KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TRANSPORTASI TRUK ODOL INDONESIA DAN INTERAKSI EKONOMI

Salatiga, 13 Januari 2020

Disampaikan pada Seminar Nasional “TRANSPORTASI TRUK ODOL (OVER DIMENSION AND OVER LOAD) DAN INTERAKSI EKONOMI”

LOGISTICS PERFORMANCE INDEX

2Sumber : The World Bank, 2018

PERBANDINGAN BIAYA LOGISTIK DAN PDB

(DATA TAHUN 2018)

3

24% PDB20% PDB

15% PDB 14% PDB 13% PDB9% PDB

8% PDB

Biaya Logistik Tinggi

Ketersediaan Bapokting sulit dicapai

Disparitas Harga Meningkat

Sumber : Frost and Sullivan, 2016

PERBANDINGAN MODA TRANSPORTASI

4

Distribusi barang saat ini masih didominasi oleh angkutan darat menggunakan truksebesar 90% dan diikuti oleh moda transportasi lainnya. keunggulan menggunakanmoda truk adalah aksesibilitas, cepat dan responsive.

OVER DIMENSI OVER LOADING (ODOL)

5

OVERDIMENSI

Suatu kondisi dimana dimensipengangkut kendaraan tidak sesuaidengan standar produksi pabrik(modifikasi)

OVERLOADING

Suatu kondisi dimana kendaraan yangmengangkut muatan yang melebihibatas beban yang ditetapkan

PERMASALAHAN DAN DAMPAK ODOL

6

a. Masih banyak ditemukan truk yang beroperasi mengangkut muatan dengan ukuranmelebihi ukuran yang ditentukan;

b. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumenseperti Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Buku Uji, serta masih ditemukan bukuKIR palsu;

c. Penindakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan masih lemah

PERMASALAHAN OVERDIMENSI

PERMASALAHAN OVERLOADINGa. Pelanggaran muatan dengan muatan lebih dari 100% dari yang diizinkan atau rata–rata

dari kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu atau lebih adalah berkisaran pada 20 ton per sumbu;b. Denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal;c. Isu yang berkembang terkait overloading adalah dilakukan oleh Pemilik Barang, bukan oleh

Transporter

1. Kerugian negara mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan tol dan arteri akibatdilewati truk-truk ODOL.

2. Menghambat arus kendaraan serta dapat menimbulkan kecelakaan, akibat jumlahmuatan yang berlebih sehingga kecepatan tidak optimal.

DAMPAK ODOL

USULAN PENANGANAN ODOL

7

1. Penyesuaian regulasi terkait dengan pemeriksaan/pengecekan kesesuaianfisik kendaraan bermotor dan pengujian berkala kendaraan bermotor, sertapenyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor.

2. Pembinaan kepada asosiasi industri untuk tidak menggunakan kendaraanODOL dalam distribusi barang

3. Penertiban kendaraan ODOL dengan melakukan operasi penertiban olehpihak berwenang di jalur yang dilalui kendaraan angkutan barang.

4. Penggunaan jembatan timbang bagi kendaraan yang terindikasi ODOL,dengan mewajibkan kendaraan tersebut untuk melewati jembatan timbang.

5. Pengembangan sistem transportasi multimoda dalam pendistribusian barang,melalui penggabungan moda transportasi truk dengan moda transportasilainnya.

6. Penegakan hukum yang tegas dengan menindak sesuai dengan peraturan.

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL TERKAIT

KEMENDAG TAHUN 2019 - 2021

8

NO KEGIATANTARGET REALISASI

2019 2020 2021 2019C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Melakukan kajian

Presentase Besaran BiayaTransportasi terhadapharga barang pokok,barang penting danbarang lainnya

PelaksanaanKajian

Kajian danPenetapan, Sosialisasi dan Implementasi

Implementasi dan Evaluasi

Proses PelaksanaanKajian(berkoordinasidengan pusatkebijakanperdagangandalam negeri, akan dilakukan th2020, kapuskebijakan dalam

Kementerian Perdagangan mendukung rencana aksi penanganan ODOL yangsalah satunya adalah melakukan Kajian Presentase Besaran Biaya TransportasiTerhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kajian tersebut akan dilakukan oleh Pusat Kajian Perdagangan Dalam NegeriKementerian Perdagangan.

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

9

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL

TAHUN 2019 - 2021

10

NO KEGIATANTARGET REALISASI

2019 2020 2021 2019A. PENANGANAN OVER DIMENSI1 REGULASI :

a. Pembuatan Perdirjen tentang SOP :1) Pemeriksaan/Pengecekan kesesuaian Fisik

Kendaraan Bermotor dan Pengisian Hasil Uji (BAP) oleh BPTD;

2) Pengawasan SRUT;

a. Penetapan

Oktober 2019

a. Sosialisasi

Implementasidan evaluasi 25 BPTD

Implementasi dan evaluasi 25 BPTD

Sudah Disusun Konsep Peraturan Direktur Jenderal dan sudah dilakukan pembahasan internal(bulan November penetapan bulan November)

a. Kebijakan normalisasi dan modifikasi kendaraan bermotor

Penetapan di bulan Desember

Sosialisasi, implementasi dan evaluasi

Implementasi Sudah dilakukan FGD(menyusun konsep prosedur SOP (perdirjen tentang normalisasi dan modifikasi), Dijadwalkan bulan desember)

a. Melakukan Perubahan SE Dirjen sesuai perkembangan Teknologi tentang JBI, JBKI dan MST

a. Penetapan

Oktober 2019

a. Sosialisasi

Implementasidan evaluasi

Implementasi dan evaluasi

Sudah dilakukan KajianTeknis dan akandilakukan pembahasanpada 30 Oktober(dijadwalkan di awalNovember untuk rapat)

a. Melakukan Review PM tentang Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor meliputi :

Akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor, Kompetensi bagi penguji berkala kendaraan bermotor, Kalibrasi Peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Penetapan & SosialisasiBulan November

Implementasi & Evaluasi

Implementasi dan evaluasi

Tahap Sosialisasi(

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL

TAHUN 2019 - 2021

11

NO KEGIATANTARGET REALISASI

2019 2020 2021 2019

2PELAKSANAAN :a. Melakukan Bimbingan Teknis Uji Tipe Fisik dan

Penelitian Rancang Bangun KendaraanBermotor kepada APM dan Karoseri

2 kali 4 kali 6 kali Sudah Dilaksanakan(pelaksanaan bimtek APM di semrang, karoseri Yogyakarta, thun 2020 2x

a. Digitalisasi Desain Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pembuatan sistem digitalisasi

Sosialisasi, Implementasi dan evaluasi

Implementasi dan evaluasi

Tahap Perencanaan Awal (akan dionlinekan seperti SRUT, Pelaksanaan di tahun depan)

a. Melakukan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor Terhadap Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor oleh BPTD

16 BPTD 25 BPTD dan evaluasi

25 BPTDImplementasi dan Evaluasi

Akan Dilaksanakan 30 Oktober 2019 di Bogor, 16 BPTD yg sudah mealkukan inspeksi

a. Pembentukan, Pelaksanaan TIM Inspeksi & Gakum SUT dan SRUT di APM, Karoseri , Dealler dan Unit PKB

34 Provinsi Evaluasi Evaluasi Tahap PembahasanInternal (1 februari2020 knd yang odol tdkboleh menyeberang di pelabuhan ASDP, SK TIM sedng di revisi, TOL 1 januari 2020)

a. Penerapan RFID Sebagai Akta Kelahiran Pada Kendaraan Bermotor Baru

Sosialisasi Implementasi& Evaluasi

Implementasi & Evaluasi Tahap Perencanaan Awal (bentuk stiker ada hologram berisi data kendaraan, pembahsan sudah dilakukan FGD di Yello hotel, pt. tri cipta

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL

TAHUN 2019 - 2021

12

NO

KEGIATAN

TARGET REALISASI

2019 2020 20212019

C. PENANGANAN OVER LOADING3 REGULASI :

a. Melakukan Revisi PM 134 TH 2015 tentangPenyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotordi Jalan:

1) Penambahan lajur perlambatan dan percepatan padafasilitas sebelum dan sesudah penimbangan

2) Penyelenggaraan UPPKB dapat dikerjasamakandengan pihak ketiga

3) Mendorong Pemerintah Daerah dalam pengawasanmuatan dengan alat penimbangan yang dapatdipindahkan (portabel)

4) Penerapan teknologi pada fasilitas utama danfasilitas penunjang

5) Sumberdaya manusia6) Toleransi pelanggaran

Penetapan dan SosialisasiPM

Implementasi dan Evaluasi

Implementasi dan Evaluasi

Tahap Pembahasan Internal

a. Melakukan Revisi KM 69 Tahun 1993 tentangpenyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraanbermotor di Jalan mengatur :

1) Pedoman Tarif Angkutan Barang;2) Elektonik Manifest (DO Online)3) Surat Perjanjian Muatan;4) Tata Cara Muat, penempatan bongkar Angkutan

Barang.

Penetapan dan SosialisasiPM

Implementasi dan Evaluasi

Implementasi dan Evaluasi

Sudah Ditetapkan PM. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan Bermotor di jalan dan sosialisasi dilakukan di Batam pada tanggal 31 okt

a. Pengoperasian Jembatan Timbang di Pelabuhan SDP 4 lokasi Pelabuhan

2 Lokasi Pelabuhan

2 Lokasi Pelabuhan

Tahap Koordinasi Awal untukpelabuhan Merak – Bakauhenidan Ketapang - Gilimanuk

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL

TAHUN 2019 - 2021

13

NO

KEGIATAN

TARGET REALISASI

2019 2020 20212019

C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Subsidi Pengoperasian Long Distance Ferry (LDF)

Lintas JKT - SBY 1 lintasan60 Trip(4200kendaraan)

110 Trip(7,700Kendaraan )

110 Trip(7,700Kendaraan)

Dit. TSDPseptember Sudah kontrak, dan sudah berjalan 2 trip per 2019

a. Melaksanakan Integrasi SRUT, BLUE, DatabaseUPPKB, Database Registasi dan IdentifikasiKendaraan, dan SPIONAM

Proses IntregrasiSRUT,UPPKB Online,BLUE & SPIONAM

Implementasi dan Evaluasi

Implementasidan Evaluasi

Proses Integrasi UPPKB dan e-BLUE(regident tetap dilakukan cek fisik setiap kendaraan, tim IT dari Korlantas dengan Ditjen hubdat cq. Dit. Sarana sudah melakukan kerjasama

a. Melaksanakan Pemasangan Rambu Kelas Jalan danRambu MST dipasang di jembatan

Ruas jalan nasional pulau Jawa,sumatera

Ruas jalan nasional pulau kalimantan dan sulawesi

Ruas jalan nasional pulau nusa tenggara, maluku,papua

Telah dipasang di sebagian ruas jalan nasional di Pulau Jawa dan Sumatera

a. Melaksanakan Sosialisasi Penindakan ODOL 30 kali (sudah termasuk BPTD)

62 kali(sudah termasuk BPTD)

62 kali(sudah termasuk BPTD)

Sudah Dilaksanakan(….. kali)

a. Melaksanakan pengawasan dan penindakan overdimensi dan over loading secara rutin

Agustus -Desember 30 kali30 lokasi60 jam

Jan -Desember120 kali120 lokasi120 x 2,5 jam

Jan - Desember120 kali120 lokasi120 x 2,5 jam

Sudah Dilaksanakan(….. kali)

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL

TAHUN 2019 - 2021

14

NO

KEGIATAN

TARGET REALISASI

2019 2020 20212019

C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Mengusulkan ke kejaksaan melalui penuntutan

secara perdata untuk pencabutan ijin usaha/operasibadan hukum bagi perusahaan yg melanggar dan sdhberulang kali dilakukan tindakan hukum berupa tilang

Target 2 kasus

Target 30 kasus

Target 50 kasus (perdata Belum dilakukan, belum dapat data perusahaan yg melanggar,

a. Penindakan ODOL dengan tilang dan P21 Tilang POLRI 170,000

Tilang PPNS 200,000 P21 4 Kasus

Tilang POLRI 180,000

Tilang PPNS400,000 P21 : 12 Kasus

Tilang POLRI 190,000

Tilang PPNS100,000P21 : 6 KasusEvaluasi

POLRI(perseptember sebanyak 240.000 ppns, polri 170 ribu POLRI)

P21 Sumbar 1 kasusRiau 2 kasus

a. Melakukan cek fisik kendaraan setiap perpanjanganSTNK

Seluruh kendaraan

Seluruh kendaraan

Seluruh kendaraan

POLRI (seluruh kendaraan)

a. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan BermotorDengan Persyaratan SRUT

Seluruh kendaraan baru memiliki SRUT

Seluruh kendaraan baru memiliki SRUT

Seluruh kendaraan baru memiliki SRUT

POLRI(seluruh kendaraan baru)

a. Pengenaan sanksi maksimal bagi pelanggar ODOL denda maksimal

denda maksimal

denda maksimal

MA(usulan denda pelangaran tertinggi cq Dit lalin dan korlantas akan mengkonsepkan )

a. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan 95 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10

99 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10

100 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10 ton untuk

KEMENPUPRSudah 92% jalan nasional mantapkelas I, MST 10 ton,

RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL

TAHUN 2019 - 2021

15

NO

KEGIATAN

TARGET REALISASI

2019 2020 20212019

C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Peningkatan Kualitas Jalan dan

Jembatan95 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10 ton untuk kelas 1

99 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10ton untuk kelas 1

100 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10 ton untuk kelas 1

KEMENPUPRSudah 92% jalan nasional mantapkelas I, MST 10 ton,

a. Melakukan Penetapan Kelas Jalan 100 % jalan nasional 100 % jalan nasional

100 % jalan nasional

KEMENPUPRSudah 100%

a. Menetapkan batas MST jembatan 100 % di jalan nasional 100 % di jalan nasional

100 % di jalan nasional

KEMENPUPRSudah 100%

a. Pembangunan dan pemasanganjembatan timbang di ruas jalantol,Jalan Nasional dan Kawasan Industri(WIM)

Jalan Tol 1 unit /ruasKawasan industri 1 unit/ kawasanJalan Nas 5 unit/ Th (WIM)

Jalan Tol 1 unit /ruasKawasan industri 1 unit/ kawasanJalan Nas 5 unit/Th (WIM)

Jalan Tol 1 unit /ruasKawasan industri 1 unit/ kawasanJalan Nas 5 unit/Th (WIM)

Dalam Proses Pembahasan

a. Pembinaan Kepada Asosiasi bahanpokok, bahan penting dan sembakoUntuk Tidak Melakukan ODOL

3 kali 2 kali 2 kali Sudah Dilakukan(perindustrian)

a. Melakukan kajian Presentase Besaran Pelaksanaan Kajian Kajian dan Implementasi Proses Pelaksanaan Kajian

KEDELAI

BAWANG MERAH

DAGING SAPI

DAGING AYAM RAS

TELUR AYAM RAS

AMANAT UU NO 7/2014 TENTANG PERDAGANGAN

21

43

21PASAL 25 AYAT 1

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mengendalikan ketersediaan Barang

Kebutuhan Pokok dan atau Barang

Penting di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam

jumlah yang memadai, mutu yang baik

dan harga yang terjangkau.

PASAL 26 AYAT 2

Jaminan pasokan dan stabilisasi

harga barang kebutuhan pokok

dan barang penting sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 dilakukan

untuk menjaga keterjangkauan

harga di tingkat konsumen dan

melindungi pendapatan produsen.

PASAL 26 AYAT 1

Dalam kondisi tertentu yang dapat

mengganggu kegiatan Perdagangan

nasional, Pemerintah berkewajiban

menjamin pasokan dan stabilisasi

harga barang kebutuhan pokok dan

barang penting.

PASAL 26 AYAT 3

Dalam menjamin pasokan dan

stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang

penting, Menteri menetapkan

kebijakan harga, pengelolaan

stok dan logistik serta

pengelolaan Ekspor dan Impor.