SOSIALISASIPER 35/BC/2013PERUBAHAN KETIGA PER 57/BC/2011TENTANG KAWASAN BERIKAT

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014

LATAR BELAKANGDengan diterbitkannya PMK 120/PMK.04/2013 maka perlu dilakukan penyesuaian PER 57/BC/2011.Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PER 57/BC/2011 perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai simplifikasi perizinan, delegasi wewenang, janji layanan, IT Inventory, dan pemindahtanganan barang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PDJ No. PER-35/BC/2013Membahas hal-hal/permasalahan yang belum terakomodir dalam PDJ guna menyamakan keputusan perlakuan kepada pengusaha KB atau PDKBMeningkatkan sinergi pelaksanaan regulasi Kawasan Berikat

PERUBAHAN KETENTUAN

• Perijinan KB (baru, perpanjangan dan perubahan Izin KB, simplifikasi syarat dan prosedur, dan pendelegasian wewenang perubahan izin KB)

• Relaksasi pemenuhan syarat lokasi (perpanjangan izin dan izin KB dari peralihan KITE)

• Kewajiban KB (pendayagunaan IT Inventory & CCTV)• Kegiatan Operasional KB (batasan Penjualan Lokal, ketentuan

subkontrak, penggunaan CG, dan perlakuan Barang Modal)• Pembekuan KB dan Pencabutan KB• Otomasi• Penegasan Ketentuan terhadap BKC

KAWASAN BERIKATPER-57/BC/2011 PER 35/BC/2013

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Belum diatur mengenai leveling perusahaan KB.

Perusahaan KB diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko yang dikategorikan menjadi:1. kategori layanan hijau;2. kategori layanan kuning; atau3. kategori layanan merah.

IZIN KAWASAN BERIKATLOKASI JENIS IZIN MASA

BERLAKUJANJI

LAYANAN

KAWASAN INDUSTRI

Penyelenggaraan KB:1. Izin prinsip pendirian KB2. Izin penyelenggara KB

2 tahuns/d IUI *

15+10 HK15+10 HK

Pengusahaan KB:1. Izin penyelenggara KB sekaligus pengusaha

KB2. Izin Pengusaha di Kawasan Berikat

merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB)

s/d IUI *s/d IUI *

15+10 HK15+10 HK

KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKKAN INDUSTRI

Penyelenggaraan KB:1. Izin penyelenggara KB 5 tahun 15+10 HK

Pengusahaan KB:1. Izin penyelenggara KB sekaligus pengusaha

KB2. Izin Pengusaha di Kawasan Berikat

merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB)

3 tahun3 tahun **

15+10 HK15+10 HK

* = berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut.** = tergantung jangka waktu izin Penyelenggara KB nya.

PERSYARATAN FISIK KB

Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemasMempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain (minimal 2 meter) *Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain

Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraanDigunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi

* = dalam hal Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus batas-batas dapat berupa pembatas buatan dan/atau pembatas alam yang mengelilingi atau menyekat KB untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas.

PERSYARATAN LOKASI

KB harus berlokasi di Kawasan Industri.Boleh di kawasan budidaya peruntukkan industri hanya untuk perusahaan yang memiliki luas lokasi minimal 10.000 M2 dalam satu hamparan, yaitu:

1. Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;2. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau3. di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan

industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan.

RencanaTata RuangKab. Manalagi

Kawasan pemukiman/ perdagangan

Kawasan budidaya peruntukkan

industri

Kawasan Industri

PERSYARATAN ADMINISTRASIJENIS PERSYARATAN

Izin Prinsip PKB

PKB PKB SEKALIGUS PENGUSAHA KB PDKB PERPANJANGAN

Surat permohonan + daftar isian V V V V V

Rekomendasi KPPBC + denah + foto V V V V V

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) * V V V V V

Izin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri V V - - -

Izin Usaha Industri - - V V V

Izin mendirikan bangunan (IMB) - V - - -

Bukti lokasi terletak di Kawasan Industri atau Kawasan Budidaya peruntukkan industri V V V - -

Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan dengan batas-batas yang jelas V V V V V

Peta + Denah lokasi/tempat V V V V -

SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terakhir V V V V V

Dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau UKL/UPL - V - - -

Surat pernyataan jenis hasil produksi sesuai IUI nya + alur proses produksi - - V V -

Paparan IT Inventory - - V V -

Rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat - - - V V

* = Bukti tanda terima updating data NIK, jika NIK belum terdapat:• Akta pendirian serta perubahan terakhir• Keputusan pengesahan dari pejabat yang berwenang• Identitas penanggungjawab

V V V V V

ALUR PERMOHONAN IZIN KB

Permohonan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnyaKa KPPBC melakukan penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan.Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory, dan SPI perusahaanBerkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah:

1. Softcopy berkas permohonan2. Softcopy berita acara pemeriksaan lokasi3. Softcopy rekomendasi sesuai contoh format Lampiran II PER 35/BC/20134. Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim

Direktur Fasilitas menerbitkan skep izin KB atau menyampaikan surat penolakan.

15 hari kerja 10 hari kerja

KPPBC

ALUR PERPANJANGAN IZIN KB

Permohonan perpanjangan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya.Ka KPPBC melakukan penelitian berkas.Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory, dan SPI perusahaan.Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah:

1. Softcopy berkas permohonan;2. Softcopy rekomendasi sesuai contoh format Lampiran III PER 35/BC/2013;3. Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.

Direktur Fasilitas menerbitkan skep perpanjangan izin KB atau menyampaikan surat penolakan.

7 hari kerja 10 hari kerja

KPPBC

REKOMENDASI KPPBCJENIS REKOMENDASI

Izin Prinsip PKB

PKBPKB

SEKALIGUS PENGUSAHA

KBPDKB PERPANJANGAN

Kesiapan lokasi yang akan menjadi KB dan pemenuhannya terhadap persyaratan yang ditentukan

V V V V -

Kesiapan sarana dan prasarana KB - V V V -Pendayagunaan IT Inventory - - V V -Pendayagunaan IT Inventory yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan

- - - - V

Pemasangan CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta data rekaman 7 hari sebelumnya

- - V V V

Kategori layanan KB 6 bulan terakhir - - - - VTunggakan utang kepabeanan - - - - V

PERUBAHAN IZIN KBJENIS PERUBAHAN

PENGAJUAN *KPPBC KWBC DIT FAS

Perubahan nama perusahaan akibat merger atau akuisisi - - VPerubahan nama perusahaan yang bukan akibat merger atau akuisisi - V -

Perubahan jenis hasil produksi - V -Perubahan luas KB yang masih dalam satu hamparan - V -Perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam satu PKB - V -

Perluasan KB berupa tempat penimbunan bahan baku/hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan

- V -

Perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat penanggung jawab, dan/atau tata letak (layout) bangunan di dalam KB

V - -

* = Pengajuan tetap melalui KPPBC yang mengawasi KB

MERGER DAN AKUISISI (1)Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus mengajukan permohonan pencabutan izin Kawasan Berikat dan sekaligus mengajukan permohonan izin Kawasan Berikat yang baru dalam hal terjadi merger atau diakuisisi.Ada dua kondisi:

1. memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147 proses sebagaimana pada umumnya

2. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147 ada kriteria khusus, yaitu:

telah mendapatkan izin KB sebelum berlakunya PMK 147;memiliki kategori layanan hijau/kuning dalam 6 bulan terakhir;memiliki IT inventory yang dapat diakses secara realtime dan online serta keterkaitan dokumen pabean;tidak memiliki tunggakan utang;memiliki CCTV yang bisa diakses dari kantor pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya.

MERGER DAN AKUISISI (2)Ilustrasi syarat profil untuk merger dan akuisisi pada kondisi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147

KB Baru

PERLUASAN KB (TEMPAT TIMBUN)KB dapat mengajukan perluasan KB berupa tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan kepada Ka KPU/Ka Kanwil melalui KPPBCPersyaratan:1. memiliki kategori layanan hijau atau kuning;2. Kapasitas tempat penimbunan bahan

baku/hasil produksi di KB tidak lagi mencukupi atau karakteristik hasil produksi KB memerlukan tempat penimbunan khusus di luar lokasi KB;

3. Tempat penimbunan yang diajukan perluasan harus dimiliki/dikuasai oleh perusahaan KB, terdapat tempat pengawasan petugas BC, CCTV, dan sistem IT Inventory.

Perpindahan barang dari lokasi KB ke lokasi perluasan menggunakan dokumen pemberitahuan perpindahan barang antar tempat penimbunan dalam satu KB (PPB)

A

B

PENAMBAHAN PINTU KBJENIS PERUBAHAN

PENGAJUANKPPBC KWBC DIT FAS

Penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di KB (termasuk pipa, saluran transmisi, ban berjalan) V - -

Penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran orang di KB V - -

PERSYARATAN PINTU BARANG PERSYARATAN PINTU ORANG

Terpasang CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya

Tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang dan hanya berfungsi sbg pintu masuk/keluar orang

Terdapat alat ukur elektronik yang terhubung dengan IT perusahaan (khusus pintu pipa, saluran transmisi, ban berjalan)

Terpasang CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnyaPintu tambahan hanya digunakan pada saat jam keluar masuk karyawan

IT INVENTORY

Kriteria:Pencatatan secara kontinu dan realtimeMencatat history perekaman dan penelusuran kegiatan penggunaHarus bisa diakses online dari KPPBC dan realtime ketika diaksesPencatatan dilakukan oleh orang dengan akses khususPerubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang yg berwenangMenggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan data jenis, nomor, dan tanggal dok kepabeanan

KPPBC

Laporan

IT INVENTORY

AKSES:• Membaca

laporan; dan

• Mengunduh data laporan

Atensi: Batas waktu pemenuhan IT Inventory : 1 Oktober 2014

KRITERIA RUANGAN HANGGAR

Perusahaan KB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas BC untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.Kriteria:1. Ruangan memiliki akses memonitor aktifitas in out barang;2. Memiliki CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta memiliki data

rekaman paling singkat 7 hari sebelumnya;3. Sarana dan prasarana lainnya;4. Adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan IT Inventory sistem dan Internet.

IT INVENTORY

Komputer

Ruang Hanggar

KPPBCRealtime/Online

PELAPORAN

KPPBC

IT INVENTORY PERUSAHAAN

Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Bahan Baku

Dan Bahan Penolong

Laporan Pertanggungjawaban

Mutasi Barang Jadi

Laporan Pertanggungjawaban

Mutasi Barang Sisa Dan Scrap

Laporan Pertanggungjawaban

Mutasi Mesin & Peralatan Perkantoran

setiap 4 (empat) bulan sekali paling lama tanggal 10bulan berikutnya

KANWIL

KPDJBC

IN - OUT BARANGLuar Daerah

Pabean

Kawasan Berikat

TPPB

Kawasan Bebas

TLDDP

TLB

Gudang Berikat

KEK

KAWASAN BERIKAT

Luar Daerah Pabean

Kawasan Berikat

TPPB

Kawasan Bebas

TLDDP

KITE

Gudang Berikat

KEK

MENIMBUN BARANG GUNA DIOLAH ATAU

DIGABUNGKAN

PEMASUKAN BARANG YANG MEMERLUKAN IZIN

ASAL JENIS BARANG IZINLDP barang jadi untuk digabungkan KPPBCLDP reimpor Hasil Produksi KB KPPBCLDP barang contoh KPPBCLDP barang modal KPPBCLDP peralatan perkantoran KPPBC

PENGELUARAN BARANG YANG MEMERLUKAN IZIN

JENIS BARANG TUJUAN IZIN

bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDPLDP KPPBC

KB LAIN/TLDDP KWBCbahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) asal GB yang sama sekali tidak diproses GB KPPBC

HPKB untuk dipamerkan/dijual TPPB KPPBCHPKB > 50% TLDDP DIT FASbarang dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) asal TLDDP yang sama sekali tidak diproses TLDDP KPPBC

bahan baku berupa komponen (sparepart) asal LDP LDP/KB LAIN/KAW BEBAS/KEK/TLDDP KPPBC

barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi dan/atau HPKB

LDP/TLDDP/KB LAIN KPPBC

PENJUALAN HPKB KE TLDDP (1)Dapat dilakukan max 50% dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya.Nilai realisasi tahun sebelumnya meliputi: nilai ekspor; nilai penjualan HPKB ke KB lain; nilai penjualan HPKB ke Kaw Bebas, nilai penjualan HPKB ke Kawasan Ekonomi Khusus.Perubahan penghitungan kuota terhadap KB yang mendapat fasilitas pemusatan PPN

Perubahan kuota penjualan lokal terhadap perusahaan baru ditahun pertama dan kedua.1. Utk tahun pertama persentase x penjumlahan nilai realisasi tahun berjalan2. Utk tahun kedua persentase x (penjumlahan nilai realisasi tahun pertama +

tahun berjalan)Mengubah tatacara penghitungan penjualan lokal Lampiran V

PENJUALAN HPKB KE TLDDP (2)

Jika over kuota persentase kuota tahun berikutnya dikurangiJika dua kali over kuota pembekuan 3 bulanDalam periode pembekuan:1. Tidak boleh jual lokal2. Harus ekspor + AKB + Kaw bebas + KEK minimal 2 kali over kuotaJika KB telah mengajukan permohonan persetujuan jual lokal > 50%, Ka KPPBC dapat menunda pembekuan izin KB

TATALAKSANA > 50%Dapat dilakukan lebih dari 50% dengan persetujuan Dirjen atas nama Menteri, dengan menyampaikan data sbb:1. Data nilai realisasi 2 tahun terakhir2. Informasi kapasitas produksi

perusahaan3. Surat rekomendasi dari kementerian

perindustrian yang menyatakan besaran persentase pengeluaran yg direkomendasikan

Janji layanan paling lama 10 HK sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.Keputusan penetapan persentase pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50% berlaku 2 tahun.Setelah masa berlaku keputusan berakhir, perusahaan KB dapat mengajukan kembali permohonan pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50%

PEMINDAHTANGANAN BARANG DLM RANGKA SALING MELENGKAPI

JENIS BARANG TUJUAN IZINBarang Modal KB satu

manajemenKPPBC

1. Bahan baku2. Barang setengah jadi3. Pengemas4. Alat bantu pengemas

KB satu manajemen

KPPBC

KB lain dalam 1 PKB

KPPBC

KB lain KWBC

PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL (1)

KONDISI BARANG MODAL TUJUAN IZIN• asal impor• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk

LDP KPPBC

• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • sebelum jangka waktu 2 tahun, sejak diimpor dan telah

dipergunakan di KB yang bersangkutan

KB Lain KWBC

• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • setelah jangka waktu 2 tahun, sejak diimpor dan telah

dipergunakan di KB yang bersangkutan

KB Lain KPPBC

• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • sebelum jangka waktu 4 tahun, sejak diimpor atau sejak

dimasukkan untuk digunakan di KB asal (dihitung dari tanggal BC 2.3)

• telah dipergunakan di KB paling singkat selama 2 tahun (total waktu penggunaan barang modal di KB)

TLDDP KWBC

PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL (2)

KONDISI BARANG MODAL TUJUAN IZIN• asal impor• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • setelah jangka waktu 4 tahun, sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk

digunakan di KB asal (dihitung dari tanggal BC 2.3)• telah dipergunakan di KB paling singkat selama 2 tahun (total waktu

penggunaan barang modal di KB)

TLDDP KWBC *

• telah diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk + PDRI LDP/KB Lain/ TLDDP

KPPBC

• asal TLDDP LDP/KB Lain/ TLDDP

KPPBC

• diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI

• Importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012)• tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor untuk ditimbun di KB

- DIT FAS

• diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI

• Importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012)• telah melebihi 4 tahun sejak diimpor untuk ditimbun di KB

- KWBC

* = dengan mendapat pembebasan BM, dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran PDRI namun berkewajiban memungut PPN yang terutang atas penyerahan tersebut.

PEMINDAHTANGANAN PERALATAN PERKANTORAN

KONDISI PERALATAN PERKANTORAN TUJUAN IZIN• asal impor• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk

LDP KPPBC

• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • setelah dipergunakan di KB yang bersangkutan

KB lain KPPBC

• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • sebelum jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan

untuk digunakan di KB• telah dipergunakan di KB yang bersangkutan

TLDDP KWBC

• asal impor• belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • setelah jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan

untuk digunakan di KB• telah dipergunakan di KB yang bersangkutan

TLDDP KWBC

• telah diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk + PDRI LDP/ KB Lain/

TLDDP

KPPBC

REPARASI BARANG

Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC.Jangka waktu reparasi 3 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 bulan dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu reparasi ke KPPBC.Pengeluaran barang modal dalam rangka reparasi ke TLDDP, perusahaan KB harus mempertaruhkan jaminan.

Luar Daerah Pabean

KB Lain

TLDDP

KB MEREPARASIKAN BARANG MODAL

Kawasan Berikat

KB MENERIMA REPARASI BARANG

KB dapat menerima pekerjaan reparasi barang dari:1. KB lain; atau2. TLDDP (after sales services)

Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC.Perusahaan KB dapat menambahkan bahan atau barang dalam rangka reparasi.Penambahan barang dalam rangka reparasi dari TLDDP harus melunasi BM + PDRI

SUBKONTRAK (1)Untuk subkontrak dengan jangka waktu

< 60 hari izin KPPBCUntuk subkontrak dengan jangka waktu

> 60 hari izin KWBCPerusahaan KB atau badan usaha di TLDDP yang menerima subkontrak dapat menambahkan barang untuk pekerjaan subkontrak.

KB Lain

TLDDP

KB MEMBERIKAN PERKERJAAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN PENGOLAHAN

Penambahan barang dilakukan dg ketentuan sbb:1. Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan diberitahukan pada saat

pengajuan permohonan subkontrak2. Data jenis dan jumlah barang tercantum dalam perjanjian subkontrak3. Data jenis dan jumlah barang diberitahukan dalam lampiran dok BC 2.6.2 atau

BC 2.7

SUBKONTRAK (2)

Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC.Perusahaan KB yang menerima pekerjaan subkontrak dari TLDDP tidak diperbolehkan menambahkan barang untuk kepentingan subkontrak.Syarat:1. Pekerjaan utama produksi yang ditujukan untuk ekspor, diimpor untuk dipakai,

KB lainnya dan/atau KEK tetap dilakukan;2. Tidak sedang memberikan subkontrak atas jenis pekerjaan yang sama/identik

ke perusahaan lain di TLDDP dan/atau KB lain;3. Tidak dalam proses pidana kepabeanan, tidak memiliki tunggakan utang

kepabeanan, dan tidak dalam proses pailit.

Kawasan Berikat

KB MENERIMA PEKERJAAN SUBKONTRAK

TLDDP

SUBKONTRAK BERLANJUTKB

KB A

KB BKB C

KB D

Syarat:1. Perusahaan KB pemberi dan penerima kategori layanan hijau atau kuning2. Dilakukan sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan dan tercantum

dalam perjanjian subkontrak.Dalam hal KB dibawah pengawasan KPPBC yang berbeda, KPPBC yang mengawasi KB pemberi subkontrak melakukan konfirmasi untuk mengetahui kategori layanan KB penerima subkontrak.

JAMINAN DALAM RANGKA SUBKONTRAKPengeluaran barang subkontrak kepada badan usaha di TLDDP, jaminan diserahkan paling sedikit sebesar pungutan BM, cukai, dan PDRI yang masih terutang.Ka KPPBC melakukan penelitian terhadap besarnya jaminan yang dipertaruhkan dan mencantumkan besarnya perkiraan nilai jaminan pada surat persetujuan.Setiap pengeluaran barang mengurangi nilai jaminan yang dipertaruhkan.

Jika sisa nilai jaminan yang dipertaruhkan < dari nilai pungutan yang terutang perusahaan KB harus menambahkan nilai jaminan yang dipertaruhkan.Jika corporate guarantee, tidak perlu dilakukan pengurangan nilai jaminan.Bentuk dan tatacara penyerahan jaminan dilakukan sesuai ketentuan perundangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

PENCABUTAN IZIN KB (1)Hal-hal yang dapat menyebabkan pencabutan izin:1. tidak melakukan kegiatan 12 bulan secara terus menerus;2. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku;3. dinyatakan pailit;4. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain

menyalahgunakan fasilitas KB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;

5. mengajukan permohonan pencabutan; atau6. tidak memenuhi ketentuan subkontrakPencabutan izin dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan izin harus melunasi semua BM dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari KB ke TLDDP

PENCABUTAN IZIN KB (2)Berdasarkan manajemen risiko dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana.Barang asal impor (LDP) yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus:1. diekspor kembali;2. dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar BM dan/atau Cukai,

dan PDRI;3. dipindahtangankan ke KB lainnya,Pelaksanaan ekspor kembali, pengeluaran ke TLDDP, pemindahtanganan ke KB lainnya, menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama perusahaan KB yang telah dicabut izinnya.Barang asal TLDDP yang masih tersisa pada KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus:1. diekspor;2. dipindahtangankan ke KB lainnya;3. dikeluarkan ke TLDDP,

PENCABUTAN IZIN KB (3)Permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB sebelum izin KB dicabut diajukan kepada:1. KWBC dalam hal barang modal telah melebihi 4 tahun

sejak diimpor;2. Direktur Fasilitas dalam hal barang modal telah melebihi

2 tahun dan tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor dan diimpor sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012)

Atensi Perusahaan KB yang telah dicabut izinnya tidak dapat mengajukan permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB.Persetujuan pembebasan BM yang terbit sebelum izin KB dicabut dapat dipergunakan untuk penyelesaian barang asal LDP yang masih terutang atau masih menjadi tanggungjawab KB yang telah dicabut izinnya.

INTERMEDIATE GOODS

Perusahaan KB yang telah mendapatkan penetapan HPKB sebagai intermediate goods, tetap dapat melakukan pengeluaran HPKB ke TLDDP dengan batasan pengeluaran HPKB sesuai penetapan dimaksud.

CORPORATE GUARANTEE (1)

Perusahaan KB kategori layanan hijau dapat menggunakan corporate guarantee sebagai jaminan yang diserahkan dalam rangka sbb:1. pengeluaran Barang Modal ke TLDDP untuk keperluan perbaikan/reparasi;2. pengeluaran barang contoh/sampel ke TLDDP;3. pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak ke perusahaan/badan

usaha di TLDDP;4. pengeluaran mesin produksi dan cetakan (moulding) untuk dipinjamkan kepada

perusahaan/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak; dan/atau5. peminjaman Barang Modal berupa mesin produksi dan cetakan (moulding)

selain dalam rangka subkontrak, ke perusahaan/badan usaha TLDDP

CORPORATE GUARANTEE (2)

Perusahaan KB mengajukan permohonan kepada Menteri up Direktur Fasilitas Kepabeanan , dilampiri dengan Surat Jaminan Perusahaan (corporate guarantee).Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu maksimal 10 HK sejak permohonan lengkap.Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan.

KAWASAN BERIKAT

KB yang lokasinya tidak memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147) dapat diberikan Perpanjangan izin KB dengan kriteria:1. Izin KB terbit sebelum PMK 147 berlaku;2. termasuk dalam kategori layanan hijau atau kuning dalam 6 bulan

terakhir;3. memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara real time dan online

ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;

4. tidak memiliki tunggakan hutang kepabeanan; dan5. memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime,

online, dan arsip rekamannya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.

KITE (1)

• Perusahaan KITE dapat beralih status menjadi perusahaan KB.• Ada dua kondisi:

1. Memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147) proses sebagaimana umumnya2. Tidak memenuhi syarat lokasi dengan kriteria khusus, yaitu:

a. memiliki NIPER dalam status aktif pada saat berlakunya PMK 147.b. Permohonan diajukan paling lambat 6 bulan sejak berlakunya PMK 120

(max 26 Februari 2014).c. mempunyai reputasi baik atau sangat baik;d. memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara realtime dan online serta

menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;e. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan; danf. memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime dan

online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya

KITE (2)

• Realisasi ekspor dan penyerahan ke KB dapat diperhitungkan dalam penentuan batasan penjualan hasil produksi KB ke TLDDP.

• Pengeluaran hasil produksi KB ke perusahaan KITE Pembebasan/Pengembalian: 1. dapat diberikan pembebasan BM dan/atau PPN/PPN dan PPnBM tidak

dipungut jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pembebasan, atau dapat dimintakan pengembalian BM jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pengembalian;

2. tetap diberlakukan batasan penjualan hasil produksi ke TLDDP.

OFFICE AUTOMATION

Hal-hal yang bisa disampaikan melalui media elektronik atau email:1. Rekomendasi atau konfirmasi antar unit di DJBC;2. Persetujuan atau penolakan perizinan KB;3. Laporan bulanan.

BARANG KENA CUKAI

Pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari KB berlaku ketentuan perundangan cukai di bidang pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai.

TERIMA KASIH

SARAN & KRITIKkitetpb@customs.go.id

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014