QA CP Suppliers Gathering 2015 - TEPI Responses (Final)

DISCLAIMER: The answers given above to the questions are for the purpose of guiding supplier which cannot be quoted in any legal proceedings and 1

will have no legal purpose. Suppliers are advised to refer to the provisions of PTK 007 Revision 3 and other prevailing regulations.

C&P SUPPLIER GATHERING 2015 TOTAL E&P INDONESIE Question and Answer

NO. NAME COMPANY QUERIES TEPIS RESPONSE

1. Erick Limin PT. Limin Marine 1) Apabila kontrak tidak sejalan atau kontradiksi dengan PTK -007, TEPI akan pilih untuk mengikuti yang mana?

2) Dalam pengadaan kapal, TKDN harus bisa membedakan antara kapal bendera inonesia atau asing pada saat submission Tender karena investasi terdahulu sudah dilakukan ke dalam negeri apabila kapal itu sudah berbendera Indonesia ibaratnya pabrik berlokasi di dalam atau luar negeri. Pabrik dalam negeri otomatis TKDN nya lebih besar karena investasi sudah masuk. Apakah TEPI akan memperlakukan ini?

1) Kontrak merupakan kesepakatan para pihak, oleh karena itu begitu kontrak telah ditandatangani tentunya para pihak telah memahami hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga seharusnya tidak ada lagi pemahaman mengenai adanya kontradiksi antara isi kontrak dan PTK. Apabila isu tersebut muncul maka seharusnya telah diselesaikan pada saat proses tender berlangsung.

2) PTK007 memperbolehkan penerapan minimum pencapaian TKDN di

bawah atau di atas 35% pada saat pengumuman tender jika didasari pada approved procurement list / SKKMigas TKDN list (belum tersedia) / historical data / data survey independent. Salah satu tugas dari pelaku pengadaan (KKKS and Penyedia Jasa) adalah meningkatkan kandungan local. Jika kapasitas nasional mempunyai tingkat TKDN cukup tinggi dan tingkat kompetisinya cukup, maka tentu TEPI akan menetapkan minimum TKDN yang tinggi pula dan minimal memenuhi target roadmaps dari ESDM.

2. Andy Siahaan

PT. Surya Biru Murni

Mohon dijelaskan TKDN material untuk golongan Usaha Kecil, Menengah, dan Atas yang disyaratakan dalam kontrak terbaru yang tertuang dalam Rev. 3

Penetapan minimum TKDN material tidak berkaitan dengan golongan usaha UK/UM/UB. Penetapan golongan usaha mana yang boleh berpartisipasi berkaitan dengan besaran nilai pengadaan dan kategori barang apa yang dapat diproduksi oleh perusahaan bersangkutan dalam buku APDN (Wajib, Non-wajib, atau Non-APDN). Penjelasan lengkap dapat dilihat pada PTK007 Buku II Bab X Artikel 5.1 Halaman 119 126.

3. Ambar PT. Pelayaran Kanaka

Pada PTK Rev.3, apakah pekerjaan shipping handling agent service masuk ke kategori jasa lainnya atau masuk di sub bidang lain? Karena di KKKS lain masuk dalam kategori jasa peralatan dan usaha menengah. Mohon penjelasannya untuk Rev.3

Masuk kategori Jasa Lainnya, tapi perlu dilihat detail dari lingkup kerjanya untuk dapat menentukan sub bidangnya apakah 02.p.14 Freight Forwarding atau 02.p.04.24 Tenaga Administrasi.



4. Nugraha S. PT. Bisma Jaya Kami mengusulkan agar dilakukan pendaftaran kolektif untuk semua kontraktor TEPI guna dimasukkan kedalam buku TKDN dari SKK Migas. Mengingat tim SKK Migas memeberikan tariff berbeda-beda untuk jasa tersebut. Agar sesuai dengan semangat transparasi dan akuntabilitas maka pendaftaran kolektif sangat.

SKK Migas menjelaskan kepada TEPI bahwa daftar TKDN dari SKK Migas sedang dalam proses penyelesaian dan belum diperoleh informasi mengenai tanggal penerbitannya. Metode pembuatan daftar tersebut sepenuhnya kewenangan SKK Migas dan sejauh ini TEPI tidak pernah dihubungi oleh SKK Migas untuk proses pembuatan daftar tersebut. Jika daftar tersebut akhirnya diterbitkan, SKK Migas tentunya dengan transparan akan memberikan penjelasan metodologi pemilihan yang digunakan.

5. Krishna I.N. PT. Marka Inspektindo

Komponen TKDN untuk bidang jasa sertifikat maupun resertifikasi meliputi apa saja pada Rev.3? Apakah masih sama seperti pada PTK Rev.2? Dan begitu juga untuk TKLN serta nilai persentasenya (%)

Komponen TKDN untuk jasa sertifikasi/resertifikasi meliputi biaya material (jika ada), biaya tenaga kerja/konsultan berdasarkan kewarganegaraannya dan jasa umum. Penjelasan detail dapat dipelajari pada PTK007 Buku II Bagian Lampiran Halaman 127. Persentase komitmennya merupakan kewenangan Penyedia Jasa yang menghitung.

6. Hendra Setiawan

PT. Halliburton Apakah PTK-007 Buku 2 Rev.3 akan diberlakukan pada kontrak berjalan yang pada saat tender menggunakan PTK-007 buku 2 Rev.2?

Tidak sepenuhnya. Bagian dari PTK007 Buku II Rev.3 yang dapat diterapkan pada kontrak berjalan yaitu: a) Jika berkaitan dengan batas kewenangan KKKS, contohnya pada

saat melakukan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) dan Perubahan Jangka Waktu Kontrak (PJWK) yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak. Penjelasan detail dapat dilihat pada PTK007 Buku II Bab XVI Artikel 5, paragraph terakhir, halaman 222.

b) Buku II Bab II Artikel 3, halaman 16.

7. Dwi Wiyanto PT. Honeywell Indonesia

Sebagai representative dari Honeywell Inc. untuk produk yang belum pernah dijual di Indonesia (new product), bukti kemampuan dangan melampirkan PO sister company (cabang Honeywell di Negara lain) kenapa tidak bisa? Kenapa kami disarankan untuk Konsorsium?

Note = Tender TKDN 15%

Pabrikan atau Agen yang mewakili Pabrikan (sole agent) tidak memerlukan pembuktian pengalaman. Referensi: Bab VII Bagian 2.4.6 Halaman 73 (PTK 007 Rev. 3). Aturan ini tidak berlaku bagi perusahaan dengan status representative (kantor perwakilan) dan/atau afiliasi Indonesia sehingga dibutuhkan bentuk konsorsium jika ingin berpartisipasi dalam tender.

8. Glen Eric PT. Pitman Nusantara

Kontrak/project yang berjalan hingga 2-3 tahun ke depan, bagaimana dengan pengambil alihan ke Pertamina. Apa pekerjaan itu tetap berjalan?

TEPI memiliki aturan internal bahwa tender/kontrak jangka panjang akan selalu menerapkan Periode Pasti (Firm Period) hingga tanggal 31/12/2017 dan Periode Opsi (Optional Period) utk sisa durasi kontraknya. Kepastian apakah Periode Opsi yang berlaku sejak 01/01/2018 akan dilanjutkan atau tidak, seharusnya merupakan keputusan dari Pertamina. Aturan peralihan resminya belum diatur.



9. Yodhi I. Tenaris 1) How just good enough design will be determined/described from qualitative become quantitative in correlation with quality, capacity, time & price?

2) How the realization in related with tender requirement?

Just good enough design will maintain the quality that is still preserving the appropriate level of safety. The tender requirement with just enough design will only aim for implementation to few pilot wells/projects. Quantity of order will remain low. Local capacity and its non-TOTAL groups specification is an opportunity for cost efficiency but it requires preliminary approval from TOTAL Group.

10. Dennis Nainggolan

PT. Japan Drilling

Dengan Direct Selection dan TKDN = 0%, padahal pada Permen 15/2014 ada target TKDN Roadmap, apakah ini artinya target TKDN bukan lagi menjadi mandatory? mohon penjelasannya

Harus dibedakan antara syarat min. TKDN sebagai prasyarat mandatory suatu tender dengan target TKDN ESDM roadmap yang merupakan target pencapaian yang diharapkan pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. DS dengan TKDN 0% merupakan tender lanjutan setelah lelang gagal yang membuktikan bahwa kapasitas nasional belum dapat mencapai target roadmaps ESDM.

11. Afif Jauhar PT. Transamudra Usaha Sejahtera

Apakah perusahaan yang sudah memliki SIUPAL harus juga memiliki SIUP untuk dapat mengikuti / mendaftar Tender menurut PTK-007 Rev.3 atau khusus untuk perusahaan pelayaran hanya SIUPAL sajaya yang dibutuhkan?

SIUP tetap diperlukan sebagai tambahan SIUPAL untuk mengetahui kategori perusahaan penyedia barang/jasa apakan masuk kategori KECIL/ MENENGAH/BESAR untuk disesuaikan dengan besaran volume nilai tender. UK untuk hingga KUS$250/BIDR2.5, UM untuk hingga MUS$1/BIDR10 dan UB untuk nilai diatas BIDR10.

12. Anton Sudiro PT. Wifgasindo Bagaimana FOO akan dikirimkan ke Vendor/Contractor? Apakah hanya via Fax atau email atau kedua2nya? Karena diberi waktu hanya 3 hari untuk merespon, maka disarankan FOO dikirimkan vie Fax & email

Hingga saat ini FOO akan disampaikan melalui fax saja. Namun, jika memungkinkan dapat dikirimkan melalui Fax dan e-mail.

13. Rudi Widoyoko

PT. Arham Reedha

Ketika kontrak kerja antara kontraktor dengan TEPI berakhir, selama ini belum ada handover dalam bentuk certificate/surat keterangan yang manyatakan kontraktor telah menyelesaikan kontrak kerja dengan hasil baik dan memuaskan certificate penting bagi kontraktor untuk dokumen perusahaan.

Kontrak mengatur bahwa Perusahaan menerbitkan Sertifikat Penerimaan apabila Jasa sudah dilaksanakan dan diselesaikan dengan memuaskan. Bila Kontraktor merasa sudah melaksanakan dan menyelesaikan Jasa dengan memuaskan, Kontraktor dapat meminta diterbitkannya Acceptance Certificate oleh Perusahaan (dalam hal ini dilakukan oleh Wakil Perusahaan).



14. Bert Sunato PT. Lerindro Internasional

Masalah punishment keterlambatan bagi perusahaan keagenan di PTK kurang fair sebab sering terjadi keterlambatan bukan dari perusahaan tapi dari pabrikan. Walaupun perusahaan bisa membuktikan tapi tidak ada celah pengampunan dari aturan ini sedangkan pabrikan kalau perusahaan di BlackList / suspend mereka bisa menunjuk perusahaan lain. Mohon diusulkan ke SKK Migas agar ada pemihakkan bagi perusahaan lokal.

Pengalaman membuktikan bahwa agen tidak proactive tapi lebih reactive dalam hal memonitor status kesiapan barang dari pabrikan dan status deliverynya. Jika monitoring dilakukan oleh agen secara kontinu, notifikasi potensi keterlambatan seharusnya sudah dapat diinformasikan kepada KKKS sehingga dapat dibuatkan amendment utk tanggal delivery yang baru yang akan menghindari penerapan sanksi keterlambatan pada agen.

15. Eddy W PT. Kanaka Lines

Kalau ada yang mau kita laporkan menyangkut kecurigaan, ketidakpuasan atau kekecewaan dari Kontraktor dilaporkan ke alamat mana?

1) Jika berkaitan dengan proses pengadaan / tender yang sedang berlangsung dapat dialamatkan ke Procurement Committee.

2) Jika berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, dapat dialamatkan ke C&P Division.

3) Jika berkaitan dengan pelanggaran etika usaha dan code of conduct, dapat dialamatkan ke Security Risk and Compliance Division.

16. Ronald KP PT. Bernamas MC

Penalty untuk keterlambatan pengiriman apakah masih mengikuti aturan lama / sebelumnya?

Tidak ada perubahan dibandingkan dengan PTK007 Rev. 2. Minimum 1 (per mil) untuk setiap hari keterlambatan, maximum 5%, kecuali untuk pekerjaan resiko tinggi, dapat diterapkan hingga maksimum 20%.

17. Wendy A. PT. Waskita Niagaprima

Mohon supaya seluruh perubahan PTK-007 Rev.3 dapat dimuat di Proccom website

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan Penyedia Barang & Jasa telah disampaikan pada acara gathering tanggal 28 April 2015 dan presentasinya tersedia di proccom website. Struktur penulisan PTK007 rev.3 berbeda dengan PTK007 rev.2 sehingga sangat sulit membuat tabel perbandingan perubahan. Penyedia Barang & Jasa disarankan untuk mengikuti training PTK007 rev.3 (for KKKS) yang sudah mulai ditawarkan oleh beberapa training providers.

18. Siti Nurhayati

PT. TJTM 1) Apakah TEPI akan mengadakan sosialisasi mengenai TKDN?

2) Mengenai buku APDN, bagaimana caranya agar

kami bisa terdaftar dan mendapatkan buku tersebut?

1) TEPI tidak memiliki kompetensi untuk menberikan sosialisasi berkaitan dengan perhitungan TKDN. Sosialisasi atau lebih tepatnya training TKDN secara rutin diadakan oleh Sucofindo atau Surveyor Indonesia. Jadwal dapat ditanyakan langsung ke Sucofindo / Surveyor Indonesia.

2) Segala hal yang berkaitan dengan APDN dapat diperoleh di website http://investasi.migas.esdm.go.id/apdn/



19. Yuny Dewi PT. Mitra Projecta

Jika 1 perusahaan terkena Red Sanction dan tidak bisa mengikuti pengadaan selama 1 tahun, yang ingin saya tahu, apakah itu berlaku untuk semua KKKS atau tidak? Jika masa Red Sanction tersebut telah terlewati, apakah secara otomatis akan terdaftar kembali? Atau harus menenjukkan ulang? dan apakah bisa diterima lagi jadi partner kerja TEPI atau itu disesuaikan dengan kebutuhan TEPI (yang artinya walaupun perusahaan tersebut sudah mengajukan menjadi partnet kembali, tetapi jika TEPI belum bisa membutuhkan perusahaan tersebut lagi maka perusahaan tersebut belum dapat diterima lagi?)

Red Sanction berlaku hanya pada KKKS yang bersangkutan. Setelah masa 1 tahun dilewati, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk dapat berpartisipasi disertai bukti perbaikan agar kesalahan terdahulu tidak terulang. Jika pembuktian diterima oleh KKKS, status Red Sanction dihapuskan dan perusahaan dapat mengikuti kembali aktivitas pengadaan tapi masih dalam pengawasan selama 1 tahun lagi. Proses ini berjalan independen dan tidak berkaitan dengan pertimbangan lain apakah perusahaan tersebut sudah dibutuhkan oleh TEPI atau tidak.

20. Ayu PT. Paramuda Jaya

Bila masa periode kontrak adalah lebih dari tahun, apakah bukti pembayaran harus dilampirkan semua atau mungkin boleh 1 saja sebagai tanda bukti bahwa sudah ada pembayaran?

Jika periode kontrak lebih kecil atau mencapai 12 bulan maka pembuktian pengalaman yang dibutuhkan cukup 1 saja yang telah terbukti diselesaikan. Tanda bukti pembayarannya juga cukup satu saja yang sesuai dengan pengalaman yang disampaikan.

21. Rina Limbong

PT. Sagatrade Murni

1) Mengapa PB yang lama dengan validity yang udah expired tidak bisa ditarik padahal PB yang baru sudah di submit? Mengapa menunggu masa kontrak habis?

2) Berapa lama proses validasi setelah update SKTPM di Procom?

1) Jika sudah ada PB yang baru, PB lama seharusnya dapat dikembalikan melalui proses penukaran PB. Kontraktor dipersilakan menyampaikan keluhan ke TEPI C&P Division.

2) Validasi dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 1 minggu. Jika proses validasi belum selesai dan kontraktor ingin mengikuti salah satu pengadaan, segera hubungi atau kirimkan surat ke Procurement Committee untuk memohon perpanjangan waktu pendaftaran. Umumnya permohonan dapat disetujui.

22. Adhi Khrisna CV. KDI Konfirmasi PO yang dirimkan oleh TEPI, apakah memakai Fax atau email? Sekarang?

Hingga saat ini FOO akan disampaikan melalui fax saja. Namun, jika memungkinkan dapat dikirimkan melalui Fax dan e-mail.

23. Annisa Hay Group How to be registered in APDN Book? Prior to registration in APDN Book, the company should obtain first SKUP (Surat Keterangan Usaha Penunjang) Migas from the ministry. The detail procedure on SKUP Migas and APDN Book can be found on this following website http://investasi.migas.esdm.go.id/apdn/

24 Renny R. PT. Mahakarya Geo Survey

Bila ada KKKS yang menolak untuk membuka copy invoice dan atau copy kontrak (discrecy policy) apa yang bisa dilakukan Kontraktor untuk mengupdate Proccom?

Jika invoice tidak dapat disampaikan karena pertimbangan secrecy/kerahasiaa, dapat digantikan dengan statement letter dari client yang menyebutkan bahwa pekerjaan berdasarkan kontrak no. XXXX telah diselesaikan dengan baik, dapat partial (dengan menyebutkan presentasinya dari nilai kontrak) atau sepenuhnya.

25. Ivan Setya PT. Jasnikom 1) Asal usul alat kerja seperti radio microwave masih diimport dari luar melalui distributor dalam negeri. Alat kerja tersebut tersebut menjadi milik kami

1) Jika asal alat kerja dari luar negeri dan status perusahaan kontraktor adalah perusahaan dalam negeri (DN) maka TKDN alat tersebut akan dinilai sebesar 75%. Tidak ada pengecualian lain dalam PTK007 untuk



sebagai perusahaan dalam negeri yang memberikan jada ke TEPi. Apakah untuk kondisi tersebut nilai TKDNnya max 75% padahal pasar dalam negeri belum ada yang mampu membuat perangkat terbesut?

2) Apakah dengan kondisi tersebut tersebut, penawaran harus dalam IDR padahal investasi perangkat tersebut dalam USD?

kondisi tersebut. 2) Investasi dalam mata uang asing biasanya telah memperhitungkan

resiko pergerakan nilai kurs. Demikian pula dengan penawaran yang dilakukan, pada umumnya telah memasukkan unsur resiko perubahan kurs ketika satuan mata uang yang diterapkan dalam tender atau kontrak adalah IDR. Sebelum memutuskan mata uang yang akan diterapkan, TEPI akan mempelajari asal unsur biaya dari scope yang akan dibeli.

26. Andi Budianto

PT. SPIE Oil & Gas Indonesia

1) Apakah boleh menggunakan pengalaman dari group kami/kantor pusat (di luar Indonesia)?

2) Jika tidak, apa bisa dilakukan consortium? Atau cukup menjadi agen tunggal dari kantor pusat sendiri / business unit within group?

1) Tidak boleh, kecuali status perusahaan adalah agen tunggal dari principal, maka pengalaman usaha tidak diperlukan.

2) ... jawaban sesuai Nomor 1. di atas.

27. Ika PT. Bhumi Phala Perkasa

Apabila dalam mandatory document (SIUP, SKT) sedang dalam proses perpanjangan. Apakah kami masih bisa mendafatar Tender?

Ketika validitas SIUP dan SKT Migas habis, basis data SKTPM/DPM TEPI akan secara otomatis merubah status SKTPM/DPM menjadi invalid. Untuk pendaftaran, surat keterangan perpanjangan SIUP dan SKT Migas dapat digunakan, dengan disertai surat pernyataan tertulis bahwa kategori perusahaan (UK/UM/UB) dan sub-bidang jasa/barang tidak akan mengalami perubahan dari kategori sebelumnya. Jika kemungkinan besar ada perubahan kategori, surat perpanjangan tidak dapat digunakan untuk mendaftar. SIUP dan SKT Migas yang baru harus sudah tersedia pada saat memasukan dokumen kualifikasi.

28. Rezkiva PT. ALSSA Corporindo

1) Apabila ada Tender UM, boleh tidak perusahaan UM tersebut konsorsium dengan perusahaan UB?

2) Apabila ada tender UB konsorsium dengan UM, sedangkan yang memiliki izin/license perusahaan UM, siapakah yang berhak menjadi leader?

1) Perusahaan UB tidak dapat berkonsor-sium dengan UM karena UB hanya diperbolehkan berpartisipasi pada pengadaan dengan nilai diatas 10 miliar Rupiah atau MUS$ 10.

2) Untuk tender UB, yang harus menjadi pemuka konsorsium adalah perusahaan UB.

29. Rahendra PT. IMECO Apakah perusahaan kelas menengah harus ber-akta pendirian Balikpapan atau cabang perusahaan kelas menengah ber-akta pendirian Jakarta / wilayah lain?

PTK007 tidak mengatur lokasi dikeluarkannya akte pendirian. Perusahaan kategori UK/UM/UB boleh memiliki akte pendirian yang diterbitkan aturan manapun.



30. Aditya PT. Rajawali Citra Borneo

Perihal roadmap TKDN pada saat awal pendaftran PQ, apakah dapat berbeda nilainya pada saat actual dokumen penawarannya? Contoh, pada saat awal pendaftran nilainya 15%, namun aktualnya lebih dari 15%?

Apa yang dimaksudkan dengan Roadmap TKDN tidak sama dengan angka minimum TKDN commitment yang diharapkan dicapai oleh para penyedia barang dan jasa. Roadmap TKDN adalah target pencapaian TKDN yang ditetapkan oleh ESDM yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung pembobotan atas preferensi TKDN. Target TKDN sesuai roadmap ESDM yang ditetapkan pada saat tender dimulai tidak akan berubah sepanjang proses tender.

31. Georgi Bellin PT. Barikin Sakti 1) Extension Bid Bond jika tidak dilkukan apakah akibatnya diskualifikasi? Aoakah bid bond tersebut akan dicairkan?

2) Bagaimana kalau Tender sudah berjalan menuju inal dan batal/cancel?

1) Jika bidder menolak untuk extend periode Bid Bond maka penawaran bidder akan didiskualifikasi. Bid bond akan dicairkan ketika masa berlakunya masih aktif. Bidder yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrative merah sesuai PTK007 Rev.3, Bab XIV dan artikel 5.2.13 halaman 214.

2) Jika bidder didiskualifikasi dan hal tesebut menyebabkan tender batal/gagal, proses pengadaan akan diulang tanpa mengikutsertakan bidder yang mengundurkan.

32. Redi Purnomo

PT. Bahana Cipta Internusa

Berapa batas nilai untuk amendment Kontrak services/jasa?

Secara umum, nilai kumulatif amendment yang merupakan kewenangan KKKS tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal, kecuali untuk jasa EPCI dan kelanjutan kegiatan drilling yang dibolehkan hingga 25%. Aturan mengenai batasan nilai juga dijelaskan dalam PTK007 ketika nilai kontrak setelah amendment melewati batas kewenangan KKKS pada nilai MUS$5 atau MUS$20. Berbagai kondisi khusus lain berkaitan dengan amendment (Perubahan Lingkup Kerja PLK dan Perpanjangan Jangka Waktu Kontrak - PJWK) yang lain sebaiknya dibaca secara detail dalam PTK007 untuk menghindari kesalahan pemahaman.

33. Henry Hutahuruk

PT. Java Velosi Limitation value of extension contract (DA)? In general, cummulative value of amendment authorized for KKKS shall not exceed 10% of total contract value, except for EPCI and Drilling continuation program, the ceiling limit is 25%. There are rules explained in PTK007 concerning allowable amendment when it exceeds the amount of MUS$5 / MUS$20. It is highly recommended to read PTK007 to know the precise specific condition of amendment and avoid misinterpretation.



34. Agus Ansdri PT. Kwalita Inspektindo Dinamika

Mengenai Intention letter of Amendment contract 46-3880 (NDT Radiography film services) apakah tidak perlu melakukan perubahan performance bond?

Kontraktor tidak perlu melakukan perubahan Performance Bond. Kontrak ini adalah multi years call off Kontrak, nilai dan validitas Performance Bond cukup untuk memenuhi 5% dari sisa nilai dalam Kontrak. Performance bond dibutuhkan pada kondisi:

1) Amendment mengakibatkan nilai kontrak menjadi BIDR1 / US$100,000.

2) Nilai kontrak awal BIDR1 / US$100,000 dan amendment mengakibatkan nilai kontrak menjadi lebih besar. Nilai Performance bond adalah 5% dari nilai kontrak baru.

3) Kondisi lain berkaitan dengan Performance Bond dapat dipelajari di PTK007 Book II Bab IX Article 3.4 dan sub article nya pada halaman 94 98.

Documents

QA CP Suppliers Gathering 2015 - TEPI Responses (Final)