bila dimungkinkan dan dapat dilaksanakan.

Bentuk kerjasama internasional haruslah menganut faham pembagian

keuntungan yang adil, salah satunya adalah melalui transfer teknologi. Dalam akses

terhadap transfer teknologi, diperlukan pihak yang menyediakan atau memfasilitasi

akses dan transfer teknologi yang sesuai dengan negara penyedia. Akses dan transfer

teknologi harus disertai dengan persyaratan adil dan paling menguntungkan,

termasuk persyaratan konsesi dan preferensi.

Para pihak/negara terkait harus mengambil langkah-langkah legislatif,

administratif atau kebijakan yang diperlukan dengan tujuan agar negara-negara

berkembang menyediakan sumberdaya, diberikan akses dan alih teknologi yang

menggunakan sumberdaya, serta mendapatkan sektor swasta untuk memfasilitasi

akses terhadap pengembangan bersama dan alih teknologi untuk kepentingan kedua

lembaga pemerintah dan sektor swasta negara-negara berkembang.

PASAL 6

TINDAKAN UMUM BAGI KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SECARA

BERKELANJUTAN

Untuk mengatasi berbagai kerusakan yang mengancam ekosistem dan

keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, manusia melakukan berbagai

tindakan. Tindakan tersebut meliputi penebangan hutan dengan terencana, reboisasi,

pengendalian hama dengan hewan predator, dan berbagai usaha pelestarian lainnya.

Penebangan hutan yang dilakukan dengan terencana (sistem tebang pilih) akan dapat

mengurangi resiko bencana alam akibat penebangan liar. Penebangan tersebut

kemudian diikuti dengan reboisasi atau penanaman kembali. Reboisasi merupakan

suatu cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati dengan menanam kembali

berbagai jenis pohon. Dengan demikian, beberapa jenis tumbuhan tidak akan punah,

meskipun pertumbuhannya memerlukan waktu yang lama. Selain reboisasi,

pengendalian hama dengan hewan predator juga merupakan solusi menjaga

kelestarian hayati. Pengendalian hama de ngan hewan predator lebih aman jika

dibandingkan dengan penggunaanpestisida dan insektisida, karena tidak menggangu

keseimbangan ekosistem.



Adanya eksploitasi hutan tropis menjadi lahan pertanian dan penggundulan

hutan, berdampak besar pada proses hilangnya sumber daya alam hayati. Indonesia

memiliki daftar terpanjang jenis tumbuhan dan hewan yang terancam kepunahan.

Sudah tercatat paling tidak, ada 126 jenis burung, 63 jenis hewan mamalia, dan 21

jenis hewan melata yang dinyatakan terancam punah. Populasi kayu ramin menipis,

kayu gaharu, dan kayu cendana terancam punah. Dengan menurunnya

keanekaragaman hayati, manusia perlu melakukan upaya dan aktivitas yang dapat

melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati.

Strategi konservasi yang menyatakan bahwa sumberdaya alam yang kita miliki

baik di darat, laut maupun di udara, yang berupa tanah, air mineral, flora, fauna

termasuk plasma nutfah dan lain-lain harus dikelola dan dimanfaatkan secara

berkelanjutan dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup,

sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan

kesejahteraan baik bagi masa kini maupun bagi generasi mendatang.

PASAL 7

IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN

Identifikasi keanekaragaman hayati dilakukan untuk memperoleh data

infentarisis kekayaan alam Indonesia yang sesungguhnya. Dengan adanya data ini,

klaim-klaim dari negara asing akan keanekaan hayati di Indonesia dapat dihindari.

Selain itu, dengan adanya data yang jelas mengenai keanekaan hayati Indonesia para

peneliti dapat lebih mudah melakukan penelitian-penelitian lanjutan mengenai

manfaat maupun jenis keanekaan hayati yang ada.

Pemantauan digunakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan

pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas tindakan-tindakan pengelolaan

keanekaragaman hayati, dan mengembangkan konservasi keanekaragaman hayati

dan praktek kerja rehabilitasi yang lebih baik.

Selain juga mengukur keadaan dan pemulihan spesies, komunitas dan

ekosistem, pemantauan dibutuhkan untuk mendokumentasikan tindakan-tindakan

pengelolaan seperti teknik-teknik pengelolaan air dan praktek-praktek rehabilitasi.

Penyebab-penyebab dari setiap masalah yang terdeteksi pada pemantauan



berikutnya kemudian dapat ditentukan, dan prosedur-prosedur manajemen adaptif

dapat dikembangkan dan diimplementasikan.

Pemantauan dapat meliputi serangkaian pengukuran dan pengambilan contoh

berulang dari indikator-indikator di seluruh tempat dan waktu, untuk menilai

perubahan-perubahan dan membandingkannya dengan variabilitas alam.

Pemantauan dapat dilaksanakan sendiri, oleh konsultan-konsultan luar, atau

bekerjasama dengan lembaga-lembaga akademik atau kelompok-kelompok

konservasi. Apa pun pendekatan yang digunakan, adalah penting agar prosedur-

prosedurnya transparan dan standar pengendalian mutu yang tinggi dijaga.

PASAL 8

KONSERVASI IN-SITU

Pelestarian Keanekaragaman Hayati secara in-situ yaitu suatu upaya

pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Hal ini dilakukan

dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan atau hewan tertentu sangat

membahayakan kelestariannya apabila dipindahkan ke tempat lainnya. Konservasi In

Situ akan dapat membantu pengelolaan populasi jenis tertentu untuk

mempertahankan sifat-sifat alami dari spesies yang dikelola. Konservasi in-situ,

terutama untuk jenis-jenis hewan endemik Indonesia memiliki potensi menarik

wisatawan asing maupun lokal melalui program ekowisata.

PASAL 9

KONSERVASI EX-SITU

Pelestarian Keanekaragaman Hayati secara ek-situ yaitu suatu upaya

pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok

bagi perkembangan kehidupannya. Konservasi ex-situ merupakan pendamping

kegiatan in-situ. Hal ini karena banyak terjadi berbagai permasalahan di lapangan

sekaligus memberi peluang untuk memanfaatkan spesies secara lebih optimal. Dengan

adanya upaya konservasi ex-situ, keanekaragaman hayati dan habitat alami tidak

akan terancam akibat rasa keingin tahuan manusia.

Banyak sekali keuntungan dari adanya kegiatan konservasi secara ex-situ,

diantaranya adalah Tumbuhnya kemampuan restorasi apabila terjadi sesuatu



terhadap habitat in-situ serta bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

sekitar.

PASAL 10

PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN KOMPONEN-KOMPONEN

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman

hayati adalah suatu proses mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya alam,

sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan pembangunan dan

merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk menjaga dan

melindungi hasil alam agar tidak habis.

Usaha untuk memperoleh manfaat yang setinggi-tingginya dari sumber-daya

alam sering mengakibatkan menurunnya kemampuan sumberdaya alam yang

bersangkutan bahkan terkadang dapat mengakibatkan kepunahan dari sumberdaya

alam tersebut. Belum semua sumber plasma nutfah yang ada di sekitar kita dapat

dimanfaatkan. Dengan usaha penelitian yang lebih baik di masa depan akan

diketahui sumber plasma nutfah bagi manusia yang dikembangkan

pemanfaatannya. Khususnya pada beberapa sumberdaya alam yang kini sudah

diketahui manfaatnya namun masih belum dapat diolah atau dibudidayakan.

Sampai saat ini masyarakat memanfaatkan sumberdaya alam dengan 2 cara

yaitu:

1. Memanfaatkan secara langsung sumberdaya alam hayati dari alam, sehingga

kesinambungan ketersediaannya semata-mata diserahkan kepada alam. Cara

pemanfaatan seperti ini hanya berjalan baik bila ada keseimbangan antara

eksploitasi atau pengambilan dan kecepatan tumbuh untuk memperbanyak diri

atau berkembang biak. Namun jika sebaliknya, maka tentu saja akan mengancam

sumberdaya alam hayati.

2. Memanfaatkan sumberdaya alam hayati dengan cara mengolah atau

membudidayakannya. Pada cara ini kesinambungan ketersediaannya tidak hanya



semata-mata tergantung pada alam akan tetapi ada usaha dari manusia untuk

menjaga dan memelihara kelestariannya.

PASAL 11

TINDAKAN INSENTIF

Sejauh dan sesuai mungkin, setiap pihak wajib memberlakukan upaya-upaya

yang layak secara ekonomi dan sosial yang merupakan insentif bagi konservasi dan

pemanfaatan secara berkelanjutan komponen- komponen keanekaragaman hayati.

PASAL 12

PENELITIAN DAN PELATIHAN

Indonesia bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan dalam

bidang pendidikan dan pelatihan alam hal konservasi keanekaragaman hayati.

Dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia Indonesia

dapat terkembangkan dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara

lain, terutama dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati serta memiliki

pengetahuan yang lebih luas mengenai pemanfaatan serta konservasi kehati yang ada

di wilayah yuridisnya.

PASAL 13

PENDIDIKAN DAN KESADARAN MASYARAKAT

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan modal dasar dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta menjamin keterlibatan

masyarakat dalam program konservasi. Partisipasi masyarakat akan mendukung

terlaksananya program konservasi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan

komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah

memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam

dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian

lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah

penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.



PASAL 14

PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGURANGAN DAMPAK YANG MERUGIKAN

Saat ini, banyak sekali kegiatan pembangunan yang bisa menyebabkan

dampak negatif terhadap keberadaan keanekaragaman hayati, sehingga perlu

dilakukan kajian dampak dan pengurangan dampak yang merugikan. Umumnya

kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh: (1) Laju

peningkatan populasi manusia dan konsumsi SDA yang tidak berkelanjutan; (2)

Penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian,

kehutanan dan perikanan; (3) Sistem dan kebijaksanaan ekonomi yang gagal dalam

memberi penghargaan pada lingkungan dan sumberdayanya; (4) Ketidakadilan

dalam kepemilikan, pengelolaan dan penyaluran keuntungan dari penggunaan dan

pelestarian sumberdaya hayati; (5) Kurangnya pengetahuan dan penerapan; (6)

Sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong eksploitasi.

Sejak lama, telah terjadi perusakan hutan dan perairan, sehingga terjadi

kepunahan keanekaragaman hayati. Binatang dan tumbuhan telah punah atau

terancam punah atau menjadi langka. Berhubung dengan itu, perlu peran serta

berbagai pihak untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati tersebut.

Peran keanekaragaman hayati sangat penting untuk kelangsungan sistem jejaring

kehidupan, yang menyediakan kesehatan, kemakmuran, pangan, energi dan jasa

yang sangat vital, bagi kehidupan manusia.

Beberapa metode dan alat yang tersedia dalam rangka melakukan kajian

dampak dan mengurangi dampak yang merugikan, secara umum dapat

dikelompokkan dalam konservasi in-situ, konservasi ek-situ, restorasi dan rehabilitasi,

pengelolaan lansekap terpadu, serta formulasi kebijakan dan kelembagaan.

PASAL 15

AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK

Sumberdaya hayati dalam konteks konvensi dibutuhkan atau digunakan untuk

materi genetik yang terkandung di dalamnya dan tidak untuk atribut mereka yang

lain. Negara berwenang untuk menentukan akses terhadap sumberdaya genetik dan

memfasilitasi akses oleh pihak lainnya. Sedangkan apa yang merupakan

penggunaannya diserahkan kepada kebijaksanaan dari pihak yang memasok



sumberdaya genetik. Walaupun demikian pihak penyedia juga tidak boleh

melakukan pembatasan terhadap akses sumberdaya genetik yang bertentangan

dengan tujuan konvensi.

PASAL 16

AKSES PADA TEKNOLOGI DAN ALIH TEKNOLOGI

Indonesia memiliki akses yang lebih luas terhadap ahli-ahli serta tekhnologi

yang belum dimilikinya tanpa harus takut kehilangan hak paten dan hak milik

intelektual dari keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Kekayaan aneka flora dan

fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Hingga saat ini masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan

belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian keadaan ini masih dapat

dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi

berbagai bidang pengetahuan.

Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu

yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Masih banyak yang bisa dipelajari

tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya hayati secara lebih baik, bagaimana

menjaga dasar genetik dari sumber daya hayati yang terpakai, dan bagaimana untuk

merehabilitasi ekosistem yang terdegradasi. Daerah alami menyediakan

laboratorium yang baik sekali untuk studi seperti ini, sebagai perbandingan terhadap

daerah lain dengan penggunaan sistem yang berbeda, dan untuk penelitian yang

berharga mengenai ekologi dan evolusi. Habitat yang tidak dialih fungsikan seringkali

penting untuk beberapa pendekatan tertentu, menyediakan kontrol yang diakibatkan

oleh perubahan mengenai sistem pelelolaan yang berbeda dapat diukur dan

dilakukan.

PASAL 17

PERTUKARAN INFORMASI

Informasi merupakan jendela dunia. Masuknya informasi dan teknologi serta sistem

pengelolaan yang telah berhasil dari negara-negara maju akan sangat membantu

Indonesia dalam mengembangkan potensi keanekaragaman hayati yang ada serta

dapat membantu dalam pengembangan, pertukaran informasi dapat membantu



Indonesia dalam merumuskan kebijakan konservasi yang sesuai. Selain itu pertukaran

informasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan

membuka beragam sudut pandang yang berbeda dari beragam informasi baru yang

diperoleh.

PASAL 18

KERJASAMA TEKNIS DAN ILMIAH

Penyediaan sumber data dan informasi dalam Balai Kliring Keanekaragaman

Hayati memerlukan kerjasama teknis dan ilmiah sebagai National Focal Point

dengan:

Lembaga ilmiah dan penelitian

Para ahli di bidang keanekaragaman hayati

Insitusi pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki database keanekaragaman

hayati

Kelengkapan sumber data dan informasi bergantung kepada kesediaan pemilik

data untuk bergabung dengan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati melalui

Sekretariat Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. Dengan demikian setiap pihak yang

terkait dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan.

PASAL 19

PENANGANAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Di kalangan ahli biologi, keanekaragaman hayati telah lama diketahui akan

membawa manfaat besar. Oleh karena itu diadakanlah upaya pengungkapan potensi-

potensi manfaatnya dalam bidang bioteknologi yang dikenal dengan Bioprospeksi.

Bioprospeksi merupakan upaya untuk mencari kandungan kimiawi baru pada

makhluk hidup (baik mikroorganisme, hewan dan tumbuhan) yang mempunyai

potensi sebagai obat-obatan atau untuk tujuan komersial lainnya. Hari ini, dari 25

perusahaan penjualan hasil farmasi dunia yang paling terkenal,10 diantaranya hasil

bioprospeksi yang dijumpai pada hewan, tumbuhan atau mikro organisme (bakteri).

Potensi-potensi bioprospeksi sebenarnya tidak hanya dijumpai di habitat alam (di

hutan) saja, tetapi, jugIndonesia yang merupakan kawasan beriklim tropis



mengakibatkan segala makhluk beragam jenis dapat hidup dengan baik dan unik.

Namun rahasia dan manfaatnya masih banyak yang belum terungkap. Sebagai

contoh, dari hasil screening pada sampel tanah sawah pertanian dengan tanaman

pokok padi IR64, diperoleh beberapa strain bakteria penghasil enzim phytase dan

phosphatase, di antaranya marga Bacillus, Klebsiella, Enterobacter, Pantoea, dan

bakteri-bakteri baru yang sama sekali belum dikenal secara taksonomi.

Dengan semakin berkembangnya tekhnologi serta kebutuhan manusia,

organisme hasil rekayasa genetika merupakan salah satu solusi yang dianggap mampu

memecahkan beragam persoalan yang kini tengah dihadapi dunia. Terbukanya akses

terhadap akses dan keuntungan organisme hasil rekayasa biotekhnologi tentu akan

membuka keuntungan ekonomi bagi Indonesia di kemudian hari mengingat tingginya

kebutuhan manusia terutama ilmu pengetahuan terhadap organisme hasil rekayasa

genetika.

PASAL 20

SUMBER DANA

Negara maju dapat juga menyediakan sumber-sumber dana dan pihak-pihak

negara berkembang dapat diperolehnya menurut pelaksanaan konvensi

keanekaragaman hayati melalui saluran-saluran bilateral, regional dan multilateral

lain. Indonesia sendiri merupakan Negara berkembang yang anggaran

pemerintahnya lebih fokus pada peningkataa pembangunan ekonomi dan penetasan

kemiskinan, ini sangatlah membantu.

PASAL 21

MEKANISME PENDANAAN

Secara umum, keanekaragaman hayati yang tinggi terdapat di hutan-hutan

tropis dan mayoritas negara-negara dimana hutan tropis tersebut berada adalah

negara berkembang dimana pertumbuhan ekonominya masih berada dibawah rata-

rata pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut menyebabkan fokus pembangunan

negara-negara tersebut lebih pada sektor ekonomi dan sosial masyarakatnya, seperti

halnya di Indonesia.Sedangkan untuk alokasi pendanaan kegiatan konservasi

keanekaragaman hayati masih belum cukup memadai.



Konvensi Keanekaragaman Hayati berperan dalam mengakomodasi dan

memberikan dukungan dana bagi Negara-negara berkembang untuk melakukan

perlindungan, konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara

berkelanjutan menjadi salah satu rencana strategi nasional berdasarkan potensi dan

karakteristik masing-masing negaranya.

PASAL 22

HUBUNGAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL YANG LAIN

CBD mempunyai hubungan dengan konvensi internasional lain, seperti

Ramsar (Konvensi tentang Lahan Basah), CITES (Konvensi tentang Perdagangan

Spesies Langka), UNCLOS (Konvensi PBB tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Lautan) untuk keanekaragaman hayati laut, dan yang lainnya.

PASAL 23

KONFERENSI PARA PIHAK

Memberikan keuntungan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk

dapat belajar dalam implementasi ratifikasi/konvensi ini sehingga dapat

meminimalisir kesalahan dalam implementasi kebijakan. Negara-negara lain,

berkewajiban untuk berbagi dan memberikan nasihat ilmiah dan nasihat kebijakan

dalam pelaksanaan konvensi ini.

PASAL 24

SEKRETARIAT

Berfungsi sebagai pusat pelayanan dan fungsi pelaporan akan memudahkan

negara anggota untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan yang diberikan

sesuai protokol.



PASAL 25

BADAN PENDUKUNG UNTUK NASIHAT-NASIHAT ILMIAH, TEKNIS DAN

TEKNOLOGIS

Adanya badan pendukung akan memudahkan negara anggota dalam

berkoordinasi dan membangun komunikasi antara negara serta melakukan kajian-

kajian ilmiah dalam implementasi kebijakannya.

PASAL 26

L A P O R A N

Laporan tentang progress yang telah pelaksanaan KKH dilakukan untuk

memudahkan konvensi memutuskan kebijakan lain dalam menanggulangi berbagai

masalah yang dihadapi oleh negara anggotanya. Bagi negara yang mempunyai data

laporan yang lengkap juga akan mendapat bantuan dana internasional untuk

kegiatan KKH.

PASAL 27

PENYELESAIAN SENGKETA

Perselisihan yang muncul akibat kegagalan negara dalam memenuhi

kewajibannya sesuai dengan traktat itu dapat diselesaikan melalui negosiasi antara

para pihak, melalui mekanisme yang dibentuk oleh traktat itu sendiri, atau dengan

membawanya ke Mahkamah Internasional di Den Haag.

PASAL 28

PENGESAHAN PROTOKOL

Pengesahan protokol ini sangat menguntungkan Indonesia mengingat

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya ketiga di dunia atas sumber daya

genetik dan merupakan negara terkaya nomor satu di dunia apabila kekayaan

keanekaragaman hayati laut diperhitungkan. Selain itu, makhluk hidup di sekeliling

kita di Indonesia ini sangat berharga karena jenis tanaman, hewan, buah-buahan,

bahkan virus dan bakteri yang tidak terlihat, mempunyai nilai komersial yang tinggi.



Begitu pula dengan pengetahuan tradisional seperti jamu-jamuan, ramuan herbal

atau cara pengobatan tradisional lainnya.

PASAL 29

AMANDEMEN KONVENSI ATAU PROTOKOL

Negara Indonesia memiliki hak sebagai anggota untuk mengusulkan

amandemen terhadap isi dari konvensi. Namun usulan itu harus di musyawarahkan

dan minimal harus disetujui oleh 2/3 anggota konvensi yang telah menandatanginya.

PASAL 30

PENGESAHAN DAN LAMPIRAN AMANDEMEN

Lampiran merupakan bagian penjelasan dan data-data pendukung dari isi

protokol, dimana prosedur dan langkah-langkahnya sudah disepakati bersama yang

sudah terstandarisasi sehingga lebih memudahkan negara Indonesia dalam

pelaksanaannya.

PASAL 31

HAK SUARA

Indonesia sebagai anggota konvensi yang sudah meratifikasi memiliki hak

suara. Sehingga apa yang diusulkan oleh Indonesia, akan dibawa kedalam mahkamah

konvensi untuk dibahas apakah itu usulan amandemen maupun hal-hal lainnya yang

berkaitan dengan isi dari Protokol.

PASAL 32

HUBUNGAN ANTARA KONVENSI DAN PROTOKOLNYA

Negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia, berhak turut

andil dalam memutuskan suatu kebijakan dalam konvensi ini. Sedangkan negara-

negara yang belum meratifikasi konvensi ini, hanya diberikan kewenangan sebagai

peninjau dalam setiap pertemuan konvensi dan tidak memiliki hak suara.



PASAL 33

PENANDATANGANAN

Konvensi ini dibuka untuk penandatangannya di Rio de Jeniro oleh semua

negara dan Organisasi kerjasama ekonomi regional dari tanggal 5 Juni 1992 sampai

dengan 14 Juni 1992 dan di markas besar Perserikatan Bangsa-bangsa di New York

dari tangal 15 Juni 1992 sampai dengan 4 Juni 1993.

PASAL 34

RATIFIKASI, PENERIMAAN ATAU PERSETUJUAN

Negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, termasuk Indonesia, wajib

tunduk terhadap segala keputusan yang dikeluarkan dalam setiap pertemuannya.

Oleh karena itu, walaupun pemerintahan berganti periode, Indonesia tetap mengacu

kepada keputusan dari konvensi. Adapun keberatan/usulan amandemen yang akan

diusulkan oleh pemerintahan periode baru, harus dibahas dulu dalam pertemuan lalu

harus disetujui oleh 2/3 anggota.

PASAL 35

A K S E S I

Konvensi ini bersfat terbuka terhadap negara-negara lain yang akan

mengikutinya. Segala kewenangan negara-negara peserta konvensi telah diatur secara

jelas sehingga memudahkan dalam langkah-langkah berikutnya.

PASAL 36

HAL BERLAKUNYA

Konvensi ini berlaku pada hari kesembilan puluh sejak tanggal penyerahan

instrumen ratifikasi penerimaan atau persetujuan yang ketiga puluh. Artinya, sudah

berlaku di Indonesia dan sudan dijadikan Undang-Undang sehingga dijalankan

sebagai fungsi regulasi di Indonesia.



PASAL 37

KEBERATAN-KEBERATAN (RESERVASI)

Tidak ada keberatan yang dapat diajukan terhadap konvensi ini. Indonesia

menganggap bahwa isi dari konvensi ini secara umum menguntungkan Indonesia,

sehingga pada saat itu tidak perlu diajukan keberatan-keberatan terhadap isi dari

konvensi ini.

PASAL 38

PENARIKAN DIRI

Penarikan diri minimal dilakukan setelah 2 tahun dari konvensi. Oleh karena

itu, dalam jangka waktu 2 tahun, Pemerintah Indonesia wajib mengikuti segala

keputusan/prosedur yang telah diatur dalam konvensi ini. Dan dalam 2 tahun

tersebut, akan dilihat perkembangannya, manfaatnya bagi Indonesia.

PASAL 39

PENGATURAN PENDANAAN INTERIM

Dengan pengertian bahwa sudah direstrukturisasi sepenuhnya sesuai dengan

Ketetapan 21, Global Environment Facility dari United Nations Development

Programme. United Nations Environment Programme dan International Bank of

Recontruction Development kan menjadi struktur kelembagaan yang dimaksud dalam

pasal 21 secara sementara, untuk masa antara mulai diberlakukannya konvensi ini dan

pertemuan pertama konferensi para pihak atau sampai konferensi para pihak

mencantumkan struktur kelembagaan yang sesuai dengan pasal 21.

PASAL 40

PENGATURAN SEKRETARIAT INTERIM

Sekretariat yang dibentuk oleh Direktur Eksekkutif United Nations

Environment Programme ialah Sekretariat yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (2),

berlaku sementara untuk masa antara mulai berlakunya konvensi ini dan pertama

konferensi para pihak.



PASAL 41

DEPOSITARI

Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan menjalankan fungsi

Depositari konvensi ini dan protokol-protokolnya.

PASAL 42

TEKS ASLI

Naskah Asli konvensi ini yang ditulis baik dalam bahasa Arab, China, Inggris,

Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, dan harus ditempatkan pada Sekretariat

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.



BAB III

KESIMPULAN

Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan untuk menjaga agar tidak

terjadinya kerusakan ataupun kepunahan, mengupayakan agar berbagai variasi gen

dan jenis dapat dimanfaatkan serta mengupayakan agar penggunaan Sumber Daya

Hayati dapat berdasarkan prinsip-prinsip konservasi hayati. Perlindungan yang

dilakukan dengan mengatur undang-undang seperti penetapan kawan cagar alam

yang dilindungi, taman nasional dan lain-lain sebagai kawasan yang harus dilindungi

guna pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di indonesia.

Indonesia yang merupuakan negara mega-biodiversity sangat rentan dengan

rusaknya keanekaragaman hayati karena banyaknya unsur-unsur yang ingin

mendapatkan hasil untuk keperluan individu dan untuk mendapatkan keuntungan

bagi indivisu yang secara tidak bertanggung jawab memanfaatkan keanekaragaman

hayati di IndonesiaOleh karena itu, makanya setiap unsur wajib ikut menjaga dan

melestarikan agar dapat menjadi modal utama untuk memajukan perkembangan

negara.

Keanekaragaman hayati merupakan modal dasar bagi setiap negara di dunia

dalam bertahan hidup dan mengembangkan negaranya. Jika pemanfaatan

keanekaragaman hayati tidak diatur secara bersama-sama, dikhawatirkan

keanekaragaman hayati tersebut lama kelamaan akan mengalami degradasi dan pada

akhirnya akan punah. Oleh karena itu, masyarakat dunia menyepakati untuk

mengadakan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan pada Juni 1992 di

Rio de Janeiro. Hasil dari konvensi keanekaragaman hayati yaitu berupa pasal-pasal

yang mengatur konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Isi dari pasal

tersebut sebagian besar menguntungkan bagi negara berkembang, khususnya

Indonesia. Negara berkembang dapat mengakses keanekaragaman hayati dengan

leluasa dan jika mengalami hambatan, maka negara maju dan organisasi internasional

wajib membantunya. Namun pada kenyataannya, implementasi konvensi

keanekaragaman hayati ini masih perlu banyak evaluasi.



REFERENSI

Baiquni, H. 2007. Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati. Australian Governmnet. Department of Industry Tuorism dan Resources. Australia.

Hartati, D. 2012. Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Kelautan dan Perikanan. Tesis. Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Peminatan Transnasional. Jakarta

Nahdi, M.S. 2008. Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis Berbasis Masyarakat. Kaunia, Vol. IV, No. 2. Halaman: 159-172. Yogyakarta

Suhartini, 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Pembangunan Yang Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Yulia, dkk. 2013. Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2. Aceh.


Tugas I 210_COVERTugas I 210_ISI

Documents

Tugas I 210.pdf