PT DIADYANI TIMBER - tuv.com · Menara Karya 10th Floor, ... IDENTITAS PERUSAHAAN PT WIJAYA SENTOSA PAPUA BARAT 1. ... warna merah pada pohon/tiang/pancang,

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I

PHPL

PT DIADYANI TIMBER

(Pemegang IUPHHK HA)

PROVINSI PAPUA

Oleh

LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1

IDENTITAS LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 - Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Phone / Fax : 021-579 44 579 / 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

7. Tim Auditor : 1. Tri Sugeng Riyanto (Auditor Ekologi)

2. Ichsan Setyowibowo ( Auditor Prasyarat)

3. Amin Pujiyanto (Auditor Produksi)

4. Muhammad Jamaluddin (Auditor Sosial)

5. Suseno Djoko Suhendro (Auditor VLK)

8. Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

mailto:[email protected]

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT WIJAYA SENTOSA PAPUA BARAT

1. Nama Unit Manajemen PT. Diadyani Timber

2. Alamat Kantor Pusat Jakarta:

Jl. S.Parman Kav-67, Jakarta Barat

Nama Kontak : Ir. Neneng

Telephone : (021) 5306448

Fax : (021) 5306458

Email : [email protected]

[email protected]

Kantor Cabang:

Jl. KS. Tubun No. 52A, Resimen Hamadi, Jayapura, Provinsi Papua

3. Lokasi Unit Manajemen Lokasi Unit Manajemen : Distrik Mimika Barat Tengah,

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

4. Luas Areal Hutan yang

Disertifikasi

± 205.160Ha

5. SK IUPHHK -HA SK. Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Mei 2009

6. Susunan Komisaris dan Pengurus

Perusahaan

Berdasarkan akta perubahan terakhir Akta Nomer 36 tanggal 18-

08-2016, Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Bonari

Direktur : Puji Suwahyono

7. Pemilik Perusahaan/Saham

Susunan Kepemilikan Saham PT. Diadyani Timber sesuai

dengan Akte Notaris Jose Dima Satria No.36 tanggal 18 -08-

2016 adalah PT Abadi Sinar Pelangi dan Hunawan Widjajanto

8. Penanggung Jawab Sertifikasi Ir. Neneng SM Teguh



3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 18 Nopember 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT

DDT Base Camp Mapar

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

Manager Camp dan para PIC bidang

yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

19 - 21 Nopember 2018

Kantor dan lokasi PT DDT

Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Pertemuan Penutupan 21 Nopember 2017

Ruang Pertemuan Kantor DDT

Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

4

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A Penilaian Kinerja PHPL

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

Sedang

PT DDT telah memiliki dokumen legal (dokumen

legal perizinan perusahaan, dokumen legal

kegiatan pengelolaan hutan) dan dokumen legal

administrasi tata batas lengkap sesuai dengan

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang

telah dilakukan

Tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT DDT

sampai dengan tahun 2018 belum mencapai

temu gelang, realisasi penataan batas areal

kerjanya sepanjang 230,22 Km (95,72%) dari

panjang keseluruhan 450,51 Km.

PT DDT telah mendapatkan pengakuan

eksistensi areal kerja dari pemerintah,

perusahaan yang berbatasan langsung dengan

PT DDT (persekutuan) dan tidak terdapat konflik

batas. Namun berdasarkan bukti pengakuan

eksistensi dari masyarakat atau desa,

keberadaan PT DDT baru diakui oleh 5 Desa

dari 10 Desa yang ada di areal PT DDT menurut

RKUPHHK-HA

Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di

areal kerja PT DDT. Perubahan perencanaan

baru akan dilakukan bersamaan dengan

penyusunan RKUPHHK-HA PT DDT yang akan

berakhir masa berlakunya tahun 2019 namun

demikian pada saat dilakukan penilaian Penilikan

I belum ditemukan bukti-bukti persiapan

penyusunan dokumen tersebut.

Pada periode Penilikan I PT DDT menunjukan di

dalam areal kerja PT DDT tidak terdapat

kegiatan atau penggunaan di luar sektor

kehutanan

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

Baik

PT DDT telah memiliki dokumen visi dan misi

perusahaan

Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan

5


telah dilakukan oleh manajemen PT DDT kepada

seluruh karyawannya baik secara langsung

maupun tidak langsung dan kepada masyarakat

yang terkena dampak kegiatan penebangan PT

DDT dan terdapat bukti pelaksanaannya berupa

berita acara sosialisasi visi dan misi perusahaan.

Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari

(kelola produksi, kelola ekologi, kelola sosial)

yang telah dilakukan PT DDT baru sebagian

yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

Sedang

Jumlah tenaga profesional yang dimiliki PT DDT

saat ini sebanyak 6 orang dengan latar belakang

pendidikan kehutanan dan 11 orang tenaga

teknis PHPL (32,35 %) dari 34 orang tenaga

teknis PHPL yang seharusnya dimiliki PT DDT

PT DDT telah merealisasikan peningkatan

kompetensi SDM Realisasi peningkatan

kompetensi sumber daya manusia (SDM) PT

DDT pada tahun 2013 s/d 2017 sebesar 89,60%

dari yang direncanakan dengan realisasi jenis

kegiatan sebesar 82,93% dari yang

direncanakan sesuai kebutuhan.

PT DDT telah memiliki dokumen

ketenagakerjaan lengkap

1.4 Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI

Baik

Tersedia Struktur Organisasi dan Job Description PT DDT yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT DDT Nomor 025/DIR-E/DDY/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Unit Camp Pengusahaan Hutan PT DDT sesuai dengan kerangka PHPL dimana di dalamnya terdapat unit kerja yang membidangi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial, Audit Internal, dan lain sebagainya, dan tidak ditemukan adanya perangkapan jabatan dan jabatan yang kosong

PT DDT telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik software dan hardware maupun perangkat pendukung lainnya, serta terdapat SDM sebagai tenaga pelaksana SIM.

PT DDT telah memiliki organisasi SPI sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 004/Dir-DDY/i/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Pengawas Intern (SPI),

6


namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.

Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PT DDT belum menyeluruh dan belum dapat mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Sedang

Kegiatan penebangan yang direncanakan PT

DDT pada Blok RKT 2017 dan 2018 yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat

setempat (Kampung Pronggo, Kampung Kipia,

Kampung Mapar, Kampung Akar, Kampung

Wumuka dan Kampung Wakia), telah mendapat

persetujuan dari para pihak atas dasar informasi

awal yang memadai.

Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT

DDT baru mendapat persetujuan dari sebagian

para pihak sebesar 70% yaitu 7 kampung

(Kampung Kapiraya, Kampung Pronggo,

Kampung Kipia, Kampung Mapar, Kampung

Akar, Kampung Wumuka dan Kampung Wakia)

dari 10 kampung terdampak tata batas areal

kerja IUPHHK-HA PT DDT (Kampung Umar,

Kampung Kapiraya, Kampung Pronggo,

Kampung Kipia, Kampung Mapar, Kampung

Akar, Kampung Wumuka, Kampung Wakia,

Kampung Uta dan Kampung Mupuruka). Sampai

dengan tahun 2018 ini masih terdapat lokasi

batas areal kerja IUPHHK-HA PT DDT yang

belum dilakukan penataan batas, yaitu batas

hutan lindung Charles Lois sepanjang 10,30 km

yang harus dilakukan rekonstruksi tata batasnya

dan mendapat persetujuan dan pengesahan

para pihak yang terkait.

PT DDT telah mandapatkan persetujuan dari

pemerintah dan manajemen perusahaan dalam

menetapkan rencana PMDH namun masih

sebagian masyarakat/desa yang menyetujui

proses dan pelaksanaan PMDH.

Proses penetapan kawasan lindung di areal

kerja PT DDT telah mendapat dukungan

7


pengakuan dan persetujuan dari para pihak, baik

pemerintah maupun masyarakat sekitar areal

kerjanya yaitu 4 kampung (66,67%) dari 6

Kampung terdampak kawasan lindung yaitu

Kampung Pronggo, Kampung Kipia, Kampung

Mapar, dan Kampung Akar, sedangkan yang

belum memberikan persetujuan adalah

masyarakat dari Kampung Umar dan Kampung

Uta.

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Sedang

PT Diadyani Timber telah memiliki dokumen

Rencana Jangka Panjang (Management Plan)

yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan

melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.146/VI-BPHA/2011 tanggal 27 Oktober 2011

tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan

Alam Pada Hutan Produksi Berbasis

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

periode tahun 2010-2019

Kesesuaian rencana penataan areal

penebangan tahun 2017 dan 2018 dalam

dokumen RKT dan RKU yaitu 8.166 Ha/9.964 Ha

atau 81,95 %, Blok RKT 2018 berada di lokasi

RKT 2019 dengan kode VIII

Batas Blok dan Petak terlihat berupa penoletan

warna merah pada pohon/tiang/pancang,

terdapat pemasangan plang batas dan sebagian

rintis batas tidak jelas.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

Buruk

PT Diadyani Timber memiliki data potensi

tegakan berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP.

Berdasarkan ITSP potensi tegakan tahun 2016

sebesar 61.478 pohon dengan volume

215.458,23 m3, tahun 2017 sebanyak 55.670

pohon dengan volume 150.017,78 m3 dan tahun

2018 sebanyak 37.034 pohon dengan volume

117.058,80 m3

Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA diketahui

bahwa hutan PT Diadyani Timber terdiri dari

hutanan tanah kering, hutan rawa dan hutan

mangrove sehingga pembuatan PUP setidaknya

8


mewakili ketiga ekositem tersebut. Terdapat

SOP PUP. PT Diadyani telah membuat PUP dan

melakukan pengukuran pertama sehingga belum

bisa melakukan analisis pertumbuhan riap

PT Diadyani Timber telah melakukan

perhitungan Etat volume tebangan berdasarkan

hasil IHMB dan pertumbuhan riap. PUP telah

dibuat dan dilakukan pengukuran namun belum

dianalisis, besarnya JTT ditetapkan berdasarkan

hasil ITSP.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Baik

Terdapat SOP Tahapan Kegiatan Silvikultur

namun belum lengkap sesuai dengan ketentuan

teknis

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan

oleh PT DDT sebagian telah sesuai dengan

teknis kegiatan pada prosedur operasional,

tetapi terdapat kegiatan yang belum sesuai

dengan prosedur seperti pada kegiatan

penanaman pengayaan, pemeliharaan tanaman

pengayaan

Besarnya potensi pohon masak tebang

sebanyak 63 batang/Ha.

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

Baik

Terdapat prosedur standar operasional untuk

kegiatan penebangan ramah lingkungan yaitu

PSO No. Prod-03 yang menjelaskan tentang

tahapan pelaksanaannya yaitu tahap

praperencanaan, perencanaan, operasional

penebangan, dan pasca penebangan. Tetapi

prosedur tersebut belum mempertimbangkan

kondisi areal kerja dalam tekniis pekerjaannya.

Implementasi prosedur penebangan ramah

lingkungan yang telah dilakukan yaitu pada

praperencanaan penebangan, perencanaan

penabangan, operasional dan pasca

penebangan. Terdapat penerapan teknologi

tepat guana pada 1 – 2 tahapan

Rata-rata tingkat kesrusakan tegakan tinggal

13,49 %.

2.5 Realisasi penebangan sesuai

Baik Kegiatan pengelolaan hutan alam PT DDT

berdasarkan pada dokumen rencana jangka

9


dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

panjang (RKUPHHK –HA) periode tahun 2010

s/d 2019 dan dokumen rencana jangka pendek

(RKT) tahun 2017 dan 2018 yang disahkan oleh

pejabat Dinas Kehutanan provinsi Papua.

Dokumen RKT sesuai dengan RKU.

PT DDT telah memeiliki petak kerja yang terdiri

dari peta kerja RKU dan peta kerja pada periode

tahunan (RKT) yang menggambarkan areal yang

efektif (areal blok tebangan) dan areal non

produktif yaitu areal yang tidak boleh ditebang

yang terdiri dari areal Pantai, Rawa, Mangrove,

sungai, Buffer Zone hutan lindung dan areal

yang dipelihara seperti PUP, KPPN dan areal

kelerengan lebih dari 40%. Terdapat kesesuaian

peta.

PT DDT telah melakukan penandaan pada areal

yang ditebang (blok Tebangan), areal yang tidak

boleh ditebang (kawasan lindung ) dan areal

yang dipelihara serta ditanam (persemaian,

penanaman, dan PUP), namun penandaan

kawasan lindung baru mencapai 51 %.

Realisasi volume produksi mencapai 35.172,14

m3 dari rencana semula sebesar 62.911,71 m3

atau terealisasi 55,91 %, berasal dari Petak yang

telah disahkan dengan jenis sesuai dengan

rencana produksi.

2.6 Kesehatan finansial

perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Sedang

Kondisi kesehatan finansial PT Diadyani Timber

menunjukan bahwa tingakt Likuiditas sebesar

89,07 %, Solvabilitas 73,55 % dan Rentabilitas

1,01. Opini Kantor Akuntan Publik menyebutkan

wajar

Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan PT

Diadyani Timber pada tahun 2016 adalah

sebesar Rp 29,648,854,442.00 dari rencana

semula sebesar Rp 101,199,046,408.00 atau

terealisasi sebesar 29,30 %.


pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan namun

demikian realisasi biaya beberapa kegiatan tidak

proporsional.

10



pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan namun

demikian sebagaian kegiatan teknis kehutanan

tidak bisa berjalan sesuai dengan tata waktu

kegiatan.

Realisasi biaya pembianaan hutan sebesar Rp

2,383,227,000 dari rencana sebesar Rp

2,583,550,000 atau terealisasi 92,25 %.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan

hutan (luas dan kualitas) adalah sebesar 80,54

% x 95,75 % atau sebesar 77,11 %.

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Sedang

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen

perencanaan yang ada seperti

AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH;

tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi

biofisiknya.

Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 59.79 %

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80% (hampir 100 %)

Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%)

Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan

yang sesuai dengan ketentuan terhadap

sebagian kawasan lindung hasil tata ruang

areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau

tata ruang yang ada di dalam RKU.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

Sedang

PT DDT Sudah mempunyai prosedur terkait

dengan kegiatan perlindungan hutan namun

belum mencangkup seluruh jenis gangguan

sesuai ketentuan

PT DDT sudah mepunyai sejumlah peralatan

perlindungan hutan tetapi belum mencakup seluruh

potensi gangguan yang ada sesuai dengan

ketentuan.

PT DDT mempunyai personel pengamanan hutan

dan juga BKO dari aparat Brimob. Dibandingkan

dengan luasan ijin maka jumlah tenaga pengaman

yang ada masih jauh dari ketentuan.

11


PT DDT melakukan kegiatan perlindungan hutan

tetapi belum mencakup seluruh seluruh aspek

perlindungan yang ada.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

Sedang

Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup

seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan tetapi belum sempurna.

Terdapat peralatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan tetapi belum sesuai

dengan kebutuhan kegiatan yang ada

Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air. Jumlah Ganis

Binhut belum sesuai dengan ketentuan.

Terdapat dokumen, dan ada implementasi

kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah

dan air

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air yang

diimplementasikan meskipun belum sempurna.

Belum ada kerjasama dengan laboratorium

penguji kualitas air.

Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar

dan penting terhadap tanah dan air, serta ada

upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

Sedang

Tersedia prosedur identifikasi untuk flora dan

fauna dimana penanggung jawab

pelaksanaannya tidak sesuai dengan struktur

organisasi PT DDT, Focus identifikasi untuk jenis

flora hanya pada vegetasi berkayu, sedangkan

untuk fauna baru sebatas jenis aves, mamalia,

reptile atau amphibi. Belum mencakup jenis

vegetasi non kayu, dan fauna jenis insect dan

ikan

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diketahui

bahwa PT DDT telah melakukan identifikasi flora

dan fauna, akan tetapi baru sebagian berada di

areal kawasan lindung KPPN sehingga baru

sebagian dari ketentuan yang berlaku. Kegiatan

identifikasi tahun 2018 sudah di SPK kan bulan

Januari tetapi baru dilaksanakan bulan

Nopember dan belum ada laporannya

12


3.5 Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Sedang

PT DDT mempunyai prosedur Pengelolaan Flora

jarang, langka, terancam punah, endemik dan

dilindungi. Penanggung jawab pelaksanaan

kegiatan didalam prosedur tidak sesuai dengan

struktur organisasi PT DDT.

Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemic yang terdapat di areal pemegang izin.

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka

dan terancam punah dan endemik yang terdapat

di areal pemegang izin. Terdapat upaya

pengelolaan untuk mengatasi ancaman

tersebut.

3.6 Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

Sedang

PT DT mempunyai prosedur terkait dengan

kegiatan pengelolaan fauna. Pelaksana kegiatan

didalam prosedur tidak sesuai dengan struktur

organisasi PT DDT yang berlaku saat ini.

Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemic yang terdapat di areal pemegang izin

Terdapat gangguan tetapi ada upaya

penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Baik

PT Diadyani Timber memiliki mekanisme

Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan

Komunitas Setempat (No.: SOS-03 Tanggal 1

April 2016) dan Prosedur Standar Operasional

(PSO) Penyelesaian Konflik Dengan

Masyarakat (No.: SOS-4 Tanggal 1 April 2016.

Kesepakatan terkait tata batas dilakukan dengan

musyawarah untuk menentukan wilayah hak

ulayat mana perusahaan bekerja. Hal ini

diperkuat dengan keberadaan bukti dokumentasi

kesepakatan dalam hal pembagian wilayah yang

terdampak kegiatan operasional PT Diadyani

Timber dengan pemilik Hak Ulayat.

13


PT Diadyani Timber memiliki PSO

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap

Hutan, (No.: SOS-01 Tanggal 1 April 2016),

PSO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

(PMDH), (No.: SOS-02 Tanggal 1 April 2016,

PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan

Masyarakat (No.: SOS- 05 Tanggal 1 April 2016,

PSO Pemanafaatan Hasil Hutan Non Kayu Oleh

Masyarakat (No.: SOS-06 Tanggal 1 April 2016)

dan struktur organisasi pengelola

PT Diadyani Timber telah melaksanakan

sebagian musyawarah persetujuan terkait

tentang luas dan batas kawasan pemegang izin

dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat

sesuai dengan berita acara musyawarah

persetujuan adata kegiatan pengusahaan hutan

PT Diadyani Timber pada blok RKT 2017 sampai

dengan 2021 di Areal Hak Ulayat masyarakat

Adat Kipia, Mapar, Akar, Wumuka dan Wakia

Distrik Mimika Barat Tengah-Kabupaten Mimika

dengan kesepakatan pada point Pertama :

Menetapkan bahwa tanah ulayat sebelah timur

Sungai Awaruga sampai bagian Barat Sungai

Wakia, merupakan tanah Adat Suku Kamaro ,

yang didalamnya terdapat kampong Kipia,

Mapar, Akar dan Wumuka dan Wakia Distrik

Barat Tengah, Kabupaten Mimika.

PT Diadyani Timber telah memiliki sebagian

persetujuan oleh sebagian para pihak sesuai

laporan TBT 1359 tahun 1999 dan dan berita

acara Acara musyawarah persetujuan adat

kegiatan pengusahaan hutan PT Diadyani

Timber pada blok RKT 2017 sampai dengan

2021 masih ada konflik

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Sedang

Ketersediaan dokumen menyangkut tanggung

jawab sosial PT DDT meliputi: (1) Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 s/d 2019

PT Diadyani Timber ; (2) Rencana Kerja

14


Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Dalam Hutan Alam Tahun 2013 – 2017 PT DDT ;

dan (3) Peraturan Perusahaan PT DDT.

PT Diadyani Timber memiliki PSO Pembinaan

Masyarakat Desa Hutan (PMDH), (No.: SOS-02

Tanggal 1 April 2016), PSO Penerimaan

Karyawan, (No: ADM-05 Tanggal 1 April

2016),PSO Meningkatkan Akses Masyarakat

Terhadap Hutan, (No.: SOS-01 Tanggal 1 April

2016).,PSO Pemanafaatan Hasil Hutan Non

Kayu Oleh Masyarakat (No.: SOS-06 Tanggal 1

April 2016) didokumentasikan berdasarkan

tahapan kegiatan kelola sosial.

PT DDT telah melaksanaan kegiatan sosialisasi

kepada perwakilan masyarakat Kampung Kipia,

Kampung Mapar, Kampung Akar, Kampung

Waruka, Kampung Pronggo, Kampung Wumuka,

mengenai Visi misi perusahaan PT DDT,

Peraturan Perusahaan PT DDT, , Keselamatan

dan kesehatan bekerja (K3), Penerapan RIL

(Reduce Impact Logging) dalam kegiatan

Pengelolaan Hutan, Batas-batas areal kerja

Tahun RKT berjalan IUPHHK-HA PT DDT,

Kawasan lindung di areal kerja PT DDT,

Larangan mengenai flora fauna dilindungi di

sekitar areal kerja PT DDT, Areal konservasi dan

bernilai tinggi di areal kerja PT DDT,

Kompensasi Hak Ulaya.

Realisasi pelaksanaan program CSR/Kelola

Sosial PT DDT tahun 2017 mencapai 232 %

(dua ratus tiga puluh dua prosen), dimana

realisasi biaya mencapai Rp.2.709.773.000,- dari

rencana yang dianggarkan sebesar

Rp.1.166.500.000, per Oktober 2018 mencapai

60.71 % (enam puluh koma tujuh puluh satu

prosen), dimana realisasi biaya mencapai

Rp.619.922.000,- dari rencana yang dianggarkan

sebesar Rp.1.021.000,- dengan anggaran

terbesar untuk Pembayaran hak ulayat.

PT DDT telah mendokumentasikan seluruh

output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial

15


dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan

tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana

operasional dengan berita acara serah terima

bantuan kelola sosial sampai dengan ganti rugi.

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Sedang

PT DDT memiliki data dan informasi mengenai

kelompok-kelompok masyarakat Hukum adat

yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh

aktivitas perusahaan, namun data-data belum

tersusun dengan jelas dan lengkap dalam format

pelaporan yang utuh dalam suatu kajian dampak

social.

PT DDT memiliki PSO Meningkatkan Akses

Masyarakat Terhadap Hutan, (No.: SOS-01

Tanggal 1 April 2016), PSO Pembinaan

Masyarakat Desa Hutan (PMDH), (No.: SOS-02

Tanggal 1 April 2016). belum secara utuh

mengarah pada upaya untuk meningkatkan

akses dan peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

PT DDT memiliki dokumen rencana mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat dengan konsistensi data

yang baik antara dokumen rencana yang satu

dengan rencana lainnya dalam hal perincian

kegiatan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh

PT DDT untuk kegiatan kelola sosialnya.

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat PT DDT telah terealisasi

sebagian dari dokumen perencanaan yang telah

dibuat. Tingkat realisasi masih didominasi

kegiatan pemberian bantuan yang sifatnya

diberikan secara rutin dan pemenuhan

proposal/permohonan bantuan masyarakat.

Sedangkan untuk industri pengembangan rumah

tangga, pembinaan Pertukangan, pembinaan

kerajinan industri rumah tangga, pengembangan

koperasi tidak diketemukan bukti implementasi.

PT DDT telah merealisasikan dan

mendokumentasikan seluruh kegiatan terkait

dengan distribusi manfaat kepada para pihak

seperti yang termuat dalam RKTUPHHK-HA

16


Tahun 2017 - 2018, dokumen realisasi Kelola

Sosial Tahun 2017 – 2018, serta terdapat dalam

Laporan Realisasi Produksi dan Perhitungan

Dana Kompensasi Tahun 2017 – 2018

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

Sedang

PT Diadyani Timber memiliki Prosedur Standar

Operasional (PSO) Penyelesaian Konflik

Dengan Masyarakat (No.: SOS-4 Tanggal 1

April 2016, Prosedur Standar Operasional (PSO)

Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (No.:

SOS-4 Tanggal 1 April 2016).

PT DDT telah melakukan Identifikasi Konflik dan

Peta Spasial Potensi konflik, sesuai Lampiran

Perdirjen PHPL Nomor: P.5/2016

PT DDT memiliki Nota dinas No. 008/MPH-

DDY/02/2018 staff yang bertanggung jawab

menangani masalah social yang saat ini

menjabat Kepala Bagian Kelola Sosial. dan

pendanaan PT DDT untuk mengelola konflik

cukup memadai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir dengan alokasi biaya kegiatan

kelola sosial dalam upaya pemenuhan tuntutan

masyarakat yang mencapai Rp. 5.108.771.950,-

PT DDT memiliki bukti penyelesaian konflik yang

pernah terjadi dengan didukung oleh

dokumentasi surat-menyurat dan Berita Acara

penyelesaian konflik. Namun belum dalam

bentuk laporan.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Sedang

PT DDT telah merealisasikan sebagian

hubungan industrial kepada karyawan realisasi

memberikan kebebasan berserikat, terdapat

organisasi pengusaha, memiliki peraturan

perusahaan, terdapat perjanjian perusahaan

dengan karyawan yang mengacu pada peraturan

perundang undangan.

PT DDT telah merealisasikan seluruh rencana

pengembangan kompetensi,

PT DDT telah menjalankan standar jenjang karir

karyawannya sesuai dengan pedoman/acuan yaitu

mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Namun

implementasi standar jenjang karir belum

dilaksanakan secara rutin dan merata pada setiap

17


bagian/unit kerja karyawan.

PT DDT memiliki sebagian dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan pembayaran BPJS

kesehatan, dan pemenuhan Mess.

B Verifikasi Legalitas Kayu

1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK).

Memenuhi PT Diadyani Timber telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP Nomor: S.601/VI-BIKPHH/2009, tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp.7.161.525.000,00 yang dibayar secara mengangsur sebanyak 5 (lima) kali setoran

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

N/A Di areal IUPHHK-HA PT Diadyani Timber tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (NA)

2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang

disusun berdasar-kan

IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK

dan RKTUPHHK PT Diadyani Timber beserta

lampirannya dipenuhi seluruhnya.

18


Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT

yang disusun

berdasarkan

RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat

yang berwenang atau

yang disahkan secara

self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki peta lokasi yang tidak

boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang

benar dan terbukti keberadaannya di lapangan

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan

2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi Keabsahan dan kelangkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan

Tidak diterapkan

Izin yang diberikan ke PT Diadyani Timber adalah

IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat penyiapan

19


kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri

lahan untuk pembangunan HTI (NA)

3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan

oleh petugas yang berwenang

Uji Petik terhadap fisik kayu di TPK Hutan/Logpond

dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian.

Nomor batang kayu yang terdaftar di LHP dapat

ditemukan di lapangan.

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke

tujuan pengiriman kayu dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di

LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan

sahnya hasil hutan terkait

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang

diterapkan PT Diadyani Timber telah sesuai dengan

dokumen dan bisa dilacak balak.

b. Identitas kayu diterapkan secara

Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki sistem penomoran

20


konsisten oleh pemegang izin

yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan

secara konsisten

3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman

Memenuhi Dokumen SKSHHK Periode Bulan November 2017

s/d Oktober 2018 untuk pengangkutan kayu bulat

dari TPK Hutan/Logpond Mapar ke tujuan

pengiriman tersedia lengkap dan sah.

3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP(kelompok jenis, volume dan tarif)

sesuai dengan LHP yang disahkan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi DR dan/ atau PSDH PT Diadyani Timber telah

dibayar lunas dan Bukti Penerimaan Negara telah

sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan

Tagihan Kementerian Lembaga atas PSDH dan DR

yang diterbitkan SIPNBP-SIMPONI

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH oleh PT Diadyani

Timber telah sesuai dengan persyaratan ukuran

dan dibayar sesuai dengan tarif

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi PT DDT sedang dalam proses pengajuan

dokumen SIPT (terkait PKAPT) yang telah

21


diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu PT Diadyani Timber adalah kapal berbendera Indonesia

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Memenuhi Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-legal sesuai ketentuan

4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan

4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun

mengacu pada dokumen AMDAL yang telah

disahkan

b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak

penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan

rekomendasi yang tercantum dalam dokumen

ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan, dan

telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi PT Diadyani Timber memiliki Prosedur Standar

Operasional K3, tetapi belum memiliki SMK3 dan

Ahli K3 Umum berikut Susunan P2K3 yang telah

22


disahkan sebagaimana yang diamanatkan oleh

Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012.

Ahli K3 sedang dalam proses mutasi a/n Sdr Yana

Saharina.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hah-hak pekerja

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak hak

pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur ( diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT. Diadyani tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

Documents

PT DIADYANI TIMBER - tuv.com · Menara Karya 10th Floor, ... IDENTITAS PERUSAHAAN PT WIJAYA SENTOSA PAPUA BARAT 1. ... warna merah pada pohon/tiang/pancang,