PUBLIC EXPENDITUREPUBLIC EXPENDITUREPUBLIC EXPENDITUREPUBLIC EXPENDITURE

Jenis Barang dan Jasa Jenis Barang dan Jasa

Prinsip-Prinsip Pengeluaran Prinsip-Prinsip Pengeluaran

PemerintahPemerintah

Pola Pengeluaran PemerintahPola Pengeluaran Pemerintah

Trend Pengeluaran Pemerintah Trend Pengeluaran Pemerintah

(Public expenditure Growth)(Public expenditure Growth)

Public Expenditure in IndonesiaPublic Expenditure in Indonesia

The Rationale The Rationale for Public Interventionfor Public Intervention

The Rationale The Rationale for Public Interventionfor Public Intervention

Market FailureMarket Failure Redistribution of IncomesRedistribution of Incomes Poverty AlleviationPoverty Alleviation Increase equity amongst Increase equity amongst

groups within societygroups within society Other public objectiveOther public objective

Jenis Barang dan JasaJenis Barang dan JasaJenis Barang dan JasaJenis Barang dan Jasa

Barang Publik (Public Goods) non-Barang Publik (Public Goods) non-

excludable, non-rivalry, joint consumption, excludable, non-rivalry, joint consumption,

mc=0; externalities tinggimc=0; externalities tinggi

Barang Private (Private Goods) excludable, Barang Private (Private Goods) excludable,

rivalry, individual consumption, indivisible, rivalry, individual consumption, indivisible,

externalities rendah/tdk adaexternalities rendah/tdk ada

Barang Campuran (Mixed Goods) Barang Campuran (Mixed Goods)

merupakan private goods dengan merupakan private goods dengan

externalitiesexternalities

Pengertian Pengeluaran Pengertian Pengeluaran PemerintahPemerintah

Pengeluaran publik adalah dana Pengeluaran publik adalah dana yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah untuk negara/pemerintah untuk menjalankan aktivitasnya, atau menjalankan aktivitasnya, atau tujuan lain yang menjadi tujuan lain yang menjadi kewenangan atau kepentingan kewenangan atau kepentingan pemerintah dan atau pemerintah dan atau masyarakatmasyarakat

Alokasi Belanja pro rakyat Alokasi Belanja pro rakyat (belanja aparatur vs belanja (belanja aparatur vs belanja publik)publik)

Belanja publik yang meningkatkan Belanja publik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatkesejahteraan masyarakat

Pengembangan ‘profit-center’ Pengembangan ‘profit-center’ daripada ‘cost-center’daripada ‘cost-center’

Mobilisasi danaMobilisasi dana DesentralisasiDesentralisasi Good governanceGood governance

Instrumen IntervensiInstrumen IntervensiInstrumen IntervensiInstrumen Intervensi

Direct ExpendituresDirect Expenditures Targeted SubsidiesTargeted Subsidies Creation of Public InstitutionCreation of Public Institution Law, Policy, and RegulationLaw, Policy, and Regulation Pricing policyPricing policy

Pola Pengeluaran Pola Pengeluaran PemerintahPemerintah

Pola Pengeluaran Pola Pengeluaran PemerintahPemerintah

Di Negara MajuDi Negara Maju Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran Pemerintah

semakin besar terhadap semakin besar terhadap GDP/GNP GDP/GNP

Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran Pemerintah membesar untuk membesar untuk membiayai pelayanan membiayai pelayanan sosial dan income sosial dan income transfer/social transfertransfer/social transfer

Pengeluaran BUMN tidak Pengeluaran BUMN tidak menonjolmenonjol

Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran Pemerintah Daerah jumlahnya cukup Daerah jumlahnya cukup significant dibandingkan significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusatdengan Pemerintah Pusat

Di Negara Berkembang Di Negara Berkembang Pengeluaran Pemerintah semakin Pengeluaran Pemerintah semakin

besar terhadap GDP, tetapi besar terhadap GDP, tetapi belum sebesar di negara majubelum sebesar di negara maju

Pengeluaran Pemerintah pada Pengeluaran Pemerintah pada tahap awal pembangunan tahap awal pembangunan diarahkan pada pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastrukturinfrastruktur

Pengeluaran BUMN sangat Pengeluaran BUMN sangat menonjolmenonjol

Pengeluaran Pemerintah Daerah Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak significant dibandingkan tidak significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusatdengan Pemerintah Pusat

Public Expenditure GrowthPublic Expenditure GrowthPublic Expenditure GrowthPublic Expenditure Growth

Paling tidak ada 4 teori yang dapat Paling tidak ada 4 teori yang dapat

menjelaskan mengapa pengeluaran menjelaskan mengapa pengeluaran

pemerintah cendrung meningkat:pemerintah cendrung meningkat:

1. Development Hypothesys View1. Development Hypothesys View2. Peacock & Wiseman Model2. Peacock & Wiseman Model3. Wagner’s Law3. Wagner’s Law4. Public Choice Theory4. Public Choice Theory

Development Hypothesys Development Hypothesys ViewView

Development Hypothesys Development Hypothesys ViewView

Pada awal pembangunan pemerintah Pada awal pembangunan pemerintah mencurahkan dananya untuk pembangunan mencurahkan dananya untuk pembangunan infrastruktur agar terbangun dasar yang kuat infrastruktur agar terbangun dasar yang kuat untuk lepas landasuntuk lepas landas

Pada tahap berikutnya pemerintah Pada tahap berikutnya pemerintah memfokuskan pengeluarannya untuk memfokuskan pengeluarannya untuk membangun layanan sosial seperti layanan membangun layanan sosial seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan perumahankesehatan, layanan pendidikan dan perumahan

Pada tahap selanjutnya pemerintah memperluas Pada tahap selanjutnya pemerintah memperluas dan memperkuat bidang layanan sosialnyadan memperkuat bidang layanan sosialnya

Pada tahap akhir pemerintah banyak melakukan Pada tahap akhir pemerintah banyak melakukan income transfer dan social benefitincome transfer dan social benefit

Peacock & Wiseman ModelPeacock & Wiseman ModelPeacock & Wiseman ModelPeacock & Wiseman Model

Pada awalnya peningkatan Pada awalnya peningkatan pengeluaran pemerintah muncul pengeluaran pemerintah muncul akibat adanya biaya perangakibat adanya biaya perang

Setelah perang usai pengeluaran Setelah perang usai pengeluaran pemerintah tetap tinggi untuk pemerintah tetap tinggi untuk rehabilitasi ekonomi dan rehabilitasi ekonomi dan infrastruktur akibat peranginfrastruktur akibat perang

selanjutnya pengeluaran tetap selanjutnya pengeluaran tetap tinggi untuk pengembangantinggi untuk pengembangan layanan layanan sosialnyasosialnya

Wagner’s LawWagner’s LawWagner’s LawWagner’s Law Pengeluaran Pemerintah akan meningkat Pengeluaran Pemerintah akan meningkat

terus sejalan dengan peningkatan income terus sejalan dengan peningkatan income per capita masyarakatper capita masyarakat

Peningkatan income per capita diikuti oleh Peningkatan income per capita diikuti oleh semakin kompleksnya tatanan ekonomi, semakin kompleksnya tatanan ekonomi, sosial dan politik yang ada, yang sosial dan politik yang ada, yang menimbulkan konflik antar individu dan menimbulkan konflik antar individu dan institusi. Untuk itu keterlibatan institusi. Untuk itu keterlibatan pemerintah dalamberbagai aspek pemerintah dalamberbagai aspek masyarakatnyapun semakin tinggimasyarakatnyapun semakin tinggi

Karena itu pengeluaran pemerintahpun Karena itu pengeluaran pemerintahpun semakin lama semakin besarsemakin lama semakin besar

Public Choice TheoryPublic Choice TheoryPublic Choice TheoryPublic Choice Theory

S IG

G PBudget Maximizer Vote Maximizer

Profit MaximizerUtility Maximizer

PUBLIC PUBLIC EXPENDITURE EXPENDITURE MANAGEMENTMANAGEMENT

PUBLIC PUBLIC EXPENDITURE EXPENDITURE MANAGEMENTMANAGEMENT

RVSRVS

Kebijakan Ekonomi Kebijakan Ekonomi MakroMakro

Kebijakan Ekonomi Kebijakan Ekonomi MakroMakro

Pertumbuhan (Growth)Pertumbuhan (Growth)

Keadilan (Equity)Keadilan (Equity)

Stabilitas (StabilityStabilitas (Stability))

Pengertian Public Pengertian Public Expenditure Expenditure ManagementManagement

Pengertian Public Pengertian Public Expenditure Expenditure ManagementManagement

Public Expenditure Management Public Expenditure Management (PEM) adalah:(PEM) adalah:

Suatu pendekatan baru dalam Suatu pendekatan baru dalam alokasi sumber daya publik alokasi sumber daya publik secara responsif, ekonomis, secara responsif, ekonomis, efisien dan efektif.efisien dan efektif.

Elemen Utama Dalam Elemen Utama Dalam PEMPEM

Elemen Utama Dalam Elemen Utama Dalam PEMPEM

1. Aggregate Fiscal Discipline 1. Aggregate Fiscal Discipline (disiplin fiskal secara (disiplin fiskal secara

menyeluruh)menyeluruh) 2. Allocative Efficiency2. Allocative Efficiency (Efisiensi Alokasi)(Efisiensi Alokasi) 3. Operational Efficiency3. Operational Efficiency (Efisiensi operasional)(Efisiensi operasional)

Aggregate Fiscal Aggregate Fiscal DisciplineDiscipline

Aggregate Fiscal Aggregate Fiscal DisciplineDiscipline

Total anggaran harus hasil dari Total anggaran harus hasil dari keputusan yang eksplisit dan harus keputusan yang eksplisit dan harus dilaksanakan, bukan sekedar daftar dilaksanakan, bukan sekedar daftar keinginan/belanja.keinginan/belanja.

Jumlah keseluruhan ditetapkan Jumlah keseluruhan ditetapkan terlebih dahulu sebelum penetapan terlebih dahulu sebelum penetapan rinciannya.rinciannya.

Anggaran harus berkesinambungan Anggaran harus berkesinambungan pada jangka menengah.pada jangka menengah.

Allocative EfficiencyAllocative EfficiencyAllocative EfficiencyAllocative Efficiency

Pengeluaran harus didasarkan pada Pengeluaran harus didasarkan pada prioritas dan keberhasilan program.prioritas dan keberhasilan program.

Sistem penganggaran harus Sistem penganggaran harus mendorong realokasi dana dari mendorong realokasi dana dari program yang kurang mendapat program yang kurang mendapat prioritas pada program yang prioritas pada program yang berprioritas tinggi, dan dari program berprioritas tinggi, dan dari program yang kurang berhasil pada program yang kurang berhasil pada program yang lebih berhasilyang lebih berhasil

Evaluation &Reporting

Leadership & Change Management

ResultsCommitments

Resource Planning

Human, Capital, IT

PerformanceManagement

Budgeting &PEM

Program &ServiceDelivery

Policy-ProgramReview

Vision

Strateg

ic Man

agem

ent

Mission Goals Objectives

EnvironmentScanning

Strategy FormulationEvaluation &

Control

EXTERNAL

SocialEnvironment

Task

Environment

Sector

Analysis

INTERNAL

Structure

Culture

Learning

Resources

Knowledge

Corebusiness

Whatresultsto attain

by whenPlan toachievethemissionand goals

Broadguidesfordecis ionmaking

Activitiesneeded toaccomplishplan

Cost ofprograms

Actual results

Strategy Implementation

Mission

Goals

Strategies

Policies

Programs

Resources

Rules

Performance

BASIC STRATEGIC PLANNING FRAMEWORK

Feedback Learning

Operational EfficiencyOperational EfficiencyOperational EfficiencyOperational Efficiency

Unit organisasi haruslah Unit organisasi haruslah memproduksi barang dan jasa memproduksi barang dan jasa pada tingkat biaya (cost) yang pada tingkat biaya (cost) yang mendorong tercapainya mendorong tercapainya efisiensi dan pada tingkat biaya efisiensi dan pada tingkat biaya yang kompetitif dengan pasar.yang kompetitif dengan pasar.

Perbedaan PEM dan Sistem Perbedaan PEM dan Sistem TradisionalTradisional

PEMPEM Tidak hanya menekankan Tidak hanya menekankan

prosedur yang baik tetapi prosedur yang baik tetapi juga menekankan juga menekankan efisiensi untuk mencapai efisiensi untuk mencapai outcomeoutcome

Sangat berkaitan dengan Sangat berkaitan dengan reformasi dan reformasi dan pengembangan pengembangan manajemen dan institusi manajemen dan institusi sektor publik.sektor publik.

TradisionalTradisional Sangat menekankan pada Sangat menekankan pada

norma dan prosedur norma dan prosedur (lebih berorientasi pada (lebih berorientasi pada peraturan)peraturan)

Berkaitan hanya pada Berkaitan hanya pada manajemen /administrasi manajemen /administrasi yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penganggaranpenganggaran

PengaturanPengaturan Kelembagaan bagi Kelembagaan bagi AFDAFD

1. 1. Rules (Aturan Main):Rules (Aturan Main): a. Penetapan (pembatasan) pengeluaran a. Penetapan (pembatasan) pengeluaran total dan sektoral ditetapkan sebelumtotal dan sektoral ditetapkan sebelum rinciannya rinciannya b. Pengeluaran Total harus konsisten denganb. Pengeluaran Total harus konsisten dengan limit yang telah ditentukan. limit yang telah ditentukan. c. Penetapan dibuat untuk jangka menengah c. Penetapan dibuat untuk jangka menengah (3 tahun dan keputusan-keputusan rencana(3 tahun dan keputusan-keputusan rencana anggaran dibuat dalam kerangka jangkaanggaran dibuat dalam kerangka jangka menengah)menengah) (Medium Term Framework/MTF) (Medium Term Framework/MTF)

Pengaturan Kelembagaan Bagi Pengaturan Kelembagaan Bagi AFDAFD

2. 2. Roles (Peran)Roles (Peran) a. Peran Departemen Keuangan Harusa. Peran Departemen Keuangan Harus dominan dalam penetapan totaldominan dalam penetapan total anggaran dan dalam negosiasi dengananggaran dan dalam negosiasi dengan departemen teknis dan dalam rapatdepartemen teknis dan dalam rapat kabinet.kabinet. b. Dalam implementasi anggaran,b. Dalam implementasi anggaran, Dep. Keuangan dapat melakukan Dep. Keuangan dapat melakukan

suatusuatu tindakan tegas jika ternyata terjadi tindakan tegas jika ternyata terjadi pelanggaran batas total.pelanggaran batas total.

Pengaturan Kelembagaan Bagi Pengaturan Kelembagaan Bagi AFDAFD

3. 3. Information (Informasi)Information (Informasi) a. a. Medium Term Expenditure FrameworkMedium Term Expenditure Framework (MTF) memberikan suatu ‘baseline’(MTF) memberikan suatu ‘baseline’ untuk mengukur dampak anggaran untuk mengukur dampak anggaran

daridari adanya perubahan kebijakan.adanya perubahan kebijakan. b. Pada tahap pelaksanaan anggaran,b. Pada tahap pelaksanaan anggaran, pengeluaran dimonitor untukpengeluaran dimonitor untuk memastikan bahwa memastikan bahwa AFDAFD dipenuhi. dipenuhi.

Pengaturan kelembagaan Bagi Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative EfficiencyAllocative Efficiency

Pengaturan kelembagaan Bagi Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative EfficiencyAllocative Efficiency

1. 1. Rules (Aturan Main)Rules (Aturan Main) a. Penetapan batas pengeluaran bagia. Penetapan batas pengeluaran bagi sektor/dinas dan kepala dinassektor/dinas dan kepala dinas didorong untuk merealokasi dananyadidorong untuk merealokasi dananya pada batas yang telah ditetapkan.pada batas yang telah ditetapkan. b. Proses Realokasi harus didasarkan b. Proses Realokasi harus didasarkan

padapada temuan yang telah dievaluasi terhadaptemuan yang telah dievaluasi terhadap keberhasilan program. keberhasilan program.

Pengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Bagi Allocative EfficiencyBagi Allocative EfficiencyPengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Bagi Allocative EfficiencyBagi Allocative Efficiency

2. 2. Roles (Peran)Roles (Peran) a. Pemerintah (Daerah) harus a. Pemerintah (Daerah) harus mempunyai kapasitas untuk mempunyai kapasitas untuk mendefinisikan tujuan dan prioritasnya mendefinisikan tujuan dan prioritasnya (daerah) , dan melakukan alokasi antar (daerah) , dan melakukan alokasi antar sektor (bidang) konsisten dengan sektor (bidang) konsisten dengan

‘medium- ‘medium- term expenditure framework’.term expenditure framework’.

Roles (Peran)Roles (Peran)Roles (Peran)Roles (Peran)

b. Menteri (Kepala Dinas) dengan b. Menteri (Kepala Dinas) dengan otoritas yang memadai untuk otoritas yang memadai untuk merealokasi dana pada ‘area of merealokasi dana pada ‘area of responsibility’-nya melalui review responsibility’-nya melalui review dalam rapat anggaran dan/atau dalam rapat anggaran dan/atau dalam rapat dengan DPR/D dalam rapat dengan DPR/D

MenteriMenteriMenteriMenteri

3. 3. Informasi Informasi a. Menteri dan manajer menyiapkana. Menteri dan manajer menyiapkan informasi atau menerima informasiinformasi atau menerima informasi mengenai keberhasilan program yangmengenai keberhasilan program yang direncanakan dan yang sesungguhnyadirencanakan dan yang sesungguhnya dicapai.dicapai. b. Menerima informasi tentang dampakb. Menerima informasi tentang dampak dari pembiayaan yang dilakukan dalamdari pembiayaan yang dilakukan dalam perspektif jangka menengah.perspektif jangka menengah.

Pengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyBagi Operational EfficiencyPengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyBagi Operational Efficiency

1. 1. Rules (Aturan Main)Rules (Aturan Main) a. Biaya operasional sangat terbatas,a. Biaya operasional sangat terbatas, karena itu para manajer diberi karena itu para manajer diberi diskresi untuk menggunakannya.diskresi untuk menggunakannya. b. Biaya operasional secara progresifb. Biaya operasional secara progresif harus dikurangi untuk meningkat-harus dikurangi untuk meningkat- kan efisiensi.kan efisiensi.

Pengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan

Bagi Operational EfficiencyBagi Operational Efficiency Pengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan

Bagi Operational EfficiencyBagi Operational Efficiency

2. 2. Roles (Peran)Roles (Peran) Manajer tingkat menengah berperanManajer tingkat menengah berperan menetapkan bagaimana berbagaimenetapkan bagaimana berbagai sumberdaya yang terbatas diguna-sumberdaya yang terbatas diguna- kan. Untuk itu kepada mereka haruskan. Untuk itu kepada mereka harus diberikan diskresi untuk hal di atas. diberikan diskresi untuk hal di atas.

Pengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyBagi Operational EfficiencyPengaturan Kelembagaan Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyBagi Operational Efficiency

3. 3. InformasiInformasi a. Output yang dianggarkan harusa. Output yang dianggarkan harus dirinci dari awal, dan output dirinci dari awal, dan output

yangyang dicapai harus dibandingkandicapai harus dibandingkan dengan yang ditargetkan.dengan yang ditargetkan. b. Informasi tentang kinerjab. Informasi tentang kinerja keuangan dan organisasikeuangan dan organisasi dipublikasikan pada berbagaidipublikasikan pada berbagai dokumen yang relevan.dokumen yang relevan.

4 Pilar Good Governance 4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEMBagi Keberhasilan PEM

4 Pilar Good Governance 4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEMBagi Keberhasilan PEM

AccountabilityAccountability Suatu mekanisme untuk Suatu mekanisme untuk

mendorong pemerintah/pegawai mendorong pemerintah/pegawai pemerintah bertanggungjawab pemerintah bertanggungjawab terhadap kegiatan yang terhadap kegiatan yang dilakukannya.dilakukannya.

TransparencyTransparency Free atau low cost access kepada Free atau low cost access kepada

informasi yang dibutuhkaninformasi yang dibutuhkan

4 Pilar Good Governance 4 Pilar Good Governance

Bagi Keberhasilan PEMBagi Keberhasilan PEM 4 Pilar Good Governance 4 Pilar Good Governance

Bagi Keberhasilan PEMBagi Keberhasilan PEM

PredictabilityPredictability Peraturan perundangan yang jelas Peraturan perundangan yang jelas

dan diterapkan sama untuk semua dan diterapkan sama untuk semua pihak.pihak.

ParticipationParticipation Menyediakan informasi yang Menyediakan informasi yang

diperlukan untuk ikut mencek diperlukan untuk ikut mencek kegiatan-kegiatan pemerintah.kegiatan-kegiatan pemerintah.

DISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN DISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN MANDIKNASMEN MANDIKNASMEN

DISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN DISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN MANDIKNASMEN MANDIKNASMEN

KENAIKAN ANGGARAN PENDIDIKAN (20%) Tahun 2009

APBN(1.122,1909 T)

Kenaikan Anggaran Pendidikan 20 % Total APBN (224,4019 T)

TERSEBAR DI 15 KEMENTERIAN DAN

LEMBAGA(134,8409 T)

DEPDIKNAS (73,457 T)

DITJEN MANDIKDASMEN

(26,965 T)

62.098.268.498.000PAGU Definitif24.762.552.148.000

ANGGARAN KE DAERAH MELALUI DAU TERMASUK

GAJI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

(89,5609 T)

K/L LAIN61,3831 T

40

(dalam milyar rupiah)

PERSANDINGAN PAGU ANGGARANPERSANDINGAN PAGU ANGGARANDITJEN MANDIKDASMENDITJEN MANDIKDASMEN

TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009

No. PROGRAM APBN &

APBN-P 2005 APBN &

APBN-P 2006 APBN &

APBN-P 2007 APBN &

APBN-P 2008

Pagu Definitif

2009

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1. PAUD 155,0 147,8 253,1 182,3 109,5 0,44%

2. WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 10.816,8 18.000,7 16.379,6 17.512,2 20.521,1 82,87%

3. PENDIDIKAN MENENGAH 2.285,1 3.533,4 2.789,9 3.082,8 3.964,4 16,01%

4. MANAJEMEN 140,0 117,0 334,2 186,1 167,5 0,68%

5.PENY. PIMP. KENEG. & KEPEM.

18,4 20,2 97,8 - - 0,00%

6. MUTU PENDIDIK 2.595,4 - - - - 0,00%

T O T A L 16.010,7 21.819,1 19.854,5 20.963,4 24.762,6 100,00%

41

10.816,8

20.521,1

- - - -140,0 117,0 334,2 186,1 167,518,4 20,2 97,8 - -

24.762,5

18.000,7

16.379,6

17.512,2

2.285,1

3.533,42.789,9 3.082,8

3.964,4

2.595,4

16.010,7

21.819,1

19.854,5

20.963,4

155,0 147,8 253,1 182,3 109,5-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

APBN & APBN-P 2005 APBN & APBN-P 2006 APBN & APBN-P 2007 APBN & APBN-P 2008 Pagu Definitif 2009

AN

GG

AR

AN

(d

alam

mily

ar r

up

iah

)

Wajar Dikdas 9 Tahun

Total Anggaran Ditjen MPDM

Pendidikan Menengah

PAUD

PERKEMBANGAN PAGU ANGGARANPERKEMBANGAN PAGU ANGGARANDITJEN MANDIKDASMENDITJEN MANDIKDASMEN

TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009TAHUN 2005, 2006, 2007, 2008 DAN PAGU DEFINITIF 2009

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

1 PAUD 154.965 0 147.839 -5 253.050 71 182.257 -28 109.500 -40

2 WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 10.816.825 0 18.000.700 66 16.379.609 -9 17.512.177 7 20.531.739 17

a. Non BOS 4.600.087 0 6.003.152 31 5.757.667 -4 6.917.941 20 4.338.067 -37

b. BOS 6.216.738 0 11.997.548 93 10.621.942 -11 10.594.236 -0,3 16.193.672 53

3 PENDIDIKAN MENENGAH 2.285.129 0 3.533.379 55 2.789.936 -21 3.082.802 10 3.966.012 29

4 MANAJEMEN 140.000 0 117.000 -16 334.157 186 186.148 -44 155.301 -17

5 PENY. PIMP. KENEG. & KEPEMERINTAHAN 18.357 0 20.183 10 97.761 384 - -100 - 0

T O T A L 16.010.690 0 21.819.100 36 19.854.513 -9 20.963.384 6 24.762.552 18

Catatan:% = Perbandingan alokasi anggaran dengan alokasi tahun sebelumnya

No

PAGU DEFINITIF 2009

APBN & APBN-P 2006

APBN & APBN-P 2008

APBN & APBN-P 2007 PROGRAM

APBN & APBN-P 2005

(dalam juta rupiah)

PERSANDINGAN PAGU ANGGARANPERSANDINGAN PAGU ANGGARANBOS dan NON BOS BOS dan NON BOS

APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008, APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008,

DAN PAGU DEFINITIF 2009 DAN PAGU DEFINITIF 2009

PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN BOS dan NON BOS PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN BOS dan NON BOS padapada

APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,APBN & APBN-P 2005, APBN & APBN-P 2006,APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008, APBN & APBN-P 2007, APBN & APBN-P 2008,

DAN PAGU DEFINITIF 2009 DAN PAGU DEFINITIF 2009

-

5

10

15

20

25

30

APBN & APBN-P 2005 APBN & APBN-P 2006 APBN & APBN-P 2007 APBN & APBN-P 2008 PAGU DEFINITIF 2009

An

gg

aran

( D

alam

Tri

liun

)

Total Anggaran MPDM

Program Wajar Dikdas

Program Menengah

BOS

Non BOS

Program Manajemen

44

20.963,4

24.762,6

10.308,8

16.811,8

10.654,6

7.950,8

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

TOTAL BOS & BOMM NON-BOS & BOMM

PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2008-2009ANTARA TOTAL ANGGARAN BOS & BOMM DENGAN KEGIATAN LAIN (NON-BOS & BOMM)

2008

2009

(dalam milyar rupiah)

TERIMAKASIHTERIMAKASIHTERIMAKASIHTERIMAKASIH