Sistem Verifikasi dan Validasi

Berbasis Komunitas

Mu’man Nuryana dan Mumu Suherlan

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Dipresentasikan dalam “Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu

Kemiskinan di Indonesia”, tanggal 13-16 April 2015, Red Top Hotel and Covention Center, Jakarta,

Indonesia

Garisbesar Penyajian Area kunci perhatian

Latarbelakang Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas

(Community-Based Verification and Validation)

Isu sentral dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia

Sumber data yang tersedia: Survei Nasional oleh Badan Pusat Statistik

Metodologi dan proses Sistem Verifikasi dan Validasi Basis

Komunitas

Aplikasi Sistem Verifikasi dan Validasi Basis Komunitas atau

selanjutnya disebut Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis

Komunitas (SP2BK)

2

Kekurangan: ‘disaggregated data’ (data terpilah) yang dapat

dipakai sebagai input dalam pembuatan kebijakan dan

implementasi program.

Kebutuhan: untuk melacak dampak kebijakan, program/kegiatan

dan kejutan terhadap fakir miskin dan rentan.

Kebutuhan: mekanisme berkelanjutan yang memfasilitasi

pembuatan keputusan berbasis-bukti dan pemantauan-dampak di

masing-masing level geopolitik.

Area kunci perhatian

3

• Siapa, dimana, mengapa kemiskinan: identifikasi dan penyasaran

penduduk miskin untuk meningkatkan efektivitas prakarsa dan

program anti-kemiskinan.

• Apa, kapan program anti-kemiskinan: identifikasi

intervensi/investasi yang memiliki dampak tertinggi pada

kemiskinan.

Isu sentral dalam pengurangan

kemiskinan

4

Tanggung jawab atas ketentuan (provision) pelayanan dan fasilitas

dasar dan perbaikan statistik resmi hanya pada level provinsi dan

kabupaten/kota (yakni sampling design dari banyak survei yang

menyediakan perkiraan tentang variabel hanya pada level provinsi

dan kabupaten/kota dan hasilnya tersentralisasi di pusat).

Koleksi data ‘in between’ dan hanya proses penambahan tahun

sehingga kegunaannya untuk rancangan kebijakan berkurang!.

Unit Pemerintahan Lokal (LGU), di bawah undang-undang, adalah

‘front-liner’ dalam penanggulangan kemiskinan dan dimandatkan

untuk meningkatkan kualitas hidup konstintuen mereka.

Siapa, dimana, mengapa

kemiskinan: isu-isu penting

5

Ketersediaan Sumber DataInstansi

Pelaksana

Frekuensi

KoleksiData Diperoleh

Sensus Penduduk (SP) BPS Setiap 10 tahun SP menyediakan data karakteristik pokok dan rinci

terhadap seluruh penduduk baik yang bertempat

tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat

tinggal tetap (tuna wisma, anak buah kapal

Indonesia, manusia/orang perahu, dan suku

terasing). Sensus ini dilaksanakan sepuluh tahunan

pada tahun berakhiran '0’.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

(SUSENAS)

BPS Setiap 5 tahun SUSENAS menyediakan data berbagai aspek sosial

ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan,

keamanan dan kesempatan kerja.

Survei Angkatan Kerja Nasional

(SAKERNAS)

BPS Reguler SAKERNAS menyediakan data ketenagakerjaan

seperti jumlah penduduk yang bekerja,

pengangguran, dan penduduk yang pernah

berhenti/pindah bekerja, serta perkembangannya.

Pendataan Potensi Desa (PODES) BPS Reguler PODES menyediakan data potensi/keadaan

pembangunan di desa/kelurahan dan

perkembangannya yang meliputi keadaan sosial,

ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang

ada di desa/kelurahan. Kegiatan Podes

dilaksanakan setiap tiga tahun sebelum kegiatan

sensus dilaksanakan.

6

Sumber data yang selama ini tersedia di Indonesia

Ketersediaan Sumber dataInstansi

PelaksanaFrekuensi Koleksi Data Diperoleh

Survei Penduduk Antar

Sensus (SUPAS)

BPS SUPAS

dilaksanakan di

aantara Sensus

Penduduk

SUPAS dilaksanakan diantara dua Sensus Penduduk.

Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik

demografi (fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta

riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita

pernah kawin), ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Survei Monitoring Krisis

Global (SMKG)

BPS Tertentu SMKG merupakan survei yang dilakukan Badan Pusat

Statistik bekerjasama dengan Bappenas dan Bank

Dunia guna mengetahui dampak dari krisis ekonomi

global yang terjadi di Indonesia.

Survei Demografi dan

Kesehatan Indonesia (SDKI)

BPS Reguler SDKI merupakan bagian program Survei Demografi

dan Kesehatan yang diselenggarakan di seluruh dunia.

SDKI menyediakan data mengenai fertilitas, Keluarga

Berencana, kesehatan ibu dan anak, pengetahuan

HIV/AIDS, malaria, dan gizi.

Survei Perilaku Peduli

Lingkungan Hidup (SPPLH)

BPS Reguler SPPLH merupakan survei tentang perilaku kepedulian

rumah tangga dalam hal perumahan, pemanfaatan air,

pemanfaatan energi, pengelolaan sampah,

pemanfaatan transportasi, dan lingkungan sekitar,

serta tingkat pengetahuan rumah tangga terhadap

perilaku ramah lingkungan.

7

Lanjutan...

Ketersediaan Sumber Data Instansi Pelaksana Frekuensi Koleksi Data Diperoleh

Multiple Indicator Cluster

Survey (MICS)

BPS ? MICS merupakan program survei rumah tangga

internasional yang dikembangkan oleh UNICEF

untuk membantu negara-negara mengisi

kesenjangan data untuk pemantauan

pembangunan manusia pada umumnya dan

situasi anak-anak dan perempuan pada

khususnya.

Survei Surveilans Perilaku

(SSP)

BPS ? SSP merupakan survei untuk mengetahui

gambaran epidemi yang terjadi pada kelompok

populasi paling berisiko terjadinya epidemi

HIV/AIDS di Indonesia.

Survei Komuter (KOMUTER) BPS ? KOMUTER menyediakan informasi karakteristik

komuter dan rumah tangga komuter di wilayah

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

Bekasi).

8

Lanjutan...

Stuktur

Administratif

Ketersediaan data dan

Informasi

Surv

ei N

asio

na

l

Sis

tem

Pem

buktian d

an

Pengesahan B

asis

Kom

unita

s

Desentralisasi menciptakan permintaan informasi baru yang dapat dipenuhi dengan

Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas (SP2BK)

SP2BK dapat menutupi

kesenjangan

9

Tujuan SP2BK Menyediakan pembuat kebijakan dan implementor program

dengan sumber reguler data terpilah (disaggregated data) yang

diperlukan untuk:

Menentukan sifat dan tingkat kemiskinan

Memformulasikan kebijakan dan program yang tepat

Mengidentifikasi ‘eligible beneficiaries’ (penerima manfaat berhak)

Memantau dampak (impact monitoring) dari:

Kebijakan dan Program

‘Policy Shocks’

10

Metodologi SP2BK SP2BK harus dirancang sebagai sebuah proses terorganisasi

tentang koleksi, proses, verifikasi dan validasi, serta integrasi data

dalam proses pembangunan setempat (local development).

SP2BK membangkitkan suatu susunan indikator yang sedang

diukur untuk menentukan status kesejahteraan penduduk. Indikator

ini mencakup aspek multidimensional dari kemiskinan.

11

Fitur kunci SP2BK Melibatkan sensus keluarga dan bukan survei sampel.

SP2BK berakar dalam pemerintah daerah (kabupaten/kota,

kecamatan, desa/kelurahan) sekaligus mempromosikan partisipasi

komunitas.

SP2BK mendayagunakan personil setempat dan relawan komunitas

(PSKS – TKSK, KT, PSM, TAGANA, Pendamping, Sakti Peksos,

organisasi sosial, dll) sebagai monitor.

SP2BK memiliki ‘core set of indicators’ (indikator outcome dan

dampak).

SP2BK membangun databank pada semua tingkat geopolitik.

12

Proses Sistem Pembuktian dan Pengesahan Basis Komunitas

(SP2BK)

Tahap 1Advokasi/Organisasi

Tahap 2Koleksi Data

danField Editing

(Modul Bintek 1)

Tahap 4Pengolahan dan Pemetaan

(Modul Bintek 3)

Tahap 5Pengesahan Data

dan Konsultasi Komunitas

Tahap 7Formulasi Rencana(Modul Binetk 4)

Tahap 8Diseminasi/

Implementasidan

Pemantauan

Tahap 3Data Encoding

dan Map Digitizing

(Modul Bintek 2)

Tahap 6Knowledge

Management (Database)

13

Metodologi SP2BKSP2BK perlu dirancang sebagai sebuah proses terorganisasi tentang

koleksi, proses, pembuktian dan pengesahan (verifikasi dan validasi),

serta integrasi data dalam proses pembangunan setempat.

SP2BK membentuk sebuah susunan indikator yang sedang diukur

untuk menentukan status kesejahteraan penduduk. Indikator ini

mencakup aspek multidimensional dari kemiskinan.

Koleksi Data:

Sensus keluarga dilakukan oleh enumerator lokal terlatih

Instrumen untuk Koleksi Data

12 halaman kuesionair profil keluarga (tersedia dalam bahasa Indonesia)

6 halaman kuesionair profil desa/kelurahan

Pengolahan Data:

Dilakukan oleh ‘trained local data processor’ menggunakan sebuah

‘freeware customized’ bagi data encoding, processing, consolidation,

digitized poverty mapping SP2BK.

Validasi Data:

Temuan Survei dipresentasikan dan didiskusikan dalam sebuah

forum komunitas (Musdes/Muskel)

Lanjutan... Membangun database:

Database dibangun pada tingkat unit-unit pemerintah daerah

(provinsi/munisipal – kabupaten/kota dan kecamatan serta desa dan

kelurahan)

Repositori nasional SVVBK perlu diinstal/dipelihara pada kantor-kantor

desa/kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Balai Besar

Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional I-VI, dana pada

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Penggunaan dan penerapan:

Menyediakan data yang diperlukan bagi pengayaan preparasi rencana

pembangunan dan anggaran daerah;

Memfasilitasi monitoring indikator inti kemiskinan lokal;

Sebuah alat untuk melokalisasi dan memantau pencapaian

penanggulangan kemiskinan;

Menyediakan basis bagi rancangan dan implementasi program dan

intervensi pengurangan kemiskinan;

Targeting peneriman manfaat program;

Untuk pemetaan dan penilaian risiko-bahaya dan kerentanan.

15

Aplikasi untuk targeting

kemiskinan Direct cost (Rp8,000/keluarga) ditanggung oleh Unit Pemerintah

Daerah dari pendanaan yang bersumber dari APBD.

Instrumen untuk koleksi data, pengolahan, pemetaan kemiskinan,

pembangunan database, dan materi pelatihan dan pemantauan

perlu dipersiapkan dan disediakan bagi UPL dan tidak ada

pembebanan ongkos oleh SP2BK Network.

Bimbingan teknis dan pemantauan dilakukan oleh pelatih SP2BK

Kementerian Sosial.

16

Ongkos implementasi SP2BK perlu diadopsi oleh kabupaten/kota sebagai alat

perencanaan pembangunan.

Secara faktual, SP2BK mungkin sudah diadopsi oleh sejumlah

kabupaten/kota dan desa/kelurahan di Indonesia sebagai alat

perencanaan pembangunan lokal, diagnosis kemiskinan dan

pemantauan pencapaian MDG.

17

Implementasi/Cakupan Diagnosis Susunan Indikator Inti Kemiskinan lintas desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten/kota dalam sebuah provinsi

SP2BK Indeks Komposit

Geographical Targeting

Proxy Means Test

18

Penerbitan kebijakan atas

penggunaan SP2BK Kebijakan lokal mungkin sudah memiliki inisiatif terbatas untuk

penggunaan SP2BK sebagai alat bagi perencanaan pembangunan

daerah, diagnosis kemiskinan, dan pemantauan MDG.

UU No. 13 Tahun 2011 mendorong munisipalitas (kabupaten/kota)

untuk mengembangkan atau mengadopsi SP2BK sebagai sebuah

alat bagi diagnosis kemiskinan lokal dan untuk melembagakan

SP2BK sebagai bagian dari sistem kepemerintahan lokal/daerah.

UU No. 13 Tahun 2011 juga secara implisit mendorong Indonesia

untuk mengembangkan SP2BK dan sistem pemantauan kemiskinan

yang dikembangkan secara lokal dalam mengidentifikasi program

beneficiaries dari Program Perlindungan Sosial.

19

DATA yang dapat dibangkitkan dari

SP2BK Data dapat dipilah (disaggregated) lintas populasi subkelompok dan

tingkat geopolitik (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,

provinsi)

SP2BK, yang dilakukan pada basis reguler, dapat membangkitkan

panel data yang dapat membantu melacak kondisi

keluarga/rumahtangga/kelompok populasi sepanjang masa.

20

Identifikasi eligible beneficiaries

melalui SP2BK SP2BK adalah sebuah sumber yang kaya akan data pada tingkat

lokal dan dapat memfasilitasi ‘targeting’ dengan menyediakan

informasi tentang siapa eligible beneficieries untuk program spesifik

(KIS, KIP, KKS, KUBE, PKH, dll.)

Sector-specific juga bisa digunakan untuk pemeringkatan keluarga

paling miskin di desa/kelurahan atau kabupaten/kota.

Status kemiskinan beneficiaries dapat dipantau sepanjang masa

melalui SP2BK, atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa

yang harus menerima intervensi.

Composite indicator juga dapat digunakan untuk pemeringkatan

keluarga paling miskin di desa/kelurahan atau kecamatan bahkan

kabupaten/kota.

Status kemiskinan beneficiaries dapat dipantau sepanjang masa

melalui SP2BK ini.

21

Menggunakan SP2BK untuk

memantau dan evaluasi SP2BK dapat membantu memantau program/kegiatan (proyek)

karena menyediakan data terpilah yang diperlukan untuk

mengakses program.

SP2BK dapat membangkitkan panel data yang dapat membantu

melacak kondisi keluarga/rumahtangga/kelompok populasi (misal,

program beneficiaries) sepanjang masa.

SP2BK menyediakan baseline data yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi intervensi yang tepat.

Karena SP2BK dilaksanakan pada basis reguler oleh UPL, ia dapat

memfasilitasi pemantauan dampak jangka pendek maupun jangka

panjang dari program/kegiatan/proyek.

22

Untuk informasi lebih lanjut:

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan SosialKementerian Sosial Republik IndonesiaJl. Salemba Raya No. 28Jakarta 10430, IndonesiaTelefax: +62-21-3103740Email: pusdatin@kemensos.go.idWebsite: www.kemensos.go.id

23

Terima Kasih

Kementerian Sosial Republik Indonesia

24