PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT

PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT

RVS

Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan Ekonomi Makro

Pertumbuhan (Growth)

Keadilan (Equity)

Stabilitas (Stability)

Pengertian Public Expenditure Management

Pengertian Public Expenditure Management

Public Expenditure Management (PEM) adalah:

Suatu pendekatan baru dalam alokasi sumber daya publik secara responsif, ekonomis, efisien dan efektif.

Elemen Utama Dalam PEM

Elemen Utama Dalam PEM

1. Aggregate Fiscal Discipline (disiplin fiskal secara

menyeluruh) 2. Allocative Efficiency (Efisiensi Alokasi) 3. Operational Efficiency (Efisiensi operasional)

Aggregate Fiscal DisciplineAggregate Fiscal Discipline

Total anggaran harus hasil dari keputusan yang eksplisit dan harus dilaksanakan, bukan sekedar daftar keinginan/belanja.

Jumlah keseluruhan ditetapkan terlebih dahulu sebelum penetapan rinciannya.

Anggaran harus berkesinambungan pada jangka menengah.

Allocative EfficiencyAllocative Efficiency

Pengeluaran harus didasarkan pada prioritas dan keberhasilan program.

Sistem penganggaran harus mendorong realokasi dana dari program yang kurang mendapat prioritas pada program yang berprioritas tinggi, dan dari program yang kurang berhasil pada program yang lebih berhasil

Evaluation &Reporting

Leadership & Change Management

ResultsCommitments

Resource Planning

Human, Capital, IT

PerformanceManagement

Budgeting &PEM

Program &ServiceDelivery

Policy-ProgramReview

Vision

Strateg

ic Man

agem

ent

Mission Goals Objectives

EnvironmentScanning

Strategy FormulationEvaluation &

Control

EXTERNAL

SocialEnvironment

Task

Environment

Sector

Analysis

INTERNAL

Structure

Culture

Learning

Resources

Knowledge

Corebusiness

Whatresultsto attain

by whenPlan toachievethemissionand goals

Broadguidesfordecis ionmaking

Activitiesneeded toaccomplishplan

Cost ofprograms

Actual results

Strategy Implementation

Mission

Goals

Strategies

Policies

Programs

Resources

Rules

Performance

BASIC STRATEGIC PLANNING FRAMEWORK

Feedback Learning

Operational EfficiencyOperational Efficiency

Unit organisasi haruslah memproduksi barang dan jasa pada tingkat biaya (cost) yang mendorong tercapainya efisiensi dan pada tingkat biaya yang kompetitif dengan pasar.

Perbedaan PEM dan Sistem Tradisional

PEM Tidak hanya

menekankan prosedur yang baik tetapi juga menekankan efisiensi untuk mencapai outcome

Sangat berkaitan dengan reformasi dan pengembangan manajemen dan institusi sektor publik.

Tradisional Sangat menekankan

pada norma dan prosedur (lebih berorientasi pada peraturan)

Berkaitan hanya pada manajemen /administrasi yang berkaitan dengan penganggaran

Pengaturan Kelembagaan bagi AFD

1. Rules (Aturan Main): a. Penetapan (pembatasan) pengeluaran total dan sektoral ditetapkan sebelum rinciannya b. Pengeluaran Total harus konsisten dengan limit yang telah ditentukan. c. Penetapan dibuat untuk jangka menengah (3 tahun dan keputusan-keputusan rencana anggaran dibuat dalam kerangka jangka menengah) (Medium Term Framework/MTF)

Pengaturan Kelembagaan Bagi AFD

2. Roles (Peran) a. Peran Departemen Keuangan

Harus dominan dalam penetapan total anggaran dan dalam negosiasi

dengan departemen teknis dan dalam

rapat kabinet. b. Dalam implementasi anggaran, Dep. Keuangan dapat melakukan

suatu tindakan tegas jika ternyata terjadi pelanggaran batas total.

Pengaturan Kelembagaan Bagi AFD

3. Information (Informasi) a. Medium Term Expenditure

Framework (MTF) memberikan suatu

‘baseline’ untuk mengukur dampak

anggaran dari adanya perubahan kebijakan. b. Pada tahap pelaksanaan

anggaran, pengeluaran dimonitor untuk memastikan bahwa AFD dipenuhi.

Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative Efficiency

Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative Efficiency

1. Rules (Aturan Main) a. Penetapan batas pengeluaran bagi sektor/dinas dan kepala dinas didorong untuk merealokasi

dananya pada batas yang telah ditetapkan. b. Proses Realokasi harus didasarkan

pada temuan yang telah dievaluasi

terhadap keberhasilan program.

Pengaturan Kelembagaan Bagi Allocative EfficiencyPengaturan Kelembagaan Bagi Allocative Efficiency

2. Roles (Peran) a. Pemerintah (Daerah) harus mempunyai kapasitas untuk mendefinisikan tujuan dan

prioritasnya (daerah) , dan melakukan alokasi

antar sektor (bidang) konsisten dengan

‘medium- term expenditure framework’.

Roles (Peran)Roles (Peran)

b. Menteri (Kepala Dinas) dengan otoritas yang memadai untuk merealokasi dana pada ‘area of responsibility’-nya melalui

review dalam rapat anggaran dan/atau dalam rapat dengan DPR/D

MenteriMenteri

3. Informasi a. Menteri dan manajer menyiapkan informasi atau menerima informasi mengenai keberhasilan program yang direncanakan dan yang sesungguhnya dicapai. b. Menerima informasi tentang dampak dari pembiayaan yang dilakukan

dalam perspektif jangka menengah.

Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyPengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency

1. Rules (Aturan Main) a. Biaya operasional sangat

terbatas, karena itu para manajer diberi diskresi untuk

menggunakannya. b. Biaya operasional secara

progresif harus dikurangi untuk

meningkat- kan efisiensi.

Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency 2. Roles (Peran) Manajer tingkat menengah

berperan menetapkan bagaimana berbagai sumberdaya yang terbatas

diguna- kan. Untuk itu kepada mereka

harus diberikan diskresi untuk hal di

atas.

Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyPengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency

3. Informasi a. Output yang dianggarkan

harus dirinci dari awal, dan output

yang dicapai harus dibandingkan dengan yang ditargetkan. b. Informasi tentang kinerja keuangan dan organisasi dipublikasikan pada berbagai dokumen yang relevan.

4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM

4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM

Accountability Suatu mekanisme untuk

mendorong pemerintah/pegawai pemerintah bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukannya.

Transparency Free atau low cost access kepada

informasi yang dibutuhkan

4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM 4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM

Predictability Peraturan perundangan yang jelas

dan diterapkan sama untuk semua pihak.

Participation Menyediakan informasi yang

diperlukan untuk ikut mencek kegiatan-kegiatan pemerintah.

Pola Pengeluaran PemerintahPola Pengeluaran Pemerintah

Di Negara Maju Pengeluaran Pemerintah

semakin besar terhadap GDP/GNP

Pengeluaran Pemerintah membesar untuk membiayai pelayanan sosial dan income transfer/social transfer

Pengeluaran BUMN tidak menonjol

Pengeluaran Pemerintah Daerah jumlahnya cukup significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusat

Di Negara Berkembang

Pengeluaran Pemerintah semakin besar terhadap GDP, tetapi belum sebesar di negara maju

Pengeluaran Pemerintah pada tahap awal pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur

Pengeluaran BUMN sangat menonjol

Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusat

Public Expenditure GrowthPublic Expenditure Growth

Paling tidak ada 4 teori yang dapat menjelaskan mengapa pengeluaran pemerintah cendrung meningkat:

1. Development Hypothesys View2. Peacock & Wiseman Model3. Wagner’s Law4. Public Choice Theory

Development Hypothesys ViewDevelopment Hypothesys View

Pada awal pembangunan pemerintah mencurahkan dananya untuk pembangunan infrastruktur agar terbangun dasar yang kuat untuk lepas landas

Pada tahap berikutnya pemerintah memfokuskan pengeluarannya untuk membangun layanan sosial seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan perumahan

Pada tahap selanjutnya pemerintah memperluas dan memperkuat bidang layanan sosialnya

Pada tahap akhir pemerintah banyak melakukan income transfer dan social benefit

Peacock & Wiseman ModelPeacock & Wiseman Model Pada awalnya peningkatan

pengeluaran pemerintah muncul akibat adanya biaya perang

Setelah perang usai pengeluaran pemerintah tetap tinggi untuk rehabilitasi ekonomi dan infrastruktur akibat perang

selanjutnya pengeluaran tetap tinggi untuk pengembangan layanan sosialnya

Wagner’s LawWagner’s Law Pengeluaran Pemerintah akan meningkat

terus sejalan dengan peningkatan income per capita masyarakat

Peningkatan income per capita diikuti oleh semakin kompleksnya tatanan ekonomi, sosial dan politik yang ada, yang menimbulkan konflik antar individu dan institusi. Untuk itu keterlibatan pemerintah dalamberbagai aspek masyarakatnyapun semakin tinggi

Karena itu pengeluaran pemerintahpun semakin lama semakin besar

Public Choice TheoryPublic Choice Theory

S IG

G PBudget Maximizer Vote Maximizer

Profit MaximizerUtility Maximizer