Upload
doananh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
STUDI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP)PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP)
DI 6 KABUPATEN
Oleh:SuhirmanSuhirman
Rianingsih Djohani
K lt PNPM S t F ilit (PSF) W ld B k J k tKonsultan PNPM Support Facility (PSF), World Bank Jakarta
Jakarta 18 Agustus 2011Jakarta, 18 Agustus 2011
1
Outline Presentasi
Konteks dan Metode StudiKonteks dan Metode Studi
Analisis implementasi dand k P2SPP/PNPM I t iAnalisis implementasi dand k P2SPP/PNPM I t idampak P2SPP/PNPM‐Integrasidi lokasi studi dampak P2SPP/PNPM‐Integrasidi lokasi studi
Pembelajaran & RekomendasiPembelajaran & Rekomendasijj
2
Konteks
• Sejak PNPM‐Mandiri diluncurkan, respon SKPD dan DPRD terhadap prioritas komunitas masih rendah
• Diskresi keuangan daerah untuk belanja pembangunanmerupakan faktor yang berdampak langsung pada alokasianggaran dibanding proses kelembagaan di tingkat lokalanggaran dibanding proses kelembagaan di tingkat lokal
• SKPD resisten terhadap usulan program yang bersumber darikomunitas melalui saluran musrenbang kecamatan
• Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD sangat menentukan akomodasi usulan prioritas komunitas dalamAPBDAPBD
Implikasinya adalah tidak ada hubungan antara prioritas
3
masyarakat dengan penganggaran di tingkat kabupaten
Konteks• P2SPP mulai 2007 merupakan suplemen PNPM‐Mandiri
Perdesaan dalam integrasi pengelolaan pembangunan partisipatifl PNPM k d l i t l M b (dipola PNPM ke dalam sistem reguler Musrenbang (di semua
tingkatan) dan mendorong penyelarasan perencanaanteknokratis, politis dan partisipatif
• Kegiatan Integrasi:– Perencanaan Pembangunan Desa
P i k t M j P i t h D (P d )– Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes)
– Penyelarasan Perencanaan
– Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD
• Kegiatan Peningkatan Kapasitas:– Pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, dan UPK
– Pelatihan Kades Sekdes dan BPD– Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD
– Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten. 4
Pertanyaan Studi
• Bagaimana interaksi antara proses partisipasidi tingkat komunitas desa dengan proses perencanaan reguler?
• Apakah proses interaksi tersebut telahl hi k i it d l k imelahirkan prioritas program dan alokasi
anggaran yang lebih mendukung prioritasb k it d ?pembangunan komunitas desa?
5
Metode Studi
• Sumedang, Boyolali, Gunung Kidul , Ngada, Tapin, BatanghariLokasi StudiLokasi Studi
• Forum‐forum Musrenbang 2011ObservasiObservasi
• Pelaku‐pelaku kunciP2SPP/Musrenbang IntegrasiWawancara Wawancara P2SPP/Musrenbang Integrasi
• Desa Kecamatan KabupatenDiskusi KelompokDiskusi Kelompok
• Desa, Kecamatan, KabupatenTerfokus (FGD)Terfokus (FGD)
• PTO P2SPP, Juknis Musrenbang Integrasi, Studi dataStudi dataRPJMD/ Des, RKPDes, APBDes, Usulan musrenbang
Studi data sekunderStudi data sekunder
6
Perbandingan Perencanaan Partisipatif di 6 Kabupaen SetelahMendapatkan Intervensi dari P2SPP
P l di M b Ad KProposal didesa merujukpada RPJMDes
Musrenbangmenjadi terbukau/ masyarakat
Adanya penguatanfasilitator
musrenbang
Kewenagnanforum
musyawarahu/memutuskan/
Sumedang (2010) *)
Ya semuatingkatan*)
desa (aparat desa) dankecamatan (FDM) )*)
Desa sd forum SKPD*)
Boyolali Ya semua tingkatan desa (KPMD) dan desaBoyolali(2006)
Ya semua tingkatan desa (KPMD) dankecamatan (BKAD/FK)
desa
GunungKidul (2010)
Ya desa dankecamatan
desa (KPMD) dankecamatan (Sie
Desa dankecamatan*)
PMD/Setrawan)
Ngada(2006)
Ya desa dankecamatan
desa (KPMD) dankecamatan (setrawan)
desa
Tapin(2007)
Ya desa dan kec.tahun 2011
desa (KPMD danaparat desa).
desa
Batanghari Ya desa dan kec. desa (KPMD dan desag(2007) tahun 2011
(aparat desa).
Catatan:• *) Sudah ada sebelum P2SPP
8
Perbandingan Perencanaan Partisipatif di 6 Kabupaen SetelahMendapatkan Intervensi dari P2SPP
Proposal kegiatan hasilmusrenbang didanai*)
Advokasi kebijakanu/alokasi anggaran
Kerangka hukum musrenbang/PPDPartisipatif
Sumedang Ya *) FDM dan LSM*) Perda No. 1/2007 *) dan Petunjukg(2010) *)
) ) ) jmusrenbang integrasi oleh Bappeda
Boyolali(2006)
Tidak(Total usulan untukAPBD II 408 d i
Kegiatan lokakayadengan DPRD tidak
j di j k
PedumMusrenbang integrasi olehBapermaskin
APBD II 408 m daridiskresi 103m)
jadi rujukan
GunungKidul (2010)
tidak Tidak ada PedumMusrenbang integrasi olehSetdaKidul (2010) Setda
Ngada(2006)
tidak Perda 12/2010 danPerda 13/2010
Perda No. 13/2010, Perda No. 12/2010 dan Pedum Musrenbang
integrasi
Tapin(2007)
tidak Mendorong raperdaPerencanaan danPembangunan desa
Pedum PPP oleh BPMPD
h i id k b 6/2011 d b b dBatanghari (2007)
tidak Perbup 6/2011bantuan keuangan
desa (ADD)
PedumMusrenbang Kabupaten danPedoman Forum SKPD oleh Bappeda
Catatan:• *) Sudah ada sebelum P2SPP
9
Pengintegrasian Perencanaan dan Penganggaran diTingkat Desa dan Kecamatan
• RPJMDesa bersifat ‘inward looking’
• Tidak ada dokumen pendukung perencanaan (RPJMD dan RenstraSKPD) di tingkat kecamatan
• Setrawan dan BKAD dianggap sebagai komponen proyek
• PNPM‐MP dan PNPM‐P2SPP mengikuti siklus musrenbangkecamatan dengan penambahan kegiatan lain di luar Musrenbangkecamatan dengan penambahan kegiatan lain di luar Musrenbang
• Pagu indikatif di tingkat kecamatan (PIK) di satu sisi telahmendorong masyarakat lebih semangat menghadiri Musrenbangmendorong masyarakat lebih semangat menghadiri Musrenbang dan di sisi lain telah melahirkan usulan yang lebih rasional dandapat lebih masuk akal bagi SKPD
10
Pengintegrasian Prioritas Desa dengan PerencanaanProgram SKPD
• Di hampir semua kabupaten, setrawan kabupaten tidak berhasilmenjembatani prioritas desa dengan SKPD;menjembatani prioritas desa dengan SKPD;
• Dalam perencanaan reguler pengintegrasian vertikal terjadi dalamforum SKPD;
• Selain musrenbang, di seluruh kabupaten tidak ada mekanismeterlembaga untuk dialog komunitas desa dengan SKPD;
• P2SPP telah mendorong komunikasi atau bahkan kerja sama antaraP2SPP telah mendorong komunikasi atau bahkan kerja sama antaraBPMPD dengan Bappeda dalam pelatihan dan penyelenggaraanMusrenbang;
H ti k b t l k di l d DPRD• Hanya tiga kabupaten yang menyelenggarakan dialog dengan DPRD(DPRD lebih memanfaatkan mekanisme yang ada pada mereka)
• Peran TAPD dan Banggar DPRD menentukan batasan prioritas desadiakomodasi oleh SKPD.
11
Pelayanan Publik
• Dampak P2SPP terhadap pelayanan publik lebih kerena• Dampak P2SPP terhadap pelayanan publik lebih kerenaimplikasi alokasi BLM ketimbang mempengaruhi langsungAPBD.
B l li D l P b PAUD l k P2SPP di k i– Boyolali: Dalam Pembangunan PAUD, pelaku P2SPP diskusidengan Dinas Pendidikan untuk berbagai peran (dukungandinas pendidikan untuk pendanaan operasinal belajar
j )mengajar).– Biaya pemeliharaan infrastruktur yang dibangun denganBLM menjadi issue di seluruh kabupaten studi.
• Advokasi kebijakan telah mendorong komitmen yang lebihbaik untuk melakukan inovasi dan melaksanakannya
– Perda 12/2010 dan 13/2010 di Ngada
• Kekecewaan masyarakat terobati karena adanya tambahanBLM P2SPP (adanya “substitution effect”)BLM P2SPP (adanya substitution effect )
12
Identifikasi Praktek Baik P2SPP di Lokasi StudiKabupaten Praktek Baik Faktor Pengaruh
Sumedang • Inisiatif dan ‘lead’ musrenbang integrasi olehBappeda
• PIK menjamin hasil musrenbang diadopsi APBD • FDM LSM dan media lokal aktif melakukan
• Bappeda memiliki inisiatif,kapasitas dan pengaruh
• LSM Lokal yang aktif dalamadvokasi anggaran dan• FDM, LSM dan media lokal aktif melakukan
advokasi anggaran• TAPD lebih berfungsi administrasi ketimbangalokasi
advokasi anggaran danterhubung denganjaringannasional
• Jaringan kerja aktivis• Banggar DPRD lebih terbuka dalam pembahasananggaran
• Kriteria P2SPP memperkuat musrenbangkecamatan
komunitas, LSM Kabupaten, DPRD telah terbentuk
kecamatan.
Boyolali • BKAD dan Forum Komunikasi BKAD aktif dalammusrenbang dan pembangunan pedesaan
• RBM (Ruang Belajar Masyarakat) aktif dalam
• Program telah berjalanlama
• Ada champion di g j yadvokasi kebijakan
• Kriteria P2SPP memperkuat musrenbangkecamatan
pmasyarakat yang mauvolunteer untuk BKAD
GunungKidul
• Pemerintahan desa aktif di dalam menyusunRPJMDes dan PNPM‐MP/P2SPP.
Pemerintahan desa kuat
13
Identifikasi Praktek Baik P2SPP di Lokasi StudiKabupaten Praktek Baik Faktor Pengaruh
Ngada • TPK dan BLM diadopsi oleh kegiatan APBD.• Koordinator setrawan berasal Bappeda.• Setrawan kabupaten dapat berfungsi sebagaifasilitator jaringan multipihak pelaku
• Karakter masyarakat masihsering ngumpul
• Lebih dari 50% anggota DPRD berasal dari LSM mantanfasilitator jaringan multipihak, pelaku
advokasi, dan tim pelatih kabupaten. • Setrawan kecamatan dapat berfungsi sebagaifasilitator musrenbangcam, pelatih TPM, dan
berasal dari LSM, mantanFasilitator PNPM, dan aktivisPembangunan desa.
• Pemerintah daerah lebihpendamping desa.
• Berhasil melakukan advokasi perdaterbuka.
• Ada program IST (internal service training).
• Tim Kabupaten (SetrawanTim Kabupaten (Setrawan, FasKab, BPMPD solid dan aktif)
Batanghari • Pendampingan yang intensif terhadap danaBLM P2SPP oleh setrawan kecamatan dan
• KDH menjamin setrawan tidakdimutasiBLM P2SPP oleh setrawan kecamatan dan
kabupaten• Komitmen setrawan kabupaten untuk tidakmutasi
dimutasi.• Ada aktor kuat yang masukdalam kepemimpinan BKAD.
• BKAD membentuk warung informasi(jaringan BKAD)
14
Pembelajaran• ‘Proyek’ yang diluar sistem tidak akan efektif dalam transformasi
kelembagaan
S lit d f i jik P d /PNS tid k• Sulit mendorong reformasi jika Pemda/PNS tidak merasa punyainsitif/dapat keuntungan dari perubahan tersebut
• Tapi perubahan dapat terjadi jika:Tapi perubahan dapat terjadi jika:– Ada jaringan kerja (BKAD, LSM dan PNS) dan champion yang bekerja untuk
perubahan kelembagaan
BKAD atau lembaga lain diisi oleh individu yang punya posisi tawar tinggi– BKAD –atau lembaga lain‐ diisi oleh individu yang punya posisi tawar tinggi
– Peningkatan kapasitas melekat pada struktur pemerintah dan berkelanjutan
– Aktor pendorong perencanaan partisipatif di pemerintahan (setrawan) melekat pada tupoksi lembaga tempat dia bekerja
– Ada kekuatan politik yang mendukung refomasi kelembagaan
– Ada transparansi informasi dan kontrol masyarakat sampai ke tingkatp y p gpengambilan keputusan di tinggkat desa dan kabupaten
15
Pengintegrasian di Tingkat Desa (Integrasi Horizontal)
• Memperbesar dan mengkonsolidasi sumber‐sumber keuanganuntuk pembangunan desa ke dalam APBDesauntuk pembangunan desa ke dalam APBDesa
• Desa mengadopsi fungsi‐fungsi kelembagaan PNPM/P2SPP yang terbukti baik ke dalam proses pemerintahan desa (Tim Verifikasiterbukti baik ke dalam proses pemerintahan desa (Tim Verifikasi, TPK, Mekanisme pertanggungjawaban, Tim Pendamping)
• Camat perlu membentuk kelompok tugas yang berfungsi untukCamat perlu membentuk kelompok tugas yang berfungsi untukmenyediakan dokumen pendukung perencanaan desa, pelatihandan pendampingan
• Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan asset dan sumber daya lokal sebagai modal pembangunan.
17
Integrasi Musrenbang
• Daerah perlu menerapkan PIK dan rencana pembangunanwilayah kecamatan.
• Informasi rencana pembangunan di wilayah kecamatan perlu• Informasi rencana pembangunan di wilayah kecamatan perludiketahui sebelum musrenbang.
• Fasilitator dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil diskusimusrenbang –hasil penelitian menunjukkan fasilitatorberpengaruh pada hasil musrenbang.
• Pengembangan program pelatihan, penguatan danPengembangan program pelatihan, penguatan danpendampingan kapasitas fasilitator perencanaan danpenganggaran yang berkelanjutan
• Fungsi setrawan kecamatan melekat pada kasie PMD• Fungsi setrawan kecamatan melekat pada kasie PMD kecamatan dan fungsi setrawan kabupaten melekat pada KasiePerencanaan SKPD.
M k t k t l k t i k ti k t• Memperkuat kontrol masyarakat sampai ke tingkatpengambilan keputusan alokasi APBD.
18
Saluran Prioritas Komunitas ke Pemda
• UPTD & Unit pelayanan dapat langsung berdialogdengan komunitas sebagai mekanisme konsultasi dalam
R t d R j SKPD (PP 8/2008) tmenyusun Renstra dan Renja SKPD (PP 8/2008) sertastandard pelayanan
BKAD d t j dif ik j di• BKAD dapat juga difungsikan menjadi:
– penghubung dialog antara SKPD dengan komunitas dankelompok fungsional di pedesaankelompok fungsional di pedesaan.
– pusat komunitas untuk monitoring unit pelayanan SKPD (akuntabilitas publik di tingkat bawah)(akuntabilitas publik di tingkat bawah)
• Dialog dengan DPRD diletakkan dalam skemakelembagaan dan jadwal DPRD (mekanisme reses, e e bagaa da jad a ( e a s e eses,kunjungan kerja, RDP)
19
Kebijakan dan Kelembagaan untuk PNPM‐Integrasi di Tingkat Nasional
• Memperjelas keterkaitan pengaturanp j p gperencanaan di tingkat desa dengankabupaten.p– PP 72/2005 dengan PP 8/2008
– Permendagri 66/2007 dengan PermendagriPermendagri 66/2007 dengan Permendagri54/2010
• Memperkuat kerja sama di tingkat nasional• Memperkuat kerja sama di tingkat nasionaluntuk mendukung pengintegrasian.
PMD B d B d TKPKD– PMD, Bangda, Bappenas, dan TKPKD
20