STATISTIK · 2018-08-20 · Tabel 2.23 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2014 s ... Tabel 2.30 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2

STATISTIKKEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN

2014

STATISTIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN 2014

Ministry of Environment and Forestry Statistics 2014

Penyunting/Editor :Pusat Data dan Informasi

Data and Information Centre

Diterbitkan Oleh/Published by :KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANMinistry of Environment and Forestry

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernyaMay be cited with reference to the source

iStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 ini merupakan publikasi perdana sejak Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Data dan Informasi yang dituangkan dalam Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014 meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan 3 parameter pokok Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, data sumber daya hutan dan hasil pembangunan kehutanan khususnya pada tahun 2014

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Statistik ini.

Kami menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Buku Statistik ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dinantikan.

Semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2015SEKRETARIS JENDERAL,

Ir. BAMBANG HENDROYONO, MMNIP. 19640930 198903 1 001

iiiStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

DAFTAR ISI/CONTENTS

Halaman

KATA PENGANTAR/PREFACE iDAFTAR ISI/Contents iDAFTAR GRAFIK/Figure List i

1. STATISTIK KUALITAS AIR 1Tabel 1.1 Daftar Sungai Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010 - 2014 4Tabel 1.2 Parameter TSS per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter TSS per

province from 2010 s.d. 2014 7Tabel 1.3 Parameter DO per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter DO per

province from 2010 s.d. 2014 9Tabel 1.4 Parameter BOD per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter BOD per

province from 2010 s.d. 2014 11Tabel 1.5 Parameter COD Per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter COD per

province from 2010 s.d. 2014 13Tabel 1.6 Parameter Total Phosfat (T-P) dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total

Phosfat (TP) of the Year 2010 sd 2014 15Tabel 1.7 Parameter Fecal Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Fecal

Coli per province from 2010 s.d. 2014 17Tabel 1.8 Parameter Total Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total

Coli of the Year 2010 sd 2014 19

2. STATISTIK KUALITAS UDARA 25Tabel 2.1 Kondisi Kualitas Udara Tingkat Provinsi 2012-2014 (Parameter NO2 dan SO2) 27Tabel 2.2 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Aceh Tahun 2014-2014 28Tabel 2.3 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera Utara Tahun

2014 - 2014 30Tabel 2.4 Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Riau Tahun 2014-2014 31Tabel 2.5 Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2014-2014 32Tabel 2.6 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bangka Belitung Tahun

2014 - 2014 34Tabel 2.7 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jambi Tahun 2014-2014 35Tabel 2.8 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 - 2014 36Tabel 2.9 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bengkulu

Tahun 2014 - 2014 38Tabel 2.10 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung

Tahun 2014 - 2014 39Tabel 2.11 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Banten

Tahun 2014 - 2014 40Tabel 2.12 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi DKI Jakarta dari

Tahun 2014 s.d. 2014 41Tabel 2.13 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Barat dari

Tahun 2014 s.d. 2014 43

iv Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel 2.14 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 44

Tabel 2.15 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2014 s.d 2014 45

Tabel 2.16 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2014 s.d. 2014 47

Tabel 2.17 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2014 s.d. 2014 48

Tabel 2.18 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2014 s .d. 2014 50

Tabel 2.19 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2014 s .d. 2014 51

Tabel 2.20 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2014 s.d. 2014 52

Tabel 2.21 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 54

Tabel 2.22 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2014 - 2014 55

Tabel 2.23 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 56

Tabel 2.24 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2014 s.d. 2014 58

Tabel 2.25 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2014 s.d. 2014 59

Tabel 2.26 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2014 s.d. 2014 60

Tabel 2.27 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2014 s.d 2014 61

Tabel 2.28 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2014 s.d. 2014 63

Tabel 2.29 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2014 s.d 2014 64

Tabel 2.30 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku dari Tahun 2014 s.d. 2014 65

Tabel 2.31 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua dari Tahun 2014 s.d. 2014 66

Tabel 2.32 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2014 s.d. 2014 67

Tabel 2.33 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2012 s.d. 2014 68

3. PKTL (PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN) 71

3.1. Kawasan Hutan/Forest Area 75Tabel/Table 3.1.1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/ Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree on the Designation of Provincial Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem 77

vStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

Tabel/Table 3.1.2. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 Etm+ s/d 2014/Extent of Land Cover Inside and Outside Forest Area Based on the Interpretation of Satelite Image Landsat 7 ETM+ 2014 79

Tabel/Table 3.1.3. Angka Deforestasi di dalam dan di Luar Kawasan Hutan Per Provinsi Periode 2010-2014 (Ha/Th)/Deforestation Rate Inside and Outside Forest Area by Province for the Period of 2010-2014 (ha/year) 88

Tabel/Table 3.1.4. Perkembangan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman s/d Tahun 2014 /Progress of Boundary Demarcation Until 2014 93

Tabel/Table 3.1.5 Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Parsial Tahun 2008-2014/Progress of Endorsement of Partial Forest Boundary in 2008-2014 94

Tabel/Table 3.1.6 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Tahun 2014/ Progress of Forest Area Establishment Until 2014 95

Tabel/Table 3.1.7. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Tahun 2014 Implementation of Forest Boundary Demarcation until 2014 96

3.2. PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN/ The Alteration of Forest Area and Approval Of Forenst Area 97Tabel/Table 3.2.1. Tukar Menukar Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/ The Exchanges of

Forest Area in 2008-2014 99Tabel/Table 3.2.2. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/

Perkebunan Tahap Sk Pelepasan/Progress of Forest Areas for Release Agriculture/Plantation SK Release Stages of Forest 101

Tabel/Table 3.2.3. Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan/Progress of Forest Areas for Release Transmigration SK Release Stages Of Forest 103

Tabel/Table 3.2.4. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008-2014/Progress of Temporary Use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 105

Tabel 3.2.5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Non Tambang 107

Tabel 3.2.6. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Survey/Eksplorasi Tambang 109Tabel/Table 3.2.7. Perkembangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan

Survey atau Eksploitasi Tambang dan Non Tambang Tahun 2008- 2014/Progress of Temporary Use of Forest Area Exploitation for Mining and Non Mining Activities 2008-2014 111

Tabel/Table 3.2.8. Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2008-2014/Progress Function of Changes of Forest est Area Establishment in 2008-2014 112

vi Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

3.3. PEMBENTUKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)/Designation of Forest Management Unit (FMU) 121Tabel 3.3.1. Penetapan Wilayah KPH Model Sampai Dengan Tahun 2014 123Tabel 3.3.2. Perkembangan Penetapan Wilayah KPH (KPHP Dan KPHL) 2014 129Tabel 3.3.3. Penetapan Wilayah KPH Konservasi Sampai dengan Tahun 2014 133Tabel 3.3.4. Daftar Kelembagaan KPH sampai dengan 2014 135Tabel 3.3.5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan

Hutan (PKH) 147

4. KSDAE (KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM) 149

4.1. KAWASAN KONSERVASI/Conservation Areas 155Tabel/Table 4.1.1. Jumlah Pengunjung Taman Nasional Tahun 2014/Number of

National Park Visitors in 2014 157Tabel 4.1.2. Data Jumlah Pengunjung Taman Wisata Alam Tahun 2014 160Tabel 4.1.3. Data Jumlah Pengunjung Cagar Alam Tahun 2014 166Tabel 4.1.4. Data Jumlah Pengunjung Suaka Margasatwa 2014 174

4.2. FLORA & FAUNA 179Tabel 4.2.1. Perkembangan Spesies Prioritas Terancam Punah Tahun 2010-2014 181Tabel 4.2.2. PNBP Hasil Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010

sampai dengan Tahun 2014 182Tabel 4.2.3. Data Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2014 183Tabel 4.2.4. Jenis Satwa yang ada di Lembaga Konservasi Tahun 2014 184Tabel 4.2.5. Realisasi Penerimaan Negara dari Perdagangan Tumbuhan dan

Satwa Liar ke Luar Negeri Tahun 2014 186

4.3. KEAMANAN HUTAN DAN KEBAKARAN HUTAN/Forest Security and Forest Fire 189Tabel 4.3.1. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Kehutanan sampai Tahun

2014 191Tabel 4.3.2. Sebaran Titik Panas (Hotspot) di Seluruh Indonesia Per Provinsi

Tahun 2014 193Tabel 4.3.3. Sebaran Hotspot Per Bulan di Seluruh Indonesia Tahun 2010-2014 194Tabel 4.3.4. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 195Tabel 4.3.5. Jumlah Anggota MA UPT Pembina Brigdalkarhut Daops Tahun

2010-2014 196Tabel 4.3.6. Jumlah Anggota Manggala Agni UPT Pembina Brigdalkarhut Non

Daops Tahun 2010-2014 198Tabel 4.3.7. Jumlah Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Tahun 2010-2014 200Tabel 4.3.8. Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan Per Provinsi di Indonesia Tahun

2010-2014 202Tabel 4.3.9. Sebaran Hotspot di Provinsi Rawan Tahun 2010-2014 203

5. BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAN PERHUTANAN SOSIAL 205

5.1. LAHAN KRITIS/Critical Land 215Tabel 5.1.1. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2011 dan Tahun 2013/

Extent and Distribution of Critical Land 2011 and 2013 217

viiStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

5.2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN/Forest and Land Rehabilitation 219Tabel 5.2. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Tahun 2009 - 2014 221Tabel 5.2.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun

2010-2014 224Tabel/Table 5.2.2. Perkembangan Kegiatan Reboisasi Tahun 2010-2014/Reforestation

Activities in 2010-2014 225Tabel 5.2.3. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan Tahun 2010-2014 226Tabel 5.2.3.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Lahan/Hutan Rakyat Tahun

2010-2014 227Tabel 5.2.3.2 Perkembangan Kegiatan Hutan Kota Tahun 2010-2014 228Tabel 5.2.3.3 Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa dan Gambut Tahun 2010-2014/

Mangrove and Peat Swamp Forest Rehabilitation in 2010-2014 229Tabel 5.2.3.4. Pembangunan DAM Pengendali & DAM Penahan Tahun

2010-2014 230Tabel/Table 5.2.3.5.Pembangunan Pengendali Jurang Tahun 2010-2014/Construction

of Gully Plug in 2010- 2014 232Tabel/Table 5.2.3.6.Pembangunan Sumur Resapan Tahun 2010-2014 /Construction

233Tabel/Table 5.2.3.7.Pembangunan Embung Air Tahun 2010-2014/Construction of

Water Ponds in 2010 - 2014 234

5.3. KEBUN BIBIT RAKYAT/Community Owned Nursery 235Tabel 5.3.1. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Tahun 2010-2014 237Tabel 5.3.2. Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Tahun 2010 - 2014 248Tabel/Table 5.3.3. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Tahun 2010-2014/Development

of Community Nursery in 2010 2014 258

5.4. HASIL HUTAN KEMASYARAKATAN/Forest Products Community 261Tabel/Table 5.4. Jumlah Koloni Lebah dan Produksi Madu Hasil Kegiatan Perlebahan

Tahun 2008-2014/The Number of Bee Colonies and Honey Production in 2008-2014 263

Tabel/Table 5.4.1. Hasil -hasil Kegiatan Persuteraan Alam Tahun 2008-2014/The Result Actitvities of Natural Silk in 2008 - 2014 265

Tabel/Table 5.4.2. Realisasi Pembangunan Budidaya Tanaman Rotan Tahun 2008-2014/ Realization of Development Rattan Cultivation in 2008-2014 269

Tabel/Table 5.4.3. Realisasi Pembuatan Tanaman Bambu Tahun 2008- 2014/Realization of bamboo area in 2008-2014 270

5.5. SATU MILIAR POHON/One Billion Indonesia Trees 271Tabel/Table 55.1 Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010 (Kegiatan Sektor

Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2010 (Forestry Activity) 257

Tabel/Table 5.5.2 Realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011 (Kegiatan Sektor Kehutanan) /Realization of One Billion Indonesian Trees in 2011 (Forestry Activity) 275


viii Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014


Tabel/Table 5.5.5 Realisasi Penanaman Satu Miliar Pohon Tahun 2010-2014/ Recapitulation of planting one billion trees in 2010 - 2014 281

6. PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 283

6.1. LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI BERDASARKAN SK MENTERI KEHUTANAN TAHUN 2014 285Tabel 6.1. Luas Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan

Tahun 2014 287

6.2. LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU TAHUN 2014 289Tabel 6.2. Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi

yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun 2014 291

6.3. LUAS HUTAN PRODUKSI YANG DIBEBANI HAK PER PROPINSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 293Tabel 6.3. Luas Hutan Produksi yang Dibebani Hak Per Propinsi sampai

dengan Tahun 2014 295

6.4. PENETAPAN WILAYAH KPHP MODEL 297Tabel 6.4. Penetapan Wilayah KPHP Model 299

7. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/Human Resources Development 305

7.1. JUMLAH DAN SEBARAN PEGAWAI/Number and Distribution of Personne 307Tabel/Table 7.1.1. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan

Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/Number and

Education and Gender in 2014 309Tabel/Table 7.1.2. Rekapitulasi Jumlah dan Sebaran PNS Departemen Kehutanan

Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014/Number and

and Gender in 2014 311Tabel/Table 7.1.3. Jumlah dan Sebaran Tenaga Fungsional Peneliti s/d Desember 2014/

Number and Distribution of Researchers up to December 2014 312

7.2. PELATIHAN PEGAWAI/Staff Training 313Tabel/Table 7.2.1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun

2008-2014/Forestry Education and Training in 2008-2014 315Tabel/Table 7.2.2 Jumlah Karya Siswa Sesuai Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2014/

in 2008-2014 318

8. SARANA PRASARANA/Infrastructures and Facilities 319Tabel 8.1. Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan Intrakomptabel Rincian

Per Kelompok Barang 321Tabel 8.2. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31

Desember 2014 325

ixStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

9. RINGKASAN PENGELUARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 327

9.1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015 331Tabel 9.1. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2010 SD 2015 333

10. ITJEN KEMENHUT TAHUN 2014 337Tabel 10.1. Realisasi Audit Reguler Tahun 2010-2014 (Kinerja/Tematik/Dana

Dekonsentrasi) 339Tabel 10.2. Realisasi Audit Khusus/Investigasi Tahun 2010-2014 Rekapitulasi

Laporan Perkembamngan Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 341

Tabel 10.3. Rekapitulasi Realisasi Auditan Per Provinsi Berdasarkan PKPT Audit Kinerja/Operasional/Tematik/Dana Dekonsentrasi*) Tahun 2010 2014 343

Tabel 10.4. Rekapitulasi Realisasi Auditan Audit Khusus/Investigasi Per Provinsi Tahun 2010 2014 345

x Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

DAFTAR GRAFIK

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 28

29 29

Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 30

s.d. 2014 31

Tahun 2012 s.d. 2014 31 32

Tahun 2012 s.d. 2014 33

33


2014 34

2012 s.d. 2014 35

36


s.d. 2014 37

Tahun 2012 s.d. 2014 38 38

xiStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

dari Tahun 2012 s.d. 2014 39

39

Tahun 2012 s.d. 2014 40 41

dari Tahun 2012 s.d. 2014 42

2014 42

dari Tahun 2012 s.d. 2014 43

2014 43

dari Tahun 2012 s.d. 2014 44

2014 45

dari Tahun 2012 s.d. 2014 46

2014 46

dari Tahun 2012 s.d. 2014 47

2014 48

2012 s.d. 2014 49

49

Kabupaten/Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 50

2012 s.d. 2014 50

Kabupaten/Kota dari Tahun 2012 s.d. 2014 51

2012 s.d. 2014 52


2012 s.d. 2014 53


s.d. 2014 54

xii Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014


s.d. 2014 56


s.d. 2014 57


s.d. 2014 58

Tahun 2012 s.d. 2014 59

60


s.d. 2014 61


s.d. 2014 62


s.d. 2014 63


s.d. 2014 65

Tahun 2012 s.d. 2014 65 66

Tahun 2012 s.d. 2014 66

67

dari Tahun 2012 s.d. 2014 67

2014 68 181

192 335

xiiiStat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIANomor: SK.103/MenLHK-II/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH 349

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 422/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT SELUAS 2.600.286 (DUA JUTA ENAM RATUS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM) HEKTAR 355

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA 361

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 76/MenLHK-II/20 15 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS 207.569 (DUA RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS 60.299 (ENAM PULUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 365

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 375

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 863/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI 381

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK. 784/Menhut-II/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 420/KPTS-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU SELUAS 920.964 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR 387

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 256/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI LAMPUNG SELUAS 1.004.735 (SATU JUTA EMPAT RIBU TUJUH RATUS TlGA PULUH LIMA) HEKTAR 391

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 419/Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT SELUAS 1.045.071 (SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH SATU) HEKTAR 395

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANA DAN PERKEBUNAN Nomor: 220/Kpte-II/ 2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSl DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA SELUAS 108.475,45 (SERATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA EMPAT PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR. 399

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 195 /Kpts-II/2003 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT SELUAS 816.603 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA) HEKTAR 403

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: SK. 3 59 /Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 435/KPTS-II/ 1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 407

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor: 17i /Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELUAS 16.819,52 (ENAM BELAS RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS LIMA PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR 411

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.395/Menhut- II/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 417 /Kpts-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR SELUAS 1.357.206,30 (SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS ENAM DAN TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR 415

1STATISTIK KUALITAS AIR

1Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

STATISTIK KUALITAS AIR TAHUN 2010 2014

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Evaluasi pencemaran air selama tahun 2010 2014 menunjukkan kondisi kualitas air sungai umumnya berada pada status tercemar. Karena peranannya tersebut maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Pencemaran sungai yang terjadi saat ini semakin beragam dan menunjukkan gejala kerusakan

kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan yang sering muncul pada berbagai tempat setiap tahun (Suwari 2010).

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk menunjang seluruh kehidupan manusia jika tidak diimbangi dengan tindakan bijaksana dalam pengelolaannya akan mengakibatkan kerusakan pada sumberdaya air. Air permukaan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti : sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air, yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu :

1. TSS (Total Suspended Solid)Zat padat tersuspensi (TSS) adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan

bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangikemampuan produksi zat organik di suatu perairan.

Konsentrasi Total Suspended Solid merupakan salah satu parameter perairan untuk indikator tingkat sedimentasi. Konsentrasi Total Suspended Solid dapat digunakan untuk perkiraan laju sedimentasi yang terjadi pada lokasi perairan.

2. DO (Dissolved Oxygen)Dissolved oxygen (DO) atau oksigen terlarut adalah banyaknya oksigen yang terkandung dalam air. Oksigen terlarut ini merupakan salah satu parameter dalam menentukan kualitas air. Air yang memiliki DO tinggi menunjukkan tingkat pencemaran yang rendah, dan sebaliknya air yang memiliki DO rendah menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh mikroorganisme air sebagai sumber oksigen dalam proses pernafasan. Semakin sedikit oksigen ditunjukkan dengan mikroorganisme air yang semakin sedikit, bahkan seringkali tumbuh mikroorganisme anaerob.

2 Stat ist ik Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

3. BOD (Biochemical Oxygen Demand)Biochemical oxygen demand (BOD) atau kebutuhan oksigen biokimiawi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik pada kondisi aerobik. Kebutuhan oksigen biokimiawi ini berbanding terbalik dengan keberadaan oksigen terlarut. Bila nilai BOD tinggi berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air banyak, sehingga sisa oksigen yang berada dalam air sedikit, sebaliknya bila nilai BOD rendah berarti oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam air sedikit, sehingga sisa oksigen dalam air banyak. Tingginya nilai BOD mengindikasikan bahwa banyaknya senyawa organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme. Proses pengujian BOD dilakukan selama lima hari (BOD5) untuk mengetahui pola kebutuhan oksigen biokimiawinya. Pada umumnya nilai BOD akan menurun dari hari ke hari karena senyawa organik yang harus diuraikan semakin sedikit sehingga kebutuhan oksigen untuk proses penguraian semakin sedikit.

4. COD (Chemical Oxygen Demand)Chemical oxygen demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah pengukuran jumlah senyawa organik dalam air yang setara dengan kebutuhan jumlah oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Kedua parameter (BOD dan COD) ini mengukur jumlah senyawa organik, namun nilai COD umumnya lebih besar dari nilai BOD, hal ini dikarenakan terdapat senyawa yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme namun masih dapat diurai oleh proses kimiawi.

5. T-P (Total Phosfat)Phospat juga menunjukkan keberadaan senyawa organik seperti protein, urea, dan hasil proses penguraian. Keberadaan Phospat dapat menyebabkan perkembangan pesat alga dan tanaman air yang mengakibatkan turunnya nilai oksigen terlarut karena pengonsumsian berlebihan di waktu bersamaan.

6. Fecal ColiMikroorganisme yang pada umumnya terdapat pada limbah domestik dalam jumlah banyak yaitu bakteri kelompok Coliform, Escherichia coli dan Streptococcus faecalis. Bakteri yang merupakanindikator kualitas suatu perairan adalah coliform, fecal coli, dan salmonella.

7. Total ColiSebagai indikator adanya pencemaran yang disebabkan oleh tinja manusia.


PENGAMBILAN SAMPEL

1. Tahun 2010 2014 Pemantauan kualitas air sungai untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2. Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi.

3. Setiap sungai dilakukan pemantauan minimal sebanyak 4 kali dalam setahun

4. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA yaitu : TSS, DO, BOD, COD, T-P, Fecal Coli dan Total Coli.


Tabel 1.1 Daftar Sungai Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010 - 2014

No Nama Provinsi Nama Sungai

1 Aceh Sungai Krueng Tamiang

2 Sumatera Utara Sungai Batahan

3 Sumatera Barat 1. Sungai Batang Hari2. Sungai Batang Sangir3. Sungai Batang Momong4. Sungai Batang Pangiang5. Sungai Batang Sipotar

4 Riau 1. Sungai Siak2. Sungai Kampar

5 Kepulauan Riau DAM Duriangkang

6 Sumatera Selatan 1. Sungai Musi2. Sungai Semangus3. Sungai Kikim4. Sungai Kelingi5. Sungai Lakitan6. Sungai Rawas7. Sungai Batanghari Leko8. Sungai Lematang9. Sungai Keramasan10. Sungai Ogan11. Sungai Komering12. Sungai Mesuji13. Sungai Warkuk14. Danau Ranau

7 Bangka Belitung 1. Sungai Buding2. Sungai Baturasa

8 Jambi Sungai Batanghari

9 Lampung Sungai Way Mesuji

10 Bengkulu Sungai Musi

11 Banten 1. Sungai Cidurian2. Sungai Cisadane

12 DKI Jakarta 1. Sungai Ciliwung2. Sungai Gajah Mada

13 Jawa Barat 1. Sungai Cisadane2. Sungai Ciliwung3. Sungai Citarum4. Sungai Citanduy

14 Jawa Tengah 1. Sungai Citanduy2. Sungai Cisanggarung3. Sungai Progo4. Sungai Bengawan Solo

15 D.I. Yogyakarta 1. Sungai Progo2. Anak Sungai Progo (Kresek)3. Sungai Opak4. Sungai Serang



16 Jawa Timur 1. Sungai Madiun2. Sungai Bengawan Solo3. Sungai Berantas4. Kali Tengah5. Kali Porong6. Kali Surabaya7. Kali Mas

17 Bali 1. Sungai Tukad Ayung2. Sungai Tukad Ho3. Sungai Tukad Saba

18 Nusa Tenggara Barat 1. Sungai Jangkok2. Sungai Meniting3. Anak Sungai Meniting (Sungai Ranjok)4. Anak Sungai Meniting (Sungai Sidemen)

19 Nusa Tenggara Timur 1. Sungai Benanain2. Sungai Baen (Anak Sungai Benanain)3. Sungai Asesa4. Sungai Dendeng5. Sungai Noelmina6. Sungai Liliba

20 Kalimantan Barat 1. Sungai Kapuas2. Sungai Jelay

21 Kalimantan Tengah 1. Sungai Barito2. Sungai Mangakahuiu3. Sungai Manawing4. Sungai Laung5. Sungai Tuhup6. Sungai Lahei7. Sungai Teweh8. Sungai Montalat9. Sungai Ayuh10. Sungai Karau11. Sungai Mengkatip12. Sungai Kalanis

22 Kalimantan Selatan 1. Sungai Barito2. Sungai Martapura

23 Kalimantan Timur 1. Sungai Mahakam2. Sungai Segah3. Sungai Kelay

24 Sulawesi Selatan 1. Sungai Saadan2. Sungai Jeneberang

25 Sulawesi Barat 1. Sungai Lariang2. Sungai Mamasa3. Sungai Mandar4. Anak Sungai Sangngora

26 Gorontalo 1. Sungai Randangan2. Sungai Andagile

27 Sulawesi Tengah 1. Sungai Lariang2. Sungai Makapa3. Sungai Rompo4. Sungai Torire



28 Sulawesi Tenggara Sungai Lasolo-Lalindu

29 Sulawesi Utara 1. Sungai Sangkub2. Sungai Talawan3. Sungai Sangkub

30 Maluku 1. Sungai Bomaki2. Sungai Wae Siah3. Sungai Wai Batu Gajah4. Sungai Wae Batu Gantong5. Sungai Wae Batu Merah6. Sungai Wae Tomu

31 Maluku Utara 1. Sungai Tabobo2. Sungai Tanjung Buli

32 Papua Barat Sungai Remu

33 Papua Sungai Fly


setiap parameter yang dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kualitas air.

Tabel/Table.1.2. Parameter TSS per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter TSS per province from 2010 s.d. 2014

No ProvinsiParameter TSS (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 127.36 66.84 36.07 31.12 47.03

2 Sumatera Utara 13.95 19.75 10.07 11.43 31.63

3 Sumatera Barat 54.89 93.23 90.73 61.81 49.98

4 Riau 83.12 96.28 51.89 55.10 36.89

5 Kepulauan Riau 18.03 16.70 21.03 21.03 13.83

6 Bangka Belitung 16.97 33.61 19.54 16.65 31.54

7 Jambi 84.23 58.27 24.23 18.86 23.18

8 Sumatera Selatan 35.43 16.27 - 18.72 19.49

9 Bengkulu 8.66 8.66 9.67 17.97 54.74

10 Lampung 9.13 - 15.74 18.54 23.18

11 Banten 224.57 322.43 - 111.24 2,558.12

12 DKI Jakarta 27.30 21.50 69.82 39.69 52.74

13 Jawa Barat 101.05 77.73 25.82 58.35 82.35

14 Jawa Tengah 198.58 23.96 29.15 67.37 40.70

15 DIY 53.07 57.30 28.42 31.48 38.93

16 Jawa Timur 382.55 115.20 75.28 168.19 38.93

17 Bali 17.40 11.03 29.35 49.37 38.81

18 NUSA TENGGARA BARAT 23.77 18.80 48.39 37.62 25.92

19 NUSA TENGGARA TIMUR 181.69 58.99 39.09 9.18 39.65

20 Kalimantan Barat 29.87 24.07 42.26 42.26 27.36

21 Kalimantan Tengah 96.73 46.78 157.86 78.62

22 Kalimantan Selatan 65.08 101.95 49.00 80.93 43.37

23 Kalimantan Timur 86.63 51.44 95.73 51.43 36.58

24 Sulawesi Selatan 231.83 84.93 56.22 137.11 113.91

25 Gorontalo 3.02 11.50 120.83 213.92 202.12

26 Sulawesi Barat 238.05 52.92 71.48 - 108.62

27 Sulawesi Tengah 33.10 38.60 14.50 - 69.71

28 Sulawesi Tenggara 11.00 9.82 6.02 73.48 85.33

29 Sulawesi Utara 61.14 16.54 12.81 40.95 30.15

30 Maluku 55.97 3.03 - 49.32 22.89

31 Maluku Utara 23.20 3.74 - 18.86 31.71

32 Papua Barat 158.75 - 297.99 23.06 42.80

33 Papua 28.00 134.73 - 94.10 76.51

Rata-rata Nasional 84.37 54.73 51.52 58.94 127.80


Kualitas air sungai-sungai di Indonesia dari parameter TSS (Total Suspended Solid) dari

mengindikasikan bahwa kondisi hutan di DAS kondisinya semakin buruk, banyak terjadi kerusakan hutan, tutupan hutan semakin kecil sehingga laju erosi semakin besar.

Kandungan TSS pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari tahun 2010, namun pada tahun 2014 kandungan TSS meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan, bahwa kondisi sungai lintas provinsi banyak mengalami pengendapan yang berasal dari hulu sungai(tutupan lahan di sepanjang sungai semakin berkurang). Dengan kata lain, tingkat endapan di sepanjang sungai akibat adanya erosi tanah semakin besar. Untuk lebih jelasnya


Tabel/Table.1.3. Parameter DO per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter DO per province from 2010 s.d. 2014

No ProvinsiParameter DO (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 6.96 7.08 6.31 7.08 6.87 2 Sumatera Utara 6.75 5.73 7.28 5.91 6.84 3 Sumatera Barat 6.32 6.48 6.83 6.98 9.47 4 Riau 4.02 4.22 3.33 3.24 3.46 5 Kepulauan Riau 6.08 6.49 6.43 6.13 6.68 6 Bangka Belitung 4.33 5.67 5.38 4.88 5.25 7 Jambi 5.45 5.40 5.90 5.96 6.01 8 Sumatera Selatan 7.66 4.98 5.66 5.84 9 Bengkulu 4.33 4.33 5.05 5.95 4.27 10 Lampung 5.52 4.23 7.15 4.40 6.01 11 Banten 4.21 4.51 5.99 1.27 12 DKI Jakarta 3.45 2.63 2.63 3.54 3.74 13 Jawa Barat 4.38 5.90 4.20 5.10 4.28 14 Jawa Tengah 6.72 6.32 5.96 6.16 6.13 15 DIY 5.28 7.26 7.21 6.44 6.73 16 Jawa Timur 5.43 5.78 6.83 5.15 6.73 17 Bali 5.90 6.47 7.13 7.61 7.20 18 NUSA TENGGARA BARAT 6.16 5.52 5.71 5.66 4.30 19 NUSA TENGGARA TIMUR 5.10 6.72 7.66 6.09 6.55


No ProvinsiParameter DO (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

20 Kalimantan Barat 6.93 7.53 6.75 6.75 6.50 21 Kalimantan Tengah 4.87 6.94 2.96 5.08 5.36 22 Kalimantan Selatan 3.49 5.49 6.55 6.68 5.59 23 Kalimantan Timur 4.18 5.69 5.88 5.71 5.57 24 Sulawesi Selatan 7.18 7.19 7.23 6.77 6.68 25 Gorontalo 6.01 6.25 6.07 5.39 8.17 26 Sulawesi Barat 6.01 5.07 6.96 5.51 27 Sulawesi Tengah 7.54 7.04 6.91 3.94 28 Sulawesi Tenggara 3.51 3.73 4.58 4.08 3.78 29 Sulawesi Utara 7.56 7.67 8.26 7.65 7.90 30 Maluku 6.93 7.56 6.16 4.90 6.37 31 Maluku Utara 7.74 7.91 32 Papua Barat 4.27 5.17 3.97 5.81 33 Papua 7.06 4.50 5.35 5.39


Dalam pengukuran parameter DO (Dissolved Oxygen) atau oksigen terlarut pada air sungai, maka semakin tinggi konsentrasi kandungan DO hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air semakin baik.


ini menunjukkan bahwa secara Nasional kualitas air pada sungai-sungai di Indonesia memiliki kecenderungan menurun.

Tabel/Table.1.4. Parameter BOD per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter BOD per province from 2010 s.d. 2014

No ProvinsiParameter BOD (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 7.44 1.96 1.41 1.48 1.78

2 Sumatera Utara 7.63 22.28 2.92 2.68 20.89

3 Sumatera Barat 1.51 9.00 1.60 2.60 2.33

4 Riau 5.41 7.95 9.26 5.97 18.10

5 Kepulauan Riau 2.68 2.60 2.94 2.94 2.51

6 Bangka Belitung 2.36 1.16 2.56 3.07 2.83

7 Jambi 3.15 3.80 5.15 4.05 3.19

8 Sumatera Selatan 1.64 1.20 - 1.51 1.45

9 Bengkulu 1.17 1.17 4.96 1.74 1.55

10 Lampung 5.47 2.67 19.06 2.98 3.19

11 Banten 5.17 4.50 2.44 21.51

12 DKI Jakarta 18.26 11.43 13.40 16.70 12.26

13 Jawa Barat 15.77 7.46 22.68 14.13 16.84

14 Jawa Tengah 4.29 6.91 7.00 10.83 10.33


No ProvinsiParameter BOD (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

15 DIY 2.84 2.09 5.94 7.02 10.28

16 Jawa Timur 5.24 3.88 6.26 4.62 10.28

17 Bali 3.13 11.08 1.87 2.87 2.36




21 Kalimantan Tengah 17.28 15.24 15.35 1.33 12.25


23 Kalimantan Timur 31.05 6.58 7.98 6.50 4.98


25 Gorontalo 4.82 5.04 19.77 16.80 2.08

26 Sulawesi Barat 5.69 1.31 1.53 - 1.95

27 Sulawesi Tengah 2.45 1.31 1.34 - 6.05


29 Sulawesi Utara 3.80 2.60 0.51 4.05 2.00

30 Maluku 8.63 2.72 32.81 2.44 2.51

31 Maluku Utara 5.00 2.03 2.03 2.02

32 Papua Barat 3.75 5.59 6.44 6.11

33 Papua 1.97 7.06 - - -



sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa banyak

pelaku usaha kecil

Tabel/Table.1.5. Parameter COD Per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter COD per province from 2010 s.d. 2014

No ProvinsiParameter COD (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 17.36 44.81 38.75 30.61 26.94 2 Sumatera Utara 13.53 38.73 3.44 5.83 43.35 3 Sumatera Barat 204.47 18.50 13.33 16.54 20.54 4 Riau 21.09 27.25 51.43 30.50 57.53 5 Kepulauan Riau 17.05 66.24 19.07 19.07 20.59 6 Bangka Belitung 17.37 7.48 65.10 9.63 15.32 7 Jambi 7.86 11.32 14.08 12.81 18.40 8 Sumatera Selatan 8.03 7.89 - 9.61 9.59 9 Bengkulu 1.38 1.38 2.03 9.38 8.90 10 Lampung 13.12 20.79 41.46 12.11 18.40 11 Banten 24.87 - - 19.91 85.73 12 DKI Jakarta 49.71 35.83 59.25 54.22 53.06


No ProvinsiParameter COD (mg/l)

2010 2011 2012 2013 2014

13 Jawa Barat 52.53 33.40 76.65 45.46 43.32 14 Jawa Tengah 33.42 37.37 33.67 30.89 31.71 15 DIY 10.94 17.82 14.24 14.61 21.55 16 Jawa Timur 20.95 16.99 15.78 11.38 21.55 17 Bali 6.88 31.76 7.37 7.80 6.72 18 NUSA TENGGARA BARAT 12.53 38.21 45.04 22.84 26.81 19 NUSA TENGGARA TIMUR 151.11 64.19 14.42 6.94 20.79 20 Kalimantan Barat 15.96 22.05 28.43 28.43 14.74 21 Kalimantan Tengah 35.47 30.76 - 51.07 55.61 22 Kalimantan Selatan 23.78 23.53 22.41 19.92 23.66 23 Kalimantan Timur 42.54 27.53 60.76 37.00 14.18 24 Sulawesi Selatan 18.22 18.95 6.38 11.92 16.58 25 Gorontalo 12.02 12.28 49.48 42.13 10.00 26 Sulawesi Barat 4.84 5.65 5.66 - 11.71 27 Sulawesi Tengah 3.19 4.67 5.72 - 53.03 28 Sulawesi Tenggara 55.69 95.58 26.01 79.00 37.25 29 Sulawesi Utara 12.17 16.06 6.18 13.11 10.00 30 Maluku 35.89 15.12 61.15 11.24 10.14 31 Maluku Utara 10.60 13.03 - 11.72 10.73 32 Papua Barat 139.86 - 43.01 21.40 12.34 33 Papua 5.67 31.06 - 9.09 13.53



sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa telah terjadi pencemaran sungai, banyak kegiatan industri besar disepanjang DAS

Tabel/Table.1.6. Parameter Total Phosfat (T-P) dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total Phosfat (TP) of the Year 2010 sd 2014

No ProvinsiParameter Total Phosfat (T-P) mg/l

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 5.55 0.14 0.34 0.63 0.23

2 Sumatera Utara 0.17 0.45 0.33 0.37 0.67

3 Sumatera Barat 0.11 0.10 0.47 0.06

4 Riau 0.05 0.03 0.03 0.04 0.07

5 Kepulauan Riau 0.25 1.17 0.40 0.41 0.13

6 Bangka Belitung 0.06 0.07 0.04 0.12 0.06

7 Jambi 0.25 0.10 0.07 0.05 0.10

8 Sumatera Selatan 0.17 0.04 0.10 0.13

9 Bengkulu 0.01 0.28

10 Lampung 0.42 0.57 0.57 0.01 0.10

11 Banten 0.03 0.09 0.11 0.04

12 DKI Jakarta 0.39 4.16 0.44 0.53 0.57

13 Jawa Barat 0.11 0.08 0.14 0.28 0.12


No ProvinsiParameter Total Phosfat (T-P) mg/l

2010 2011 2012 2013 2014

14 Jawa Tengah 0.19 0.15 0.09 0.07 0.08

15 DIY 1.39 0.41 0.98 0.16 0.26

16 Jawa Timur 0.13 0.12 0.20 0.20 0.26

17 Bali 0.22 0.34 0.32 0.29 0.25




21 Kalimantan Tengah 0.02 0.14 0.11 0.37 0.19


23 Kalimantan Timur 0.11 0.01 0.03 0.03


25 Gorontalo 0.10 0.11 0.19 0.22 0.15

26 Sulawesi Barat 1.19 1.74 0.15 - 0.18

27 Sulawesi Tengah 0.06 0.07 0.03 - 0.08

28 Sulawesi Tenggara - - 0.01 - -

29 Sulawesi Utara 0.08 0.04 0.15 0.13 0.23

30 Maluku 0.10 - 0.05 0.06 0.19

31 Maluku Utara 0.08 - - 0.10 0.21

32 Papua Barat 2.27 - 0.63 0.31 0.09

33 Papua 0.14 0.16 0.10 0.06



pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa kondisi sungai di Indonesia tidak tercemar oleh Phosfat yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian.

Tabel/Table.1.7. Parameter Fecal Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Fecal Coli per province from 2010 s.d. 2014

NoProvinsi

Parameter Fecal Coli (jml/100ml)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 3,494.13 717.13 672.77 451.06 457.14

2 Sumatera Utara 332.44 104.27 34.11 238.13

3 Sumatera Barat 222.22 15.38 127,055.12 83,978.62

4 Riau 378.72 339.54 5,356.64 4,284.58 7,681.64

5 Kepulauan Riau 36.67 76.93 36.60 36.60 38.73

6 Bangka Belitung 476.59 43.06 1,637.84 1,337.93

7 Jambi 440.18 6,141.67 5,047.38 6,125.00 2,988.75

8 Sumatera Selatan 196.11 141.67 200.00 803.16

9 Bengkulu - - - 44.59 621.28

10 Lampung 5.03 121.50 118.04 2,988.75

11 Banten 497.10 1,540.27 16,617.14 12,177.38

12 DKI Jakarta 106,010,873.33 8,934,850.00 32,780,245.61 12,522,176.67 1,239,140.00

13 Jawa Barat 3,916.49 445,970.11 439,257.22 72,616.34 2,847,024.51


NoProvinsi

Parameter Fecal Coli (jml/100ml)

2010 2011 2012 2013 2014

14 Jawa Tengah 347.29 7,096.67 8,746.93 16,453.57 10,830.67

15 DIY 815,021.55 47,439.54 42,791.67 18,650.00 110,191.67

16 Jawa Timur 1,025.65 501.10 2,115.31 4,871.85 110,191.67

17 Bali 80.33 195.00 129.43 107.55 243.88

18 NUSA TENGGARA BARAT 201,211.83 37,800.77 121,579.75 149,229.84 3,241,795.40

19 NUSA TENGGARA TIMUR 5,834.65 2,677.20 11,684.27 3,347.86 3,106.68


21 Kalimantan Tengah 10.78 8.64 2,220.00 438.71 5,658.55

22 Kalimantan Selatan 265.52 6,386.32 6,017.51 8,177.98 4,568.00

23 Kalimantan Timur 15,912.98 1,060.84 1,991.57 1,007.10 1,639.69


25 Gorontalo 147,846.80 645.00 4,297.38 9,174.69 3,347.88

26 Sulawesi Barat 1,768.07 850.63 234.28 - 292.59

27 Sulawesi Tengah 33.53 29.17 45.19 - 2,693.33


29 Sulawesi Utara 3,785.71 2,881.18 5,064.92 5,233.85 4,324.84

30 Maluku 64,955.76 53,172.83 1,319,919.81 43,230.18 922,087.66

31 Maluku Utara 1,790.80 1,847.65 - 941.81 1,731.88

32 Papua Barat 206.90 - 133.71 194.76 310.50

33 Papua 334.33 17.20 - - -

Rata-rata Nasional 3,352,574.55 329,430.07 1,241,432.80 464,699.06 269,486.34


pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa

peningkatan. Tetapi secara umum pencemaran oleh kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK) masih diatas ambang batas.

Tabel/Table.1.8. Parameter Total Coli per Provinsi dari Tahun 2010 s.d. 2014/Parameter Total Coli of the Year 2010 sd 2014

No ProvinsiParameter Total Coli ( jml/100ml)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Aceh 7,330.33 1,208.00 1,095.03 631.75 995.71 2 Sumatera Utara 587.17 843.00 380.27 41.03 407.80 3 Sumatera Barat 22,506.81 - 7,357.54 154,805.70 104,028.57 4 Riau - 8,547.08 44,488.87 47,525.41 45,679.12 5 Kepulauan Riau 79.46 155.83 159.67 159.67 126.33 6 Bangka Belitung 1,267.31 23.77 2,189.03 - 1,726.69 7 Jambi 912.67 12,115.00 7,611.25 8,145.57 4,078.75 8 Sumatera Selatan 1,010.00 953.89 - 4,807.16 1,474.04 9 Bengkulu - - - 259.77 1,803.25 10 Lampung 219.27 132.33 591.86 - 4,078.75 11 Banten 965.67 2,734.67 - 59,449.28 -


No ProvinsiParameter Total Coli ( jml/100ml)

2010 2011 2012 2013 2014

12 DKI Jakarta 3,734,777,860.00 1,213,650.00 246,693,693.88 1,404,908,588.24 2,602,990.00 13 Jawa Barat 36,193.14 828,725.56 1,034,922.50 18,769,360.71 26,051,002.73 14 Jawa Tengah 763.84 13,172.34 26,091.36 32,167.73 31,057.48 15 DIY 1,208,088.15 52,194.79 73,288.33 112,092.44 325,956.52 16 Jawa Timur 3,974.31 2,164.90 2,664.37 7,719.68 325,956.52 17 Bali 249.00 6,248.07 376.32 431.83 1,071.26 18 NUSA TENGGARA BARAT 242,709.67 32,634.81 134,241.77 246,763.63 5,783,700.00 19 NUSA TENGGARA TIMUR 18,535.75 3,781.23 29,850.56 12,444.83 12,183.10 20 Kalimantan Barat 69.25 254.69 267.70 281.79 898.02 21 Kalimantan Tengah 41.20 12.44 4,355.00 648.11 11,436.02 22 Kalimantan Selatan 584.93 15,245.52 10,216.07 13,312.74 10,984.70 23 Kalimantan Timur 296,481,857.65 483,041.79 391,694,318.89 71,114.00 1,097.77 24 Sulawesi Selatan 2,622.40 9,246.32 7,645.71 6,383.27 5,284.29 25 Gorontalo 465,424.00 144,033.00 14,286.96 15,997.27 20,004.64 26 Sulawesi Barat 6,691.67 3,578.75 3,935.92 - 4,226.15 27 Sulawesi Tengah 84.73 124.90 537.19 - 4,253.33 28 Sulawesi Tenggara 141.18 134.47 169.06 193.31 404.18 29 Sulawesi Utara 16,111.43 3,125.14 18,216.92 22,315.38 22,340.00 30 Maluku 122,440.53 51,079.43 2,726,393.63 165,455.24 1,736,103.81 31 Maluku Utara 8,508.89 18,196.76 - 14,072.78 19,118.33 32 Papua Barat 447.10 - 384.65 822.17 1,714.77 33 Papua 1,376.63 869.87 - - -

Rata-rata Nasional 130,110,634.00 96,940.94 22,947,847.51 50,881,285.38 1,197,941.37


pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa

peningkatan. Tetapi secara umum pencemaran oleh kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK) masih diatas ambang batas.

2STATISTIK KUALITAS UDARA

TAHUN 2012 2014


STATISTIK KUALITAS UDARATAHUN 2012 - 2014

Salah satu penopang kehidupan manusia saat ini adalah ketersediaan energi.Semakin bertambah jumlah penduduk semakin meningkat kebutuhan energi.Tingkat produksi batubara Indonesia terus meningkat baik untuk dimanfaatkan di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industri dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara paralel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi.

Namun ternyata pemanfaatan batubara dan solar (bahan bakar fosil) sebagai sumber energi pembangkit listrik dan transportasi juga membawa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas udara.

Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

SO2 yang menyebabkan hujan asam belum terlihat ada trend yang tinggi, meskipun pemanfaatan batubara dan solar secara statistik meningkat.Ini terjadi karena adanya konversi

pemantau gas termasuk oleh passive sampler yang mempunyai prinsip difusi gas.Hal ini dapat dideteksi dari adanya sulfat dalam air hujan maupun partikel aerosol. Akan tetapi sebuah kota dengan aktivitas industri yang tinggi akan menunjukkan konsentrasi SO2 yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Hujan asam akan berdampak negatif bagi bangunan, pertanian/lahan, dan air hujan asam akan mengakibatkan korosi bangunan dan juga akan mempercepat rusaknya suatu bangunan.

pertumbuhan tanaman (malnutrisi).

Hujan asam pun akan membawa dampak negatif bagi air. Pasalnya, hujan asam akan mengakibatkan badan air manjadi asam, sehingga tidak layak untuk kehidupan ikan yaitu berkurangnya populasi ikan dan pertumbuhan biota air terganggu.

Hujan asam akan mengganggu keseimbangan ekosistem seperti membuat keasaman air danau semakin tinggi. Hal ini tentu akan mengakibatkan berkurangnya spesies tertentu. Jenis plankton dan invertabrata adalah makhluk yang paling cepat terpengaruh oleh pengasaman. Jika pH danau dibawah lima, lebih dari 75 persen spesies ikan akan hilang karena pengaruh rantai makanan. Ini tentunya berpengaruh pada kelangsungan ekosistem.

Deposisi asam juga akan menghilangkan nutrisi yang dibutuhkan tanah. Deposisi asam dapat membebaskan senyawa beracun alamiah dalam tanah seperti alumunim dan mercuri. Akibatnya sungai, air tanah dan tumbuhan sekitarnya akan teracuni.

Deposisi asam yang larut bersama nutrisi tanah akan menghilangkan nutrisi itu sebelum dimanfaatkan pepohonan untuk tumbuh. Sementara senyawa beracun yang larut dapat


menghambat pertumbuhan, daun cepat gugur, pohon terserang penyakit, kekeringan dan mati. Daun yang terkena deposisi asam akan kekurangan magnesium (salah satu nutrisi esensial bagi tanaman). (Sumarmoto, 1992).

Karena rentan perubahan ekstrim, spesies hewan renik dalam tanah akan langsung mati pada saat pH tanah meningkat. Spesies hewan langka pun terancam mati karena jumlah produsen (tumbuhan) semakin sedikit. Berbagai penyakit akan menyerang karena kulit hewan terpapar air asam.

SO2 dari hujan asam juga dapat bereaksi kimia di udara yang menyebabkan penyakit pernapasan.Selain itu, resiko kena kanker kulit meningkat, jika kulit terpapar langsung dengan senyawa sulfat dan nitrat.

Deposisi asam dapat mempercepat proses pengaratan beberapa material seperti batu kapur, pasir, besi, marmer, batu pada dinding beton, dan logam. Hujan asam merusak batuan dengan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada batuan.

KUALITAS UDARA PASSIVE SAMPLER

Data Kualitas Udara dibawah ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan kualitas udara passive sampleryang dilakukan pada tahun 2012 dan tahun 2014 seluruh provinsi di Indonesia.

A. Metode Pengambilan Sampel

Adapun metode pengambilan sampel untuk mengetahui kualitas udara pada setiap provinsi dilakukan sebagai berikut :

oleh petugas (BLHKabupaten/Kota).2) Alat tersebut ditempatkan selama 3 kali dalam 2 minggu

Lingkungan Hidup cq. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)

B. Waktu Pengambilan Sampel

dilakukan selama 3 kali dalam 2 minggu. Berikut ini disajikan data dalam bentuk Tabel-tabel

kualitas udara.


Tabel 2.1 Kondisi Kualitas Udara Tingkat Provinsi 2012-2014 (Parameter NO2 dan SO2)

No. ProvinsiNO2 SO2

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 Aceh 7.44 7.46 6.82 7.73 6.51 6.51

2 Sumatera Utara 12.28 8.84 12.30 12.34 3.97 6.35

3 Sumatare Baarat 8.99 8.35 7.87 9.57 8.03 7.28

4 Riau 41.09 12.44 12.44 28.89 9.40 9.40

5 Kep.ulauan Riau 8.10 7.22 2.73 4.67 4.39 2.90

6 Bangka Belitung 9.30 7.42 7.42 10.92 7.74 7.74

7 Jambi 10.37 12.08 9.17 9.98 8.43 7.19

8 Sumatera Selatan 13.48 13.77 11.71 8.73 8.74 7.76

9 Bengkulu 11.54 11.54 5.02 6.95 7.15 2.96

10 Lampung 11.82 12.16 12.16 13.61 12.90 12.90

11 Banten 27.48 25.48 25.48 24.00 21.65 21.65

12 DKI Jakarta 26.63 43.37 43.37 30.79 24.43 24.43

13 Jawa Barat 21.32 22.74 22.74 18.16 15.58 15.58

14 Jawa Tengah 15.64 16.64 14.83 11.10 10.49 9.71

15 DI. Yogyakarta 11.67 13.34 10.38 7.00 7.38 5.53

16 Jawa Timur 18.80 20.95 19.03 17.01 13.36 11.94

17 Bali 13.12 13.66 11.11 9.22 9.56 7.58

18 Nusa Tenggara Barat 9.89 10.31 8.31 8.99 8.34 6.56

19 Nusa Tenggara Timur 9.80 11.05 11.05 9.93 10.35 10.35

20 Kalimantan Selatan 12.23 13.31 10.50 14.11 11.32 9.10

21 Kalimantan Barat 8.38 9.02 9.02 7.59 8.32 8.32

22 Kalimantan Timur 12.11 10.58 10.58 9.51 7.52 7.52

23 Kalimantan Tengah 8.70 8.05 7.05 9.89 7.95 6.66

24 Sulawesi Utara 8.02 8.91 8.91 12.75 11.09 11.09

25 Gorontalo 7.21 7.12 4.90 8.19 7.46 6.09

26 Sulawesi Tengah 8.33 8.33 3.17 8.51 8.51 3.36

27 Sulawesi Selatan 8.80 8.75 8.75 8.25 8.28 8.28

28 Sulawesi Tenggara 9.14 9.25 8.77 17.84 9.09 5.36

29 Sulawesi Barat 7.71 8.23 7.43 9.48 9.55 6.84

30 Maluku 5.26 4.44 3.45 8.78 8.33 4.62

31 Papua 8.09 8.09 4.24 9.18 9.18 3.18

32 Papua Barat 8.63 7.75 7.75 6.14 6.14 6.14

33 Maluku Utara 3.39 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00


2 2)

Tabel.2.2. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2014

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTAPARAMETER NO2 PARAMETER SO2

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 Aceh Aceh Barat 9.58 9.58 9.58 5.87 6.39 6.39

Aceh Besar 5.65 5.25 5.25 2.68 2.94 2.94

Aceh Jaya 3.36 3.36 3.36 9.81 5.50 5.50

Aceh Selatan 8.03 6.53 6.53 14.96 7.05 7.05

Aceh Singkil 3.32 3.32 3.32 7.90 8.54 8.54

Aceh Tamiang 8.63 8.63 8.63 15.62 15.62 15.62

Aceh Tengah 7.55 7.56 7.56 4.63 3.61 3.61

Aceh Timur 8.10 8.02 8.02 9.04 9.04 9.04

Nagan Raya 4.32 4.32 4.32 4.06 4.06 4.06

Pidie 14.03 21.70 14.03 7.15 7.15 7.15

Simeulue 6.10 6.10 6.10 6.65 6.06 6.06

Banda Aceh-1 10.65 5.13 5.13 4.43 2.11 2.11


2 2

2 2


Tabel.2.3. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi SumateraUtaraTahun 2012 - 2014

NO. PROVINSI KABUPATEN/KOTAPARAMETER NO2 PARAMETER SO

2

2012 2013 2014 2012 2013 2014

2 Sumatera Utara Medan-1 5.29 0.00 0.00 9.24 0.00 0

Karo 12.00 12.00 12.00 3.76 4.72 4.72

Labuhan Batu Selatan 13.48 11.87 11.87 9.55 6.88 6.88

Labuhan Batu Utara 14.44 14.44 14.44 61.26 5.37 5.37

Langkat 6.45 9.20 9.20 8.82 8.82 8.82

Tapanuli Selatan 7.08 7.08 7.08 3.64 3.64 3.64

Tapanuli Utara 4.58 4.58 4.58 4.24 4.24 4.24

Binjai 17.22 17.22 17.22 7.27 7.27 7.27

Medan-2 29.72 29.72 29.72 11.79 6.74 6.74

Padang Sidempuan 6.94 0.00 5.75 9.01 0.00 9.01

Tebing Tinggi 18.01 0.00 18.01 12.81 0.00 12.81

UPT Lab.Lingkungan 12.13 0.00 17.74 6.73 0.00 6.73

2 2


2 2

Tabel.2.4. Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

4 Riau Pekanbaru-1 92.96 0.00 0.00 70.45 0.00 0

Dumai 12.45 19.68 19.68 19.57 16.24 16.24

Pekanbaru-2 47.29 25.89 25.89 20.02 15.86 15.86

Rokan Hilir 11.64 4.21 4.21 5.49 5.49 5.49

2 2

Utara dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Sumatera

2 di Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Sumatera

kondisi membaik.


2 2

Tabel.2.5. Tabel Konsentrasi partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

5 Kepulauan Riau

Batam-1 15.79 13.47 0.00 4.48 4.48 0.00

Karimun 6.11 6.11 6.11 3.87 3.87 3.87

Lingga 2.40 2.08 2.08 5.65 4.82 4.82

2 di Provinsi Riau semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Riau

dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Riau semakin menurun hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Riau dalam kondisi membaik.


2 2

2 2


Tabel. 2.6. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

6 Bangka Belitung Pangkal Pinang-1 10.62 0 12.98 15.90 0 9.43

Belitung 7.97 7.97 7.97 7.27 7.27 7.27

Bangka 10.08 10.08 10.08 10.11 10.11 10.11

Bangka Barat 4.83 6.08 6.08 11.89 11.89 11.89

Pangkal Pinang-2 12.98 12.98 0.00 9.43 9.43 0.00

2 2

2 2


Tabel.2.7. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

7 Jambi Jambi-1 20.38 20.38 0.00 14.52 8.67 0.00

Tanjung Jabung Timur 5.96 5.96 5.96 9.06 9.06 9.06

Kota Jambi 12.42 16.73 16.73 5.19 5.19 5.19

Muaro Jambi 6.16 11.41 11.41 9.53 9.53 9.53

Sarolangon 9.66 10.49 10.49 6.90 6.90 6.90

Tanjung Jabung Barat 7.95 9.62 9.62 9.49 7.82 7.82

Sungai Penuh 10.04 9.95 9.95 15.18 11.84 11.84

2 2

2 di Provinsi Bangka Belitung semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Bangka Belitung dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Bangka Belitung semakin menurun hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Bangka Belitung dalam kondisi membaik.


2 2

Tabel 2.8. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sumatera SelatanTahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

8 Sumatera Selatan Palembang-1 30.35 30.96 0.00 14.58 14.61 0.00

Banyuasin 10.54 10.54 10.54 10.92 10.92 10.92

Empat Lawang 7.00 9.50 9.50 7.48 7.48 7.48

Lahat 11.15 12.15 12.15 11.41 11.41 11.41

Muara Enim 15.35 15.35 15.35 12.09 12.09 12.09

Musi Banyuasin 9.34 11.00 11.00 11.07 11.07 11.07

Musi Rawas 12.09 12.09 12.09 5.66 5.66 5.66

Ogan Komering Ilir 15.37 14.95 14.95 8.20 8.20 8.20

Ogan Komering ULU 11.99 11.99 11.99 8.59 8.59 8.59

Ogan Komering Ulu Selatan 22.05 17.55 17.55 8.08 8.08 8.08

Ogan Komering Ulu Timur 8.92 8.93 8.93 5.22 5.22 5.22

Pagar Alam 7.56 7.79 7.79 1.81 1.81 1.81

BLH Prabumulih 11.29 11.29 11.29 4.34 4.34 4.34

Palembang-2 17.24 20.57 20.57 10.81 10.81 10.81

Kota Prabumulih 11.95 11.95 11.95 10.76 10.76 10.76

2 di Provinsi Jambi semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi

dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Jambi semakin menurun hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Jambi dalam kondisi membaik.


2 2

2 2


Tabel 2.9. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi BengkuluTahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

9 Bengkulu Bengkulu-1 13.04 13.04 0.00 8.39 8.39 0.00

Lebong 10.04 10.04 10.04 5.51 5.91 5.91

2 2

2 2


Tabel 2.10. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

10 Lampung Lampung Barat 6.60 9.10 9.10 7.30 7.30 7.30

Lampung Selatan 15.57 15.57 15.57 17.35 16.10 16.10

Lampung Timur 10.21 10.21 10.21 11.13 11.99 11.99

Lampung Utara 13.41 14.25 14.25 22.23 16.40 16.40

Tanggamus 4.72 4.72 4.72 13.63 9.88 9.88

Tulang Bawang 16.67 16.67 16.67 13.79 13.79 13.79

Way Kanan 8.64 8.64 8.64 9.61 10.27 10.27

Metro 13.42 13.42 13.42 12.55 13.68 13.68

Pesawaran 10.30 10.30 10.30 11.33 12.99 12.99

Bandar Lampung-2 18.67 18.67 18.67 17.17 16.65 16.65

2 2

2 2


Tabel. 2.11. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi BantenTahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

11 Banten Tangerang 14.54 14.54 14.54 25.48 20.19 20.19

Serang 19.90 19.90 19.90 30.76 30.76 30.76

Pandeglang 18.15 18.15 18.15 35.10 25.17 25.17

Tangerang-2 45.01 45.01 45.01 18.88 18.88 18.88

Serang 19.06 19.06 19.06 13.68 11.43 11.43

Cilegon 57.42 39.21 39.21 31.34 31.34 31.34

Tangerang Selatan 18.30 22.47 22.47 12.79 13.79 13.79

2 2


2 2

Tabel. 2.12. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

12 DKI Jakarta Jakarta Barat 19.47 26.45 26.45 11.49 11.49 11.49

Jakarta Utara 7.06 55.68 55.68 76.08 36.79 36.79

Jakarta Selatan-2 39.59 39.59 39.59 12.45 15.78 15.78

Jakarta Pusat 26.59 34.09 34.09 20.65 23.99 23.99

Jakarta Timur 40.43 61.02 61.02 33.26 34.09 34.09

2 di Provinsi Banten semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Banten

dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Banten semakin menurun hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Banten dalam kondisi membaik.


2 2

2 2


Tabel. 2.13. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Baratdari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 201413 Jawa Barat Bandung-1 26.89 15.23

BLH Kab.Sukabumi 6.07 15.79 15.79 38.42 22.58 22.58

Bogor 23.87 24.70 24.70 13.23 13.23 13.23

BLH Kota Depok 37.51 40.84 40.84 14.11 14.11 14.11

Tasikmalaya 16.51 16.25 16.25 8.47 8.47 8.47

Subang 17.07 16.12 16.12 19.51 19.51 19.51

2 2

2 2


Tabel. 2.14. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

14

Jawa Tengah

Semarang-1 36.17 36.17 0.00 15.70 15.70 0.00

Banjarnegara 12.71 13.65 13.65 6.14 6.22 6.22

Banyumas 12.50 12.50 12.50 7.72 8.47 8.47

Boyolali 13.09 18.09 18.09 8.00 8.00 8.00

Cilacap 9.88 12.38 12.38 4.74 4.74 4.74

Demak 7.34 7.34 7.34 3.88 3.88 3.88

Jepara 12.64 12.64 12.64 10.02 13.08 13.08

Karanganyar 11.95 11.95 11.95 7.92 7.92 7.92

Klaten 15.05 15.88 15.88 15.31 14.06 14.06

Kudus 15.14 15.14 15.14 11.53 11.89 11.89

Magelang 11.24 11.12 11.12 8.15 8.15 8.15

Pekalongan 21.19 21.19 21.19 7.61 10.11 10.11

Pemalang 16.52 16.52 16.52 26.65 15.82 15.82

Purworejo 8.73 9.56 9.56 4.71 4.71 4.71

Sragen 16.28 16.28 16.28 28.50 21.00 21.00

Sukoharjo 18.82 18.82 18.82 12.46 12.46 12.46

Wonosobo 10.10 10.93 10.93 3.55 3.55 3.55

Salatiga 36.76 35.93 35.93 15.78 15.78 15.78

Surakarta 8.36 8.43 8.43 5.96 6.55 6.55

Semarang-2 18.32 28.21 28.21 17.72 17.72 17.72

2 2


2 2

Tabel. 2.15. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi D.I. Yogyakarta dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

15 DI Yogyakarta Yogyakarta-1 12.31 14.81 0.00 7.72 9.28 0.00

Gunung Kidul 8.26 11.59 11.59 5.33 5.33 5.33

Kulon Progo 10.44 10.44 10.44 11.00 11.00 11.00

Sleman 12.62 13.45 13.45 6.96 6.96 6.96

Yogyakarta-2 14.74 16.41 16.41 4.00 4.35 4.35

2 di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat hal ini mengandung arti bahwa kualitas udara di Provinsi Jawa barat dalam kondisi menurun Sedangkan kandungan partikel SO2 di Provinsi Jawa Barat


2 2

2 2


Tabel. 2.16. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

16 Jawa Timur Surabaya-1 19.72 28.83 0.00 54.24 21.24 0.00

Gresik 22.85 28.93 28.93 18.57 18.57 18.57

Jombang 22.97 29.22 29.22 29.20 17.95 17.95

Magetan 10.99 11.83 11.83 14.33 12.66 12.66

Mojokerto 28.60 26.10 26.10 37.96 27.47 27.47

Nganjuk 11.00 12.66 12.66 6.41 6.41 6.41

Pasuruan 23.78 23.78 23.78 13.32 13.32 13.32

Probolinggo 16.10 17.76 17.76 4.69 4.69 4.69

Sidoarjo 24.35 24.35 24.35 20.65 22.31 22.31

Tuban 11.73 15.06 15.06 13.25 13.25 13.25

Tulungagung 17.42 18.25 18.25 12.72 12.72 12.72

Batu 25.37 26.20 26.20 4.52 4.52 4.52

Blitar 13.57 14.40 14.40 7.80 7.80 7.80

Madiun 17.95 21.29 21.29 6.79 6.79 6.79

Malang 15.61 15.61 15.61 10.67 10.67 10.67

2 2


2 2

Tabel. 2.17. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Bali dari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

17 Bali Denpasar-1 25.47 25.47 0.00 19.40 19.77 0.00

Badung 7.88 8.47 8.47 10.35 10.35 10.35

Bangli 8.67 6.88 6.88 10.77 11.02 11.02

Buleleng 20.46 20.46 20.46 7.21 7.21 7.21

Gianyar 14.87 16.54 16.54 7.76 7.76 7.76

Jembrana 11.49 11.49 11.49 2.39 2.66 2.66

Karangasem 8.36 8.36 8.36 4.49 6.16 6.16

Klungkung 3.07 3.83 3.83 5.84 6.67 6.67

Tabanan 17.37 18.21 18.21 12.93 12.93 12.93

Denpasar-2 13.53 16.86 16.86 11.03 11.03 11.03


2 2

2 2


Tabel. 2.18. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012s.d.2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

18 NUSA TENGGARA BARAT

Mataram-1 16.28 17.94 0.00 15.98 15.98 0.00

Bima 8.44 9.27 9.27 5.59 5.20 5.20

Lombok Tengah 9.07 9.07 9.07 3.97 3.97 3.97

Lombok Timur 9.24 10.07 10.07 8.86 8.86 8.86

Lombok Utara 7.24 7.24 7.24 8.44 8.44 8.44

Sumbawa 9.20 9.20 9.20 6.69 6.69 6.69

Sumbawa Barat 8.64 8.64 8.64 15.98 9.25 9.25

Bima 9.25 10.08 10.08 6.66 7.11 7.11

Mataram-2 11.68 11.24 11.24 8.72 9.55 9.55

2 2

2 2


Tabel. 2.19. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

19 NUSA TENGGARA TIMUR Kupang-1 13.10 15.60 15.60 10.44 11.27 11.27

Sikka 6.50 6.50 6.50 9.43 9.43 9.43

2 2


2 2

Tabel. 2.20. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2012 s.d.2014


2012 2013 2014 2012 2013 201420 Kalimantan Selatan Banjarmasin-1 21.67 22.51 0.00 17.77 17.77 0

Balangan 12.14 12.14 12.14 7.73 7.98 7.98

Banjar 8.13 9.80 9.80 5.39 5.39 5.39

Barito Kuala 13.19 15.19 15.19 27.63 19.30 19.30

Hulu Sungai Tengah 10.52 12.19 12.19 11.59 9.18 9.18

Tabalong 8.27 10.77 10.77 11.87 11.87 11.87

Tapin 11.87 11.87 11.87 19.07 12.48 12.48

Banjarbaru 12.04 12.04 12.04 11.82 6.61 6.61


2 2

2 2


Tabel. 2.21. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

21 Kalimantan Barat Ketapang 12.57 12.57 12.57 10.17 10.17 10.17

Sambas 4.00 4.00 4.00 10.54 10.57 10.57

Sekadau 5.88 8.21 8.21 4.59 4.73 4.73

Sintang 11.84 11.84 11.84 8.35 10.10 10.10

Singkawang 7.63 8.47 8.47 4.28 6.02 6.02

2 2

2 2


Tabel. 2.22. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2012 - 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

22 Kalimantan Timur Samarinda-1 14.08 0 0.00 13.92 0 0.00

Berau 12.45 12.45 12.45 4.11 4.11 4.11

Kutai Barat 3.63 4.48 4.48 3.48 3.48 3.48

Kutai Timur 14.73 14.73 14.73 14.04 14.04 14.04

Paser 8.65 8.65 8.65 15.33 15.33 15.33

Balikpapan 16.92 16.92 16.92 6.51 6.51 6.51

Samarinda-2 14.29 16.87 16.87 9.17 9.17 9.17

2 2


2 2

Tabel. 2.23. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

23 KalimantanTengah Palangkaraya-1 9.02 9.02 0.00 11.61 11.61 0.00

Barito Utara 7.74 8.57 8.57 8.00 8.00 8.00

Gunung Mas 2.95 4.07 4.07 6.54 6.54 6.54

Kapuas 20.16 10.16 10.16 25.83 8.33 8.33

Katingan 3.84 4.75 4.75 6.31 7.15 7.15

Kotawaringin Timur 9.98 9.98 9.98 9.34 9.34 9.34

Pulang Pisau 6.15 4.95 4.95 7.38 6.63 6.63

Sukamara 6.45 6.45 6.45 5.55 5.55 5.55

Palangkaraya-2 11.99 14.49 14.49 8.41 8.41 8.41


2 2

2 2


Tabel. 2.24. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

24 Sulawesi Utara Bitung 12.72 13.49 13.49 13.77 13.44 13.44

Kotambagu 5.78 7.12 7.12 12.52 10.19 10.19

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 5.58 6.41 6.41 9.98 9.98 9.98

BLH Kota Tomohon 6.73 8.23 8.23 10.65 10.65 10.65

Minahasa 9.31 9.31 9.31 16.83 11.18 11.18

2 2

2 2


Tabel. 2.25. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Gorontalo dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

25 Gorontalo Gorontalo-1 13.32 13.32 0.00 7.04 8.24 0.00

Boalemo 3.99 3.99 3.99 3.93 4.44 4.44

Gorontalo-2 12.35 12.35 12.35 9.21 3.15 3.15

Bone Balango 4.04 4.04 4.04 5.03 5.03 5.03

Gorontalo Utara 6.42 6.42 6.42 6.27 6.27 6.27

Pohuwanto 3.14 2.60 2.60 17.66 17.66 17.66

2 2


2 2

Tabel. 2.26. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2012s.d.2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

26 Sulawesi Tengah Palu-1 10.31 10.31 0.00 10.29 10.29 0.00

Donggala 6.35 6.35 6.35 6.72 6.72 6.72


2 2

2 2

Tabel. 2.27. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 201427 Sulawesi Selatan Luwu 4.50 4.50 4.50 10.72 10.72 10.72

Luwu Timur 3.06 3.06 3.06 10.56 10.56 10.56

Parepare 7.57 7.57 7.57 14.05 14.05 14.05

Bone 14.03 14.03 14.03 5.39 6.05 6.05

Maros 14.31 15.14 15.14 6.59 6.59 6.59

Enrekang 6.50 7.33 7.33 3.37 2.23 2.23

Pangkep 7.76 7.76 7.76 10.41 11.52 11.52

Gowa 19.59 19.59 19.59 9.96 7.66 7.66

Barru 10.50 9.54 9.54 3.16 5.24 5.24

Pinrang 8.18 8.18 8.18 5.22 5.22 5.22

Wajo 5.99 5.99 5.99 10.66 10.66 10.66

SIDRAP 8.37 8.37 8.37 6.59 6.59 6.59

Sinjai 5.89 4.51 4.51 10.57 10.57 10.57

Palopo 6.99 6.99 6.99 8.28 8.28 8.28


2 2

2 2


Tabel. 2.28. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

28 Sulawesi Tenggara Kendari-1 2.91 2.91 0.00 22.38 22.38 0.00

Kolaka 14.63 14.63 14.63 6.34 6.34 6.34

Kolaka Utara 12.42 12.42 12.42 17.71 7.70 7.70

Konawe 5.31 5.68 5.68 47.08 4.58 4.58

Konawe Selatan 5.48 5.79 5.79 9.85 9.85 9.85

Kendari-2 14.11 14.11 14.11 3.69 3.69 3.69

2 2

2 2


Tabel. 2.29. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2012s.d.2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

29 Sulawesi Barat Mamuju-1 3.91 3.99 0.00 13.55 13.55 0.00

BLH Majene 12.50 12.50 12.50 7.94 7.94 7.94

Mamasa 6.07 6.27 6.27 8.16 8.16 8.16

Mamuju-2 11.75 14.18 14.18 9.75 10.92 10.92

Mamuju Utara 4.31 4.22 4.22 8.01 7.18 7.18

2 2


2 2

Tabel. 2.30. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku dari Tahun 2012s.d.2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

30 Maluku Ambon-1 3.63 1.99 0.00 7.43 7.43 0.00

Ambon-2 6.89 6.89 6.89 10.12 9.23 9.23

2 2


2 2

Tabel.2.31. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua dari Tahun 2012s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 201431 Papua Jayapura-1 7.70 7.70 0.00 12.00 12.00 0.00

Jayapura-2 8.49 8.49 8.49 6.36 6.36 6.36

2 2


2 2

Tabel. 2.32. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

32 Papua Barat Sorong-1 8.63 7.75 7.75 6.14 6.14 6.14

2 2


Tabel. 2.33. Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2012 s.d. 2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014

33 Maluku Utara Maluku Utara-1 3.39 0.00 0.00 8.87 0.00 0

2 2

3PKTL (PLANOLOGI

KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN)


PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

2014

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan , mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan,inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencanakawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan,inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan,pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan,penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,serta kajian dampak lingkungan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan,pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;

d. Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan,dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


KAWASAN HUTAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global.

Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.

Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut :

pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Hutan konservasi terdiri dari :

Taman Wisata Alam (TWA); dan

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan 2014 adalah 126,302,229.98 hektar


(Tabel 3.1.1) Luas Kawasan Hutan Dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi

PENUTUPAN LAHAN/ VEGETASI

Penutupan Lahan/Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi.

Keadaaan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2013. Penafsiran untuk

kelas-kelas sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2013, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar 187.918.3 Juta ha, dengan hasil sebagai berikut :

DEFORESTASI

Deforestasi merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain).

Laju deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan setiap tahun untuk setiap provinsi (ha/tahun) untuk periode tahun 2012/2013 dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

Penataan batas kawasan hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan batas-batas yang pasti mengenai batas kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya yaitu fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pelaksanaannya dimulai dengan menentukan batas sementara di lapangan. Selanjutnya deliniasi batas kawasan hutan didiskusikan dengan segenap pihak yang terkait dengan penggunaan lahan dan kemudian disetujui Pemerintah Daerah unt

Documents

STATISTIK · 2018-08-20 · Tabel 2.23 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2 di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2014 s ... Tabel 2.30 Tabel Konsentrasi Partikel NO2 dan SO2