PPN & PPn BM

5/11/2018 PPN & PPn BM - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ppn-ppn-bm 1/38

PPn & PPnBm 1

PPN & PPn BM(PENGERTIAN UMUM)



PPn & PPnBm 2

DI DALAM DAERAHPABEAN

ORANG PRIBADI

BADAN

OLEH

PPN & PPn BM(PENGERTIAN UMUM)

PAJAK ATAS KONSUMSI

BKP/JKP



Karakteristik PPN

Pajak Objektif Pajak Tidak Langsung

Pemikul dan Penanggung merupakan 2 hal yg berbeda

Ciri-ciri Pajak Tidak Langsung

a. Secara Ekonomis, Beban Pajak dialihkan KepadaPihak Lain, Yaitu Pihak yang akan mengkonsumsi

barang atau jasa yang akan men jadi objek Pajak.

b.Secara Yuridis, Tanggung Jawab Pembayaran Pajak

Kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yangmemikul beban pajak.

Multi Stage Tax

setiap penyerahan itu men jadi objek PPN



Mekanisme Pemungutan Menggunakan

Faktur Pajak.

Faktur pajak dapat berupa faktur pen jualanatau dokumen tertentu yang ditetapkan

sebagai Faktur pajak oleh DirJen Pajak

PPN adalah pajak atas konsumsi Umum dalam

Negeri



Mekanisme Pengenaan PPN Secara

Umum

Setiap PKP yang menyerahkan BKP dan atau JKPdiwajibkan membuat faktur pajak untuk memungutpajak yang terutang.Pajak yang dipungut disebutpajak Keluaran.Pada saat PKP membeli BKP ataumenerima BKP dan atau JKP dari PKP lain, jugamembayar pajak yang terutang yang dinamakanpajak masukan.

Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan maka timbul

utang pajak.Jika Pajak Masukan > Pajak Keluaran maka sisa lebihakan dikompensasikan ke tahun berikutnya.



Mekanisme PPN secara KhususBendaharawan pemerintah,kantor pelayananperbendaharaan negara dan KPS-Migas ditun juk olehMenteri Keuangan sebagai pemungut PPN danPPNBM.Pajak yang terutang atas BKP dan/atau JKPkepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkanoleh pemungut PPN dan PPnBM tersebut. Dalam hal PKP

melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepadapemungut PPN, maka Pemungut PPN berkewajibanmemungut, menyetor, dan melaporkan pajak yangdipungutnya, Meskipun demikian PKP yang melakukanpenyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN

tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yangdipungut oleh pemungut PPN dalam surat PemberitahuanMasa PPN dan PPnBM.



Objek PPN

Secara sederhana yang men jadi Objek PPNadalah :

Semua BKP Kecuali yang ditentukan lain oleh

Peraturan.

Semua JKP kecuali yang ditentukan lain oleh

Peraturan.



Objek PPN Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh pengusaha. Impor BKP

Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh pengusaha.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean

di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam derah

pabean.

Ekspor BKP Oleh PKP

Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP

Ekspor JKP oleh PKP

Kegiatan membangun sendiri

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuansemula tidak untuk diperjualbelikan.



Non BKP

Barang hasil pertambangan atau hasil

pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya,ex : minyak bumi,gas bumi,panas

bumi, batu bara. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat

dibutuhkan rakyat.ex : beras, gabah, jagung,sagu,kedelai,garam,daging, telur.

Makanan dan minuman yang disajikan dihotel,restoran,rumah makan.

Uang,emas batangan.



Non JKP

Jasa dibidang pelayanan kesehatan medis

Jasa dibidang pelayanan sosial.

Jasa Pengiriman surat dengan perangko.

Jasa Keuangan.

Jasa Asuransi.

Jasa dibidang agama.

Jasa dibidang pendidikan.

Jasa Kesenian

Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat iklan.

Jasa angkutan umum didarat dan di air.

Jasa dibidang perhotelan



Penyerahan BKP dan Non penyerahan

BKP

Beberapa Pengertian BKP

Penyerahan BKP merupakan suatu perjan jianmeliputi jual beli, tukar menukar, jual belidengan angsuran, atau perjan jian lain yangmengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pengalihan BKP oleh karena suatu perjan jian

sewa beli dan perjan jian leasing.Penyerahan BKP kepada pedagang perantara

atau melalui juru lelang.



Non Penyerahan BKP

Penyerahan BKP kepada Makelar. Penyerahan BKP untuk jaminan Utang Piutang.

Pengalihan BKP dalam rangka

penggabungan,peleburan,pemekaran,pemecahan dan pengambilalihan usaha.



PKP

PKP adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang

dikenai pajak berdasarkan undang-undang.



Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yangdibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan

BKP dan atau penyerahan JKP atau bukti

pungutan pajak karena impor BKP yang

digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Faktur pajak tidak perlu dibuat khusus atau

berbeda dan dapat berupa faktur pen jualan

atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagaiFaktur Pajak di Dirjen Pajak.



Kewajiban Membuat Faktur Pajak

PKP wajib membuat Faktur pajak untuk setiap :1.Penyerahan barang kena pajak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau

uruf f dan atau pasal 16D

2.Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 ayat (1) huruf c.

3.Ekspor BKP tidak berwujud.

4.Ekspor JKP



Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak Harus dibuat pada :a.Saat penyerahan BKP dan atau JKP

b.Saat Penerimaan pembayaran dalam hal

penerimaan pembayaran terjadi sebelumpenyerahan BKP dan atau JKP.

c.Saat lain-lain diatur berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan.



Keterangan yang harus dicantumkan

dalam faktur pajak

Nama,alamat dan NPWP yang meyerahkan BKPdan atau JKP.

Nama,alamat dan NPWP pembeli BKP dan JKP.

Jenis barang atau jasa

PPN yang dipungut.

PPNBM yang dipungut.

Kode, Nomer Seri, dan Tanggal Faktur Pajak.

Nama dan tanda tangan yang berhak

menandatangani faktur pajak.



Faktur pajak Gabungan

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksud, PKP dapat membuat 1 Faktur pajak

meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan

kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang

sama selama 1 bulan kalender.



Contoh Kasus

Contoh 1 :Dalam hal pengusaha kena pajak A melakukan

penyerahan BKP kepada pengusaha B pada

tanggal 1,5,10,11,12,20,25,28, dan 31 juli 2010,

tetapi sampai dengan tanggal 31 juli 2010 sama

sekali belum ada pembayaran atas penyerahan

tersebut, PKP A diperkenankan membuat 1

faktur pajak gabungan yang meliputi seluruhpenyerahan yang dilakukan pada bulan juli yaitu

paling lama tanggal 31 juli 2010.



Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjual belikan

Penyerahan BKP berupa mesin, bangunan,

peralatan, perabotan, atau BKP lain yang

menurut tujuan semula tidak untuk diperjual

belikan oleh PKP dikenai pajak.



Tarif PPN dan dasar pengenaan Pajak

Tarif PPN adalah 10 %

Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :

a.Ekspor BKPb.Ekspor BKP tidak berwujud.

c.Ekspor JKP.

Tarif Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapatdiubah men jadi paling rendah 5% dan paling tinggi

15% yang perubahan tarif nya diatur pemerintah.



Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan

dari pengenaan pajak pertambahan nilai.dengan

demikian, pajak masukan yang telah dibayar

untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang

berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat

dikredit pajakkan.



DPPDasar pengenaan pajak berupa nilai lain

diaturdengan atau berdasarkan peraturan

Menteri Keuangan hanya untuk men jamin rasa

keadilan dalam hal :

a.Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor dannilai Ekspor sukar ditetapkan.

b.Penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh

masyarakat banyak seperti air minum danlistrik.



Pengkreditan pajak masukanPedoman Pengkreditan :

1.Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluarandalam masa pajak yang sama.

2.Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahanyang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barangmodal dapat dikreditkan.

3.Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yangberlaku.

4.Apabila dalam satu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajakmasukan,selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP.

5.Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkanlebih besar dari pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yangdikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

6.Atas Kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian

pada akhir tahun buku.7.Apabila dalam suatu masa pajak PKP selain melakukan penyerahan yang

terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,sepan jang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui denganpasti dari pembukuannya,jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkanadalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutangpajak.



8.Apabila dalam suatu masa pajak PKP selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga

melakukan penyerahan yang tidak terutang

pajak,sedangkan pajak masukan untukpenyerahan yang terutang pajak tidak dapat

diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukanyang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang

terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan peraturan menteri

keuangan.



Pajak Masukan tidak dapat

dikreditpajakkan1.Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha diikukuhkan

sebagai PKP.

2.Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubunganlangsung dengan kegiatan usaha.

3.Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupasedan dan station wagon

4.Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dariluar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkansebagai PKP

5.Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidakmemenuhi syarat.

6.Perolehan BKP dan JKP yang pajak masukannya ditagihdengan penerbitaan ketetapan pajak.



Pajak Pen jualan Atas Barang Mewah

(PPnBM)

Disamping dikenakan PPn dikenai juga PPnBM

terhadap :

a.Penyerahan BKP yang tergolong merah yangdilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan

barang tersebut di dalam daerah pabean

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b.Impor BKP yang tergolong mewah.



Pajak Pen jualan atas barang mewah dikenakanhanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang

tergolong mewah oleh pengusaha yangmenghasilkan atau pada waktu impor BKP yangtergolong mewah adalah :

1.Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan

pokok.2.Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat

tertentu.

3.Barang yang pada umumnya dikonsumsi olehmasyarakat berpenghasilan tinggi.

4.Barang yang dikonsumsi untuk menun jukkanstatus.



Pajak masukan hanyak berlaku pada PPN dan tidak

dikenai pada pajak pen jualan atas barang mewah,

Oleh karena itu, PPnBM yang telah dibayar tidak

dapat dikreditkan dengan pajak pen jualan atasbarang mewah yang terhutang.

Sehingga, Prinsip pemungutannya hanya satu kali

saja, yaitu pada waktu :

a.Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKPyang tergolong mewah.

b.Impor BKP yang tergolong mewah.



Tarif Pajak PPnBM Tarif PPnBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok

tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan padapengelompokkan BKP yang tergolong yang dikenai pajakpen jualan atas barang mewah sebagaimana dimaksuddalam pasal 5 ayat 1.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKPyang tergolong mewah didaerah pabean.Oleh karena ituBKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsidiluar daerah pabean dikenai pajak sebesar 0%.

Tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya

dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi olehmasyarakat banyak perlu dikenai PPnBM, tarif yangdikenakan adalah tarif yang rendah.



DPP PPnBM Kendaraan bermotor

Harga jual tdak termasuk potongan. Nilai Impor.



Contoh Perhitungan

Sebuah perusahaan mengimpor

Kendaraan bermotor senilai 200.000.000 tdak

termasuk PPN dan PPnBM,Keuntungan yang

dianggarkan sebesar 20 juta, Kendaraan

bermotor tersebut dijual kepada distributorkemudian dijual lagi kepada Dealer dan dari

dealer diajual ke sub dealer, setiap pen jualan

keuntungan yang diharapkan sebesar 20 juta,

tentukan harga pen jualan yang akan ditanggung

konsumen?



Importir

a.Pembelian

Nilai Impor (DPP) : 200.000.000PPN : 20.000.000

PPnBM : 100.000.000

Harga Impor : 320.000.000

b.PenyerahanHarga Beli : 200.000.000

Keuntungan : 20.000.000

PPnBM dibayar : 100.000.000

Harga Jual (DPP) : 320.000.000PPN : 32.000.000

Harga Pen jualan : 352.000.000



Distributor

a.Pembelian

Harga Beli(DPP) : 320.000.000

PPN : 32.000.000

Harga Pembelian : 352.000.000



Harga Jual (DPP) : 340.000.000

PPN : 34.000.000




Dealer

a.Pembelian


PPN : 34.000.000





PPN : 36.000.000




Sub Dealer

a.Pembelian


PPN : 36.000.000





PPN : 38.000.000




Kegiatan Membangun Sendiri

Adalah kegiatan membangun sendiri

bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan

usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau

badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggalatau tempat usaha dengan luas bangunan 200

m2 atau lebih.



Pengenaan PPN

Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPNdengan tarif 10% dikalikan dengan DPP, yaitu 40%dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yangdibayarkan untuk membangun sendiri,tidaktermasuk harga perolehan tanh.

PPN yang terutang setiap bulan adalah sebesar10% dikalikan dengan DPP untuk setiap bulan.

Saat terutangnya PPN adalah pada saatdimulainya kegiatan membangun sendiri secara

fisik seperti penggalian fondasi. Tempat pajak terutang adalah ditempat

bangunan tersebut didirikan.

Documents

PPN & PPn BM