STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP ......STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA HIBAH APBD PROVINSI BANTEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

STANDAR O P E R A T I O N A L P R O S E D U R E (SOP) PENYALURAN, P E N G G U N A A N D A N PERTANGUNGJAWABAN

D A N A HIBAH APBD PROVINSI B A N T E N PADA K O M I S I P E M I L I H A N UMUM PROVINSI B A N T E N T A 2019

K O M I S I PEMILIHAN U M U M PROVINSI B A N T E N

Standar Operational procedure (§Op) Penyaluran, penggunaan dan pgrtanggungjawaban ©ana Hibah HPS© provinsi ganten

padaKornisi pemilihan Umum provinsi Banten Tfl. 201.9

R A T A P E N G A N T A R

Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten sebagai penyelenggara pemilihan, merencanakan, mengusulkan dan menggunakan pendanaan hibah APBD untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan U m u m sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta melaporkan dan mempertangungj awabkan kepada Kepala Daerah.

Penggunaan dana hibah APBD dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan U m u m sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintaah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Anggaran dana hibah APBD t a h u n 2019 sebagian besar merupakan anggaran dana u n t u k membiayai pelaksanaan supervisi, asistensi dan moni tor ing pelaksanaan Pemilihan U m u m Tahun 2019 dan u n t u k meningkatan kinerja Lembaga K P U Provinsi Banten dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019.

Standar Operational Procedure i n i d imaksudkan u n t u k menjadi panduan bagi penggunaan dana hibah APBD Provinsi Banten pada Komis i Pemilihan U m u m Provinsi Banten Tahun anggaran 2019 dalam menyalurkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana hibah APBD.

Serang Maret 2019 K O M I S I P E M I L I H A N UMUM

P R O V I N S I B A N T E N SE1

NIP. 19680916 198903 1 010

blander Operational procedure (J>Op) Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana tlibah HPB15 provinsi Banten

padaKomisi Pemilihan Umum Provinsi Banten T ( i 2019

D A F T A R I S I

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Ruang Lingkup 3

D. Dasar Hukum 3

E . Pengertian 5

II. PENCAIRAN DANA HIBAH APBD

A. Alur Pengajuan Pencairan Dana Yang Bersumber Dari Dana Hibah APBD 8

B. Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Provinsi Banten pada KPU Provinsi Banten TA 2019 10

C. Penatausahaaan dan Pembukuan Laporan Keuangan

Dana Hibah 11

D. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak 12

E . Jangka Waktu Penyampaian Pengajuan dan Pelaporan Dana Hibah 13

III. PENUTUP 14

LAM PI RAN

Standar Operational procedure (SOP) Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana Hibah HP8© provinsi Banten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi Banten T f i 201.9

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pemilihan u m u m yang secara langsung dilaksanakan oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintah Negara yang demokrasis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyelenggaraan Pemilihan U m u m secara langsung, u m u m , bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan u m u m yang mempunyai integritas, profesionaHtas, dan akuntabilitas.

Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten sebagai penyelenggara pemilihan, merencanakan, mengusulkan dan menggunakan pendanaan hibah APBD untuk menunjang pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan U m u m sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta melaporkan dan mempertangungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Penggunaan dana hibah APBD dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan U m u m sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintaah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Dalam rangka mengatur proses pengelolaan dana hibah APBD Provinsi Banten, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, dan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan dana hibah APBD Tahun 2019, perlu dibuat suatu Pedoman Teknis Penyaluran, Penggunaan, dan Pertangungjawaban Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten pada Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah.

Penerimaan dana hibah APBD oleh K P U Provinsi Banten tentunya harus d i lakukan penyesuaian dengan kaidah-kaidah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menter i yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat dana tersebut masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komis i Pemilihan U m u m , sehingga baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporannya harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah N o m o r 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan N o m o r 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Slander Operational Procedure (I>Op) Penyaluran. penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana Hibah HPB"P provinsi Banten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi Banten T f l 2019

Anggaran dana hibah APBD t a h u n 2019 sebagian besar merupakan anggaran dana u n t u k membiayai pelaksanaan supervisi, asistensi dan moni tor ing pelaksanaan Pemilihan U m u m Tahun 2019 dan u n t u k meningkatan kinerja Lembaga K P U Provinsi Banten dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019.

B. Maksud dan Tujuan I . Maksud

a. Meningkatkan kinerja Lembaga KPU Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 secara u m u m ;

b. Melaksanakan supervisi, asistensi dan monitoring pelaksanaan Pemilihan U m u m Tahun 2019;

I I . Tujuan a. Meningkatkan kinerja Lembaga KPU Provinsi Banten dalam

Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 secara u m u m : > Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; > Memberikan pemahaman tentang Pemilu 2019 kepada PPK se-Provinsi

Banten melalui Rapat Koordinasi dengan PPK se-Provinsi Banten; > Mengevaluasi seluruh kegiatan tahapan pemilu 2019 kepada KPU

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. b. Melaksanakan supervisi, asistensi dan monitoring pelaksanaan Pemilihan

U m u m Tahun 2019 adalah untuk : Tujuan Supervisi: > Memberikan bimbingan tentang regulasi penyelenggaraan Pemilu 2019

kepada Kabupaten/Kota; > Memberikan bimbingan tentang perencanaan persiapan Pemilu 2019

kepada Kabupaten/Kota; > Memberikan bimbangan tentang pertanggungjawaban keuangan pasca

Pemilu 2019 kepada Kabupaten/Kota. Tujuan asistensi dan monitoring : Untuk mengetahui sejauh mana persiapan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana tersebut d i atas, mulai dari rencana dan jadwal tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, serta pelaksanaan Kampanye.

Standar Operational Procedure i n i d imaksudkan u n t u k menjadi panduan bagi penggunaan dana hibah APBD Provinsi Banten pada Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten Tahun anggaran 2019 dalam menyalurkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana hibah APBD.

A d a p u n tujuan diterbitkannnya pedoman teknis i n i untuk: 1 . Memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman pada semua pihak yang

terlibat dalam pengelolaan dana hibah APBD Provinsi Banten pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

2. M e w u j u k a n laporan pertanggungjawaban yang benar dan tepat; 3. Tertib administrasi penggunaan anggaran; 4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan.

2

•Slandor Operational procedure (J>OP) Penyaluran, penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana tlibah HP©© provin*i ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten TH- 2019

C . RuangLingkup Ruang l i n g k u p Standar Operational Procedure i n i m e l i p u t i penyaluran , p e n g g u n a a n dan pertanggungjawaban penggunaaan anggaran dana hibah A P B D Provinsi Banten pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

D. DasarHukum 1 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4011);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan U m u m (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3

Slander Operational procedure (SOp) penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana tlibah HP©© Provinsi ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten TH- 20J9

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271 /PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening M i l i k Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana Telah Diubah Berpa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan U m u m Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung d i Lingkungan Komisi Pemilihan U m u m ;

25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;

5423);

4

Standar Operational procedure (J>Op) Penyaluran. Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana tiibah HP©© provinsi ©anten


26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2019;

30. Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Nomor 978/11-Kesbangpol/2019 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah Uang Kepada Pemerintah/Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun Anggaran 2019;

31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Komisi Pemilihan U m u m (KPU) Provinsi Banten Nomor 978.3/789-Kesbangpol/2019 dan Nomor 02/PR.01.1/36/KPU.PROV/II/2019 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan U m u m (KPU) Provinsi Banten Tahun 2019.

E. Pengertian

1 . Pemilihan U m u m yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, u m u m , bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan U m u m yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan U m u m (Pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Waki l Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

3. Komisi Pemilihan U m u m Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Waki l Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Komisi Pemilihan U m u m Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan yang bertugas melaksanakan pemilihan d i Kabupaten/Kota.

5. Badan Penyelenggara Pemilu Ad hoc yang selanjutnya disebut BPP Ad hoc adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

5

Standar Operational procedure (&0p) Penyaluran. Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana tlibah HP©© provinsi ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten Tfb 2019

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan dengan perjanjian.

9. Tahapan Pemilihan, adalah seluruh Rangkaian proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh K P U Provinsi dan K P U Kabupaten/Kota yang menggunakan dana dari APBD.

10. Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi Banten dalam rangka pendanaaan kegiatan pemilihan yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

11. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

12. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tangungjawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

14. Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar, selanjunya disingkat PP-SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja negara, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan hibah langsung dan/ atau belanja yang bersumber dari hibah langsung serta pengembalian hibah.

15. Pejabat Pengadaan adalah personi l yang d i t u n j u k u n t u k melaksanakan PengadaanLangsung.

16. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan yang salah satu fungsinya melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran.

19. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.

6

J>tandor Operational procedure (l>Op) Penyaluran. Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana Hibah HP©© Provinsi ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten TH. 2019

20. Rekening Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat RPS adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan sementara untuk tujuan tertentu.

21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIP A, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku BUN.

22. Petunjuk Operasional Kegiatan, selanjutnya dis ingkat POK,adalah D o k u m e n yang m e m u a t ura ian rencana kerja dan biaya y a n g d i p e r l u k a n u n t u k pelaksanaan kegiatan,disusun oleh K P A sebagai penjabaran leb ih lanjut d a r i

23. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SP2HL, adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

24. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SP3HL, adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembailan hibah langsung kepada pemberi hibah.

25. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SP4HL, adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.

26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/KPA yang menyatakan bertangung jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah langsung/ pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untukpencatatan surat berharga dari hibah.

27. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung, selanjutnya disingkat SPMTHL, adalah surat pernyataan tangungjawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

28. Rincian A n g g a r a n Biaya,selanjutnya disebut RAB,adalah suatu d o k u m e n y a n g ber is i tahapan pelaksanaan, r inc ian , k o m p o n e n - k o m p o n e n masukan dan besaran biaya d a r i setiap k o m p o n e n suatu kegiatan.

29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat N P H D , adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerimaan Hibah.

30. Surat Perintah Bayar, selanjutnya disingkat SPBy, adalah dokumen yang diterbi tkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat la in yang di tun juk u n t u k mencairkan dana yang bersumber dar i DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

D I P A .

7

Standar Operational procedure (SOP) Penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban ©ana Hibah HPS© provinsi ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten T f l 2019

BAB II

P E N C A I R A N D A N A H I B A H APBD

A. Alur pengajuan pencairan dana yang bersumber dari dana hibah A P B D

Belanja hibah APBD dikategorikan sebagai hibah langsung dalam bentuk uang, dimana pencatatan pendapatannya baru d i a k u i setelah uang masuk ke dalam rekening penampung hibah (register dan revisi), sedangkan belanjanya baru d i a k u i setelah dibelanjakan (pengesahan belanja). H a l i n i sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Pengajuan pencairan dana yang bersumber dari APBD: 1 . Masing-masing Sub Bagian mengajukan nota dinas dilengkapi dengan SPJ

Rampung; 2. Nota dinas diserahkan ke sekretaris selaku KPA untuk didisposisikan ke PPK,

PPSPM dan Verifikator. 3. PPK, PPSPM dan Verifikator mengecek kelengkapan dokumen pengajuan nota

dinas dan kebenaran perhitungan tagihan. 4. Jika tagihan pembayaran dilakukan dengan transfer, maka Bendahara Pengeluaran

yang akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) Transfer yang ditandatangi PPK dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya ditransfer ke pihak ketiga setelah dipotong pajak.

5. Jika tagihan pembayaran dilakukan dengan tunai, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) Tunai yang ditandatangani PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pencatatan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan Nota Dinas Pencairan ke Bendahara Pengeluaran. Nota dinas cek Bendahara Pengeluaran diserahkan ke PPK

6. Uang tunai yang dicairkan dari bank dicatat dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran.

7. Uang tunai yang dicairkan kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diditribusikan ke sub bagian yang mengajukan pencairan.

8. Semua berkas SPJ baik pengajuan kontrak maupun pengajuan tunai diarsipkan.

A l u r pengajuan pencairan dana hibah APBD akan dijelaskan dengan bentuk diagram d i halaman selanjutnya.

dan KPA.

8

NOTA DINAS

SUB BAGIAN

SEKRETARIS

selaku KPA

SPJ RAMPUNG

PPK & PPSPM

ARSIP

PPK-PPSPM

VERA

DISPOSISI

TRANSFER

TUNAI

Bendahara Pengeluaran SPBY TRANSFER

Bendahara Pengeluaran

Pembantu SPBY TUNAI

PEMBUKUAN BPP

SUBAG/ SPJ

•4 SERAH TUNAI KE BPP

TARIK UANG

KE BANK

NOTA DINAS CEK BP KE PPK & KPA

SUBAG/ SPJ

SERAH TUNAI KE BPP *

TARIK UANG

KE BANK ^ 1 NOTA DINAS CEK BP

KE PPK & KPA

TT P n p PEMBUK UAN BP

NOTA DINAS PENCAIRAN KE BP

ARSIP PPK & PPSPM *4 KONTRAK ARSIP <

PPK & PPSPM KONTRAK PIHAK KETIGA TRANSFER BANK

SETOR PAJAK PEMBUKUAN BP

Standar Operational procedure (SOP) penyaluran, Penggunaan dan pertanggungjawaban ©ana Hibah HP©© provin*i ©anten

padaKomisi Pemilihan Umum provinsi ©anten TH- 2019

B. Pertangungjawaban Dana Hibah APBD Provinsi Banten pada K P U Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

Dalam rangka pelaksanaan transparan sidang akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang sekaligus sebagai salah satu indicator kinerja K P U Provins i dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi yang telah di lakukan serta sebagai pertanggungjawaban publ ik atas pengelolaan keuangan dana hibah APBD, per lu kiranya diatur pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas dana hibah APBD sebagai acuan u n t u k membantu para pengelola keuangan dana hibah APBD Provinsi Banten sebagai upaya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.

Atas penggunaan anggaran dana h ibah A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Daerah Prov ins i Banten pada K o m i s i Pemi l ihan U m u m Provins i Banten maka kelengkapan dan b u k t i - b u k t i per tangungjawabannya yang harus d iars ipkan adalah sebagai ber ikut :

1 . Bandahara Pengeluaran : a. Kegiatan K o n t r a k t u a l Transfer

1 . N o t a Dinas Pengajuan; 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. K o n t r a k SPK/SP; 4. Surat Setoran Pajak (SSP) (jika d i p e r l u k a n ) ; 5. Surat Perintah Bayar Transfer 6. B u k t i Transfer

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu : a. Belanja Bahan Non-Kontraktual (SPJ non-Kontrak) Tunai

1. Nota Dinas Pengajuan; 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. SPJ Rampung; 4. Pajak yang telah terbayar (jika ada); 5. Surat Perintah Bayar (SPBy); 6. Tanda Terima Pencairan Uang; 7. Kuitansi Pembayaran;

b. Kegiatan Rapat non-Kontraktual (SPJ Rapat) Tunai 1. Nota Dinas Pengajuan; 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. Undangan Rapat; 4. Daftar Hadir Rapat; 5. Notulensi Rapat; 6. Dokumentasi; 7. SPJ Rampung; 8. Tanda Terima Seminar Kit (jika ada seminar kit) ;

10

!>tandar Operational procedure (§OP) Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana Hibah HP©© provinsi ©anten


9. Daftar Nonimatif Uang Saku dan Uang Transport (jika ada). 10. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) (jika d i kontrakkan); 11. Pajak yang telah dibayarkan (jika ada); 12. Surat Perintah Bayar (SPBy); 13. Tanda Terima Pencairan Uang; 14. Kuitansi Pembayaran;

Belanja Honorarium (SPJ Honor) 1 . Nota Dinas Pengajuan; 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. Copy Surat Keputusan (SK); 4. Daftar Nominatif Penerima Honorarium; 5. Pajak yang telah dibayarkan (jika ada). 6. Surat Perintah Bayar (SPBy); 7. Tanda Terima Pencairan Uang;

Belanja Perjalanan Dinas (SPJ Perjadin) 1. Nota Dinas Pengajuan; 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB); 3. Daftar Nominatif Perjalanan Dinas; 4. Surat Perintah Tugas (SPT); 5. Surat Perjalanan Dinas (SPD); 6. Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas; 7. Laporan Hasil Perjalanan Dinas; 8. Daftar Pengeluaraan Riil (jika ada); 9. Surat Pernyataan Tidak Menginap (jika ada); 10. Bukti Tiket pesawat/kereta atau alat transportasi lainnya; 11. Surat Perintah Bayar (SPBy); 12. Tanda Terima Pencairan Uang; 13. Kuitansi Pembayaran.

C . Penatausahaan dan Pembukuan Laporan Keuangan Dana Hibah Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertangungjawaban Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertangungjawaban Bendahara.

Adapun Penatausahaan dan Pembukuan Laporan Keuangan sebagai ber ikut : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Buku Kas U m u m (BKU); b. Buku Kas Tunai (BKU Tunai); c. Buku Kas Pajak (BKU Pajak); d. Buku Kas Bank e. Kartu Pengawasan Pengendalian Penggunaan Anggaran (KP3A).

11

J>tandor Operational procedure (SOp) penyaluran, penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana Hibah HPS© provinsi ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten T f l 201.9

D. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Bendahara selaku pemungut dan penyetor pajak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Adapun bendahara/ pemegang uang muka kegiatan pada PPTK diperkenankan memungut dan menyetor pajak kemudian dilampirkan d i berkas SPJ ke Bendahara Pengeluaran Pembantu yang kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran.

Kegiatan yang mengakibatkan adanya pungutan pajak yaitu : 1 . Belanja Barang

a. Belanja barang s.d Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak; b. Belanja barang Rp 1.000.000,- s.d Rp 2.000.000,- akan d i kenakan PPN

(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%; c. Belanja barang Rp 2.000.000,- keatas akan dikenakan PPN (Pajak

Pertambahan Nilai) dan PPh 22 (Pajak Pertambahan Hasil Pasal 22)

Rumus :PPN = Nilai x — a t a u PPN = Ni la i / 11 n o '

Kode Isian pada SSP : 411211 - 920 Bendahara Pengeluaran

PPH 22 adalah pemungutan pajak atas pembelian barang dari pengusaha/toko yang nilai pembeliannya diatas Rp. 2.000.000,- dalam satu nota belanja. Pengenaan pemungutan PPH 22 dibagi 2 (dua) bagian yaitu yang mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Adapun cara penghitungannya yaitu:

1 . Mempunyai NPWP PPH 22 - PPN x 15 % 2. Tidak mempunyai NPWP PPH 22 = PPN x 30 % Kode Isian pada SSP : 411122 - 920

2. Belanja Jasa/Sewa Untuk belanja jasa/sewa akan dikenakan PPh 23 (Pajak Pertambahan Ni la i Pasal 23) dan PPH Pasal 4 ayat 2 (Pajak Pertambahan Hasil Pasal 4 ayat 2)

PPH 23 (Pajak Pertambahan Hasil Pasal 23) PPH 23 adalah pemungutan pajak dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa bukan tanah, gedung dan bangunan serta imbalan jasa. Pengenaan pemungutan PPH 23 dibagi 2 (dua) bagian yaitu yang mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP, adapun cara penghitungannya yaitu:

1 . Mempunyai NPWP PPH 23 = PPN x 20 % 2. Tidak mempunyai NPWP PPH 23 = PPN x 40 %

Kode Isian pada SSP : 411124 - 104

12

Standar Operational procedure (SOp) penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban ©ana Hibah HPS© provinsi ©anten

padaKomisi pemilihan Umum provinsi ©anten T f i 2019

PPH Pasal 4 ayat 2 (Pajak Pertambahan Hasil Pasal 4 ayat 2) PPH Pasal 4 ayat 2 adalah pembayaran pajak peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan dan jasa kontruksi.

Pada Komisi Pemilihan Umum, pengenaan PPH Pasal 4 ayat 2 hanya pada sewa tanah dan atau bangunan yang cara penghitungannya yaitu:

PPH 4 ayat 2 = Ni la i x 10 % atau PPH 4 ayat 2 = PPN x 100 %


3. Belanja Honorarium Untuk belanja honorarium baik belanja honorarium komisioner, belanja honorarium PNS dan belanja honorarium non PNS d i kenakan PPh 21 atas honor yang diterima.

PPH 21 (Pajak Pertambahan Hasil Pasal 21) PPH 21 adalah pemungutan pajak atas pembayaran berupa gaji, honorarium, upah, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi.

Pada penghitungannya d i bagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : 1 . Pemungutan pajak untuk Ketua dan Anggota KPU (setara eselon I I pada

KPU Provinsi dan eselon I I I pada KPU Kabupaten/Kota) sebesar 15%. 2. Pemungutan pajak untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibagi menjadi

beberapa golongan yaitu: a. Golongan I dan I I sebesar 0 %; b. Golongan I I I sebesar 5%; c. Golongan IV sebesar 15 %.

3. Pemungutan pajak untuk non - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibagi menjadi beberapa golongan yaitu : a. N o n - PNS mempunyai NPWP sebesar 5 %; b. Non - PNS tidak mempunyai NPWP sebesar 6 %.

Untuk rumus penghitungan pemungutan pajak PPH 21 yaitu :

1 . PNS PPH 21 = Ni la i x Prosentase dari golongan

E. Jangka Waktu Penyampaian Pengajuan dan Pelaporan Dana Hibah

Penyampaian bukti-bukti pengeluaran dan pembukuan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu disampaikan paling lambat:.

1 . Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bendahara Pengeluaran tanggal 5 (lima) setiap bulannya

2. Sub Bagian ke Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Adapun pada saat jatuh tempo tersebut diatas jatuh pada hari l ibur atau hari besar nasional, maka penyampaian laporan diundur setelah hari libur tersebut.

2. N o n PNS PPH 21 = Ni la i x 5% atau 6%


13

§tandar Operational procedure (SOP) Penyaluran, penggunaan dan Pertanggungjawaban ©ana Hibah HP©© provinsi ©anten


BAB HI

PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Standar Operational Procedure, Penggunaan dan Pertangungjawaban Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten pada Komisi Pemilihan U m u m Provinsi Banten tahun Anggaran

Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala atau terdapat keragu-raguan agar melakukan koordinasi/konsultasi Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan negara, Pengelola Keuangan agar menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud.

2019.

Serang7 Maret 2019 Kuasa Pmgguna Anggaran

epto Kalnadi NIP. 1%80916 1989031 010

14

L A M P I R A N I F O R M A T - F O R M A T S U R A T P E R T A N G G U N G J A W A B A N U N T U K K E G I A T A N P E M I L I H A N U M U M T A H U N 2019

NOTA DINAS

Kepada :

Untuk diteruskan :

Sekretaris KPU Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Kabag Hukum, Teknis & Hupmas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

kepada

Dari

Nomor

Tangga

Perihal

Kasubag

/ND-HIBAH APBD/Ol.l/bulan/2019

2019

Permohonan Pencairan Dana Hibah APBD tahun Anggaran 2019

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan dana anggaran Hibah APBD Tahun Anggaran 2019 , pada tangga I 2019 di sesuai dengan anggaran yang tersedia sebesar

,- (terbilang), dengan rincian terlampir dan rekapitulasi sebagai berikut:

:

kegiatan Rp.

Kode Akun URAIAN Vol Satuan Harga

Satuan NILAI

APBN HIBAH URAIAN Vol Satuan Harga

Satuan NILAI

Rp

Rp

Rp

JUMLAH Rp

Demikian kami ajukan permohonan pencairan ini dengan harapan dapat segera terealisasikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Mengeta h u i /Menyetu j u i,

Kasubag

nam a Je las nama jelas

NIP NIP

PPK PPSPM VERIFIKATOR

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua KPU Provinsi Banten

2. Anggota KPU Provinsi Banten sebagai Kepala Divisi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

SURAT PERINTAH BAYAR TUNAI Nomor : Tangga 1

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp Dengan Hu ruf : Dengan Hu

Kepada Untuk Pembayaran

Atas dasar : 1. Nota Dinas Nomor 2. Kuitansi/bukti pembelian : Belanja Ba rang/Bel a nj a Jasa/Honorarium 3. Kode Mak/Akun APBD 4. Kode Mak/Akun APBN :

Serang, 2019 Mengetahui Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

NIP NIP

Telah diverifikasi dan disahkan oleh:

Kabag Keuangan Kasubag Keuangan sebagai PPSPM Sebagai Verikator

NIP. NIP.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

SURAT PERINTAH BAYAR TRANSFER

Nomor : Tangga 1 :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp

Kepada : PERUSAHAAN-CV

Untuk Pembayaran

Atas dasar :

1. Nota Dinas Nomor

2. SPK/SP Nomor

3. Kode Mak/Akun APBD

4. Kode Mak/Akun APBN

Serang, 2019

Mengetahui iggaran

Menyetujui,

Kuasa Pengguna Ar iggaran Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. .. NIP

Telah diverifikasi dan disahkan oleh:

Kabag Keuangan Kasubag Keuangan

sebagai PPSPM Sebagai Verikator

NIP NIP.


KUITANSI TANDA TERIMA PENCAIRAN

TA

Nomor Bukti

Mata Anggaran

2019

KUITANSI TANDA TERIMA PBYCAIRAN

Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Banten Hibah APBD FVovinsi Banten pada KPU Provinsi Banten

Jurrlah Uang

Terbilang

Untuk Perrbayaran

Rp.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Serang, 2019

Penerima

NIP.



TA :2019

Nomor Bukti


Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran KPU FVovinsi Banten

Hibah APBD FYovinsi Banten pada KPU FYovinsi Banten

Juniah Uang : Rp

Terbilang :

Untuk Pembayaran

Bendahara Pengeluaran Pembenatu Serang, 2019

Penerima

NIF3

S3 KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN . Syeh Nawawi Albantani No. 7a Cipocok Jaya

Kota Serang, Banten

K U I T A N S I TA : 2019

Nomor Bukti

Mata Anggaran

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Banten

Jurriah Uang Rp Terbilang Terbilang

Untuk Pembayaran Untuk Pembayaran

Serang, 2019

Penerima

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan Telah Lunas Dibayar pada Tanggal:

Serang, 2019

An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Fterrbantu

NIP. NIP

SURAT PENCAIRAN C E K

Nomor /ND-Keu/Hibah/bulan/2019

Tangga 1 -bulan-2019

Perihal Permohonan Pencairan Cek Dana Hibah APBD Nomor Nominal : Rp Terbilang :

Untuk pembayaran uraian sebagaimana berikut

NO URAIAN BESARNYA UANG 1 2 3

1 RINCIAN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JUMLAH RP

Demikian disampaikan untuk mendapat persetujuan,

KABAG KEUANGAN PEJABAT PEM BUAT KOMITM EN

NUNUNG NURHAYAT1. S. Sos. M. SI ANNI5APy§PAP.ST,ME

NIP. 19620420 199103 2 004 NIP. 19710703 199903 2 007

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SEPTO KALNADI

NIP. 19680916 198903 1 010

SEPTO KALNADI

NIP. 19680916 198903 1 010

SEPTO KALNADI

NIP. 19680916 198903 1 010

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG SAKU RAPAT

TANGGAL S.D SESUAI SURAT KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL

NO NAMA

PENERIMA KEDUDUKAN GOL

BESARAN UANG SAKU TANDA TERIMA NO

NAMA PENERIMA

KEDUDUKAN GOL Rp/HARI HARI JUMLAH

TANDA TERIMA

1 PESERTA IV Rp- Rp- Rp- 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 dst 8

JUMLAH Rp- Rp- Rp-

Serang, 2019 Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Bagian Kepala Sub Bagian

Nama NIP

Nama NIP

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA

SESUAI SURAT TUGAS NOMOR TANGGAL ....

M O 1M KJ

N A M A

P E J A B A T / PITT A V C A W A

P E R J A L A N A N TUNAS

T U J U A N D E D T A T A X T A X T

i C K J A L . AIM AIM D I N A S

L A M A P E P T A T A M A M r E K J ALA1M AIM

D I N A S

I T E M P E R J A L A N A N D I N A S J U M L A H

N O . R E K

M O 1M KJ

N A M A

P E J A B A T / PITT A V C A W A

P E R J A L A N A N TUNAS

T U J U A N D E D T A T A X T A X T

i C K J A L . AIM AIM D I N A S

L A M A P E P T A T A M A M r E K J ALA1M AIM

D I N A S U A N G H A R I A N

A K O M O

D A S I

T R A N P O R T A S I

R F P R F S F N T A T I F

J U M L A H N O . R E K

1 I V Kota ...haritgL.s.d ...

2019 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - xxxx

2 Kota ...haritgL.s.d ...


3 ...haritgL.s.d ...






6 Kota ...haritgl..s.d . . .

2019 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - xxxx • Kota

...haritgL.s.d ... 2019

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - xxxx

8 Koto ...haritgL.s.d ...


9 Dst Kota ...haritgL .s .d ...


J U M L A H Rp - R p - Rp - Rp - Rp -

Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretaris KPU Provinsi Banten

t » ( )

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH APBD PROVINSI BANTEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO. U RAI AN ANGGARAN

(Rp) BULAN

SISA NO. U RAI AN ANGGARAN

(Rp) MARET APRIL JUNI DST.... SISA

i 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

2019 Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pemban&j

Nip. Nip

Documents

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP ......STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA HIBAH APBD PROVINSI BANTEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM