Suara KPU Desember 2014 Upload 1

8/16/2019 Suara KPU Desember 2014 Upload 1

1/58

NGGOTA KPU RI: ARIEF BUDIMAN

“MENCARI

FORMAT IDEALUJI PUBLIK”

LAPORAN UTAMA

UJI PUBLIK WAJIB MENEKANKAN

KOMITMEN ANTI KKN

PEMILIHAN LANGSUNG JADI

KHASANAH DEMOKRASI INDONESIA


2/58


3/58

DAFTAR ISI

5

14

SUARA UTAMA

Mekanisme uji publik menjadi salah satu pembedapada pemilihan gubernur, bupati dan Walikotatahun 2015. Uji publik mengandung spirit untukmenghadirkan kepala daerah yang kompeten danberintegritas.

Pemilihan

Langsung Telah JadiKhazanah Demokrasi

Indonesia

n SIGIT PAMUNGKAS:

n ARI JUNAEDI:

Uji Publik Wajib Menekankan

Komitmen Anti KKN

16

Sebelum diterima atau ditolak oleh DPR dalam masasidang Januari 2015, Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tetap sajamenjadi wacana publik yang menarik untuk disimak.

n ARIEF BUDIMAN

Demokrasi Itu HarusDiperjuangkan

18

22

24

43

46

Arief Budiman memiliki

segudang pengalaman di

dunia kepemiluan. Dua

periode mengemban tugas

sebagai komisioner KPU di

Provinsi Jawa Timur telah

menempa dirinya menjadi

seorang komisioner KPURI yang tangguh.

KPU Evaluasi Menyeluruh

Penyelenggaraan Pemilu 2014

Dubes Brasil Transfer

Ilmu Pemilu Berbasis IT

Jatim Monitoring

Evaluasi Pemilu 2014KPU Resmikan Tiga

Gedung Baru di Sulbar

Mencari Format IdealUji Publik

Nasib Peraturan PemerintahPengganti Undang UndangNomor 1 Tahun 2014tentang pemilihan dalamPerppu perlu disikapidengan serius oleh KPU.Pertama, penyelenggaraanpemilihan gubernur, bupatidan walikota yang harusdigelar secara serentaktahun 2015 untuk gubernur,bupati dan walikotatergantung keputusanpolitik di DPR. Edisi Desember 2014 SUARA KPU 3


4/58

SUARA REDAKSI

Benang Merah Uji Publik SYARAT minimum sebuah negara demokrasi adalah pemilihan

umum (Pemilu). Maka tak heran, Schumpeter mendefinisikan

demokrasi sebagai setting institusional untuk menghasilkan

keputusan politik di mana individu mendapat kekuasaan untuk

mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif meraih suara

rakyat. Tak jauh beda dengan Schumpeter, Samuel

Huntington, mendefinisikan demokrasi sebagai prosedur pemungutan

suara yang adil dan berkala untuk memilih pemimpin negara.

Pandangan serupa, bahwa demokrasi terkait dengan kontestasi

— yang juga mengingatkan bahwa kontestasi terkait dengan

exante (ketidakpastian) dan expost (ketidakberulangan) yang

menjadi batu ujian demokrasi—disampaikan para pakar politiklain seperti Przeworski, Alvarez, Cheibub dan Limongi.

Secara teoritis, menurut William M Downs, pakar politik dari

Georgia State University, sistem pemilihan umum ini bisa

dibandingkan satu sama lain dalam sistem elektoral.

Perbandingan sistem elektoral ini misalnya terkait pada persoalan

hubungan antara kecenderungan sistem pemilihan dengan

kebijakan partai politik, hubungan antara sistem pemilihan

dengan konsistensi pemilih setelah calon yang didukung

terpilih, serta hubungan dengan masa transisi yang memiliki

kemungkinan sama, baik berhasil maupun gagal.

Menarik, benang merah antara sistem pemilihan, kebijakanpartai dalam mengusung calon, konsistensi dukungan pemilih

serta momentum transisi ini juga bisa dilihat dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Secara

khusus, ini terkait dengan uji publik bagi calon kepala daerah.

Tentu saja, uji publik ini menjadi satu dimensi baru dalam sistem elektoral

kepala daerah di Indonesia, yang boleh juga dikatakan di masa transisi

pemerintahan. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perppu tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa uji publik

adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara

terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, calon gubernur, calon bupati dan

calon walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti proses

uji publik. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

itu, sebagaimana disebutkan dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan

Pasal 5 ayat 3 point c disebutkan bahwa uji publik merupakan tahapan

kedua dari12 tahapan setelah pendaftaran bakal calon gubernur, calon

bupati dan calon walikota. Dalam Bab II Persyaratan Calon Pasal 7

disebutkan bahwa calon gubernur, bupati dan walikota adalah warga

Negara Indonesia yang diantaranya telah mengikuti uji publik.

Persoalan uji publik ini, secara lebih terperinci tertuang dalam Bab VI

Pasal 38. Pembaca yang budiman, Suara KPU edisi bulan Desember

membahas persoalan uji publik tersebut. Di satu sisi, uji publik ini

mendapat dukungan luas karena memungkinkan publik terlibat

dalam proses pemilihan kepala daerah. Ini juga memungkinkan

publik untuk bisa lebih memilih calon kepala daerah yang berkualitas

dan berintegritas.

Di sisi lain, ada yang menilai uji publik ini sebatas seremonial

karena tidak menggugurkan pencalonan. Persoalan ini menarik

dibahas, meski memang, KPU siap menjalankan apa pun

ketentuan UU. Selamat membaca!

PENGARAH: Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nas

Gumay, Juri Ardiantoro I PENANGGUNG JAWAB: Arif Rahman Hakim I PEMIMPIN REDAKSI : Robby Leo Agust I WAKIL

PEMRED : Wawan K. Setiawan I REDAKTUR PELAKSANA: Yayan Sopyani I LITBANG : Nur Khamidah I REDAKTUR: Widya

Victoria, Amelia Fitriani I REPORTER : Soffa Ainul Fajriyah, Ihsan J Dalimunthe I FOTOGRAFER: Aldi H Gultom I LAYOUT:

Rici Prabowo I DISAIN GRAFIS : Adit Wahyudianto I DISTRIBUSI : KPU I ALAMAT REDAKSI : Biro Teknis dan Humas Komisi

Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, Telpon : 021 – 31937223 I WEBSITE : www.kpu.go.id

Edisi Desember 2014 SUARA KPU 4


5/58

SUARA UTAMA

SUARA KPU. Kemampuan publik untuk

mengakses informasi tentang pilihannya

merupakan salah satu asumsi dasar

munculnya pemilih rasional. Selain

tentunya objek pilihan yang tersedia

dalam setiap kontes harus memiliki

diferensiasi (ketidaksamaan). Thomas

Hobes (Surbakti, 2008 : 32) mengatakan,

pada dasarnya manusia itu bersifat

mementingkan diri sendiri dan rasional.

Manusia disebut bersifat rasional karena

memiliki akal budi dan kemampuannya

dalam berbicara serta berargumentasi.Sifat rasional ini yang memungkinkan

manusia bersilang pendapat tentang

apa yang baik dan membedakan antara

kepentingan sendiri dan kepentingan

bersama.

Karena setiap individu secara

instrumental adalah rasional, maka

tanpa memandang strata sosial, status

ekonomi maupun tingkat pendidikan,

semua individu yang punya hak pilih

dikategorikan sebagai pemilih rasional.

Karena itu, dalam konteks pemilihan,

satu individu tidak dapat menilai individu

lain sebagai manusia tak rasional karena

berbeda pilihan.

Sebab setiap individu punya dasar

rasionalitas yang terkadang berbeda

antar individu yang satu dengan yang

lainnya. Rasionalisasi merujuk pada

argumentasi apologetik (membela diri)

yang sejatinya ada unsur lain-lain yang

mendominasi satu pilihan.

Sebut saja misalnya unsur ekonomi

(yang kemudian dipahami sebagai

politik uang), budaya (yang terjerat

dalam sistem feodal (keningratan) lalu

muncul ewuh pakewuh ketika memilih

seseorang atau tidak memilih seseorang),

psikologis (karena misalnya mendapattekanan dan ancaman, atau iming-

iming kenyamanan) atau karena unsur

Mencari Format Ideal Uji Publik Mekanisme uji publik menjadi salah satu pembeda pada pemilihan gubernur, bupatidan Walikota tahun 2015. Uji publik mengandung spirit untuk menghadirkan kepaladaerah yang kompeten dan berintegritas. Lewat uji publik, masyarakat dapatmengakses informasi tentang kandidat lebih mendalam dan lebih awal.


Pemilih memasukan kertas suara pemilu legislatif ke dalam kotak suara.


6/58

kedekatan entitas (misal karena berasal

dari suku, agama atau etnis yang sama).

Dalam konteks ini, untuk lebih

mempraktiskan rasionalitas dalam

pilihan, Donald M. Gooch, pakar

politik dari Arkansas Tech University,

menawarkan jalan alternatif dengan

merumuskan beberapa prinsip penting

yang mendasari pilihan rasional.

Pertama, komparabilitas. Artinya,

jika seseorang akan memilih di

antara berbagai alternatif, ia harus

tahu semua alternatif dan mampu

membandingkannya satu sama lain.

Tanpa perbandingan, rasionalitas

terkungkung subyektifitas atau terjerat

dalam tawaran yang sengaja dipaksakan.

Kedua, transivitas matematis. Misalnya, bila

A lebih baik B dan B lebih baik dari C maka

A adalah lebih baik C. Untuk membuat

pilihan rasional, seseorang harus mampu

mengurutkan preferensi (selera) secara

konsisten. Pilihan transvitas memungkinan

pilihan yang rasional sebab inter-relasi

(hubungan) antara semua pilihan

seseorang dapat dipahami.

Ketiga, maksimalisasi utilitas (nilai guna).

Pilihan ini mengasumsikan bahwa aktor

individu itu mementingkan diri, yakni

mereka berusaha mendapat hasil sebaik

mungkin untuk dirinya sendiri. Dengan

demikian, demi kepentingan diri maupun

kelompok, atau kepentingan negara

secara umum maka menurutnya, subjek

pemilih akan memilih sosok yang terbaik,

yang akan memberi manfaat lebih

banyak, baik dari perspektif (pendangan)

individual maupun sosial.

Donald M. Gooch pun mengingatkan

Uji publik menjadi hal penting dari Perppu Pilkada,

sekaligus alat seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis maupun sosial. Melalui uji publik kemampu-

an kepala daerah diuji oleh panel yang beranggotakan sosok-sosok yang kapabel.

Spanduk dukungan pemilukada langsung.

SUARA UTAMA


“Kitaberharap

dengan adanya uji

publik partisipasi

masyarakat dalam

pemilihan kepaladaerah semakin me-

ningkat dan

berkualitas,”


7/58

SUARA UTAMA

beberapa penyakit yang bisa

mengganggu dan merusak

pilihan rasional. Penyakit

itu adalah terburu-buru,

disinformasi, inkonsisten

dan emosional. Bila penyakit ini begitu

mendominasi dalam setiap proses

pemilihan, maka secara epistemology

(pengetahuan) juga sulit rasanya

mengukur sebuah rasionalitas pilihan.

Jalan alternatif Donald M. Gooch

untuk mendasari pilihan rasional

memiliki relevansi dengan komitmen

penyelenggara pemilu dalam

melahirkan pemilih yang rasional,

cerdas dan mandiri dalam setiap

pemilihan atau election. Pemilihan

gubernur, bupati dan walikota Tahun

2015 dengan dasar hukum Perppu

nomor 1 tahun 2014 yang mewajibkan

semua bakal calon mengikuti uji publik

menjadi sarana bagi masyarakat untukmendapatkan informasi yang memadai

tentang kandidat.

Menurut Komisioner KPU, Sigit

Pamungkas, uji publik menutup peluang

munculnya calon dadakan di menit-

menit terakhir pencalonan.

Publik jauh-jauh hari dapat mengetahui

figur yang dipilih partai sebagai bakal

calon. Publik juga dapat memberikan

masukan kepada partai siapa kandidat

yang tepat untuk diusung.

Dengan demikian, partai ‘dipaksa’

melakukan rekruitmen secara ketat.

Sigit menambahkan, uji publik

merupakan salah satu dimensi baru

dalam pemilihan kepala daerah.

“Kita berharap dengan adanya uji

publik partisipasi masyarakat dalampemilihan kepala daerah semakin

meningkat dan berkualitas,” terangnya.

Dari sisi pendidikan politik, lanjut

Sigit, uji publik juga membuat proses

konsolidasi demokrasi semakin meriah.

Pemilih dapat mengakses informasi

sebanyak-banyaknya terkait dengan

calon kepala daerah. Sementara partai

politik termotivasi menghadirkan calon

yang berintegritas, serta tidak memiliki

cacat moral atau korup.

“Partai akan semakin menerapkan

pengkaderan yang profesional dengan

sistem meritokratik (profesional) yang

kian kokoh,” imbuhnya.

Sejumlah pakar juga menilai pentingnya

uji publik dalam pemilihan kepala

daerah. Pakar komunikasi politik dari

Universitas Indonesia, Ari Junaedi,menilai uji publik menjadi hal penting

dari Perppu Pilkada, sekaligus alat seleksi

yang dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis maupun sosial. Melalui

uji publik kemampuan kepala daerah

diuji oleh panel yang beranggotakan

“Uji publik menjadi sarana bagi pemilih untuk bisa

menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas dalammenentukan pilihan,”

n GAMAWAN FAUZI


“Partai akan

semakin

menerapkanpengkaderan yang

profesional dengan

sistem meritokratik

(profesional)

yang kian

kokoh,”


8/58

sosok-sosok yang kapabel.

Menurut Menteri Dalam Negeri Kabinet

Indonesia Bersatu Jilid II, Gamawan Fauzi,

proses uji publik dalam Perppu Pilkada

bertujuan memberikan kesempatan bagi

masyarakat untuk menilai kemampuan

bakal calon kepala daerah secara

terbuka.

“Uji publik menjadi sarana bagi pemilihuntuk bisa menggunakan prinsip-prinsip

rasionalitas dalam menentukan pilihan,”

terang Gamawan. Namun mekanisme

uji publik ini pun mendapat kritik karena

tidak bersifat mengikat.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar,

Tantowi Yahya, uji publik idealnya

digunakan untuk memverifikasi calon

dari semua aspek. Untuk itu, uji publik

mestinya menentukan lolos atau

tidaknya seorang bakal calon.

Hal yang sama juga diungkapkan Ari

Junaedi. “Akan terasa sangat lucu jika

rekomendasi yang dihasilkan uji publik

tidak menggugurkan pencalonanbakal calon kepala daerah mengingat

semua proses tahapan pengujian

Uji publik idealnya digunakan untuk memverifkasi calon

dari semua aspek. Untuk itu, uji publik mestinya menentukan lolos atau

tidaknya seorang bakal calon.

n TANTOWI YAHYA


SUARA UTAMA

“Lewat

uji publik,

partai dapat

memilih calon yang

rekam jejaknya bagus,

dan memiliki visi yangkuat untuk

memajukan

daerah,”


9/58

telah dilakukan secara akuntabel dan

transparan,” ungkap Ari.

Ari berpendapat hasil uji publik yang

tidak menggugurkan pencalonanmenjadi kelemahan Perppu. “Uji publik

yang seharusnya menjadi penentu

dalam tahapan pilkada akhirnya menjadi

sekedar asesoris,” ujar Ari lagi.

Pengamat politik dari Universitas

Muhammadiyah (Unismuh) Makassar,

Arqam Azikin menyarankan, uji publik

yang dilakukan mengedepankan

proses dialog antara kandidat dengan

publik. “Bukan hanya debat kusir tetapi

memberi peluang bagi masyarakat untuk

mendapatkan informasi yang lebih

mendetail tentang kandidat,” kata Arqam.

Wakil Sekjen Partai Nasdem, Willy

Adytia memiliki pendapat berbeda.

Menurut dia uji publik tetap penting

ditinjau dari sisi bakal calon maupun

dari sisi pemilih. Dari sisi bakal calon,

uji publik menjadi sarana untuk

menyampaikan ide dan rencana

mereka kepada masyarakat untuk


SUARA UTAMA

Bab 1

Ketentuan Umum Pasal 1 Perppu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa uji publik

adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang

dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak

menggugurkan pencalonan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota yang mengikuti pemilihan harus

mengikuti proses uji publik. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu, sebagaimana disebutkan

dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pasal 5 ayat 3 poin c disebutkan bahwa uji publik merupakan tahapankedua dari 12 tahapan setelah pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati dan calon walikota.

Dalam Bab II

Persyaratan Calon Pasal 7 disebutkan bahwa calon gubernur, bupati dan walikota adalah warga Negara Indonesia

yang diantaranya telah mengikuti uji publik.

Persoalan uji publik ini, secara lebih terperinci tertutang dalam Bab VI Pasal 38. Disebutkan bahwa :

(1) Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon

walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan lebih dari satu bakal calon gubernur, bakal calon

bupati dan bakal calon walikota untuk dilakukan uji publik.

(3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh panitia uji publik. (4) Panitia uji publik

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 beranggotakan lima orang yang terdiri dari dua orang berasal dari unsur

akademisi, dua orang berasal dari tokoh masyarakat dan satu orang anggota KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

(5) Uji publik dilakukan secara terbuka paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaraan calon gubernur, calon bupati

dan calon walikota.

(6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati dan bakal calon walikota yang mengikuti uji publik sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik.

MEKANISME UJI PUBLIK SESUAI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014

Djohermansyah Djohan


10/58

pembangunan daerah.

Sementara, dari sisi pemilih lewat uji

publik masyarakat memiliki informasi

yang cukup tentang kandidat sebagai

bahan pertimbangan untuk menentukan

pilihan. “Seorang pemimpin itu harus

memiliki pengetahuan terhadap daerah

yang dipimpinnya. Serta memiliki program

kerja yang terukur untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat,” ujar Willy.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri,

Djohermansyah Djohan, juga

menekankan pentingnya uji publik untuk

menghindari oligarki (pemerintahan

yang dipegang

elit-elit kecil)

dan mencegah

politik

kekerabatan

dalam pilkada.

“Lewat uji

publik, partai dapat memilih calon yang

rekam jejaknya bagus, dan memiliki visi

yang kuat untuk memajukan daerah,”

tukas Djohermansyah.

Berdasarkan tahapan, jadwal dan

kegiatan pilkada yang telah dirumuskan

KPU, uji publik rencananya digelar

Februari 2015. Kemudian, pendaftaran

bakal calon ditargetkan selesai Maret.

Selanjutnya, pendaftaran calon sekitar

Juli sampai Agustus.

Menurut Komisioner KPU Arief Budiman,

uji publik dilakukan untuk mengukur

SUARA UTAMA


“Kemampuan

dan kejujuran bakal

calon, silahkan publik

yang menilai. KPU

hanya bekerja secara

administratif,mengeluarkan surat

keputusan bahwa dia

telah mengikuti uji

publik,”

Uji publik dilakukan untuk mengukur dua hal utama.

Yakni kompetensi dan integritas sang bakal calon kepala daerah.

Tujuannya, agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat.

Foto ALdi


11/58

dua hal utama. Yakni kompetensi dan

integritas sang bakal calon kepala

daerah. Tujuannya, agar bisa dinilai

langsung oleh masyarakat.

“Kemampuan dan kejujuran bakal

calon, silahkan publik yang menilai.

KPU hanya bekerja secara administratif,

mengeluarkan surat keputusan bahwa

dia telah mengikuti uji publik,” jelas Arief.

Sementara, Komisioner KPU lainnya, Ferry

Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, saat

ini KPU sedang menyusun mekanisme

dan disain pelaksanaan uji publik. KPU

akan membentuk panitia uji publik yangterdiri atas 5 orang melalui seleksi yang

sangat ketat. Dalam uji publik para bakal

calon kepala daerah akan memaparkan

visi, misi dan programnya.

“Termasuk menyampaikan profil

atau rekam jejak masing-masing

untuk memberikan informasi kepada

masyarakat,” ujar Ferry. Bakal calon kepala

daerah yang telah mengikuti uji publik

akan diberikan sertifikat sebagai tanda

orang tersebut telah mengikuti uji publik.

“Apabila saat pendaftaran calon, ada

bakal calon kepala daerah yang telah

melewati uji publik tapi tidak mendapat

tiket dari partai politik untuk diajukan

sebagai calon, itu bukan wilayah KPU tapi

domain partai politik,” katanya.

Perlu diketahui, sesuai Perppu nomor

1 tahun 2014, partai politik dapat

mengajukan bakal calon lebih dari satuorang untuk mengikuti uji publik. Dalam

hal, partai mengajukan bakal calon lebih

dari satu orang, maka akan terdapat dua

orang atau lebih yang mengantongi

nFERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, KOMISIONER KPU

SUARA UTAMA


“Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala

daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat

tiket dari partai politik untuk diajukan sebagai calon, itubukan wilayah KPU tapi domain partai politik,”

“Termasuk

menyampaikanprofl atau rekam

jejak masing-

masing untuk

memberikan

informasi kepada

masyarakat,”

Foto: Dosen Humas


12/58

sertifikat uji publik.

Siapa dari dua atau lebih bakal calon

yang telah mengikuti uji publik itu yang

akan diajukan partai sebagai calon

kepala daerah, itu menjadi kewenangan

penuh partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumaymengatakan, uji publik tidak sepenuhnya

dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang kemampuan

calon kepala daerah. Informasi tentang

kandidat dapat dipoles sedemikian rupa

oleh media.

“Nanti kami akan mengatur sedemikian

rupa agar penyampaian informasi

tentang kandidat seimbang,” imbuh

Hadar.

Meski uji publik telah diatur dalam

Perppu tetapi masih ada beberapa hal

yang membutuhkan penjelasan lebih

lanjut. Misalnya, soal keanggotaan tim

uji publik dari unsur akademisi dan

tokoh masyarakat. Sebab dalam Perppu

tidak disebutkan sama sekali bagaimana

kriteria akademisi dan tokoh masyarakat

yang akan menjadi tim uji publik.

Selain persoalan uji publik, kegiatan

kampanye juga butuh pengaturan yang

lebih detail dari KPU. Sebab, kegiatan

kampanye dalam bentuk debat publik,

kampanye di media massa, penyebaran

alat peraga, dan penyebaran bahan

kampanye difasilitasi oleh KPU dengan

biaya dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN).

Namun ada beberapa metode kampanye

yang pembiayaannya menjadi beban

kandidat seperti pertemuan terbatas dan

pertemuan tertutup. Komisioner KPU

lainnya, Juri Ardiantoro, mengutarakan

pelaksanaan pilkada membutuhkan

koordinasi yang baik dengan institusi

lain. Misalnya, koordinasi dengan

Kementerian Dalam Negeri untuk

peningkatan kualitas data pemilih dan

mekanisme uji publik.

nJURI ARDIANTORO, KOMISIONER KPU

SUARA UTAMA


Foto: Dosen Humas

“Apabila saat pendaftaran calon, ada bakal calon kepala

daerah yang telah melewati uji publik tapi tidak mendapat tiket dari partai

politik untuk diajukan sebagai calon, itu bukan wilayah KPU

tapi domain partai politik,”

Pelaksanaan

pilkada membutuhkan

koordinasi yang baik

dengan institusi lain.

Misalnya, koordinasi

dengan Kementerian

Dalam Negeri untuk

peningkatan kualitas data

pemilih dan mekanisme

uji publik.


13/58


14/58

WAWANCARA

Pemilihan Langsung

Telah Jadi KhazanahDemokrasi Indonesia

n S I G I T P A M U N G K A S:

NAMUN Komisi Pemilihan Umum (KPU)tetap menjadikannya sebagai dasarpersiapan penyelenggaraan pemilihanyang direncanakan serentak tahun2015. KPU tak punya pilihan lain. Perppumerupakan satu-satunya kerangkahukum yang tersedia saat ini.

Ada sejumlah isu penting daerah yangmasa jabatannya akan habis pada tahun2015. Kedua, mekanisme uji publik sebagaibagian dari tahapan penyelenggaraanpemilihan. Ketiga, pembiayaan pemilihanyang masih tergantung dengan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang dikhawatirkan menjadi alat politikbagi incumbent (pejabat yang sedangmenjabat) untuk menekan penyelenggarapemilu.

Bagaimana KPU menyikapi sejumlahpersoalan tersebut, inilah wawancaraSUARA KPU dengan Komisioner KPU RISigit Pamungkas :Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota masih akan dibahas dandiputuskan DPR. Sambil menunggu

pembahasan serta putusan di DPR, sejauh ini apa yang telah dilakukanoleh KPU untuk mempersiapkan Pilkada

serentak 2015 ?

Adanya Perppu menjadi landasan KPUbekerja mempersiapkan tahapan pilkadakarena Perppu adalah hukum positifmeskipun keberlanjutannya sangattergantung kepada penerimaan DPR. Dalamkerangka itu, KPU melakukan sejumlah hal.

Pertama, mengidentifikasi pengaturan tindaklanjut yang diamanatkan Perppu. Setidaknyaada 12 peraturan yang harus dipersiapkanKPU dalam pelaksanaan pilkada. Kedua, KPUmemetakan isu-isu strategis terkait denganpengaturan yang akan dimuat dalam PKPU.

Ada banyak hal yang harus diubah dandidiskusikan secara mendalam karena

terdapat pengaturan yang berbedadari rezim pemilihan kepala daerahsebelumnya. Ketiga, KPU merumuskanitu dalam draft naskah PKPU.

Terakhir, KPU juga berkoordinasidengan Kementerian Dalam Negerimembicarakan berbagai aspekpenyelenggaraan pilkada serentak ini.

Bagaimana mekanisme pelaksanaanPilkada serentak itu ? Pilkada serentak didefinisikan sebagaipenyelenggaraan pilkada serentaksecara nasional terhadap daerah-daerahyang jabatan kepala daerahnya habispada satu kurun waktu tertentu. Perppumengatur bahwa pilkada serentakdikonsentrasikan pada tiga titik waktu,yaitu tahun 2015, 2018, dan 2020.

Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkanbagi daerah-daerah yang masa jabatan

Nasib Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang pemilihan

dalam Perppu perlu disikapi

dengan serius oleh KPU. Pertama,penyelenggaraan pemilihan

gubernur, bupati dan walikota

yang harus digelar secara serentak

tahun 2015 untuk gubernur,

bupati dan walikota tergantung

keputusan politik di DPR.


Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkan bagi daerah-daerah yang masa jabatan

kepala daerahnya habis pada tahun 2015. Sementara itu, bagi daerah-daerah

yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun 2016 sampai dengan 2018

dilaksanakan pada tahun 2018.

Foto:Dosen Humas


15/58

kepala daerahnya habis pada tahun 2015.Sementara itu, bagi daerah-daerah yangmasa jabatan kepala daerahnya habispada tahun 2016 sampai dengan 2018dilaksanakan pada tahun 2018.

Seluruh daerah-daerah di Indonesiakemudian akan melaksanakan pilkadaserentak pada tahun 2020. Yangdipersiapkan KPU saat ini penjadwalanpilkada serentak 2015.

KPU merancang keserentakan waktupelaksanaan pilkada putaran pertama,dan melihat kemungkinan keserentakanputaran kedua. Jika ada pilkada putarankedua direncanakan digelar padatahun 2016. Selain itu, KPU juga sedangmengkaji untuk jadwal pelantikan secaraserentak.

Di dalam Perppu terdapat aturan yangmenyebut calon gubernur, bupati danwalikota disyaratkan menjalani uji

publik. Bagaimana mekanismenya dan seberapa besar peran KPU dalam uji publik tersebut ?

Uji publik dilaksanakan paling lambattiga bulan sebelum pendaftaran calondibuka. Uji publik ini adalah tiket wajibbagi mereka yang ingin menjadi calonkepala daerah.

Ia menjadi bagian syarat calon.Pelaksanaannya secara terbuka denganmelibatkan 5 orang dari unsur akademisi,

komisioner, dan tokoh masyarakat.

Uji publik bertujuan untuk mengukurintegritas dan kompetensi bakal calon.Klarifikasi tanggapan dan masukanmasyarakat menyangkut bakal calon juga turut menjadi materi uji publik.

Mereka yang telah mengikuti uji publikkemudian akan mendapatkan suratketerangan telah mengikuti uji publik,yang hanya berlaku sebagai pemenuhansyarat calon di lokasi pemilihan

dilaksanakannya uji publik.

Di dalam Perppu juga disebutkanuji publik tidak menggugurkan

pencalonan. Lantas, sejauh mana uji publik itu mempengaruhi pencalonan?

Memang demikian aturannya dan itumenjadi salah satu titik lemah Perppu ini.Positifnya adalah nanti tidak ada calondadakan yang muncul di menit-menitterakhir pendaftaran calon.

Publik jauh-jauh hari sudah tahu siapa yangakan maju baik dari calon perseorangan

maupun partai politik. Khusus untukcalon dari partai politik, publik dapatmemberikan masukan mengenai siapayang tepat untuk diusung.

Dengan demikian, partai secara tidaklangsung ‘dipaksa’ untuk tidak melakukanrekruitmen secara serampangan.

Sejauh ini, apa kendala yang ditemui

KPU terkait rencana pelaksanaanPilkada serentak tahun depan?

Sejauh ini KPU sedang mempersiapkansegala sesuatunya dengan baik. KPU jugamemikirkan bagaimana hal-hal positifdalam pelaksanaan pemilu 2014 dapatdiadopsi dalam pelaksanaan pemilihankepala daerah serentak.

Bagaimana kesiapan KPU sendiri bilaPerppu Pilkada kelak ditolak DPR?

KPU adalah pelaksana undang-undang.Kita siap apa pun keputusannya. DPR kitaharapkan mendengar suara rakyat.

Sejauh ini, bila merujuk pada pemetaanKPU, daerah mana saja yang dinilai telah

siap melaksanakan pilkada serentak?

Pilkada sendiri sebenarnya bukansesuatu yang baru bagi daerah. Jadi padadasarnya daerah siap. Memang ada halyang harus dikonsolidasikan terhadapseluruh KPU di daerah supaya pilkadaserentak dapat berlangsung dengan baik.Sebab, beberapa perubahan dalam

pengaturan pilkada membawa dampakpada program dan anggaran. Termasukpemahaman KPU di daerah menyangkutregulasi yang nanti dibuat KPU. Ini yangperlu daerah perkuat.

Dari segi anggaran, bagimanamekanismenya dalam pelaksanaan

pilkada serentak?

Khusus pilkada serentak tahun 2015berasal dari APBD setempat. Sedangkanpilkada di periode berikutnya dibiayai

oleh APBN. Anggaran ini menjadi isupenting karena ada saja masalah yangmenggelayutinya.

Pengalaman pilkada sebelumnya, adadaerah yang pemdanya mengalokasikandibawah standar kebutuhan dan sulitmencairkan anggaran. Bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai alatmenekan pelaksanaan pilkada.

Apa harapan anda kepada DPR yangakan membahas dan memutuskan

nasib Perppu Pilkada tersebut?

Pemilihan langsung sesungguhnyatelah menjadi khasanah demokrasi dankekayaan Indonesia di mata dunia. Selainitu elemen-elemen pro demokrasi danrakyat juga melihat pemilihan langsungbukan jalan sesat.

Saya tidak mengingkari bahwa adabeberapa kekurangan praktik pilkadanamun itu sesuatu yang dapat diperbaiki.Harapan saya, pilkada ini praktik yang

baik yang mesti dilanjutkan sembarimemperbaiki yang kurang. DPR InsyaAllah membaca dan mendengar gemademokrasi ini.

WAWANCARA


Uji publik bertujuan untuk mengukur integritas dan kompetensi

bakal calon. Klarifkasi tanggapan dan masukan masyarakat

menyangkut bakal calon juga turut menjadi materi uji publik.


16/58

n ARI JUNAEDI:

Uji Publik Wajib Menekankan

Komitmen Anti KKN

SUARA KPU. Di luar itu, ada hal lainyang juga menarik yang tertuang dalam

Perppu. Dalam Pasal 38 disebutkan, calon

kepala daerah wajib mengikuti uji publik

dalam pemilihan kepala daerah di tahun

2015. Muncul pertanyaan, seberapa

besar dampak yang ditimbulkan dari

aktifitas uji publik pemilihan kepala

daerah ini. Apakah ini akan menjadi

semacam formalitas belaka, atau

memang sungguh-sungguh.

Suara KPU pun berhasil mewawancarai

DR. Ari Junaedi, pengajar program S2Universitas Indonesia, S2 Magister Ilmu

Komunikasi Universitas Diponegoro, S2

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, dan S2

Universitas Persada Indonesia Indonesia YAI

Jakarta. Berikut petikan wawancaranya :

Bagaimana pandangan Anda terkait

dengan Perppu Pilkada yang hingga

saat ini masih menjadi wacana

menarik?

Perppu Pilkada adalah langkah legaldari Pemerintahan era SBY untuk

melakukan koreksi atas ‘kesalahan’

pilihan politik Fraksi Demokrat saat

dilakukan voting tentang Rancangan

Undang-Undang (RUU) pemilihan

kepala daerah secara langsung. Perppu

Pilkada juga memuat revisi atas

kelemahan-kelemahan yang ada di

undang-undang tentang pilkada.

Apakah menurut Anda ada hubungan

antara Perppu ini dengan proses

konsolidasi demokrasi di Indonesia?

Ya jelas. Perppu Pilkada adalah sikap

peneguhan terhadap pelaksanaanpilkada secara langsung yang menjadi

roh dari semangat kita melaksanakan

demokrasi. Perppu Pilkada menjadi katup

pengaman terhadap pelaksanaan pesta

demokrasi. Jika pilkada dikembalikan

pada pilihan elit-elit di parlemen daerahsama saja dengan menyuburkan oligarki

(pemerintahan yang dipegang elit-elit

kecil) dalam politik.

Calon yang muncul hanyalah titipan

partai dan kader partai sehingga

menutup peluang munculnya

pemimpin alternatif. Saya tidak bisa

membayangkan kalau pilkada lewat

DPRD figur seperti Abdullah Azwar

Anaz di Banyuwangi, Tri Rismaharinidari

Surabaya, Nurdin Abdullah dari

Bantaeng, Ridwan Kamil dari Bandung,

Bima Arya dari Bogor dan Ganjar

Pranowo dari Jawa Tengah akan mucul

menjadi kepala daerah.

Bagaimana pandangan Anda terkait

dengan uji publik bagi kepala

daerah yang termuat dalam Perppu

tersebut?

Uji publik menjadi esensi penting dari

Perppu Pilkada dan menjadi alat seleksi

yang bisa dipertanggungjawabkan

secara akademis maupun sosial.

Justru melalui esensi publik kadar

kemampuan calon kepala daerah diuji

kemampuannya melalui panel yang

berintikan sosok-sosok yang kapabel.

Uji publik juga menjadi filter hadirnya

calon kepala daerah yang tidak layak

memimpin. Sebagaimana kita ketahui,

ada kepala daerah yang terindikasi

terlibat kasus korupsi bahkan ada yang

sudah divonis pengadilan.

Sebelum diterima atau ditolak oleh DPR dalam masa sidang Januari 2015, PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota tetap saja menjadi wacana publik yang menarikuntuk disimak. Meski memang, melihat situasi di DPR saat ini, hampir bisa dipastikanPerppu yang diterbitkan Presiden SBY pada 2 Oktober lalu itu akan diterima DPR.


WAWANCARA


17/58

Apa yang paling signifikan dan penting

dalam uji publik tersebut?

Dalam uji publik yang harus ditekankan

adalah komitmen sikap anti KKN dari

calon kepala daerah. Yang tidak kalah

pentingnya adalah uji kemampuan

secara akademis, psikologis dan sosial

terhadap calon kepala daerah.

Sudah menjadi keniscayaan, kepaladaerah hendaknya mengedepankan

sikap pamong yang bisa ‘mengemong’

warganya dan layak menjadi tokoh

panutan di tengah-tengah masyarakat.

Kita berharap lahirnya tipe

kepemimpinan ideal seperti Khalifah

Umar bin Khatab, dan mantan Presiden

Iran Ahmadinejad. Kepala daerah

hendaknya mendahulukan kepentingan

umum dari pada kepentingan pribadi

dan kerabatnya. Apalagi kepentinganpartai yang mengusungnya

Dalam Perppu disebutkan, uji publik

dilakukan oleh lima komponen yang

terdiri dari dua akademisi, dua tokoh

masyarakat dan anggota KPUD.

Apakah ini sudah cukup ideal?

Dengan komposisi terdiri atas dua

akademisi, dua tokoh masyarakat dan

anggota KPU provinsi/kabupaten kota,

saya rasa tim penguji publik sudah ideal.

Dari sisi akademis dan pengetahuan,kehadiran akademisi bisa menggali

kemampuan intelektual calon kepala

daerah.

Demikian juga keterwakilan tokoh

masyarakat bisa menjadi penyaring

kepekaan calon kepala daerah terhadap

masalah-masalah sosial dan kompleksitas

masalah kemasyarakatan. Sedangkan

keterwakilan anggota komisi kemilihan

umum daerah dalam proses uji publik

menjadi penyeleksi administrasi

pengajuan calon kepala daerah.

Yang menjadi idealisasi dari uji publik

adalah integitas dan komitmennya

sebagai ‘wacth dog’ (anjing penjaga) bagi

tegaknya demokrasi. Istilahnya seperti

sapu yang akan membersihkan halaman

maka sapu tersebut harus benar-benar

bersih dari debu guna menyapu halaman

yang penuh debu.

Dengan komposisi yang ‘ganjil’ dalam

hal jumlah anggota maka keputusan uji

publik bisa dianggap sahih dan kredibel

dalam hal putusan diambil melalui jalan

voting. Uji publik harus berjalan transpa-

ran dan bisa diakses publik sehingga bisa

dikontrol oleh masyarakat dan media.

Dalam Perppu hasil uji publik

tidak menggugurkan pencalonan.

Tanggapan Anda?

Sangat ‘lucu’ jika rekomendasi yang

dihasilkan uji publik tidak menggugurkan

pencalonan, mengingat semua proses

tahapan pengujian telah dilakukan

secara akuntabel dan transparan.

Pilkada langsung hendaknya dimaknai

rakyat dengan gembira sekaligus

bermanfaat dalam penguatan sendi-

sendi kehidupan demokrasi. Karena itu,

uji publik harusnya tidak sekedar asesoris

tetapi menjadi penentu seseorang layak

atau tidak layak menjadi calon kepaladaerah.

NAMA : Dr. Ari Junaedi, M.Si

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Malang, 19 November 1967

PENDIDIKAN:

S1 Kimia Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

PENELITIAN DISERTASI:

Studi Interaksi Simbolik dan Komunikasi Politik Para Pelarian Politik

Tragedi Politik 1965 di Mancanegara Pekerjaan dan Aktivitas

KARIR:

Pengajar S2 Universitas Indonesia

Pengajar S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro

Pengajar S2 Universitas Dr Soetomo, Surabaya

PengajarS2 Universitas Persada Indonesia Indonesia YAI, Jakarta

Pembicara pada berbagai seminar dan diskusi nasional

Nara sumber komunikasi politik dari media massa nasional dan

internasional

PENGHARGAAN:

World Custom OrgizationSerticate of Merit 2014

WAWANCARA



18/58

SUARA KPU. Setelah berhasilmenumbangkan rezim Soeharto, 21 Mei1998, mahasiswa mendesak percepatanpelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).Kepentingan utama digelarnya Pemilusebelum tahun 2003 adalah untukmengembalikan kepercayaan publik,termasuk dunia internasional terhadappemerintahan. Produk Pemilu tahun1997 mengalami krisis legitimasikarena digelar di era Soeharto yangmenjalankan kekuasaan secara otoriter.

Setelah sidang istimewa MPR tahun 1998 yangmemutuskan menggelar Pemilu Tahun 1999,mahasiswa mulai konsentrasi dengan rencanapenyelenggaraan Pemilu. Sejumlah tokohgerakan mahasiwa masuk ke dalam tim revisiUndang Undang Partai Politik atau tim tujuhdan tim seleksi partai politik atau tim sebelas.Sebagian lagi membentuk dan bergabungdengan lembaga pemantau Pemilu untuk

memastikan Pemilu 1999 berjalan langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Salah satu jaringan pemantau Pemilu yangaktif mengawal Pemilu 1999 adalahUniversityNetwork for Free and Fair Election (UNFREL) yangdibentuk pada 5 Desember 1998. UNFREL yangmerupakan wujud kerja sama 14 Perguruan Tinggi di Indonesia menerjunkan relawan keberbagai wilayah di Indonesia untuk mengawalPemilu pertama pasca orde baru. UNFREL tidakingin tindakan manipulatif yang terjadi dalamsetiap Pemilu pada era orde baru kembaliterulang di era reformasi.

Di Jawa Timur, seorang aktivismahasiswa, bernama Arief Budimanbergabung ke dalam wadah UNFREL.

Pengalamannya yang panjang dalamaktivitas kemahasiswaan menjadikandirinya didaulat sebagai koordinatorUNFREL untuk wilayah Jawa Timur.Arief memberikan pembekalan danmengkoordininir sejumlah relawanuntuk memantau tahapan demi tahapanPemilu, khususnya pemungutandan penghitungan suara di tempatpemungutan suara (TPS) di provinsi diujung Pulau Jawa itu.

Menurut Arief, menjamurnya lembagapemantau Pemilu pada tahun 1999 merupakangejala positif bagi negara yang baru memasukiera demokrasi. Kegiatan pemantauan diberbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur telah memberikan kontribusi dalampeningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu.Distorsi suara rakyat yang terjadi selama ordebaru dapat dicegah. Secara umum, hasil Pemilu1999, telah menggambarkan kehendak rakyat

yanggenuine.

Setelah berkutat dalam aktivitas pemantauanPemilu tahun 1999, jalan hidup AriefBudiman seakan tak dapat dilepaskan daridunia kepemiluan. Arief yang sebelumnyaberada di luar sistem sebagai pemantauPemilu, sejak tahun 2003 bertransformasimenjadi bagian dari penyelenggara Pemilu.Arief tertarik masuk Komisi Pemilihan Umum(KPU) karena ada perubahan besar-besarandalam kelembagaan penyelenggara Pemilu.Sejak tahun 2003, unsur partai politik danpemerintah dalam keanggotaan KPUdihapus. KPU bertransformasi menjadilembaga yang bersifat nasional, tetap danmandiri. Keanggotaannya direkrut darikalangan profesional.

Arief selama dua periode menjadi anggotaKPU Provinsi Jawa Timur. Dia telah ditempamengelola serangkaian peristiwa elektoral,mulai dari Pemilu DPR, DPD dan DPRD, PemiluPresiden dan Wakil Presiden secara langsungpertama tahun 2004 dan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Timur. Rentetanperistiwa elektoral itu telah menjadikan AriefBudiman ‘khatam’ dengan kepemiluan baikmenyangkut electoral system (sistem Pemilu),electoral process (tahapan Pemilu) dan electorallaw (kerangka hukum Pemilu).

Selama 10 tahun menempa diri sebagaikomisioner KPU di Jawa Timur, tahun2012 Arief ‘menjajal’ seleksi KPU RI.Setelah melewati serangkaian tahapanseleksi yang panjang dan sangatmelelahkan, Arief terpilih menjadi satudari tujuh anggota KPU RI periode 2012-2017. Seleksi akhir di DPR, Arief beradadiurutan ketiga dengan perolehan suara,

43 suara. “Selama di Jawa Timur itu kanseperti kawah candradimuka sebelummasuk ke Jakarta,” kata Arief, suatu ketika.

Menurut Arief demokrasi itu harusdiperjuangkan. Kualitas demokrasi tidapdapat diserahkan sepenuhnya kepadapenyelenggara Pemilu. Perlu kontribusidari semua pihak baik pemerintah,peserta pemilu dan masyarakat untukturut merawat tumbuh kembangnyademokrasi. Arief berkeyakinan peran daripara stakeholders akan mempercepatterwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.Demokrasi yang tidak sekadar bertumpupada pemenuhan aspek-aspek prosedural,tetapi bergerak menuju demokrasi yangsubstansial. (Amel)

DemokrasiItu HarusDiperjuangkan

n A R I E F B U D I M A N

Arief Budiman memiliki segudang pengalaman di dunia kepemiluan. Dua periode mengembantugas sebagai komisioner KPU di Provinsi Jawa Timur telah menempa dirinya menjadi seorangkomisioner KPU RI yang tangguh. Arief memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik tentangaspek teknis dan dinamika politik penyelenggaraan Pemilu.


SUARA SOSOK

foto: Dosen Humas KPU RI


19/58

hal terpenting bagi penyelenggara pemilu adalah sikap independensi, tidak bisadiintervensi oleh apapun dan siapapun. Dan terus memperjuangkan demokrasi. Hal

itu yang dia terapkan selama menjabat anggota KPUD.

NAMA: ARIEF BUDIMAN

PENDIDIKAN:

• SDN Perak Utara II No.59 Surabaya, 1987

• SMPN 2 Surabaya, 1990

• SMAN 9 Surabaya, 1993

• Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2000

• Universitas Airlangga Surabaya, 2002

• Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010

KARIR:

• Peneliti Jawa Pos Institute of Pro Otonomi

• Wiraswasta

• Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

• Anggota KPU RI

ORGANISASI:

• Ketua I OSIS SMA Negeri 9 Surabaya (1991)

• Ketua Bidang I Senat Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1995)

• Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Sastra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1996)

• Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya (1997)

• Chairman Of English Conversation Club Faculty Of Letters University Of 17 Agustus 1945 Surabaya (1996)

• Delegasi Universitas Airlangga pada pertemuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia di Surabaya (1997)

• Delegasi Kunjungan Ilmiah dan Budaya Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Ke University Malaya (Malaysia) (1997)

• Koordinator Bidang I Badan Pekerja Senat Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya (1997)

• Koordinator University Network For Free And Fair Election – Jawa Timur (UNFREL Jatim), Pemantau Pemilu 1999

• Direktur Eksekutif National Network For Democracy Empowerment – Jawa Timur (NaNDE – Jatim) (1999)• Anggota Badan Pekerja Forum Kota Surabaya (2000)

• Ketua Ikatan Alumni Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya (2003)

• Sekretaris Tim Pemulihan Paska Kebakaran Pasar Turi Surabaya (2007)

• Ketua Tim Pemulihan Paska Kebakaran Pasar Turi Surabaya (2008)

• Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah JawaTimur Periode 2010 – 2015

• Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah JawaTimur, Bidang Pengembangan Peran Kebangsaan dan Politik Ummat, (2011)

Pengalaman mendukung tugas kepemiluan:

• Koordinator University Network For Free And Fair Election – Jawa Timur (UNFRELJatim), Pemantau Pemilu 1999

• International Observer At Taiwan Legislative Election,ANFREL (Asian Network For Free Elections), (2004)

• Participant in the International Visitor Leadership Program Of The United States Department Of State, on “Accountability in

Goverment and Business”, (2005)

• Participant in BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) Module Training, (2011)

• Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Timur, (2011)

• Participant International Conference on Voter Registration, (2012)

• Peserta Diskusi Panel Pengurangan Jumlah Anggota fraksi ABRI di DPR dalam Perspekti fHukum dan Politik (1995)

• Participant in “One-Day International Seminar on American Studies”, (1998)

• Peserta Diskusi Panel Format Politik ABRI Masa Depan, (1998)

• Peserta Seminar Nasional: “Pemilu Lokal – Reformasi KPU”, (2000)

• Peserta Konsultasi Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999”, (2001)

• Peserta aktif Workshop merumuskan Model SistemPemilu di Indonesia (2002)

• Peserta Diskusi Publik dan Simulasi “Pemilihan Legislatif & Pemilihan Presiden”, (2003)

• Peserta Seminar Nasional “Kedaulatan Rakyat Dalam menyongsong Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004”, (2003)

• Pembicara dalam Seminar Sehari “Mengurai Potensi Konik Pilgub: Mewujudkan Pilgub yang Demokratis, Berkeadaban dan Damai

(Nir-Kekerasan)” (2007)

• Pembicara dalam Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan, Wisata Parlemen Pendidikan untuk Pemula, dan Kunjungan ke Redaksi Jawa

Pos SMA se-Surabaya Sidoarjo (2008)

• Pembicara Workshop “Menyongsong Pemilu tahun 2014 Menuju Pesta Demokrasi Modern yang Demokratis” (2009)• Partisipan dalam Expert Meeting Kajian dan Tindak Lanjut Perempuan dalam Pemilukada 2010: “Kandidasi Perempuan di JawaTimur

dan Sulawesi Utara”, (2010)

SUARA SOSOK



20/58

SUARA KPU. Pria yang dimaksud adalah

Arif Rahman Hakim yang kini dipercayamenjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen)Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sejakmengemban amanah sebagai SekjenKPU pada Februari 2013 lalu, Arif RahmanHakim memiliki keinginan membenahisejumlah hal di tubuh lembagapenyelenggara pemilu itu.

“Banyak hal yang perlu dibenahi di KPU.Peningkatan kualitas sumber daya manusiaserta perbaikan sarana dan prasaranadi semua satuan kerja (satker) mutlakdiperlukan untuk mendukung peningkatankualitas dukungan teknis Pemilu,” ujarnya.

Komitmen dan kemampuan AriefRahman Hakim untuk menata sekretariat

jenderal KPU tak diragukan lagi. Arif

memiliki pengalaman panjang dibirokrasi pemerintahan. Sebelummenjadi sekjen, Arif telah dipercayamemegang sejumlah posisi pentingdi Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) dan LembagaKebijakan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah (LKPP).

Sejumlah posisi penting dan strategis

yang pernah dijabat Arief di Bappenasyaitu, Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di Bappenas pada Tahun2008 dan Kepala Sub Direktorat AnalisisEkonomi Bappenas tahun 2002-2008.

Di LKPP, Arief pernah menjabat sebagaiDirektur Bina Sertifikasi Profesi pada

Bawa Prinsip Kerja Tuntas

n ARIF RAHMAN HAKIM

Pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah pada 12 Maret 1966, ini dikenal sebagai pekerja keras. Bila

diberi tanggung jawab, ia berprinsip harus tuntas. Penyelesaian pekerjaan pun tak mau

ditunda-tunda. Begitu ada pekerjaan, langsung ia selesaikan.

SUARA SOSOK


“Banyak hal yang perlu dibenahi di KPU. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia serta perbaikan sarana

dan prasarana di semua satuan kerja (satker) mutlakdiperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas

dukungan teknis pemilu,”

Foto-foto: Dosen Humas KPU RI


21/58

Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPPpada periode 2008-2012 dan Kepala BiroPerencanaan, Organisasi dan Tata Laksanapada tahun 2013 sebelum akhirnya ‘hijrah’ke KPU pada tahun yang sama.

Menurut Arief, KPU sebagai lembagayang sangat strategis membutuhkansumber daya manusia yang handal. Untukitu, serangkaian program peningkatankapasitas telah disiapkan. Salah satunyamengirim sejumlah pegawai KPU untukmengikuti kursus singkat kepemiluan diluar negeri.

“KPU butuh kepercayaan yang besardari publik. Kinerjanya dari waktu kewaktu harus ditingkatkan. Salah satulangkah yang telah kita lakukan dengan

cara mentransformasikan KPU menjadi


SUARA SOSOK

Nama : Ir. Arif Rahman Hakim, MS

NIP : 19660312 199203 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya /IV d

Tempat dan Tanggal lahir : Brebes, 12 Maret 1966

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal KPU Periode 2013 - Sekarang

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan : S-2 : Policy Economics, University of Illinois at Urbana Champaign, USA 1999

S-1 : Teknik Industri, ITB, 1990

Pengalaman Pekerjaan: : a. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, 2013, LKPP;

b. Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi - LKPP,

2008 -2012 ;

c. Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, 2008, Bappenas;

d. Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi, 2002 – 2008, Bappenas;

e. Kepala Sub Direktorat Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2001 –

2002, Bappenas;

f. Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi, 2000 – 2001,

Bappenas;

g. Kasubbag Pengembangan Statistik Pada Bagian Pengembangan Statistik

dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik,

1994 – 2000, Bappenas;

h. Staf Perencana, 1992 – 1994, Bappenas.

B.Pengalaman Organisasi :

Sekjen Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 2011-2013, Organisasi Profesi Ahli Pengadaan, Sekertaris Jenderal Yayasan Izatul

Umah Al Qudwah, Organisasi Kemasyarakatan dengan aktifitas membantu pendidikan dasar dan pembinaan usaha mikro

masyarakat kurang mampu 2009 - Sekarang.

lembaga yang terbuka, akuntabel danaksesibel. Dalam rangka itu, kebutuhansumber daya manusia yang handalmutlak diperlukan,” ujarnya.

Pria lulusan Teknik Industri ITB dan

University of Illinois Amerika Serikat itumengatakan selain persoalan sumberdaya manusia, sarana dan prasaranaKPU juga membutuhkan pembenahan.KPU di sejumlah daerah belum memilikigedung yang permanen.

Selain gedung, hal lain yang mendesakuntuk dibenahi adalah infrastrukturkomunikasi. KPU dengan jumlah satkeryang sangat bayak, mencapai 533 satkermembutuhkan fasilitas komunikasi yangbaik untuk memudahkan koordinasi

dan supervisi penyelenggaraan setiap

tahapan Pemilu.

Meski saat ini fasilitas yang tersediadi KPU belum maksimal, Ariefenggan mengeluh. Arief berprinsipmengoptimalkan sumber daya yang

ada sambil menata dan menyediakanberbagai kebutuhan yang diperlukanuntuk perbaikan kinerja secarakeseluruhan.

“Fasilitas yang tersedia di KPU belumsepenuhnya sempurna. Tapi situasiyang demikian bukan alasan untukbekerja asal-asalan. Dimanapun kitaberada dan apapun kondisinya, kitaharus berupaya memberikan karyayang terbaik. Setiap tugas yangdiamanahkan harus dikerjakan sampai

tuntas,” tukasnya. (Amel)


22/58


SUARA IMAM BONJOL

KPU Evaluasi MenyeluruhPenyelenggaraan Pemilu 2014

RAKORNAS yang dihadiri Wakil Presiden RI Muhammad JusufKalla ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruhterhadap pelaksanaan pemilih DPR, DPD dan DPRD serta pemilupresiden dan wakil presiden tahun 2014.

Komisioner KPU RI Divisi Humas, Data, Informasi dan HubunganAntar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, rakornasdihadiri ketua, anggota dan sekretaris KPU dari 33 provinsi sertaketua, anggota dan sekretaris KPU kabupaten/kota dari 497daerah di Indonesia.

“Rakornas bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraanpemilu legislatif dan pmilu presiden, sekaligus melahirkansemangat baru bagi semua penyelenggara pemilu untukbekerja lebih baik lagi pada penyelenggaraan pemilu di masamendatang,” kata Ferry kepada Suara KPU, Rabu (17/12).

Ferry menambahkan, rakornas sangat penting untuk

mengetahui sejauh mana pemilu 2014 telah berhasildiselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yangdemokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yangdihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2014, sertamenyampaikan rekomendasi untuk perbaikan pemilu serentak2019 mendatang.

“Yang tidak kalah penting mempersiapkan pemilihan gubernur,bupati dan walikota secara serentak tahun 2015 yang telahdi depan mata,” ujarnya. Selain melakukan evaluasi terhadappenyelenggaraan pemilu, rakornas menjadi ajang pemberianpenghargaan kepada penyelenggara pemilu di berbagai jenjangdan sejumlah stakeholders (pemangku kepentingan) yangdianggap memberikan kontribusi lebih pada perbaikan kualitaspenyelenggaraan Pemilu.

Penghargaan itu ditujukan untuk memotivasi para pihak agarpada pemilu berikutnya dapat meningkatkan partisipasinya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pascapemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden, Rabu(17/12) bertempat di Hall Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta.

Peserta Rakornas.Foto:Dosen Humas


23/58


SUARA IMAM BONJOL

BERIKUT KATEGORI BESERTA NAMA-NAMA

PEMENANG YANG DIGANJAR PENGHARGAAN KPU.

Kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat kabupaten/kota.Nominasi: Kota Denpasar, Kota Bogor , Mandailing Natal.

Pemenang: Kota Bogor.

Kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat provinsi.

Nominasi: Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, .Pemenang: Bali.

Kategori DPT Berkualitas tingkat kabupaten/kota.Nominasi: Sambas, Pandeglang, Jembrana

Pemenang: Jembrana.

Kategori DPT Berkualitas tingkat provinsi.Nominasi: Sulawesi Tenggara , Gorontalo, Bali.

Pemenang: Gorontalo.

Kategori Akses Pemilu tingkat kab/kota.Nominasi: Samosir, Kota Yogyakarta, Pare-Pare

Pemenang: Kota Yogyakarta.

Kategori Akses Pemilu tingkat provinsi:Nominasi: Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan.

Pemenang: DI Yogyakarta.

Kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif tingkat kab/kota:Nominasi: KIP Bireun, Gorontalo, Sukamara.

Pemenang: KIP Bireun.

Kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif tingkat provinsi.Nominasi: Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo

Pemenang: Bengkulu.

Kategori Pemilu Berintegritas Tingkat kab/kota.Nominasi: Indragiri Ulu, Kotamobagu, Majane.

Pemenang: Kotamobagu.

Kategori Pemilu Berintegritas Tingkat Provinsi.Nominasi: Kalimantan Barat, NTB, Bengkulu

Pemenang: Kalimantan Barat.

dalam menyukseskan perhelatan demokrasi Indonesia. SejumlahKPU provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat penghargaanmengaku surprise dengan penghargaan tersebut.

“Ya, kami surprise sekali, karena nggak membayangkansama sekali bisa memperoleh KPU Award,” ujar Ketua KPU KotaSemarang. KPU Semarang diganjar penghargaan karena palingkreatif dalam sosialisasi pemilu sebab melibatkan pemilihanketua OSIS di daerahnya. Untuk di tingkat provinsi, penghargaandiraih KPU Provinsi Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Wiarsa Rakasandi juga mengakuterkejut ketika institusinya disebutkan berhak menerimapenghargaan. “Ini anugerah yang luar biasa dari Tuhan YangMaha Esa. Ini kerja keras semua pihak. Seluruh rakyat Bali punyaandil besar menyukseskan jalannya pileg dan pilpres, sehinggadapat berjalan dengan lancar sesuai harapan,” ungkapnya.

Perasaan gembira juga dirasakan Ketua KPU provinsi Gorontalo,Salahudin Pakaya. “Tak ada firasat apa pun. Ini takdir Allah bisa

terpilih,” tuturnya usai menerima penghargaan pemenangkategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkualitas tingkat provinsi.Demikian juga yang disampaikan oleh Ketua KPU kabupatenBireun, Mukhtaruddin.

“Ini semua tidak terlepas dari dukungan TNI/Polri, pimpinanparpol baik lokal maupun nasional, serta doa dan dukunganmasyarakat Bireuen yang telah memberikan kepercayaankepada KPU Bireuen dalam menyelenggarakan pemilu 2014dengan aman, damai, jujur dan adil,” ucap Mukhtaruddin setelahmenerima penghargaan kategori iklan layanan masyarakatkreatif tingkat kabupaten/kota. (Mel/Sof)

Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang memberikan sambutan disela-sela kegiatan Rakornas.Foto:Dosen Humas


24/58

SUARA KPU. Duta Besar (Dubes) Brasil untukIndonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soaresberbagi ilmu dan pengalaman tentangkeberhasilan negaranya menyelenggarakan

Pemilihan Umum (Pemilu) berbasis komputerselama kurang lebih 20 tahun.

Soreas menjelaskan bahwa teknologi komputeryang digunakan oleh penyelenggara Pemiludi negaranya cukup simpel dan aman darigangguan jaringan ataupun peretas.

“Kami berhasil menyelenggarakanpemilu berbasis komputer. Sistem iniaman, mudah dan simpel, selama kuranglebih 20 tahun kami tidak menemukankendala yang cukup berarti baik di kota-

kota maupun di pedalaman. Mungkinnegara lain belum ada yang menyamaicapaian ini,” tutur Soreas saat berkunjungdi kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol,

Jakarta, Senin (1/12).Dalam kunjungan itu Soreas bersamarombongan diterima langsung oleh KetuaKPU RI, Husni Kamil Manik, SekretarisJenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, danKomisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay.

Menurut dia, Indonesia dan Brasilmemiliki kondisi geografis yang samadalam penyelenggaraan Pemilu. Ia punmengundang KPU RI guna melakukankajian penyelenggaraan Pemilu berbasiskomputer di negaranya.

“Brasil memiliki daerah pedalaman sepertidaerah Papua, dan Maluku. Jika KPUingin mengkaji penyelenggaraan pemilu,kami sangat terbuka untuk menjelaskan

bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilumenggunakan metode ini,” ujar Soreas.

Merespon undangan tersebut, Ketua KPURI sangat berterima kasih atas kunjunganDubes Brasil dan perhatian negara-negara lainmengenai perkembangan sistem demokrasidi Indonesia. Husni melanjutkan bahwasebenarnya KPU RI pernah ke Brasil padaSeptember 2014 lalu, guna mengevaluasipelaksanaan Pemilihan Presiden RI di sanaDalam kesempatan itu, KPU RI juga mendapatinformasi tentang Pemilu Presiden di Brasil.

Dubes Brasil Transfer

Ilmu Pemilu Berbasis IT

“Brasil memiliki daerah pedalaman seperti daerah Papua, dan Maluku. Jika KPU

ingin mengkaji penyelenggaraan pemilu, kami sangat terbuka untuk menjelaskan

bagaimana Brasil menyelenggarakan pemilu menggunakan metode ini,”

Negara Brasil berhasil menyelenggarakan pemilu berbasis komputer. Sistem iniaman, mudah dan simpel, selama kurang lebih 20 tahun kami tidak menemukankendala yang cukup berarti baik di kota-kota maupun di pedalaman. Mungkinnegara lain belum ada yang menyamai capaian ini.

Dubes Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto Da Silveira Soares sedang berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik

SUARA IMAM BONJOL


Foto:Dosen Humas


25/58

“Kedutaan Indonesia berkomunikasi

dengan KPU Brasil, dan mendapatundangan untuk menghadiri pemungutansuara di sana, tetapi karena tim haruspulang maka tidak jadi,” ungkap Husni.

Ia menjelaskan, saat ini KPU sedangmembentuk tim kajian untukmenerapkan sistem Pemilu yang tepat.

“Saat ini KPU tengah membentuk timkajian yang mengkaji penggunaanteknologi yang baik dan tepat gunadalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia,

kami (KPU) sangat berterima kasih ataskunjungan dan inisiasi ini,” tutur dia.

Mengenai kendala dalam Pemilu, Husnimenyampaikan bahwa permasalahan KPUtidak hanya kondisi geografis. Menurutnyasistem Pemilu di Indonesia cukup komplekssehingga butuh kajian mendalam jika KPUakan menggunakan teknologi berbasiskomputer dalam proses pemungutan

suara. Sejalan dengan pernyataan Ketua,

Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumaymenyampaikan bahwa sistem PemiluIndonesia sangat kompleks dan perlupenelitian lebih lanjut untuk menyusunaplikasi yang mumpuni dan tampilan yangbersahabat bagi pemilih.

“Indonesia menggunakan sistemproporsional dengan daftar terbuka,yang menampilkan ratusan kandidatdalam satu surat suara dengan 15partai, ditambah dengan tiga jenis suratsuara. Itu yang menyulitkan kami dalam

menyusun aplikasi yang baik dan adaptifbagi pengguna hak pilih,” tambah Hadar.

Diakui Hadar, Brasil contoh negara yangberhasil menyelenggarakan Pemiludengan bantuan IT yang baik selama 20tahun tanpa halangan tertentu. Lewattayangan sebuah video, Soreas lantasmemperlihatkan sistem teknologi dalampemungutan suara dan rekapitulasi

Pemilu di negaranya. Dari video tersebut,

pemungutan suara tampak berjalansimpel dan juga penghitungannya dapatrampung dalam hitungan jam.

“Tidak bermaksud menjual teknologi, ini murnibantuan dan melakukan transfer teknologi,dan melakukan transfer ilmu politik dalampenyelenggaraan Pemilu,”ucap Soreas.

Hadar menambahkan, undangan Soreasmerupakan momentum yang baikuntuk KPU RI dalam mempelajari sistemPemilu negara lain untuk memperoleh

banyak referensi sebelum memutuskanmetodologi apa yang akan digunakannanti dalam penyelenggaraan Pemiludi Indonesia. Namun, lanjut Hadar, jikamemang KPU akan menggunakan sistemkomputer dalam penyelenggaraanpemilu maka harus inklusif dan bebas darikepentingan manapun. Hal ini semata-mata untuk menjaga pelaksanaan Pemiludi Indonesia tetap berintegritas dan dapatditerima oleh semua pihak.

“Jika kami belum siap dan memaksakan

penggunaan teknologi hal itu akanmempengaruhi kpu sebagai institusipenyelenggara Pemilu yang tidakkompeten,” tandasnya.[wid]

“Saat ini KPU tengah membentuk tim kajian yang mengkaji

penggunaan teknologi yang baik dan tepat guna dalampelaksanaan Pemilu di Indonesia, kami (KPU) sangat

berterima kasih atas kunjungan dan inisiasi ini,”

SUARA IMAM BONJOL


Foto:Dosen Humas


26/58

KPU Tetap Pakai Pilkada Langsung

SUARA KPU. Sebagai penyelenggaraPemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)hanya bisa bekerja berdasarkan hukumpositif yang berlaku saat ini. KPU tidakingin terlibat dalam polemik politiksoal regulasi terkait pemilihan kepala

daerah (Pilkada). KPU tidak ingin bekerjamelampaui wewenang.

Polemik Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono ketika itu,yang sekarang di tangan DPR, tinggalmenunggu waktu pengesahan. “Apakah Perppu Nomor 1 tahun 2014(tentang pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota) ini ditolak (DPR) atau diterima,

tapi kami selalu mengerjakan sesuatusesuai fakta hukum positif. Sekarang yangada ya Perppu Nomor 1, jadi kami tidakpunya angan-angan untuk menyiapkanplan B,” tegas Komisioner KPU, AriefBudiman di Jakarta, Minggu (7/12). Saat ini, jelas Arief, KPU tengahbekerja untuk menyiapkanpenyelenggaraan Pilkada serentaktahun 2015 secara langsung.Persiapan itu juga meliputi b eberaparegulasi dalam bentuk Peraturan

KPU di antaranya tahapan Pemilu,pemutakhiran data, pen calonan,hingga pembiayaan yang berbedadari Pemilu sebelumnya.

“Pengerjaan draft PKPU itu bisa dilakukanKPU dengan cepat karena tidak tergantungpada pihak lain. Kalau kapan (PKPU) itudiundangkan, itu baru ada faktor yangmempengaruhi, yaitu konsultasi denganpemerintah dan DPR dan penomoran PKPUdi Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Terkait dengan sikap sejumlah partaipolitik yang mendukung Pilkada lewatDPRD, Arief menegaskan, pihaknya tidakmau menanggapi berdasarkan pendapat

kelompok atau partai tertentu saja. “KPUpasti akan menunggu apa yang dikeluarkanparlemen. Kita tidak mungkin menungguorang per orang atau kelompok perkelompok, itu tidak mungkin. Kita tidakmungkin ikut-ikutan seperti itu,” katanya.

Arief mengaku hingga kini KPU belummenerima satu pun laporan dari daerahyang menolak Pilkada serentak. Justruyang ada, daerah cenderung setujumembahas dan memasukkan anggaranPilkada serentak 2015 dalam APBD.Lebih lanjut Arief menekankan, PerppuPilkada harus dimaknai secara utuh. Apalagiada pasal yang mengatur bahwa Pilkada

serentak berlangsung 2015. Ini karenatargetnya, kepala daerah yang terpilih pada2015 akan berakhir masa jabatannya pada2020. Aturan ini dibuat agar mulai 2020mendatang, penyelenggaraan pemilu bisaefektif dan efisien.

“Oleh karena itu pelantikan seharusnyadidesain 2015. Nanti di daerah-daerah itupelantikannya berbeda-beda tanggalnya.Asal tidak melampaui tahunnya, it’soke. Kalau sudah melampaui, akanmempengaruhi penetapan tanggalkeserentakan di 2020. Kalau desain Perpputercapai, nanti akan tercapai Pilkada yangefektif dan efisien,” jelas Arief.(Sof)

Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun2014 yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu, yang sekarangdi tangan DPR, tinggal menunggu waktu pengesahan.

“Pengerjaan draft PKPU itu bisa dilakukan KPU

dengan cepat karena tidak tergantung pada pihak

lain. Kalau kapan (PKPU) itu diundangkan, itu baru

ada faktor yang mempengaruhi, yaitu konsultasi

dengan pemerintah dan DPR dan penomoran PKPU

di Kementerian Hukum dan HAM,”

Rakor persiapan Pilkada serentak di Jogja

SUARA IMAM BONJOL


Foto:Dosen Humas


27/58


28/58


Humas Garda TerdepanDiseminasi Informasi KepemiluanHumas merupakan salah satu jembatan penting penghubung KPU denganpublik. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis, yangtidak bisa lepas dari dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat.Termasuk dapat menjadi wadah pelengkap sosialisasi persiapan pelaksanaanpilkada serentak.

SELAIN itu humas juga didorong untukmampu menjadi garda terdepan dalammenyerap dan mendiseminasikaninformasi kepemiluan bagi masyarakatluas. Oleh karena itu, KPU harusmelakukan koordinasi denganberbagai pihak untuk bekerjasama

menyebarluaskan informasi tersebut,

Dengan begitu masyarakat dapatmenerima informasi kepemiluan secaraberkelanjutan tanpa terputus di tengah jalan. Sekretaris Badan KoordinasiHubungan Masyarakat (Bakohumas)Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik,Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kominfo), Helmi Manik, menjelaskan,

bahwa Hubungan Masyarakat (Humas)Komisi Pemilihan Umum (KPU)merupakan garda terdepan dalampenyebarluasan informasi kepemiluan.

“Humas adalah garda terdepan dalammenyerap dan mendiseminasikan

informasi kepemiluan bagi masyarakatluas,” tutur Helmi Manik. karenaitu, sambung dia, KPU mesti bisamengkoordinasikan seluruh pihak terkaituntuk mengoptimalkan kerjasamapenyebaran informasi kepemiluan ketengah-tengah masyarakat.

“Untuk mencapai kepercayaan,kerjasama dan dukungan masyarakat

humas KPU perlu berkoordinasi denganpihak mana pun. Seperti perguruantinggi, LSM, instansi pemerintah, ormas,

dan lain sebagainya. Semua itu dapatkita ajak kerjasama. Dan membanguncitra kerja itu boleh-boleh saja yangtidak boleh itu membangun citra yangmengada-ngada,” ujarnya lagi.

Sementara, tenaga ahli DirektoratJenderal Informasi dan KomunikasiPublik, Subagyo menjelaskan, saat iniarus informasi sangat melimpah. Dan,hal itu sekarang ini dapat menimbulkananomali ditengah-tengah masyarakat.“Saat ini ada kelebihan arus informasidari berbagai sumber dan media, jikahal ini dibiarkan, akan terjadi anomaliinformasi yang dapat membingungkanmasyarakat,” ujar dia.

Mencegah hal tersebut, humas perlumelakukan intervensi arus informasi,menurut Subagyo hal itu dapat dilakukandengan menyusun agenda kebijakanseraya memperkuat kelembagaan humasitu sendiri.“Intervensi humas dapat dilakukandengan cara berkoordinasi menyusuninformasi olahan, membuat agenda

kebijakan dan penguatan lembagahumas untuk memberi pencerahan dantitik terang terhadap suatu persoalan,”terangnya.

Lebih lanjut ia berpendapat, Humas KPUharus menjadi pangkalan informasi yangmenguraikan simpul-simpul informasimenjadi suatu kesatuan informasi yangbersumber dari satu kanal. “Humas KPU

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan pengarahan kepada peserta Rakor Bakohumas.

SUARA IMAM BONJOL

“Saat ini ada kelebihan arus informasi dari berbagai sumber dan media,

jika hal ini dibiarkan, akan terjadi anomali informasi yang dapat

membingungkan masyarakat,”

Foto:Dosen Humas


29/58

SUARA IMAM BONJOL


harus menjadi pangkalan informasi,sehingga simpul-simpul informasidapat mengalir menuju satu kanal yangterpusat. One vision, one identity, onegoal and competence berjejaring antartingkatan,” terang dia.

Helmi menambahkan, untuk membentukBakohumas tidak diperlukan strukturyang rumit. “Pembentukan Bakohumashanya perlu payung hukum dariinstansi. Sesuaikan struktur dengankebutuhan antara pusat dan daerah.Sangat sederhana, yang diperlukanpayung hukum dan komitmen untukmemberikan informasi yang baik kepadamasyarakat,” tambah Helmi.Pembentukan Bakohumas diharapkandapat membangun legitimasi Humas

KPU yang mampu melakukan koordinasi,diseminasi program prioritas, menyusunagenda kebijakan dan penguatannetworking antar lembaga.

Sementara, Ketua KPU RI, Husni KamilManik menyebutkan bahwa bagianhumas merupakan salah satu jembatanpenting yang menghubungkan lembagadengan masyarakat.

“Humas ini merupakan salah satu jembatan yang penting untukmenghubungkan KPU dengan publik.

Sebagai penyelenggara pemilu,KPU memiliki peran strategis, tidakboleh lepas dari dinamika yang adadi masyarakat,” sebut Husni saatmemberikan sambutan di depan pesertapembentukan Bakohumas Senin, (15/12).

Melalui forum yang dilaksanakan

di gedung KPU RI tersebut, Husnimenegaskan KPU tidak boleh bersikappasif dan diam di ruang hampa tanpabersentuhan dengan pihak lain.

“Penyelenggara pemilu tidak boleh

hidup di dunia hampa yang tidakbersentuhan dengan siapapun. KPUperlu inklusif (menyeluruh), merangkulsemua stakeholder penyelenggaraanpemilu,” tambahnya.

Menurutnya, tidak ada kata terlambatuntuk membentuk sistem kehumasanyang baik. “Tidak ada kata terlambatuntuk memulai, walaupun kita telahmelewati agenda besar (Pemilu) tahun2014, kita harus siap dengan agendaselanjutnya, 204 pilkada (Pemilihan

Gubernur, Walikota, dan Bupati) serentakpada Tahun 2015,” tutur dia.

Karena belum memiliki pengalamandalam menyelenggarakan pilkadaserentak, ia berharap humas KPU bisamemainkan perannya untuk menjagaarus informasi antara KPU Pusat denganKPU Daerah. “Kita belum memilikipengalaman menyelenggarakan pilkadasecara serentak, peran humas sangatpenting untuk menjaga arus informasiantara pusat dengan daerah, jika terjadikesalahan di salah satu kabupaten, KPU

provinsi dan KPU pusat bisa juga terkenadampaknya,” lanjut dia.

Dalam rakor yang dihadiri oleh ketuadan anggota dari 29 KPU Provinsi seluruhIndonesia itu, Husni juga menyampaikan,setiap penyelenggara pemilu merupakanhumas KPU, baik dan buruk kegiatan

humas tersebut tercermin daripelaksanaan fungsi dan tugas kedinasan.

“Kita bisa menjadi agen kehumasanyang baik ataupun tidak baik, perilakukita menjadi cerminan bagaimana kita

berperilaku pada saat pelaksanaantugas. Kehumasan yang tidak baik akanmengurangi deposit kepercayaan yangdiberikan publik kepada kita (KPU),”tandasnya.

Dari Rakor itu, Husni berharap dapatmembentuk sistem bakohumas KPUyang proaktif dan kompeten dalammenciptakan informasi kepemiluansebagai rujukan utama masyarakat.

“Bakohumas KPU harus menjadi alarm

yang terus-menerus memproduksi infoyang baik dan berkualitas. Banyak halsisi positif yang perlu kita sampaikanepada masyarakat, jika kita tidakmenyampaikan, publik tidak akantahu mengenai capaian yang telah kitalakukan. Ini satu tantangan yang perlukita selesaikan dengan mengelola sistemkehumasan yang baik

Rapat koordinasi Bakohumas KPU yangberlangsung dari 15-16 Desember2014 selain menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi

dan Informatika selaku pengurusBakohumas Pusat, juga pesertadibekali dengan strategi komunikasipublik dan sosialisasi peraturanKPU tentang pelayanan informasipublik. Ditargetkan mulai tahun 2015Bakohumas KPU se-Indonesia sudahterbentuk. (Amel/Sof)

Peserta Bakohumas KPUFoto:Dosen Humas


30/58


SUARA KPU. Tim seleksi anggota Komisi

Pemilihan Umum Papua Barat periode

2015-2020 diminta bekerja secara

profesional dalam menjalankan tugas.

“Kita harap tim seleksi bekerja profesional

dan independen, karena mereka yang

dipilih memiliki status pendidikan bergelar

magister dan doktor,” ujar seorang calon

pendaftar, Yafet Valentinus Wainarisi, Jumat

(12/12).

Menurut Yafet, selayaknya seleksi anggota

KPU Papua Barat bisa benar-benar

berlangsung secara profesional dan bebas

kepentingan.

“Tim seleksi KPU adalah orang-orang yang

punya kapasitas kapabilitas, sehingga yang

dihasilkan juga orang- orang yang punya

kualitas,” tegasnya.

Baru-baru ini, tim seleksi anggota KPU

Papua Barat mengikuti pengarahan dari

Biro Sumberdaya Manusia (SDM) KPU RI di

Jakarta. Mereka adalah tokoh masyarakat

Papua Barat, DR. Ir. H. Abdul M. Killian,

MS., Anggota KPU RI Periode 2007-2012,

Dra. Endang Sulastri, M.Si., Tokoh Agama

Papua Barat, Pendeta Musa Ekol Opur, S.Th.,

M.Pd.K., Pembantu Rektor III Universitas

Negeri Papua, DR. Hanike Monim, M.Sc.,

dan Pemimpin Redaksi Media Papua, Mus

Mualim, SE, ME.

Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Pengembangan

SDM, Sigit Pamungkas memimpin jalannya

proses pembekalan, didampingi Kepala

Biro SDM, Farida Fauzia. Pembekalan

tersebut dilakukan untuk mempersiapkan

jadwal dan tahapan selama proses seleksi.

Tim seleksi menurut Humas KPU RI,

bertanggungjawab atas jalannya tahapan

seleksi, mulai proses seleksi administrasi

para kandidat, hingga menyusun laporan

hasil seleksi. Tim tersebut akan dibantu oleh

sekretariat KPU Provinsi Papua Barat.

Mereka setidaknya akan bekerja

selama tiga bulan untuk memilih 10

besar kandidat. Laporan hasil seleksi

Tim sel itu a kan dib erikan kepad a

KPU RI, untuk kemudian dilakukan uji

kelayakan dan kepatuhan terhadap

sejumlah kandidat terpilih. Selanjutnya

KPU RI akan menyusun peringkat

terbaik dari sejumlah kandidat yang

direkomendasikan oleh Timsel.

Dua tahapan terakhir yang dilakukan oleh

KPU RI adalah menerbitkan keputusan

KPU tentang pengangkatan anggota KPU

provinsi, dan dilanjutii dengan pelantikan

lima Anggota KPU Provinsi Papua Barat

terpilih hasil proses seleksi.

Pembekalan Tim Seleksi Anggota KPU Papua Barat

Tim seleksi bertanggungjawab atas jalannya tahapan seleksi, mulai prosesseleksi administrasi para kandidat, hingga menyusun laporan hasil seleksi.

“Kita harap tim seleksi bekerja professional

dan independen, karena mereka yang

dipilih memiliki status pendidikan bergelarmagister dan doktor,”

Suasana pembekalan tim seleksi KPU Papua Barat berlangsung hangat

SUARA IMAM BONJOL

Foto:Dosen Humas


31/58

ICW Laporkan Monitoring DanaKampanye Pilpres 2014

SUARA KPU. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan sejumlah laporanhasil monitoring yang mereka lakukanterhadap penerimaan dan penggunaandana kampanye Pemilu Presiden dan WakilPresiden (Pilpres) 2014 kepada komisionerKPU RI.

Serah terima laporan dari ICW itu sendiriberlangsung di Ruang Rapat lantai IGedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29Jakarta, Kamis (11/12).Ketua KPU Husni Kamil Manikmenyambut baik laporan yangdisampaikan ICW tersebut.

“Laporan yang diserahkan ICWini sangat membantu KPU untukmembuat catatan evaluasi terhadapproses penyelenggaraan monitoring

penerimaan dan penggunaan danakampanye Pilpres 2014, dimana KPUsedang membuat finalisasi juga terhadaplaporan yang ada,” ujar Husni yangdidampingi Komisioner KPU Ferry KurniaRizkiyansyah, Ida Budhiati, Hadar NafisGumay dan Sigit Pamungkas.

“Sepintas, laporan secara umum hasilaudit hampir sama dengan laporan yangdisampaikan teman-teman (ICW) ini.Ada yang berbeda mungkin pada bagianyang kegiatannya dilakukan secara

mandiri oleh ICW melalui investigasi.Dan apa yang menjadi hasil monitoringkita ini telah dibantu oleh jasa auditor, jadi tidak dilakukan sendiri oleh KPU.Sehingga kita berharap hasilnya lebihoptimal,” lanjut Husni.

Ia menambahkan, KPU sudah sejak awalmenyampaikan kepada penyelenggaraan jasa audit bahwa mereka harus bekerja secaraprofesional. “Kami (KPU) tidak mendiktemereka, tapi mereka bekerja secara mandiri.Kami juga mengingatkan mereka tidak boleh

melakukan keberpihakan terhadap salahsatu atau kedua-duanya dari masing-masingpasangan calon. Itu sudah dilakukan danhasilnya sudah kami terima,” papar Ketua KPU.

Sementara itu, Koordinator Divisi PolitikICW, Abdullah Dahlan menerangkanhasil temuan lembaganya terkait denganpenerimaan dan penggunaan danakampanye Pilpres 2014. Dari temuanitu terungkap adanya kecenderunganmasing-masing pasangan calon

presiden dan calon wakil presiden yangmelanggar batas spot iklan.

“Catatan-catatan penting yang menjadirekomendasi kita, iklan kampanyeini seharusnya menjadi domainpenyelenggara. Tahapan waktu dandurasi iklan ini sendiri kami inginbisa ditentukan dan ditetapkan olehpenyelenggara, dalam hal ini KPU danBawaslu,” ujar Abdullah.

Ia juga menyinggung soal sanksi iklankampanye, yang tidak berada di KPUatau Bawaslu melainkan pada komisipenyiaran. “Dan sanksinya lebih banyakpada subyek media penyiarnya. Tidakada klausul sanksi yang bisa dikenakankepada peserta pemilunya. Ini mungkinsalah satu poin perubahan dalamundang-undang pilpres ke depan.Harapannya agar pengaturan soal iklan

media, dari sisi jadwal dan tahapantadi, menjadi bagian dari kewenanganKPU,” papar Abdullah.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharaphasil riset ICW itu bisa menginspirasi pihak-pihak lain di daerah untuk memonitor ataumelakukan review kembali laporan pilpresdan pileg di tingkat lokal. “Jadi ini nanti bisadikomunikasikan dengan elemen-elemencivil society yang lain,” kata Sigit.

Sanksi iklan kampanye, tidak berada di KPU atau Bawaslumelainkan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Sepintas, laporan secara umum hasil audit hampir

sama dengan laporan yang disampaikan teman-

teman (ICW) ini. Ada yang berbeda mungkin pada

bagian yang kegiatannya dilakukan secara mandiri

oleh ICW melalui investigasi,”

ICW menyerahkan laporan hasil monitoring penerimaan penggunaan dana kampanye pilpreskepada KPU

SUARA IMAM BONJOL


Foto:Dosen Humas


32/58

SUARA GALERI PUSAT


Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Lifetime Achievementaward kepada Bung Hatta yang diwakili Meutia Hatta.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyalami para penerimapenghargaan KPU Award.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menerima penghargaan Ikon Pemiludari majalah Gatra

Para penerima KPU Award foto bersama pimpinan KPU pusat.

Rapat Kordinasi Nasional KPU di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 17 Desember 2014 dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla


33/58

Rapat Kordinasi pembentukan badan koordinasi humas KPU Senin, 15-16 Desember 2014

SUARA GALERI PUSAT



34/58


Pembekalan anggota tim KPU Papua Barat tentang kepemiluan5 Desember 2014

SUARA GALERI PUSAT

In house training biro keuangan 08 desember 2014


35/58

Kegiatan Media Gathering di Bogor, Jawa Barat 6-7 Desember 2014

SUARA GALERI DAERAH

Foto-foto: Dosen Humas KPU RI



36/58

Dari Pemantau Hingga

Jadi Penyelenggara

Betty Epsilon Idroos:

SUARA KPU. Betty Epsilon Idroos adalahsatu dari dua perempuan yang kinimendapat amanah sebagai anggotakomisioner DKI Jakarta periode 2013-2018. Meski baru pertama kali menjadianggota KPU tetapi sepak terjangnya didunia kepemiluan tak diragukan lagi.

Betty bergabung menjadi pemantauPemilu sebagai relawan UNFREL diPemilu 1999 di Bogor ketika masih

menjadi mahasiswa. Dari menjadipemantau ini, Betty sedikit banyakbelajar tentang Pemilu dan dinamikayang terjadi dalam setiap tahapan.Dari pengalaman inilah mantan KetuaUmum Kohati PB HMI ini tertarik untukmendalami dunia kepemiluan.

Tahun 2004 Betty ambil bagian dalamkegiatan pendidikan pemilih untukpemilih pemula. Betty dipercaya sebagaiketua panitia Voter Education Programsalah satu organisasi perempuan tingkatnasional di Indonesia yang konsen dalammembangun kemandirian masyarakat sipil.

Aktivitas Betty di dunia kepemiluanterus berlanjut, tahun 2009 ia menjadi

salah satu konsultan di media center KPUdengan spesialisasi mobilisasi sosial.Di masa tersebut, ia ikut melakukankreasi program yang melibatkan banyakpihak yang dibagi menjadi beberapasegmentasi masyarakat yakni kelompokpemuka agama, pemuda dan mahasiswa,

perempuan dan masyarakat marginaluntuk lebih mengenali pemilu dalamrangka peningkatan partisipasi pemilihdi pemilu 2009.

Begitulah pengalaman kepemiluan

dialami ibu dari 3 (tiga) anak ini.Kemudian pengalaman praktisnya itudilengkapi dengan kesempatannyasebagai tenaga ahli di Komisi 2 DPR RI,Komisi II salah satunya juga membidangimengenai pemilu.

Selama menjadi tenaga ahli di KomisiII DPR, Betty dipercaya sebagai timasistensi beberapa rancangan Undang-Undang seperti UU No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik, UU No. 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu danUU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum DPR, DPD dan DPRD.Dari pengalamannya ini, ia memperolehbanyak pengetahuan dan keilmuanmengenai pemilu, bertemu banyakpihak terkait dan mengkonsepsi perihalkepemiluan.

Setelah cukup lama bergelut didunia kepemiluan Betty akhirnyamemberanikan diri mengikuti seleksi KPUprovinsi DKI Jakarta. Ia kemudian terpilihdan dilantik menjadi komisioner periode2013-2018. Betty sadar betul bahwa

pekerjaan ini adalah suatu amanah yangharus dijalani dengan penuh profesionaldan integritas.

Di KPU Provinsi DKI Jakarta, Bettydiberi tugas menjadi Ketua DivisiSosialisasi dan Pendidikan Pemilih,

Mengelola tahapan Pemilu membutuhkan tim kerja yang solid. Sebab, setiap tahapanPemilu sudah terjadwal. Diperlukan manajemen yang baik untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia dalam melaksanakan setiap tahapan, program dan kegiatan.

Documents

Suara KPU Desember 2014 Upload 1