PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com fileAPP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax, ISO, QMS, License, Pembelian, System, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II PHPL

PT FINNANTARA INTIGA

(Pemegang IUPHHK HT)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh

LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1

IDENTITAS LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan 2.1 . tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan.

7. Tim Auditor : 1. Ihcsan Setyowibowo (Auditor Prasyarat) 2. Enjang Gangga Permana ( Produksi) 3. Hartati Saat (Auditor Ekologi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor/Auditor

Sosial) 5. Suseno Joko Suhendro ( Auditor VLK)

8. Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT FINNANTARA INTIGA KALIMANTAN BARAT

1 Organisasi / Auditee: PT. Finnantara Intiga

2 Lokasi : Kantor Pusat Jakarta :

Plaza BII Menara 2 Lt. 19

Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350.

Kantor Pontianak :

Graha Acacia Jl. Sukarno Hatta No 88 Kec. Sungai Raya Kab.

Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 78121

Kantor Operasional Sanggau:

Jl. Flamboyan 104, Komp. Sanggau Permai, Kab. Sanggau,

Provinsi Kalimantan Barat 78513

Operasional Sintang:

Jl. Pangeran Kuning No. 22-23 Sintang, Provinsi Kalimantan

Barat.

3 Lokasi Unit Manajemen : Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang – Provinsi

Kalimantan Barat.

4 SK IUPHHK : SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember

1996 seluas ± 299,700 ha

5 Luas areal IUPHHK : ± 299,700 ha

5 Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)

7 Jenis kayu : Acacia sp dan Eucaliptus sp.

8 Pemegang saham : 100 % saham dimiliki oleh Global Forest Ltd

9 Pengurus perusahaan Susunan Komisaris

Presiden Komisaris : Wisly Dwi Putra

Komisaris : Agus Wahyudi

Susunan Direksi

Presiden Direktur : Siswantoro

Direktur : Hoesin

10. Penanggung Jawab Program Sertifikasi

1. Budi Asmoro

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 07 Agustus 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT FI

Sanggau Kalbar

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

Management Representative dan para

PIC bidang yang diaudit dan Tim

Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV

Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

07-13 Agustus 2017

Kantor dan lokasi Distrik

Sanggau dan Distrik Sintang PT

FI

Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.dan 2.1 . tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan.

Pertemuan Penutupan 12 Agustus 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT FI

Sanggau Kalbar

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

MR, RMD, Accounting, WSP, EMS,

APP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax, ISO,

QMS, License, Pembelian, System,

dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 3.1 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

4

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pedoman Lampiran 3.2 Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Dan Hak Pengelolaan

5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A Penilaian Kinerja PHPL

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

2 (sedang) PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen

legal dan administrasi tata batas lengkap

sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan

tata batas yang telah dilakukan.

Tata batas PT Finnantara Intiga belum temu

gelang namun PT Finnantara Intiga telah

berupaya untuk merealisasikan tata batas

temu gelang namun PT Finnantara Intiga telah

berupaya untuk merealisasikan tata batas

temu gelang dengan bukti dokumen Laporan

Hasil Penataan Batas Sebagian Areal Kerja

IUPHHK-HTI PT FI (Blok III) di Kabupaten

Sintang dan Kabupaten Sekadau Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2018.

PT. Finnantara Intiga telah mempunyai

dokumen MoU sebagai upaya pemegang izin

untuk penyelesaian konflik secara terus-

menerus.

Di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT

Finnantara Intiga terdapat perubahan fungsi

kawasan dan telah ada perubahan

perencanaan yang disahkan.

PT Finnantara Intiga telah memiliki bukti

upaya untuk mendata dan melaporkan

penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan

kepada instansi berwenang tetapi belum

seluruhnya.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

3 (baik) PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen

visi dan misi yang legal dan sesuai dengan

kerangka PHPL.

PT Finnantara Intiga telah melakukan

sosialisasi Visi dan Misi perusahaan pada

level pemegang izin dan masyarakat sekitar.

Terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara)

6


implementasi PHPL yang dilakukan PT

Finnantara Intiga telah meliputi aspek

produksi, ekologi dan sosial namun masih

terdapat beberapa kegiatan yang belum

terealisasi atau belum sesuai dengan visi dan

misi perusahaan dalam kerangka PHPL.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

3 (baik) • Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.

• PT Finnantara Intiga telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana.

• Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Finnantara Intiga tersedia secara lengkap.

1.4 Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI

3 (baik) PT Finnantara Intiga memiliki struktur

organisasi dan job description yang sesuai

dengan kerangka PHPL.

PT Finnantara Intiga memiliki perangkat SIM

dan tenaga pelaksananya.

PT Finnantara Intiga memiliki Organisasi SPI /

internal auditor, dan berjalan dengan efektif

untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

PT Finnantara Intiga telah melakukan tindakan

pencegahan dan perbaikan manajemen yang

konsisten berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi kegiatan operasional.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2 (sedang) Kegiatan RKT PT Finnantara Intiga yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak

masyarakat setempat telah dikonsultasikan

atas dasar informasi awal yang memadai.

Proses tata batas PT Finnantara Intiga telah

mendapatkan persetujuan dari sebagian para

pihak (minimal 50%).

Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT

Finnantara Intiga telah mendapat persetujuan

dari sebagian para pihak (minimal 50%).

Proses penetapan kawasan lindung di areal

konsesi PT Finnantara Intiga mendapat

persetujuan dari sebagian para pihak (minimal

7


50%).

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2 (sedang) PT. FINNANTARA INTIGA telah menyusun

dokumen rencana jangka panjang yaitu

RKUPHHK-HT periode tahun 2009 s/d 2018

Berbasis IHMB yang telah mendapatkan

Persetujuan dari Direktur Bina Usaha Hutan

atas nama Menteri Kehutanan RI Nomor

SK.144/VI-BUHT/2011 tanggal 26 Oktober

2011. Dengan terbitnya peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor

P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tanggal 9

Februari 2017 tentang “Perubahan atas

permen LHK nomor P.12/Menlhk-II/2015

tentang Pembangunan HTI”, PT.

FINNANTARA INTIGA juga telah menyusun

ulang tata ruang areal kerjanya sebagaimana

termuat di dalam dokumen RKUPHHK-HT

periode 2017 – 2026 yang juga telah

mendapatkan pengesahan dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK

nomor : SK.6129/Menlhk-

PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14

November 2017.

Untuk kegiatan penanaman terdapat

kesesuaian luas antara RKT 2017 dengan

RKUPHHK-HT periode 2009 – 2018 sebesar

72,71%, dan untuk kegiatan pemanenan

terdapat kesesuaian luas sebesar 72,68%.

Sedangkan pada RKT 2018 untuk kegiatan

penanaman terdapat kesesuaian luas antara

RKT 2018 dengan RKUPHHK-HT periode

2017 – 2026 sebesar 53,23%, dan untuk

kegiatan pemanenan terdapat kesesuaian

luas sebesar 57,33%.

PT. FINNANTARA INTIGA telah melakukan

pemasangan dan pemeliharaan tanda batas

petak berupa pemasangan patok batas petak

dan papan nama petak yang dituangkan

dalam Berita Acara Pemasangan Patok Batas

8


Petak dan Berita Acara Pemasangan Papan

Nama Petak, yang dilakukan pada tahun 2017

dan 2018, namun masih terdapat petak-petak

yang belum terpasang patok batas petak dan

papan nama petak.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

3 (Baik) PT. FINNANTARA INTIGA telah memiliki

data potensi tegakan untuk tipe ekosistem

yang ada berdasarkan hasil Pre Harvesting

Inventory dengan rata-rata potensi tegakan

per hektar dari data 7 (tujuh) tahun terakhir

adalah sebesar 70,05 m3/Ha.

PT. FINNANTARA INTIGA telah memiliki

data hasil pengukuran riap untuk tipe

ekosistem hutan tanaman pada dry land

untuk setiap jenis tanaman dan telah

dilakukan analisis hingga diperoleh nilai rata-

rata diameter per kelas umur, rata-rata tinggi

per kelas umur, rata-rata jumlah pohon per

kelas umur, rata-rata potensi per hektar per

kelas umur , dan MAI. Walaupun hasil

perhitungan rata-rata potensi per hektar per

kelas umur khususnya untuk tanaman

dengan umur 5 (lima) tahun atau lebih,

cenderung terdapat perbedaan yang cukup

significan dengan nilai rata-rata potensi per

hektar berdasarkan hasil risalah hutan (Pre

Harvesting Inventory / PHI).

Sampai dengan tahun 2018 PT.

FINNANTARA INTIGA telah memiliki data

hasil pengukuran riap tegakan berdasarkan

hasil pengukuran dan analisis riap sendiri

untuk selama 5 (lima) tahun berturut-turut

sesuai dengan daur tanaman yang

ditetapkan, namun belum dimanfaatkan

dalam perhitungan JTT.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

2 (Sedang) PT. FINNANTARA INTIGA telah mempunyai

SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur,

namun tidak seluruh SOP isinya sesuai

dengan ketentuan teknis yang berlaku.

9


PT. FINNANTARA INTIGA telah melakukan

kegiatan pengelolaan hutan tanaman sesuai

dengan tahapan Sistem Silvikultr THPB,

namun dalam prakteknya pelaksanaannya di

lapangan masih ditemukan kegiatan yang

tidak sesuai dengan SOP/WI yang

ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan upaya-upaya

yang telah dilakukan oleh PT. FINNANTARA

INTIGA dalam membangun hutan tanaman,

dimana hampir seluruh petak-petak tanaman

dibangun dari hasil negosiasi (kerjasama)

antara perusahaan dengan penggarap, maka

penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam

hal menilai potensi tegakan per hektar untuk

potensi masak tebang ini, dinilai berdasarkan

petak-petak normal (petak-petak hasil

negosiasi dan kerjasama dengan masyarakat

dan kerjasama tersebut dapat terus terjaga).

Dengan pertimbangan tersebut, maka rata-

rata potensi tegakan sebelum masak tebang

yang ada di areal PT. FINNANTARA INTIGA

pada kondisi normal adalah sebesar 87,47

m3/Ha.

Jumlah tanaman per hektar (stocking) untuk

tanaman berumur 12 bln (1 th) tahun 2017

adalah sebesar 87,37%, dan pada tanaman

tahun 2018 sebesar 87,39%

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

3 (baik) PT. FINNANTARA INTIGA telah memiliki

prosedur pemanfaatan hutan yang ramah

lingkungan yaitu SOP Reduce Impact Timber

Harvesting (SOP/HVD-002) dan SOP terkait

lainnya (SOP Harvesting HTI-Dryland

(SOP/HVD-001), SOP Micrro Planning

(SOP/PMD-008), dan beberapa SOP yang

berkaitan dengan K3). Prosedur tersebut

sesuai dengan kondisi areal kerja hutan

tanaman yaitu tanah mineral (Dryland).

PT. FINNANTARA INTIGA telah

melaksanakan kegiatan pemanenan ramah

10


lingkungan pada areal Dryland (tanah mineral)

berdasarkan pada tahapan tahapan

kegiatannya, namun masih terdapat kegiatan

teknisnya yang belum sesuai dengan prosedur

yang ada.

Faktor ekploitasi PT. FINNANTARA INTIGA

adalah sebesar 0,8.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

2 (sedang) • PT. FINNANTARA INTIGA telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HT yang disahkan secara self approval.

• PT. FINNANTARA INTIGA telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun penempatan blok RKT khususnya RKT 2017 dan 2018 tidak seluruhnya sesuai dengan rencana pada RKUPHHK-HTI.

• PT. FINNANTARA INTIGA telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas blok, batas petak, dan batas kawasan lindung. Namun untuk penandaan batas petak sebagian telah ada yang hilang/rusak dan belum dilakukan pemeliharaan, sehingga tanda-tanda batas tersebut tidak seluruhnya dapat ditemukan di lapangan.

• Realisasi volume tebangan total PT. FINNANTARA INTIGA khususnya untuk periode tahun 2017 tercapai 38,77% dari rencana tebangan tahunan (yaitu sebesar 6.814 m3 dari rencana 175.915 m3). Lokasi pemanenan sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Jenis yang ditebang adalah jenis-jenis dari hasil hutan tanaman yakni jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp.

2.6 Kesehatan finansial

perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi,

1 (Buruk) Kondisi kesehatan perusahaan berdasarkan

indikator liquiditas, solvabilitas, dan

rentabilitas untuk tahun 2017 terkategori pada

posisi merugi dengan nilai liquiditas < 150%

(62,5%), solvabilitas > 150% (155,5%), dan

rentabilitas negatif (-9,7%).

11


penelitian dan

pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.


merealisasikan alokasi dana untuk

pembangunan HTI di tahun 2017 sebesar

70,2% dari kebutuhan kelola hutan yang telah

direncanakan.


mengalokasikan pendanaan untuk seluruh

kegiatan pembangunan hutan tanaman

dengan realisasi antara 19,8% hingga

225,2%. Realisasi alokasi pembiayaan

tertinggi adalah untuk kegiatan “perlindungan

hutan” (225,2%) ; dan terendah adalah untuk

biaya “penanaman” (19,8%). Dari

perbandingan realisasi kedua alokasi

pendanaan tersebut, terdapat perbedaan

sebesar 205,4%.

Hambatan dalam kegiatan pengelolaan hutan

tanaman seringkali muncul karena kondisi

sosial, dimana walaupun secara hukum PT.

FINNANTARA INTIGA telah memiliki Ijin Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman dari

Pemerintah tetapi dalam kenyataan di

lapangan areal yang menjadi konsesi tersebut

seluruhnya dikuasai oleh masyarakat baik

secara adat, kelompok atau individu.

Hambatan tersebut berpengaruh terhadap

kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan,

khususnya kegiatan penanaman, maka

realisasi pendanaan untuk beberapa kegiatan

tidak sepenuhnya terealisasi. Hal tersebut

terlihat dari realisasi biaya perencanaan,

pengadaan bibit, penanaman, dan

pemeliharaan yang terealisasi dengan

persentase yang kecil. Namun dukungan

pendanaan teramati masih lancar termasuk

pendanaan yang dialokasi untuk pembayaran

gaji karyawan yang masih dapat berjalan

sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena

masih adanya dukungan dana dari pemegang

saham.

12


Dengan mempertimbangkan kondisi factual di

lapangan dimana dalam pembangunan hutan

tanaman yang dilakukan oleh PT.

FINNANTARA INTIGA adalah dibangun dari

penyelesaian konflik per individu (masyarakat

orang per orang) sebagai penggarap dan

pihak yang telah menguasai lahan

sebelumnya, dan upaya-upaya yang telah

dilakukan oleh pihak PT. FINNANTARA

INTIGA dalam pelaksanaan pembangunan

hutan tanaman di areal konsesinya, maka

untuk menilai modal yang ditanamkan kembali

ke hutan, dinilai dengan rasio realisasi luas

penanaman terhadap realisasi luas

pemanenan dihitung dengan

mempertimbangkan permasalahan konflik dan

upaya-upaya yang dilakukan oleh

perusahaan. Yakni “rasio antara realisasi luas

penanaman terhadap realisasi luas

pemanenan hasil penyelesaian konflik”

dengan rasio sebesar 90,2% sebagaimana

diuraikan pada tabel di atas.

Realisasi penanaman tanaman pokok tahun

2017 terealisasi sebesar 13,6%. Sedangkan

untuk tanaman kehidupan tidak ada realisasi

sejak tahun 2008 s/d Juni 2018

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

2 (Sedang) • Luas kawasan dilindungi yang terimplementasi di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK periode 2017 – 2026 tahun 2017. Kondisi biofisik kawasan dilindungi pada KPSL (Blok Sintang) belum sesuai karena terdapat area yang berupa sawit

• Kawasan dilindungi yang telah ditanda batas baru mencapai 73,90 %.

• Kondisi kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 88,90 %.

• Pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat belum seluruhnya (< 50 %) dari seluruh desa yang ada di sekitar areal kerja PT FI. Adanya overlapping perusahaan sawit dengan kawasan lindung juga mengindikasikan belum seluruh pihak masyarakat mengakui keberadaan

13


kawasan lindung yang ada di areal PT FI.

• PT FI belum melakukan kegiatan pengelolaan pada seluruh kawaan dilindungi secara periodik sehingga tidak tersedia laporan pengelolaannya.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

2 (Sedang) • Prosedur perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh jenis gangguan (prosedur pengendalian perburuan belum ada).

• Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan tersedia dan jumlahnya memadai sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.

• SDM perlindungan hutan PT FI terdiri dari Regu Pemadam Kebakaran (RPK), satpam IUPHHK/security dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Untuk satpam IUPHHK/security, jumlah dan kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan. Untuk MPA juga belum sesuai dengan ketentuan P32/2016.

• Kegiatan perlindungan hutan belum dilakukan menyeluruh khususnya secara preemptif pada perlindungan terhadap gangguan kebakaran, perambahan dan perburuan. Secara represif belum dilakukan terhadap gangguan perburuan flora dilindungi.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

2 (Sedang) • Prosedur pengelolaan dan pemantauan belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.

• Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKUPHHK periode 2017-2026 tahun 2017, RKL tahun 1996, RPL tahun 1996. Beberapa sarana ada yang tidak befungsi dengan baik

• Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 7 (tujuh) orang, yang jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015.

• Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif baru sebagian ada dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK periode 2017-2026 tahun 2017 dan RKL tahun 1996. Seluruhnya telah diimplementasikan pengelolaannya.

• Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian ada dalam dokumen perencanaan RKUPHHK periode 2017 – 2026 tahun 2017 dan RPL tahun 1996. Kegiatan

14


pemantauan belum dilaksanakan seluruhnya khususnya pada teknik vegetatif.

• Tidak terjadi indikasi dampak besar terhadap tanah dan air

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3 (baik) • Prosedur identifikasi flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis dilindungi.

• Implementasi identifikasi flora dan fauna telah dilakukan secara periodik yaitu setahun sekali.

3.5 Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

2 (sedang) • Prosedur pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi.

• Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi. Belum ada pengelolaan terhadap flora dilindungi pada jenis Kantong Semar.

• Kondisi spesies flora dilindungi dalam areal PT FI mengalami gangguan yaitu pada jenis Kantong Semar dan Anggrek. Kantong Semar dan Anggrek adalah flora dilindungi.

3.6 Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

3 (baik) • Tersedia prosedur pengelolaan seluruh fauna dilindungi.

• Kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh fauna yang dilindungi.

• Kondisi spesies fauna dilindungi dalam areal PT FI, umumnya aman dari gangguan.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

2 (Sedang) • PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hokum adat dan atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

• PT Finnantara Intiga telah mempunyai Standar

15


Operating Prosedure Pengukuran dan Pemetaan & penyelesaian konflik namun belum disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan diketahui para pihak.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH, lengkap dan jelas.

• Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas batas pemegang ijin dengan sebagian masyarakat hukum adat / setempat.

• Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT Finnantara Intiga, tetapi masih ada konflik..

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

2 (Baik) • PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.

• PT Finnantara Intiga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, tetapi tersedia bukti hanya sebagian.

• Pemenuhan tanggung jawab social PT Finnantara Intiga terhadap masyarakat cenderung menurun, dan terdapat sebagian bukti.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi lengkap.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

2 (Sedang) • PT. Finnantara Intiga telah memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan kelola social namun belum lengkap.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.

16


• PT Finnantara Intiga telah mengimplementasikan sebagian (>50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

• Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

3 (Baik) • PT Finantara Intiga telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.

• PT Finantara Intiga telah memiliki peta konflik namun belum lengkap

• PT Finnantara Intiga telah mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik tetapi belum memadai.

• PT Finnantara Intiga Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (baik) • PT Finnantara Intiga telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan..

• PT Finnantara Intiga telah memiliki rekaman rencana dan realisasi pengembangan kompetensi.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan.

• PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya

B Verifikasi Legalitas Kayu

1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi IUPHHK-HT PT. Finnantara Intiga memiliki

kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT

dengan dimilikinya Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 750/Kpts-II/1996 tanggal 2

Desember 1996 tentang Pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas

Areal Hutan Seluas ± 299.700 Di Propinsi

Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Terdapat kesesuaian kawasan antara Peta

Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor :

17


750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 Di

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan

Propinsi Kalimantan Barat skala 1:2.500.000

(Lampiran KepMenhut No.259/Kpts-II/2000) dan

Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-

II/2014 Tanggal 2 September 2014 Tentang

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK).

Memenuhi Iuran IUPHHK PT. Finnantara Intiga telah dibayar

melalui Bank BNI 46 pada tanggal 23 Juli 1996

sesuai dengan SPP Nomor 1616/IV-PPNH/96

Tanggal 6 Juni 1996.

.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Memenuhi PT. Finnantara Intiga telah melakukan pendataan terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHKnya. Terdapat 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih arealnya dengan areal PT. Finnantara Intiga.

2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang

disusun berdasar-kan

IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Memenuhi PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen perencanaan berupa Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis Canhut

18


Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT

yang disusun

berdasarkan

RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat

yang berwenang atau

yang disahkan secara

self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi Peta RKT yang memuat blok/petak tebangan disahkan (ditandatangani dan dicap/distempel) oleh Presiden Direktur PT. Finnantara Intiga, posisi petak tebangan benar dan terbukti di lapangan

2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Finnantara Intiga tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang,

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-

Tidak diterapkan

PT FI sudah tidak melakukan penebangan areal hutan alamnya.

19


izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri

3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta tumpukan kayu dilapangan sesuai dengan yang ada di LHP. Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran batang per batang (N.A.)

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Pengangkutan kayu di dalam areal kerja PT.

Finnantara Intiga menggunakan dokumen

angkutan internal berupa Surat Pengantar

Angkutan KBK (SPAK) dan Kayu yang diangkut

dari PT. Finnantara Intiga ke tujuan pengiriman

kayu di luar areal kerja disertai dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen

SKSHHK.

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Tidak diterapkan

PT. Finnantara Intiga merupakan IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA, dimana kayu yang diproduksi berupa KBK dan tidak terdapat penandaan batang per batang dari kayu hasil produksinya. Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena PT. Finnantara Intiga tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam.

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Tidak diterapkan

PT. Finnantara Intiga merupakan IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA, dimana kayu yang diproduksi berupa KBK dan tidak terdapat penandaan batang per batang dari kayu hasil produksinya. Verifikasi tidak dilakukan terhadap verifier ini karena PT. Finnantara Intiga tidak memproduksi kayu bulat dari hutan alam.

3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

20


Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman

Memenuhi Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) untuk pengangkutan hasil hutan kayu PT. Finnantara Intiga keluar areal hutannya

3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP/Kewajiban PSDH sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH yang

diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui

Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-

SIMPONI) Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018

telah dibayar lunas sesuai dengan Kewajiban

atas PSDH yang diterbitkan sendiri oleh PT.

Finnantara Intiga dan Rincian Pembuatan

Tagihan Kementerian/Lembaga yang

dikaluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui

Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-

SIMPONI)

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH dan bukti setor PSDH, PT. Finnantara Intiga telah membayar PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

21


3.3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen PKAPT

yang diterbitkan oleh Direktur Sarana Distribusi

dan Logistik Direktorat Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri Departemen Perdagangan

Republik Indonesia a.n. Menteri Perdagangan

dengan Nomor : 14.02.1.01395 yang berlaku

sampai tanggal 16 Maret 2023

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Memenuhi Semua kapal pengangkut kayu yang digunakan PT. Finnantara Intiga berbendera Indonesia

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Memenuhi PT. Finnantara Intiga melakukan pemasangan Tanda V-Legal di Dokumen SKHHK sesuai ketentuan yang tercantum pada Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor : P. 14/VI-BPPHH/2016

4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Utama dan Lampiran ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan.

4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT. Finnantara Intiga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT. Finnantara Intiga sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting yang terjadi di lapangan.

22


5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi PT. Finnantara Intiga telah memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi PT. Finnantara Intiga menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT. Finnantara Intiga memiliki catatan setiap kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja Finanntara Intiga (SPFI) yang telah terdaftar di Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau dengan nomor Bukti Pencatatan Nomor : 560/03/Sosnaker/TK/2004 tanggal 30 September 2004.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2016-2018 PT. Finnantara Intiga telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor : 560/188/NT.HIPK-1/2016 Tanggal 29 Juni 2016. Masa berlaku PKB saat audit Penilikan III dilaksanakan telah berakhir, tetapi berdasarkan Pasal 78 tentang Masa Berlaku pada Ayat 2, masa berlaku PKB disepakati tetap berlaku untuk waktu paling lama satu tahun dan terdapat surat Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlakunya

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT. Finnantara Intiga tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

Documents

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com fileAPP-SSE, ISD, EDD, PM8, Tax, ISO, QMS, License, Pembelian, System, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia