Upload
vandan
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
invest in
Invest in remarkable indonesia Invest in
remarkable indonesiaindonesia
Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesiaindonesia
Invest in
Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia
Invest in remarkable indonesiaindonesia
Invest in
Invest in
Invest in
able indonesia Invest
© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal
PELAYANAN FASILITAS IMPORPELAYANAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL, BARANG DAN BAHANBARANG MODAL, BARANG DAN BAHAN SERTA FASILITASSERTA FASILITASTAX ALLOWANCETAX ALLOWANCE DANDAN TAX HOLIDAYTAX HOLIDAY DALAM RANGKADALAM RANGKA PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL
1.1. Maksud Dan Tujuan PemberianMaksud Dan Tujuan PemberianFasilitas Penanaman ModalFasilitas Penanaman Modal
A. Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi sertameningkatkan kemampuan daya saing
B. Membantu perusahaan penanaman modal untuk persiapanmelaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitasimpor bahan baku)
C. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalamnegeri dari masuknya barang sejenis yang di impor denganmempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia2
A. Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi sertameningkatkan kemampuan daya saing
B. Membantu perusahaan penanaman modal untuk persiapanmelaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitasimpor bahan baku)
C. Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalamnegeri dari masuknya barang sejenis yang di impor denganmempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar
2.2. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas ImporFasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Mesin, Barang Dan BahanMesin, Barang Dan Bahan
2.1. Dasar Hukum :2.1. Dasar Hukum :
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanandan perubahannya No.17 Tahun 2006
Peraturan Menteri Keuangan:No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 jo. perubahanNo. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang PembebasanBea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan UntukPembangunan Atau pengembangan Industri Dalam RangkaPenanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia3
2.1. Dasar Hukum :2.1. Dasar Hukum :
Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanandan perubahannya No.17 Tahun 2006
Peraturan Menteri Keuangan:No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 jo. perubahanNo. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang PembebasanBea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan UntukPembangunan Atau pengembangan Industri Dalam RangkaPenanaman Modal
2.2.2.2. Industri Yang Mendapatkan Fasilitas PembebasanIndustri Yang Mendapatkan Fasilitas PembebasanBea Masuk Sesuai dBea Masuk Sesuai denganengan Peraturan MenteriPeraturan MenteriKeuanganKeuangan No. 176/PMK.011/2009No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahanjo. perubahanNo.76/PMK.011/20No.76/PMK.011/201212
A. Perusahaan industri atau perusahaan yang telah memiliki Izin usahauntuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ ataubarang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
B. Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (SektorPrimer Dan Tersier)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia4
A. Perusahaan industri atau perusahaan yang telah memiliki Izin usahauntuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ ataubarang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
B. Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (SektorPrimer Dan Tersier)
2.3.2.3. Industri Jasa Yang MendapatIndustri Jasa Yang Mendapat FasilitFasilitasasPembebasan Bea MasukPembebasan Bea Masuk
1. Pariwisata dan kebudayaan2. Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik)3. Pelayanan Kesehatan publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhanan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia5
1. Pariwisata dan kebudayaan2. Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik)3. Pelayanan Kesehatan publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhanan
2.4.2.4. Ketentuan Fasilitas Impor Barang ModalKetentuan Fasilitas Impor Barang Modal
Barang Modal harus digunakan untuk kebutuhan industrisendiri.Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjangsesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam suratpersetujuan penanaman modal.Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan beamasuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakanketentuan fasilitas ini.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia6
Barang Modal harus digunakan untuk kebutuhan industrisendiri.Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjangsesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam suratpersetujuan penanaman modal.Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan beamasuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakanketentuan fasilitas ini.
2.5.2.5. Ketentuan Fasilitas ImporKetentuan Fasilitas Impor Bahan BakuBahan Baku
Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalamnegeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, denganketentuan :
Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktupengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksidalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia7
Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalamnegeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapatdiperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, denganketentuan :
Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktupengimporannya untuk 1 (satu) tahun.Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksidalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
NILAIINVESTASIMESINDALAMIZINPRINSIP
SK PABEANIMPORMESIN
SK PABEANIMPOR
BARANGDAN BAHAN
(2 THN )
IZINUSAHA
PERUBAHAN/PENGGANTIAN
PENAMBAHAN
PERUBAHAN/PENGGANTIAN
PERPANJANGANWAKTU IMPOR(+1)
PERPANJANGANWAKTU IMPOR
2.2.66.. Skema Pemberian Fasilitas ImporSkema Pemberian Fasilitas Impor
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia8
NILAIINVESTASIMESINDALAMIZINPRINSIP
SK PABEANIMPORMESIN
SK PABEANIMPOR
BARANGDAN BAHAN
(2 THN )
TKDN(komponen mesin DN > 30%)
SK PABEANIMPOR
BARANGDAN BAHAN
(4 THN)
PERUBAHAN/PENGGANTIAN
PERPANJANGANWAKTU IMPOR(+1)
PERPANJANGANWAKTU IMPOR+1 TH UTK PRODUKTATANIAGA
PERPANJANGANWAKTU IMPOR
SK PABEAN IMPORMESIN
PERUBAHAN/PENGGANTIAN/PENAMBAHAN/PERPANJANGAN
2.2.77. Batasan Fasilitas Impor Mesin, Barang dan. Batasan Fasilitas Impor Mesin, Barang danBahanBahan
Pembebasan bea masuk impor mesin, barang danbahan diberikan apabila :a. Belum diproduksi di dalam negerib. Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi
spesifikasi yang dibutuhkanc. Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum
mencukupi kebutuhan industri
Peraturan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahanyang sudah diproduksi di dalam negeri :Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/ 2010 jo. No. 106/2012
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia9
Pembebasan bea masuk impor mesin, barang danbahan diberikan apabila :a. Belum diproduksi di dalam negerib. Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi
spesifikasi yang dibutuhkanc. Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum
mencukupi kebutuhan industri
Peraturan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahanyang sudah diproduksi di dalam negeri :Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/ 2010 jo. No. 106/2012
2.2.88. Persyaratan. Persyaratan : berdasarkan: berdasarkan PERKAPERKA BKPM No.5BKPM No.5Tahun 2013Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengansebagaimana telah diubah denganPERKA BKPM No. 12 Tahun 2013PERKA BKPM No. 12 Tahun 2013
1. Akta Pendirian Perusahaan2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal3. Surat Permohonan4. Daftar Mesin/Barang dan bahan meliputi harga, jumlah, jenis, dan spesifikasi
teknis (Masterlist)5. NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)7. Angka Pengenal Impor Produsen (PAI-P)8. Uraian proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian
kegiatan usaha bagi industri jasa9. Kalkulasi Kapasitas produksi/Perhitungan kebutuhan barang dan bahan10. Denah Tata Letak Mesin untuk industri yang menghasilkan barang11. Izin Usaha Tetap/Industri (Untuk yang mengajukan fasilitas impor Barang12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia10
1. Akta Pendirian Perusahaan2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal3. Surat Permohonan4. Daftar Mesin/Barang dan bahan meliputi harga, jumlah, jenis, dan spesifikasi
teknis (Masterlist)5. NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)7. Angka Pengenal Impor Produsen (PAI-P)8. Uraian proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian
kegiatan usaha bagi industri jasa9. Kalkulasi Kapasitas produksi/Perhitungan kebutuhan barang dan bahan10. Denah Tata Letak Mesin untuk industri yang menghasilkan barang11. Izin Usaha Tetap/Industri (Untuk yang mengajukan fasilitas impor Barang12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
2.2.99.. Pemindahtanganan Barang ModalPemindahtanganan Barang Modal
Perusahaan dapat dibebaskan dari pengenaan pembayaran bea masuk apabila :a. Pemidahtanganan dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
pemberitahuan pabean imporb. Dilakukan pemindahtanganan dalam waktu dibawah 5 (lima) tahun kepada
perusahaan yang juga memiliki fasilitas barang modal dari BKPMc. Terjadi force majeur sehingga mesin mengalami rusak berat dan tidak dapat
dipergunakan lagi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia11
Perusahaan dapat dibebaskan dari pengenaan pembayaran bea masuk apabila :a. Pemidahtanganan dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
pemberitahuan pabean imporb. Dilakukan pemindahtanganan dalam waktu dibawah 5 (lima) tahun kepada
perusahaan yang juga memiliki fasilitas barang modal dari BKPMc. Terjadi force majeur sehingga mesin mengalami rusak berat dan tidak dapat
dipergunakan lagi
Ketentuan dan tatacara pemindahtanganan barang modal diatur dalamPeraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-21/BC/2012 tanggal 22 Juni 2012.
2.10. Alur Proses Penerbitan Masterlist2.10. Alur Proses Penerbitan Masterlist
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia12
33.1. Dasar Hukum :.1. Dasar Hukum :
• Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007• Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008• Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011
33. Fasilitas Keringanan Pajak Penghasilan. Fasilitas Keringanan Pajak PenghasilanBadanBadan (Tax Allowance(Tax Allowance))
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia13
“Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal diBidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-daerahTertentu”
Aturan Pelaksanaan: Peraturan Menkeu No. 16/PMK.03/2007 Peraturan Dirjen Pajak No. PER 67/PJ./2007Peraturan Menkeu No. 144/PMK.011/2012
33.2..2. FasilitasFasilitas Tax AllowanceTax Allowance
– Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlahpenanaman modal dibebankan selama 6 tahun.
– Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
– Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SubjekPajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty.
– Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidaklebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia14
– Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlahpenanaman modal dibebankan selama 6 tahun.
– Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
– Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SubjekPajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty.
– Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidaklebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
3.3. Alur Proses Permohonan Tax Allowance
Back OfficeFront officer
BKPM DIRJEN PAJAK
Tanda TerimaSementara
UndanganRapat Teknis
Rapat Teknis• Risalah Rapat•Penetapan jadwalRapat
pembahasanakhir
MengajukanPermohonan
MelengkapiPersyarata
n
INVESTOR/PERUSAHAAN
2 Hari
10Hari
3 Hari
MENTERI KEUANGAN
Kembalikan ke Investor untukdilengkapi persyaratan sesuai Risalahrapat teknis
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia15
RapatPembahasan
Akhir
Usulan PenerimaanUsulan
Persetujuan / PenolakanCc: 1. BKPM
2. Kementerian Teknis
MelengkapiPersyarata
n
Tanda TerimaTetap
BKPM , DJPKEMENTERIAN
TEKNIS
5 Hari 10 Hari
10Hari
Kembalikan ke Investor untuk dirapikan berkaspermohonan
Catt: periode waktu adalah harikerja
Menyampaikan permohonan yang telahdilengkapi persyaratan sesuai risalah rapatteknis untuk dibahas kembali dalam rapat
Mengajukan
Permohonan
44. Fasilitas Pembebasan Pajak Penghasilan. Fasilitas Pembebasan Pajak PenghasilanBadan (Badan (Tax HolidayTax Holiday ))
44.1. Dasar Hukum :.1. Dasar Hukum :1. Undang-Undang tentang Penanaman Modal No. 25 Tahun
2007 (Pasal 18 ayat (5)2. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PajakPenghasilan dalam Tahun Berjalan (Pasal 29).
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentangPemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PajakPenghasilkan Badan, sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.011/2014
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia16
44.1. Dasar Hukum :.1. Dasar Hukum :1. Undang-Undang tentang Penanaman Modal No. 25 Tahun
2007 (Pasal 18 ayat (5)2. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PajakPenghasilan dalam Tahun Berjalan (Pasal 29).
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentangPemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PajakPenghasilkan Badan, sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.011/2014
44.2..2. FasilitasFasilitas Tax HolidayTax Holiday
Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan Palingsingkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajakdimulainya produksi komersial.
Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PajakPenghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan PajakPenghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilanterutang selama 2(dua) Tahun Pajak.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia17
Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PajakPenghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan PajakPenghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilanterutang selama 2(dua) Tahun Pajak.
Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankandaya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatanusaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitaspembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badandengan jangka waktu melebihi 10 (sepuluh) Tahun Pajak.
- Nilai Investasi : 1 Triliun
- Dana minimum 10% ditempatkandi perbankan nasional
- Berstatus badan hukumIndonesia per-15 Agustus 2010
Wajib Pajak Badan Baru
1
44..33. Persyaratan Tax Holiday. Persyaratan Tax Holiday
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia18
- Nilai Investasi : 1 Triliun
- Dana minimum 10% ditempatkandi perbankan nasional
- Berstatus badan hukumIndonesia per-15 Agustus 2010
1
Industri Pioner, mencakup :
- Industri logam dasar- Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasarorganik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam- Industri permesinan- Industri di bidang sumber daya terbarukan- Industri peralatan komunikasi
Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan aspek daya saingdan nilai strategisnya dapat menetapkan industri lain diluarcakupan diatas untuk diberikan fasilitas (Pasal 3 (3)).
2
44..44. Persyaratan Tax Holiday (Lanjutan). Persyaratan Tax Holiday (Lanjutan)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia19
Industri Pioner, mencakup :
- Industri logam dasar- Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasarorganik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam- Industri permesinan- Industri di bidang sumber daya terbarukan- Industri peralatan komunikasi
Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan aspek daya saingdan nilai strategisnya dapat menetapkan industri lain diluarcakupan diatas untuk diberikan fasilitas (Pasal 3 (3)).
2
44..55. Lampiran Permohonan. Lampiran Permohonan
1. Kartu NPWP2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal3. Bukti penempatan dana di perbankan Indonesia
Dokumen Pendukung Uraian Penelitian (Disusun oleh TimVerifikasi BKPM, Kementerian Perindustrian, Instansi teknis) :1. Ketersediaan Infrastruktur2. Penyerapan tenaga kerja domestik3. Kajian sebagai pemenuhan sebagai kriteria industri pioner4. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret5. Tax sparing di negara domisili
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia20
Dokumen Pendukung Uraian Penelitian (Disusun oleh TimVerifikasi BKPM, Kementerian Perindustrian, Instansi teknis) :1. Ketersediaan Infrastruktur2. Penyerapan tenaga kerja domestik3. Kajian sebagai pemenuhan sebagai kriteria industri pioner4. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret5. Tax sparing di negara domisili
44..66. Pemanfaatan Fasilitas. Pemanfaatan Fasilitas
Fasilitas Tax Holiday baru dapat dimanfaatkanoleh wajib pajak apabila :
Telah merealisasikan seluruhinvestasinya (Rp. 1 Triliun)
Telah berproduksi komersialpenetapan SMB dilakukan oleh Direktur JenderalPajak
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia21
Telah berproduksi komersialpenetapan SMB dilakukan oleh Direktur JenderalPajak
SMB : Saat Mulai Berproduksi
Kepala BKPM atauMenteri Perindustrian Menteri KeuanganPermohonan Penetapan
Pemeriksaanberkas danPenyiapandokumen :
Komite Verifikasi(akan dibentuk olehMenteri Keuangan)
FASILITASTAX HOLIDAY(5 – 10 tahun atau lebih)
1. Surat Permohonan sesuai PerkaBKPM atau Peraturan MenteriPerindustrian
2. Kartu NPWP3. Izin Prinsip4. Bukti penempatan dana di perbankan
nasional
Konsultasidengan MenteriKoordinatorBidangPerekonomian
Syarat :1. Wajib Pajak Badan baru2. Berstatus badan hukum nasional
maksimal per-15 Agustus 20103. Nilai investasi Rp. 1 Triliun4. Dana ditempatkan minimum 10% di
perbankan nasional5. Industri Pionir, al.:
a. Industri logam dasar,b. Industri pengilangan minyak bumi
dan/atau kimia dasar organikyang bersumber dari minyakbumi dan gas alam,
c. industri permesinan,d. industri di bidang sumber daya
terbarukane. industri peralatan telekomunikasi.
Termasuk industri di luar daricakupan diatas yang ditetapkankemudian oleh Menteri Keuangan.
Pertimbangan danRekomendasi
KonsultasidenganMenteriTeknis
Berkonsultasidengan Presiden
Rekomendasi
• Merealisasikan investasi Rp. 1Triliun
• Berproduksi komersial (TataCara akan diatur dalamPeraturan Dirjen Pajak)
Dapat dimanfaatkan perusahaansetelah :
4.7. Prosedur Pengajuan Tax Holiday (PMK No.130/PMK.011/2011)
ditolak
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia22
Sources: Bank Indonesia & BPS-Statistics Indonesia, 2012
Pemeriksaanberkas danPenyiapandokumen :a. Ketersediaan
Infrastruktur
b. Penyerapantenaga kerja
c. Kajian industri
d. Rencana tahapanalih teknologi
e. Tax sparring
Komite Verifikasi(akan dibentuk olehMenteri Keuangan)
Konsultasidengan MenteriKoordinatorBidangPerekonomian
Syarat :1. Wajib Pajak Badan baru2. Berstatus badan hukum nasional
maksimal per-15 Agustus 20103. Nilai investasi Rp. 1 Triliun4. Dana ditempatkan minimum 10% di
perbankan nasional5. Industri Pionir, al.:
a. Industri logam dasar,b. Industri pengilangan minyak bumi
dan/atau kimia dasar organikyang bersumber dari minyakbumi dan gas alam,
c. industri permesinan,d. industri di bidang sumber daya
terbarukane. industri peralatan telekomunikasi.
Termasuk industri di luar daricakupan diatas yang ditetapkankemudian oleh Menteri Keuangan.
Kewajiban Wajib Pajak :
1. Laporan penggunaan danaditempatkan di perbankan Indonesia
2. Laporan realisasi yang telah diaudit(Tata cara pelaporan akan diaturdalam Peraturan Dirjen pajak)
KonsultasidenganMenteriTeknis
TIM VERIFIKASI
SOP : 14 Hari (maksimal)
• Merealisasikan investasi Rp. 1Triliun
• Berproduksi komersial (TataCara akan diatur dalamPeraturan Dirjen Pajak)
ditolak
Pemberitahuan secaratertulis kepada Wajib Pajakdengan tembusan kepada :1.Menteri Perindustrian, atau2.Kepala BKPM
4.8. Pencabutan Fasilitas Tax Holiday (PMK No.130/PMK.011/2011)
Menteri KeuanganRekomendasi
Komite VerifikasiRekomendasi
Dirjen Pajak
Menetapkan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia23
Sources: Bank Indonesia & BPS-Statistics Indonesia, 2012
PencabutanFasilitas
Dalam hal :a.Realisasi penanaman modal Wajib Pajak tidaksesuai dengan rencana penanaman modal dalamsyrat persetujuan penanaman modal barusebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b; dan/ataub.Tidak memenuhi ketentuan kriteria sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3ayat (1) dan persyaratansebagiaman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) hurufa; dan/atauc.Tidak memenuhi ketentuan penyampaianj laporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia24
THANK YOU
Invest in...
© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
CONTACT USBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, IndonesiaP : +62 21 5292 1334F : +62 21 5264 211E : [email protected]