program pendidikan 2016

8/17/2019 program pendidikan 2016

1/84

i

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih, karena

berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyajikan Buku Program KerjaDirektorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016. Buku ini memuat berbagai

kebijakan, rencana strategis, organisasi dan tata kerja, serta program dan

anggaran yang dikelola di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

Misi pendidikan SMA lebih diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan

mutu sekolah, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya,

terutama bagi siswa kurang beruntung untuk mendapat layanan pendidikan

bermutu. Usaha dan kerja keras tersebut akan dilakukan secara terus

menerus dan bertahap melalui peningkatan kualitas layanan sekolah yang

akan ditempuh, antara lain: (1) penyediaan prasarana pembelajaran melalui

USB, RKB, rehabilitasi, PIP, serta meningkatkan keterjangkauan layanan

pendidikan SMA dan meningkatkan kualitas sarana mutu melalui penyediaan

Laboratorium, Peralatan TIK, dan BOS; (2) meningkatkan kualitas

pembelajaran di sekolah melalui pengembangan kurikulum; (3)

pengembangan karakter dan kreatifitas siswa melalui kompetisi keilmuan

nasional-internasional, serta kompetisi olahraga dan seni.

Buku Program Kerja Diretorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016 ini

disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja pelaksanaan program-

program SMA, sekaligus menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja

kami di dinas pendidikan propinsi, kabupaten/kota, sekolah dan instansi

lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan SMA.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu tersusunnya Buku Program Kerja ini.

Jakarta, Januari 2016Direktur Pembinaan SMA

Drs. Purwadi Sutanto, M.SiNIP. 19610404 198503 1 003


2/84


3/84

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016

ii

Kata pengantar iDaftar isi ii

A. Latar Belakang 1B. Dasar Hukum 4C. Tugas dan Fungsi 5D. Capaian Indikator Kinerja 2015 12E. Isu-Isu Strategis 14

A. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMA 15B. Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 19C. Sasaran Program Direktorat Pembinaan SMA 2016 20D. Indikator Kinerja 21E. Strategi Pembiayaan 23

A. Sasaran Prioritas Pendidikan Nasional 27B. Sasaran Prioritas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 33

A. Subdit Program dan Evaluasi 47B. Subdit Pembelajaran 51C. Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana 52D. Subdit Peserta Didik 56E. Subbag Tata Usaha 59

Penutup 61


4/84


5/84

1

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

lndonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara

Republik lndonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu

setiap warga negara lndonesia berhak memperoleh pendidikan yang

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa

memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan

peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan membuat warga negara

lndonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki

kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan

lingkungannya, serta mendorong tegaknya masyarakat madani dan

modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Proses pengembangan

pendidikan menuntut pemerintah untuk konsisten pada isi konstitusi

dimana pada Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 telah ditegaskan

kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama danpersatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat

manusia. Di bidang kebudayaan, Pasal 32 UUD 1945 ditegaskan pula

peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati

dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi, sosial, dan budaya antar



6/84

2

negara secara global, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang makin

ketat, termasuk dalam penyediaan tenaga kerja yang akan mengisi

kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan

lapangan kerja lain di negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA). Peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA perlu disiapkan

dengan baik untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional yang mampu

bersaing dalam era globalisasi. Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga

isu penting yang berkaitan dengan pendidikan menengah. Isu pertama

adalah aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah

termasuk disparitasnya antar daerah dan antara perkotaan dengan

pedesaan, aspek mutu dan relevansi pendidikan SMA, dan aspek

tantangan persaingan global, khususnya pada tingkat regional.

Sebagai langkah terstruktur dalam pembangunan pendidikan sesuai

dengan amanat konstitusi di atas, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun Rencana Pembangunan

Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 sebagai Peta

Jalan (Road Map) pembangunan pendidikan 2005—2025 dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) Tahun 2005—2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di

dalam RPPNJP 2005—

2025 ditentukan tema-tema pembangunan yang

telah diselaraskan dengan tema-tema pembangunan dalam RPJPN

2005—2025 seperti ditunjukan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Tema pembangunan pendidikan 2005—2025

RPJMN-I

(2005-2009)

Menata kembali NKRI,menbangun Indonesia yang

aman dan damai, yang adil dandemokratis, dengan tingkat

kesejahteraan yang lebih baik

RPJMN-II

(2009-2014)

Memantapkan penataankembali NKRI, meningkatkankualitas SDM, membangun

kemampuan IPTEK,memperkuat daya saing

perekonomian

RPJMN-III

(2015-2019)

Memantapkan pembangunan secaramenyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitifperekonomian yang berbasis pada SDAyang tersedia, SDM yang berkualitas

serta kemampuan IPTEK.

RPJMN-IV

(2020-2024)

Mewujudkan manusia Indonesiayang mandiri, maju, adil danmakmur melalui percepatan

pembangunan di segala bidangdengan struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulankompetitif

TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024

Peningkatan

Kapasitas &

Modernisasi

Penguatan

Pelayanan

Daya Saing Regional Daya Saing

Internasional



7/84

3

Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan

pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara

pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi

penyelenggaraan proses pembelajaran. Sementara pada periode kedua

sebagai tindak lanjut hasil peningkatan kapasitas dan modernisasi

pendidikan, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga

pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada saat ini pembangunan pendidikan dan kebudayaan memasuki

periode ketiga, dimana pemerintah bertugas untuk mendorong agar

penguatan layanan di satuan pendidikan dapat menghasilkan keluaran-

keluaran (manusia, karya, atau inovasi) yang berdaya saing minimal padatingkat regional di Asia Tenggara (ASEAN), sehingga Indonesia sebagai

negara terbesar di Asia Tenggara kembali menjadi barometer dunia dan

menjadi poros dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

ASEAN.

Dengan digabungnya fungsi kebudayaan bersama dengan pendidikan

merupakan langkah untuk mengembalikan fungsi kementerian sesuai

dengan BAB XIII UUD 1945. Pendidikan dan kebudayaan menjadi satu

bagian yang sangat berkaitan, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi

sumber daya manusia sebagai penggerak ekonomi namun dapat sekaligus

menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penyusunan Program Kerja Direkotrat Pembinaan SMA ini mengacu pada

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2015—2019 yang merupakan upaya komprehensif dalam menjabarkan

tema pembangunan pendidikan tahap III yaitu mendorong daya saingregional, serta arahan Presiden yaitu kebijakan Trisakti yang mencakup

kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, juga Nawa Cita (9 agenda perubahan),

yang meliputi: 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2)

membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3)



8/84

4

membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) memperkuat kehadiran

negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) meningkatkan kualitas

hidup manusia indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan

bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya; 7) mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta 9) memperteguh kebhineka-

an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Di dalam Program Kerja ini dijabarkan permasalahan dan tantanganProgram Direktorat Pembinaan SMA mulai tahun 2016. Selanjutnya

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA ini harus digunakan sebagai

pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat

Pembinaan SMA ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan;



9/84

5

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015—2019;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014—2019;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;

15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

16. Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah

Universal.

17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun

2015-2019 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA nomor

SP DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2016.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 Bagian Keenam,

tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalahmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi

penerapan standar teknis di bidang Sekolah Menengah Atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408

tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya

sebagai berikut:



10/84

6

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik,

sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah

atas;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, peserta

didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah

menengah atas;

c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah

menengah atas;

d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah

atas;

e. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelengaraan

sekolah menengah atas yang diselengarakan perwakilan negaraasing atau lembaga asing;

f. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;

g. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan

tata kelola sekolah menengah atas;

h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum,

peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola

sekolah menengah atas;

i. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik,

sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah

menengah atas;

j. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang

ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur

organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA.

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas:

1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi;

1.2 Sub Direktorat Kurikulum;

1.3 Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana;



11/84

7

1.4 Sub Direktorat Peserta Didik;

1.5 Subbagian Tata Usaha.

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA

1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi

Sub Direktorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk

melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program

dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat,

evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan

Direktorat.

Sub Direktorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

sekolah menengah atas;

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di

bidang pembinaan sekolah menengah atas;

c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;

d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas;

DIREKTUR

PEMBINAAN SMA

Sub Direktorat

Program dan

Evaluasi

Sub Direktorat

Sarana dan

Prasarana

Sub Direktorat

Peserta Didik

Seksi Program

Seksi Evaluasi

Seksi

Pembelajaran

Seksi

Penilaian

Seksi

Kelembagaan

Seksi Sarana

dan Prasarana

Seksi Bakat

dan Prestasi

Seksi

Kepribadian

Sub Direktorat

Kurikulum

Subbagian

Tata Usaha



12/84

8

e. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah

menengah atas;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan

anggaran Direktorat serta fasilitasi pendanaan sekolah

menengah atas; dan

g. penyusunan laporan Direktorat.

1.1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Program

b. Seksi Evaluasi

1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan

bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan,

penyajian, data dan informasi, dan penyusunan program,

kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan

sekolah menengah atas.

2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran

Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah

menengah atas, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan

kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas, dan

penyusunan laporan Direktorat.

1.2 Sub Direktorat Kurikulum

Sub Direktorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan

supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah

menengah atas.

Sub Direktorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah atas;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;

c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di

bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;



13/84

9

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran

dan penilaian pada sekolah menengah atas; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan

penilaian pada sekolah menengah atas.

1.2.1 Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Pembelajaran; dan

b. Seksi Penilaian.

1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan


kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan

teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi danlaporan di bidang pembelajaran sekolah menengah atas.

2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan

bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,

norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan

supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di

bidang penilaian sekolah menengah atas.

1.3 Sub Direktorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan

teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan

sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara

asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh

lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi

sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata

kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas.

Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah

menengah atas;



14/84

10

b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah

menengah atas;

c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin

penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan

perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang

diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan

Indonesia;

d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan

sarana prasarana sekolah menengah atas;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata

kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata keloladan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan

g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan

sarana prasarana sekolah menengah atas.

1.3.1 Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri

dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Kelembagaan

b. Seksi Sarana dan Prasarana

1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan



teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin

penyelenggaraan sekolah menengah atas yang

diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan

pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga

asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi

penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola


2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan



teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan

penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan

prasarana menengah atas.



15/84

11

1.4 Sub Direktorat Peserta Didik

Sub Direktorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan


kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan

supervisi di bidang peserta didik sekolah menengah atas.

Sub Direktorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah atas;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian

peserta didik sekolah menengah atas;

c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter

peserta didik sekolah menengah atas;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan

bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta

didik sekolah menengah atas;

e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat,

prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik


1.4.1 Sub Direktorat Peserta Didik terdiri atas:

a. Seksi Bakat dan Prestasi; dan

b. Seksi Kepribadian.

1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan



teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat

dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas.

2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan



teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang

peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian

peserta didik sekolah menengah atas.



16/84

12

1.5 Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan

kerumahtanggaan Direktorat.

D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015

Pencapaian target sasaran strategis per tahun tertuang dalam Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian indikator kinerja Direktorat Pembinaan

SMA Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No Target KinerjaCapaian Kinerja

Target Realisasi %

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, BerkesetaraanGender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

IKK 3.1 Jumlah siswa SMA penerima BOS SM 4,456,077 4,359,141 97.8%

IKK 3.2 Jumlah RKB SMA yang dibangun 1,514 2,153 142.2%

IKK 3.3 Jumlah unit SMA baru yang dibangun 60 70 116.7%

IKK 3.5 Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA 66 66 100.0%

IKK 3.6 Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA 131 171 130.5%

IKK 3.7 Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA 200 553 276.5%

IKK 3.8Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yangditetapkan oleh pemerintah

12,311 2,512 20.4%

IKK 3.9Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaianpendidikan

4,320 500 11.6%

IKK 3.10 Jumlah SMA Rujukan 121 424 350.4%

IKK 3.12Jumlah siswa SMA yang mengikutilomba/olimpiade, festival, debat, dan unjukprestasi tingkat nasional dan Internasional

3,094 2,044 66.1%

IKK 3.13 Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa 10,757 2,350 21.8%

IKK 3.14Jumlah Siswa SMA yang menerapkan pendidikankarakter

754 7,266 963.7%

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin

IKK 3.4 Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP 1,692,559 1,638,671 96.8%

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA

IKK 3.15Jumlah layanan Sistem Pendataan dan InformasiPendidikan SMA

1 1 100.0%

IKK 3.16

Jumlah dokumen rumusan kebijakan,perencanaan, penganggaran dan pengendaliankegiatan bidang Pendidikan SMA serta koordinasilintas sektoral bidang Pendidikan SMA

20 20 100.0%

IKK 3.17Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansidalam dan luar negeri

8 8 100.0%

Dalam pencapaian target IKK tersebut, dilaksanakan program-program

Direktorat Pembinaan SMA dengan capaian sebagai berikut :



17/84

13

Kode UraianCapaian Kinerja

Target Realisasi %

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, BerkesetaraanGender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

5627.049Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

4,360,383 4,359,141 100.0%

5627.019 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 3,101 2,153 69.4%

5627.018 Unit Sekolah Baru (USB) 70 70 100.0%

5627.022 Ruang Laboratorium/Praktik Siswa 166 66 39.8%

5627.024 Ruang Belajar SMA Yang Direhabilitasi 131 131 100.0%

5627.053 Sekolah Yang Direvitalisasi 40 40 100.0%

5627.028 Peralatan Tik/Komputer 553 553 100.0%

5627.052 Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013 300 300 100.0%

5627.010 Siswa SMA Yang Memenuhi Standar Kelulusan 9 9 100.0%

5627.009 SMA Model 300 300 100.0%

5627.026 Sekolah Unggul/Model/Rujukan/Berpresasi 125 124 99.2%

5627.036 Lomba Sains Nasional/Internasional 36 36 100.0%

5627.037Lomba Olahraga Dan Seni TingkatNasional/Internasional

12 12 100.0%

5627.038 Lomba Penelitian Nasional / Internasional 10 10 100.0%

5627.039Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa

Asing Lainnya5 5 100.0%

5627.035 Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi 2,942 2,350 79.9%

5627.032 Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan KarakterBangsa

64 64 100.0%

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin

5627.033Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa Miskin(PIP)

1,353,515 1,638,671 121.1%

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA

5627.004 Data Pokok Pendidikan Menengah Sekolah 17 17 100.0%

5627.001 Dokumen Perencanaan 29 28 96.6%

5627.002Laporan Pemantauan Dan Evaluasi PelaksanaanProgram

24 24 100.0%

5627.006 Dokumen Pedoman, Standar Pembelajaran 16 16 100.0%

5627.017 Naskah Pedoman, Standar Sarana Prasarana 9 4 44.4%

5627.029Bimtek Norma, Standar, Dan Kriteria SaranaPrasarana

2 0 0.0%

5627.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 18 18 100.0%

5627.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 24 24 100.0%

5627.998 Gedung/Bangunan 2 2 100.0%

5627.030Dokumen Pedoman, Standar Kelembagaan DanPeserta Didik

17 17 100.0%

5627.044 Program Pengembangan Kelembagaan 4 2 50.0%



18/84

14

E. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dalam pembangunan pendidikan SMA yang

dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Layanan pendidikan SMA yang ada saat ini belum dapat menampung

seluruh lulusan SMP dan sederajat.

2. Masih terdapat ruang kelas SMA yang mengalami kerusakan, baik rusak

ringan, sedang, maupun berat.

3. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan

menengah, khususnya SMA, karena tingginya biaya pendidikan yang

harus ditanggung oleh orang tua ataupun masyarakat.

4. Kualitas pembelajaran SMA dirasakan masih belum maksimal

dikarenakan masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana,

khususnya untuk daerah-daerah terpencil.

5. Pendidikan SMA di Indonesia masih tertinggal dan belum mampu

bersaing secara global.

6. Masih terjadinya disparitas mutu pendidikan antar daerah.



19/84

15

A. VISI DAN MISI DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Menyikapi tujuan dan makna yang terkandung dalam visi dan misi

Kemendikbud serta sasaran strategis dalam pembangunan pendidikan

SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA bertekad untuk menjadi lembaga

kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pendidikan SMA yang

berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otorisasi untuk menghasilkan

kebijakan yang dapat mewujudkan layanan prima pendidikan SMA yang

terpercaya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Pembinaan

SMA menetapkan visi pendidikan SMA, yaitu:

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat

dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem pendidikan.

Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat

penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah:

1. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat

sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya

terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan

lingkungannya.Sekolah yang kondusif menjadinya sebagai tempat yang

menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik

Visi Direktorat Pembinaan SMA 2019:

“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMA yang Berkarakter

dengan Berlandaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan Layanan

Prima Pendidikan SMA”

”



20/84

16

siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku

lainnya.Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

juga menjadi factor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting

adalah Kepala Sekolah yang memimpinpara pelaku menghadapi dan

menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang

mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan

berkepribadian.Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang

sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya.

Sensitif terhadap kebutuhan siswa sertamampu memberikan

semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam

mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya

dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga

sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti:membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah

dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki

tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi

seluruh anak Indonesia.Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam

memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang

perkembangan pendidikan anaknya, serta memberi masukan kepada

sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelanggaraan

pendidikan di sekolah akan menjadikan pendidikan menjadi lebihefektif.

4. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian

masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya

Pemerintah.Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa

menyelenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan



21/84

17

pendidikan milik Pemerintah.Masyarakat yang menyelenggarakan

satuan pendidikan sendiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap

mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan

Pemerintah.Sedangkan partisipasi masyarakat dalam satuan

pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat berupa materi,

tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta dalam

pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non

akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana

Pengembangan Sekolah.

5. Industri yang berperan pentingDi negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata

berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan

beasiswa.Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi

kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman

Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.Selain dukungan finansial,

peran industriyang penting adalah dalam memecahkan permasalahan

peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.Dunia industri bisaberfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen

industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa.Kerjasama sekolah dan

industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling

membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari

bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai

yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa

membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam

penyelenggaraan pendidikan.Organisasi profesi dapat memberi

masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah

sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi,

melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik



22/84

18

akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat

kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) tahun 2002

yaitu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah

diantaranya telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus

untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31

ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses,

kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak

Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional

Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin

melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah

dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin

ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di

seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta

mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten

dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu

sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari

APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah. Pemanfaatan

dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan

semakin terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana

Pemerintah dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD

daerah bersangkutan



23/84


24/84

20

C. SASARAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2016

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan

pendidikan Sekolah Menengah Atas, diperlukan sejumlah sasaran

program yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun

2016, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) untuk

mengukur apakah sasaran program dapat mengkonfirmasi tujuan strategis

tersebut dan selanjutnya dapat dicapai pada masa depan (tahun 2019).

Sasaran program untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah

sebagai berikut:

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (IKP) 2016

SP1 Peningkatan Kualitas

Pembelajaran

Rata-rata nilai sikap siswa SMA yangminimal “Baik”

SP2 Meningkatnya siswayang berpartisipasimengikuti pendidikanSMA

APK SMA 2016 sebesar 30,37 %

SP3 Menurunnyapersentase angkaputus sekolah SMA

Jumlah siswa pada jenjang PendidikanMenengah Atas menerima bantuan melaluiKartu Indonesia Pintar sebanyak 1.692.559

siswa SMA.

Angka putus sekolah SMA 2016 sebesar1,10 %.

SP4 Tersedianya sekolahmenengah di setiapkecamatan

Persentase kecamatan yang memilikiminimal 1 Sekolah Menengah Atas 2016sebesar 82,50 %.

SP5 Peningkatan KualitasPembelajaran

Jumlah perolehan medali tertimbang darikompetisi internasional tingkat PendidikanDasar dan Menengah sebanyak 148 medali.

SMA menerapkan program penyelerasandengan dunia kerja 30 %.

SP6 Tersedianya SMAmodel/rujukan disetiap kabupaten/kota

Persentase Kabupaten/kota yang memilikiminimal 1 sekolah menengah rujukan/ modelsebesar 49,9 %.

Persentase sekolah menengah yangmemenuhi akreditasi minimal B sebanyak70%



25/84

21

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (IKP) 2016

SP7 Meningkatnya kualitassatuan pendidikan

melalui peningkatan 8standart nasionalpendidikan (SNP)

Persentase satuan pendidikan yangmeningkat efektifitas berdasarkan SNP

sebesar 29 %

SP8 Tata Kelola DirektoratPembinaan SMA yangbaik

Tersedianya data Pendidikan SMA yangakurat, berkelanjutan, dan terbarukansebanyak 87 %.

Nilai minimal LAKIP Direktorat PSMAsebesar 73 (baik) pada tahun 2016.

D. INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai target sasaran program pada tahun 2019 telah ditetapkan

pembabakan pencapaian target sasaran strategis per tahun yang tertuang

dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA. Berikut

tabel IKK Direktorat Pembinaan SMA :

NoSasaran Strategis/Indikator KinerjaKegiatan (IKK)

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

IKK.1Jumlah siswa SMApenerima BOS SMA 4.456.077 4.844.702 4.977.085 5.102.070 5.243.419

IKK.2Jumlah RKB SMA yangdibangun

1.514 4.000 3.028 3.028 3.028

IKK.3Jumlah unit SMA baruyang dibangun

70 222 103 103 103

IKK.4Jumlah siswa SMApenerima KIP

1.692.559 1.692.559 1.692.559 1.692.559 1.692.559

IKK.5PembangunanPrasaranaPembelajaran SMA

66 2.557 2.061 1.547 1.032

IKK.6Rehabilitasi RuangPembelajaran SMA

131 257 200 143 86

IKK.7

Pengadaan Sarana

Pembelajaran SMA 200 200 200 200 200

IKK.8Jumlah SMA yangmenerapkan standarpenilaian pendidikan

4.320 4.320 4.320 4.320 4.320

IKK.9 Jumlah SMA Rujukan 121 1.100 1.200 1.300 1.400

IKK.10

Jumlah siswa SMAyang mengikutilomba/olimpiade,festival, debat, danunjuk prestasi tingkatnasional danInternasional

3.094 3.094 3.094 3.094 3.094



26/84

22

NoSasaran Strategis/Indikator KinerjaKegiatan (IKK)

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

IKK.11

Jumlah siswa SMAyang memperoleh

beasiswa dari jalurprestasi nasional daninternasional

10.757 2.942 2.942 2.942 2.942

IKK.12

Jumlah SMA yangmelakukanpembelajarankewirausahaan

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

IKK.13

Jumlah SMA yangmenerapkan kurikulumyang ditetapkan olehpemerintah

12.311 12.461 12.611 12.761 12.911

IKK.14

Satker yang MendapatDukungan Manajemendan Layanan TeknisSMA

35 35 35 35 35

Untuk mencapai target IKK pada tahun 2019, maka telah ditetapkan program-

program Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2016.

Berikut tabel Program Prioritas 2016 Direktorat Pembinaan SMA:

KODE URAIAN SATUANPAGU DEFINITIF

VOLUME ALOKASI

5627.018 Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah 222 532.250.154

5627.019 Ruang Kelas Baru (RKB) Ruang 4.000 856.465.503

5627.022Ruang Laboratorium/PraktikSiswa

Ruang 2.245 455.809.789

5627.024 Ruang Belajar Yang direhabilitasi Paket 3.279 174.262.849

5627.026Sekolah Unggulan/ Model/Rujukan/ Berprestasi

Sekolah 904 230.568.453

5627.028 Peralatan TIK/Komputer Sekolah 3.884 247.771.114

5627.032Sekolah Yang MenerapkanPendidikan Karakter Bangsa

Sekolah 363 41.840.018

5627.033Siswa SMA Penerima ManfaatBSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Siswa 1.367.560 1.275.248.685

5627.035Siswa SMA Penerima BeasiswaPrestasi

Siswa 2.942 12.200.640

5627.036Lomba sainsNasional/Internasional

Bidang 34 79.215.283

5627.044Program PengembanganKelembagaan

Dokumen 14 2.358.040

5627.052Sekolah Yang MenerapkanKurikulum 2013

Sekolah 4.427 94.261.848



27/84

23

KODE URAIAN SATUANPAGU DEFINITIF

VOLUME ALOKASI

5627.053 Sekolah Yang direhabilitasi Paket 279 189.705.792

5627.055Sekolah Yang MendapatkanStandardisasi dan Akreditasi

Sekolah 100 8.305.135

5627.056Sekolah Yang MendapatkanPerpustakaan/Pusat SumberBelajar (PSB)

Ruang 2.137 561.106.136

5627.057Layanan Pengelolaan BOS danDAK

Dokumen 7 76.073.476

5627.058Kerjasama dan Sinergi AntarLembaga

Dokumen 1 3.373.743

5627.059Sekolah Yang MendapatkanPembinaan Ekstra kurikuler

Sekolah 9 29.422.243

E. STRATEGI PEMBIAYAAN

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—

2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta

melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan

pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan

terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi

pendidikan;dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dantata kelola pendidikandan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan

pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan

pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang

dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian

tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai

dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi

oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN.Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp.207 triliun atau 20% dari APBN

sebesar Rp.1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar

4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari

APBN Rp.225,2 triliun, yang mencakup Rp.128,7 triliun disalurkan melalui

belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp.96,5 triliun disalurkan melalui

belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan

mencapai Rp.1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai



28/84

24

8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN

tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp.349,2 triliun.

Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka

pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I

terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan

kebutuhuan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Struktur Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015-2019

No KegiatanJumlah

output

Target Anggaran (Rp. 000.000)

2015 2016 2017 2018 2019

Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar danMenengah

123 23.643.252 29.893.609 30.976.962 32.150.542 33.362.015

1.Pembinaan Sekolah

Dasar14 2.216.195 2.480.098 2.558.540 2.952.532 3.092.981

2.Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama20 2.699.200 4.062.249 4.100.552 4.162.165 4.221.813

3.Pembinaan Sekolah

Menengah Atas23 8.010.000 5.049.038 9.803.759 10.118.011 10.452.033

4.Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan25 9.009.000 11.542.632 12.060.600 12.390.842 12.972.781

5.

Pembinaan Pendidikan

Khusus dan Layanan

Khusus

27 912.000 1.542.642 1.566.613 1.592.098 1.620.047

6.Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas

Lainnya

20 386.757 405.991 442.798 473.794 506.960

7.Pembinaan Penjaminan

Mutu Pendidikan11 35.100 37.100 39.100 41.100 43.100

8.Lembaga Penjaminan

Mutu Pendidikan5 375.000 390.000 405.000 420.000 452.300

Tabel 2.2. Alokasi Anggaran 2016 Per Jenis Belanja

No Jenis Belanja Alokasi (000)

Pusat 4.794.045.523.000

1 Belanja Pegawai 11.367.955

2 Belanja Barang 3.409.871.333

3 Belanja Modal 5.247.235

4 Belanja Sosial 1.367.559.000

Dekonsentrasi 143.793.160.000

1 Belanja Barang 143.793.160.000

Total Anggaran 4.937.838.683.000



29/84

25

Gambar 2.1 Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Gambar 2.2 Rencana Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA

Tahun 2016.

BELANJA BARANG

71,13%

BELANJA BANSOS

28,53%

BELANJA

PEGAWAI

0,24%

BELANJA MODAL

0,11%

PAGU ANGGARAN PER BELANJA

BELANJA BARANG BELANJA BANSOS BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL

JAN FEB Maret APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

Penyerapan Kumulatif (Dlm Juta) 870 65,158 311,613 551,315 862,928 1,534,095 1,917,618 2,708,636 3,624,298 4,260,948 4,563,931 4,650,224

Penyerapan Per Bulan (Dlm Juta) 870 64,288 246,455 239,702 311,613 671,166 383,524 791,018 915,663 636,649 302,984 86,293

Persentase 0.02% 1.4% 6.5% 11.5% 18.0% 32.0% 40.0% 56.5% 75.6% 88.9% 95.2% 97.0%



30/84

26

Gambar 2.3 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016



31/84

27

A. SASARAN PRIORITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Sasaran prioritas pendidikan nasional ditetapkan untuk mendukung target

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-

2019. Untuk mewujudkan target RPJMN 2015-2019, sasaran prioritas

nasional didasarkan pada kerangka “Nawa Cita” yang berkaitan dengan

pembangunan bidang pendidikan, sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4)

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; (5)

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai poin-poin tersebut.

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan

pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program

Indonesia Pintar (PIP). Sasaran yang ingin dicapai dalam Program

Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah,yaitu:

Tabel 2.1 Sasaran Partisipasi Pendidikan

Jenjang/Komponen SatuanStatus Awal

2014

Target

2019

I. Pendidikan Dasar

a. SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI % 91.3 94.8

SDLB/Paket AAngka Partisipasi Kasar

SD/MI/SDLB/Paket A% 110.0 114.1



32/84

28

Jenjang/Komponen SatuanStatus Awal

2014

Target

2019

b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 79.4 82.0

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 101.6 106.9

II. Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 55.3 67.5

Angka Partisipasi Kasar

SMA/MA/SMK/Paket C% 79.2 91.6

III. Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi PAUD % 66.8 77.2

*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai

hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.

b. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai

dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya

angka melanjutkan;

c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk

miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan,

antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah;

d. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk

memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan

tinggi;

e. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya

kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian

pendidikan yang komprehensif;

f. Meningkatnya proporsi siswa SMA yang dapat mengikuti program

pemagangan;

g. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki

distribusi dan memenuhi beban mengajar;

h. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu

pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah

khusus;



33/84


34/84

30

4) Menetapkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di

lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan

pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;

5) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di

tingkat internasional.

3. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan

transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu

proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang

baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya

intelektual dan pikiran, menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa

yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi

pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian

peserta didik;

b. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah

yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa

cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;

c. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan

keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada

kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap

toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

d. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu

dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi;

e. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya

konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat.

4. Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial

Indonesia

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka memperteguh kebinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah sebagai berikut :



35/84

31

a. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial,

gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan

lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi

dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;

b. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;

c. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat

kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai

kemanusiaan yang adil dan beradab;

d. Meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap

hukum sesuai dengan amanat konstitusi;

e. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya

pembangunan dan karakter bangsa;

f. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya

pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan

serta penghargaan terhadap perbedaan antarsuku bangsa secara

nasional dan internasional;

g. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme,

budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan:

(i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan

kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemudadalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan

ketahanan nasional.

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,

Demokratis, dan Terpercaya

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk

mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan

pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam

rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas

tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabiltas

kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (c)

meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan

publik.



36/84


37/84

33

B. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk

menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—

2019 adalah sebagaiberikut :

T1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini;

T2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu;

T3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu

dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat;

T4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat;

T5. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengahyang Berorientasi pada Pembentukan Karakter;

T6. Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta

Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;

T7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi

Kebudayaan Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan;

T8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

dengan Melibatkan Publik.

1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak

Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam

mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan

menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan

fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan

sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan

pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD

terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan

PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD

holistik-integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan

pendidikan ke depan.



38/84

34

Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1) ini ditandai dengan tercapainya

sasaran strategis berikut:

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS1.1 Meningkatnya angka partisipasipeserta didik PAUD APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%

SS1.2Meningkatnya mutu layananPAUD

Jumlah lembaga PAUD terakreditasisebanyak 42.926 lembaga

Disamping SS1.1 berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan T1, juga

mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya

agenda pembangunan subbidang pendidikan yaitu sasaran

pembangunan terkait meningkatnya angka partisipasi PAUD. Selanjutnya,

dalam sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan partisipasi anakusia dini dari keluarga miskin dan peningkatan partisipasi PAUD dari

kalangan anak-anak berkebutuhan khusus.

Peningkatan akses ini dari waktu ke waktu meningkat yang salah satunya

karena perbaikan mutu layanan PAUD yang diindikasikan dengan

meningkatnya jumah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2019

sebanyak 42.926 lembaga. SS1.2 mendukung SS1.1 dalam rangka untuk

mencapai T1, dan SS1.1 mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan terkait

pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya

angka partisipasi PAUD pada tahun 2019 sebesar 77,2%. Aspek lainnya

bersumbangsih untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD adalah

meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD.

2. Tujuan Strategis 2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang

Bermutu

Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikanmenengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi

penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa,

guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam

ekosistem pendidikan, serta daerah-daerah yang capaian APK masih di

bawah 95%, juga kepada segmen masyarakat yang selama ini belum

optimal dijamah pemerintah akibat keterbatasan ekonomi, geografis



39/84

35

(daerah 3T), berkebutuhan khusus, serta masyarakat yang mengalami

bencana alam dan masalah sosial.

Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2) ini dapat ditandai dengan tercapainyasasaran strategis berikut:

Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran

Strategis

SS2.1

Meningkatnya angka partisipasipenduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka PartisipasiMurni (APM) SD/SDLB

APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%

APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%

APK SMP/SMPLB/Paket Bsekurang-kurangnya 83,77%

APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%

Rasio APK SMP/SMPLB antara20% penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya sebesar 0,9

SS2.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dan mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda

pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar

dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan

pengurangan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat, yaitu antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara

penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan

dan perdesaan, antardaerah, daerah 3T, dan penyandang difabel.

Aspek lainnya yang turut meningkatkan partisipasi penduduk usia

pendidikan dasar ialah menurunnya angka putus sekolah pendidikan

dasar, meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana

dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM, meningkatnya kualitas

guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, serta meningkatnyakualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi

beban mengajar.

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan

Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan

Masyarakat

Pada jenjang pendidikan menengah, peningkatan akses dan mutu

pendidikan difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa,



40/84

36

guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam

ekosistem pendidikan. Selain itu, dikaitkan dengan kebutuhan mendesak

untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja bermutu dengan kualifikasi

minimal berasal dari pendidikan menengah.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke

pendidikan menengah Pemerintah adalah salah satu kunci dalam

program wajib belajar 12 tahun. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau

keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di

setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya

operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan

Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem

pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk

mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah.

Peningkatan akses pendidikan menengah harus dapat menciptakan

loncatan dalam mengubah spektrum kualifikasi tenaga kerja Indonesia

ke depan. Pada pendidikan kejuruan kesesuaian antara asupan dari

SMK dengan kebutuhan dunia kerja menjadi mutlak. Kesesuaian tidak

saja dimaknai sebagai kesesuaian jumlah atau kuantitas namun juga

terkait dengan kesesuaian mutu lulusan. Penerapan KKNI dan SKKNI

harus segera dilakukan. Demikian pula halnya dengan peningkatan

peran dari dunia usaha dan industri di dalam menentukan arah

pengembangan pendidikan kejuruan sehingga dapat menghasilkan

lulusan yang siap pakai.

Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3) ini dapat ditandai dengan

tercapainya sasaran strategis berikut:


SS3.1

Meningkatnya angka partisipasidan lama sekolah penduduk usia16-18 tahun yang berpartisipasimengikuti pendidikan menengah(SMA/SMK/SMLB/Paket C)

APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %

APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%

Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20%penduduk termiskin dan 20% pendudukterkaya sebesar 0,6

Rata-rata sekolah penduduk usia di atas15 tahun sebesar 8,8 tahun



41/84

37


SS3.2Turunnya angka pengangguranusia 15-34 tahun lulusan SMK

Angka pengangguran usia 15-34 tahunlulusan SMK maksimal sebesar 5%


pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok

pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah penduduk usia

di atas 15 tahun. Disamping itu, SS3.1 juga mendukung pencapaian

agenda pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program

Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi

pendidikan menengah. Selanjutnya, SS3.1 difokuskan pada peningkatan

partisipasi pendidikan menengah anak-anak dari keluarga kurang

mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), peningkatan partisipasi

pendidikan menengah dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus

dan menurunnya variasi angka partisipasi antarkelompok masyarakat

(terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk

laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan dan

perdesaan, antardaerah, daerah 3T dan penyandang difabel ). Disamping

itu, diharapkan terjadinya penurunan angka putus sekolah, yang berarti

terjadi penngkatan angka melanjutkan sekolah.


pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, khususnya mengenai, (i)

meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki

pasar kerja dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; dan (ii)

meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program

pemagangan di industri. Diharapkan pada tahun 2019, semakin banyak

siswa lulusan pendidikan menengah memasuki pasar kerja sehingga

angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK mencapai maksimal

sebesar 5% sesuai dengan target angka pengangguran di dalam RPJMN

2015-2019.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan

Masyarakat

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya

meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan

keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara



42/84

38

usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan

kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan

akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak

dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN

economic community yang akan membuka pintu masuknya produk

negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia.

Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya

saingnya dan menjadi tuan rumah di negera sendiri.

Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) ini dapat dicirikan dengan



SS4.1

Menurunnya pendudukniraksara usia dewasa di atas15 tahun

Angka melek aksara penduduk usiadewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1%

SS4.2

Meningkatnya program kursusdan pelatihan yangmenerapkan KKNI

Persentase program kursus danpelatihan yang telah menerapkan KKNIsebanyak 71,38%

SS4.3

Meningkatnya jumlahlembaga/satuan pendidikanmasyarakat yangmenyelenggarakan pendidikankeluarga

Jumlah lembaga/satuan pendidikanmasyarakat yang menyelenggarakanpendidikan orang tua/keluargasebanyak 87.417 lembaga

Jumlah orang dewasa mengikutipendidikan keluarga sebanyak4.343.500 orang

SS4.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T4 yang mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok

pembangunan pendidikan terkait menurunnya rata-rata angka melek

aksara penduduk usia di atas 15 tahun. Selanjutnya, SS4.2 merupakan

tolok ukur keberhasilan T4 dan mendukung penjabaran terhadap

pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya

saing bangsa dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan denganmemperbesar proporsi tenaga kerja dengan keahlian menengah.

Selanjutnya SS4.3 merupakan tolok ukur keberhasilan T4 dan

mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan

nasional yaitu memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan

tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal

memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan



43/84

39

kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan

perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif dan meningkatkan mutu

hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

5. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan

Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan

pelaku pendidikan, seperti: kompetensi siswa, profesionalisme guru, dan

kepala sekolah, peningkatan peran orangtua serta komitmen pemimpin

institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.

Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan

siswa di kelas secara interaktif, sehinga mendorong kreativitas siswa,

daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya

peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes

internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat

dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu,

mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan,

pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan berkaitan erat dengan

pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang

terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013

diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan

secara baik.



44/84


45/84

41

pencapaian presentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan kompetensi

keahlian SMK, masing-masing berakreditasi minimal B; dan (ii) sasaran

pembangunan nasional mengenai pembangunan pendidikan terkait

pelaksanaan program Indonsia pintar, yaitu meningkatnya jaminan mutu

pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan

tersedianya sistem penilaian yang komprehensif.

SS5.4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan pendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya

saing tenaga kerja, diantaranya menetapkan dan menerapkan KKNI pada

SMK. Keseluruhan SS5 berkontribusi dalam meningkatkan daya saing

manusia Indonesia dalam keahlian menengah di wilayah ASEAN maupunwilayah internasional.

6. Tujuan Strategis 6: Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan

Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain

dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja

guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan

kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan

perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta

Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam

jabatan.

Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam

menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga

kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu,

peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk

melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutupenyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses

perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa

yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system,

memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru,

mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan

kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon

guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.



46/84

42

Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6) ini dapat dicirikan dengan tercapainya

sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:


SS6.1Meningkatnya jumlah guru dantendik PAUD dan Dikmasprofesional

Jumlah PTK PAUD profesional minimalsebanyak 37%

Jumlah PTK Dikmas profesional minimalsebanyak 15%

SS6.2Meningkatnya jumlah guruprofesional pada satuanpendidikan dasar dan menengah

Jumlah guru profesional di SD/SDLBminimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLBminimal sebanyak 95%

Jumlah guru profesional di SMA dan SMKminimal sebanyak 95%

SS6.3Meningkatnya jumlah kepalasekolah profesional pada satuan

pendidikan dasar dan menengah

Jumlah kepala sekolah profesional diSD minimal sebanyak 95% dan SMPsebanyak 95%

Jumlah kepala sekolah profesional diSMA dan SMK minimal sebanyak 95%

SS6.4Meningkatnya jumlah pengawasprofesional pada satuanpendidikan dasar dan menengah

Jumlah pengawas profesional di SDminimal sebanyak 95%, dan SMP minimalsebanyak 95%

Jumlah pengawas profesional di SMA danSMK minimal sebanyak 95%

SS6.5Menurunnya jumlah sekolah yangkekurangan guru pada satuanpendidikan dasar dan menengah

Jumlah SD memiliki rasio guru terhadapsiswa sesuai SPM sebesar 71%

Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuaiSPM sebanyak 83%

Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuaiSNP sebanyak 80% dan jumlah SMKmemiliki jumlah guru sesuai SNPsebanyak 75%

SS6.1 sampai dengan SS6.5 merupakan penjabaran terhadap

pencapaian T6 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan, yaitu

meningkatnya kualifikasi akademik seluruh GTK termasuk guru minimal

S1/D4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam subject knowledge dan

pedagogical knowledge.

SS6.5 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T6 yang mendukung


pembangunan pendidikan terkait menurunnya jumlah sekolah yang

kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar yang diindikasikan

dengan semakin banyaknya jumlah SD dan SMP yang memiliki guru

sesuai SPM. SS6.5 tersebut juga merupakan tolok ukur keberhasilan T6

dan mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran



47/84

43

pembangunan nasional sub bidang pendidikan yaitu menurunnya jumlah

sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan menengah yang

diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah SMA dan SMK yang

memiliki jumlah guru sesuai SNP.

7. Tujuan Strategis 7: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui

Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa

sebagai Pengantar Pendidikan

Peningkatan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan

meningkatkan diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan

apresiasi seni, karya budaya, memenuhi sarana/prasarana budaya, dan

meningkatkan kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada

budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan pelindungan terhadap

kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah

mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi

budaya Indonesia ke dunia internasional agar warisan budaya yang

dimiliki tidak hilang.

Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan

untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan

pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan

Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik

menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan

berdaya saing kuat. Peran kemampuan berbahasa guru dan tendik

merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan mutu layanan dan

lulusan, karena dengan kemampuan bahasa yang baik, ilmu

pengetahuan dapat disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, Uji

Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) sangat perlu untuk dijadikan

prasarat dalam program sertifikasi dan peningkatan kinerja guru dan

tendik.



48/84

44

Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7) ini dapat dicirikan dengan



Strategis

SS.7.1

Meningkatnya kesadaran danpemahaman masyarakat akanpelindungan, pengembangan, danpemanfaatan serta diplomasi budayauntuk mendukung terwujudnyakarakter dan jati diri bangsa yangmemiliki ketahanan budaya

Indeks gotong royong di atas 0,55

Indeks toleransi di atas 0,49

SS.7.2

Meningkatnya mutu bahasa danpemakaiannya sebagai penghelaIpteks dan penguat daya saingIndonesia

Skor PISA pada tahun 2019 menjadi414 (dari 396 pada tahun 2012)

Jumlah pendidik terbina dalampenggunaan bahasa dan sastra

menjadi 254.529 orang (dari 31.529orang pada tahun 2014)

SS.7.3Meningkatnya peran bahasa Indonesiasebagai bahasa perhubungan dikawasan ASEAN

Jumlah pemelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang

Jumlah penutur non-Indonesia dikawasan ASEAN yangmenggunakan bahasa Indonesiasebanyak 2.500 orang

SS7.4Meningkatnya penutur non-Indonesiamenggunakan bahasa Indonesia untukbelajar budaya Indonesia

Jumlah penutur non-Indonesia yangmenggunakan bahasa Indonesiauntuk belajar budaya Indonesiasebanyak 1.500 orang

SS7 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang mendukung


pembangunan nasional pencapaian dari agenda pembangunan terkait

pelaksanaan revolusi karakter bangsa. SS7 ini selanjutnya dijabarkan

dalam SS7.1 sampai dengan SS7.4 yang merupakan tolok ukur

keberhasilan T7 dan mendukung penjabaran terhadap: (i) pencapaian

sasaran pokok pembangunan nasional bidang pembangunan masyarakat

yang diukur melalui indeks gotong royong, indeks toleransi, indeks rasa

aman dan jumlah konflik sosial; dan (ii) pencapaian program prioritas

pemerintah terkait pelaksanaan revolusi karakter bangsa serta

memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sementara itu, SS7.2 sampai dengan SS7.4 merupakan penjabaran

terhadap pencapaian T7 yang mendukung pencapaian sasaran

pembangunan nasional terkait pencapaian nawacita ke lima, yaitu



49/84

45

pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar,

khususnya peningkatan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai

penghela iptek dan penguat daya saing manusia Indonesia. Disamping itu

SS7.2 sampai dengan SS7.4 juga mendukung penjabaran terhadap

pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk agenda pembangunan

kebudayaan terkait peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai

peningkatan karakter dan jati diri bangsa dan peningkatan kemampuan

masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif,

misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan

ASEAN.

8. Tujuan Strategis 8: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparandan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian

bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud

tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja

kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan

efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan

anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di

tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk

mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam

memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif

dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan

melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis

data, riset, dan bukti lapangan.

Terwujudnya tujuan strategis 8 (T8) ini dapat dicirikan dengan tercapainya

sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:


Strategis

SS8.1Meningkatnya partisipasi daerah dalammeningkatkan layanan PAUD dan Dikmas

Sejumlah minimal 54.6%kabupaten dan kota memilikilembaga PAUD terpadupembina holistik integratif

Sejumlah minimal 15,6%kabupaten dan kota memilikiminimal 1 lembaga masyarakat



50/84

46


Strategis

rujukan (PKBM, kursus danpelatihan, atau UPTD)

SS8.2Meningkatnya partisipasi daerah dalammeningkatkan layanan pendidikan dasar danmenengah

Sejumlah minimal 68%kabupaten dan kota memilikiindeks pencapaian SPMpendidikan dasar sebesar 1

Sejumlah minimal 90%kab/kota memiliki Indekspencapaian SPM pendidikanmenengah sebesar 1

SS8.3Dipertahankannya opini Laporan KeuanganKemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan KeuanganKemendikbud mendapat opiniWajar Tanpa Pengecualian(WTP)

SS8.4Meningkatkan akuntabilitas kinerjaKemendikbud Skor LAKIP minimal sebesar 80

SS8.1 dan SS8.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T8 yang

mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya

agenda pembangunan nasional sub bidang pendidikan, yaitu: (i)

meningkatnya akses penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah

daerah dan satuan pendidikan; (ii) meningkatnya mutu layanan PAUD,

Dikmas, Dikdas, dan Dikmen; (iii) terwujudnya kesinambunganpenyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan

pendidikan serta membaiknya efisiensi dan efektifitas pembiayaan

pendidikan.

Selanjutnya SS8.3 dan SS8.4 mendukung pencapaian sasaran

pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan nasional sub

bidang penguatan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

terkait meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang

baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja

pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i)

meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.



51/84

47

Untuk mencapai target IKK tahun 2016 yang telah ditetapkan, maka Direktorat

Pembinaan SMA telah menyusun program-program pembangunan pendidikan

SMA. Program tersebut kemudian dilaksanakan oleh setiap Sub Direktorat

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).Berikut ini adalah program-program Direktorat Pembinaan SMA per Sub

Direktorat.

A. SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI

1. Dokumen Perancanaan dan Penganggaran.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan

penganggaran program Pendidikan Menengah Atas tahun anggaran

2016, dalam menyusun perencanaan dan pengganggaran setiap

tahun Direktorat Pembinaan SMA melakukan beberapa proses

tahapan yang harus berkoordinasi dengan instansi/Kementerian

lainnya dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi

tersebut adalah Bappenas, Kementerian Keuangan Direktorat

Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan

dan diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan program/kegiatan dan

anggaran Direktorat Pembinaan SMA untuk tahun anggaran 2017

baik di pusat maupun provinsi.

a. Dokumen perencanaan dan penganggaran 2016 ini meliputi

kegiatan :

1) Penyusunan Renstra Direktorat SMA;


8/17/2019 progra

Documents

program pendidikan 2016