SBKRI NO WAY - Yappika Actionaid

SBKRI NO WAYUntuk Masa DepanTanpa Diskriminasi

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)SBKRI NO WAY Untuk Masa Depan Tanpa DiskriminasiPenulis: Mega Christina

xii + 145 hlm, ; 12.5 x 18 Cm

ISBN: 979-1158-10-X

Cetakan Pertama, September 2006

Diterbitkan oleh : YappikaAliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Desain Sampul : MoelankaTata Letak : Moelanka

I have a dreamthat one day this nation will rise up and live

out the true meaning of its creed:“We hold these truths to be self-evident: that

all men are created equal”....

I have a dreamthat my four children will one day live in a

nationwhere they will not be judged by the color of

their skinbut by the content of their character.

I have a dream today.

Martin Luther King, Jr

iii

Prakata ................................................... viiBab I SBKRI Masa Kanak-Kanak .... 1Bab II SBKRI Saat Penulis Dewasa . 21BAB III SBKRI Masa Keppres

No. 56/1996 ........................... 29BAB IV Upaya Penghapusan

SBKRI .................................... 37BAB V Hantu SBKRI Masih

Bergentayangan..................... 47BAB VI Diskriminasi Pencatatan

Perkawinan ............................ 67BAB VII SBKRI Harus Dilawan ............ 77

Lampiran 1 LSM Anti-diskriminasi ........ 101Lampiran 2 Undang-undang

No.12/2006 tentangKewarganegaraanRepublik Indonesia ............ 103

Lampiran 3 Daftar Singkatan ................ 145

Daftar Isi

v

encintai Indonesia bisadilakukan dengan berbagaicara. Salah satunya dengan

PRAKATA

Mdemonstrasi di jalan meneriakkan jeritan rakyatyang tertindas. Saat ini, dengan tulisanlahpenulis ingin meneriakkan suara mereka yangselama puluhan tahun kehilangan hakmendasarnya, hak sebagai warga negara.

Semua ini gara-gara kebijakan pemerintahyang tidak bijak. Sebuah kebijakan diskriminatifyang bernama Surat Bukti KewarganegaraanRepublik Indonesia (SBKRI). Diskriminatif,pasalnya hanya warga yang keturunan(khususnya Tionghoa) yang musti membuktikankewarganegaraannya dengan SBKRI itu. Meskitelah lahir dan besar di Indonesia secara turun-temurun; memiliki akta kelahiran, KTP dan KartuKeluarga pun, masih saja warga keturunanselalu dimintai SBKRI.

vii

Rejim berganti rejim, namun kebijakan tidakbijak ini tetap bertahan. Soeharto yang berkuasalebih dari 30 tahun telah tumbang. BJ Habibie,Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputritelah mendapat kesempatan menjadi PresidenRepublik Indonesia. Toh para pemimpin ini tidakmampu sungguh-sungguh menghapuskanSBKRI yang menyulitkan warga Tionghoamendapatkan hak kewarganegaraanya.

Praktik yang menyakitkan Etnis Tionghoaitu sebenarnya sudah harus hilang sejak 10tahun lalu, dengan keluarnya KeputusanPresiden (Keppres) No.56/1996 tentang BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia. Keppresitu secara tegas menyatakan SBKRI tidakberlaku lagi.

Dalam praktiknya, SBKRI masih terusditanyakan dan diminta oleh pejabat pemerintahyang berurusan dengan administrasikenegaraan. Padahal, setelah keluarnyaKeppres No. 56/1996, muncul pula InstruksiPresiden (Inpres) No.4/1999 yang menegaskanpelaksanaan Keppres No.56/1996, Surat WakilPresiden melalui Setwapres, Surat MenteriDalam Negeri dan Surat Edaran Direktur Jendral(SE Dirjen) Imigrasi, dan lain-lain yang intinyameniadakan keharusan adanya SBKRI.

Namun praktik yang jelas menyengsarakandan menghina Etnis Tionghoa yang lahir di In-donesia dan mempunyai orang tua yangmenikah sah mengikuti ketentuan hukum Indo-

viii

nesia, ini tetap berlangsung. Salah satu institusiyang paling sering mengharuskan EtnisTionghoa memiliki SBKRI adalah pejabat dikantor Imigrasi dan Catatan Sipil.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan,kebijakan pemerintah hanya di atas kertas.Pelaksanaan jauh panggang dari api. Praktikdiskriminatif terus berlangsung. Etnis Tionghoaapalagi yang kurang mampu, tetapterpinggirkan. Keharusan bagi Etnis Tionghoauntuk memiliki SBKRI seakan tidak pernahhilang, apalagi jika pemohon menolakmemberikan uang pelicin bagi pengurusan surat-surat kewarganegarannya.

UU No.12/2006

Nuansa optimisme datang bersamaterbitnya Undang-undang No.12/2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia yangtelah ditandatangani Presiden Susilo BambangYudhoyono, 1 Agustus 2006.

UU yang muncul di akhir penulisan buku inidengan tegas melarang berbagai bentukdiskriminasi. UU ini sekaligus menyatakan UUNo.62/1958 tentang Kewarganegaraan RepublikIndonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Karena UU yang menaungi kebijakan SBKRIsudah dicabut, maka seharusnya SBKRI puntelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun secara eksplisit UU No.12/2006sama sekali tidak menyinggung SBKRI.Sementara peraturan pelaksanaan UU ini harus

ix

telah ditetapkan paling lambat enam bulan sejakUU ini diundangkan. Berarti Januari 2007 nantibisa kita lihat konsistensi UU ini, apakah benarsudah menjamin potensi, harkat, dan martabatsetiap orang sesuai dengan hak asasi manusia?

Setelah ini kita juga masih harus menungguRancangan Undang-undang (RUU) tentangAdministrasi Kependudukan yang tengahdibahas di DPR-RI. RUU ini untuk menggantikanStaatsblad mengenai Catatan Sipil tahun 1917yang sangat diskriminatif dan segregatif.

Catatan Pribadi

Buku kecil ini merupakan catatan pribadipenulis sebagai Warga Negara Indonesia EtnisTionghoa yang pernah mengalami langsungkebencian rasialis dari pejabat negaraberkenaan dengan kebijakan SBKRI. Denganbuku kecil ini penulis ingin mengajak semuapihak mengingat sejarah kelam bangsa ini, yangtelah meminggirkan warga negaranya sendirihanya karena alasan ciri-ciri fisiknya.

Buku kecil ini juga mengajak semua WargaNegara Indonesia untuk berani menghapuskansemua bentuk diskrimininasi. Praktik yangmenghina hak asasi manusia seperti ini harusdilawan dan jangan dibiarkan terus terjadi.

Terima Kasih

Penulis harus mengucapkan terima kasihkepada Papa Eddy Wijono (Oei Tjong Ming) yangberupaya keras menyediakan dan mendapatkan

x

surat-surat yang berkaitan dengankewarganegaraan penulis sejak lahir.

Penulis juga harus berterima kasih kepadaRedaksi Harian Surya dan Redaksi Harian SoreSinar Harapan yang telah memberikankesempatan kepada penulis untuk terusmemperjuangkan hak asasi manusia di Indone-sia. Pasalnya pemikiran penulisan SBKRI iniberkembang dari reportase dan dukungan darikedua surat kabar ini.

Terima kasih juga pada Nadine dan SriMegawati Kurnia yang memfasilitasi investigasiSBKRI sebagai persyaratan paspor penulis ditahun 2003.

Penulis berutang budi pada Esther I. Jusufdan saudara-saudara di Lembaga KajianMasalah Kebangsaan (ELKASA) serta berbagaiinstitusi anti diskriminasi lainnya. Terutamakepada Pak Benny G.Setiono dari PerhimpunanIndonesia Tionghoa (INTI) DKI Jakarta danWahyu Effendi dari Gerakan Anti Diskriminasi(GANDI) yang bersedia menjadi proof readersebelum naskah ini naik cetak.

Penghargaan penulis kepada Aa Sudirman,editor sekaligus kolega jurnalis sejak di AliansiJurnalis Independen (AJI) Indonesia.Beristrikan seorang perempuan TionghoaSunda, Aa memiliki kepekaan tersendiri padaisu-isu rasial ini.

Juga kepada YAPPIKA dan YuniawanNugroho selaku distributor, yang mempercayakansepenuhnya isi buku ini pada penulis.

xi

Penulis juga sangat berterima kasih kepadaGuru Besar Hukum Tata Negara UniversitasKatolik Parahyangan Bandung (UNPAR)Prof.Dr.Koerniatmanto Soetoprawiro, SH, MHyang berkenan membaca naskah akhir.

Last but not least, terima kasih kepadaMuchu yang menjadi motivator penulis, untuktetap jernih dan rasional dalam kondisi palingtidak menentu (Life holds a potential meaningunder any conditions, even the most miserableones – Victor E.Frankl).

Banyak pihak yang tak dapat penulissebutkan satu persatu andilnya dalam penulisanbuku ini. Semoga praktik diskriminatif jangansampai terulang lagi dan cukup menjadi sejarahnantinya. Tentu bukan hanya Etnis Tionghoa, tapisemua Warga Negara Indonesia harus terbebasdari praktik diskriminatif.

Akhir kata penulis meminta maaf ataskekurangan dan apabila terjadi kesalahan padabuku ini. Bagaimana pun buku ini penuliskerjakan dengan cepat di tengah menumpuknyatugas harian sebagai jurnalis. Ini jelas tak lepasdari kekurangan dan kesalahan . Saran danmasukan tentu sangat penulis nantikan.

Jakarta, Agustus [email protected]

xii

1

Untuk Generasi Indonesia Masa Depan Tanpa Diskriminasi

SSSSSingkatan SBKRI mulai menancapdalam benak penulis saat berusia18 tahun. Usai dewasa di republik

ini. Tapi penulis yakin, jauh sebelum itu, akronimSBRI ini telah mengikuti perjalanan hidupkusemenjak penulis terlahir ke dunia.

Sejak menjadi bayi merah yang baru lahir,Papaku pasti sudah disibukkan dengan urusankewarganegaraanku. Mulai dari mengurus aktakelahiran dan memasukkan namaku dalamKartu Keluarga (KK) kami.

Mulai usia sekolah, Taman Kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah MenengahPertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas(SMA), Papaku harus bersiap denganpembuktian kewarganegaraanku. Dengandemikian ‘surat sakti’ bernama SBKRI itu harusdibawa-bawa setiap mendaftarkanku sekolahdan berurusan dengan administrasi sipilmaupun legal.

Bab ISBKRI Masa Kanak-kanak

2


Untungnya Papa cukup mampumenyekolahkanku di sekolah swasta, sehinggaprosedur pembuktian kewarganegaraanku tidakterlalu berbelit-belit. Tidak ada halangan berartisaat menjalani pendidikan di sekolah swasta.

Pasalnya bukan rahasia jika sekolah-sekolah negeri menerapkan kuota bagi WargaNegara Indonesia (WNI) Etnis Tionghoa. Bahkanada pembatasan jumlah siswa bagi yang masihmenyandang Warga Negara Asing (WNA). Haltersebut terlihat jelas dari isi Instruksi PresidiumKabinet No.37/U/IN/1967 tentang KebijakanPokok Penjelasan Masalah Cina dan SuratPresiden kepada Menteri Pendidikan danKebudayaan (sekarang Menteri PendidikanNasional) dan Menteri Dalam Negeri No.B-12/Pres/I/1968 tanggal 17 Januari 1968 sertaInstruksi Menteri Pendidikan dan KebudayaanNo.0170/U/1975 tentang Pedoman PelaksanaanAsimilasi (Pembauran) di bidang Pendidikan.1

Dengan demikian, sebelum anak-anakberusia dewasa, berlembar-lembar ‘surat sakti’untuk pembuktian kewarganegaraan harusmenyertai prosedur administrasi setiap tahapkehidupan. Beruntung anak Papaku cuma tiga,sehingga surat-surat berharga itu tidak terlalusering harus keluar-masuk filing cabinet.1 Effendi, Wahyu. Pembaharuan Hukum Catatan Sipil danPenghapusan Diskriminasi di Indonesia.www.hukumonline.com , 28 Juni 2004

3


BerhargaSurat-surat itu benar-benar berharga.

Pertama dari segi intrinsik nilai rupiah untukmendapatkannya. Pada masa susah tahun1960-an, ketika nilai uang sedemikian tinggi,surat-surat pembuktian kewarganegaraan bisasetara dengan satu sepeda motor atau bahkanlebih! Itu semua tergantung pada tingkatpercaloan dan banyaknya meja birokrasi yangharus dilalui.

Di samping nilai uangnya, surat-suratpembuktian kewarganegaraan begitu berhargakarena memang susah didapat. Butuh waktu lamadan kerja keras, meskipun sudah memberikanuang pelicin untuk pejabat birokrasi melalui calo-calo. Ibaratnya, sudah keluar banyak uang, makanhati pula!

Pengalaman pahit itu mungkin tidak lepasdari tempat tinggal penulis di kota kabupatenyang jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta.Selain di tingkat kabupaten, tak jarang praktikpercaloan dan birokrasi harus melalui tingkatprovinsi.

Beragam FormulirItu pun surat-surat pembuktian

kewarganegaraan tidak hanya satu! Adaberagam surat maupun formulir yang cukupmembingungkan sewaktu penulis masih kecil.

4


Pertama ada SBKRI. Milik Papakubentuknya seperti paspor.

Pada sisi kiri tertera:

Pemerintah Republik IndonesiaDepartemen Dalam Negeri dan OtonomiDaerahNomor: ..................................................

Lalu pas foto berukuran 4x6 lengkapdengan cap/stempel Bupati KepalaDaerah.Di bawahnya tertera tanda tangan dantjap djempol kanan pemegang.

Sementara sisi kanan tertulis:

Kepala Surat:Daerah Djawa TimurKab./Kodya: .......................................Surat Bukti KewarganegaraanRepublik Indonesia

Di bawah dua garis pemisah tercantum:Dengan ini diterangkan, bahwapemegang surat keterangan ini:Nama: ................................................

5


Tempat dan tanggal lahir: ..................Bertempat tinggal: .............................

adalah Warga Negara Republik Indone-sia berdasarkan keterangan - keteranganjang diperoleh dari Formulir ................(tertera VI).

Pengadilan Negeri ..............................tanggal ...................... No. ..................atau formulir C/D dari ..........................tanggal .................... No. ....................

Kabupaten, ................ tanggal ............

A.n. Menteri Departemen Dalam Negeridan Otonomi Daerah

Bupati Kepala Daerah .......................

Di bawahnya:Materai tempel dengan tanda tangan dancap/ stempel Bupati Kepala Daerah.

Sementara SBKRI yang terbit belakangan,seperti milik kakak penulis, lebih kompleksdengan 16 halaman berlatar belakang tulisanDepartemen Kehakiman lengkap dengan

6


Lambang Pohon Beringin bertulis Pengayomandan perforasi nomor di bawahnya. Bentuknyamirip paspor dengan sampul hijau berlambangGaruda bertuliskan:

REPUBLIK INDONESIADEPARTEMEN KEHAKIMANBUKTI KEWARGANEGARAAN

Halaman 1 tercantum:SURAT BUKTI KEWARGANEGARAANREPUBLIK INDONESIANomor: ...................... /19......................

Halaman 2:Foto 4X6 plus stempel Direktorat JendralHukum dan Perundang-undanganDepartemen Kehakiman. Di sini kiri bawah:tanda tangan, sementara di kanan bawah:sidik ibu jari tangan kiri.

Halaman 3:Nama : .....................Laki-laki/perempuan : .....................Tempat, tanggal lahir : .....................Alamat : .....................Pekerjaan : .....................Adalah

7


Halaman 4:Warga Negara Republik IndonesiaBerdasarkan: Pasal 1 Undang-undangNomor 62 Tahun 1958, ayahnyabernama.......................................................Pemegang Formulir ............... Nomor Urut.................. tanggal ........................dari (Pengadilan) ......................................

Halaman 5:Dikeluarkan di .......................................Pada tanggal .........................................Atas nama Menteri Kehakiman RIDirektorat JendralHukum dan Perundang-undanganu.bDirektur Direktorat Tata Negara danHukum Internasional

Stempel + tandatangan serta nama pejabatdi bawahnya.

Halaman 6 : kosong.

Halaman 7-8:bunyi Pasal 17 Undang-undang Nomor 62Tahun 1958 huruf a sampai k.

8


Halaman 9:Catatan (berupa stempel): Telah diberikan/diserahkan kepada yang bersangkutansetelah menandatangani SBKRI dan Reg-ister di PN ................... padatanggal .....................dengan nomor regis-ter ...................................................Stempel dan tandatangan Panitera

Halaman 10-15: kosong.

Halaman 16:Peringatan: Apabila pemegang tidak lagimenjadi warga negara Indoensia, wajibmengembalikan bukti kewarganegaraanRepublik Indonesia ini kepada MenteriKehakiman.

Dalam praktik di lapangan, SBKRI ternyataharus pula dilengkapi dengan dokumen lain saatmengurus paspor. Hal itu dialami kakak penulissaat mengurus paspor. Selain SBKRI, PejabatImigrasi juga meminta dokumen yang bernamaSurat Pencabutan dan Surat Ganti Namapapaku.

Bayangkan, kakak penulis sudahmempunyai SBKRI saat itu! Kini ia memiliki duaorang anak kandung. Tapi saat pengurusan

9


paspor, papaku harus terus sibuk membantuanaknya. Apakah kelak kedua cucu harus pulamencari-cari SBKRI sang kakek untuk menguruspaspor dan surat-surat lainnya? Bagaimana puladengan cucu-cucu dari anak yang lain?Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu menjadimimpi buruk penulis.

Sementara itu ada berbagai macam formuliryang selalu harus dimiliki oleh warga dari EtnisTionghoa saat hidupnya. Dokumen di bawah inibisa menjadi bukti ‘upaya ekstra’ penulis dantentu saja Etnis Tionghoa lainnya untukmengakses administrasi kenegaraan RepublikIndonesia ini.

Salah satunya ialah Formulir VI yangtercantum sebagai keterangan di SBKRI.

Pada bagian atas tertulis:FORMULIR VI

Lalu kepala surat pada bagian tengahtercantum:

SURAT PERNJATAAN KETERANGANMELEPAS KEWARGANEGARAANREPUBLIK RAKTJAT TIONGKOKUNTUK KEMBALI MENJADIWARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA

10


Selain Formulir VI, ada pula Formulir III danFormulir IV. Struktur ketiga formulir ini mirip.Pada bagian atas tercantum nomor Formulir itudiperuntukkan pemohon dengan kriteria tertentu.Lalu garis pemisah tebal.

FORMULIR III: untuk orang yang tidakmempunyai anak yang belum dewasa, danuntuk wanita yang juga anak-anaknyasemuanya mempunyai bapak sah yangmasih hidup, atau yang sudah meninggaldunia setelah menyatakan keteranganmelepas kewarganegaraan Republik Indo-nesia atau kewarga–negaraan RepublikRakyat Tiongkok:

Nomor urut: ..........................................SURAT PERNJATAAN KETERANGANMELEPAS KEWARGANEGARAANREPUBLIK RAKTJAT TIONGKOKUNTUK TETAP MENJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jang bertandatanganJang tjap empu djarinya tertera di bawahini, saja: ............. alias ...............laki-laki/perempuan lahir di ...................pada tanggal .....................................bertempat tinggal ..............................anak dari ................ yang lahir ..........kawin sah di ......................................

11


pada tanggal ............................................dari seorang warga negara ......................bernama ..................................................lahir di ......................................................pertalian kawin putus pada tanggal .............................................................................menerangkan dengan sungguh belumpernah melepas atau menolakkewarganegaraan Republik Indonesia ataubelum pernah dalam penolakan ataupununtuknja ditolakkan kewarganegaraanRepublik Indonesiasekarang menjatakan keteranganMELEPAS KEWARGANEGARAANREPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK

Foto (pemohon) plus stempel pengadilan

Tanda tangan

......., tanggal ......Jang menjatakan

keterangan,

Tanda tangan

DITERIMA DI KANTOR ..................Pada tanggal ..................................Stempel + Tandatangan Hakim(nama pejabat)

12


FORMULIR IV: untuk orang yang telahmenjadi dewasa dan selama belum dewasamengikuti kewarganegaraan bapak atauibunya yang memilih kewarganegaraanRepublik Indonesia.

Nomor urut: ...............SURAT PERNJATAAN KETERANGANMELEPAS KEWARGANEGARAANREPUBLIK RAKTJAT TIONGKOKUNTUK TETAP MENJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jang bertandatanganJang tjap empu djarinya tertera di bawahini, saja: .............. alias ..............laki-laki/perempuan lahir di .....................pada tanggal ..........................................bertempat tinggal .....................................selama belum dewasa dianggap hanjamempunjai kewarganegaraan Republik In-donesia karena bapak/ibunja (coret salahsatu) bernama ........... alias .............menjatakan keterangan melepaskewarganegaraan Republik RaktjatTiongkok pada kantor (Pengadilan)............................. di .................................pada tanggal ...........(nomor urut .........)sekarang telah menjadi dewasa

sekarang menjatakan keteranganMELEPAS KEWARGANEGARAANREPUBLIK RAKTJAT TIONGKOK

13


Nama resmi Formulir III, IV dan VI inimemang Surat Pernyataan MelepasKewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok(RRT) untuk Kembali Menjadi Warga NegaraIndonesia. Surat ini bisa dikenal dengan “SuratPencabutan”. Artinya untuk mendapatkan suratitu, Papa mencabut kewarganegaraan Tiongkokyang sebenarnya tidak pernah disandangnya.

Malapetaka ini tidak lepas dari langkahpolitik pemimpin Tiongkok pada tahun 1950, MaoZedong yang menerapkan asas Ius Sanguinis(law of the blood, adalah asas yang menentukankewarganegaraan seseorang berdasarkanketurunan, bukan berdasarkan negara tempatkelahiran)2, yang mengklaim keturunan

Foto (pemohon)plus stempelpengadilan

Tanda tangan

......., tanggal ......Jang menjatakan

keterangan,

Tanda tangan

DITERIMA DI KANTOR ..................Pada tanggal ..................................Stempel + Tandatangan Hakim(nama pejabat)

2 Penjelasan Umum UU NO.12/2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

14


Tionghoa di seluruh dunia sebagai warganegaraTiongkok. Karena itu kewarganegaraanketurunan Tionghoa berlaku stelsel aktif (harusmemilih, dengan mencabut atau menerimakewarganegaraan Tiongkok).

Masalah tersebut yang mungkin menjadilatar belakang munculnya Undang-undangNo.62/1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia. Pada Peraturan PenutupPasal 4 dinyatakan, “Barangsiapa pelakumembuktikan bahwa ia Warga NegaraRepublik Indonesia dan tidak mempunyai suratbukti, ia dapat meminta kepada PengadilanNegeri dari tempat t inggalnya untukmenetapkan apakah ia Warga NegaraRepublik Indonesia atau tidak menurut acaraperdata biasa.”

Kata “dapat” sengaja penulis cetak tebal,karena ini berarti fakultatif tapi sekaligusmenjadi ‘pasal karet’ yang menjadi alasanuntuk memberlakukan SBKRI.

Daftar UlangLebih gila lagi surat-surat pembuktian

kewarganegaraan itu ternyata harus didaftarulangkan (herregistrasi). Kewajiban itumerupakan sumber pemerasan yang terus-menerus dihadapi WNI Etnis Tionghoa untukmembuktikan kewarganegaraan di tempatkelahirannya.

15


Dengan begitu, memiliki surat-surat buktikewarganegaraan saja tidak cukup.WNIKeturunan kerap kali harus mondar-mandiruntuk mendapatkan kembali pembuktiankeabsahan surat-surat yang telah dimilikinya.Jelas itu butuh ongkos yang tidak sedikit,menyita waktu dan biaya psikologis didalamnya.

Di bawah ini penulis sertakan contoh bunyipendaftaran ulang yang jelas menempatkanEtnis Tionghoa sebagai warga negara kelas dua.

CODE ........................................................

HERREGISTRASI:TANGGAL: ................................................NOMER: ....................................................FOTO PEMEGANG:

Di sisi foto pemegang akan ter–cantum:MENGETAHUI FOTOCOPY INI SESUAIDENGAN ASLINYAPANITERA PENGADILAN NEGERI ......Lalu di bawahnya tertera cap/stempelpengadilan dengan tandatangan pejabat.Nama pejabatnya tercantum dalam sebuahtanda kurung.

16


Di bawah foto pemegang tertulis:TANDA TANGAN PEMEGANG,Terdapat tanda kurung untuk menulisnama pemegang.

Surat Ganti NamaLantas ada pula yang disebut Surat Ganti

Nama.

Pada bagian atas sebagai kepala suratakan tertera nama Pemerintahan Daerahsetempat. Di kiri tertera Lembar II, sedangdi kanan tercantum Nomor Daftar.

SURAT PERNJATAAN GANTI NAMABERDASARKANKEPUTUSAN PRESIDUM KABINETNomor 127/U.Kep/12/1966

Jang bertandatanganJang tjap empu djarinya tertera di bawahini, saja :..................................... (laki-laki/wanita)Warga Negara Indonesia berdasarkan:Surat Pernjataan MelepasKewarganegaraan Republik RaktjatTiongkok diterima oleh .............................

17


Jang menjatakan KeteranganTanda tangan

(nama ..............................)

Pekerdjaan:.............. Lahir di: ................Bertempat tinggal : ................................Kawin sah dengan ...............................pada tanggal ............. di ........................Warga Indonesia berdasarkan ...............atau warga asing ....................... pekerjaan.......................... lahir di .................bertempat tinggal di ...............Mempunyai anak jang sekarang belumgenap berumur 18 tahun dan belum kawin,bernama:1. ......................... lahir di.................. padatanggal ........... pekerdjaan.............. warganegara .......................... bertempat tinggal....................................................nomor sampai 5

..........., tanggal ..........

MENJATAKAN KEINGINAN MENGGANTI NAMA

Untuk

Nama

Sekarang Nama Ketjil

Nama

Keluarga

Diganti Menjadi

Nama Ketjil

Nama

Keluarga

Pemohon Isteri Anak

18


Atas nama Menteri Kehakiman, KepalaDaerah.................................................................Menerima dan mengesahkan SuratPernjataan Ganti Nama ini di......................, tanggal ..........................

Stempel plus tanda tangan pejabat

(nama .................................)

Model K.IDi samping formulir dan surat-surat tadi,

ada satu lagi surat untuk warga Tionghoayang biasanya diterbitkan pemerintah daerah(Pemda) setempat. Secara resmi surat itudisebut sebagai Surat Keterangan PelaporanWarga Negara Indonesia. Dalam praktiknya,surat dan kewajiban itu hanya berlaku bagiwarga Tionghoa dan dikenal dengan sebutan“Model K.I” (baca: K satu).

Pada bagian kiri kepala surat akantercantum nama Pemerintah Daerahlengkap dengan alamat dan nomor telpon.Sedang sebelah kanan atas tertulis MODELK.I.

19


SURAT KETERANGAN PELAPORANWARGA NEGARA INDONESIANomor ......................................................

Yang bertandatangan di bawah inimenerangkan bahwa:(nama) .....................................................lahir di .................. pada tanggal...............................................................bertempat tinggal di ................................RT. ................... /RW. ............... Kelurahan..............................................Kecamatan ............................................Kota/Kotamadya .....................................Dihapuskan/tidak terdaftar (*) pada TataUsaha Pendaftaran Khusus Orang Asing....................... karena ia Warga Negara In-donesia berdasarkan ..........................

..................., tanggal ...........

LEGES/Retribusi Stempel plus tanda tangan pejabat

(nama .........................)

20


Untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta,pada tahun 1968, leges/retribusi untuk Model K.Iini mencapai Rp 500. Itu pun masih ada BiayaPemeriksaan Imigrasi Rp 25 berdasarkan SKGubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. AC2/3 2/68 tanggal 11-10/1968) .

21


erus terang, penulis terlambatmenyadari istilah dan masalah dariSBKRI yang mengiringi perjalanan

Bab IISBKRI Saat Penulis Dewasa

Thidup sebagai Warga Negara Republik Indone-sia ini. Penulis baru sadar pada 3 Agustus 1988ketika menerima selembar surat dengan kepalasurat (kop) Pengadilan Negeri Lumajang JalanPelita II Lumajang, Telpon No.81898.

Pada badan surat tertulis:Kebangsaan: Indonesia (mengikuti statusayah)Benar orang tersebut telah mengajukanpermohonan untuk memperoleh Surat BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia

22


(S.B.K.R.I.) kepada Bapak MenteriKehakiman R.I. di Jakarta melaluiPengadilan Negeri Lumajang pada tanggal1 Agustus 1988 dan dicatat di bawah No.17/1988 SBKRI.Demikian surat keterangan ini diberikankepada yang bersangkutan untukdigunakan sebagai mestinya, sambilmenunggu proses penyelesaiannya.

23


Surat itu mempunyai makna bahwa SuratKeterangan (SK) SBKRI ternyata hanyamerupakan ‘batu loncatan’ untuk mendapatkanSBKRI. Sekedar ‘sasaran antara’ yangmemakan ongkos dan tenaga pula.

SK SBKRI ini kemudian menyertai masadewasaku dengan kepemilikan surat-suratidentitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), SuratKeterangan Kelakuan Baik (SKKB) darikepolisian, paspor, dan lain-lain.

Tapi SK SBKRI ini terbukti bukan surat sakti!Namanya juga SK SKBRI, jelas kalah saktidibanding SBKRI. Maka surat sakti SBKRIPapaku dan surat-surat pembuktiankewarganegaraan yang lain musti tetap dicopydan kubawa-bawa dan kusertakan setiap waktu.

Lebih menyedihkan lagi, surat-suratpembuktian kewarganegaraan itu acapkaliditanyakan petugas untuk mengulur-ulur waktu,mencari-cari masalah sekaligus mencari uangsogokan. Hal tersebut penulis alami sendiri danberkaitan dengan nama penulis yang tidakmenggunakan nama Tionghoa.

Penulis lahir tahun 1970 dengan nama padaakta kelahiran langsung menggunakan MegaChristina. Kerap kali petugas masih menanyakanSurat Ganti Nama. Padahal sudah jelas dari aktakelahiran, namaku tidak pernah berubah.

Tapi pengalaman itu sebenarnya tidakseberapa menyebalkan, jika dibandingkandengan pengalaman lainnya berkaitan denganSurat Pencabutan. Entah apa yang mau dicabut?

24


Dari lahir penulis merasa dan memangseharusnya secara hukum diakui sebagai WargaNegara Republik Indonesia mengikuti statuskewarganegaraan ayah. Dari lahir, Penulis tidakpernah ke luar negeri hingga umur 18 tahun.Dan yang pasti tidak pernah punyakewarganegaraan lain. Lantas warga negaramana yang mau penulis cabut dengan SuratPencabutan itu?

Masih banyak lagi kejadian menyebalkan,tak jarang menyakitkan yang penulis alamiselama ini. Kejadian itu ternyata tidak lepas darisikap diskriminatif pejabat pemerintah yangmemanfaatkan jabatannya untuk mendapatkanuang sogokan.

Kejadian menyakitkan kembali penulis alamipada 1998, pada era reformasi. Kantor ImigrasiBogor yang mengeluarkan paspor menyatakanakta kelahiran penulis dibuat setahun, setelahtahun kelahiranku yang sebenarnya. Saat itupenulis tengah diburu waktu harus menjalankantugas di luar negeri. Tiket pesawat sudahdipesan lengkap dengan jadwal keberangkatan.Persoalan baru beres setelah agen yangmengurus paspor memberikan uang Rp 100 ribuyang diminta petugas Imigrasi Bogor. Tentu sajatanpa bukti penerimaan uang. Namanya sajauang sogokan.

25


Tidak MurahSK SBKRI meskipun tidak sakti ternyata

sangat sulit didapat. Harganya pun mahal,menurut ukuran keuangan keluarga penulis.Pada 1988 saja, Papaku harus mengeluarkanongkos pertama Rp 750.000 per lembar SKSBKRI. Setelah itu masih ada ongkos-ongkoslainnya sampai bertahun-tahun.

Saat itu Papaku mengurus SK SBKRI untukpenulis dan adik penulis. Saat itu Papakumengeluarkan uang Rp 1,5 juta. Dibandingkandengan iuran sekolahku di SMA Negeri yangkurang dari Rp 10.000 per bulan, jelas uangsejumlah itu cukup bernilai.

Setelah itu masih ada ongkos-ongkos lainyang memaksa Papaku merogoh saku,mengeluarkan uang tanpa kejelasan kapankeluarnya SBKRI adikku dan penulis.

Menjelang penulis akan kuliah pada 1989,satu tahun setelah Papaku mulai mengurusSBKRI penulis, calo yang mengurus SBKRI ituminta lagi uang pelicin sampai Rp 1 juta persurat. Itu pun tetap berlarut-larut.

Yang lebih tidak masuk akal, pada 8 Juli1996 keluar keputusan mengenai PercepatanPewarganegaraan RI (naturalisasi WNIKeturunan yang tidak memiliki akta kelahiran,dan dokumen lain-lain), calo yang mengurus

26


SBKRI itu masih meminta tambahan ongkosuntuk mengeluarkan SBKRI.

Padahal sebenarnya Keputusan Presiden(Keppres) No.56/1996 tentang BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal5 Keppres menyatakan, “Dengan berlakunyaKeputusan Presiden ini, maka segala peraturanperundang-undangan yang untuk kepentingantertentu mempersyaratkan Surat BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI),dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Praktik yang penulis alami jelas merupakanpemerasan tiada hentinya yang pasti menimpaEtnis Tionghoa lainnya.

DibedakanSebelum mendapatkan SK SBKRI, penulis

sebenarnya tidak merasa terlalu dibedakan dihadapan negara. Tapi begitu surat itu berada ditanganku, surat itu seolah membangunkanpenulis dari tidur panjang. Selama ini penulistelah dibedakan dengan WNI lainnya. Saat itupenulis merasa sebagai warga negara kelas dua,yang terus-menerus harus membuktikan dandipertanyakan kewarganegaraannnya.

Sebelumnya, perasaan dibedakan itunyaris tidur pulas dalam kesadaran penulis.

27


Apalagi penulis sekolah di TK-SD Katolik yangtidak membeda-bedakan manusia.

Saat menginjak bangku sekolah di SMANegeri 2 Lumajang, Jawa Timur, penulis menjadisatu-satunya Etnis Tionghoa di kelas, itu puntidak membuat penulis merasa dibeda-bedakan.Penulis malah bisa berkiprah di Karya IlmiahRemaja (KIR), bahkan sampai menjabat sebagaiBendahara Umum di Organisasi Intra Sekolah(OSIS) SMA Negeri 2 Lumajang, nyaris tak adapraktik diskriminasi.

Tapi begitu berhadapan dengan administrasikenegaraan, perasaan dibedakan, diskriminasiitu begitu kental. Sebuah biaya psikologis yangharus kubawa sampai saat ini dengan berat hati.

28


29


da cerita menarik yang sudahmenjadi ‘rahasia umum’ menyangkutlahirnya Keputusan Presiden No.56/A

1996 (Keppres No.56/1996) tentang BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia. Setiapmenjelang Pemilihan Umum (Pemilu), selalumuncul gula-gula yang digunakan sebagaipemanis untuk menarik hati warga Tionghoa.

HukumOnline.com 10 Mei 2003 denganjeli menggambarkan betapa warga Tionghoaselalu diperhatikan menjelang Pemilu.

Menjelang Pemilu 1982 keluar InstruksiPresiden (Inpres) No.2/1980 yang memberikan500.000 SBKRI di lima wilayah di Indonesia.Kemudian menjelang Pemilu 1992, MenteriKehakiman mengeluarkan peraturan bahwabagi orangtua pemegang SBKRI, anak-anakyatidak perlu lagi memiliki SBKRI.

Bab IIISBKRI Masa Keppres

No.56/1996

30


Lalu menjelang Pemilu 1997, keluar InpresNo.6/1995 yang lebih dikenal denganPercepatan Pewarganegaraan bagi ratusanribu warga Tionghoa di seluruh Indonesia.

Pada 1995 itu Badan KomunikasiPenghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB)dan sejumlah konglomerat mendorong RejimOrde Baru untuk menuntaskan prosesnaturalisasi bagi warga Tionghoa yang tidakmemiliki bukti kewarganegaraan. Alhasil diseluruh ibukota provinsi lalu digelarpewarganegaraan yang dikenal dengan“proses naturalisasi satu atap”.

Tentu tidak ada makan siang gratis! OrdeBaru jelas punya pamrih atas kebaikan hatinyamemberikan status WNI. Bukan rahasia kalauwarga Tionghoa nyaris tak bakal berpaling dariGOLKAR sebagai kendaraan politik OrdeBaru. Sehingga Pemilu 1997 bisa dipastikanada tambahan suara bagi GOLKAR dari EtnisTionghoa yang baru menjadi WNI ini.

Orde Baru memang yang mencabutketentuan SBKRI dengan munculnyaKeppres No.56/1996. Tapi seperti Penulispaparkan di atas, praktik diskriminatif tetapterus berlangsung. Lain peraturan, lain pulapraktik. Dan pejabat pemerintah terusmenikmati keuntungan dari uang sogokanyang mereka terima dari Etnis Tiongghoa yangketakutan karena tidak memiliki SBKRI.

31


Lampiran:

KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 56 TAHUN 1996

Tentang: BUKTI KEWARGANEGARAANREPUBLIK INDONESIA PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Dalam rangka lebihmempercepat terciptanya persatuan dankesatuan bangsa serta persamaan hak dankewajiban warga negara, dipandang perlumemberikan penegasan mengenai statuskewarganegaraan Republik Indonesia bagiisteri atau anak yang belum berusiadelapan belas tahun dari seseorang yangmemperoleh kewarganegaraan Indonesiadengan cara pewarganegaraan RepublikIndonesia berdasarkanUndang-undang Nomor 62 Tahun 1958tentang Kewarganegaraan Republik Indo-nesia;

32


Mengingat:1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar1945 ;

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958tentang Kewarganegaraan Republik Indo-nesia (Lembaran Negara Tahun 1958Nomor 113, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1647) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 3 Tahun1976 (Lembaran Negara Tahun 1976Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3077);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor3090) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun1995 tentang Tata Cara PenyelesaianPermohonan Pewarganegaraan RepublikIndonesia;

MEMUTUSKAN :Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDENTENTANG BUKTI KEWARGA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

33


Pasal 1Isteri dan anak yang berusia dibawahdelapan belas tahun dari seseorang yangmemperoleh kewarganegaraan RepublikIndonesia melalui proses pewarga–negaraan, langsung ikut serta menjadiwarga negara Republik Indonesiamengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.

Pasal 2Anak termasuk anak luar kawin yang belumberusia delapan belas tahun dari wanitatidak bersuami yang memperolehkewarganegaraan Republik Indonesiamelalui proses pewarganegaraan,langsung ikut serta menjadi warga negaraRepublik Indonesia mengikuti kewarga–negaraan ibunya.

Pasal 3(1) Pengadilan Negeri membubuhkannama istri dan anak yang langsung ikutserta menjadi warga negara Republik In-donesia tersebut pada berita acarapengambilan sumpah kesetiaan sebagaiwarga negara oleh suami/ayah, atau wanitasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 danPasal 2. (2) Keputusan Presiden mengenaipemberian kewarganegaraan dan berita

34


acara pengambilan sumpah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) menjadi dasaruntuk kebutuhan penyelesaian administrasikependudukan.

Pasal 4(1) Untuk kepentingan tertentu yangmemerlukan bukti kewarganegaraanRepublik Indonesia, isteri dan atau anaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 danPasal 2, cukup mempergunakanKeputusan Presiden mengenai pemberiankewarganegaraan suami/ayah atau ibunyabeserta berita acara pengambilan sumpahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,atau Kartu Tanda Penduduk, atau KartuKeluarga, atau Akta Kelahiran yangbersangkutan. (2) Bagi warga negaraRepublik Indonesia yang telah memilikiKartu Tanda Penduduk, atau KartuKeluarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhankebutuhan persyaratan untuk kepentingantertentu tersebut cukup menggunakanKartu Tanda Penduduk, atau KartuKeluarga, atau Akta Kelahiran tersebut.

Pasal 5Dengan berlakunya Keputusan Presidenini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu

35


mempersyaratkan Surat BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia(SBKRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli1996PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTOKutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT

NEGARA TAHUN 1996

Warga Negara Kelas DuaTerlepas dari unsur politisnya, Keppres

No.56/1996 memang sudah wajar danselayaknya ada, untuk menjadikan Indonesiamenjadi negara yang tidak membeda-bedakanwarga negara berdasarkan etnisnya. KeppresNo.56/1996 dari sisi hukum memangmempunyai nilai strategis untuk ‘memutus’praktik diskriminatif terhadap WNI keturunan,terutama WNI Keturunan Tionghoa.

36


SK SBKRI mengikuti status ayah menjadiajang pemerasan dari generasi ke generasi. Itupun mengurusnya berlarut-larut, ber–kepanjangan, tanpa tahu harus berhenti padaketurunan ke berapa. Keppres ini ‘dapat’memutus rantai diskriminasi itu, sehingga WNIKeturunan Tionghoa tidak lagi menjadi warganegara kelas dua yang harus membuktikankewarganegaraannya di negeri kelahirannyasendiri.

Pasalnya WNI ‘bukan’ keturunan bisamembuktikan diri sebagai WNI cukup denganadanya akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga.WNI ‘bukan’ keturunan tidak perlu merasa‘terteror’ dengan pertanyaan SBKRI, merekatidak perlu membuktikan kewarganegaraannyasecara bertele-tele.

37


etelah keluar Keppres No.56/1996, Menteri Dalam Negeri(Mendagr i ) menindaklanjut i

Bab IVUpaya Penghapusan SBKRI

Sdengan Instruksi Mendagri No.25/1996.Mendagri menginstruksikan kepada aparatdaerah untuk menghapus semua produkhukum yang mewajibkan istri dan anak untukmelampirkan SBKRI untuk kepentingantertentu.

Namun pelaksanaan di lapangan, tetapsaja tidak jalan. Sehingga Presiden BJHabibie mengeluarkan Instruksi Presiden(Inpres) No.4/1999. Dalam Inpres in i ,Presiden Habibie kembali menegaskanpelaksanaan Keppres No.56/1996 bahwasemua peraturan perundang-undangan yanguntuk kepentingan tertentu mensyaratkanSBKRI tidak berlaku lagi.

38


INSTRUKSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN BUKTIKEWARGANEGARAANREPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a. bahwa untuk lebih mempercepat

terciptanya dan memperkokohpersatuan dan kesatuan bangsa sertameningkatkan perwujudan persamaankedudukan di dalam hukum danpemerintahan, persamaan hak ataspekerjaan dan penghidupan, hak dankewajiban warga negara, danperlindungan hak asasi manusia,Pemerintah telah mengeluarkankebijakan melalui Keputusan PresidenNomor 56 Tahun 1996 dan InstruksiPresiden Nomor 26 Tahun 1998;

b. bahwa agar kesinambungan kebijakanPemerintah tersebut dapat ber–langsung lebih efektif dan tujuannyasegera dapat terwujud, dipandangperlu mengeluarkan Instruksi Presidenguna pelaksanaannya;

39


Mengingat:Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:Kepada :

1. Para Menteri;2. Para Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen;3. Para Pimpinan Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;4. Para Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk:PERTAMA:

a. Melaksanakan ketentuan KeputusanPresiden Nomor 56 Tahun 1996tentang Bukti KewarganegaraanRepublik Indonesia dan InstruksiPresiden Nomor 26 Tahun 1998dengan penuh tanggung jawab sesuaibidang tugas dan kewenanganmasing-masing, yang antara lainmenentukan:

40


1. Keputusan Presiden mengenaipemberian kewarganegaraan danberita acara pengambilan sumpahmenjadi dasar untuk kebutuhanpenyelesaian administrasi ke–pendudukan;

2. Untuk kepentingan tertentu yangmemerlukan bukti kewarga–negaraan Republik Indonesia, isteridan/atau anak cukup memper–gunakan Keputusan Presidenmengenai pemberian kewarga–negaraan suami/ayah atau ibu jugabeserta berita acara pengambilansumpah, atau Kartu TandaPenduduk, atau Kartu Keluarga,atau Akta Kelahiran yangbersangkutan;

3. Bagi warga negara Republik Indo-nesia yang telah memiliki KartuTanda Penduduk, atau KartuKeluarga, atau Akta Kelahiran,pemenuhan kebutuhan persyaratanuntuk kepentingan tersebut cukupmenggunakan Kartu Tanda Pendu-duk, atau Kartu Keluarga. atau AktaKelahiran tersebut;

4.Dengan keluarnya KeputusanPresiden Nomor 56 Tahun 1996tertanggal 9 Juli 1996, semuaperaturan perundang-undanganyang untuk kepentingan tertentumensyaratkan Surat Bukti Ke–

41


warganegaraan Republik Indonesia(SBKRI), dinyatakan tidak berlakulagi;Berdasarkan Instruksi PresidenRepublik Indonesia Nomor 26Tahun 1998, segera meninjaukembali segala peraturan yangmelarang atau membatasi kursusBahasa Mandarin.

KEDUA:Menteri Negara Koordinator Bidang Politikdan Keamanan mengkoor–dinasikanpelaksanaan instruksi Presiden ini danmelaporkan pelaksanaannya kepadaPresiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejaktanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakartapada tanggal 5 Mei 1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.ttdBacharuddin Jusuf Habibie

Keputusan politik presiden itu tampaknyatidak lepas dari berbagai informasi di mediamassa mengenai praktik diskriminatif dankoruptif yang menimpa Etnis Tionghoa saatmengurus SBKRI untuk pengurusan akta

42


kelahiran, KK, KTP, surat nikah sampai suratkematian pula. Saat itu bahkan muncul istilahSBKRI menghantui Etnis Tionghoa from womb totomb (dari kandungan sampai ke liang kubur).

Pemerintah kemudian menindaklanjuti isiperaturan itu pada 18 Juni 2002 saat Mendagrimengeluarkan Surat Edaran (SE Mendagri)No.471.2/1265/SJ kepada seluruh gubernur,bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuktidak lagi memberlakukan SBKRI.

Sebulan kemudian untuk pertama kalinyaDirektur Jendral (Dirjen) Imigrasi mengeluarkanSurat Edara (SE) Dirjen Imigrasi tanggal 9 Juli2002 yang selintas memberikan angin segar bagiEtnis Tionghoa untuk memiliki paspor.

SE itu menyatakan dalam permohonanpaspor, Warga Negara Indonesia yang telahmemperoleh kewarganegaraan melaluipewarganegaraan, agar melampirkan petikanKeppres tentang pewarganegaraan, tapi anakdan keturunannya cukup dengan Akta Kelahirandan KTP.

Dirjen Imigrasi kembali menerbitkan SEsenada pada 2003. Dalam praktiknya,persyaratan SBKRI dan surat lain masih terusdimintakan di hampir seluruh Kantor Imigrasi.

Menjelang Tahun Baru Imlek, 15 Maret 2004Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz

43


memerintahkan pengeluaran surat edaran.Melalui Sekretarisnya, Setwapres No.B.3/3Wapres memerintahkan kepada Jaksa Agung,Kapolri, Sekjen menteri-menteri Kabinet GotongRoyong, pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen, pimpinan Lembaga Tinggi Negara,gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesiauntuk menertibkan atau menindak aparatbawahannya yang masih memberlakukanSBKRI bagi WNI keturunan Tionghoa, India danlain-lain.

“Sekiranya masih terjadi praktikpenyimpangan, diharapkan bantuan saudarauntuk mengambil langkah-langkah seperlunyaguna mencegah berlanjutnya tindakpelanggaran tersebut,” kata Wapres HamzahHaz dalam surat tersebut.

Angin segar bagi Etnis Tionghoa kembaliberhembus saat Presiden Megawati menerimaMasyarakat Bulutangkis, pada 14 April 2004.Saat itu Megawati menegaskan bahwa tidak adapembedaan di antara seluruh warga negara. Iamenyebutkan yang ada hanya dua kategori,yaitu Warga Negara Asing (WNA) dan WargaNegara Indonesia yang dibuktikan secaraseragam lewat KTP dan akta kelahiran.

Tindak lanjut pernyataan hanya sebuahkeputusan dari Dirjen Imigrasi, yang kembali

44


mengeluarkan SE Dirjen Imigrasi tanggal 16April 2004. Isinya hampir senada dengan SEsebelumnya. Penegasan bahwa permohonanpaspor tidak perlu mensyaratkan SBKRI. SE inibersifat mengikat kepada seluruh KantorImigrasi di Indonesia.

Praktik di lapangan tidak pernah berubah.Pemerasan masih terus berlangsung. Beberapabulan kemudian malah muncul SE KantorImigrasi Surabaya Timur yang memberlakukanSBKRI. SE yang bertentangan dengan SEinstansi di atasnya itu benar-benar muncul dankembali mengancam Etnis Tionghoa dan wargaketurunan lainnya.

Menanggapi munculnya kenyataan tersebut,di hadapan pengusaha Tionghoa asal JawaTimur di Istana Negara (10 Agustus 2004),Presiden Megawati memerintahkan MenteriKoordinator Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) untuk menindak tegas mereka yangmasih terus memberlakukan SBKRI, yangsebenarnya sudah tidak berlaku lagi.

Menghadapi itu Dirjen Imigrasi membukahotline telepon 021-5225038 sebagai reaksi SEKantor Imigrasi Surabaya Timur itu. HumasDepartemen Kehakiman saat itu menyebutkan,instansinya tidak pernah mengeluarkankebijakan diskriminatif. Pelaku praktikdiskriminatif hanya oknum!

EfektifSebenarnya tidak semua kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan EtnisTionghoa gagal dalam penerapannya. Ada jugalangkah yang bisa dilaksanakan di lapangan.

45


Contohnya Surat Gubernur Bank Indonesia(BI) kepada seluruh bank di Indonesia untuktidak lagi mensyaratkan SBKRI dalam pelayananperbankan, seperti pembukaan rekeningmaupun permohonan kredit. Namun untuk kreditUsaha Kecil dan Menengah (UKM), konondiskriminasi ini masih belum dicabut.

Prestasi baik lain dilakukan WalikotaSurakarta (Solo), Slamet Suryanto. Pada tanggal19 Juli 2004 ia mengeluarkan Instruksi WalikotaNo.471/006/2004 tentang PelaksanaanPenggunaan Bukti Kewarganegaran merupakantindak lanjut langkah pencabutan SBKRI secaranasional yang tertuang dalam Keppres No.56/1996 dan Inpres No.4/1999.

Walikota Solo bahkan menyediakan layanankhusus bagi Etnis Tionghoa yang masihmengalami hambatan saat mengurus SBKRI. Iamenunggu pesan singkat melalui telepongenggam ke nomor telepon genggam miliknyadan milik Wakil Walikota Solo. Nomor 0817 441111 untuk walikota dan nomor 0817 44 2222untuk wakil Walikota).3

Kendati masih ada laporan permintaanSBKRI di Kota Solo, paling tidak langkah baikini bertujuan untuk meminimalisir paktikpemerasan yang selalu menimpa Etnis Tionghoasaat mengurus mengurus KTP.

Sayang sekali langkah nyata Walikota Soloitu tidak ditiru kepala pemerintah daerah lainnya.3 Situs Resmi Pemerintah Kotamadya Surakarta:www.surakarta.go.id

46


47


ra Reformasi ternyata tidakmenghilangkan praktik diskrimi–natif. Bentuk diskriminasinya saja

Bab VHantu SBKRI Masih

Bergentayangan

Eyang agak berubah. Hal itu penulis temukan saatmenjalankan tugas sebagai reporter HarianUmum Sinar Harapan.

Contoh pertama diungkapkan olehPerhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) yangmenengarai adanya sikap anti Etnis Tionghoayang diperlihatkan birokrasi.Hal itu tampak daribeberapa kasus yang merebak di beberapadaerah dalam waktu beberapa bulan terakhir diGarut, Semarang dan Bekasi.

Ketua INTI Benny G. Setiono meng–ungkapkan di Semarang, Ketua PengadilanNegeri Semarang mengharuskan lima orang

48


Etnis Tionghoa pemohon naturalisasi membayarbiaya sumpah masing-masing sebesar Rp1 juta.Padahal seharusnya untuk mengucapkansumpah itu tidak perlu dipungut biaya.

Sedangkan untuk kasus di Bekasi, terlihatdari adanya langkah Pemerintah Kota (Pemkot)Bekasi yang kembali memberlakukan Model K.I.Penulis saat itu menerima salinan surat LurahPejuang, Kecamatan Medan Satria dan LurahBintara, Kecamatan Bekasi Barat, yang berisiedaran kepada ketua RT dan RW dilingkungannya untuk mewajibkan WNIketurunan (Tionghoa) membuat SuratKeterangan Model I.

“Surat Keterangan Model I ini dikenal denganK.I, ini merupakan bentuk pengkotak-kotakan yangdiskriminatif. Orang Tionghoa harus mendaftarsecara khusus dan dikenai biaya sebesar Rp.10.000 per jiwa. Jelas ini tujuannya cari duit, yangjumlahnya tidak sedikit. Ini bisa menjalar ke kota-kota lain,” jelas Benny yang pernyataannya penulismuat di Sinar Harapan (SH).

Dari keterangan yang didapat SH, PemkotBekasi merujuk Keputusan Menteri No.54/1999tentang Pedoman Penyelenggaran PendaftaranPenduduk, Peraturan Daerah No.03/2001 tentangPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di KotaBekasi, dan tiga Keputusan Walikota Bekasi.Dokumen itu menyebutkan, model K1 adalah kartudata pribadi yang menyangkut kewarganegaraan

49


diterbitkan bagi WNI keturunan yang telah terdaftardi Kota Bekasi.

Anehnya, salah satu syarat untuk memperolehK1 adalah melampirkan SBKRI atau KeputusanPresiden mengenai pemberian kewarganegaraandan berita acara pengambilan sumpah milik pribadiatau orangtua.

Kewajiban membuat surat keterangan modelI di wilayah Kelurahan Pejuang, Kecamatan MedanSatria, Pemkot Bekasi mulai diberlakukan sejakJuli 2002. Disebutkan bahwa setiap WNIKeturunan diwajibkan membuat surat keteranganmodel I dengan tujuan untuk memperolehpelayanan dalam pengurusan surat-suratkependudukan lainnya. Warga keturunan harusmembayar Rp 10.000 per jiwa. Jika tidak ada suratketerangan model I itu, maka pihak aparat tidakakan melayani WNI keturunan itu.

Berita di harian tempat Penulis bekerja itumengundang tanggapan pejabat di DepartemenDalam Negeri (Depdagri) yang menyatakansesuai dengan kewenangan pemerintah pusatuntuk mengawasi pelaksanaan Pemda,pemerintah pusat mempunyai hak untukmembatalkan peraturan daerah (Perda) ataukeputusan yang dibuat oleh pemerintah daerahyang meresahkan masyarakat ataupun retribusiyang dobel terjadi di daerah tersebut.

Nyoman Sumardi, Kepala Biro Organisasi,Humas dan Protokol Departemen Dalam Negeri,

50


kepada SH, Jumat (16/8/2002) mengatakanbahwa praktik semacam itu tidak dapatdibenarkan, karena bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi. Sementara itu StafBagian Kependudukan di Kantor KelurahanPejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi,Suwarno berdalih pembuatan surat tersebuthanya untuk mendata jumlah WNI keturunanyang berada di wilayahnya.

Setelah menjadi polemik di SH, DinasKependudukan Pemerintah Kota (Pemkot)Bekasi akhirnya mencabut kebijakan yang jelasmengada-ngada dan membuka peluangpemerasan terhadap Etnis Tionghoa.

Kasus Bayi KeturunanKasus ini benar-benar terjadi di depan mata

kita yang membaca dengan teliti pengumumanmengenai daftar biaya pembuatan aktakelahiran di Ruang Bersalin Immanuel RumahSakit Sint Carolus Jakarta. Dalam pengumumanitu disebutkan, anak pertama yang lahir 1-50 haridari orang tua pribumi dikenakan biayapembuatan akta kelahiran Rp 35.000.

Sementara anak yang lahir 1-50 hari dariorangtua WNI Keturunan dipungut biaya sampaiRp 150.000. Kendati di sana tidak disebutkanketurunannya, namun WNI Keturunan biasadilekatkan pada WNI Keturunan Tionghoa.Artinya karena anak itu keturunan Tionghoa,maka biaya pembuatan akta kelahirannya

51


menjadi empat kali lipat dibandingkan biaya yangharus dibayarkan oleh keluarga bukan EtnisTionghoa.

Praktik itu jelas bertentangan denganperaturan yang dikeluarkan Catatan SipilKotamadya Jakarta Pusat. Data yang Penulisdapatkan menyebutkan, biaya resmipengurusan akta kelahiran hanya Rp 5.000.Biaya itu tercantum dalam Tabel RetribusiPencatatan Sipil berdasarkan Perda No.3/1999.

Mengapa terjadi perbedaan perlakuan?Adalah Koperasi Karyawan Usaha Bersama(KKUB) Rumah Sakit Sint Carolus yangmenawarkan jasa pembuatan Akta Kelahiran.

Selain jasa pembuatan akta kelahiran,KKUB juga menawarkan pembuatan K1/OS 19(model surat yang khusus berlaku bagi WNIketurunan Tionghoa). Untuk itu KKUBmemungut tambahan biaya sebesar Rp 55.000.

Di samping daftar biaya pembuatan aktakelahiran itu, terpampang pula sebuahpengumuman mengenai syarat-syaratnya. Disana diberi catatan, nomor 5 sampai 7 untukWNI Keturunan berupa fotokopi ganti namaayah, fotocopi WNI ayah dan ibu serta K.I danfotocopi akta kelahiran ayah dan ibu.

52


Padahal dari Petunjuk Praktis Akta-aktaCatatan Sipil yang didapat penulis dari SukuDinas Kependudukan dan Catatan SipilKotamadya Jakarta Pusat, sudah tidaktercantum K.I. Tapi di dalamnya masihmensyaratkan Surat Kewarganegaraan danGanti Nama Orangtua bagi WNI Keturunan.

Padahal akta kelahiran ini sangat pentingsebab berlaku sebagai dokumen negarasepanjang hayat masih dikandung badan. Kedepan akta kelahiran akan menjadi dasarpembuatan dokumen-dokumen negara lainnyayang berlaku tidak hanya secara nasional, tapijuga internasional.

Kalau dari akta kelahiran saja sudahdiperlakukan tidak sama, apalagi dokumenselanjutnya? Ini akan menjadi mata rantaidiskriminasi berkepanjangan yang tak adaputusnya.

Kasus EsterEster Indahyani Jusuf. Dialah peraih Yap

Thiam Hien Award 2001. Sebuah pengakuan atasperjuangannya dalam menegakkan hak-hakasasi manusia (HAM). Dia mendirikan organisasiSolidaritas Nusa Bangsa (SNB) yang aktivitasutamanya mengkampanyekan anti-diskriminasiras dan etnis.

53


Di sana dia duduk sebagai Ketua DewanPekerja SNB. Ketika pecah kerusuhan Mei1998, dengan gigih perempuan kelahiranMalang, Jawa Timur ini menentang setiappenggelapan fakta tragedi kemanusiaan itu.Tidak hanya di tanah air, tapi juga di luar negerihingga membawanya ke Negeri Paman Sam,tempat ia harus menunggu kelahiran putrapertamanya.

Ibu dua putra (saat itu) sibuk pula menjadiKetua Dewan Pengurus Yayasan KasutPerdamaian (YPK). Ia memperjuangkan korbanpembunuhan massal Gerakan 30 September1965 yang dibuang ke Luweng Tikus, Blitar,Jawa Timur.

Ternyata pejuang antidiskriminasi sekaliberEster pun mengalami tindakan diskriminasi. Ituterjadi ketika dia bermaksud memperpanjangpaspornya di Kantor Imigrasi Tangerang, 4 Sep-tember 2002.

Setelah mengisi formulir dan melengkapiberbagai persyaratan yang berlaku, diamenyerahkan berkasnya kepada petugas loket.Namun apa yang terjadi? Petugas loket itumenolak berkas permohonan karena Ester tidakmelampirkan SBKRI.

Pasalnya Ester adalah keturunan Tionghoa,sehingga dia harus membuktikan kewarga–negaraannya. Padahal dia lahir dan besar di In-donesia dari pasangan WNI. Karena itu dia

54


memiliki akta kelahiran dan KTP Indonesia.Kurang apa lagi?

Karena latar belakangnya yang SarjanaHukum, Ester tegak melawan bentukdiskriminasi ini. Apalagi dia mantan pengacaraLembaga Bantuan Hukum (LBH).

Setelah kasus Ester merebak di mediamassa, Kantor Imigrasi Tangerang dalam waktusatu jam akhirnya memberikan paspor baruuntuk Ester.

Kalau pejuang HAM yang menerimapenghargaan saja diperlakukan seperti itu,apalagi masyarakat awam? Kalau orang awamyang tidak biasa berargumen, apa daya?Merogoh kocek tambahan sebagai uang semiratau pelicin, bagi yang berpunya. Tapi buat yanghidupnya pas-pasan?

Seperti yang dialami Ester tadi. Keppres,Inpres dan sebagainya tak akan berlaku kalaupemohon surat tidak berupaya keras untukmenegak haknya. Dibutuhkan Ester-Ester yanglain yang lantang berseru dan melawan setiapketidakadilan, apalagi diskriminasi.

Kasus HendyDalam surat elektronik kepada penulis,

Hendy Hasanuddin (Bong Fuk Hian) generasiketiga yang lahir di Pulau Bangka, tahun 1974.Ia menanyakan keganjilan yang menimpanya.Akta Kelahiran Hendy masih tertulis Warga

55


Negara CINA. Anehnya, ketika disahkanpenggantian nama Indonesia, maka di belakangmasing-masing akta kelahiran tercantum namaIndonesia.

Kalau dimintai SBKRI yang ia bawa adalahSBKRI ibunya, sebab orangtua Hendy tidakmemiliki surat nikah saat itu. Oktober 2005karena ayahnya sakit keras di Malaka, Malay-sia, Hendy membutuhkan paspor. Dalam kondisigawat darurat seperti itu, Hendy mengajukanpermohonan paspor lewat perantara ke KantorImigrasi Medan, Sumatera Utara. TernyataKantor Imigrasi Medan masih mempersyaratkanSBKRI. Itu pun total biaya pembuatan paspormencapai Rp 1 Juta. Sementara biaya resmipembuatan paspor 48 halaman total hanya Rp260.000.

Kasus SevaPraktik diskriminatif juga dikemukakan Seva

sebagaimana dimuat di situs hukumonline.com(12 September 2005) Seva memberi tanggapanterhadap tulisan mengenai SBKRI, “Sayamengurus paspor di (Kantor) Imigrasi Soekarno-Hatta dan di sana saya sangat sulitmengurusnya, karena masalah SBKRI. Sampaitiga jam saya menunggu mereka di Bagian Sta-tus KIM dan memelas-melas. Saya sudahberpisah dengan papa saya dan saya tidakpunya fotocopy SBKRI papa saya. Padahal sayalahir di Indonesia dan punya ibu asli pribumi.Saya tinggal di Indonesia sejak lahir, sekolah,

56


bekerja (dan saya juga tidak menjadi ‘sampahmasyarakat’ di Indonesia). Saya hanyapenduduk biasa yang seakan didiskriminasi,karena saya mempunyai papa keturunanTionghoa. Namun pihak Imigrasi malahmengatakan saya bukan WNI kalau saya tidakbisa menunjukkan SBKRI papa saya yang tidakjelas ada di mana. Akhirnya Bagian KIM me-OK-kan pengurusan paspor saya. Setelah itu sayadapat mengurus paspor, walau di setiap bagianloket yang saya temui mereka mempersulit sayahanya karena saya tidak dapat menunjukkanSBKRI papa saya. Surat-surat lain lengkapbahkan saya sudah cap (sidik) jari, sudah difotopaspor, bahkan sudah wawancara. Waktuhampir selesai, tinggal ditandatangani olehKepala Imigrasi, tapi dia menolak hanya karenasaya tidak bisa menunjukkan SBKRI papa saya.Beliau menyuruh saya mencari papa saya danmenyuruh saya meminta SBKRI papa saya yangsangat tidak jelas ada di mana. Sebegitu tidakadilnya. Saya terlunta-lunta sekarang, benar-benar bingung dengan jalan apa yang harussaya lakukan mengingat jalan keluar yangKepala Imigrasi berikan benar-benar tidakmasuk akal.”

Kasus GunturMasih di hukumonline.com (13 Oktober

2005) Guntur mnulis, “Saya mengajukan paspor

57


di Kantor Imigrasi Tangerang dengan dilengkapiSBKRI papa saya. Pengajuan saya ditolak,karena saya dianggap orang asing dan WNIorangtua saya tidak berlaku kepada saya.Padahal saya memiliki KTP dan akta kelahiran,tapi saya diharuskan mengajukan kembali WNI.Saya harus bagaimana?”

Hendy, Seva dan Guntur hanya segelintirorang-orang keturunan Tionghoa yang munculke permukaan menyampaikan masalahnyadengan bantuan dunia maya internet. Tapibagaimana dengan Etnis Tionghoa miskin dandi pedalaman yang bahkan mungkin buta huruf?Apakah mereka tidak lebih dipersulit?

Kasus PenulisBagi seseorang yang lahir di Indonesia, maka

akta kelahiran dan KTP cukup untukmembuktikan kewarganegaraannya. Namuntidak demikian halnya bagi WNI keturunanTionghoa. Keturunan yang dominan bermata sipitini langsung dipandang sebagai sumber obyekan.Apalagi kalau bukan ujung-ujungnya duit.

Itulah yang penulis rasakan. Seperti warganegara kelas dua, WNI keturunan Tionghoaharus membuktikan kewarganegaraannya.Untuk berbagai dokumen yang diurus, petugasakan meminta SBKRI, tak terkecuali penulis.

Atas budi baik seorang teman, Nadine,penulis mendapatkan formulir dari Kantor

58


Imigrasi Kelas II Tangerang, Banten. Penulissegera mengisi lengkap dengan persyaratanyang tertera. Penulis membawa KTP asli, KartuKeluarga (KK) asli, akta kelahiran asli, danpaspor lama yang dikeluarkan Imigrasi Bogor.Bahkan penulis membawa surat pengantar yangmenerangkan penulis bekerja pada Harian SoreSinar Harapan.

Tanggal 22 September 2004 siang, penulisdatang sendiri mengajukan permohonanpembuatan paspor baru, karena paspor lamasudah hampir habis masa berlakunya danpenulis telah berpindah domisili. Petugas loketmemeriksa kelengkapan surat-surat, lalumenanyakan SBKRI. Penulis mengaku terusterang memang tidak memiliki SBKRI. Saat itujuga penulis mengeluarkan fotocopy KeppresNo.56/1996 yang menyatakan SBKRI sudahtidak berlaku lagi.

Penulis juga berargumen ada Surat Edaran(SE) Direktur Jenderal Imigrasi kepada seluruhKepala Kantor Imigrasi di Indonesia. SE itu lagi-lagi menegaskan, istri dan keturunan sah dariseseorang WNI cukup melampirkan aktakelahiran dan KTP sebagai bukti identitas. Dalampraktiknya, SE itu bagai macan kertas yang takberdaya di depan jajaran birokrasi di bawahnyasekali pun.

Petugas lain menggantikan petugaspertama, namun petugas ini tetap ngotot dantidak mau tahu, pokoknya harus ada ‘barang

59


keramat’ bernama SBKRI itu. Sayang penulistidak mencatat nama-nama petugas-petugas itu.

Konyolnya malah petugas Kantor ImigrasiTangerang itu meminta SBKRI asli milik Papa.Kebayang enggak sih, kalau SBKRI asli itu harusdibawa-bawa? Iya kalau anak yang mengikutiSBKRI ayah itu cuma satu, itu pun terlalu riskan.Kalau anak yang mengikuti SBKRI lebih darisatu, bahkan memiliki banyak anak danberpencar kota tempat tinggalnya, bagaimanamungkin SBKRI asli itu dikirim ke sana-kemari?

Penulis meminta konfirmasi untuk bertemuKepala Kantor Imigrasi (Kanim) Tangerang.Namun petugas mengatakan Kanim sedangberada di luar kantor.

Mengingat kasus serupa sudah sedemikianbanyak, sebagai wartawan, penulis langsungmendatangi Departemen Kehakiman dan HakAsasi Manusia (Depkeham)

Humas Ditjen Imigrasi Depkeham, AdeDachlan mengakui memang ada beberapaKantor Imigrasi yang belum melaksanakan.Menurutnya, kadang-kadang ada yangketerlaluan dalam kecurigaannya.

Ade Dachlan mengatakan kecurigaan itukarena banyak Warga Negara Tiongkok yangmenyusup dan memiliki paspor palsu. Bahkanmereka bekerja secara ilegal di Indonesia.

60


Penulis berargumen, dalam SE DirjenImigrasi sudah jelas disampaikan bagi merekayang anaknya dilahirkan di Indonesia, sudahmemiliki surat lahir yang dikeluarkan KantorCatatan Sipil, apalagi sudah memiliki paspor,tidak perlu diminta lagi SBKRI itu. Penulismemenuhi semua kriteria itu serta bekerja padasebuah surat kabar berbahasa Indonesia.

Penulis juga menyampaikan, kalaupunpetugas curiga pada pemohon, toh ada prosedurwawancara. Petugas bisa menanyakan bahasadaerah dan hal-hal prinsip yang kemungkinantidak bisa dijawab Warga Negara Tiongkok.Pasalnya WNI Tionghoa rata-rata memilikikeluarga dengan lebih dari satu bahasa (poly-glot), sehingga kebanyakan bakal bisaberbahasa daerah dan mengenal daerahnya.

“Kalaupun dalam praktiknya masih ada,makanya kita tanyakan kenapa,” kata Ade yanglalu menghubungi Kanim Tangerang melaluitelepon.

Saat itu juga melalui Humas Ditjen ImigrasiDepkeham, Kanim Tangerang meminta penulisuntuk bertemu besok siang. Esoknya, KanimTangerang menerima penulis di ruangannya.Penulis menyampaikan keluhan persyaratanSBKRI, karena ini juga banyak dikeluhkan wargaTionghoa di Tangerang. Kembali KanimTangerang berkilah permintaan SBKRI itukarena banyaknya pemalsuan surat, juga oleh

61


Warga Negara Asing (WNA). Tampak Kanimjuga melindungi anak buahnya dan tidak terlalumemperdulikan laporan penulis mengenaiindikasi praktik pungutan liar, semacam tahu-sama-tahu.

Setelah berargumentasi panjang-lebar,akhirnya tercapai titik kompromi untuk cukupmenggunakan fotocopy SBKRI ayah. KanimTangerang menyatakan salinan melalui faksimilpun diterima dan paspor akan jadi hari itu juga.

Akhirnya penulis membayar biaya resmi Rp260.000 untuk paspor 48 halaman termasuk biayafoto dan sidik jari. Sementara beberapa wargaTionghoa yang penulis temui di Kantor ImigrasiTangerang itu mengaku mengeluarkan uangsampai Rp 600.000, kendati sudah mengurus dandatang sendiri dan tidak melalui calo.

Beginilah menjadi rakyat kecil bermata sipitdan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Yangketerlaluan kasus seperti ini pun menimpaorang Tionghoa yang berjasa mengharumkannama Indonesia di arena Internasional.

Kasus Tan Joe Hok4

Dari namanya yang terdiri dari tiga kata, kitaakan segera tahu etnisnya. Namun dari awal,Tan Joe Hok selalu mengatakan, “Kami adalahputra putri Indonesia!”4 Dari berbagai sumber

62


Ia berlatih keras saban hari, selalu bangunpukul 5 pagi, lalu berlari dua jam sejak usiaremaja. Tak heran kalau pada usia 22 tahun, TanJoe Hok mengukir nama Indonesia bersama TimBulutangkis Indonesia memboyong Piala Tho-mas pada tahun 1958 dan mempertahankan ditahun-tahun berikutnya.

Tahun 1959, Tan Joe Hok menjadi putra In-donesia pertama yang menjuarai All England.Sejak tahun itu pula, Joe Hok kuliah sambilmenjadi asisten dosen bidang Kimia di Univer-sitas Baylor, Texas, Amerika Serikat.

Secara khusus, ia dipanggil pulang ke In-donesia untuk berlaga di Asian Games diJakarta, 1962. Joe Hok pun menjadi putra Indo-nesia pertama yang mempersembahkan medaliemas untuk Indonesia.

Pada waktu bertemu, Presiden Soekarnoberkata, “Indonesia punya banyak dokter daninsinyur, tapi hanya sedikit yang seperti kamu.Saya dukung kamu.”

Saat akan kembali melanjutkan kuliahnyadi Amerika, Bung Karno memberinya selembarcek US$ 1.000. Dengan rendah hati, Tan JoeHok mengembalikan cek itu dan berujar,“Menjadi Putra Indonesia yang dibanggakanlebih berharga dari sejumlah uang.”

Tahun 1964, Joe Hok kembali memperkuatTim Indonesia mempertahankan Piala Thomas.Setelah itu, Joe Hok menjadi pelatih Tim Tho-

63


mas, bahkan meraih penghargaan sebagaiPelatih Olahraga terbaik dari SIWO/PWI Jaya.

Tapi apa yang ia peroleh sebagai balasantelah mengharumkan nama Indonesia di duniainternasional? Tahun 1984, Tan Joe Hok harusmengantre dari satu pengadilan ke pengadilanlain untuk mendapatkan SBKRI bagi keduaanaknya.

Ternyata Putra Indonesia pertama yangmenjuarai All England dan meraih Medali Emasdi Asian Games, ini pun sulit mendapatkan buktikewarganegaraan bagi keturunannya. Ini tidakhanya menimpa Tan Joe Hok, tapi jugapahlawan-pahlawan bulutangkis yang telahmengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

Menjelang Piala Thomas di Guangzhou,2002, pebulutangkis Hendrawan pun terbenturpersyaratan SBKRI. Sampai-sampai PresidenMegawati Seoekarnoputri sendiri yang turuntangan, baru Hendrawan dapat berangkat danakhirnya membawa Piala Thomas ke Indonesia.

Mengambil momentum itu, DirekturHubungan Luar Negeri Pengurus BesarPersatuan Bulu Tangkis Seluruh Indoesnia (PBPBSI), Sulistiyanto mendata ada 19pebulutangkis Indonesia belum memiliki SBKRI

64


dan mengajukan kepada Sekretariat Negara(Setneg). Ini termasuk juara dunia Heryanto Arbidan peraih Medali Perunggu Olimpiade 1996,Antonius.

“SBKRI itu tidak dibutuhkan lagi saat ini.Kalau diterbitkan malah membuat rancu,” kataSulistiyanto mendapat jawaban dari Setneg.

Bahkan Menteri Kehakiman dan HAM, YusrilIzha Mahendra dalam rapat kerja dengan KomisiII DPR-RI, 10 Juni 2002 menegaskan, “Buktikewarganegaraan itu cukup KTP dan aktakelahiran. Depkeh tidak akan menerbitkanSBKRI lagi. Depkeh tidak ingin mencari musuhdengan menerbitkan SBKRI.”

Tapi praktik selalu tak seindah kata-katapejabatnya. Maka 3 Juli 2002 Tan Joe Hokbersama Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI)membuat nota keputusan bersama yang(kembali) meminta Pemerintah untukmenghapus SBKRI.

KBI mengirimkan nota itu kepada PresidenMegawati Soekarnoputri, Ketua MPR-RIAmien Rais, dan Ketua DPR-RI Akbar Tanjung.Baru setahun kemudian, 6 Mei 2003 AmienRais menerima Tan Joe Hok didampingimantan juara All England Liem Swie King,Ivana Lie, Verawati Fadjrin dan lain-lain.

65


Penegasan demi penegasan SBKRI takdiperlukan lagi bak angin surga. Praktik dilapangan, SBKRI tetap menjadi momok yangmenghantui Etnis Tionghoa Indonesia siapapun dia.

Lihat saja April 2004, pasangan Susi Susantidan Alan Budi Kusuma masih ‘tersandung’SBKRI ketika memperpanjang paspor. Kurangapa, mereka lah pasangan peraih Medali EmasOlimpiade yang mengumandangkan lagukebangsaan Indonesia Raya di arena terhormatbangsa-bangsa dunia.

Kalau Putra Indonesia sekaliber Tan JoeHok, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, danlain-lain saja kesulitan, apa lagi warga negarayang belum berprestasi dan belum pernahmengumandangkan Indonesia Raya di pentasdunia? Kapan diskriminasi ini berakhir?

Sampai-sampai dengan nada bergetar,Tan Joe Hok berkata, “Sekarang saya sudahtua. Saya hanya bisa bermimpi kalau sayadipanggil Tuhan nanti, mudah-mudahanbenar-benar diakui sebagai Putra Indonesiayang setara dengan saudara-saudarasebangsa dan setanah air....”5

5 Kompas, 11 Februari 2004

66


67


iskriminasi dapat terjadi di belahandunia manapun. Ini fenomenaumum. Namun penulis sepakat

BAB VIDiskriminasi Pencatatan

Perkawinan

D

6 Effendi, Wahyu. Pembaharuan Hukum Catatan Sipil danPenghapusan Diskriminasi di Indonesia dalamwww.hukumonline.com tanggal 28 Juni 2004.

dengan Ketua Umum Gerakan Anti Diskriminasi(GANDI), Wahyu Effendi6, yang mengatakakan,fenomena ini menjadi tidak lazim ketika terjadidi sebuah negara yang berdasarkan hukum(rechtsstaat) dan demokrasi. Melakukan politikdiskriminasi terhadap warga negaranya sendiridan dilakukan melalui berbagai kebijakan danperaturan perundang-undangan jelas tidak lazimdan keterlaluan.

Tragisnya Pemerintah Indonesia hinggasaat ini masih meneruskan politik diskriminasiPemerintah Kolonial Hindia-Belanda dalambeberapa peraturannya. SBKRI merupakansalah satu politik diskriminasi yang tersistematisera kolonialisme itu.

68


Yang lebih parah adalah pelanggenganpenggolongan penduduk masa penjajahanHindia-Belanda dalam Catatan Sipil. Waktu itu,Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda membagipenduduk Indonesia atas empat golongan ras/Etnis ataupun agama yang tertuang dalamIndische Straatsregeling (IS), yaitu GolonganEropa (Staatsblad 1849), Tionghoa (Staatsblad1917), Indonesia asli Kristen (Staatsblad 1933)dan Indonesia asli non-Kristen (Staatsblad 1920)berikut dengan pembedaan perlakuan statusperdatanya.

Padahal Catatan Sipil menyangkut sikluskehidupan sepanjang hayat dikandung badanseseorang. Ini mulai dari kelahiran, perkawinan,pengangkatan dan pengesahan adopsi anak,perubahan nama hingga kematian.

Seperti kata Wahyu Effendi, padahakikatnya catatan sipil bersifat administratif.Namun, karena sifat keperdataan yangterkandung dalam pencatatan sipil, praktiksegregatif dan diskriminatif itu mengakibatkanpraktik pembatasan dan diskriminasi hak-haksipil terhadap sebagian WNI.

Praktik diskriminasi pencatatan yang palingmencolok terjadi dalam pencatatan perkawinan.Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinanberimplikasi pada pembatasan dan pengakuanperkawinan hanya bagi warga pemeluk lima

69


‘agama resmi’ negara. Ini tersirat dalam Pasal 2ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu.

Warga yang tidak memeluk salah satuagama yang diakui negara ini jelas sangatmempengaruhi kehidupan anak-cucu mereka.Anak yang lahir dari warga pemeluk di luar‘agama resmi’ itu sering dianggap ‘anak haram’.

Inilah yang menimpa pasangan Lany Guitodan Budi Wijaya Poo. Sebagai pemeluk agamaKhonghucu, pasangan ini ibarat minoritas diantara Tionghoa Indonesia yang minoritas.Namun ini tidak berarti minoritas ganda tidakmemiliki arti, justru di sini lah perlindungan atasminoritas dalam negara demokrasi teruji.

“....Dalam agama Khonghucu lebihditekankan pada kewajiban untuk membina diri,berbakti, mengabdi dan banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, misalnya tidakbisa mendapatkan akta kelahiran, akta nikah,nilai rapor/ijazah kosong dan lain-lain.Kenyataan-kenyataan dan ketimpangan sosil inisangat merisaukanku,” ujar Budi Wijaya, si ArekSuroboyo yang lahir dan besar di Wonokitri inimenuturkan dalam buku perjuangan bersamaLany mendapatkan akta perkawinan.7

7 MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) Boen Bio.“Formalisme Antara Hati Nurani”. Surabaya, 10 November1996.

70


Kedua insan ini mengikat janji membentukmahligai perkawinan dengan upacara Liep Gwan(Persidian) di depan altar Thian dan NabiKhongcu di hadapan pemuka agamaKhonghucu di Rumah Ibadah Boen BioSurabaya, 23 Juli 1995.

Seminggu pasca kebahagiaan mengayuhbiduk perkawinan, Budi mengajukan pencatatanperkawinannya ke Kantor Catatan SipilKotamadya (Kodya) Surabaya. Namun aktaperkawinan yang dinanti-nanti tak kunjungmuncul kendati Budi bolak-balik menanyakan.

Tanggal 7 Agustus 1995, secara resmi Budimelayangkan surat kepada Kepala KantorCatatan Sipil Kodya Surabaya waktu itu, Muljono.Setelah sekian lama, baru tanggal 15 Desember1995 Kepala Kantor Catatan Sipil KodyaSurabaya membalas surat Budi dengan SuratNo.474.201/294/402.8.03/95:

Sehubungan dengan surat Saudaratanggal 7 Agustus 1995, setelah diadakanpenelitian pada kelengkapan persyaratanyang Saudara lampirkan, bersama inidiberitahukan bahwa Kepala KantorCatatan Sipil dapat mencatat perkawinansaudara bila perkawinan secara agamasesuai dimaksud Surat Kepala KantorWilayah Departemen Agama Jawa TimurNo.Wm01.2/BA.01.2/4683/95 tanggal 28Nopember 1995

71


Adapun surat Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Jawa Timur itu merupakanbalasan kepada Kepala Kantor Catatan SipilKodya Surabaya dengan perihal: Majelis AgamaBuddha. Surat menyebutkan agama Konghucutidak termasuk agama yang diakui dan dibinaDepartemen Agama sebagai berikut.

Umat Buddha Indonesia yang tergabungdalam beberapa majelis agama Buddhabernaung dalam Perwakilan Umat BuddhaIndonesia (WALUBI): Majelis Pandita Bud-dha Dhamma Indonesia (MAPANBHUDI),Majelis Agama Buddha Mahayana Indone-sia (MAJABUMI), Majelis Agama BuddhaMaitreya Indonesia (MAPANBHUMI),Majelis Tri Dharma Indonesia (MATRISIA).Khusus Majelis Tri Dharma menaungi Bud-dha, Khongcu dan Tao.Tempat Ibadah Umat Buddha antara lainvihara, cetiya dan Tempat Ibadah TriDharma (TITD).Berdasarkan hal termaksud Rumah Ibadah“Boen Bio” Jalan Kapasan 131 Surabaya, tidaktermasuk dalam salah satu Majelis AgamaBuddha yang bernaung di dalam WALUBI.Majelis yang menamakan diri MajelisAgama Khonghucu Indonesia Surabaya(MAKIN) tidak termasuk agama yang diakuidan dibina Departemen Agama.

72


Anehnya, menurut Lany-Budi, satu bulansebelum mereka menikah, pasangan agamaKhonghucu Hardjo Subianto dan Suryawati tidakmengalami masalah. Padahal upacara dan suratketerangan pernikahan mereka sama, dariRumah Ibadah “Boen Bio” Surabaya.

“Sebagai manusia minoritas, kami sadarbahwa hak-hak yang kami dapatkan juga lahminor, meskipun dalam Undang-undang Dasar1945 memberikan hak dan kewajiban yang samadi antara warga negara. Tidak semua perlakuanyang berbeda terhadap orang Tionghoa harusdiprotes, apalagi sifat orang Tionghoa yang lebihsuka kompromis. Namun ada juga yangsepatutnyalah diperjuangkan eksistensinya,karena menyangkut hubungan personal denganSang Khalik-nya dan sekaligus sebagaipembinaan diri dalam rangka nation and char-acter building,” tulis Lany-Budi dalam buku yangditerbitkan MAKIN Surabaya itu.

Setelah melalui berbagai konsultasi, dengantekad bulat pasangan Lany-Budi menempuhjalur hukum. Tidak tanggung-tanggung merekamemilih Trimoelya D. Soerjadi sebagai kuasahukumnya, mengingat Trimoelja pengacaraterkenal sekaligus peraih Yap Thiam Hien Award.Mereka menggugat Kepala Kantor Catatan SipilKodya Surabaya dengan surat kuasa tanggal 8Februari 1996.

“Tindakan ini merupakan klimaks dariketidakberdayaan terhadap tekanan lingkunganyang selama ini hanya ‘tertelan’ saja. Sekaligus

73


tanggung jawab moral kami sebagai Konfusianisuntuk menempatkan Agama Khonghucu secaralayak, agar pernikahan kami dapat dicatat demistatus hukum ikatan perkawinan dan anak-anakkami,” ujar Lany-Budi masih di buku yang sama.

Perjuangan dengan proses peradilan diPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Surabaya pun dimulai. Saat itu Lany tengahmengandung buah hati mereka.

“Dampak yang paling berat adalahtegangnya hubungan kami dengan orangtua,”aku Lany yang melahirkan putri pertama dalamusia kandungan masih 8,5 bulan di Surabaya, 9Juli 1996.

Selain itu, “Boen Bio” pun mendapat tekanandalam menyelenggarakan upacara keagamaan,bahkan bakti sosial yang biasa mereka lakukan.Tekanan yang paling nyata dengan terbitnyasurat Kepala Kantor Sosial Politik KotamadyaSurabaya:

...Agama Khonghucu di Indonesia tidak adadan sebaiknya semua kegiatan tidakmengatasnamakan agama Khonghucu...

Kendati demikian, dukungan juga tidaksedikit. Dukungan datang dari cendekiawanMuslim (almarhum) Nurcholis Madjid, dosen-dosen Universitas Airlangga Surabaya, mantanHakim Agung Bismar Siregar dan masih banyak

74


lagi. Yang tidak tanggung-tanggung adalahKetua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yangsenantiasa hadir dalam persidangan di PTUNSurabaya itu.

“Saya solider. Masak nggak boleh kawin.Mereka sama-sama Khonghucu kokdipermasalahkan. Khonghucu itu milah (agamadan bukan kepercayaan). Penolakanperkawinan Khonghucu di Catatan Sipil harusdiselesaikan dan pelanggaran Hak AsasiManusia,” kata Gus Dur.

Perjuangan Lany-Budi kandas di tingkatpertama. PTUN Surabaya memutuskan vonistanggal 3 September 1996:

Kepala Kantor Catatan Sipil KotamadyaSurabaya telah melaksanakan tugasdengan benar sesuai Surat Edaran MenteriDalam Negeri No.477/74054 tanggal 18November 1978, Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No.477/2535/PUOD tanggal25 Juli 1999.

Setelah lima tahun berjuang dan dua buahcinta terlahir dari perkawinan mereka, Lany danBudi baru mendapatkan Akta Perkawinan dariPemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.Percatatan perkawinan menurut Staatsblad 1917

75


No.130 jo S.1919 No.81 akhirnya terjadi diSurabaya, 18 Juli 2000.

Tapi itu bukan karena kemurahan hatipejabatnya, melainkan perjuangan panjangpenuh derai air mata. Pasalnya dari kekalahandi PTUN Surabaya dan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya 17 Maret 1997, pasangan Lany-Budilewat kuasa hukumnya mengajukanpermohonan kasasi 6 Mei 1997.

Baru di tingkat kasasi Tata Usaha Negarainilah mereka menang, yaitu berdasarkanPutusan Mahkamah Agung (MA) Republik In-donesia Nomor 178K/TUN/1997 tanggal 20Maret 2000. Dengan demikian, sebagaiorangtua, Lany-Budi akan bernapas legakarena pencatatan perkawinan itu serta-mertaturut diakui dan disahkan dua orang anakmereka, yaitu Fuji Yaohana dan MegamiYaohana.

Kemenangan ini bukan kemenanganpasangan Lany-Budi, tapi kemenangan BangsaIndonesia untuk menjamin hak-hak mendasardan fundamental kehidupan, yaitu hak asasiyang dijamin Undang-undang Dasar (UUD)1945, yaitu jaminan kemerdekaan tiap pendudukuntuk memeluk agamanya masing-masing, dan

76


untuk beribadat menurut agama dankepercayaannya.

Kemenangan ini juga menegakkan NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahwaada kesamaan kedudukan semua warga negaradi depan hukum. Oleh karena itu penerapan ataupelaksanaan ketentuan perundang-undanganyang sama di mana pun juga di seantero Indo-nesia harus konsisten. Pelaksanaan yang tidaksama dan tidak konsisten serta diskriminatif darisuatu peraturan, menunjukkan adanyapelaksanaan administrasi negara ataupemerintahan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good gov-ernance).

77


erbukti sudah begitu banyak aturanyang dikeluarkan berbagai pihak. Tapidalam bab sebelum ini, begitu banyak

Bab VIISBKRI Harus Dilawan

Tpula bukti pelanggarannya bahkan untukpahlawan bulutangkis pembela nama bangsadan negara. Semua ini menyiratkan satu kata,kalau tidak kita sendiri yang melawan, tidak akanada yang memperjuangkan untuk kita.

Seperti yang diungkapkan kepada HarianSore Sinar Harapan, tokoh pembauran JunusJahja memandang SBKRI itu masalah klasik. Iamenyatakan sejak zaman Badan KomunikasiPenghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKBdi masa Orde Baru) sudah mengeluhkanmasalah SBKRI itu setiap ganti menteri.

78


“Tapi ya tetap saja. pegawai negeritampaknya butuhkan tambahan. Jadisebenarnya ini ujung-ujungnya duit (UUD),”tandas Haji yang aktif mendorong keturunanCina untuk membaur dengan masyarakat.

Ia mengakui kalau mengurus paspormelalui biro perjalanan memang masih dimintaiSBKRI juga.

Karenanya kepada Sinar Harapan ,Ketua INTI, Benny G. Set iono mel ihatmasalah ini menjadi ladang bisnis.

“Masalah ini kait-mengait dengan bisnis.Mungkin duitnya beberapa ribu saja,masalahnya orang tidak mau pusing, sehinggadiserahkan biro perjalanan. Saran saya ya inimusti dilawan, harus berani ngotot,” tandasBenny.

Bom WaktuLebih dari itu ia mencermati masalah SBKRI

ini seperti bom waktu yang akan merepotkan dikemudian hari. Kendati sudah ada Keppres No.56/1996 tentang Bukti KewarganegaraanRepublik Indonesia, segala peraturanperundang-undangan untuk kepentingantertentu yang mempersyaratkan SBKRIdinyatakan tidak berlaku lagi.

“Sekarang anak-anak masih bisamenggunakan SBKRI orangtuanya. Kalau sudah

79


tingkat cucu atau generasi berikutnya, akan lebihrepot. Apalagi kadang-kadang yang dimintaaslinya. Jadi ruwet kan,” tukas Benny lagi.

Senada dengan Benny, Junus Jahjamenyarankan agar ada gerakan massa yangmenuntut masalah ini diselesaikan. Iamemandang akan lebih efektif kalau yangmemperjuangkan justru bukan dari keturunanTionghoa.

Membayar = MelanggengkanMungkin kita cukup punya uang untuk

membayar uang pelicin, pungli, dan sebagainyapada petugas yang meminta SBKRI. Karena,asal ada uang, perkara jadi gampang. Istilahnya,cincai lah! Yang bermakna tak apalah.

Kita bisa membayar lebih untuk pungli, uangpelicin, calo, biro perjalanan, dan lain-lain. Tapibagaimana dengan Tionghoa Indonesia yanghidup dengan pas-pasan? Jangan lupa, tidaksemua Tionghoa merupakan orang kaya. Kalaupun orang Tionghoa berpunya, tidak berarti layakuntuk menjadi sasaran empuk pemerasanseperti ini, apalagi sasaran diskriminasi!

Masalahnya, kita membayar uang pelicin/pungli untuk sesuatu yang sudah dihapuskan,sesuatu yang memang tidak diperlukan. Itusama saja dengan kita melanggengkan korupsi.

80


Lebih dari itu, kita tidak memberikesempatan pada generasi selanjutnya untuktidak didiskriminasi. Dengan membayar uangpelicin/pungli, kita juga melanggengkan warisansejarah diskriminasi bernama SBKRI.

Sekali lagi SBKRI tidak dibutuhkan direpublik ini! Sebagai warga negara yang lahir ditanah air Indonesia dengan ibu atau ayah WNI,kita cukup membuktikan kewarganegaraandengan akta kelahiran, atau Kartu Keluarga(KK), atau KTP. Jangan mau, kalau dimintai lebihdari surat-surat pembuktian itu!

Seperti pesan Presiden MegawatiSoekarnoputri yang dikutip Sinar Harapan. Dihadapan para pengusaha Tionghoa di IstanaNegara, Jakarta, Selasa (10 Agustus 2004),Presiden Megawati meminta agar wargaTionghoa tidak sekedar berkeluh kesah.Megawati meminta agar warga Tionghoa tidakmenuruti saja permintaan SBKRI itu.

“Kalau memang diminta, ya bilang sudahtidak dipergunakan. Kalau semua wargaTionghoa bisa bersatu bersama untuk menolaktidak diberlakukan SBKRI, yang memang sudahtidak berlaku, saya kira tidak akan ada lagi(SBKRI),” tegas Presiden Megawati.

Pesan seperti itu ada banyak sekali. Ini akanmenguap seperti asap, tak berarti apa-apa, kalau

81


kita tak berani melawannya. Maka langkahpertama adalah mencari informasi persyaratanadministrasi yang Anda butuhkan sebelummenuju instansi tertentu.

Informasi Paspor

Salah satu instansi yang paling seringmeminta SBKRI adalah Kantor Imigrasiberkaitan dengan pengajuan paspor. Berikutinformasinya:

Lihat di www.imigrasi.go.id.

Permohonan paspor:Sebaiknya anda mengajukanpermohonan sendiri ke KantorImigrasi tempat Anda berdomisili.Mintalah Tanda Bukti Permohonankepada petugas loket.Mintalah kwitansi pembayaran pasporanda kepada petugas/kasir.

Permohonan Paspor biasa/SuratPerjalanan Laksana Paspor (SPLP)dilakukan dengan mengisi formulir yangtelah ditentukan (Perdim 11), denganmelampirkan persyaratan sebagai berikut:

82


Keterangan identitas diri berupa:1. Bukti domisili:

Bagi WNI yang bertempat tinggal dalamwilayah Indonesia berupa Kartu TandaPenduduk (KTP) atau Resi Kartu TandaPenduduk. Dilengkapi dengan KartuKeluarga (KK) bagi daerah yang telahmengeluarkan KK, atau keteranganbertempat tinggal dari Kecamatan.

Bagi WNI yang bertempat tinggal di luarwilayah Indonesia (Penduduk Luar Negeri),berupa Tanda Penduduk negara setempatatau bukti/petunjuk/keterangan ijin yangmenunjukkan bahwa pemohon bertempattinggal di negara tersebut

2. Bukti identitas diri, berupa salahsatu bukti identitas sebagaiberikut:

Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan/Surat Nikah atau Ijasah atau SuratBaptis.

Paspor lama, bagi pemohon yang telahmemiliki paspor.

Biaya Paspor:Paspor 48 halaman Rp 260.000 denganrincian:

83


Blanko paspor Rp 200.000 + Biayafoto Rp 55.000 + Biaya sidik jari Rp5.000.

Paspor 24 halaman Rp 110.000dengan rincian:

Blanko paspor Rp 50.000 + Biayafoto Rp 55.000 + Biaya sidik jari Rp5.000.

Apabila dalam pengajuan paspor, petugasmeminta lebih dari persyaratan di atas, silakanmelakukan PENGADUAN ke:[email protected]

Hotline telepon Dirjen Imigrasi Jakarta: 021-5225038.

Sementara untuk Kartu Keluarga (KK), KartuTanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, AktaPerkawinan, dan lain-lain sangat tergantungpada masing-masing Pemerintah Kota(Pemkot)/Kotamadya. Penulis mencontohkanbeberapa dari Situs Resmi Pemerintah.

Pemprov DKI JakartaPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

(Pemprov DKI) Jakarta: www.jakarta.go.id.

84


KARTU KELUARGA (KK)Lokasi Pelayanan : Kantor KelurahanWaktu Pelayanan : 1 hariTarif : GratisKartu Keluarga adalah Kartu IdentitasKeluarga yang memuat data tentangsusunan, hubungan dan jumlah anggotakeluarga.

Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiapkeluarga. Kartu ini berisi data lengkaptentang identitas Kepala Keluarga dananggota keluarganya.

Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yangmasing-masing dipegang oleh KepalaKeluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.

Perubahan DataSetiap terjadi perubahan data dalam KartuKeluarga seperti karena terjadi peristiwaKelahiran, Kematian, Kepindahan, dll,Kepala Keluarga wajib melaporkan kekelurahan selambat-lambatnya dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.Setiap melaporkan perubahan ke KantorKelurahan, harus membawa 2 (dua) lembarKartu Keluarga yaitu yang disimpan olehKepala Keluarga dan oleh Ketua RT.

85


Dari hasil perlaporan tersebut akanditerbitkan Kartu Keluarga baru.

Persyaratan Pembuatan KKUntuk membuat Kartu Keluarga harusmelengkapi syarat-syarat berikut:

Surat Pengantar dari Pengurus RT/RW Kartu Keluarga Lama

Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yangmembuat KK karena perkawinan /perceraian

Surat Keterangan Lahir / AktaKelahiran

Surat Pengangkatan Anak

Surat Bukti KewarganegaraanRepublik Indonesia (SKBRI)

Surat Keterangan PendaftaranPenduduk Tetap bagi WNA

Surat Keterangan PelaporanPendatang Baru (SKPPB) bagipendatang dari luar DKI Jakarta

Surat Keterangan Pindah bagipenduduk yang pindah antarkelurahan dalam wilayah DKI Jakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan SipilDKI Jakarta

86


PELAYANAN PENCATATANPERKAWINAN

Lokasi Pelayanan:

1. Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi dan

2. Kantor Suku Dinas Kependudukandan Catatan Sipil

Biaya: Rp. 50.000 (Pencatatan)Rp. 25.000 (PemakaianRuang WNI)Rp. 50.000 (PemakaianRuang WNA)

Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta melayani PencatatanPerkawinan bagi mereka yang telahmelangsungkan perkawinan menuruthukum dan tata cara agama selain agamaIslam. Pencatatan Perkawinan didasarkanatas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1Tahun 1974, usia perkawinan adalah 19tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita.

87


Jika Anda melangsungkan perkawinandalam usia di bawah 21 tahun, maka Andaharus memperoleh ijin dari orang tua.Apabila Anda masih di bawah 19 tahun bagiPria dan di bawah usia 16 tahun bagiWanita, maka harus memperolehDispensasi dari Pengadilan Negeri.

PersyaratanUntuk mendapatkan PelayananPencatatan Perkawinan, harusmelengkapi persyaratan berikut ini:

Surat Bukti Perkawinan Agama

Akta Kelahiran

Surat Keterangan dari Lurah

Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir olehLURAH

Surat Bukti Kewarganegaraan RISK Ganti Nama

Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6cm sebanyak 5 (lima) lembar

2 (dua) orang SAKSI yang telahberusia 21 tahun ke atas

Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan

88


Akta Perceraian / Akta Kematian jikayang bersangkutan telah pernahkawin

Ijin dari Komandan bagi Anggota TNI/ Kepolisian

Passport bagi WNA

Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dariKepolisian bagi WNA

Surat dari Kedutaan / Konsul /Perwakilan Negara Asing yangbersangkutan (bagi WNA)

SKK dari Imigrasi (bagi WNA)

Waktu yang tepat untuk mencatatkanperkawinan 10 (sepuluh) hari kerja sejaktanggal Pendaftaran. Jika kurang dari 10(sepuluh) hari kerja, harus denganDispensasi dari Camat yang harusditandatangani Camat

Catatkan perkawinan Anda sebelum 1(satu) bulan sejak Perkawinan menurutAgama dilangsungkan

Penulis sengaja membuat cetak tebal padapersyaratan SBKRI. Anda lihat sendiripraktiknya, SBKRI masih merupakan salah satupersyaratan untuk permohonan Kartu Keluargadan Pelayanan Pencatatan Perkawinan di

89


Pemprov DKI Jakarta. Bahkan untuk PencatatanPerkawinan ada juga Surat Keterangan GantiNama.

AKTA KELAHIRANLokasi Pelayanan : Suku Dinas

Kependudukandan Catatan SipilKotamadya

Waktu Pelayanan : 1 hari kerja

Tarif : Rp. 5.000

Akta Kelahiran adalah Akta Catatan Sipilhasil pencatatan peristiwa kelahiranseseorang.

Persyaratan

Sangat disarankan mengurus aktakelahiran sesegera mungkin setelah bayidilahirkan. Adapun persyaratan untukmembuat akta kelahiran adalah sebagaiberikut:

Surat Keterangan kelahiran dariRumah Sakit / Dokter / Bidan / Pilot /Nakhoda

Surat Tanda Bukti Perkawinan OrangTua

90


Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah

Fotocopy Kartu Keluarga / KartuTanda Penduduk yang dilegalisirLurah

Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran digolongkan menurutjarak waktu pelaporan dengankelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran,yaitu :

Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yangdibuat berdasarkan laporan kelahiran yangdisampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagiWNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNAsejak tanggal kelahiran bayi.

Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiranyang dibuat berdasarkan laporan kelahiranyang telah melampaui batas waktu 60(enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10(sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggalkelahiran bayi.

Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiranyang dibuat berdasarkan ProgramPemerintah untuk memberikan kemudahan

91


bagi mereka yang lahir sampai dengantanggal 31 Desember 1985 dan terlambatpendaftaran / pencatatan kelahirannya.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan SipilDKI Jakarta

Pemkot PontianakPemprov DKI Jakarta sudah tidak

memberlakukan persyaratan SBKRI untukpermohonan Akta Kelahiran. Namun PemerintahKota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Baratmasih memberlakukan. Ini terlihat dari situsresmi Pemkot Pontianak: www.pontianak.go.id:

AKTA KELAHIRAN UMUMSurat Keterangan Lahir dari yangberwajib (dokter, bidan, rumah sakit).

Surat pengantar/keterangan dariLurah bagi penduduk Kota Pontianak.

Surat Bukti Kewarganegaraanorangtua dan ganti nama (bagi WNIKeturunan)Apabila anak luar kawin cukup suratbukti kewarganegaraan ibunya.

Akta perkawinan atau Surat Nikah or-ang tua dari anak tersebut.

92


Bagi orang asing yang bertempat tinggaldi wilayah Kota Pontianak harusmelampirkan surat-surat Dokumen Imigrasiyang ada pada yang bersangkutan

Pemberitahuan tentang kelahiran harusdilakukan dalam waktu sebagai berikut:

WNI - 60 hari kerja

WNI - keturunan - 60 hari kerja

WNA - 3 hari kerja sejak tanggalkelahiran

AKTA TAMBAHAN KELAHIRANMenghubungi Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak denganmembawa persyaratan :

Surat Keterangan dari Lurah

Kartu Keluarga dan KTP

Surat Bukti Kewarganegaraanorangtuanya dan ganti nama (bagiWNI keturunan)

Apabila anak luar kawin cukup suratbukti kewarganegaraan ibunya

Akta Perkawinan atau Surat Nikahorang tuanya dari anak yang ber–

93


sangkutan dengan melampirkan suratketerangan dari Kantor CamatCatatan Sipil serta kelengkapanadministrasi lainnya

Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Pontianak setelah mengecekpersyaratan membuat surat keterangan kePengadilan Negeri

Yang bersangkutan mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negerisetempat dengan melampirkan suratketerangan dari Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak sertakelengkapan administrasi lainnya.

Setelah mendapatkan putusan (vonis) dariPengadilan Negeri, yang bersangkutanmenghubungi Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak untukmemperoleh kutipan Akta TambahanKelahiran.

Pemkot MedanYang lebih diskriminatif adalah Pemkot

Medan, karena di kota ini memiliki Akta KelahiranDispensasi dan Akta Kelahiran Istimewa, KhususWNI Pribumi. Ini tertera dalam situs resmiPemkot: www.pemkomedan.go.id:

94


AKTA KELAHIRANDiproses pada:Dinas Kependudukan Kota MedanJl. Iskandar Muda No. 270 Medan,Telp. (061) 414-4412A. AKTA KELAHIRAN UMUM adalah AktaKelahiran yang pendaftarannya tidakmelebihi jangka waktu 60 hari kerja sejakanak dilahirkan

PERSYARATAN :

Surat Keterangan Lahir dari RumahSakit, Klinik bersalin tempat kelahirananak.

Surat Nikah, Akta Perkawinan CatatanSipil orang tua anak yang dilahirkan.

KTP / KRT.

SBKRI bagi WNI Turunan.

Akta Lahir ibu si anak bagi anak luarkawin.

Surat-surat Asing bagi WNA.

B. AKTA KELAHIRAN DISPENSASI(KHUSUS WNI PRIBUMI) adalah :Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi

95


anak kelahiran tahun 1985, 1984 danseterusnya ke bawah.

PERSYARATAN :Surat Pengantar Lurah setempat.Surat Nikah Orang Tua (Agama Islam)Surat Kawin Gereja / Baptis (AgamaKristen) yang perkawinan orangtuanya dibawah 1975.Akta Perkawinan Catatan Sipil(Kristen, Hindu, Buddha, Katolik)Fotocopy Ijazah yang bersangkutan.KTP / KRT yang bersangkutan.

C. AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA(KHUSUS WNI PRIBUMI) adalahAkta Kelahiran yang diterbitkankhusus bagi kelahiran tahun 1986,1987 dan seterusnya ke atas.

PERSYARATAN :Surat Pengantar Lurah diketahuiCamat setempat.Surat Nikah bagi yang beragama Islam.Akta Kawin Catatan Sipil bagi yangberagama Kristen, Hindu, Buddha,Katolik.KTP / KRT.

Ijazah.

96


Belajar dari PengalamanDari pengalaman Model K1, kasus Esther

dan kasus penulis sendiri memang SBKRI harusdilawan.

Ada beberapa strategi yang bisadilakukan.

Lawan terbuka

Bawalah fotocopy Keppres No.56/1996, SEDirjen Imigrasi, dan lain-lain. Ini paling baik.Anda tidak menunda masalah, namun tetapdengan kepala dingin. Catat nama petugas yangberusaha meminta SBKRI maupun surat buktikewarganegaraan, selain KTP, KK dan AktaKelahiran sesuai Keppres No.56/1996.

Mintalah bertemu dengan pimpinan instansitersebut dan ajukan permasalahan Anda.

Kalau Anda tidak berani melawanterbuka.

Tunda pengurusan surat-surat Anda, catatnama petugas beserta 5W + 1H:

1. Hari/tanggal dan jam?

2. Tempat/nama instansi tempat Andamengalami masalah?

97


3. Nama petugas dan jabatannya?

4. Apa persyaratan yang diminta petugastersebut?

5. Bagaimana petugas memperlakukanAnda?

Kirim data 5W + 1H itu kepada:

Presiden Susilo Bambang YudhoyonoSMS Center: 9949 (dari semua opera-tor telepon seluler) atau Kotak Pos9949 Jakarta 10000

Surat Pembaca di media massa

Ajukan ke LSM anti diskriminasi (lihatLampiran 1).

Lampiran

100


101


LSM ANTI-DISKRIMINASI

Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI)Jalan Tunjung III/21 Jati Pulo JakartaBarat 11430Telp. 021-5600526Email: [email protected] Person: Wahyu EffendiHP. 0812-949-4284

Perhimpunan Indonesia Tionghoa(INTI) DKI JakartaJalan Roa Malaka Utara No.5C-D JakartaBarat 11230Telp. 021-6915891Fax. 021-6915893Kontak Person: Benny G.Setiono

Lampiran 1:

102


103


UNDANG-UNDANGKEWARGANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA 2006Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR

RI pada 11 Juli 2006

disalin sesuai aslinyaoleh Perhimpunan Inti

Lampiran 2:

104


UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAANREPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RIpada 11 Juli 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Republik In-donesia berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945 menjamin potensi,harkat, dan martabat setiap or-ang sesuai dengan hak asasimanusia;

b. bahwa warga negaramerupakan salah satu unsurhakiki dan unsur pokok darisuatu negara yang memilikihak dan kewajiban yang perludilindungi dan dijaminpelaksanaannya;

c. bahwa Undang-UndangNomor 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan Republik In-donesia sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976

105


tentang Perubahan Pasal 18Undang-Undang Nomor 62Tahun 1958 tentang Kewarga–negaraan Republik Indonesiasudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ketatanegara–an Republik Indonesiasehingga harus dicabut dandiganti dengan yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertim–bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu membentukUndang-Undang tentangKewarganegaraan Republik In-donesia;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28Dayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat(1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal28J Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANGK E W A R G A N E G A R A A NREPUBLIK INDONESIA.

106


Bab IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yangditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yangberhubungan dengan warga negara.

3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orangasing untuk memperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesia melalui permohonan.

4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dantanggung jawabnya di bidang KewarganegaraanRepublik Indonesia.

5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatantertentu yang ditunjuk oleh Menteri untukmenangani masalah Indonesia.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan,termasuk korporasi.

7. Perwakilan Republik Indonesia adalah KedutaanBesar Republik Indonesia, Konsulat JenderalRepublik Indonesia, Konsulat Republik Indone-sia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah or-ang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsalain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

107


Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapatdiperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalamUndang-Undang ini.

Bab II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

a. setiap orang yang berdasarkan peraturanperundang-undangan dan/atau berdasarkanperjanjian Pemerintah Republik Indonesiadengan negara lain s e b e l u mUndang-Undang ini berlaku sudah menjadiWarga Negara Indonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariseorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariseorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibuwarga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariseorang ayah warga negara asing dan ibu WargaNegara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dariseorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi

108


ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraanatau hukum negara asal ayahnya tidakmemberikan kewarganegaraan kepada anaktersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tigaratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dariperkawinan yang sah dan ayahnya WargaNegara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dariseorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dariseorang ibu warga negara asing yang diakui olehseorang ayah Warga Negara Indonesia sebagaianaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelumanak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahunatau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik In-donesia yang pada waktu lahir tidak jelas statuskewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayahnegara Republik Indonesia selama ayah danibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik In-donesia apabila ayah dan ibunya tidakmempunyai kewarganegaraan atau tidakdiketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negaraRepublik Indonesia dari seorang ayah dan ibuWarga Negara Indonesia yang karena ketentuan

109


dari negara tempat anak tersebut dilahirkanmemberikan kewarganegaraan kepada anakyang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telahdikabulkan permohonan kewarganegaraannya,kemudian ayah atau ibunya meninggal duniasebelum mengucapkan sumpah ataumenyatakan janji setia.

Pasal 5

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luarperkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin diakui secara saholeh ayahnya yang berkewarganegaraan asingtetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belumberusia 5 (lima) tahun diangkat secara sahsebagai anak oleh warga negara asingberdasarkan penetapan pengadilan tetap diakuisebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik In-donesia terhadap anak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i,dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraanganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahunatau sudah kawin anak tersebut harusmenyatakan memilih salah satukewarganegaraannya.

110


(2) Pernyataan untuk memilih kewarga–negaraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatsecara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimanaditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraansebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga)tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas)tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesiadiperlakukan sebagai orang asing.

Bab III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEHKEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat jugadiperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan olehpemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atausudah kawin;

111


b. pada waktu mengajukan permohonan sudahbertempat tinggal di wilayah negara Republik In-donesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahuntidak berturut-turut;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasarnegara Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika dengan memperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesia, tidak menjadiberkewarganegaraan ganda;

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilantetap; dan

h. membayar uang pewarganegaraan ke KasNegara.

Pasal 10

(1) Permohonan pewarganegaraan di ajukan di In-donesia oleh pemohon secara tertulis dalambahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukupkepada Presiden melalui Menteri.

112


(2) Berkas permohonan pewarganegaraansebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagai–manadimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangankepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulanterhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Presiden mengabulkan atau menolakpermohonan pewarganegaraan.

(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Presiden.

(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung sejak permohonan diterima olehMenteri dan diberitahukan kepada pemohon pal-ing lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejakKeputusan Presiden ditetapkan.

(4) Penolakan permohonan pewarganegaraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdisertai alasan dan diberitahukan oIeh Menterikepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)

113


bulan terhitung sejak tanggal permohonanditerima oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Keputusan Presiden mengenai pengabulanterhadap permohonan pewarganegaraan berlakuefektif terhitung sejak tanggal pemohonmengucapkan sumpah atau menyatakan janjisetia.

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejakKeputusan Presiden dikirim kepada pemohon,Pejabat memanggil pemohon untukmengucapkan sumpah atau menyatakan janjisetia.

(3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis olehPejabat untuk mengucapkan sumpah ataumenyatakan janji setia pada waktu yang telahditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpaalasan yang sah, Keputusan Presiden tersebutbatal demi hukum.

(4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkansumpah atau menyatakan janji setia pada waktuyang telah ditentukan sebagai akibat kelalaianPejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpahatau menyatakan janji setia di hadapan Pejabatlain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

(1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)dilakukan di hadapan Pejabat.

114


(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membuat berita acara pelaksanaan pengucapansumpah atau pernyataan janji setia.

(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal pengucapan sumpah ataupernyataan janji setia, Pejabat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyampaikan beritaacara pengucapan sumpah atau pernyataan janjisetia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnyasebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya

bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada

kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh

serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan

negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesiadengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianyasebagai berikut:

115


Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan sayakepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setiakepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila,dan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yangdibebankan negara kepada saya sebagai Warga NegaraIndonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janjisetia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasidalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal pengucapan sumpah ataupernyataan janji setia.

Pasal 18

(1) Salinan Keputusan Presiden tentangpewarganegaraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (1) dari berita acarapengucapan sumpah atau pernyataan janji setiadari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2) menjadi bukti sah KewarganegaraanRepublik Indonesia seseorang yang memperolehkewarganegaraan.

(2) Menteri mengumumkan nama orang yang telahmemperoleh kewarganegaraan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

116


Pasal 19

(1) Warga negara asing yang kawin secara sahdengan Warga Negara Indonesia dapatmemperoleh Kewarganegaraan Republik Indo-nesia dengan menyampaikan pernyataanmenjadi warga negara di hadapan Pejabat.

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudahbertempat tinggal di wilayah negara Republik In-donesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidakberturut-turut, kecuali dengan perolehankewarganegaraan tersebut mengakibatkanberkewarganegaraan ganda.

(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperolehKewarganegaraan Republik Indonesia yangdiakibatkan oleh kewarganegaraan gandasebagai–mana dimaksud pada ayat (2), yangbersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caramenyampaikan pernyataan untuk menjadi WargaNegara Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negaraRepublik Indonesia atau dengan alasan kepentingan

117


negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indone-sia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecualidengan pemberian kewarganegaraan tersebutmengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraanganda.

Pasal 21

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun atau belum kawin, berada dan bertempattinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dariayah atau ibu yang memperoleh Kewarga–negaraan Republik Indonesia dengan sendirinyaberkewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5(lima) tahun yang diangkat secara sah menurutpenetapan pengadilan sebagai anak oleh WargaNegara Indonesia memperoleh Kewarga–negaraan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) memperolehkewarganegaraan ganda, anak tersebut harusmenyatakan memilih salah satu kewarga–negaraannya sebagaimana dimaksud dalamPasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caramengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan RepublikIndonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

118


Bab IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIKINDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangankewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain ataskemauannya sendiri;

b. tidak menolak atau tidak melepaskankewarganegaraan lain, sedangkan orang yangbersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya olehPresiden atas permohonannya sendiri, yangbersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas)tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luarnegeri, dan dengan dinyatakan hilangKewarganegaraan Republik Indonesia tidakmenjadi tanpa kewarganegaraan;

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izinterlebih dahulu dari Presiden;

e. secara sukarela masuk dalam dinas negaraasing, yang jabatan dalam dinas semacam itu diIndonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan hanya dapat dijabat olehWarga Negara Indonesia;

f. secara sukarela mengangkat sumpah ataumenyatakan janji setia kepada negara asing ataubagian dari negara asing tersebut;

119


g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihansesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuksuatu negara asing;

h. mempunyai paspor atau surat yang bersifatpaspor dari negara asing atau surat yang dapatdiartikan sebagai tanda kewarganegaraan yangmasih berlaku dari negara lain atas namanya;atau

i. bertempat tinggal di luar wilayah negara RepublikIndonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerusbukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasanyang sah dan dengan sengaja tidak menyatakankeinginannya untuk tetap menjadi Warga NegaraIndonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahunitu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnyayang bersangkutan tidak mengajukan pernyataaningin tetap menjadi Warga Negara Indonesiakepada Perwakilan Republik Indonesia yangwilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yangbersangkutan padahal Perwakilan Republik In-donesia tersebut telah memberitahukan secaratertulis kepada yang bersangkutan, sepanjangyang bersangkutan tidak menjadi tanpakewarganegaraan

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program

120


pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikutiwajib militer.

Pasal 25

(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-sia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinyaberlaku terhadap anaknya yang mempunyaihubungan hukum dengan ayahnya sampaidengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas)tahun atau sudah kawin.

(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-sia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinyaberlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyaihubungan hukum dengan ayahnya sampaidengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas)tahun atau sudah kawin.

(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-sia karena memperoleh kewarganegaraan lainbagi seorang ibu yang putus perkawinannya,tidak dengan sendirinya berlaku terhadapanaknya sampai dengan anak tersebut berusia18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(4) Dalam hal status Kewarganegaraan RepublikIndonesia terhadap anak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibatanak berkewarganegaraan ganda, setelahberusia 18 (delapan belas) tahun atau sudahkawin anak tersebut harus menyatakan memilih

121


salah satu kewarganegaraannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawindengan laki-laki warga negara asing kehilanganKewarga–negaraan Republik Indonesia jikamenurut hukum negara asal suaminya,kewarganegaraan istri mengikuti kewarga–negaraan suami sebagai akibat perkawinantersebut.

(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawindengan perempuan warga negara asingkehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-sia jika menurut hukum negara asal istrinya,kewarganegaraan suami mengikuti kewarga–negaraan istri sebagai akibat perkawinantersebut.

(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud padaayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga NegaraIndonesia dapat mengajukan surat pernyataanmengenai keinginannya kepada Pejabat atauPerwakilan Republik Indonesia yang wilayahnyameliputi tempat tinggal perempuan atau laki-lakitersebut, kecuali pengajuan tersebut meng–akibatkan kewarganegaraan ganda.

122


(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dapat diajukan oleh perempuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannyaberlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istriyang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkanhilangnya status kewarga–negaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesia berdasarkan keterangan yangkemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidakbenar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya olehinstansi yang berwenang, dinyatakan batalkewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilanganKewarganegaraan Republik Indonesia dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diaturdalam Peraturan Pemerintah.

123


Bab V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALIKEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarga–negaraanRepublik Indonesia dapat memperoleh kembalikewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai denganPasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilanganKewarganegaraan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i,Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapatmemperoleh kembali Kewarga–negaraanRepublik Indonesia dengan mengajukanpermohonan tertulis kepada Menteri tanpamelalui prosedur sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayahnegara Republik Indonesia, permohonandisampaikan melalui Perwakilan Republik Indo-nesia yang wilayah kerjanya meliputi tempattinggal pemohon.

124


(3) Permohonan untuk memperoleh kembaliKewarganegaraan Republik Indonesia dapatdiajukan oleh perempuan atau laki-laki yangkehilangan kewarganegaraannya akibatketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnyaperkawinan.

(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (2)meneruskan permohonan tersebut kepadaMenteri dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonanmemperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indone-sia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atauPejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yangmemperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indone-sia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh kembali Kewarganegaraan RepublikIndonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

125


Bab VIKETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakantugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukandalam Undang-Undang ini sehinggamengakibatkan seseorang kehilangan hak untukmemperoleh atau memperoleh kembali dan/ataukehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-sia dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun.

Pasal 37

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikanketerangan palsu, termasuk keterangan di atassumpah, membuat surat atau dokumen palsu,memalsukan surat atau dokumen denganmaksud untuk memakai atau menyuruh memakaiketerangan atau surat atau dokumen yangdipalsukan untuk memperoleh KewarganegaraanRepublik Indonesia atau memperoleh kembaliKewarganegaraan Republik Indonesia dipidanadengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda

126


paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengajamenggunakan keterangan palsu, termasukketerangan di atas sumpah, membuat surat ataudokumen palsu, memalsukan surat ataudokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling singkat1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahundan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaanpidana dijatuhkan kepada korporasi dan/ataupengurus yang bertindak untuk dan atas namakorporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

127


(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bab VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataanuntuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia,atau permohonan memperoleh kembaliKewarganegaraan Republik Indonesia yang telahdiajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapibelum selesai, tetap diselesaikan berdasarkanUndang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang PerubahanPasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Apabila permohonan atau pernyataaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahdiproses tetapi belum selesai pada saat peraturanpelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan,permohonan atau pernyataan tersebutdiselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

128


Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuktetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonanmemperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indone-sia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikanberdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakuiatau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan danbelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawinmemperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiaberdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan dirikepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan RepublikIndonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima)tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada PerwakilanRepublik Indonesia dan telah kehilangan Kewarga–negaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undangini diundangkan dapat memperoleh kembalikewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri diPerwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkansepanjang tidak mengakibatkan kewarga–negaraanganda.

129


Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkanpaling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang inidiundangkan.

Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62

Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku;

130


b. Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga–negaraan Republik Indonesia sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan Republik Indonesiadinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti berdasarkanketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harustelah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejakUndang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penem–patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 12 Juli 2006PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

131


PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAANREPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RIpada 11 Juli 2006

I. UMUMWarga negara merupakan salah satu unsur hakiki

dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraanmenimbulkan hubungan timbal balik antara warga negaradan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dankewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negaramempunyai kewajiban memberikan perlindunganterhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indone-sia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara danPenduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudiandiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk MengajukanPernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara In-donesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk MengajukanPernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara In-donesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhirdiatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958tentang Kewarganegaraan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia.

132


Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebutsecara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan masyarakat danketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masihmengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalandengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifatdiskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi danpersamaan antarwarga negara, serta kurang memberikanperlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukanUndang-Undang tersebut adalah Undang-Undang DasarSementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejakDekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembalikepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalamperkembangannya, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 telah mengalamiperubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadaphak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudahtidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutanmasyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakatinternasional dalam pergaulan global, yang menghendakiadanya persamaan perlakuan dan kedudukan warganegara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dankeadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perludibentuk undang-undang kewarganegaraan yang barusebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara danpenduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat danmelaksanakan amanat Undang-Undang Dasarsebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini

133


memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atauuniversal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asasyang menentukan kewarganegaraan seseorangberdasarkan keturunan, bukan berdasarkannegara tempat kelahiran.

2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatasadalah asas yang menentukan kewarganegaraanseseorang berdasarkan negara tempat kelahiran,yang diberlakukan terbatas bagi anak-anaksesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asasyang menentukan satu kewarganegaraan bagisetiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalahasas yang menentukan kewarganegaraan gandabagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenalkewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpakewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan gandayang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang inimerupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khususjuga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentangKewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yangmenentukan bahwa peraturan kewarganegaraanmengutamakan kepentingan nasional Indonesia,yang bertekad mempertahankan kedaulatannya

134


sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-citadan tujuannya sendiri.

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yangmenentukan bahwa pemerintah wajibmemberikan perlidungan penuh kepada setiapWarga Negara Indonesia dalam keadaan apapunbaik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum danpemerintahan adalah asas yang menentukanbahwa setiap Warga Negara Indonesiamendapatkan perlakuan yang sama di dalamhukum dan pemerintahan.

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedurpewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifatadministratif, tetapi juga disertai substansi dansyarat-syarat permohonan yang dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidakmembedakan perlakuan dalam segala hal ikhwalyang berhubungan dengan warga negara atasdasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamindan gender.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadaphak asasi manusia adalah asas yang dalamsegala hal ikhwal yang berhubungan denganwarga negara harus menjamin, melindungi, danmemuliakan hak asasi manusia pada umumnyadan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukanbahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungandengan warga negara harus dilakukan secaraterbuka.

135


8. Asas publisitas adalah asas yang menentukanbahwa seseorang yang memperoleh ataukehilangan Kewarganegaraan Republik Indone-sia diumumkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia.

b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarga–negaraan Republik Indonesia;

c. kehi langan Kewarganegaraan Republ ikIndonesia;

d. syarat dan tata cara memperoleh kembaliKewarganegaraan Republik Indonesia;

e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenaianak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-matahanya untuk memberikan perlindungan terhadap anaktentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangansebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan,dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuaidengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

136


Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang

Peraturan tentang Kekaulanegaraan BelandaBukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);

2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentangWarga negara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-UndangTahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun1948 Nomor 11;

3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negaraantara Republik Indonesia Serikat dan KerajaanBelanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3Tahun 1946 tentang Warga Negara danPenduduk Negara Republik Indonesia untukMenetapkan Kewarganegaraan Republik Indone-sia bagi Penduduk Irian Barat; dan

5. Peraturan perundang-undangan lain yangberkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.Pasal 2

Yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli”adalah orang Indonesia yang menjadi WargaNegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidakpernah menerima kewarganegaraan lain ataskehendak sendiri.

Pasal 3Cukup jelas.

137


Pasal 4Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Cukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya “tenggang waktu 300(tiga ratus) hari” dengan pertimbanganbahwa tenggang waktu tersebutmerupakan tenggang waktu yangdianggap cukup untuk meyakini bahwaanak tersebut benar-benar anak dariayah yang meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalamketentuan ini dibuktikan denganpenetapan pengadilan.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

138


Huruf kCukup jelas.

Huruf lCukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan”adalah pengadilan negeri di tempattinggal pemohon dalam hal permohonandiajukan dalam wilayah negara RepublikIndonesia. Bagi pemohon yangbertempat tinggal di luar wilayah negaraRepublik Indonesia, yang dimaksuddengan “pengadilan” adalah pengadilansesuai dengan ketentuan di negaratempat tinggal pemohon.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

139








Pasal 17Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian”, misalnya paspor biasa, visa,izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulislainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.Dokumen atau surat-surat keimigrasian yangdiserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohontermasuk dokumen atau surat-surat atas namaistri/suami dan anak-anaknya yang ikutmemperoleh status kewarganegaraan pemohon.



Pasal 20Yang dimaksud dengan “orang asing yang telahberjasa kepada negara Republik Indonesia”

140


adalah orang asing yang karena prestasinyayang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmupengetahuan dan teknologi, kebudayaan,lingkungan hidup, serta keolahragaan telahmemberikan kemajuan dan keharuman namabangsa Indonesia.Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberikewarganegaraan karena alasan kepentingannegara” adalah orang asing yang dinilai olehnegara telah dan dapat memberikan sumbanganyang luar biasa untuk kepentingan memantapkankedaulatan negara dan untuk meningkatkankemajuan, khususnya di bidang perekonomianIndonesia.

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan”adalah pengadilan negeri di tempattinggal pemohon bagi pemohon yangbertempat tinggal di wilayah negaraRepublik Indonesia. Bagi pemohon yangbertempat tinggal di luar wilayah negaraRepublik Indonesia, yang dimaksuddengan “pengadilan” adalah PengadilanNegeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)Cukup jelas


Pasal 23Huruf a

Cukup jelas.

141


Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan “jabatan dalamdinas semacam itu di Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat olehWarga Negara Indonesia” antara lainpegawai negeri, pejabat negara, danintelijen. Apabila Warga Negara Indone-sia menjabat dalam dinas sejenis itu dinegara asing, yang bersangkutankehilangan Kewarganegaraan RepublikIndonesia. Dengan demikian, tidaksemua jabatan dalam dinas negaraasing mengakibatkan kehilanganKewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf fYang dimaksud dengan “bagian dari negaraasing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksinegara asing yang bersangkutan.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalahalasan yang diakibatkan oleh kondisi di luarkemampuan yang bersangkutan sehingga ia

142


tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetapmenjadi Warga Negara Indonesia, antara lainkarena terbatasnya mobilitas yang bersangkutanakibat paspornya tidak berada dalampenguasaan yang bersangkutan, pemberitahuanPejabat tidak diterima, atau Perwakilan RepublikIndonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yangbersangkutan.





Pasal 28Yang dimaksud dengan “instansi yangberwenang” adalah instansi yang mempunyaikewenangan untuk menyatakan bahwa dokumenatau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan,misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu olehkantor catatan sipil.




143


Pasal 32Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untukmemberikan kemudahan kepada anakdan istri atau anak dan suami yangkehilangan Kewarganegaraan RepublikIndonesia dalam memperoleh kembaliKewarganegaraan Republik Indonesiatanpa melalui proses pewarganegaraan(naturalisasi) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “putusnyaperkawinan” adalah putusnyaperkawinan karena perceraianberdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetapatau karena suami atau istri meninggaldunia.

Ayat (4)Cukup jelas.




Pasal 36

Cukup jelas.

144


Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

disalin sesuai aslinyaoleh Perhimpunan Inti

145


Bakom PKB : Badan Komunikasi PenghayatanKesatuan Bangsa

GANDI : Gerakan Anti DiskriminasiGolkar : Golongan KaryaHAM : Hak Asasi ManusiaInpres : Instruksi PresidenINTI : Perhimpunan Indonesia TionghoaKeppres : Keputusan PresidenKK : Kartu KeluargaKTP : Kartu Tanda PendudukLBH : Lembaga Bantuan HukumPemilu : Pemilihan UmumRRT : Republik Rakyat TiongkokSBKRI : Surat Bukti Kewarganegaraan

Republik IndonesiaSE : Surat EdaranSetneg : Sekretariat NegaraSetwapres : Sekretariat Wakil PresidenSIM : Surat Izin MengemudiSK SBKRI : Sukrat Keterangan SBKRISKKB : Surat Keterangan Berkelakuan BaikSNB : Solidaritas Nusa Bangsa (nama

lembaga swadaya masyarakat)UU : Undang-undangWNA : Warga Negara AsingWNI : Warga Negara Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

Lampiran 3:

Documents

SBKRI NO WAY - Yappika Actionaid