PRIORITAS KEBUTUHAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PUBLIK …

Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 1, Juni

2015

PRIORITAS KEBUTUHAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN

PUBLIK

DI KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG

Juliannes Cadith [email protected]

Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract Public expectations in the period of seven years after Serang became an autonomous region have not shown

satisfactory results. It was clear from some parameters such as the number GRDP (gross regional domestic

product, infant mortality, poverty and the spread of poor households in Serang, as well as the geographically

heterogeneous conditions, it needs a development plan to improve the welfare of society in general and the

improvement of the apparatus performance in particular in providing services to people in Serang. Therefore, we need a strategic effort in the formulation of regional planning of Serang. One of the ways is through public

aspirations to know the needs of the community. This study examines: (1). Priority Needs of Communities in the

public services in Taktakan district, Serang, (2) The level of public satisfaction in the public services in the City

district Taktakan, Serang (3). Public Service Agency's performance in the district town Tatkakan Serang. This research uses survey method with quantitative approach. The population that will be the object of the research

is the whole community that is located in the District of Taktakan. The sampling is determined using a slovin

formula with the standard error of 10%. The distribution of samples will be done with proportional area

random sampling method. The results showed: 1. The level of the need for public service in the urgent category

is 9 (25.71%), quite urgent as much as 18 (51.42%), and less urgent as much as 8 (22, 86%) types of public service that must be done by the government. 2. The assessment of the Taktakan district society is quite satisfactory (the mean score is 1.75) with the services provided by the government. The results of public satisfaction level questionnaire in Taktakan showed a satisfactory assessment of one type of public service (2.86%), were quite satisfied for 13 types of services (37.18%), and not satisfied with 23 types of service (65.71%), (3). As a whole, Taktakan’s society assess the performance of public service institutions is still lacking (themean score is 1:57). Public perception of government agencies that receive sufficient assessment was 10 (28.57%), and not as well 25 (71.43%). Keywords: Aspiration, Apparatus Performance.

11

mailto:[email protected]


2015

A. Pendahuluan

Kota Serang merupakan wilayah baru

hasil pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten pada tahun 2007. Sebagai ibukota

provinsi. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan

Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan

Kecamatan Taktakan, Kota Serang memiliki

luas wilayah 266,77 km2 dengan jumlah

penduduk sekitar 713,380 jiwa (BPS Kota Serang tahun 2012) dan Batas wilayah.

Sebelah Utara yaitu Teluk Banten Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan Kabupaten

Serang, Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan

Baros Kabupaten Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan

Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 (enam) kecamatan

tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Kehadiran kota serang sebagai daerah baru hasil pemekaran diikuti dengan munculnya

harapan masyarakat akan keadaan yang lebih baik . adanya peningkatan kualitas pelayanan

publik diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan daerah induk. Luasnya

cakupan wilayah pelayanan daerah induk menjadi penyebab dari kurang efisiennya

pelayanan publik yang tersedia. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah baru yang

lebih terbatas, maka pelayanan publik yang tersedia akan sesuai dengan kebutuhan lokal. Jarak dan rentang kendali yang lebih singkat

dan pendek antara birokrasi dan masyarakat akan menciptakan interaksi yang lebih intensif

baik bagi pemerintah maupun masyarakat sehingga kebutuhan akan pelayanan publik

terpenuhi dengan baik. Harapan masyarakat juga pada aspek Percepatan pertumbuhan

ekonomi Pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi

daerah melalui pemanfaatan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru, pemerintah setempat memiliki peluang untuk

menggali berbagai potensi ekonomi daerah yang selama ini tidak tergali. Pemekaran

daerah juga memungkinkan terciptanya usaha-usaha

baru yang mampu menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal. Penciptaan usaha-usaha baru diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung proses pemerataan dalam pembangunan.

Arus demokratisasi yang makin luas

berpengaruh terhadap perubahan kehidupan tata pemerintahan secara paradigmatik. Hampir seluruh aspek tata pemerintahan di

pusat hingga daerahmenjadi fokus perhatian segenap elemen masyarakat, terutama yang

menyangkut aspek keberpihakan dan pertanggungjawaban publik (accountability)

pada keseluruhan mekanisme peran pemerintah dalam pembangunan, yang

mencakup seluruh mekanisme input, process, maupun output yang dihasilkannya. Dalam

kaitan dengan inilah maka partisipasi publik menjadi sebuah keniscayaan guna membangun akuntabilitas tersebut, di samping transparansi

dalampenyelenggaraan pemerintahan.

Ekspektasi masyarakat dalam masa tujuh tahun setelah kota serang menjadi daerah otonom belumlah menunjukan hasil yang memuaskan, ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah kota serang berbagai upaya

terus dijalankan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetapi hasilnya belumlah sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat. Penilaian secara objektif harus kita lakukan untuk menilai capaian pemerintah kota serang, berikut ini beberapa

parameter untuk menilai kinerja pemerintah kota serang; 1. Dilihat dari Produk Regional Bruto

Produk regional domestic brutu adalah angka total pendapat perkapita disuatu wilayah merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk disuatu wilayah . berikut ini data PDRB kota serang.

12


2015

Tabel 1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha Di Kota Serang Tahun 2008-2011 (Juta Rupiah)

No Tahun PDRB PDRB

Perkapita

1 2008 4.354.137 8,827

2 2009 4.806.605 9,653

3 2010 5.420.248 9,381

4. 2011 6.441.733 10,870

Sumber : Kota Serang Dalam Angka

Jika dilihat dari data di atas memang terjadi peningkatan PDRB dari tahun ketahun, rata-rata kenaikannya adalah sebesar 9.68%.

2. Angka Kematian Bayi

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat pembangunan kesehatan masyarakat adalah dengan mengetahui angka kematian bayi. Indikator ini dipergunakan untuk melihat perkembangan kota/daerah/wilayah dari kondisi harapan hidup bayi, berikut ini data tingkat angka kematian bayi dikota serang.

Tabel 2 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009 Kabupaten/Kota

No Nama % Angka

Kabupaten/kota Kematian

Bayi

1 Kabupaten Serang 56.51

2 Pandeglang 54,64

3 Lebak 55,96

4 Kota Serang 50,03

5 Tangerang 45,87

6 Kota Tangerang 34,68

7 Kota Tangerang 34,31

Selatan

8 Kota Cilegon 33,93

Sumber : Kota Serang dalam Angka

Dari data diatas kita bisa melihat bahwa tingkat persentase angka kematian bayi di provinsi banten berkisar antara 33,93% - 56,51 % , suatu kondisi yang masih cukup memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, dan kondisi juga terjadi dikota serang dimana persentase angka kematian bayi dikota serang sebesar 50.03%.

3. Tingkat kemiskinan Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara/daerah/wilayah sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan, jelas setinggi apapun tingkat pendapat perkapita yang dicapai suatu wilayah selama distribusi pendapatannya tidak merata maka kemiskinan di suatu wilayah/daerah tidak akan bisa diatasi. Berikut jumlah keluarga miskin dikota serang.

Tabel 3 Jumlah Keluarga Fakir Miskin dan Angka Kemiskinan di Kota

Serang Tahun 2008-2011

No Tahun Keluarga Angka

Miskin Kemiskinan

(%)

1 2008 7.765 1,57

2 2009 20.644 4.14

3 2010 20.315 3.51

4. 2011 20.315 3.43

Sumber: kota serang Dalam Angka Jumlah keluarga miskin dan angka kemiskinan dikota serang cenderung meningkat dari tahun ketahun, dan peningkatan terbesar terjadi ditahun 2009 dengan jumlah keluraga miskin 20.644 atau terjadi kenaikan sebesar 12.879 rumah tangga miskin dan angka kemiskinan naik sebesar 2.57%

13

Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 1, Juni 2015

Tabel 4

Jumlah dan Sebaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Serang

Jumlah

Jumlah

No Kecamatan Jumlah Penduduk Rumah Tangga % Rumah Tangga

Miskin

1 Serang 180.055 21.215 4.904 23.12

2 Cipocok Jaya 68.298 11.225 2.557 22.78

3 Kasemen 81.695 23.502 6.180 26.30

4 Tattakan 63.763 6.465 1.985 30.70

5 Walantaka 61.451 9.144 2.557 27.96

6 Curuq 47.346 12.134 2801 23.07

Total 497.910 83.685 20.984 25.07

Sumber : Kota Serang Dalam Angka

Jika dilihat dari data diatas sebaran rumah tangga miskin di kota serang kecamatan

yang tertinggi Jumlah Rumah Tangga miskin adalah kecamatan kasemen (6180 RTM) sedangkan yang terendah yaitu kecamatan taktakan (1.985 RTM). Sedangkan dari sisi Persentasi dari

keseluruhan jumlah rumah tangga dimasing kecamatan, persentasi yang tertinggi adalah kecamatan tatakan (30,70%) dan yang terendah adalah kecamatan Curuq sebesar 26%.

Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi geografis yang heterogen maka dibutuhkan sebuah perencanaan pembangunan yang benar-benar

dibutuhkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan peningkatan kinerja aparatur pada khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Serang. Oleh

karena itu diperlukan upaya-upaya strategis dalam perumusan perencanaan daerah Kota Serang. Salah satu cara yang dapat ditempuh melalui penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting

mengingat dalam proses

pembangunan penyerapan aspirasi/keinginan/kebutuhan masyarakat mutlak diperlukan . tanpa pemanfaatn partisipasi masyarakat secara baik dan

terarah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sulit diharapkan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji : (1). Prioritas Kebutuhan Masyarakat pada pelayanan publik di kecamatan Taktakan kota serang?, (2) Tingkat Kepuasaan Masyarakat pada Pelayanan publik di kecamatan Taktakan Kota serang? kinerja Instansi Pelayanan Publik di kecamatan Tatkakan kota serang.

C. Tinjauan Pustaka 1. Peran Publik sebagai manifestasi dari

paradigma new public services

Secara teoritis penguatan peran publik dalam pemerintahan di satu sisi, atau orientasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik di sisi lain, dikenali sebagai manifestasi dari

paradigma new public services

sebagaimana diintroduksi oleh Denhart dan Denhart (2007:45-63) yang menempatkan warga negara (the citizen) sebagai focus of interest-nya dengan cara ”serving citizens, not customers; seeking the public interest;

value citizenship over entrepreneurship; thinking strategically, acting democratically; recognizing that accountability isn’t simple; serving rather than steering; dan value people, not just productivity.”

14


2015

Konsep NPS merupakan kritik terhadap NPM atau disebut dengan nama lain seperti post-Bureucratic paradigm

(Barzeley,1992) dan reinventing government dengan 10 prinsip – prinsip dalam membangun birokrasi yang berjiwa

entreprenur1 (Osborne dan Gaebler, 1992)

yang menekankan perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efesien dengan prinsip the invisible handnya adam smith yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan public yang lebih luas. tema pokok dalam new public manajement antara lain bagaimana mengunakan

mekanisme pasar di sektor publik2. Dengan

mentransformasikan kinerja pasar akan menganti atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (Rule Based) dan proses yang mengantungkan pada otoritas pejabat (authority driven process) menjadi orentasi pasar (market-based), dan dipacu untuk berkompetisi sehat (competition-driven tactics) Dunia mengalami transisi besar dari negara kuat menjadi pasar kuat, tata kelola publik yang sebelumnya di kuasai negara tiba-tiba di serah terima kepada swasta – the business entity, apakah negara bisa lepas, tidak terkait dan menjauh dari kegiatan ekonomi? Pertanyaan ini terus diajukan selama puluhan tahun bahkan berabad –abad sejak adam smith menegaskan kredonya bahwa negara harus keluar dari kegiatan ekonomi. Ekonomi akan berjalan efesien jika negara tidak melakukan intervensi. Meskipun demikian, mekanisme pasar

bukan problem solver untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam sistem ekonomi. Pasar sering tidak bekerja secara efektif di dalam berbagai keadaan.

1 Reinventing governance pada hakekatnya adalah upaya untuk mentrasformasi jiwa dan kinerja dan kinerja entrepreneurship ke dalam birokrasi pemerintah melalui Prinsip – prinsip

mewirausahakan birokrasi yang terdiri dari ; 1). Steering rather than rowing; 2). Empowering rather than serving;3). Competition in service delivery; 4). Mission driven

organization; 5). Result oriented, not inputs;6). Customer driven, not bureaucracy;7). Earning rather than spending; 8). Prevention

rather cure; 9). Decentralized government and participation;10). Market oriented government 2 Miftha Toha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer hal 74

(kegagalan pasar3). Adanya fakta tersebut

maka terdapat ruang bagi peran pemerintah untuk terlibat. Kegagalan pasar seringkali ,menuntut campur tangan (intervensi) pemerintah. Dalam new public service semua pihak ikut berperan disini pemerintah harus menjamin hak –hak warga negara dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga negara. Isu justice, equity, participation dan juga leadership harus mendapatkan perhatian utama (Denhard & Denhard, 2003). Dalam new public service semua pihak ikut

berperan disini pemerintah harus menjamin

hak –hak warga negara dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga

negara. Isu justice, equity, participation dan juga leadership harus mendapatkan

perhatian utama (Denhard & Denhard, 2003). Ide dasar dari new public service

dibangun dari konsep – konsep berikut ini; 1). Teori democtatic citizenship; 2). Model

komunitas dan civil society ;3 organisasi humanism; 4). Post modern ilmu

administrasi public. Yang kemudian melahirkan prinsip- prinsip sebagai berikut ; 1) Serve citizens, not customers.

2) Seek the public interest; 3) Value citizenship over entrepreneurship; 4) Think Strategically, act democratically; 5) Recoqnize that accountability processes; 6) Serve rather than steer; berorentasi pada

pelayanan 7) Value people, not just productivity

2. Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan

Partisipasi memiliki konotasi yang berbeda-beda dalam pandangan para ahli.

3 Kegagalan pasar adalah suatu keadaan atau kondisi di mana pasar

tidak bisa bekerja secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh

beberapa hal seperti ; a). adanya barang Publik (Publik Goods),

ekternalitas (Externality), informasi yang tidak sempurna

(incomplete Information), Daya monopoly (Monopoly Power) dan

adanya barang Altruisme, prathama rahardja dan mandala manurung

dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi

15


2015

Janabrota Bhattacharyya (Ndraha, 1990 :

102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Slamet M. memaknai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil

pembangunan tersebut. Mubyarto (1984:35) dalam Sugihen (2007:142) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

Dalam rangka pembangunan bangsa

yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting, bahkan Tjokroamidjojo dalam Kaho (2006:125) menegaskan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara.

Menurut Paul (1987 : 24) dalam Makmur (2008 : 156) : “Participation refers to an active process whereby benefictartes influences the direction and execution of development projects rather than receive a share of projects benefits”.

Berdasarkan definisi di atas,

menjelaskan bahwa partisipasi melihat pada keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan keputusan, dan evaluasi. Konsep tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam diri setiap orang sehingga menghasilkan konsep partisipasi yang aktif dan kreatif.

Kemampuan masyarakat untuk

mewujudkan dan memengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan “power” atau kekuatan yang dimiliki dalam setiap diri

individu sehingga pemberdayaan (empowerment) merupakan central theme atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif.

Partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Menurut Davis dalam Ndraha (1990:102) keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan dapat disebut sebagai partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual.

Bertolak dari berbagai macam pengertian partisipasi, Slamet M. dalam Sugihen (2007:145-146), menyederhanakan pemahaman tentang partisipasi atas 5 jenis, yaitu:

a. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.

b. Ikut memberi input dan menikmati

hasilnya. c. Ikut memberi input dan menerima

imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.

d. Tidak memberi input tapi menikmati

dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Tjokroamidjojo (1984:220), berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi, yaitu:

a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan

tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

16


2015

c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Pemerintah daerah dalam

melakukan pengelolaan keuangan, pembangunan, serta pelayanan publik tidak akan berjalan tanpa partisipasi

masyarakat. Pemerintah daerah memerlukan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya secara

partisipatif. Tanpa itu semua pembanguann

yang direncanakan oleh pemerintah akan

bersifat elitis dan tidak memihak pada

masyarakat, hasilnya adalah adanya

keleluasaan bagi penyelenggara

pemerintahan untuk melakukan penyalahguanaan kebijakan. Partisipasi dalam otonomi daerah memberikan peran yang besar bagi media dan LSM untuk ikut andil dalam controling penyelenggaraan pemerintahan.

3. Proses dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Mekanisme perencanaan menyangkut dengan dengan prosedur pelaksanaan,instansi yang terlibat,jadwal pelaksanaannya dan penjabat yang berwenang menetapkan dokumen

perencanaan. Mekanisme ini diperlukan sebagai pedoman bagi aparat perencanaan

dalam melaksankan penusunan dokomen berikut penetapannya. Kepala Bappeda

menyiapkan rancangan RPJPD kemudian dijadikan bahan utama Bagi musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda) .

Proses musrenbangda mengikut sertakan pemuka dan tokoh masyarakat, pemuka

adat, cerdik pandai, LSM dan lain - lainnya dalam rangka menyerap aspirasi

masyarakat guna memberikan masukan dalam penyusunan dokomen perencanaan.

Dengan demikian akan terdapat 3 bentuk musrengbangda yaitu musrenbang jangka panjang dalam rangka penyusunan

RPJPD,musrenbang jangka menengah dalam rangka penyusunan RPKMD dan

musrenbangda Tahunanan tahunan dalam rangka penyusunan RKPD. Aspirasi

Mansyarakat yang berkembang selanjutnya dijadikan masukan utama

untuk perbaikan dokomen perencanaan pembangunan sebelum difinalkan. UU SPPN 2004 mengamantkan bahwa dasar utama RAPBN bukan Restrada tetapi adalah RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Sebagai sebuah perencanaan tahunan RKPD merupakan perencanaan yang lebih opersional dan rinci yang berisikan program sampai tingkat kegiatan.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan

sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata

cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah

pelayanan kepada masyarakat. Melayani masyarakat baik sebagai kewajiaban

maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang

manusiawi (Tjosvold dalam Sadu wasistiono, 2003:42). Karenanya birokrasi

publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang

baik dan profesional.

Rasyid (Rasyid, 1997:3) berpendapat

mengenai pelayanan publik yang berkualitas serta kaitannya dengan

pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah yaitu: Manfaat yang diperoleh dari optimalisasi

pelayanan yang diberikan organisasi pemerintah yaitu secara langsung dapat

merangsang lahirnya respek dari masyarakat atau sikap profesionalisme para

birokrat sebagai masyarakat secara tulus akan mendorong terpeliharanya iklim kerja

keras, disiplin, dan komprehensif.Dari pendapat Rasyid tersebut dapat dikatakan

bahwa dengan pelayanan yang baik dari pemerintah selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap

peningkatan citra pemerintah di mata masyarakat.

Pelayanan publik (public services)

oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan

17


2015

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).

Pelayanan umum oleh Lembaga

Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan di

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang

sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan

indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak

dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga

fungsi utama yang harus dijalankan oleh

pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh manapemerintah dapat mengelola

fungsi-fungsi tersebut agar dapatmenghasilkan barang dan jasa

(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta

ataupun dengan menggunakan pola

kemitraan (partnership), antara

pemerintah dengan swasta untuk

mengadakannya. Pola kerjasama antara

pemerintah dengan swasta dalam

memberikan berbagai pelayanan kepada

masyarakat tersebut sejalan dengan

gagasan reinventinggovernment yang

dikembangkan Osborne dan Gaebler

(1992:343).

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (publik=umum). Senada dengan itu, Moenir (2006:45) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan

haknya. Dalam versi pemerintah, definisi pelayanan publik dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu segala bentuk pelayanan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

18


2015

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap apa yang

akhirnya diterima mereka. Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dipertanyakan apakah

terhadap kehendak masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut

masyarakat telah dapat terpenuhi.Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.

D. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode

survei dengan pendekatan kuantitatif digunakan guna mencapai tujuan tersebut. sampel penelitian digunakan untuk menjaring data kuantitatif yang dibutuhkan pada tahap pertama penelitian. Dan tahap selanjutnya menggunakan wawancara untuk menjaring data kualitatif. Dalam penelitian, populasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah seluruh masyarakat yang berada di wilayah

Kecamatan Taktakan . Metode survei digunakan untuk memperoleh data dari sumber primer yang dipilih secara sampling. Dengan menggunakan formula slovin, jumlah sampel direncanakan minimal sebesar 100 pada taraf kesalahan 10%. Adapun distribusi sampel akan dilakukan dengan metode proportional area random sampling, sehingga akan diperoleh distribusi sampel berdasarkan kelurahan

Tabel 5 Distribusi Sampel Berdasar kelurahan

di kecamatan Taktakan

No Kelurahan Populasi % Sampel

1 Cilowong 7.286 9,30 9

2 Sayar 5332 6,80 7

3 Sepang 7570 9,66 10

4 Pancur 4192 5,35 5

5 Kalang 4,13 4

Anyar 3239

6 Kuranji 3672 4,68 5

7 Panggungj 7,96 8

ati 6242

8. Drangong

21,9 22

17166 0

9 Taktakan 6858 8,75 9

10 Umbul 5,53 5

Tengah 4331

11 Lialang 5262 6,71 7

12 Tamanbaru 7234 9,23 9

19


E. Hasil Penelitian

1. Tingkat Sosial Ekonomi Responden di di kecamatan Taktakan

Grafik 1

KEADAAN SOSIAL EKONOMI RESPONDEN

93.75 Spd Motor 89.58

66.67

Radio 62.50

62.50

Tanah Produktif 35.42

16.67

Komputer 14.58

14.58

TV 13.14

12.50

Telpon Rmh 12.50

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Sumber : Hasil Survey Kebutuhan Masyarakat Di Kota Serang Tahun 2014

Berdasarkan dari grafik 4.1 diatas kita bisa simpulkan beberapa hal : 1) Responden dalam penelitian ini yang

terdiri dari ketua RT/RW/Ketua Posyandhu masuk katagori menengah keatas dilihat dari kepemilikannya barang-barang sekunder dan tersier.

2) Responden dapat mengakses informasi dengan mudah di lihat dari kepemilikan barang- barang seperti

Radio, HP, computer televise dan tlp rumah.

3) Responden mempunyai akses yang mudah berpindah dari satu tempat di lihat dari kepemilikan Sepeda motor mobil

2. Kepuasan Pelayanan Publik di Kecamatan Taktakan Tingkat kepuasan terhadap pelayanan public mengambarkan kesenjangan antara tingkat harapan masyarakat di bandingkan dengan apa yang didapatkan/dirasakan.Tingkat

kepuasan masyarakat di kecamatan taktakan terhadap pelayanan publik

yang meraka rasakan mulai dari rentang penilaian sangat puas sampai kurang puas. Berdasarkan grafik 4.2 Penilaian masyarakat Kecamatan taktakan pada umumnya

mengambarkan masyarakat cukup puas (skor rerata 1.75) terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dari hasil Angket tingkat kepuasan Masyarakat Taktakan memberikan penilaian yang memuaskan hanya pada 1 jenis pelayanan (2.86%) yaitu ketersediaan/penanganan rumah ibadah, dan memberikan penilaian cukup puas untuk 13 jenis pelayanan( 37,18%) seperti ketersediaan/ penanganan banjir, irigasi, TPU, listrik, SD, PAUD, Postel, puskesmas, taman kota, smp , perumahan, PBB, akte/KTP, sedangkan yang mendapat penilaian kurang puas sebanyak 23 jenis pelayanan (65.71%) untuk

ketersedian/penanganan pertanahan, budaya, perizinan, KIP, gedung pertemuan, sarana olah raga, Pekat, pariwisata, sma, perkoperasian, jalan dan jembatan, penerangan jalan umum (PJU), sanitasi, transportasi, terminal, RSUD, PDAM, parker,pasar, sampah dan damkar. Jadi masih ada sekitar 65,71% jenis pelayanan yang tidak memenuhi harapan masyarakat

Taktakan. Sudah semestinya

pemerintah memprioritas perbaikan

pelayanan public di kota serang.

20


2015

Grafik 2

kepuasan pelayanan publik

Masyarakat kecamatan Taktakan

Rerata 1.75

Rumah Ibadah 3. 06

Banjir 2.38

Irigasi 2.27

TPU 2.15

LISTRIK 2.13

SD 2.10

Paud 2.08

Postel 2.06

Puskesmas 2.04

Taman kota 1.92

SMP 1.88

Perumahan 1.79

PBB 1.79

Akta/KTP 1.79

Pertanahan 1.71

Budaya 1.71

Perijinan 1.69

KIP 1.67

Gedung… 1.67

Sarana olah… 1.63

Pekat 1.63

Pariwisata 1.63

SMA 1.58

Perkoperasian 1.54

Jln. & Jembatan 1.52

PJU 1.5

Sanitasi… 1.48

Transportasi 1.42

Terminal 1.40

RSUD 1.35

PDAM 1.35

Parkir 1.35

Pasar 1.33

Sampah 1.31

Damkar 1.23

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50


Justifikasi Penelitian :

1,00 – 1,74 = Kurang; 1,75 – 2,50 = Cukup; 2,51 – 3,24 = Baik;

3,25 – 4,00 = Sangat Baik

21


2015

3. Prioritas Kebutuhan Pada Pelayanan

Publik di Kecamatan Taktakan Kota

Serang.

Otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban yang luas kepada daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan, serta secara sadar dan terencana telah dan akan terus berlansung. Sudah seharusnya pemerintah daerah mengidentifikasikan kebutuhan atau permasalahan yang harus diprioritaskan dalam rencana pembangunan. Kebutuhan adalah keinginan/harapan yang ingin diwujudkan oleh seseorang atau sekelompok warga negara. Berdasarkan survey yang dapat dilihat pada grafik 4.3 yang dilakukan terhadap tingkat

kebutuhan masyarakat kecamatan Taktakan terhadap pelayanan publik mulai dari rentang sangat mendesak, mendesak,cukup mendesak dan kurang mendesak secara rata – rata di rasakan

oleh masyarakat kacamatan taktakan cukup mendesak (skor 2.15). Tingkat

kebutuhan yang masuk katagori mendesak adalah 9 (25.71%) jenis pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti ketersediaan/penanganan RSUD, Sanitasi Lingkungan, Transportasi, Penerangan jalan Umum (PJU), Jalan dan jembatan, sampah,pasar,SMA dan PDAM, dan yang mendapat penilaian

yang cukup mendesak sebanyak 18 (51,42%) jenis pelayanan publik yaitu penanganan/ketersediaan Puskesmas, Listrik, SMP, SD,Terminal, Irigasi, PAUD, Postel, Parkir, Sarana olah Raga, Gedung Pertemuan, TPU, Akte/KTP,

Pekat, perkoperasian, perizinan, perumahan dan banjir. Dan yang mendapatkan penilaian kurang mendesak sebanyak 8 (22,86) jenis kebutuhan adalah ketersedian/ penanganan taman kota, Damkar, pertanahan, PBB, KIP, Rumah Ibadah, Parawisata dan Budaya. Bisa kita simpulkan bahwa pemerintah daerah kota serang harus memperhatikan ada 9 jenis pelayanan yang dinilai mendesak, ke -9 jenis pelayanan ini harus diprioritaskan untuk masuk kedalam agenda pemerintah.

22


Grafik 3

PRIORITAS KEBUTUHAN

MASYARAKAT KECAMATAN TAKTAKAN

RSUD

Transportasi

Jalan & Jembatan

Pasar

PDAM

Listrik

SD

Irigasi

Postel

sarana Olah Raga

TPU

Pekat

Perijinan

Banjir

Damkar

PBB

Rumah Ibadah

Budaya

0

2.15 2.98 2.94

2.88 2.88 2.85 2.79

2.67 2.56 2.52

2.44 2.44

2.33 2.27 2.25 2.23 2.17 2.17 2.13

1.98 1.92 1.9 1.9

1.85 1.85 1.83 1.79 1.75 1.73 1.71 1.69 1.67 1.6

1.56 1.5

1.38 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5



1,00 – 1,74 = Kurang; 1,75 – 2,50 = Cukup; 2,51 – 3,24 = di mendesak

3,25 – 4,00 = Sangat mendesak

4. KINERJA PEMERINTAH Kinerja adalah adalah hasil kerja yang

dapat dicapai oleh seseorang atau

23


2015

sekelompok orang dalam suatu

organisasi, sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawab masing-masing

dalam upaya mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal,

tidak melanggar hukum dan sesuai

dengan moral maupun etika”. Penilaian

kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana masyarakat menilai kinerja pemerintah di berbagai level atau tingkatan pemerintahan , hasil survey mengambarkan secara keseluruhan masyarakat Taktakan sudah menilai

Grafik 4

cukup baik (skor 2,01) terhadap kinerja pemerintah di berbagai tingkatan atau

level. Masyarakat taktakan memberikan penilaian tertinggi kepada level pemerintahan di kelurahan dan kecamatan dengan penilian cukup baik , kemudian level pemerintahan kota dan

provinsi dengan penilaian kurang baik. Semakin dekat jarak antara pemerintah dengan masyarakat maka semakin terbuka peluang untuk menghasilkan kebijakan publik yang benar – benar

dibutuhkan oleh masyarakat.

KINERJA PEMERINTAH

MENURUT MASYARAKAT TAKTAKAN

Rerata 2. 01

Kelurahan 2.44

Kecamatan 2.27

kota 1.71

Provinsi 1.63

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3




3,25 – 4,00 = Sangat Baik

24


2015

5. KINERJA INSTANSI PELAYANAN

PUBLIK.

Penilain kinerja ini tidak membedakan antara level atau tingkatan pemerintahan, tetapi penilaian yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada kinerja masing- masing Instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun penilain kinerja

instansi pelayanan Publik dapat digambarkan sebagai berikut ; secara keseluruhan masyarakat taktakan menilai kinerja instansi pelayanan public masih kurang (Skor Rata – rata 1.57) Persepsi masyarakat terhadap instansi pemerintah yang mendapatkan penilain cukup ada 10(28,57%) instansi seperti Disdikcap, Satpol PP,

Puskesmas, BPMPKB, Distan, Dishubkom, Polres, Kecamatan,

Disporaparbud dan dindik sedangkan

yang mendapat penilaian kurang baik sebanyak 25 (71.43%) instansi seperti

DPKD,Dinkes, Disperindagkop, Dinsos DPU, BKD, Polsek, BPBD,

Disnakertras, DTK, Kejari, BPTPM, BLHD, Kejati, PT, PN, PDAM, RSUD, Bappeda, Kesbangpol, Inspektorat,

setwan, KPAD, Setda, DPRD. Berdasarkan hasil survey tersebut sudah

waktunya pemerintah kota memperbaiki kinerja SKPD dan perangkat lainnya dan

dimulai dengan memprioritaskan pada Instansi yang mendapatkan penilaian

kurang baik yaitu peningkatan kinerja untuk 25 Instansi. Sepak terjang Gubernur Joko Widodo perlu di contoh

dengan memulai menilai ulang pimpinan SKPD/camat atau perangkat

lainnya dengan lelang jabatan.

25


Grafik 5

KINERJA INSTANSI PELAYANAN PUBLIK MENURUT MASYSARAKAT TAKTAKAN

Rerata disdukcap Satpol PP

Puskesmas BPMPKB

Distan DishubKon

Polres/Da Kecamatan

Disporaparbud Dindik

DPK

D Dinkes

Disperindagkop Dinsos

DPU BKD

Polsek BPBD

Disnakertrans DTK

Kejari BPTPM

BLHD Kejati

PT PN

PDAM RSUD

Bappeda Kesbangpol Inspektorat

Setwan KPA

D Setda DPR

D

1.57 2.15

2.02 1.98

1.94 1.94 1.94 1.92

1.85 1.83 1.81

1.73 1.67 1.65 1.65 1.65 1.63 1.60 1.58

1.54 1.54

1.46 1.44 1.44 1.40 1.38 1.38 1.33 1.31 1.29

1.25 1.25

1.17 1.13 1.10 1.08

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50




3,25 – 4,00 = Sangat Bai

F. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan

26


2015

1) Tingkat kebutuhan terhadap pelayanan publik yang masuk katagori mendesak adalah 9 (25.71%) jenis pelayanan publik yang harus dilakukan oleh

pemerintah seperti ketersediaan/penanganan RSUD, Sanitasi Lingkungan, Transportasi, Penerangan jalan Umum (PJU), Jalan dan jembatan, sampah, pasar, SMA dan PDAM, dan yang mendapat penilaian yang cukup mendesak sebanyak 18 (51,42%) jenis

kebutuhan seperti penanganan/ketersediaan Puskesmas, Listrik, SMP, SD, Terminal, Irigasi, PAUD, Postel, Parkir, Sarana olah Raga, Gedung Pertemuan, TPU, Akte/KTP, Pekat,

perkoperasian, perizinan, perumahan dan banjir. Dan yang mendapatkan penilaian kurang mendesak sebanyak 8 (22,86) jenis pelayanan public yaitu adalah ketersedian/penanganan taman

kota,Damkar, pertanahan, PBB,KIP,Rumah Ibadah, Parawisata dan Budaya.

2) Penilaian masyarakat Kecamatan

taktakan pada umumnya mengambarkan masyarakat cukup puas (skor rerata 1.75) terhadap

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dari hasil Angket tingkat kepuasan Masyarakat Taktakan memberikan penilaian yang memuaskan pada 1 jenis

pelayanan public (2.86%) yaitu ketersediaan/penanganan rumah ibadah,dan memberikan penilaian cukup puas untuk 13 jenis

pelayanan (37,18%) seperti ketersediaan/penanganan banjir, irigasi, TPU, listrik, SD, PAUD, Postel, puskesmas, taman kota, smp, perumahan, PBB, akte/KTP, sedangkan yang mendapat penilaian kurang puas sebanyak 23 jenis

pelayanan (65.71%) untuk ketersedian/penanganan pertanahan, budaya, perizinan,KIP,

gedung pertemuan, sarana olah raga, Pekat, pariwisata, sma, perkoperasian, jalan dan jembatan, penerangan jalan umum(PJU), sanitasi, transportasi, terminal, RSUD, PDAM, parker, pasar, sampah dan damkar.

3) secara keseluruhan masyarakat

taktakan menilai kinerja instansi pelayanan public masih kurang (Skor Rata-rata 1.57) Persepsi masyarakat terhadap instansi pemerintah yang mendapatkan penilain cukup ada 10(28,57%) instansi seperti

Disdikcap, satpol PP, Puskesmas, BPMPKB, Distan , Dishubkom,Polres, Kecamatan, Disporaparbud dan dindik sedangkan yang mendapat penilaian kurang

baik sebanyak 25 (71.43%) instansi seperti DPKD, Dinkes, Disperindagkop, Dinsos DPU, BKD, Polsek, BPBD, Disnakertras, DTK, Kejari, BPTPM, BLHD, Kejati, PT, PN, PDAM, RSUD, Bappeda,

Kesbangpol, Inspektorat, setwan, KPAD, Setda, DPRD.

2. Saran

1) Secara umum gejala ketidakpuasan terhadap pelayanan publik tertentu berkaitan erat dengan kinerja pemerintah maka sudah seharusnya pemerintah memperbaiki kinerja dengan memprioritaskan pada jenis pelayanan public yang paling tidak tidak memuaskan masyarakat.

2) Demikian pula dengan kebutuhan

yang dipersepsi prioritas, yang merupakan efek terbalik dari ketidakpuasan tersebut.

27


2015

Daftar Pustaka

1. Abe Alexander, Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaharuan. Yogyakarta.2005

2. Rusli Budiman, Isu-isu krusial Administrasi Publik Kontemporer, Lepsindo, 2014

3. Thoha Miftha, Ilmu Administrasi Kontemporer, Kencana 2011.

4. Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah,

Perencanaan Pembangunan Daerah”,

Gramedia. Jakarta. 2005. 5. Prahama Rahardja Dan mandala manurung,

Pengantar Ilmu ekonomi.

6. Sjafrizal, Prof. “Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah”. Baduose Media. Jakarta. 2009

7. Keban, Yeramis T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, konsep,teori dan isu, Gava media, Yogyakarta. 2008

8. Jenet V Denhard dan Robert B Denhard, new public Service, M.E Sharpe, new york,200.

9. Nugroho Riant D, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”. Elex media Komputindo, Jakarta. 2004

28

Documents

PRIORITAS KEBUTUHAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PUBLIK …