Perundang-undangan HAM (Indonesian Human Rights Standard)

Herlambang P. WiratramanCenter of Human Rights Law Studies (HRLS) Faculty of Law UNIVERSITAS AIRLANGGA

2018

Pembelajaran • Memahami perkembangan hukum HAM di

Indonesia • Memahami konteks kelahiran perundang-undangan

HAM, baik ratifikasi maupun proses pembentukan • Mampu menggunakan analisis atas kasus-kasus

HAM

Perdebatan dalam Konstitusi• UUD RI 1945terbatas, kompromi

• Konstitusi RIS dan UUDS 1950 terlengkap dalam konteks konstitusi moderen, mengadopsi DUHAM 1948

• Konstituante (draft, 1956-1959)lengkap-progresif, ideologis, disertai narasi debat level tinggi • UUD NRI Tahun 1945 (amandemen) lengkap, akomodasi hak sipol/ekosob, pembatasan pasal 28J

Sejumlah aturan perlindungan hak dalam sejarah perundang-undangan

• Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);

• Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);

• Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);

• Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);

• Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 )

Sejumlah aturan pembatasan hak dalam sejarah perundang-undangan

• UU No. 11 Tahun 1966 jo. 21 Tahun 1982 tentang Pers • UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah• UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa• UU No. 3 Tahun 1983 tentang Parpol dan Golkar• UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas

Perundang-undangan di

IndonesiaPasca Rezim Otoritarian Soeharto

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM • Ratifikasi Hukum HAM Internasional • Perundang-undangan terkait (misal: UU

Ketenagakerjaan UU 13/2003, UU Perlindungan Anak 23/2002 - 35/2014, UU Penyandang Cacat (Disabilitas) UU 4/1997 - UU 8/2016

• Apa konteks politik hukumnya?

Status Ratifikasi

Hukum HAM Internasional

https://www.ohchr.org/en/countries/asiaregion/pages/idindex.aspx

Level Daerah PERDA Kabupaten Jember 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

PERDA Pekerja Migran

PERDA Perlindungan Lembaga Adat

dll.