8/20/2019 Siaran Pers Risk and Governance Summit 2014

1/3

 

Direktorat KomunikasiGedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2- 4 Jakarta 10710 Telepon: 021-3858001

(hunting); Faksimile: 021-3858321 (hunting); Situs: www.ojk.go.id en/okt 14

SIARAN PERS NO.SP-41/DKNS/OJK/11/2014

PRESS RELEASE

RISK AND GOVERNANCE SUMMIT 2014“Passion to Governance: Implementing Strategy into Action ” 

JAKARTA, 17 November 2014. Pengalaman Krisis Keuangan dan Hikmah yangDapat Diambil  

Belajar pengalaman yang dapat diambil dari beberapa krisis keuangan tahun 1990an dan2001an, maka muncul kesadaran global termasuk di Indonesia bahwa terlalu mahalbiaya yang harus dibayar untuk sebuah kegagalan penerapan good governance, baik disektor komersial maupun di sektor publik dan seluruh pihak, pelaku industri, profesi,konsumen, pemerintah, dan regulator-supervisor sektor keuangan. Global Fraud Survey  2014 menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya seperti tahun-tahun

sebelumnya tetap menjadi sektor terbesar dimana  fraud   terjadinya.  Dengan demikianmaka kesadaran untuk penerapan good governance secara efektif di industri jasakeuangan perlu dilakukan secara lebih sistematis, terus menerus, dan pada inisiatif yangmenunjukkan manfaat nyata, implementatif, dan tidak hanya ditataran konsep atauperaturan lagi.

Hasil Riset Terkini Menunjukkan Penerapan Good Governance di Indonesia PerluDiakselerasi

Hasil penilitian terkini menunjukan bahwa institutional capital   yang pada prinsipnyamerupakan bentuk dari penerapan prinsip-prinsip good governance di masyarakat adalah

modal terpenting bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa, industri, maupuninstitusi. Namun demikian, data justru menunjukkan bahwa pembangunan institutionalcapital  sebagai bentuk penerapan governance di Indonesia masih perlu terus diperbaikibahkan perlu akselerasi. Data Transparansi Internasional (TI) bersumber dari hasilassessment nya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun2013 berada di peringkat 114 dari 177 negara, begitu juga data governance indicatorWorld Bank menunjukkan indeks governance   Indonesia masih rendah yaitu di level 37dari level maksimal 100.

Komitmen OJK Sejak Awal Pendirian Untuk Menerapkan Good Governance

UU no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan penerapan goodgovernance dalam pendirian dan pelaksanaan tugas OJK. UU mengatur prinsip-prinsipgood governance yang harus dijalankan, struktur dan proses yang harus dijalankan olehOJK. Begitu pentingnya penerapan good   governance bagi kehidupan bernegarakhususnya untuk perekonomian dan industri jasa keuangan, maka OJK sejak awalpendiriannya memiliki komitmen yang sangat tinggi serta strategi untuk membangun danmenerapkan good governance  yang efektif dan handal, baik untuk membangun kapasitasdan kredibilitas OJK sebagai intitusi pengaturan dan pengawasan industri maupununtuk mendorong terwujudnya industri yang sehat dan stabil.

8/20/2019 Siaran Pers Risk and Governance Summit 2014

2/3

8/20/2019 Siaran Pers Risk and Governance Summit 2014

3/3

 

Direktorat KomunikasiGedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2- 4 Jakarta 10710 Telepon: 021-3858001

(hunting); Faksimile: 021-3858321 (hunting); Situs: www.ojk.go.id en/okt 14

Penyusunan model good governance   dan combined assurance   OJK yang melibatkanpelaku di industri jasa keuangan merupakan salah satu strategi OJK untukmeningkatkan kualitas governance di industri jasa keuangan diluar pendekatanpengaturan dan pengawasan ke industri. Pendekatan penerapan governance seperti inimerupakan pendekatan holistik yang lebih menekankan kepada kebutuhan dan manfaat,

dibandingkan pendekatan yang lebih menonjolkan kewajiban dan sanksi.

Risk and Governance Summit (RGS) 2014, merupakan upaya berkesinambungandalam membangun komitmen dan menetapkan strategi bersama

Rangkaian kegiatan dan inisiatif OJK di bidang governance tahun 2014 ini akan ditutupdengan penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2014   di HotelDharmawangsa Jakarta tanggal 18 November 2014. RGS adalah forum internasionaltahunan bagi profesi di bidang governance yang meliputi antara lain profesi bidang auditinternal, komite audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan bidang kepatuhan.

 Tema RGS 2014 ini adalah “Passion to Governance: Implementing Strategy into Action ”

sesuai dengan semangat dan keinginan untuk segera menerapkan governance secaranyata di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di industri jasakeuangan.RGS 2014 akan dibuka oleh Wakil Presiden RI dan menghadirkan pembicara sebagaiberikut:1.  Sudirman Said, Menteri ESDM; yang diharapkan dapat membagi pengalaman dalam

penerapan good governance dalam tataran praktis selama perjalanan karirnya sampai

akhirnya mendapat penugasan sebagai Menetri ESDM.

2. 

Prof Mervyn King, Chairman of International Integrated Reporting Council; yang akan

berbagi pengalaman dalam mengawal proses transisi bangsa Afrika Selatan dari rezim

otoritarian menjadi rejim demokratir yang ternyata membawa dampak bagi iklim

investasi, bisnis, ekonomi dan kenegaraan.3.  Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri; diharapkan menyampaikan

pengalaman, aspirasi, dan strategi korporasi dalam ekspansi bisnis yang

berkomitmen terhadap aspek governance.

4. 

 Tony Fernandez, CEO Air Asia, diminta berbagi pengalaman bagaimana sebuah

perusahaan local di kawasan ASEAN yang tumbuh secara cepat menjadi perusahaan

beroperasi regional dan global yang tetap berkomitmen terhadap penerapan aspek

governance.

RGS direncanakan akan dihadiri 600 (lima ratus) peserta yang merupakan perwakilan

dari Kementerian/Lembaga Negara, CEO perusahaan keuangan terkemuka, pimpinanunit bidang governance di industri jasa keuangan, asosiasi profesi di bidang governancedan para akademisi. Seluruh rangkaian inisitiatif ini diharapkan mampu menjadikanOJK sebagai trend- setter penerapan governance   bagi regulator keuangan yang berskalaglobal serta menjadi akselerator penerapan governance  yang paripurna di industri jasakeuangan Indonesia.

Pada akhirnya adalah OJK mampu memberikan keyakinan kepada stakeholders,masyarakat luas, bahwa industri jasa keuangan berada dalam mekanisme pengaturandan pengawasan yang kredibel, yang dijalankan oleh intitusi yang dapat diandalkan.