108
Perjanjian Secara Umum TEORI LEGAL DRAFTING DRAFT CONTRACT DRAFTING LEGAL DRAFTING KONSEP RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN HUKUM RANCANGAN KONTRAK BISNIS fakultas hukum uns

Skema Legal Drafting

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ppt

Citation preview

  • Perjanjian Secara UmumTEORILEGAL DRAFTINGDRAFTCONTRACT DRAFTINGLEGAL DRAFTINGKONSEPRANCANGANRANCANGAN PERATURAN HUKUMRANCANGAN KONTRAK BISNIS

    fakultas hukum uns

  • Perjanjian Secara UmumPerjanjianPengertianSyarat SahnyaUnsur-unsurPasal 1313 KUHPerdataIktikad BaikPersonalitasKebebasan BerkontrakKonsensualitasPacta Sunt ServandaNaturaliaAscidentaliaEssensialiaAsas-asasKesepakatanKecakapanSuatu hal tertentuSebab yang halal

    fakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTINGJENISPERJANJIANBERNAMATIDAK BERNAMACUMA-CUMAATAS BEBAN

    TIMBALBALIKJual beliHibahGadaiSewa menyewaHIBAHJUAL BELIJUAL BELI SEWA MENYEWA

    fakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTINGBENTUK AKTADIBAWAH TANGANOTENTIKPASAL 1874KUH PERDATAPASAL 1868KUH PERDATA

    fakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTINGKEKUATANPEMBUKTIANFORMILMATERIIL

    EXTERNALBenar apa yg diterangkanSungguh-sungguh Terjadi antara parapihakDari wujudnya tampak sebagai suatu akta otentikfakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTINGKEDEWASAANPSL 330KUH PDTUU NO 1/1974PERKAWINANPasal 7 (1)UU 30/2004JABATAN NOTARISPasal 39 (1)LAKI-LAKI : 19 THPEREMPUAN :16 TH18 TH ATAUTELAH MENIKAH

    fakultas hukum uns21 TAHUNATAU TELAH MENIKAH

  • CONTRACT DRAFTINGKECAKAPANPERWALIANPENGAMPUANPASAL 345KUH PERDATAPASAL 433KUH PERDATA

    fakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTINGBAGAN AKTAKEPALA AKTABADAN AKTAAKHIR ATAU PENUTUP AKTAKomparisiIsi aktaUraian pembacaan aktaUraian saksiUraian penutupan akta

    JUDULNOMOR AKTAWKT PEMBUATAN AKTAfakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTINGBEA METERAIPengaturanPengertian

    KegunaanUU 13/1985PP 24 Th 2000Pasal 8Pasal 12

    Dokumen Akta Not/PPATKuitansifakultas hukum uns

  • Perjanjian KreditPerjanjian KreditSubyek HukumSusunanFungsiPeroranganBadan UsahaPinjam Pakai HabisKhususPerjanjian PokokAlat buktiAlat Monitoring

    SifatJudulKomparisiSubstansi

  • CONTRACT DRAFTINGJAMINANPengertianSumber HukumJENISPasal 1131Pasal 1132UmumKhusus

    DefinisiUnsur-unsurfakultas hukum uns

  • UU 4 TH 1996Dasar HukumPengertianASASPEMBERI HTJANJI-JANJI1. 1. 1. HAK TANGGUNGANPENERIMA HT1. fakultas hukum uns

  • KONTRACT DRAFTINGfakultas hukum uns

  • CONTRACT DRAFTING

  • DRAFTINGDrafting merupakan suatu rencana. Dapat pula dikatakan sebagai suatu rancangan untuk menyusun sesuatu kaidah atau aturan-aturan tertentu yang hendak disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak.

  • LEGAL DRAFTINGLegal Drafting secara harfiah dapat diterjemahkan secara bebas, adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dari pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan, sebagai contoh ; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dapat disimpulkan kegiatan legal drafting disini adalah dalam rangka pembentukan peraturan-perundangan.

  • CONTRACT DRAFTING Contract Drafting mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan legal Drafting, yaitu merupakan draft atau susunan rancangan peraturan yang dibuat atau dipersiapkan oleh para pihak yang hendak menuangkan kesepakatan lisan dalam bentuk tulisan, mengenai sesuatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dalam bidang kontrak yang mempunyai nilai ekonomis atau yang mempunyai unsur bisnis. Contract Drafting lebih mengerucut dari pada Legal Drafting, karena Contract Drafting hanyalah salah satu bagian atau pembahasan dari Legal Drafting.

  • PASAL 1313 KUH PerdataSuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

  • Syarat sahnya Perjanjian(1320 KUH Perdata)Sepakat mereka yang mengikatkan diriKecakapan untuk membuat suatu perikatanSuatu hal tertentuSuatu sebab yang halal

  • KONTRAK Kontrak=Perjanjian=TransaksiPengertian : suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara 2 pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.Ps 1313 KUH Perdata : suatu perbuatan dimana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih.Asas-asas : hukum mengatur,kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda (janji itu mengikat), konsensual(sah mengikat penuh), obligatoir (terikat hak & kwj).Syarat sah nya : Subyektif (kesepakatan, kewenangan), Obyektif (hal tertentu, sebab yg halal)

  • Perjanjian Pada UmumnyaDefinisi: Ps 1313 KUH PerdataBentuk : Lisan dan tulisanJenis: Timbal balik, Cuma-Cuma, bernama, tidak bernama, obligatoir, kebendaan, konsensual, riel, dan lain-lain.Subyek perjanjianObyek perjanjianSyarat-syarat sahnya perjanjian (Ps 1320 KUHPerdata)Asas-asas perjanjian : Hukum mengatur, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, konsensual, obligatoir.Berakhirnya perjanjian : Ps 1381 KUHPerdata

  • Syarat sahnya PerjanjianSyarat obyektif ( hal tertentu dan kausa : Ps 1320 KUHPdt )Syarat subyektif ( kesepakatan dan kewenangan : Ps 1320 KUHPdt )Syarat umum diluar Ps 1320 KUHPdt : iktikad baik,sesuai kebiasaan,asas kepatutan, sesuai kepentingan umumSyarat khusus : tertulis, notariil/pejabat lain

  • UNSUR-UNSUR PERJANJIANESSENTIALIA : bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. Mis: harga (dlm Jual Beli)NATURALIA : bagian2 yg oleh Undang2 ditentukan sbg peraturan2 yg bersifat mengatur.ASCIDENTALIA : bagian2 yg oleh para pihak ditambahkan dlm persetujuan, dimana undang2 tidak mengaturnya.

  • ASAS2 DALAM KONTRAKAsas Kebebasan Berkontrak : 1338Asas Konsensualisme : 1320Asas Kekuatan Mengikat (PACTA SUNT SERVANDA) : 1338 (1)Asas iktikad baik : 1338 (3)Asas Personalitas (Kepribadian) : 1315, 1340

  • BENTUK-BENTUK KONTRAKPerjanjian dibawah tangan : ditandatangani para pihak saja (beserta saksi atau tidak)Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihakPerjanjian/Akta Notariil/Autentik : perjanjian dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris. (dengan 2 orang saksi)

  • Bentuk Akta/SuratAkta umum ( akta otentik ) : dibuat oleh pejabat yang berwenang ( Notaris/PPAT/Pejabat lain)Akta dibawah tanganSurat BiasaUnsur-unsur : ditandatangani, memuat suatu peristiwa, sebagai alat bukti.

  • AKTA DIBAWAH TANGAN (PSL 1874)Sebagai surat-surat dibawah tangan adalah akta yg ditandatangani tanpa perantara seorang pegawai umum (dibuat oleh para pihak)

  • AKTA OTENTIK (Psl 1868)Suatu akta otentik ialah suatu akta yg didalam bentuk yg ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

  • AKTA AUTENTIKPERJ JUAL BELI HAK ATAS TANAHPERJ HAK TANGGUNGANPERJ JAMINAN FIDUSIAPERJ KUASA MENJAMINKANPENDIRIAN BADAN USAHA /BD HUKUM (KOPERASI, PT, YAYASAN)HIBAH HAK ATAS TANAH

  • FUNGSI KONTRAKFungsi yuridis : memberikan kepastian hukum bagi para pihakFungsi ekonomis : menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai minimal ke nilai yang lebih tinggi yang lebih memberikan/dapat diambil manfaat nya secara ekonomi (lebih bersifat komersiil)Sebagai alat buktiSebagai alat pemantau para pihak

  • TAHAPAN PEMBUATAN KONTRAKPRA KONTRAK

    PENYUSUNAN KONTRAK

    PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK

  • PRA KONTRAKNEGOSIASI

    PEMBUATAN NOTA KESEPAKATAN atau MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

  • PENYUSUNAN KONTRAKPENULISAN DRAF AWAL KONTRAK

    PERBAIKAN DRAF KONTRAK

    PENULISAN DRAF KONTRAK AKHIR

    PENANDATANGANAN KONTRAK

  • PASCA PENANDATANGANKONTRAKPELAKSANAAN KONTRAK

    PENAFSIRAN KONTRAK

    PENYELESAIAN SENGKETA

  • JENIS PERJANJIANPERJANJIAN BERNAMA :Jual beli, sewa menyewa, hibah, pemberian kuasa, gadai, dllPERJANJIAN TIDAK BERNAMA : sewa beli, pembiayaan modal venturaPERJANJIAN YANG LAHIR DARI UU : Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia

  • KEDEWASAANPasal 330 KUH Perdata : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.

  • KEDEWASAANPasal 7 (1) UUP - perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun- dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

  • KEDEWASAANPasal 39 (1) UUJN : penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum

  • PASAL 1875Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui,memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orangyang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik

  • Pasal 1876Barang siapa yang terhdapnya dimajukan suatu tulisan dibawah tangan , diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya,tetapi bagi ahli warinya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili

  • BEA METERAI (UU No 13/1985)Surat perjanjian yang digunakan sebagai alat buktiAkta-akta Notaris termasuk salinannyaAkta-akta PPAT termasuk rangkap2nyaSurat yang memuat jumlah uangSurat berharga : wesel, promes,aksepDokumen yang digunakan sbg alat bukti di pengadilanTarif Bea Meterai : PP No 24 Th 2000

  • PS 8 UU 13/1985 : NAZEGELING (PEMETERAIAN KEMUDIAN)DOKUMEN SBGMN DIMAKSUD PS 2 YG BEA METERAINYA TIDAK ATAU KURANG DILUNASI SBGMN MESTINYA DIKENAKAN DENDA ADM SEBESAR 200 % DARI BEA METERAI YG TKD ATAU KURANG DIBYRPEMEGANG DOKUMEN ATAS DOKUMEN SBGMN DIMAKSUD HARUS MELUNASI BM YG TERUTANG BERIKUT DENDANYA DG CR PEMETERAIAN KEMUDIAN.

  • PS 12 UU 13/1985 : DALUWARSA BEA METERAIKEWAJIBAN PEMENUHAN BEA METERAI DAN DENDA ADMINISTRASI YANG TERUTANG MENURUT UU INI DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TH, TERHITUNG SEJAK TANGGAL DOKUMEN DIBUAT

  • Nama Bagian2 Dalam Akta (Pasal 38 UUJN)Awal akta atau Kepala akta;Badan akta;Akhir atau Penutup akta.

  • AWAL AKTA / KEPALA AKTAJudul Akta Nomor Akta Hari,tanggal,bulan, tahun dan waktu pembuatan akta Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

  • BADAN AKTApenyebutan identitas) : nama lengkap, tempat tgl lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,kedudukan, tempat Keterangan para penghadap/Komparisi ( tinggal;Keterangan kedudukan penghadap (sebagai kuasa atau untuk diri sendiri)Isi akta :kehendak dan keinginan para pihakIdentitas saksi pengenal (bila ada saksi pengenal)

  • AKHIR/PENUTUP AKTAURAIAN PEMBACAAN AKTAURAIAN PENANDATANGANAN DAN TEMPAT PENANDATANGANANURAIAN SAKSI-SAKSI (IDENTITAS SAKSI)URAIAN ADA TIDAKNYA PERUBAHAN :TAMBAHAN,CORETAN ATAU PENGGANTIAN

  • KOMPARISISeseorang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri :Nama:Tmp/tgl lhr:Kewarganegaraan:No. KTP:Agama:Pekerjaan:Alamat:

  • Seseorang bertindak untuk dan atas nama diri sendiriTuan ANANDA, Swasta, lahir di Surakarta pada tanggal 08-03-1985 (delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima),beragama Islam,Duda, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 1,Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 11.33.08385.0007.

  • Seseorang bertindak bersama dengan pasangannya yang sahNama:Tmp/tgl lahir:Nomor KTP:Kewarganegaraan:Pekerjaan:Alamat:

    Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum tersebut didalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari isteri/suaminya, yaitu Nyonya/Tuan XXXX, Swasta,pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : XXXX, lahir di..,bertempat tinggal sama dengan Isteri/suaminya tersebut diatas, yang turut menandatangani perjanjian ini.

  • Seseorang bertindak berdasarkan kuasaN a m a:Tmp/tgl lahir:Nomor KTP:Kewarganegaraan:Pekerjaan:Alamat:Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal XX bulan XX tahun XXXX, nomor : XX, bermeterai cukup, untuk dan atas nama Tuan/Nyonya/Nona XXXX.Swasta, Warga Negara Indonesia, lahir di..,bertempat tinggal di., pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :.Asli kuasa dilampirkan pada akta/perjanjian ini.

  • Seseorang bertindak atas nama perusahaanN a m a:Tmp/tgl lahir:Nomor KTP:Kewarganegaraan:Pekerjaan:Alamat:Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan komanditer CV Merah Putih, berkedudukan di Surakarta, yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan Noor Saptanti, Sarjana Hukum, Notaris di Wonogiri, tanggal xx-xx-xxxx, nomor:xx, demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan komanditer CV Merah Putih, berkedudukan di Surakarta.

  • KEKUATAN PEMBUKTIANEXTERN : akta autentik (dari wujudnya sudah kelihatan bahwa akta itu dibuat oleh Pejabat Umum) FORMIL : yang diakui para pihakMATERIIL : apa yg tersebut dlm dokumen benar-benar terjadiPASAL : 1874, 1875, 1876, 1877

  • SAKSI-SAKSIKewenangan : terbatas pada penandatanganan kontrak : waktu, tempat, para pihak yg bertanda tangan (tidak mengetahui sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak)Cakap melakukan perbuatan hukum bukan anggota kelg dan semenda dlm garis lurus dari salah satu phk, bkn suami/istri para pihak (Ps 1910 KUH Pdt)2 orang saksi (Ps 1905 KUH Pdt)

  • PEMBERIAN KUASA( Ps 1792 1819 KUH Perdata )Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain,yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ( 1792 KUH Perdata )

  • Unsur unsur Pemberian KuasaSubyek :Pemberi kuasa Penerima kuasa

    Obyek:Perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan

  • Hal-hal yang tercantum dalam Surat KuasaTanggal dibuatnya suratSubyek hukum : Pemberi Kuasa dan Penerima KuasaSifat surat kuasa : surat kuasa khususObyek pemberian kuasa : mengurus, menyelesaikan dan menandatangani surat-suratSaksi-saksi : 2 orang

  • Macam-macam Pemberian KuasaKuasa khusus : hanya menyangkut satu/ beberapa hal/kepentinganKuasa Umum : menyangkut semua hal/kepentingan pemberi kuasa, tapi hanya meliputi perbuatan pengurusan saja.

  • Bentuk Pemberian Kuasa : - Tulisan : - akta umum/autentik (notarieel) - akta dibawah tangan, - surat biasa - Lisan

  • Berakhirnya Pemberian Kuasa

    -Pemberitahuan oleh pemberi kuasaPencabutan/ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa-Meninggalnya, pengampuannya, jatuh pailitnya pemberi kuasa/pemegang kuasa

  • Unsur-unsur Serangkaian ketentuan hukum positifHukum positif bersumber dari ketentuan yang tertulis dan tidak tertulisMengatur ketatalaksanaan kelembagaan BankMengatur aspek-aspek kegiatan usaha

    HUKUM PERBANKAN

  • PINJAM MEMINJAM(Psl 1754 KUH Perdata)Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam barang dan keadaan yang sama pula

  • PERJANJIAN KREDITPerorangan Badan usaha :- badan hukum - bukan badan hukum

    Fungsi Perjanjian Kredit :Sebagai perjanjian pokokSebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban Kreditor dan DebitorSebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

  • KREDIT (Ps 1 angka 11 UU 10/1998)Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

  • Prinsip-prinsip pemberian kredit Prinsip 5 Cs : character (watak), capacity (kemampuan), Capital (modal), collateral (agunan), condition of economic ( prospek usaha).Prinsip 5 P : Party (para pihak), Purpose (tujuan), Payment (pembayaran), Profitability (perolehan laba), Protection (perlindungan).Prinsip 3 R : Returns (hasil yang diperoleh), Repayment (pembayaran kembali), Risk bearing ability (kemampuan menanggung resiko).

  • Perjanjian Kredit BankPerjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.Fungsi: sebagai perjanjian pokok, alat bukti, alat monitoring kredit.Susunan : judul, komparisi, substansi.

  • Pokok-pokok Perjanjian KreditPara pihak ( Kreditor dan Debitor )Plafond KreditJangka waktu kreditTujuan kreditBentuk dan Penggunaan kreditBatas ijin tarikBunga, provisiKuasa-kuasa (bukan kuasa menjual)Cara dan tempat pembayaranJaminan tambahan Bentuk/jenis pengikatan jaminanPeristiwa kelalaianPilihan hukum

  • Jenis Perjanjian AccessoirPerjanjian Hak TanggunganPerjanjian FiduciaPerjanjian GadaiPerjanjian Cessie PiutangPerjanjian JaminanPerjanjian HipotikPersonal guaranteeCorporate Guarantee

  • Pasal 1131 KUH PerdataSegala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

  • Pasal 1132 KUH PerdataHarta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua krediturnya, hasil penjualan dibagi secara seimbang dan proporsional

  • AGUNAN Pasal 1 (23) UU Perbankan : Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

  • Pengikatan agunan (accessoir)Jaminan benda tidak bergerak yang berupa hak atas tanah : Hak Tanggungan ( UU No : 4 Th 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah )

    Jaminan benda bergerak : lembaga Fiducia ( UU No : 42 Th 1999 tentang Jaminan Fiducia )Jaminan benda tak bertubuh : Cessi atau Gadai

  • Hukum Tak Tertulis Adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankanHUKUM PERBANKAN

  • Dasar HukumUU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank UmumBack

  • Perjanjian secara UmumUnsur-Unsur PerjanjianESSENTIALIA : bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. Mis: harga (dlm Jual Beli)NATURALIA : bagian2 yg oleh Undang2 ditentukan sbg peraturan2 yg bersifat mengatur.ASCIDENTALIA : bagian2 yg oleh para pihak ditambahkan dlm persetujuan, dimana undang2 tidak mengaturnya

  • Perjanjian secara UmumSyarat-syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)Sepakat mereka yang mengikatkan diriKecakapan untuk membuat suatu perikatanSuatu hal tertentuSuatu sebab yang halalSyarat obyektif ( hal tertentu dan kausa : Ps 1320 KUHPdt )Syarat subyektif ( kesepakatan dan kewenangan : Ps 1320 KUHPdt )Syarat umum diluar Ps 1320 KUHPdt : iktikad baik,sesuai kebiasaan,asas kepatutan, sesuai kepentingan umumSyarat khusus : tertulis, notariil/pejabat lain

  • PASAL 1874 Sebagai tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan,surat-surat,register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain surat yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Mempunyai kekuatan pembuktiaan formilSatu-satunya ketentuan yang diharuskan dari suatu akta dibawah tangan adalah bahwa akta itu harus ditandatangani.

  • Macam2 Penyerahan hak milikBarang bergerak : penyerahan kekuasaan atas barang/penyerahan yg nyata (612 KUH Pdt)Barang tidak bergerak : Balik Nama didepan pejabat yg berwenang (PPAT)Barang tidak bertubuh : cessie (613 KUH Pdt) yaitu dg dibuatnya suatu akta otentik/dibwh tgn dmn penyerahan itu dilimpahkan kpd orang lain

  • PEMBERIAN KUASA( Ps 1792 1819 KUH Perdata )Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain,yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ( 1792 KUH Perdata )

  • Unsur unsur Pemberian KuasaSubyek :Pemberi kuasa Penerima kuasa

    Obyek:Perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan

  • Hal-hal yang tercantum dalam Surat KuasaTanggal dibuatnya suratSubyek hukum : Pemberi Kuasa dan Penerima KuasaSifat surat kuasa : surat kuasa khususObyek pemberian kuasa : mengurus, menyelesaikan dan menandatangani surat-suratSaksi-saksi : 2 orang

  • Bentuk Pemberian Kuasa : - Tulisan : - akta umum/autentik (notarieel) - akta dibawah tangan, - surat biasa - Lisan

  • Macam-macam Pemberian KuasaKuasa khusus : hanya menyangkut satu/ beberapa hal/kepentinganKuasa Umum : menyangkut semua hal/kepentingan pemberi kuasa, tapi hanya meliputi perbuatan pengurusan saja.

  • Pemberian kuasa dilakukan dalam hal :

    Mengalihkan/melepaskan hak atas bendaMenjaminkan suatu benda ( hak atas tanah )Membuat suatu perdamaianSuatu perbuatan/tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik benda

  • Berakhirnya Pemberian Kuasa

    -Pemberitahuan oleh pemberi kuasaPencabutan/ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa-Meninggalnya, pengampuannya, jatuh pailitnya pemberi kuasa/pemegang kuasa

  • Perjanjian secara UmumPASAL 1313 KUH PerdataSuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

  • HUKUM PERBANKANserangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

    Definisi :

  • Perjanjian secara UmumAsas-Asas PerjanjianIktikad baik, yaitu para pihak yg membuat kesepakatan mempunyai kehendak yang baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata)2. Personalitas, yaitu para pihak yang membuat kesepakatan pada dasarnya harus mempunyai kepribadian/karakter yang baik (Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata)3. Kebebasan berkontrak, yaitu para pihak diberi kebebasan untuk menuangkan isi perjanjian sesuai dengan kehendaknya yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ketentuan umum, kebiasaan dan ketertiban (Pasal 1338 KUHPerdata)4. Konsensualisme, yaitu para pihak harus terlebih dahulu sepakat mengenai hal-hal yang akan mereka perjanjikan (Pasal 1320 KUHPerdata)5. Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)

  • JUAL BELI (1457 KUH Pdt)SUATU PERSETUJUAN DENGAN MANA PIHAK YANG SATU MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK MENYERAHKAN SUATU KEBENDAAN DAN PIHAK YANG LAIN UNTUK MEMBAYAR HARGA YANG TELAH DIJANJIKAN

  • PERJANJIAN JUAL BELI - Subyek : Penjual dan Pembeli - Obyek JB : benda bergerak, benda tidak bergerak - Nilai transaksi (harga) - Hak dan kwjb penjual & pembeli - Pilihan hukum

  • KEWAJIBAN PENJUALMenyerahkan obyek jual beli (hak miliknyanya) dalam keadaan baikMenjamin kepada pembeli bahwa barang2 tersebut benar-benar miliknyaMenjamin kepada pembeli bahwa barang2 tersebut tidak tersangkut dalam suatu sengketaMenjamin kepada pembeli bahwa barang2 tsb bebas dari beban2

  • OBYEK JUAL BELIBarang bergerak : kendaraan bermotor, alat-alat tehnikBarang tidak bergerak : hak atas tanahBarang tidak bertubuh :piutang, penagihan

  • KEWAJIBAN PEMBELIMenyerahkan uang pembayaran harga jual beli sesuai kesepakatan (1513 KUH Pdt)Pembayaran dilakukan ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (1514 KUH Pdt)

  • KET OBYEK JUAL BELI Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama berupa : sebidang Sebidang tanah pekarangan sertipikat Hak Milik Nomor 123, atas tanah seluas lebih kurang lima ratus meter persegi ( +/- 500 M2 ), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal delapan Maret dua ribu ( 08-03-2000 ), Nomor : 123/2000, terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, demikian itu berdasarkan sertipikat/tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal delapan Maret dua ribu ( 08-03-2000 ), terdaftar atas nama pemegang hak : NOOR SAPTANTI, SH.

  • SEWA MENYEWA (Ps 1548 KUHPerdata) Pihak yang menyewakan dan penyewaKonsensus antara 2 pihakObyek sewa-menyewaHak dan kewajiban pihak yang menyewakanHak dan kewajiban penyewa

  • KEWAJIBAN YANG MENYEWAKANMenyerahkan barang yang disewakanMenyerahkan barang2 yang menjadi kesatuan dengan barang pokoknyaMenjamin bahwa barang yang disewakan adalah hak miliknya atau dalam penguasaannyaMenjamin bahwa barang yang disewakan tidak dalam sengketaMenanggung cacat barang yang disewakan

  • Hak & kewajiban PenyewaMembayar uang/harga sewaMemelihara dan merawat barang yg disewa sebagai Tuan Rumah yang baikMenguasai barang yang disewanya selama jangka waktu sewaMenyerahkan kembali barang yang disewa setelah masa sewa berakhir

  • HAK YANG MENYEWAKANMenerima uang/harga sewaMenerima kompensasi2 lain sesuai kesepakatan

  • KLAUSULA SEWA MENYEWA

  • HIBAH (PS 1666 KUH PDT)Suatu persetujuan dimana si penghibah pada wkt hidupnya dg cuma2 dan dg tdk dpt ditarik kembali, menyerahkan suatu kebendaan guna keperluan si penerima hibah yg menerima penyerahan itu.

  • Syarat-syarat Hibah( Ps 1667 Ps 1675 KUH Pdt)Mengenai benda yg sdh adaPemberi hbh tdk berwenang lg thd brg yg tlh dihibahkanPemberi hbh diperbolehkan menikmati hasil-hasil benda yg tlh dihibahkanPemberi dan penerima hibah cakap melakukan perbuatan hukum

  • UNSUR-UNSUR PERJANJIANESSENTIALIA : bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada. Mis: harga (dlm Jual Beli)NATURALIA : bagian2 yg oleh Undang2 ditentukan sbg peraturan2 yg bersifat mengatur.ASCIDENTALIA : bagian2 yg oleh para pihak ditambahkan dlm persetujuan, dimana undang2 tidak mengaturnya.

  • PRA KONTRAKNEGOSIASI

    PEMBUATAN NOTA KESEPAKATAN atau MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

  • AKTA DIBAWAH TANGAN (PSL 1874)Sebagai surat-surat dibawah tangan adalah akta yg ditandatangani tanpa perantara seorang pegawai umum (dibuat oleh para pihak)

  • PS 8 UU 13/1985 : NAZEGELING (PEMETERAIAN KEMUDIAN)DOKUMEN SBGMN DIMAKSUD PS 2 YG BEA METERAINYA TIDAK ATAU KURANG DILUNASI SBGMN MESTINYA DIKENAKAN DENDA ADM SEBESAR 200 % DARI BEA METERAI YG TKD ATAU KURANG DIBYRPEMEGANG DOKUMEN ATAS DOKUMEN SBGMN DIMAKSUD HARUS MELUNASI BM YG TERUTANG BERIKUT DENDANYA DG CR PEMETERAIAN KEMUDIAN.

  • PengertianBank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaranBPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

    Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

  • Hukum Tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original maupun turunan, antara lain :UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank IndonesiaUU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai TukarKUHPerdata, tertutama Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan PerjanjianKUHD terutama Buku I mengenai Surat-surat BerhargaUU No. 4 Tahun 1998 tentang KepailitanUU No. 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianUU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade OrganizationUU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalUU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha KecilUU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan TanahUU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FiduciaUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

    HUKUM PERBANKAN