RIA Training Modul

8/20/2019 RIA Training Modul

1/33

MODUL PELATIHAN RIA

Desember, 2012

Pandangan penulis yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan

dari United States Agency for International Development atau the United States

Government.


2/33

MODUL PELATIHAN RIA

Magister Administrasi Publik

Universitas Gadjah Mada

Contract No.AID-EPP-I-06-00013Task Order No. AID-497-TO-11-00003

Desember, 2012

Pandangan penulis yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangandari United States Agency for International Development atau the United StatesGovernment.


3/33

MODUL PELATIHAN RIA 1

KONSEP DAN MEKANISME REGULATORY IMPACT ANALYSIS

Pendahuluan

Analisis dampak peraturan merupakan suatu cara untuk meningkatkan mutu peraturan

baru. Pemerintah dalam suatu negara selalu melakukan review terhadap peraturan-

peraturan yang sudah ada hingga menemukan perubahan peraturan baru. Namun

seringkali perubahan itu membarikan dampak yang menyenangkan. Pada beberapa

kasus dengan adanya beberapa regulasi malah memiliki dampak yang tidak mudah untuk

diperinci sehingga perlu suatu studi yang terperinci untuk menentukan win-win solution.

Berdasarkan data Kementrian dalam negeri hingga saat ini sudah lebih dari 2000

peraturan daerah yang terkait dengan pajak dab retribusi dibatalkan akibat dari dampak

buruk yang lebih besar bagi kebijakan yang bersangkutan.

Regulatory Impact Assement (RIA)

RIA merupakan sebuah alat atau cara atau mekanisme yang dapat digunakan untuk

menghasilkan kebijakan yanglebih berkualitas. Analisis yang dibuat dalam RIA dapat

digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dan mereview kembali peraturan

daerah yang sudah ada atau yang akan dibuat. Selain itu, RIA menyediakan pedoman

yang jelas bagi bidang hukum maupun bidang lain yang terkait dengan pearturan.

Mempelajari beberapa kasus yang ada di Amerika, seorang politisi mengatakan bahwa

politik itu lebih penting, tetapi kenyataan bahwa analisis lebih penting daripada politik.

Analisis penting karena dengan analisis itu akan mendorong kepercayaan dan

transparansi baik secara Internal maupun eksternal. Selain itu, keberadaan RIA juga

memberikan solusi yang baik terhadap persoalan biaya. Beberapa negara yang sudah

menerapkan RIA seperti Singapura mendapatkan keuntungan yang besar terkait devisa

negara karena Pemerintah Singapura telah berkomitmen mengupayakan satu peraturan

daerah yang bisa menyelesaikan banyak hal. Contoh praktik-praktik RIA di Indonesia

untuk peraturan yang berkualitas bisa kita lihat di beberapa kasus. Tahun 2002 kota

Pare-Pare, Sulsel menerbitkan Perda yang berisi peraturan yang diajukan kepada DPRD

yang disertai dengan rancangan dengan hasil RIA. Kota Yogyakarta menerbitkan

peraturan Walikota yang memuat layanan perijinan yang menyeluruh sesuai uji mutu RIA

sebelum diajukan ke SKPD.

Optimalisasi Kualitas kebijakan

Optimalisasi Kualitas kebijakan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, akurasi

masalah yang meliputi, pengkajian atau analisis masalah, identifikasi opsi-opsi yang


4/33

2 MODUL PELATIHAN RIA

tersedia dan menentukan opsi terbaik (pilihan rasional). Kedua, dukungan publik. Untuk

mendapatkan dukungan public dapat dilakukan dengan cara pengembangan mekanisme

partisipasi, menyelenggarakan debat publik, komunikasi massa atau melakukan advokasi

kebijakan. Tahap ketiga, menggunakan operasionalitas yang di dalamnya berisi skenario/

alternatif pemecahan masalah. Operasioalitas juga harus mengacu pada, atau memberi

arahan bagi tata kelembagaan yang relevan. Selain itu, tahap ini juga harus memberi

indikasi cara implementasi.

10 Metodologi dalam RIA

Terdapat 10 metodologi yang diterapkan dalam menyusun RIA. Pertama, apakah

masalah tersebut benar ditentukan. Indentifikasi masalah harus tepat dipecahkan dan

menjelaskan secara detail munculnya permasalahan tersebut, apa yang menjadi pokok

persoalan dan berhati-hati dalam memutuskan, jangan sampai pemecahan masalah dari

hasil rumusan masalah yang salah (Eror tipe 3) sehingga kita perlu mengkaji lebih dalam.

Kedua, apakah dapat dibenarkan tindakan pemerintah?. Dalam pertanyaan ini,

Pemerintah dalam hal ini Kementerian dalam negeri Kementerian lain yang memiliki

kewenangan menentukan layak dan tidaknya Perda diputuskan. Ketiga, apakah tindakan

pemerintah tersebut merupakan peraturan yang terbaik? Bahwa, apakah peraturan yang

dibuat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah. Keempat, apakah ada dasar

hukum untuk peraturan tersebut? Adakah kewenangan atas peraturan untuk lintas batas,

kepastian hukum, prosedur dan level pemerintah yang mana yang cocok untuk

mengantisipasi persoalan tersebut. Seperti contoh, Kita tidak perlu membuat aturan yang

sama dengan Propinsi karena ada kewenangan lintas batas dan aturan yang lain

sehingga perlu diputuskan di level mana peraturan tersebut dibuat dan tidak selalu kita

menambah peraturan baru, sehingga perlu dipetakkan melalui regulatorny mapping.

Kelima, Dimana tingkatan (level) pemerintahan untuk tindakan ini? Bahwa peraturan yang

dibuat harus tepat sesuai dari ketentuan pemerintah. Keenam, apakah dampak

regulasi/kebijakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan? Bahwa penyelenggaraan

Perda harus mempertimbangkan asas biaya manfaat dan memberikan keuntungan bagi

Pemerintah dan masyarakat umum. Ketujuh, apakah efek/dampak yang ditimbulkan

menjangkau seluruh masyarakat? Perlu memertimbangkan nilai- nilai manfaat. Delapan,

apakah regulasi jelas, konsisten, dapat dipahami, dan dapat diakses semua pihak yang

berkepentingan. Sembilan, apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki

kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka? fungsi dari konsultasi

public. Terakhir, bagaimana kepatuhan akan dapat tercapai?. Pemerintah harus memiliki

komitmen jangan sampai peraturan yang dibuat oleh stakeholder tidak dibarengi dengan


5/33


kepatuhan untuk menjalankan aturan tersebut, sehingga perlu implementasi strategis dan

melalui RIA bisa memberikan biaya manfaat yang lebih kecil.

Tahapan dalam RIA

Analisis dampak peraturan yang dibuat Pemerintah harus mempertimbangkan:

1. Analisis masalah. Pada analisis masalah perlu dilakukan identifikasi yang menjadi

pokok persoalan yang berkaitan dengan peraturan baru ataupun peraturan yang

sedang berlaku. Dalam tahapan ini, dilakukan perumusan masalah atau isu yang

menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan. Dalam perumusan

masalah aktivitas yangdilakukan meliputi analisis substansi masalah, masalah

kebijakan (regulatory mapping), analisis stakeholder, dan analisis pemecahan

masalah (alternative kebijakan).

2. Analisis Manfaat dan Biaya. Suatu pilihan memiliki untung-rugi dalam hal biaya dan

manfaat. Pilihan mana yang menawarkan manfaat tertinggi atau biaya terendah,

sehingga menghasilkan pilihan dengan rasio biaya dan manfaat yang terbaik.

3. Konsultasi Publik. Ini merupakan langkah wajib. Melibatkan partisipasi publik yaitu

dengan melakukan konsultasi publik, mencakup pengalaman dan pendapat ssemua

pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat

penerimaan peraturan (dan kepatuhan dalam implementasi).

4. Memilih Alternatif Terbaik. Penentuan opsi dengan melakukan seleksi kebijakan yang

paling efektif atau efisien pilihan serta advokasinya. Analisi biaya manfaat bukan satu-

satunya pertimbangan, sehingga perlu mempertimbangkan peta/persoalan politik atau

implementasi praktisnya.

5. Penyusunan dokumen RIA. Menuliskan seluruh tahapan RIA dalam laporan sehingga

menjadi dokumen RIA untuk mendukung rancangan peraturan yang akan diterbitkan.

Naskah Akademik

UU no 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengamatkan bahwa setiap peraturan yang hendak dibuat harus disusun dahulu naskah

akademiknya. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian

hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam

suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan


6/33


dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (ps. 44 ay.1).

Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-

Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota. (penjelasan UU 12/2011). Naskah akademik disusun dengan sistimatika

sebagai berikut:

• Judul

• Kata Pengantar

• Daftar Isi

• Bab I Pendahuluan

• Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

• Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundangundangan Terkait

• Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

• Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-

Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Bab VI Penutup

Mencermati naskah akademik yang diamanatkan oleh UU untuk dibuat sebelum suatu

Perda dibuat terlihat keterkaitanya yang erat dengan metode RIA. Ketika RIA dijalankan

maka sesungguhnya telah dapat diisi dengan hampir sempurna naskah akademik yang

dipersyaratkan itu, bahkan ada bab yang judulnyapun sangat mirip, misalnya bab III dan

IV itu adalah regulatory mapping, bab II adalah seluruh analisis masalah, sementara bab

V adalah alternative kebijakan. Dalam RIA terdapat satu lampiran yang sangat penting

yakni analisis biaya manfaat yang menjadi dasar penting bagi solusi alternative yang

ditawarkan.


7/33


IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN

Pendahuluan

Dalam melakukan identifikasi masalah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita cermati,

yaitu 1). Melihat karakteristik masalah yang sedang dihadapi seperti apa? 2). Kenapa

masalah itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita rumuskan. 3). Untuk siapa masalah

tersebut menjadi penting?. 4). Siapa saja yang mendapatkan manfaat atau kerugian dari

masalah tersebut?. 5). Apa tujuan yang ingin dicapai?. 6). Apa saja indikator utk

mencapai tujuan tersebut? Kita harus tahu dampak tersebut bisa diukur atau tidak, kita

harus bisa membedakan yang murni, yang baik atau tidak. 7). Adakah kebijakan/program

yg sudah ada untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jika ada, mengapa gagal? Artinya

jika kita melakukan identifikasi masalah maka implementasinya harus jelas. Misalnya

kenapa Keputusan Bupati dikuatkan menjadi Perda atau jika sudah ada program kenapa

gagal? Sehingga perlu dilegalkan.

Dalam melakukan Identifikasi masalah bisa dipermudah dengan membuat pohon masalah

ke bawah. Melalui pohon masalah bisa dipecahkan masalah pada bagian yang mana dan

harus seperti apa. Ataupun dalam melakukan identifikasi bisa menggunakan cara yang

lain, misalnya dengan analisis tulang ikan, karena memang tidak ada standar cara

identifikasi masalah yang khusus.

Tipologi Karakteristik Masalah

Dalam menilai karakteristik sebuah masalah ada 3 tipologi yang mendasari: (1).

Kemudahan memecahkan. Misalnya masalah yang mudah disetujui publik dan belum

tentu disetujui publik. (2). Memecahkan masalah yang mudah dan jelas, misalnya; sarana

dan prasarana kurang (cenderung disetujui publik), dan penetapan ganti rugi atau

pembebasan lahan (cenderung belum tentu disetujui publik). (3). Masalah yang sulit dan

tidak jelas, contohnya angka kriminalitas meningkat (disetujui), kalau migrasi kota

berlebihan (belum tentu disetujui publik).

Tipologi karakteristik masalah 2

1. Jumlah pengambil keputusan yang dibutuhkan untuk setiap karakteristik

permasalahan berbeda-beda. Untuk karakteristik masalah yang berstruktur baik

dan moderate, jumlah pengambil keputusan relatif lebih sedikit atau hanya

beberapa karena akan banyak persamaan persepsi, namun jika karakteristik


8/33


masalah berstruktur jelek, maka jumlah pengambil keputusan relatif lebih banyak

dan komplek.

2. Alternatif pemecahan yang dibutuhkan, untuk karakteristik masalah yng

berstruktur baik dan moderate, jumlah alternatif pemecahan cenderung lebih

terbatas, namun jika karakteristik masalah berstruktur jelek, maka jumlah alternatif

pemecahan cenderung banyak.

3. Sifat dari nilai yang dikejar, untuk karakteristik masalah yang berstruktur baik dan

moderate, sifat yang dikejar cenderung disetujui, namun jika karakteristik masalah

berstruktur jelek, maka cenderung memunculkan konflik.

4. Hasilnya mudah/tidak diperhitungkan, untuk karakteristik masalah yang berstruktur

baik mudah untuk diramalkan, sedangkan yang berstruktur moderate dan jelek

cenderung sulit untuk diramalkan.

Karakteristik masalah akan memunculkan variasi pespektif. Kenapa variasi perspektif

tersebut muncul?. Hal tersebut sangat terkait sebagai akibat dari isu-isu publik yang

sangat rumit. Masalah atau kebijakan publik merupakan persoalan yang komplek, multy

actor , multi kepentingan, multi kausalis. Umumnya masing-masing pihak mencermati

kebijakan dari perspektifnya masing-masing dan cenderung mencari keuntungan untuk

dirinya sehingga inilah yang memunculkan perspektif yang komplek. Namun, variasi

perspektif bisa diatasi dan diiselesaikan, tinggal bagaimana kita mampu menyakinkan

dengan menggunakan data dan analisis masalah yang benar, sebagai contoh dengan

menggunakan naskah akademik.

Sifat Obyektif dan Subyektif Masalah

Dalam melakukan identifikasi masalah, tidak lepas dari sifat obyektifitas dan subyektifitas

masalah. Masalah yang bersifat obyektif, untuk keberadaan situasi masalah ditandai oleh

adanya fakta atau data tertentu, mencerminkan adanya jarak antara situasi yang ada

dengan situasi ideal yang diharapkan, namun kondisi obyektif tersebut dimaknai secara

subyektif oleh setiap stakeholder sesuai dengan nilai, ideologi, atau kepentingannya.

Sehingga muncul masalah sebagai suatu konstruksi (bentukan) sosial. Contohnya dalam

menyusun sebuah Perda atau calon Perda yang akan dijalankan, harus merupakan

sesuatu yang dikelola, dipikirkan problemanya, dipecahkan dan harus segera diatasi

dengan menggunakan aturan yang ada.


9/33


Tugas Kelompok

1. Tuliskan masalah yang terkait dengan isu yang dibawa dalam Raperda/Perda

yang dibawa oleh masing-masing kelompok.

2. Identifikasi mana sebab dan mana akibat?

3. Susun analisis masala. Misalnya pemetaan masalah dengan pohon masalah,

metode tulang ikan, bagan/matrik, dll. Dengan metode-metode ini akan diketahui

dengan jelas mana sebab dan akibat.


10/33


PEMBAGIAN KEWENANGAN

Pendahuluan

Pembagian kewenangan merupakan sebuah informasi dasar dalam regulatory mapping.

Regulatory mapping dilakukan untuk melakukan analisis terhadap peraturan yang telah

ada, bagaimana relevansinya terhadap masalah dengan kebijakan yang hendak dibuat.

Untuk melakukan regulatory mapping tersebut, perlu dilakukan pemetaan sistematis.

Apalagi, hubungan antara desentralisasi dan peraturan daerah (Perda) terkait dengan

pengertian sebuah Negara, selalu menimbulkan persoalan di lapangan. Padahal, antara

regulasi maupun kebijakan harus erat terkait dan terpadu. Terkait dengan pembuatan

RIA, perlu diketahui kewenangan kita itu apa? Apa yang perlu dipetakan? Misalnya,

regulasi atau aturan ini letaknya dalam kebijakan itu seperti apa?

Harmonisasi Antarsektor

Harmonisasi antara sektor dan level pemerintah harus dilakukan, baik sesuai dengan UU

Otonomi Daerah atau dengan UU Kelautan dan Perikanan, baik dilakukan oleh

pemerintah, provinsi dan kabupaten. Ketiganya saling terkait. Tugas pemerintah daerah

tentunya juga mengemban “limadaster”, untuk itu Perda yang dibuat, harus berisi

perlindungan, pemberdayaan kesejahteraan. Azas yang harus diperhatikan dalam agar

kebijakan sesuai dengan kepentingan publik terdapat dalam pasal 5 ayat 1, UU.

No.10/2004, di mana sebuah kebijakan harus mengurai kejelasan tujuan, kelembangaan

atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kebijakan

itu dapat dilaksanakan, memiliki dayaguna dan kehasilgunaan, kejelasan rumus dan

keterbukaan. Jadi, harmoni antara sektor, antara level jenjang pemerintah pusat, provinsi

dan kabupaten harus dilakukan. Begitu juga dengan keinginan pemerintah, swasta dan

masyarakat. Kita punya punya pemerintah pusat, kita punya provinsi dan kabupaten kota,

kewenangannya kan sendiri-sendiri. Sehingga perda jangan sampai kita di kabupaten,

mengatur-atur yang menjadi kebijakan pusat, atau provinsi.

Norma Hukum

Kembali kepada pokok persoalan, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu disampaikan

di sini masalah desentralisasi dan Perda terkait dengan pengertian sebuah negara.

Negara kita tahu adalah merupakan kumpulan norma hukum, dan berlakunya norma

hukum negara terbagi dua, yakni berlaku nasional atau central norm dan berlaku lokal

atau decentral norm. Dengan demikian, latarbelakang keberadaan Perda dalam negara

kesatuan yang desentralistik juga diakui. Dalam hal ini, ada empat prinsip yang menjadilatarbelakangnya, prinsip negara hukum, demokrasi, welfare state dan kebhinnekaan.


11/33


Negara hukum adalah negara yang menempati hukum setinggi-tingginya. Meliputi

perlindungan hak asasi manusia, pemisahaan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan yang berdiri sendiri.

Negara hukum memiliki prinsip, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan

kebudayaan. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh suatu

kekuasaan atau kekuatan apapun, dan legalitas dalam arti hukum.

Terdapat 12 ciri penting dari negara hukum. Di antaranya, supremasi hukum, persamaan

dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent,

peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selain itu, ada peradilan tata usaha, tata

negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan

tujuan negara dan transparansi serta kontrol sosial.

Materi Muatan Lokal Dalam Perda

Istilah “muatan local” tidak dikenal dalam istilah perundangan yang mengatur

pemerintahan daerah. Naun demikian pengertiannya dapat ditelusuri dari sistim rumah

tangga yang dipergunakan dalam penyelanggaraan pemerintah daerah, yakni sistim

rumah tangga materiil, sistim rumah tangga formil dan sisitim rumah tangga riil. Sistem

rumah tangga materiil asumsi dasarnya secara kodrati adalah wewenang atau urusan

dengan pemerintah pusat dan daerah sudah dapat dibedakan secara jelas, sudah dapat

dipilah-pilah, dan dan pemerintah daerah memiliki kewenangan pemerintahan bila ada

penyerahan dari pemerintah pusat. Sistem rumah tangga formil, merupakan bentuk

penyempurnaan dari sistem perumahan materiil. Tidak ada perbedaan materil antara

pemerintah pusat dan daerah. Daerah dapat mengatur urusan pemerintah tanpa

menunggu penyerahan. Penyerahaan wewenang harus dilaksanakan dengan formal

melalui desentraliasi. Sistem rumah tangga riil mengatur urusan rumah tangga daerah

yang ditentukan oleh faktor nyata urusan daerah meliputi kemampuan daerah, keadaan

dan kebutuhan daerah.

Kemampuan Daerah

Kemampuan daerah merupakan potensi nyata suatu daerah dalam melaksanakan urusan

otonomi daerah. Meliputi, kemampuan aparatur pemerintahan, ekonomi daerah,

partisipasi masyarakat, keuangan (PAD), organisasi tata laksana dan kemampuan

demografi. Hal itu bermuara pada penentuan jumlah urusan dan wewenang.


12/33


Keadaan daerah dilihat dari kondisi atau karakteristik nyata suatu daerah, meliputi, iklim

curah hujan, kesuburan tanah, luas dan bentuk daerah, unsur biotis (flora dan fauna),

religiusitas dan adat istiadat, lembaga dan struktur kemasayarakatan. Hal itu semua

dipergunakan untuk menentukan jenis urusan atau wewenang pemerintahan.

Sedangkan untuk kebutuhan daerah, merupakan kehendak suatu daerah untuk mengatur,

mengurus, dan menyelenggarakan wewenang pemerintahan tertentu yang disesuaikan

dengan kemampuan dan keadaan daerah. Hal itu untuk menilai apakah suatu daerah

memiliki keinginan untuk berotonomi dan kebutuhan akan organisasi tata kelola.

Regulatory Mapping

Masalah berikutnya yang perlu dianalisis adalah kebijakan yang terkait dengan masalah

yang sedang dibahas. Sebuah masalah yang muncul, pasti telah ada kebijakan yang

diambil apakah itu pada tingkat local maupun tingkat nasional. Agar penyelesaian dari

masalah tidak bertentangan, atau tumpang tindih dengan peraturan lain maka diperlukan

suatu analisis atas suatu peraturan yang disebut regulatory mapping. Regulatory mapping

yang dilakukan setidaknya harus menjawab pertanyaan, apa implikasi aturan yang

sedang dianalisis kepada peraturan yang hendak dibuat.

Regulatory mapping dapat dijalankan dengan tahapan berikut: (1). Identifikasi berbagai

kebijakan yang terkait dengan parturan yang hendak dibuat, baik vertical maupun

horizontal. (2). Lakukan analisis satu demi satu setiap peraturan itu, dengan memahami

apa tujuannya, apa yang diatur, apa yang dikecualikan (lihat contoh table regulatory

mapping). (3). Melakukan analisis apa implikasi dari peraturan tersebut kepada peraturan

yang hendak dibuat.

Contoh table Regulatory mapping

Tabel 1 UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Judul Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (Uu 27/2007)

Fokus perencanaan, pemanfaatan , pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisirdan pulau pulau kecil antar sektor , antara pemerintah , pemerintah daerahantara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemenuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

TindakanYangDiharuskan

1. pembuatan perencanaan , (RSWP3K, RZWP3K,RPWP3K,Dan RAPWP3K)2. pengawasan dan pengendalian3. penelitian dan pengembangan4. pendidikan , pelatihan dan penyuluhan5. kewenangan6. mitigasi bencana

7. hak , kewajiban dan peran serta masyarakat8. pemberdayaan masyarakat9. penyelesaian sengketa


13/33


10. gugatan perwakilan

Tujuan 1. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan danmemperkaya sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil serta sistemekologisnya secara berkelanjutan;

2. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah

daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil3. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta

mendorong insiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir danpulau pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan;dan

4. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peranserta masyarakat dalam pemanfatan sumber daya pesisir dan pulau pulaukecil

Pengecua-lian

Pengecualian diberikan kepada Program PWP3K serta lembaga instansipelaksananya yg telah berjalan sebelum diundangkannya UU ini

MasaBerlaku

Berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yangmengubah atau mencabutnya

Tanggung-

jawab

Pemerintah:

Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaanRPW3PK diWilayah Republik IndonesiaPemerintah Daerah:Menyusun RSWP3K ,RZWP3K,RPWP3K da RAWP3K sesuai dengankewenangan yg dimilikinya.Masyarakat:

a. Setiap orang yang melukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan danmemberikan data/informasi atas kegiatan yg dilakukannya

b. Dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian melaluipenyampaian laporan dan/atau pengaduan Kepada Pihak yg berwenang

Sanksi 1. Sanksi Administrastifa) Dikenakan untuk Pelanggaran terhadap persyaratan Hak Pengusahaan

Perairan Pesisirb) Dalam Hal Program PWP3K tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen

perencanaan, pemerintah dapat menghentikan da/atau menarik kembaliinsentif yg telah diberikan kepada pemda, pengusaha dan masyarakatyg telah memperoleh akreditasi

2. Sanksi pidanaPidana penjara dan pidana denda untuk pelanggaran beberapa pasal

UU No 27 Tahun 2007 ini mengamanatkan adanya rencana tataruang ketika Perda

Pengelolaan Wilayah Pesisir dibuat. Untuk kasus Lombok Barat, detail tata ruang belum

ada, sehingga UU no 27 tahun 2007 tidak dapat menjadi satu-satunya pertauran rujukan

untuk Perda PW3P ini. Berikut diidentifikasi peraturan lain yang cukup kuat untuk menjadi

“cantolan” perda ini.

Hierarki Kebijakan (pasal 7 UU.No.10/2004) :

• Peraturan perundang-undangan dasar (UUD 1945)

• Peraturan perundang-undangan

– Produk legislatif dan regulatif (UU, Perdaprov, perdakab, perdes)


14/33


– Produk legislatif umum atau executif act (PP, perpres, kepres [sisa sebelum UU

No.10/2004], permen).

– Produk regulasi khusus yg tidak setara dengan legislasi umum (tapi bukan lex

spesialis, misalnya Peraturan Bank Indonesia)

• Peraturan lembaga tinggi negara

• Peraturan lembaga independen

• Peraturan lembaga pemerintah non-departemen

• Keputusan Administrasi Negara (beschikking , bersifat individual dan kongkrit sebagai

keputusan pejabat tata usaha negara).

• Putusan Hakim

• Pengadilan Umum: PN, PT, MA.

• Peradilan agama: PA, PTA, MA.

• Peradilan Tata Usaha Negara: PTUN, PT-TUN, MA

• Quasi Peraturan di Indonesia (beleidsregels atau policy rules atau aturan kebijakan):

Surat edaran; Surat perintah; Pedoman kerja atau manual; Petunjuk pelaksanaan;

Petunjuk teknis; Buku panduan; Kerangka acuan; Desain kerja dll.


15/33


ANALISIS STAKEHOLDER

Pendahuluan

Stakeholder adalah setiap pihak, individu maupun kelompok yang dapat terkait,

berpengaruh terhadap kebijakan atau terpengaruh oleh kebijakan atau memiliki

kepentingan terhadap kebijakan yang hendak dibuat. Dalam analisis RIA mereka yang

terkait ini harus dianalisis agar dapat diketahui potensi mereka dalam mendukung atau

menolak kebijakan.

Analisis Stakeholder

Merupakan alat untuk menganalisis berbagai aktor dan kepentingannya dalam sebuah isu

kebijakan public. Para pemangku kepentingan akan mempengaruhi dan dipengaruhi

kebijakan dalam tahapan yang berbeda. Pada teori demokrasi konvensional dinyatakan

bahwa ketika seseorang sudah memasukkan suara ketika pemilu, maka haknya dalam

perumusan kebijakan sudah diserahkan pada wakilnya di parlemen. Pada teori demokrasi

modern, hak warga tidak diserahkan sepenuhnya kepada wakilnya, karena warga

memiliki hak untuk aktif berpartisipasi politik untuk mempengaruhi kebijakan. Analisis

stakeholder menelaah interest dari para pemangku kepentingan dalam hubungannya

dengan kebijakan dan memahami mana para pemangku kepentingan yang akan paling

berpengaruh. Analisis ini berguna dalam memprioritaskan interaksi mereka dengan

kelompok kepentingan utama, terutama yangterkena dampak langsung. Untuk melakukan

analisis kepentingan dapat digunakan metode Power Grid yang mengelompokkan

stakeholder sesuai dengan tingkat interest masing-masing.

Gambar power grid

rendah interest tinggi

tinggi

power

rendah

Dipuaskan Dikelola

Dimonitor Diketahui

Pemangku kepentingan yang punya kepentingan besar tapi sedikit kekuasaan,

perlu dikelola, suatu saat, bila digerakkan akan menjadi basis kekuatan dan mampumelakukan lobi . Mereka yang punya kekuasaan besar, tapi kepentingan rendah, perlu


16/33


dijaga agar puas, mereka perlu dijadikan patron atau pendukung kebijakan.

Power/interest grid analisis memberikan informasi stakeholder yang paling kooperatif,

berpengaruh, terlibat dan yang hanya menerima informasi, disamping informasi tentang

orang-orang yang mungkin sulit untuk mencapai, menantang dan sulit untuk terlibat.

Dalam memahami tingkat kepentingan dan pengaruh dari para pemangku kepentingan

yang sah harus sangat diperhatikan setiap kelompok beresiko yang memerlukan

perhatian khusus. Hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan: siapa yang akan

mengalami dampak negaitif dari kebijakan? Adakah salah satu dari stakeholder yang ada

merupakan anggota masyarakat yang rentan? Apakah ada kelompok-kelompok rentan

yang sangat sulit untuk terlibat karena masalah geografis, tidak punya suara atau tidak

terlihat?. Akankah setiap kelompok rentan memerlukan perhatian khusus dan bantuan

selama proses pelibatan pemangku kepentingan.

Peran Stakeholder

• Pemangku Kepentingan Utama: Mereka yang terkena langsung dampak positip atau

negatip dari sebuah kebijakan

• Pemangku Kepentingan Penunjang: Mereka yang menjadi perantara dalam

membantu proses terwujudnya kebijakan/regulasi (penyandang dana, pelaksana,

pengawasan dll)

• Pemangku Kepentingan Inti: Mereka yang berpengaruh kuat dalam kaitannya dengan

masalah dan kebutuhan tentang kebijakan atau regulasi tertentu

Prinsip Relasi antar Stakeholder

Untuk melakukan analisis stakeholder terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi

yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness. Transparansi terkait

dengan keterbukaan informasi. Kementrian harus menyediakan informasi material yang

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Informasi yang disajikan juga memiliki validitas yang cukup, agar informasi dapat

dipercaya. Misalnya informasi mengenai tingkat pemcemaran yang telah terjadi.

Akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban kerja secara tarnsparan. Kementrian

harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan internal organisasi

dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholder. Untuk kepentingan siapa

kementrian bekerja? Kepentingan publik: siapa publik? Pengusaha, nelayan, masyarakat

pantai, dll adalah publik? Tugas pemerintah adalah menjaga semua kepentingan dengan

adil. Resposibilitas terkait dnegan tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi

peraturan perundangan dan melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan


17/33


lingkungan. Tanggung jawab internal birokrasi tidak boleh bertentangan dengan tanggung

jawab eksternal.Independensi artinya tidak terpengaruh adanya nenturan kepantingan.

Kementrian harus dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh

atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada

tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan keputusan yang diambil dapat bersifat

obyektif. Fairness berarti kesetaraan dan kewajaran. Adanya perlakuan yang adil dan

setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta

peraturan perundangan yang berlaku

Kendala dalam pelibatan stakeholder

• Bagaimana memilih stakeholder yang tepat yang terkait dengan isu kebijakan?

• Bagaimana memilih agar ada keterwakilan?

• Bagaimana menghindari situasi agar proses pelibatan stakeholder tidak didominasi

oleh kelompok atau individu tertentu?

• Bagaimana menjaga keterlibatan stakeholder tidak membuat proses perumusan dan

penilaian regulasi bertele-tele?

• Bagaimana memposisikan stakeholder dalam proses pembuatan keputusan: hak

suara atau hanya hak bicara?


18/33


ALTERNATIF KEBIJAKAN

Pengantar

Ketika masalah telah dianalisis, telah pula diketahui berbagai kebijakan yang terkait

dengan berbagai keterkaitannya juga stakeholder yang terlibat telah diidentifikasi, tahap

selanjutnya adalah menemukan solusi dari masalah yang telah dianalisis itu. Solusi yang

diambil dalam bahasa umum disebut sebagai kebijakan. Agar kebijakan dapat

dilaksanakan diperlukan aturan atau regulasi yang mengikat semua pihak untuk

menjalankannya. Sebuah regulasi haruslah mampu menjawab persoalan yang dihadapi.

Regulasi yang dapat diambil bisa berupa Perda, Peraturan Bupati atau bahkan hanya

program atau kegiatan yang mesti dijalankan oleh SKPD. Untuk memecahkan suatu

masalah sangat mungkin reguasinya tidak hanya satu tetpai beberapa alternatif. Untuk itu

diperlukan alat untuk memilih kebijakan mana yang paling tepat. Kata paling tepat

haruslah bermakma membawa manfaat lebih banyak bagi seluruh masyarakat

dibandingkan dengan kerugiannya. Sesi ini menjelaskan tentang beberapa alat yang

dapat digunakan untuk memilih alternatif regulasi yang telah diputuskan.

Mengembangkan alternatif kebijakan

Cara yang paling mudah untuk mengembangkan alternatif kebijakan adalah dengan

memilih pilihan-pilihan berikut: mempertahankan kebijakan yang telah ada, memodifikasi

kebijakan yang ada atau mengembangkan kebijakan yang sama sekali baru atau bahkan

tidak melakukan apapun. Ya kebijakan adalah do something atau not to do something .

Memilih kebijakan yang sederhana relatif mudah dilakukan tetapi kebijakan pada

umumnya bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan berbagai

kepentinganya. Itulah pentingnya dilakuka analisis stakeholder dan regulatory mapping.

Ketika masalah sederhana, memilih solusi dengan wawancara sederhana atau survey

sederhana pun cukup, tetapi ketika kebijakan yang hendak dipilih bersifat kompleks

diperlukan alat untuk mengambilnya dan memilihnya. Dalam pelatihan ini diperkenalkan

dua metode pendekatan yakni metode Bardach dan metode Prince.

Metode Bardach

Metode Bardah mendasarkan pengambilan keputusan pada empat kriteri yakni kriteria

kelayakan yakni teknis, ekonomi dan financial, politik dan administrative. Kelayakan teknik

adalah mengukur apakah output dari kebijakan itu dapat mencapai tujuan yang

diharapkan, dan apakah alternatif yang dipilih akan berjalan dalam konteks teknis.Kelayakan ekonomi mengukur evaluasi ekonomi dari kebijakan atau program. Kelayakan


19/33


politis mengukur dukungan dan keterkaitan politik berbagai stakeholder atas kebijakan

yang diambil. Kelayakan adminitratif mengukur evaluasi adminsitrarif dalam kemungkinan

evaluasi kebijakan.

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam metode Bardach adalah menentukan bobot

masing masing aspek kelayakan itu berdasar pertimbangan kepentingan masing-masing

aspek. Misalnya, jika aspek ekonomi adalah aspek terpenting maka berikan bobot tinggi

untuk aspek tersebut, demikian juga untuk aspek lainnya. Yang terpenting adalah bahwa

bobot seluruh aspek itu anntinya adalah 100 atau 10 atau 1. Tahap berikutnya adalah

memberikan ranking untuk setiap aspek pada setiap alternatif kebijakan yang diambil.

Pemberian ranking yang paling mudah adalah dengan memberi nilai sebanyak pilihan

yang ada. Misal pilihan kebijakan ada 4 maka pilihan kebijakan dengan ranking tertinggi

diberikan bobot 4 atau 1, ranking selanjutnya adalah 3 dan atu 2 dan seterusnya. Tahap

berikutnya adalah menghitung indeks masing-masing aspek untuk masing-masing

kebijakan dengan cara mengalikan ranking dengan bobot. Tahap akhir mengambil

keputusan, dilakukan dengan cara menjumlahkan indeks pada masing-masing kebijakan.

Dari penjumlahan itu akan terlihat mana alternative terbaik, apakah nilai tertinggi atau

terrendah, tergantung pada pernkingan yang dibuat sebelumnya. Berikut adalah contoh

table Bardach.

Tabel Pemilihan Alternatif model Bardach

Kelayakan Bobot Ranking alternatif Indeks alternatif

A B C A B C

Teknik 25 3 1 2 75 25 50

Ekonomi dan Finansial 35 2 1 3 70 35 105

Politik 35 1 2 3 35 70 105

Administrasi 15 3 1 2 30 15 30

210 145 290

Keterangan:

Alternative A: mempertahankan kebijakan yang ada

Alaternatif B: merevisi kebijakan yang ada pada aspek tertentu

Alternatif C: mengambil kebijakan yang sama sekali baru

Kesimpulan, alternative C (mengambil kebijkan yang sam asekali baru) adalah alternative

terbaik.

Metode Prince

Penilaian dengan metode Prince menggunakan 4 kriteria yakni issue position (dukungan)

yaitu menilai seberapa jauh seorang aktor mendukung, menentang atau netral terhadap


20/33


suatu alternatif. Skor yang diberikan adalah -1 atau +1. Salience (urgensi) yaitu menilai

sampai seberapa jauh suatu alternatif penting bagi seorang aktor. Skor 0,0 sampai 1,0.

Power (kekuatan sumber daya) yaitu menilai sampai seberapa jauh suatu alternatif

seorang actor mampu memblok atau sebaliknya, merealisasikan keputusan tentang

alternatif. Skor 0,0 sampai 1,0. Friendship-neutrality-hostility yaitu menilai sampai

seberapa jauh hubungan antar aktor, apakah saling mendukung, bertentangan atau tidak

berpihak, sehingga mempengaruhi adopsi implementasi alternative tertentu. Untuk kriteria

ini, pengukuran dilakukan secara terpisah setelah ada hasil dari ketiga ukuran

sebelumnya. Setelah penilaian dilakukan, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai

kelayakan dengan cara mengalikan skor masing-masing actor. Penjumlahan dari masing-

masing akan dapat dilihat berapa nilai kalyakannya. Nilai kalayakan ini kemudian

dibandingkan dengan nilai kalyakan yang lain. Tahap selanjutnya adalah melakukan

analisis kelayakan itu digabungkan dengan analisis friendship-neutrality-hostility.Dari

analisis ini dapat diputuskan alternative mana yangterbaik untuk diambil. Berikut contoh

metode Prince

Alternatif 1. Memberikan bantuan modal pada nelayan

StakeholderKriteria Analisis

Issue position (dukungan)

Salience(urgensi)

Power (kekuatansumber daya)

Skor fesiability

Alternatif 1. Memberikan pelatihan pada nelayan

StakeholderKriteria Analisis

Issue position

(dukungan)

Salience(urgensi)

Power (kekuatan

sumber daya)Skor fesiability

Tugas kelompok

Berdasar analisis yang telah dilakukan mohon peserta untuk mendiskusikan kebijakan

apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, dan

melakukan analisis pemilihan alternative kebijakan. Detail hingga siapa mengerjakan apa

akan membawa manfaat lebih besar bagi analisis selanjutnya.


21/33


ANALISIS BIAYA MANFAAT

Pendahuluan

Ketika pilihan telah dibuat, diperlukan analisis lebih detail mengenai kelayakan kebijakanyang telah diputuskan itu. Untuk melakukan kelayakan lebih detail salah satu alat analisis

yang bisa digunakan adalah analisis biaya dan manfaat. Analisis ini diperlukan sebab

tidak semua barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Ketika barang atau

jasa disediakan oleh Negara, harus dijamin agar manfaat total yang diperoleh oleh

masyarakat benar-banar lebih besar dan biaya yang harus ditanggung. Kebijakan tentu

saja adalah salah satu produk yang dihasilkan Negara, untuk itu harus dijamin bahwa

kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat lebih besar dibandingkan dengan

biayanya. Untuk kepentingan itulah analisis biaya dan manfaat diperlukan.

Analisis biaya manfaat (Cost Benefit Analysis/CBA)

Adalah alat analisis yang digunakan untuk memperkirakan nilai ekuivalen uang atas

manfaat dan biaya atas suatu aktivitas. Aktivitas itu bisa aktivitas privat maupun aktivitas

public. Pada aktivitas privat seluruh proses dapat dijanaklan dengan lebih mudah sebab

pada umumnya kativitas privat dengan mudah dapat diidentifikai biaya dan manfaatnya

dan mudah untuk dikonversi dalam satuan uang. Perkiraan itu diperlukan untuk

menentukan apakah suatu aktivitas itu membawa manfaat lebih besar dibandingkan

dengan biayanya.

Untuk menjalankan CBA terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi:

1. Ukuran yang digunakan haruslah suatu unit yang bersifat umum, yang paling

sering digunakan tentu ukuran moneter sebab tujuan dari CBA adalah

memeprkirakan nilai uang.

2. Valuasi CBA harus mencerminkan perilaku aktual dari produsen dan konsumen,

artinya dalam menilai biaya dan manfaat mendasarkan diri pada rasionalisasi atau

sikap rasional seroang produsen dan atau konsumen.

3. Diperlukan pendekatan pengukuran untuk biaya dan manfaat yang tidak memiliki

harga pasar. Untuk kegiatan public seringkali tidak ada ukuran uang dalam biaya

dan manfaat, untuk itu diperlukan cara mendekati atau memeprkirakan nilai uang

dari biaya dan manfaat yang muncul

4. Analisis atas proyek harus melibatkan perbandingan with (ada) dan without (tidak

ada) proyek. Artinya hasil analisis CBA harus dibandingkan minimal antara ada

kegiatan dan tidak ada kegiatan.


22/33


5. CBA melibatkan suatu area studi yang spesifik, yang dinalisis adalah suatu bidang

yang spesifik, ini penting agar identifikasi biaya dan manfaat betu-betul jelas.

6. Perhitungan ganda (Double Counting ) Benefit dan Biaya harus dihindari

7. Pengambilan keputusan didasarkan pada criteria ekonomi, yakni rasio biaya

manfaat, net present value, internal rate of return dan payback period.

Rasio biaya manfaat adalah rasio antara seluruh biaya dan seluruh manfaat yang

diperoleh dari sebuah aktivitas setelah dipertimbangankan aspek waktu

didalamnya. Criteria penilaian, jika manfaat lebih besar dari biaya maka kegiatan

itu layak untuk dijalankan, dan sebaliknya. Payback period adalah analisis yang

digunkan untuk memerkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan dana

yang diinvestasikan. Net Present Value (NPV) criteria yang digunakan untuk

pertimbangan nilai waktu uang terhadap aliran kas yang masuk. Internal Rate of

Return (IRR) yaitu discount rate yang menyamakan aliran kas masuk dan aliran

kas keluar mula-mula.

Untuk menjalankan CBA bebarap tahapan berikut harsu dilakukanL

1. Mengidentifikasi dampak fisik maupun non fisik dari proyek terpilih

2. Mengidentifikasi ukuran penilaian

3. Mengkonversi semua dampak dalam satuan yang sama

4. Memutuskan basis perhitungan yang hendak digunakan

5. Menjumlahkan semua biaya dan manfaat yang teridentifikasi

6. Melakukan analisis sensitifitas

7. Merekomendasikan proyek yang menghasilkan benefit bersih tertinggi

Tugas kelompok

Keputusan tentang kebijakan terbaik telah dibuat. Ini saatnya untuk melakukan analisis

apakah kebijakan terpilih itu layak untuk dijalankan atau tidak. Pertama, lihatlah kembali

analisis stakeholder yangtelah dibuat. Dari analisis itu kembangkan untuk mengidentifikasi

manfaat dan biaya atau kerugian yang ditanggung masing-maasing stakeholder yang

terlibat. Selanjutnya buatlah analsis apakah biaya dan manfaat itu dapat langsung dinilai

dengan uang, jika tidak pikirkan bagaimana cara untuk memperkirakan nilai uangnya. Jika

seluruh biaya dan manfaat telah teridentifikasi, putusakanlah waktu analisisnya. Kebijakan

public mestinya mengandung unsur waktu jangka panjang. Dengan keputusan itu lakukan

analisis ekonomi biaya manfaat dan ambilah keputusan apakah kebijakan yang hendak

kita ambil itu layak untuk dijalankan atau tidak.


23/33


DATA DALAM ANALISIS RIA

Pengantar

Untuk seluruh proses RIA, mulai dari analisis masasalah, regulatory mapping, pemilihan

alternatif kebijakan sampai pada analisis biaya manfaat diperlukan data akurat. Data

atauu informasi merupakan dasar yang harus dimiliki oleh pengambil kebijakan, sebab

seberapa tepat kebijakan yang diambil sangat bergantung pada seberapa informasi yang

digunakan untuk pengambilan kebijakan itu. Jadi bagaiman data yang demikian penting

itu diperoleh, dari mana bisa didapatkan, bagaimana cara mendapatkannya adalah

beberapa pertanyaan penting untuk dipikirkan. Akurat tidaknya suatu data sangat

bergantung dari berbagai pertanyaan tadi. Berdasar cara mendapatkannya data dapat

dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni data primer dan data sekunder.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada. Data sekunder ada karena telah dikumpulkan

oleh lembaga yang memang memiliki dan membutuhkan data itu. Jadi data sekunder

adalah data yang sesungguhnya dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan kita tetapi

untuk kepentingan pemiliki data itu, namun demikian data itu berkaitan dengan analisis

kita sehingga menjadi berguna bagi analisis kita. Terkait dengan data sekunder, dalam

sebuah Negara biasanya terdapat lembaga yang bertugas untuk menyediakan data

sekunder yang cukup luas. Lembaga itu di Indonesia adalah Biro Pusat Satistik (BPS).

Lembaga ini menyediakan data dasar yang sangat mungkin diperlukan untuk

pengambilan kebijakan (analisis RIA). BPS menyediakan data mulai dari kondisi geografis

sebuah wilayah hingga kondisi sosial dan budaya. Biro Pusat Statistik (BPS) tersebar

mulai dari tingkat propinsi hingga di kabupaten kota. Produk data sekunder paling terkenal

adalah Statistik Indonesia yang diikuti dengan Propinsi dalam Angka dan Kabuten dalam

Angka bahkan dalam kasus tertentu kita dapat menemukan data Kecamatan dalam

Angka bahkan Desa Dalam Angka. Disamping terbitan itu BPS mengeluarkan berbagai

jenis data lain, misalnya data kependudukan secara rinci, data ketenaga kerjaan, data

perindustrian dan sebagainya. Institusi lain yang memiliki data sekunder bidang ekonomi

dan keuangan yang cukup lengkap dan selalu up to date adalah Bank Indonesia. Setiap

tiga bulan BI mengeluarkan informasi yang dikemas dalam Perkembangan

Perekonomian, mulai dari tingkat Nasional hingga Propinsi.

Disamping dua institusi itu seluruh kementerian dan Dinas yang ada di daerah tentumemiliki data sekunder yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Dokumen kebijakan


24/33


yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya bisa diakses dari lembaran Negara, ini juga

data sekunder yang telah tersedia. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DKP

nya di seluruh Indonesia tentunya memiliki berbagai informasi detail yang terkait dengan

bidang perikanan, mulai dari kondisi laut hingga kondisi social ekonomi masyakat yang

berkaitan dengan laut. Perguruan tinggi adalah lembaga lain yang bisa menjadi tempat

untuk mencari data. Perguruan tinggi mungkin kurang memiliki data dasar tetapi institusi

ini memiliki data yang lebih detail mengenai suatu masalah, sebab perguruan tinggi

berkepentingan untuk memahami kasus secara rinci. Dari kasus dan penelitian yang

dilakukan oleh perguruan tinggi inilah data bisa kita dapatkan. Lembaga lain yang dapat

dituju adalah asosiasi-asosiasi bahkan LSM sampai kantor surat kabar. Informasi yang

muncul dari surat kabar kadang menjadi sumber informasi penting bagi pengambil

kebijakan.

Ketika menggunakan data sekunder maka harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya

siapa yang mengumpulkan data itu? Untuk kepentingan apa data itu dikumpulkan?

Bagaimana cara mengumpulkannya. Pertanyaan ini sangat penting untuk menilai

seberapa akurat data yang disajikan atau diinformasikan. Sebagai contoh ketika ada

berita “sebagian besar anak di kabupaten ini kekurangan gizi” maka pertanyaanya adalah,

siapa yang menjadi informannya? Apakah seluruh anak atau hanya disebagian wilayah?

Kapan pengambilan data dilakukan, dengan cara apa data itu diperoleh? Ini semua

penting untuk dipertanyakan sebab dengan metode yang berbeda tentu hasil yang

diperoleh juga akan berbeda.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber informasinya (informannya), peneliti

sendiri yang mengambil dan mendapatkan data itu. Pertanyaan berikutnya adalah

bagaimana cara untuk mendapatkan data itu. Secara umum terdapat beberapa metode

untuk mendapatkan data primer yakni survey, wawancara mendalam, FGD dan observasi

serta pengamatan oleh ahlinya.

Survey adalah mendapatkan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan. Melalui

survey dapat diperoleh data yang berupa pengetahuan, pendapat sampai harapan, tetapi

mengenai hal yang biasanya bersifat umum. Siapa yang ditanya dalam survey? Tentunya

adalah mereka yang mengetahui topik yang sedang dibahas, mereka yang memahami

topik yang sedang kita bahas disebut sebagai populasi. Misal populasi dari pelayanan

kesehatan, tentunya mereka yang menggunakan layanan kesehatan, populasi suatu


25/33


pasar adalah mereka yang beraktivitas di sebuah pasar. Apakah semua orang harus

ditanya? Bisa ya bisa tidak bergantung pada tingkat akurasi data yang dikehendaki dan

homogenitas populasinya. Jika akurasi yang diharapkan tinggi dan populasi bersifat

benar-benar heterogen maka survey terhadap semua populasi sebaiknya dilakukan.

Tetapi jika populasi relative homogen dan tingkat akurasi yang diharapkan juga relative

tidak tinggi maka semakin sedikit jumlah anggota popuasi yang ditanya. Bagian dari

populasi yang diberi pertayaan itu disebut sample. Cara mendapatkan sample yang paling

umum dan dinggap tidak berpihak adalah dengan mengambil sample secara acak. Jadi

semakin tinggi akurasi yang diharapkan dan semakin heterogen populasi maka semakin

banyak sample yang kita perlukan dan sebaliknya. Cara untuk memberikan pertanyaan

bisa langsung, melalui telpon atau melalui institusi atau melalui surat atau media

komunikasi lainnya. Untuk melakukan survey, pertanyaan yang diajukan bisa tertutup

saja, bisa juga terbuka dan bisa kombinasi dari keduanya. Berikut adalah contoh

kuesioner kombinasi dari suatu survey pelayanan kesehatan.

Contoh pertanyaan surveyMenurut Ibu/Bapak bagaimana kondisi Puskesmas ini?Mohon diberikan tanda centang ( V )

Aspek yang dinilai Buruk Lumayan Baik Sangatbaik

Kebersihannya

Jam pelayanannyaTataletaknya

Keramahan petugasnya

Peralatannya

Wawancara mendalam adalah cara mendapatkan data dengan bertanya langsung

kepada nara sumber. Cara ini kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan infomasi lebih

detail mengenai topik yang sedang kita analisis. Dengan demikian maka informan

haruslah dipilih yaitu orang yang menguasai dan mengerti akan topik yang kita sedang

analisis. Dalam wawancara mendalam tetap diperlukan panduan pertanyaan, ini

diperlukan agar pertanyaan kita tetap focus pada topik yang sedang dianalisis. Agar data

yang kita peroleh akurat maka bertanya dengan menggunakan bahasa informan, dan

mengikuti jalan pikiran informan sangat dianjurkan, biarkan informan mengeksplorasi

informasi yang kita perlukan. Panduan wawancara hanyalah alat untuk mendeteksi

apakah info yang kita butuhkan sudah dipenuhi atau belum. Dalam wawancara mendalam

kita tidak boleh memberikan kalimat yang “mengarahkan” responden pada jawanan yang

kita harapkan. Cara ini biasa dilakukan untuk kasus yang sensistif, misalnya mengenai isu

perempuan, kekerasan dalam rumah tangga atau isu konflik. Dalam keadaan konflik atau

bahkan ketika konflik telah berakhir, tidak mudah menemukan informasi mengenai fakta


26/33


yang benar, diperlukan kesabaran untuk mendapatkan data semacam itu. Misalnya ketika

kita hendak mencari informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, hampir sulit

untuk mencari jawaban yang sebenarnya ketika yang ditanya belum percaya kepada yang

bertanya. Sehingga kata kunci penting dalam wawancara mendalam adalah membangun

kepercayaan respondenn kepada kita sebagai pengambil data.

FGD adalah cara mendapatkan data melalui berdiskusi dengan beberapa orang untuk

membahas topik kita. Agar supaya FGD dapat menghasilkan informasi akurat beberapa

hal berikut penting untuk diingat:

1. Jumlah peserta optimal adalah 6 sampai 10 orang. Jumlah ini sangat penting sebab

berbeda dengan wawancara mendalam yang waktunya tidak terbatas, dalam FGD

tentu harus dibatasi oleh waktu, misalnya 2 jam. Adalah sangat sulit dalam waktu dua

jam membuat lebih dari 10 orang bisa berpendapat dengan baik semuanya. Berdasar

pengalaman jumlah itulah yang optimal untuk diambil.

2. Kriteria peserta. Peserta FGD haruslah mereka yang memiliki strata social yang sama

walaupun latar belakngnya berbeda. Misalnya tidak mungkin kita melakukan FGD

dengan menghadirkan kepala dinas dan staf, sebab selalu ada kemungkinan staf tidak

bersedia berpendapat. Demikian juga tidak mungkin mencampur golongan kaya dan

golongan miskin dalam suatu FGD, sebab si miskin sudah pasti akan tidak bersedia

berpartisipasi.

3. Diskusi dipimpin oleh moderator. Peran moderator ini sangat pentibg. Dialah

yangakan menjadi “polisi lalulintas” diskusi. Menjaga suasan diskusi, membagaikan

kesmepatan pada semau peseta hingga mengarahkan peserat agar tidak etalalu

lemceng dari jalur adalah ha yang harsu dimiliki oeh seorang moderator FGD.

4. Panduan diskusi, tetapi diskusi mengalir bebas. Sebagai mana cara yang lain

panudan pertanyaan selalu dibutuhkan, hal ini diperlukan untuk tetapmengarahkan

diskusi pada tiopik yang didperlukan. Namun demikian pastikan bahwa diskusi

mengalir tanpa diberikan hambatan yangmenagnggun.

5. FGD tidak untuk mencari atau menemukan kesepakatan. Tujuan dari FGD adalah

mengumpulkan informasi yang dapat saling didiskusikan, perbedaan pendapat, sudut

pandang atau bahkan pertentangan sangat mungkin terjadi, hal yang demikian tidak

perlu dirisaukan, justru itulah informasi yang akan memperkaya analisis. Jadi tidak

diharuskan bahkan tidak boleh dalam FGD diarahkan pada pembuatan kesepakatan.

6. Agar hasil FGD terekam dengan baik, maka diperlukan pencacat yang khusus hanya

mencatat apa yang didengar dalam FGD. Disamping pencatat diperlukan pengamat

yang mengamati setiap gerak dan sikap peserta FGD, informasi ini penting sebagai


27/33


bahan untuk pengecekan silang mengenai informasi yang diperoleh. FGD yang

lengkap juga mensyaratkan ada pengamat yang memang memiliki keahlian di bidang

yang sedang dibahas.

Agar FGD berjalan dengan baik kemampuan untuk mengelola jalannya FGD sangat

diperlukan. Berikut adalah tabel yang memberikan panduan bagaimana cara untuk

mengelola FGD agar efektif.

Tabel menyusun FGD

Pertanyaan Kegunaan

Pembukaan Peserta saling mengenal dan merasa saling terhubung

Mohon peserta menyampaikan nama dan satu atau dua hal yang perlu

kami ketahui tentang ibu dan bapak

Pengantar Memulai mendiskusikan topik dengan:• Mohon disampaikan kepada kami, apa yang ibu / bapak ketahui

tentang perubahan perilaku laut dan penghuninya

Peralihan Secara halus menggiring peserta pada pertanyaan kunci:

• Baiklah, jadi sekarang perilaku laut berubah? Menurut ibu dan bapak

mengapa laut perilakunya berubah?

Pertanyaan

kunci

Menarik pengertian pada cakupan hal yang jadi perhatian utama dari penilaian

• nah, apakah berarti perilaku kita dalam memanfaatkan laut

memengaruhi perilaku laut ya...

Mengakhiri

diskusi

Membatu peneliti menentukan hal yang perlu ditekankan:

• Jadi, manakah hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi perlaku laut

• Jadi, apa kesimpulan penting yang ikat peroleh hari ini

• Apakah ada hal yang belum kita diskusikan/pertimbangkan

Observasi adalah mengamati suatu kegiatan atau kejadian. Observasi tentu harus

dilakukan oleh ahlinya. Observasi terhadap hal yang bersifat fisik biasanya dilakukan

dengan menggunakan standar tertentu. Standarisasi bisa dibuat dalam bentuk kata-kata,

gambar atau kombinasi keduanya. Observasi semacam ini ditujukan untuk menghasilkan

pengukuran yang konsisten diantara para pengamat dari waktu ke waktu. Misalnya

mengamati kondisi tempat pembuangan sampah sementara, standar yang ditetapkan

adalah mulai dari kotor sampai bersih dengan gradasi tertentu.

Model pengamatan lain yang dilakukan adalah untuk kegiatan atau kejadian social.

Observasi pada aktivitas social bisa bersifat pasif tetapi juga bisa aktif. Observasi

dikatakan pasif jika peneliti hanya diam melihat aktivitas dan mempelajari dengan

seksama aktivitas yang sedang diamati. Misalnya mengamati bagaimana pedagang ikan

dalam melakukan transaksi. Pengamtan aktif, artinya peneliti ikut menjadi pelaku dari

kegiatan yang diamati. Dalam kasus pasar ikan maka peneliti dapat bertindak sebagai


28/33


salah satu pelaku yang diamati apakah menjadi pedagang, pembeli, kuli angkut atau

apapun yang terkait dengan kegiatan pasar ikan.

Tugas kelompok

Berdasar analisis yang telah dibuat, lakukan identifikasi, data apa yang dibutuhkan,

bagaimana cara mendapatkannya, dari mana cara mendapatkaannya.


29/33


LAPORAN RIA

Pendahuluan

Semua kegiatan yang telah dilakukan perlu dikomunikasikan, untuk itu maka kegiatan itu

harsulah dikemas dalam laporan. Agar laporan dapat menjalankan fungsinya sebagai

media komunikasi maka penyusunan mestinya mengikuti logika. Dalam RIA dikenal dua

laporan yakni laporan awal dan laporan akhir RIA.

Laporan Awal RIA

Laporan awal RIA merupakan laporan sementara yang berisi hasil kegiatan yang telah

dilakukan. Struktur yang dapat dipertimbangkan sebagai laporan awal meliputi

pendahuluan, analisis masalah, analisis kebijakan (regulatory mapping), analisis

stakeholder, pemilihan alternatif dan analisis CBA.

Pendahuluan. Dalam pendahuluan diuraikan mengenai pentingnya topik atau masalah

yang dianalisis. Jelaskan kepada pembaca (stakeholder) bahwa masalah ini memang

benar-benar krusial untuk dianalisi dan ditindaklanjuti. Berikan data riil untuk meyakinkan

stakeholder pentinya topic (masalah ini)

Analisis masalah. Pada bagian ini menjelsakan mengenai masalah yang terkait dengan

topik yang dipilih. Uraikan apa masalah intinya, apa penyebabnya dan apa akibatnya.

Penyajian yang dilengkapi dengan digram akan memprmudah pembaca memahami

analisis masalah yang dibuat.

Regulatory mapping berisi tentang berbagai regulasi yang terkait dengan topik yang

dianalisis. Jelaskan bagaimana keterkaitan berbagai regulasi itu dengan topik yang

sedang dibahas. Berapa banyak regulasi yang dianalisis tidak perlu dipikirkan, yang

penting regulasi itu memang pantas dan memiliki keterkaitan dengan topic yang sedang

dibahas.

Analisis stakeholder menjelaskan mengenai siapa saja yang akan terkena dampak dari

kebijakan yang nantinya akan diambil untuk mengatasi masalah yang ada. Dan yang lebih

penting adalah keterkaitan stakeholder itu kepada kebijakan yang hendak dibuat,

seberapa besar pengaruh stakeholder itu kepada kebijakan yang hendak dibuat adalah

point penting yang mesti dilihat sehingga dapat diputuskan seberapa tinggi suatu

stakeholder harus dipertimbangkan.


30/33


Pemilihan alternatif adalah sesi dimana kita memberikan penjelasan menganai alternatif

kebijakan apa saja yang bisa diambil dan harus diambil agar masalah yang ada dapat

diatasi. Setelah diketahui kebijakan yang mungkin diambil, maka dilakukuan pemilihan

mana kebijakn yang paling mungkin dijalankan. Inilah yang harus dijelaskan dalam bagian

pemilihan alternative.

CBA adalah suatu alat analisis untuk menilai kelayakan dari sutau kegiatan. Ketika

kebijkan telah dipilih, maka harus dinilai apakah kebijakan itu memang layak atau tidak.

Dalam bagian ini dijelaskan kelayakan kebijakan terpilih.

Laporan Akhir RIA

Laporan akhir RIA sesungguhnya tidak terlalu berbeda dengan laporan awal. Laporan

akhir disusun setelah laporan awal ini mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder

lebih luas yang terlibat. Dengan demikian maka laopran akhir hendaknya lebih lengkap

dan lebih detail dibandingkan dengan laporan awal. Selanjutnya lapora akhir juga tampil

dalam naskah lengkap. Berikut setidaknya yang harus ada dalam laporan akhir:

1. Ringkasan eksekutif

2. Pendahuluan

3. Penjelasan mengenai proses konsultasi yang dilakukan

4. Sifat dan lingkup masalah (substansi, kebijakan, stakehoder)

5. Pilihan kajian untuk penyelesaian masalah (pemilihan alternatif, CBA)

6. Rekomendasi

7. Persetujuan laporan RIA

Ringkasan eksekutif, bagian ini anya bisa dibuat setelah seluruh laporan selesai.

Ringkasan eksekutif sebaiknya dibuat ringkas (tak lebih Buat tak lebih dari 3 halaman),

tetapi merangkum point-point penting dari laporan RIA yang telah dibuat. Walaupun

ringkas tetapi ringkasan ini juga harsu jelas dan informative. Ringkasan eksekutif yang

baik bisa menjadi informasi penting bagi pembaca tanpa harus membaca isi lengkapnya.

Pendahuluan, sebagaimana pendahuluan dari laopran awal, bagian ini berisi penjelsan

pentingnya masalah yang diangkat. Berikan alasan yang masuk akal mengapa diperlukan

perubahan dan atau kajian yang mendalam atas suatu masalah.

Proses Konsultasi, pada bagian ini dijelaskan dua hal penting yakni kajian yang telah

dibuat dan konsultasi yang telah dilakukan dengan stakeholder. Tujuan dari bab ini adalah


31/33


mengkomunikasikan dan meyakinkan pembaca atau stakeholder bahwa data dan

informasi yang disajikan bersifat objektif.

Sifat dan Lingkup Masalah, bagian ini berisi pendalam dari analisis masalah yang telah

dilakukan dalam laporan awal. Pendalam terjadi setelah konsultasi public dilakukan,

dengan demikian analisis masalah menjadi semakin tajam. Sejalan dengan laporan awal,

lingkup masalah akan berisi tiga point analisis yakni analisis masalah, regulatory mapping

dan analisis stakeholder.

Pilihan kajian, bagian ini menjelaskan berbagai pilihan yang mungkin untuk mengatsi

masalah yang ada. Selanjutnya analisis untuk memilihnya dan kelayakan dari pilihan yang

dibuat dari berbagai pesrpektif.

Rekomendasi, bagian ini berisi berbagai rekomendasi untuk mengatasi masalah yang

dikemukakan dalam bagian analsis masalah. Detail dari setiap penyesaian diperlukan,

bagian ini menjadi kunci bagi bagian hukum untuk ditrnafermasi ke dalam bahasa hukum.

Persetujuan, agar supaya memiliki kekuatan untuk dijalankan, laporan RIA secara RIA

secara resmi haruslah disepakati. Pejabat penting, stakeholder yang terlibat dipastikan

setuju dengan analisis yang telah dibuat. Hal ini penting untuk menjamin “kekuatan” RIA

agar ditindaklanjuti.


32/33


PELEMBAGAAN RIA :

Aplikasi Metode Ria Dalam Penyusunan Materi Draft Perda Pengelolaan Wilayah

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Lombok Barat

Pendahuluan

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah sebuah perangkat/media analisis kebijakan

sistematis yang digunakan untuk menilai dan mengukur kemungkinan biaya, manfaat dan

pengaruh dari sebuah peraturan, baik peraturan yang sudah ada maupun yang baru.

Dengan melaksanakan RIA akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya:

1. sebagai salah satu alternatif media analisis dalam perumusan kebijakan guna

menimbang untung-rugi setiap kebijakan yang dituangkan dalam peraturan

2. meningkatkan mutu peraturan karena menjunjung tata-pemerintahan yang baik

dan pengembangan ekonomi yg nyata

3. menyediakan data empiris untuk membuat peraturan yg tepat

4. memberi pedoman yg jelas untuk konsultasi dg pemangku kepentingan,

meningkatkan transparansi, membangun akuntabilitas publik

5. mengurangi biaya pelaksanaan bagi pemerintah, mengurangi biaya transaksi bagi

pelaku usaha.

Penyusunan Raperda PWP3K di Lombok Barat

Penyusunan Raperda PWP3K di iniasiasi pada tahun 2004 melalui proyek MCRMP.

Tahun 2005 – 2006 dilaksanakan kegiatan penyelarasan dokumen Raperda PWP3K

melalui konsultasi publik. Tahun 2006 diusulkan masuk dalam prolegda kabupaten

Lombok Barat guna di agendakan pembahasannya melalui DPRD Lombok Barat. Tahun

2006/2007 dilakukan pembahasan Raperda PWP3K. Atas saran anggota DPRD Lombok

Barat Raperda ini ditunda sementara sambil menunggu pengesahan undang-undang

PWP3K yang menjadi dasar acuan penyusunan Raperda PWP3K di tingkat daerah.

Tahun 2011 draft Raperda PWP3K kembali diusulkan dalam prolegda 2012 oleh bagian

hukum setda Lombok Barat, namun belum menuai keberhasilan. Awal tahun 2012

Raperda PWP3K diusulkan proses penyempurnaan dan penajaman substansinya melalui

kegiatan IMACS-USAID dengan metode RIA (Regulatory Impact Analysis) bekerjama

dengan Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (MAP-UGM).

Setelah melalui pendampingan yang dilakukan, Draf Raperda ini telah mengalami

konsultasi public dan mendapat dukungan penuh dari stakeholder. Tahun 2013 drafRaperda ini kembali diusulkan untuk masuk dalam prolegda tahun 2013.


33/33

Dalam proses pendampingan untuk penyempurnaan Draf Raperda dengan menggunakan

pendekatan RIA, tim penyusun harus terus menerus memikirkan dan menyempurnakan

dengan beberapa pedoman pertanyaan berikut:

1. Apakah tujuan yang dirumuskan sudah benar dan mencerminkan pola

pengelolaan WP3K secara teritegrasi dan berkelanjutan?

2. Apakah Raperda ini murni merupakan kebutuhan pemda Lombok Barat.

3. Apakah pembuatan Perda PWP3K merupakan alternatif terbaik saat ini?

4. Apakah perda ini memiliki landasan hukum yang kuat?

5. Apakah tingkatan pemerintah sudah tepat?

6. Apakah manfaat seimbang dengan biaya?

7. Apakah distribusi dampak transparan?

8. Apakah peraturan sudah jelas, konsisten, dapat dimengerti dan diakses

pengguna?

9. Apakah semua pihak telah berkesempatan menyatakan pendapat?

10. Bagaimana kepatuhan akan dicapai?

Terkait dengan pembentukan Perda ini, salah satu kunci penting keberhasilan yang

dicapai adalah adanya dukungan penuh dari kepala daerah (Bupati). Dukungan itu

diwujudkan dalam bentuk dukungan financial dan yanglebih penting adalah dukungan

pemberian SK bagi tim penyusun Raperda. Tim penyusun yang terdiri dari personil

berebagi SKDP yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir diikat dengan peraturan

Bupati. Dengan ikatan ini maka angggta Tim memiliki dasar hokum yangjelas untuk

bekerja dengan demikian mereka focus dan sungguh-sungguh dalam memikirkan

persoalan terkait dengan kawasan pesisir.

Kawasan pesisir dan pulau kecil Lombok Barat sangat penting untuk dikelola dengan

mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Banyaknya pandangan yang melihat bahwa wilayah pesisir dan laut bersifat

common property (milik bersama) sehingga potensi keributan dalam klaim lahan

usaha/pemanfaatan cukup besar

2. Potensi konflik antar pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan

cenderung meningkat

3. Alokasi pemanfaatan ruang pesisir dan PPK belum terakomodir secara maksimal

dalam regulasi kebijakan daerah

4. Ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan wilayah pesisir dan PPK

semakin mengkhawatirkan

Documents

RIA Training Modul