REFORMA AGRARIA & HGU - bbarus.staff.ipb.ac.id · HGU. dan. Luas Maximum UUPA jo PP No. 40 Tahun 1996 ten tang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan dasar yang mengatur

REFORMA AGRARIA & HGUteman seiring kah?

International Conference in Regulatory Refom on Indonesian Land Laws for Peoples Welfare

Badan Pertanahan Nasional RIFakultas Hukum Universitas Indonesia

11 Desember 2012

Satyawan Sunito & Baba BarusDevisi Kajian Agraria/PSP3 - IPB

PIAGAM PETANI(World Conference on

Agrarian Reform & Rural Development, 1979)

“Perubahan prikehidupan dan kegiatan pedesaan dalam semua segi, ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, lingkungan dan kemanusiaan” Harus dicapai melalui: Pembatasan maksimal atas milik per-

orangan Peneguhan kekuatan dasar ekonomi

petani kecil Pengorganisasian perkumpulan petani Inovasi dan teknologi

KPM 321 Dep.SKPM/FEMA/IPB - 2011/2012 3

REFORMA AGRARIA DIDEFINISIKANKrishna B. Ghimire (ed.) (2001), Land Reform & Peasant Livelihoods. The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform in Developing Countries. ITDG Publishing, London, UK.

Reforma Agraria: suatu perubahan struktur agraria yang besar, berdampak pada peningkatan akses petani miskin pada tanah sertakepastian tenurian bagi mereka yang mengerjakan tanah. Termasukdidalamnya akses pada input pertanian, pasar, jasa-jasa dan dukungan lain yang dibutuhkan (petani)

Reforma Agraria menciptakan kondisi bagipeningkatan keamanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan keluargadari kelompok-kelompok masyarakat desa yang termarjinalisasi, termasukperempuan dan masyarakat adat. Legalisasi dan perlindungan hak-hak tanah ikut memperkuat pertanianlokal dan keragaman budaya

SEBERAPA JAUH TERDAPAT KESELARASAN ANTARA KONSEP REFORMA AGRARIADENGANPERUNDANGAN DAN PRAKTEK PERUNDANGAN TERUTAMA PRIHAL HGU??

UUD 1945 pasal 33 ayat (3) mengatursehingga tanah mutlak menjadi salah satu unsurdalam mencapai sebesarnya kemakmuran rakyat.

Hak Guna Usaha UUPA No.5/1960 hak untukmengusahakan tanah yang dikuasai langsung olehNegara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebutdalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

Konsentrasi Penguasaan Tanah Suatu penelitian menyatakan bahwa 0,2 % dari penduduk negeri ini, kurang lebih 460 ribu orang, menguasai 56% aset nasional. Tidakkurang dari 62-87% dalam bentuk tanah. Joyo Winoto MajalahBhumi Bhakti “Mengelola Pertanahan untuk Kemakmuran Rakyat” Edisi 10 Tahun 2011 halaman 24

DUNIA INDUSTRI PERTAMBANGAN

PEMERINTAH

PENINGKATANKESEJAHTERAAN

RAKYAT

ROYALTY

PAJAK PENGH. BADAN

PNBP

PERDA , DLL

TENAGA KERJALANGSUNG

LOCALEXPENSES

EXPENDITURES

SUPPORTINGMANPOWERAND FACILITIES

MASYARAKATMANDIRI

PERTUMBUHAN EKONOMILINGKAR TAMBANG

MEMBAYAR SEMUA KEWAJIBAN

-PPH BADAN-PAJAK PENGHASILAN-PPN-PUNGUTAN2 LAIN-KE PEMERINTAH-PEMDA

MASYARAKATPERTAMBANGAN

CORPORASI

MASYARAKAT LUAS

PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dan Batubara/Direktorat Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas Bumi/Departemen Energi Dan Sumberdaya Mineral/2008

ASUMSI BAHWA INVESTASI MA/MDN = EFISIEN & PRODUKTIF

&OTOMATIS

MENYEJAHTERAKAN

ASUMSI – SDA PENDUDUK

DAPAT DIGANTI DNG LAP. KERJA

HGU dan Luas Maximum

UUPA jo PP No. 40 Tahun 1996 ten tang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan dasar yang mengatur mengenai HGU

menegaskan bahwa luas maksimum tanah yang dapat diberikan HGU kepada perorangan adalah 25 ha

sedangkan PP No. 40 Tahun 1996 menegaskan bahwa untuk Badan Hukum luas maksimum pemberian HGU ditetapkan oleh menteri dengan memerhatikan: pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk usaha tersebut.

BATAS MAXIMUM PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN UUNo. 18 Th 2004 tentang Perkebunan / Permentan No. 26 Tahun 2007 tentan Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.

1. Kelapa 25.000 ha2. Kelapa Sawi 100.000 ha3. Karet 25.000 ha4. Kopi 5.000 ha5. Kakao 5.000 ha6. Teh 10.000 ha7. Jambu Mete 5.000 ha8. Tebu 150.000 ha9. Lada 1.000 ha10. Cengkeh 1.000 ha11 Jarak pagar 50.000 ha12. Kapas 25.000 ha13. Tembakau 5.000 ha

8

Untuk Provinsi Papua batas luasannya 2 kali

HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012

Izin Lokasi yang diatur melalui KePres No. 97/1993 Mengenai Tata Cara Penanaman Modal. Nur Fauzi Rachman (2012) land Reform Dari Masa Ke Masa, hal 69-70.

Izin Lokasi diberikan untuk menyederhanakan proseduruntuk investasi modal asing & domestik: Instrumen pengambilalihan tanah sebelum hak-hak

tanah yang lebih permanen diberikan oleh BPN;

Izin untuk menggunakan tanah yang cocok untuk perencanaan ruang dengan detail yang sudah ada;

Izin untuk memindah hak-hak tanah yang melekat dengan tanah yang sudah ada dan tercakup dalam izin (Badan Pertanahan Nasional 1998:156)

9HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang BPN/2012

FASILITASI PENGADAAN TANAH IZIN LOKASI

Ijin Lokasi HGU(9 wewenang

Pemda)(BPN)

Kanwil > 200 HaKantah < 200 Ha

Pertimbangan TeknisPertanahan /KANTAH

PertimbanganPenatagunaan Tanah

HGU

Badan Perijinan Terpadu Satu Pintubervariasi di tiap daerah namun misinya samamengawal ijin lokasi Panitia B

IUP(Dinas

Perkebunan)

Terbit SK danSertipikat HGU


TIDAK ADA SDM

HGU PERPANJANGAN & PEMBARUANMengabdi pada keberlanjutan pemegang HGU

Perpanjangan HGU : 2 thn sblm hak berakhir

HGU berakhir

PerpanjanganHGU berakhir

PEMBARUAN HGU: 2 thsblm brakhir(NO.HAK BARU)

PerpanjanganHGU

(No.Hak Baru) KAPAN BERAKHIR

???

??

PemberianHGU

35 th 25 th 35 th

Secara teoretis HGU suatu perusahaan tidak perlu berakhir

H A K - K E P E R D A T A A N11HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang

BPN/2012

Peroses menuju HGU: Sejarah Perundangan

PP. 40/1996 Permentan26/2007

UU. 18/2004

UUPA 1960 PP. 38/2007PMNA/Perka.BPN 2/1999

Perka.BPN 2/2011

HGUIjin Lokasi Perkebunan IUP

9 wewenanga.l. Ijin Lokasi

kab/kota

PP 13/2010

PNBP BPN

PertimbanganTeknis

Ijin lokasi perlu pertimbangan teknis: maka 4 tahun ijin lokasi hadir tanpa

pertimbangan teknis

Keppres 34/2003Kebijakan Nas.

PertanahanUU. 32/2004Otda Revisi

PMN/Perka.BPN No.3/1992PMNA/Perka.BPN No.2/1993

Ijin lokasi

Wewenang daerah

UU. 22/1999Otda

PACTO ijin lokasi utk kepentingan kapital memperoleh tanah

Wewenang pusat Wewenang daerah


PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA IZIN-LOKASIExpantion through disposition

PENGUASAAN & PEMANFAATAN TANAH

OLEH PETANIDI DEFINISIKAN SEB.

“TANAH NEGARA TIDAK BEBAS”

DLM RANGKA IZIN-LOKASI

INVESTOR MEMINDAH HAK TANAH YANG

MELEKAT PADA TANAH YG DIMOHONKAN

BPN MEMFASILITASI KEBUTUHAN LEGALISASI

TRANSFER TANAH & STATUS TANAH PADA INVESTOR

IZIN-LOKASI HGU

HGU BERKELANJUTANHGU BERAKHIR

TANAH “KEMBALI “ KE NEGARA

EXPANSI PERKEBUNAN BESAR = EXPANSI TANAH NEGARA

=

TANAH PENDUDUK & POTENSIAL UNTUK

PENDUDUK BERKURANG


Tipologi status penguasa tanah besar sebagai konsekwensi dariproses Izin Lokasi yg sarat kepentingan dan kelemahan instansi pemerintah

TIPOLOGI STATUS

1 IL, IUP, HGU dan Kebun2 IL, IUP, dan Kebun3 IL, Kebun (bahkan industri pengolahan sawit)4 IL dan tanah5 hanya kebun (> 25 hektar) tanpa HGU6 hanya HGU (tanpa kebun)

* 2, 3, 4 idealnya harus ber-HGU 5 harus jadi BU dan mengajukan HGU6 tidak boleh ada

TIDAK ADA YANG MELAKUKAN KONTROL TEGAS!


Tipologi HGU di Langkat, Delisedang dan Sergai, Sumut

HGUtanpakebunDi KwsLindng

Kebun tanpa IL ?Kebun tanpa IUP ?Kebun tanpa HGU ? 15HGU Maksimum/PKA/PSP3-IPB & LitBang

BPN/2012

Data sebelum dikurangi kebun aktualKETERSEDIAAN LAHAN LUAS (ha) %Luas

tersedia 145,792 23 tidak tersedia 476,900 77

TOTAL 622,692 100

LangkatDeliserdang

KETERSEDIAAN LAHAN LUAS (ha) %LUAStersedia 109,627 33 tidak tersedia 221,730 67

TOTAL 331,356 100

Daerah yang dapat dikembangkan(ke masyarakat atau perusahaan)

Luasan kecil –setelah dikurangikebun aktual

Jika diterapkan formula maka lahan untukperusahaan sdh terbatas


Hamlet Penyabungan, Kec. Merlung, Kab. Tanjung Barat / Jambi. The hamlet is enclosed by palm oil plantations PT. IIS, PT. DAS, PT. K. The local dry land agriculture has been taken in by the concession area of PT.DAS. Source: CIFOR/Noor, R and R. Rofiq, 2004. Internat. Seminar & Planning Workshop

CRC/IPB/Feb.2011Satyawan Sunito 17

Satyawan Sunito Pelatihan PPLH/IPB/ Nov 2009 18

Documents

REFORMA AGRARIA & HGU - bbarus.staff.ipb.ac.id · HGU. dan. Luas Maximum UUPA jo PP No. 40 Tahun 1996 ten tang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah merupakan peraturan dasar yang mengatur