8/17/2019 Permen No. 5

1/30

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJANOMOR: PER.05/MEN/1996

TENTANGSISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA

Menimbang : a. bahwa terjadinya kecelakaan ditempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil disebabkan olehfaktor teknis;

b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerjamaupun orang lain yang berada di tempat kerja, sertasumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaanaman, maka perlu penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja;

c. bahwa dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era

globalisasi perdagangan;d. bahwa untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat : . Pasal ! ayat " # $ndang%$ndang &asar '!(;

). $ndang%$ndang *omor ! +ahun ' ' tentang Ketentuan%KetentuanPokok Mengenai +enaga Kerja "-embaran *egara epublik /ndonesia+ahun ' ' *omor ((, +ambahan -embaran *egara *omor )' )#;

0. $ndang%$ndang *o. +ahun '12 tentang Keselamatan Kerja

"-embaran *egara epublik /ndonesia *omor , +ambahan-embaran *egara *omor ' 3#.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P4 5+$ 5* M4*+4 / +4*+5*6 S/S+4M M5*574M4*K4S4-5M5+5* &5* K4S485+5* K4 75

BAB I

8/17/2019 Permen No. 5

2/30

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

&alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SistemManajemen K0 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputistruktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dansumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajiandan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangkapengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerjayang aman, efisien dan produktif;

). +empat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atautetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber%sumber bahaya baikdi darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, di udara yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum epublik /ndonesia;

0. 5udit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan suatukegiatan dan hasil%hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan,dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuanperusahaan;

!. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuanmencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;

(. &irektur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam $ndang%$ndang *o +ahun '12;

. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknik berkeahlian khusus dari&epartemen +enaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;

1. Pengusaha adalah:

a. 9rang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untukkeperluan itu mempergunakan tempat kerja;

b. 9rang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha

bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;c. 9rang atau badan hukum yang di /ndonesia mewakili orang atau badan hukum

bermaksud pada huruf a dan b jikalau yang diwakili berkedudukan di luar /ndonesia .

3. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja ataulapangan yang berdiri sendiri;

'. +enaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalammaupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhikebutuhan masyarakat;

8/17/2019 Permen No. 5

3/30

2. -aporan 5udit adalah hasil audit yang dilakukan oleh adan 5udit yang berisi fakta yangditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untukmenerbitkan sertifikat pencapaian kinerja Sistem Manajemen K0;

. Sertifikat adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundanganSistem Manajemen K0;

). Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB IITUJUAN DAN SASARAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

+ujuan dan sasaran Sistem Manajemen K0 adalah menciptakan suatu sistem keselamatandan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenagakerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah danmengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman,efisien, dan produktif.

BAB IIIPENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal

" # Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang ataulebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik prosesbahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan,kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem ManajemenK0.

")# Sistem Manajemen K0 sebagaimana dimaksud dalam ayat " # wajib dilaksanakan olehPengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Pasal !

" # &alam penerapan Sistem Manajemen K0 sebagaimana dimaksud dalam pasal 0,Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan%ketentuan sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjaminkomitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K0.

b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatandan kesehatan kerja;

8/17/2019 Permen No. 5

4/30

c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif denganmengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukanmencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Mengukur, memantau dan menge aluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja

serta melakukan perbaikan dan pencegahan;e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K0

secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dankesehatan kerja.

")# Pedoman penerapan Sistem Manajemen K0 sebagaimana dimaksud ayat " #sebagaimana tercantum dalam lampiran / Peraturan Menteri ini.

BAB I"

AUDIT SISTEM

MANAJEMEN

KESELAMATAN

DAN

KESEHATAN

KERJA

Pasal 5

" # $ntuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K0 sebagaimana dimaksud pasal !perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.

")# 5udit Sistem Manajemen K0 sebagaimana dimaksud dalam ayat " # meliputi unsur%unsur sebagai berikut:

a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen;b. Strategi pendokumentasian;

c. Peninjauan ulang desain dan kontrak;d. Pengendalian dokumen;e. Pembelian;f. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K0;g. Standar Pemantauan;h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;i. Pengelolaan material dan pemindahannya;

j. Pengumpulan dan penggunaan data;k. Pemeriksaan sistem manajemen;

l. Pengembangan keterampilan

dan

kemampuan;

"0# Perubahan atau penambahan sesuai perkembangan unsur%unsur sebagaimanadimaksud ayat ")# diatur oleh Menteri.

"!# Pedoman teknis audit sistem manajemen K0 sebagimana dimasud dalam ayat ")#sebagaimana tercantum dalam lampiran // Peraturan Menteri ini.

BAB "

8/17/2019 Permen No. 5

5/30

KE#ENANGAN DIREKTUR

Pasal 6

&irektur berwenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkanpertimbangan tingkat resiko bahaya.

BAB "IMEKANISME PELAKSANAAN AUDIT

Pasal $

" # 5udit Sistem Manajemen K0 dilaksanakan sekurang%kurangnya satu kali dalam tigatahun.

")# $ntuk pelaskanaan audit adan 5udit harus:

a. Membuat rencana tahunan audit.b. Menyampaikan rencana tahunan audit kepada Menteri atau Pejabat yang

ditunjuk, pengurus tempat kerja yang akan diaudit dan Kantor

8/17/2019 Permen No. 5

6/30

SERTI&IKAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 9

" # Sertifikat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat "!# huruf a, ditandatangani oleh Menteridan berlaku untuk jangka waktu 0 "tiga# tahun.

")# 7enis sertifikat dan bendera penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat " #sebagaimana tercantum dalam lampiran /= Peraturan Menteri ini.

BAB "IIIPEMBINAAN DAN PENGA#ASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen K0 dilakukan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB I'PEMBIA(AAN

Pasal 11

iaya pelaksanaan audit Sistem Manajemen K0 dibebankan kepada perusahaan yangdiaudit.

BAB 'KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Meneteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

&/+4+5PK5* &/: 75K5 +5

P5&5 +5*665-: ) &esember ''

M4*+4 / +4*565 K4 75 ./.

D)s. ABDUL LATIE&

8/17/2019 Permen No. 5

7/30

-5MP/ 5* /: P4 5+$ 5* M4*+4 / +4*565 K4 75*omor : P4 .2(>M4*> ''+anggal : ) &esember ''

PEDOMAN PENERAPAN DAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1.1. K*+*,-,+- a a K ,- ,*

Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K0 denganmenyediakan sumberdaya dan memadai. Pengusaha dan pengurus perusahaan harusmenunjukkan komitmen terhadap K0 yang diwujudkan dalam:

a. Menempatkan organisasi K0 pada posisi yang dapat menentukan keputusanperusahaan.

b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana%sarana lain yangdiperlukan di bidang K0.

c. Menempatkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajibanyang jelas dalam penanganan K0.

d. Perencanaan K0 yang terkoordinasi.e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K0.

Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir a sampai dengan e diadakan peninjauan ulangsecara teratur.

Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K0sehingga penerpanan SMK0 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalammenjaga dan mengendalikan pelaksanaan K0.

1.2. T- a3a A4al K I - -al R* -*47

Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukandengan:

a. /dentifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan Pedoman ini.b. /dentifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar

keselamatan dan kesehatan kerja.

d.

Membandingkan penerapan

K0

dengan

perusahaan

dan

sektor

lain

yang

lebih

baik.

8/17/2019 Permen No. 5

8/30

e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguanserta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K0.

f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

8asil peninjauan awal K0 merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan

pengembangan SMK0.

1. . K*8- a a K

Kebijakan K0 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha danatau pengurus yang memuat keseluruhan isi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekadmelaksanakan K0, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaansecara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Kebijakan K0 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yangkemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok danpelanggan. Kebijakan K0 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalamrangka peningkatan kinerja K0.

2. PEREN ANAAN

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilanpenerapan dan kegiatan SMK0 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaanharus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan denganmempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resikosesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauanawal terhadap K0.

2.1. P*)* ;a aa I * -a? P* -la-a a P* @* al-a R*s-

/dentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dari kegiatan, produk barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K0.$ntuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.

2.2. P*)a 3)a P*)3 a @a a P*)s>a)a a La- >a

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk in entiarisasi, identifikasidan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitandengan K0 sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan . Pengurus harusmenjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

2. . T3 3a a Sasa)a

8/17/2019 Permen No. 5

9/30

+ujuan dan sasaran kebijakan K0 yang diterapkan oleh perusahaan sekurang%kurangnyaharus memenuhi kualifikasi:

a. &apat diukur b. Satuan>indikator pengukuranc. Sasaran pencapaiand. 7angka waktu pencapaian

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K0 harus dikonsultasikan dengan wakil tenagakerja, 5hli K0, P)K0 dan pihak%pihak lain yang terkait. +ujuan dan sasaran yang telahditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangannya.

2.!. I - a ) K- *) a

&alam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K0 perusahaan harus menggunakanindikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K0 yang sekaligusmerupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK0.

2.5. P*)* ;a aa A4al a P*)* ;a aa K*@-a a >a @ s* a @ B*)la @s3 @

Penerapan awal SMK0 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkansecara berkelanjutan, dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran SMK0 yang dapatdicapai dengan:

a.

Menetapkan sistem

pertanggungjawaban

dalam

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

sesuai

dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan.b. Menetapkan sasaran dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

. PENERAPAN

&alam mencapai tujuan K0 perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyaikualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan.

.1. Ja,- a K*,a,+3a

.1.1. S3,8*) a>a Ma 3s-a? Sa)a a a Da a

Perusahaan harus menyediakan personel yang memiliki kualifikasi, sarana dan dana yangmemadai sesuai SMK0 yang diterapkan.

&alam menyediakan sumberdaya tersebut perusahaan harus membuat prosedur yang dapatmemantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan.

&alam penerapan SMK0 yang efektif perlu dipertimbangkan hal%hal sebagai berikut:

a. Menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.

8/17/2019 Permen No. 5

10/30

b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatanmanajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.

c. Membuat ketentuan untuk mengkonsumsikan informasi K0 secara efektif .d. Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.

e. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secaraaktif.

.1.2. I *@)as-

Perusahaan dapat mengintegrasikan SMK0 dalam sistem manajemen perusahaan yangada. &alam hal pengintegrasian tersebut dapat pertentangan dengan tujuan dan prioritasperusahaan, maka:

a. +ujuan dan prioritas SMK0 harus diutamakan.

b. Penyatuan SMK0 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras danseimbang.

.1. . Ta @@3 @ Ja4a8 a Ta @@3 @ G3@a

Peningkatan K0 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untukberperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK0 serta memiliki budayaperusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK0.

Perusahaan harus:

a. Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawabdan tanggung gugat K0 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubunganpelaporan untuk semua tingkatan manajemen, tenaga kerja, kontraktor dansubkontraktor dan pengunjung.

b. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiapperubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistemdan program K0.

c. &apat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpangatau kejadian%kejadian lainnya.

+anggung jawab pengurus terhadap K0 adalah:

a. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK0 telahditerapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan

jenis kegiatan dalam perusahaan.b. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumberdaya yang

berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK0.

.1.!. K s3l as-? M - as- a K*sa a)a

8/17/2019 Permen No. 5

11/30

Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap K0 melalui konsultasi dan denganmelibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait dalam penerapan, pengembangandan pemeliharaan SMK0, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakanhasilnya.

+enaga kerja harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran SMK0, dan perludisadarkan terhadap bahaya fisik, kimia, ergonomik, radiasi, biologis dan psikologisyang mungkin dapat menciderai dan melukai tenaga kerja pada saat bekerja sertaharus memahami sumber bahaya tersebut sehingga dapat mengenali dan mencegahtindakan yang mengarah terjadinya insiden.

.1.5. P*la -=a a K ,+* * s- K*) a

Penerapan dan pengembangan SMK0 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja

dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Pelatihan merupakan salah satualat penting dalam menjamin kompetnsi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuanK0. Prosedur untuk melakukan identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannyamelalui program pelatihan harus tersedia.

Standar kompetensi kerja K0 dapat dikembangkan dengan:

a. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada b.Memeriksa uraian tugas dan jabatanc. Menganalisa tugas kerjad. Menganalisa hasil inspeksi dan audite. Meninjau ulang laporan insiden

Setelah penilaian kemampuan gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan dilaksanakan,program pelatihan harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Prosedur pendokumentasian pelatihan yang telah dilaksanakan dan die aluasi efekti itasnya harusditetapkan. Kompetensi kerja harus diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan perusahaanmulai dari penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja tenaga kerja serta pelatihan.

.2. K*@-a a P* 3 3 @

.2.1. K ,3 - as-

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber pentingdalam penerpan SMK0. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dansemua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memoti asi dan mendorongpenerimaan serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerjaK0.

Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi K0 terbarudikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebutharus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:

8/17/2019 Permen No. 5

12/30

a. Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen , pemantauan, audit dan tinjauan ulangmanajemen pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggungjawab dan memilikiandil dalam kinerja perusahaan.

b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K0 yang terkait dari luar perusahaan .

c. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang%orang di luarperusahaan yang membutuhkannya.

.2.2. P*la+ )a

Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjaminbahwa SMK0 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan.

Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani:

a. Pelaporan terjadinya insidenb. Pelaporan ketidaksesuaianc. Pelaporan kinerja K0d. Pelaporan identifikasi sumber bahaya

Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangan:

a. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan b.Pelaporan kepada pemegang saham

.2. P* 3,* as-aPendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen dan harus dibuatsesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses dan prosedur kegiatan perusahaanharus ditentukan dan didokumentasikan serta diperbaharui apabila diperlukan . Perusahaanharus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendaliannya yang efektif.

Pendokumentasian SMK0 mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka mencapaitujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan e aluasi terhadap sistem dan kinerja K0.

obot dan mutu pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan perusahaan. 5pabila unsur SMK0 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secaramenyeluruh, maka pendokumentasian SMK0 harus diintegrasikan dalam keseluruhandokumentasi yang ada.

Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasianuntuk:

a. Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K0. b.

Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K0.c. Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur .d. Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur%unsur lain dari

sistem manajemen perusahaan.e. Menunjukkan bahwa unsur%unsur SMK0 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

8/17/2019 Permen No. 5

13/30

.2.!. P* @* al-a D 3,*

Perusahaan harus menjamin bahwa:

a. &okumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabdiperusahaan.

b. &okumen ditinjau ulang secara berkala dan, jika diperlukan dapat dire isi.c. &okumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang

berwenang.d. &okumen ersi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu.e. &emua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.f. &okumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

.2.5. P* ;a a a a Ma a *,* I < ),as-

Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapanSMK0 dan harus mencakup:

a. Persyaratan eksternal>peraturan perundangan dan internal>indikator kinerja K0.b. /?in kerja.c. esiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin%mesin, pesawat%pesawat, alat

kerja, serta peralatan lainnya bahan%bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifatpekerjaan, cara kerja dan proses produksi.

d. Kegiatan pelatihan K0.e. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan.f. Pemantauan data.g. incian insiden, keluhan dan tindak lanjut. h.

/dentifikasi produk termasuk komposisinya.i. /nformasi mengenai pemasok dan kontraktor.

j. 5udit dan peninjauan ulang SMK0

. . I * -a? P* -la-a a P* @* al-a R*s-

. .1. I * -a

/dentifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.b. 7enis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

. .2. P* -la-a R*s-

Penilaian resiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkatresiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

8/17/2019 Permen No. 5

14/30

. . . T- a a P* @* al-a

Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatan%kegiatan, produkbarang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi. 8al ini dapatdicapai dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja,perancangan pabrik dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur danmengendalian kegiatan produk barang dan jasa.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode:

a. Pengendalian, teknis>rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, entilasi,higiene dan sanitasi.

b. Pendidikan dan pelatihan.c. Pembangunan kesadaran dan moti asi yang meliputi sistem bonus, insentif,

penghargaan dan moti asi diri.d. 4 aluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi. e.

Penegakan hukum.

. .!. P*)a ;a @a D*s-@ 7 a R* a>asa

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harusdimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan.

Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, erifikasi tinjauan ulang,alidasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur

penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Personel yangmemiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang

jelas untuk melakukan erifikasi persyaratan SMK0.

. .5 P* @* al-a A ,- -s )a -<

Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harusmempertimbangkan aspek K0 pada setiap tahapan. ancangan dan tinjauan ulangprosedur hanya dapat dibuat oleh personel yang memeiliki kompetensi kerja denganmelibatkan para pelaksana. Personel harus dilatih agar memiliki kompetensi kerjadalam menggunakan prosedur. Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jikaterjadi perubahan peralatan, prosed atau bahan baku yang digunakan.

. .6 T- a3a Ula @ K )a

Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjaminkemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K0 yang ditentukan.

8/17/2019 Permen No. 5

15/30

. .$ P*,8*l-a

Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barangdan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan danpenyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa sertamitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K0.

Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepadasemua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi,penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

. .% P) s* 3) M* @=a a+- K*a aa Da)3)a a a3 B* ;a a

Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana,yang diuji secara berkala untuk mengetahui keadaan pada saat kejadian yang sebenarnya.

Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memilikikompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahan besar harus dikoordinaksikandengan instansi terkait yang berwenang.

. .9 P) s* 3) M* @=a a+- I s- *

$ntuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden perusahaan harus memilikiprosedur yang meliputi:

a. Penyediaan fasilitas P0K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkanpertolongan medik.

b. Proses perawatan lanjutan.

. .10 P) s* 3) R* ;a a P*,3l-=a K*a aa Da)3)a

Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secaracepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerjayang mengalami trauma.

!. PENGUKURAN DAN E"ALUASI

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan menge aluasikinerja SMK0 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untukmelakukan identifikasi tindakan perbaikan.

!.1 I s+* s- a P* @3 -a

8/17/2019 Permen No. 5

16/30

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian danpemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K0. @rekuensi inspeksi danpengujian harus sesuai dengan obyeknya.

Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan secara umum meliputi:

a. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.b. Aatatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan

tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait.c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah

dipenuhinya standar K0.d. +indakan perbaikah harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian

terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dari hasil inspeksi, pengujiandan pemantauan.

e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahandari suatu insiden.

f. 8asil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

!.2 A3 - SMK

5udit SMK0 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapanSMK0. 5udit harus dilaksanakan secara sistematika dan independen oleh personelyang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudahditetapkan. @rekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil auditsebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. 8asil auditharus digunakan oleh pengururs dalam proses tinjauan ulang manajemen.

!. T- a a P*)8a- a a P* ;*@a=a

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK0 harusdidokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahanserta pihak manajemen menjadi pelaksanaannya secara sistematik dan efektif.

5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang SMK0 secara berkala untukmenjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakandan tujuan K0.

uang lingkup tinjauan ulang SMK0 harus dapat mengatasi implikasi K0 kerja terhadapseluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerjaperusahaan.

+injauan ulang

SMK0

harus

meliputi:

a. 4 aluasi terhadap penerapan kebijakan K0.

8/17/2019 Permen No. 5

17/30

b. +ujuan, sasaran dan kinerja K0.c. 8asil temuan audit SMK0.d. 4 aluasi efektifitas penerapan SMK0 dan kebutuhan untuk mengubah SMK0 sesuai

dengan:

#. Perubahan peraturan perundang)#. +untutan dari pihak yang terkait dan pasar 0#. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan!#. Perubahan struktur organisasi perusahaan(#. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog termasuk epidemologi

#. Pengalaman yang didapat dari insiden K01#. Pelaporan3#. $mpan balik khususnya dari tenaga kerja

8/17/2019 Permen No. 5

18/30

-5MP/ 5* //: P4 5+$ 5* M4*+4 / +4*565 K4 75*omor : P4 .2(>M4*> ''+anggal : ) &esember ''

PEDOMAN TEKNISAUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

1.1 K*8- a a *s*la,a a a *s*=a a *) a

. . 5danya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tertulis bertanggal dansecara jelas menyatakan tujuan%tujuan keselamatan dan kesehatan kerjadan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja keselamatan dan kesehatankerja .

. .) Kebijakan yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus.

. .0 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proseskonsultasi dengan wakil tenaga kerja .

. .! Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerjakepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tatacara yang tepat.

. .( 5pabila diperlukan, kebijakan khusus dibuat untuk masalah keselamatan dankesehatan kerja yang bersifat khusus .

. . Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnyaditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebutmencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan.

1.2 Ta @@3 @ a4a8 a #*4* a @ 3 3 B*) - a.). +anggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada

semua personil yang terkait dalam perusahaan yang telah ditetapkan harusdisebarluaskan dan didokumentasikan.

.).) Penunjukan penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuaiperaturan perundangan.

.).0 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerjakeselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya.

.).! Perusahaan mendapatkan saran - saran dari ahli dibidang keselamatan dankesehatan kerja yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

8/17/2019 Permen No. 5

19/30

.).( Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapatkan latihandan diberi tanda pengenal agar diketahui oleh seluruh orang yang ada diperusahaan.

.). Kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan dalam laporan tahunanperusahaan atau laporan lain yang setingkat.

.).1 Pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenagakerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja.

.).3 +anggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbarumengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerjatelahditetapkan.

.).' Pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan.

1. T- a3a Ula @ a E al3as-

.0. Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan Sistem Manajemen K0 secara berkalauntuk menilai kesesuaian dan efektifitas Sistem Manajemen K0.

.0.) 5pabila memungkinkan, hasil tinjauan ulang dimasukkan dalam perencanaantindakan manajemen.

.0.0 8asil peninjauan ulang dicatat dan didokumentasikan.

1.! K* *)l-8a a a K s3l as- * @a T* a@a K*) a

.!. Keterlibatan tenaga kerja dan penjadualan konsultasi dengan wakil perusahaan yangditunjuk didokumentasikan.

.!.) &ibuatkan prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan%perubahanyang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

.!.0 Sesuai dengan peraturan perundangan perusahaan telah membentuk P)K0.

.!.! Ketua P)K0 adalah pengurus atau pimpinan puncak.

.!.( Sekretaris P)K0 adalah 5hli K0 sesuai dengan peraturan perundangan.

.!. P)K0 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untukmengendalikan resiko .

.!.1 P)K0 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempatkerja.

.!.3 P)K0 melaporkan kegiatan secara teratur sesuai dengan peraturan perundangan.

.!.' 5pabila diperlukan, dilakukan pembentukan kelompok%kelompok kerja dan dipilih dariwakil%wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keselamatan dan

8/17/2019 Permen No. 5

20/30

kesehatan kerja di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.

.!. 2 5pabila kelompok%kelompok kerja telah terbentuk, maka tenaga kerja diberi informasitentang struktur kelompok%kerja tersebut.

2. STRATEGI PENDOKUMENTASIAN

2.1 P*)* ;a aa R* ;a a S )a *@- K*s*la,a a a K*s*=a a K*) a

). . Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya danresiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan operasi.

). .) Perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan telah ditetapkandan diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko keselamatan

dan kesehatan kerja yang telah teridentifikasi, yang berhubungan dengan operasi.). .0 encana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja

tertentu telah dibuat.

). .! encana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan keselamatandan kesehatan kerja sebelumnya.

). .( encana tersebut menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaanyang dapat diukur, menetapkan prioritas dan menyediakan sumberdaya.

2.2 Ma 3al S-s *, Ma a *,* K

).). Manual Sistem Manajemen K0 meliputi kebijakan, tujuan, rencana dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta menentukan tanggung jawabkeselamatan dan kesehatan kerja untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

).).) 5pabila diperlukan manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atautempat kerja tertentu telah dibuat.

).).0 Manual Sistem Manajemen K0 mudah didapat oleh semua personil dalamperusahaan.

2. P* >*8a)l3asa I < ),as- K*s*la,a a a K*s*=a a K*) a

).0. /nformasi tentang kegiatan dan masalah keselamatan dan kesehatan kerjadisebarkan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja perusahaan.

).0.) Aatatan%catatan informasi keselamatan dan kesehatan kerja dipelihara dandisediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat kerja.

. PENINJAUAN ULANG PERAN ANGAN DESIGN7 DAN KONTRAK

8/17/2019 Permen No. 5

21/30

.1 P* @* al-a P*)a ;a @a

0. . Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaianresiko yang dilakukan pada tahap melakukan perencanaan atau perancangan ulang.

0. .) Prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian saranaproduksi dan proses yang aman disusun selama tahap perencanaan.

0. .0 Petugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan erifikasi bahwaperancangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yangditetapkan.

0. .! Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadapkeselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulangdan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

.2 P* - a3a Ula @ K )a

0.). Prosedur yang terdokumentasi harus mengidentifikasi dan menilai potensi bahayakeselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimanaprosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatukontrak.

0.).) /dentifikasi bahaya, dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrakoleh personil yang berkompeten.

0.).0 Kontrak%kontrak ditinjau ulang untuk meninjau bahwa pemasok dapat memenuhipersyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan.

0.).! Aatatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan.

! . PENGENDALIAN DOKUMEN

!.1 P*)s* 3 3a a P* @*l3a)a D 3,*

!. . &okumen keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai identifikasi status,wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

!. .) Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.

!. .0 &okumen keselamatan dan kesehatan kerja edisi terbaru disimpan secara sistematisdisimpan pada tempat yang ditentukan.

!. .! &okumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumenusang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.

!.2 P*)38a=a a M -

8/17/2019 Permen No. 5

22/30

!.).) 5pabila memungkinkan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalamdokumen atau lampirannya.

!.).0 +erdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yangmencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upayamencegah penggunaan dokumen yang usang.

5. PEMBELIAN

5.1 S+*s-

8/17/2019 Permen No. 5

23/30

. .) 5pabila upaya pengendalian resiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkanmelalui tingkat pengendalian.

. .0 +erdapat prosedur kerja yang didokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatusistem Bijin kerjaC untuk tugas%tugas yang beresiko tinggi.

. .! Prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh resiko yangteridentifikasi didokumentasikan.

. .( Kepatuhan dengan peraturan, standar dan ketentuan pelaksanaan diperhatikan padasaat pengembangan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja.

. . Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompetendengan masukan dari kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas danprosedur disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.

. .1 5lat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar sertadipelihara selalu dalam kondisi layak pakai.

. .3 5lat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan baik dan dipakaisesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

. .' $paya pengendalian resiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proseskerja.

6.2 P* @a4as

.). &ilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakandengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yangtelah ditentukan.

.).) Setiap orang diawasi dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat resiko tugas.

.).0 Pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

.).! Pengawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyediaan penyakit akibat kerja dankecelakaan, dan wajib menyerahkan laporan dan saran%saran kepada pengurus.

.).( Pengawas ikut serta dalam proses konsultasi.

6. S*l* s- a P* *,+a a P*)s -l

.0. Persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan, diidentifikasi dandipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja.

.0.) Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan tingkat ketrampilanyang dimiliki oleh masing%masing tenaga kerja.

6.! L- @ 3 @a K*) a

8/17/2019 Permen No. 5

24/30

.!. Perusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah%daerahyang memelukan pembatasan ijin masuk.

.!.) +erdapat pengendalian atas tempat%tempat dengan pembatasan ijin masuk.

.!.0 @asilitas%fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar danpedoman teknis.

.!.! ambu%rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasangsesuai dengan standar dan pedoman teknis.

6.5 P*,*l-=a)aa ? P*)8a- a a P*)38a=a Sa)a a P) 3 s-

.(. Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatanmencakup erifikasi alat%alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh

peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis..(.) Semua catatan yang memuat data%data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan,

pemeliharaan, perbaikan dan perubahan%perubahan yang dilakukan atas tempatkerja harus disimpan dan dipelihara.

.(.0 Sarana produksi yang harus terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku.

.(.! Perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personel yangberkompeten.

.(.( 5pabila memungkinkan, saran produksi yang akan diubah harus sesuai denganpersyaratan peraturan perundangan yang berlaku.

.(. +erdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenaiperalatan%peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu untuksegera diperbaiki.

.(.1 +erdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jikadigunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi.

.(.3 5pabila diperlukan, dilakukan penerapan sistem penguncian pergoperasian "lock outsystem# untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.

.(.' Prosedur penandaan status untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisiyang aman untuk dioperasikan.

6.6 P*la>a a

. . 5pabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk padastandar dan undang%undang keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusunprosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

8/17/2019 Permen No. 5

25/30

. .) 5pabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tundukpada standar dan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perludisusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhipersyaratan.

6.$ K*s-a+a 3 3 M* a @a - K*a aa Da)3)a

.1. Keadaan darurat yang potensial "di dalam atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi danprosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan.

.1.) Prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yangberkompeten.

.1.0 +enaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan daruratyang sesuai dengan tingkat resiko .

.1.! Petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus.

.1.( /nstruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas>mencolok dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja perusahaan.

.1. 5lat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secaraberkala.

.1.1 Kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurattelah dinilai oleh petugas yang berkompeten.

6.% P*) l @a P*) a,a Pa a K*;*la aa

.3. Perusahaan telah menge aluasi alat P0K dan menjamin bahwa sistem P)K0 yang adamemenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku.

.3.) Petugas P0K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan.

$. STANDAR PEMANTAUAN

$.1 P*,*)- saa Ba=a>a

1. . /nspeksi tempat kerja dan cara kerja dilakukan secara teratur.

1. .) /nspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yangtelah memperoleh pelatihan identifikasi potensi bahaya.

1. .0 /nspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yangdiperiksa.

1. .! &aftar periksa "check list# tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saatinspeksi.

1. .( -aporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P)K0 sesuai dengan kebutuhan.

1. . +indakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

8/17/2019 Permen No. 5

26/30

$.2 P*,a a3a L- @ 3 @a K*) a

1.). Pemantauan lingkungan kerja dilakukan secara teratur dan hasilnya yang dicatatdipelihara.

1.).) Pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi danpsikologis.

$. P*)ala a I s+* s-? P* @3 3)a a P* @3 -a

1.0. +erdapat sistem yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaandan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dankeselamatan.

1.0.) 5lat dipelihara dan dikalibrasikan oleh petugas berkompeten.

$.! P*,a a3a K*s*=a a

1.!. Sesuai dengan peraturan perundangan, kesehatan tenaga kerja yang bekerja padatempat kerja yang mengandung bahaya harus dipantau.

1.!.) Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perludilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

1.!.0 Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuaiperaturan perundangan.

1.!.! Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturanperundangan.

1.!.( Aatatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturanperundangan.

%. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

%.1 P*la+ )a K*a aa Da)3)a

3. . +erdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perludiberitahukan mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatandan kesehatan kerja.

%.2 La+ )a I s- *

3.). +erdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan

penyakit akibat kerja serta insiden ditempat kerja dilaporkan.

8/17/2019 Permen No. 5

27/30

3.).) Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan olehperaturan perundangan.

%. P* >*l- - a K*;*la aa K*) a

3.0. Perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerjayang dilaporkan.

3.0.) Penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau 5hli K0yang telah dilatih.

3.0.0 -aporan penyelidikan berisi saran%saran dan jadual waktu pelaksanaan usahaperbaikan.

3.0.! +anggungjawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan

tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan .

3.0.( +indakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinyakecelakaan.

3.0. 4fektifitas tindakan perbaikan dipantau.

%.! P* a @a a Masala=

3.!. +erdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerjayang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan.

3.!.) +enaga kerja diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah keselamatan dankesehatan kerja dan menerima informasi kemajuan penyelesaiannya.

9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHAN

9.1 P* a @a a S*;a)a Ma 3al a M* a -s

'. . +erdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai resiko yangberhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

'. .) /dentifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten.

'. .0 Perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko yangberhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

'. .! Prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadapkerusakan, tumpahan dan kebocoran .

9.2 S-s *, P* @a @ 3 a ? P* >-,+a a a P*,83a @a

'.). +erdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengancara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8/17/2019 Permen No. 5

28/30

'.).) +erdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapatrusak atau kadaluarsa.

'.).0 +erdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuaidengan peraturan perundangan.

9. Ba=a 8a=a B*)8a=a>a

'.0. Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan ,penanganan dan pemindahan bahan%bahan berbahaya yang sesuai denganpersyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis.

'.0.) -embar &ata Keselamatan ahan dan komprehensif untuk bahan%bahan berbahayaharus mudah didapat.

'.0.0 +erdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan%bahanberbahaya.

'.0.! ambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan peraturanperundangan dan standar yang berlaku.

'.0.( +erdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan secara amanbahan%bahan berbahaya.

'.0. Petugas yang menangani bahan%bahan berbahaya diberi pelatihan mengenai carapenanganan yang aman.

10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

10.1 a a a K*s*la,a a a K*s*=a a K*) a

2. . Perusahaan mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,mengarsipkan, memelihara dan menyiapkan catatan keselamatan dan kesehatankerja.

2. .) $ndang%undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang rele an dipeliharapada tempat mudah didapat.

2. .0 +erdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaancatatan,

2. .! Aatatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara.

2. .( Aatatan kompensasi kecelakaan kerja dan rehabilitasi kesehatan dipelihara.

10.2 Da a a La+ )a K*s*la,a a a K*s*=a a K*) a

2.). &ata keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

8/17/2019 Permen No. 5

29/30

2.).) -aporan rutin kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dibuat dan disebarluaskan didalam perusahaan.

11. AUDIT SISTEM MANAJEMEN K

11.1 A3 - I *) al S-s *, Ma a *,* K

. . 5udit Sistem Manajemen K0 yang terjadual dilaksanakan untuk memeriksakesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebutefektif.

. .) 5udit internal Sistem Manajemen K0 dilakukan oleh petugas yang berkompeten danindependen di perusahaan.

. .0 -aporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang

berkepentingan.. .! Kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk

menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN

12.1 S )a *@- P*la -=a

). . 5nalisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan keselamatan dankesehatan kerja telah dilaksanakan.

). .) encana pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja telah disusun bagi semuatingkatan dalam perusahaan%perusahaan.

). .0 Pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan dan latarbelakang pendidikan.

). .! Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan danpengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yangberlaku.

). .(

+erdapat

fasilitas

dan

sumberdaya

memadai

untuk

pelaksanaan

pelatihan

yangefektif.

). . Perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.

). .1 4 aluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secaraberkelanjutan.

). .3 Program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap rele an danefektif.

12.2 P*la -=a 8a@- Ma a *,* a S3+*) -s )

8/17/2019 Permen No. 5

30/30

).). 5nggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihanyang mencakup penjelasan tentang kewajiban

hukum dan prinsip%prinsip serta pelaksanaankeselamatan dan kesehatan kerja.

).).) Manajer dan super isor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dantanggungjawab mereka .

12. P*la -=a 8a@- T* a@a K*) a

).0. Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru danyang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

).0.) Pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila ditempat kerjanya terjadiperubahan sarana produksi dan proses.

).0.0 5pabila diperlukan diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.

12.! P*la -=a 3 3 P* @* ala 8a@- P* @3 3 @ a K )a )

).!. Perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja denganmemasukkan materi kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

).!.) +erdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan teklimat"briefing# kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin keselamatan dan

kesehatan.

12.5 P*la -=a K*a=l-a K=3s3s

).(. Perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratanlisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untukmelaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikanperalatan.