Upload
nano-sudarno
View
295
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
1/2851
BUPATI MALUKU TENGGARA BARATPERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak asal-usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu disusundaftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan
pengembangan otonomi Desa dan peningkatan
pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu
ditetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-
usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
SALINAN
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
2/2852
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
3/2853
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
4/2854
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
5/2855
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa
atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa
masyarakat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
6/2856
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam peraturan Bupati ini
meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa.
Pasal 3
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf a meliputi :
a. Sistem organisasi perangkat Desa;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pengelolaan tanah khas Desa;
d.
Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yangmenggunakan sebutan setempat;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
7/2857
e. Pengelolaan tanah adat; dan
f. Pengembangan peran masyarakat Desa.
Pasal 4
Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf b dengan kriteria :
a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat;
b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan
hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai
dampak internal Desa;
c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan
sehari-hari masyarakat Desa;
d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola
oleh Desa; dan
f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah,
pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.
Pasal 5
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi :
a. Individu;
b. Organisasi kemasyarakatan;
c. Perguruan tinggi;
d. Lembaga swadaya masyarakat;
e. Lembaga donor; dan
f. Perusahaan.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
8/2858
Pasal 6
Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b meliputi :
a. Bidang pemerintahan Desa,
b. Pembangunan Desa;
c. Kemasyarakatan Desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi :
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta Tunjangan BPD;
b. Operasional Pemerintah Desa;
c. Operasional BPD;
d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
e. Penetapan dan penegasan batas Desa;
f. Pendataan Desa;
g. Penyusunan Tata Ruang Desa;
h. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
i. Pengelolaan informasi Desa;
j. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
k. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
Desa;
l. Penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
m.Pembangunan saranan dan Prasarana kantor Desa;
n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
o. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
9/2859
p. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
q. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
r. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan
sektor non pertanian;
s. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja,
angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan
kerja;
t. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja
menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
u.Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
v. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
w.Pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
x. Penetapan perangkat Desa;
y. Penetapan BUM Desa;
z. Penetapan APB Desa;
aa.Penetapan peraturan Desa;
bb.Penetapan kerja sama antar Desa;
cc. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
dd.Pendataan potensi Desa;
ee. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
ff. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana,
konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan
kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
gg.Pengelolaan arsip Desa;
hh.Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa, dan;
ii. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sesuai
kondisi Desa.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
10/28510
Pasal 8
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
a. Pelayanan dasar Desa;
b. Sarana dan prasarana Desa;
c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
Pasal 9
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi :
a. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana
air bersih berskala Desa;
b. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana sanitasi lingkungan;
c. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan Desa sepertiposyandu;
d. Pembangunanpemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa;
e. Pembangunan- pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana taman bacaan masyarakat;
f. Pembangunanpemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan anak usia dini;
g. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
h. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
11/28511
i. Pembangunanpemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa;
j. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
k. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
l. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
1.Layanan gizi untuk balita;
2.Pemeriksaan ibu hamil;
3.Pemberian makanan tambahan;
4.Penyuluhan kesehatan;
5.Gerakan hidup bersih dan sehat;
6.Penimbangan bayi;
7.Pelayanan Keluarga Berencana; dan
8.Gerakan sehat untuk lanjut usia.
m. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
n. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat
adiktif di Desa;
o. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
p. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya,
dan perpustakaan Desa; dan
q. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di
Desa.
Pasal 10
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi :
a. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan tambatan perahu;
b. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan jalanpemukiman;
c. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan jalan Desa antar
pemukiman ke wilayah pertanian;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
12/28512
d. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro;
e. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan
pemukiman masyarakat Desa;
f. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
g. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
h. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
i. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
j. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
k. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
l. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
m. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
n. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
o. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
p. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
q. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
r. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk
budidaya perikanan;
s. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa, dan;
t. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur Desa
lainnya sesuai kondisi Desa.
Pasal 11
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi
lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain
meliputi :
a. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharan sarana dan
prasarana pasar Desa;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
13/28513
b. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembentukan dan penggembangan BUM Desa;
c. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pengguatan permodalan BUM Desa;
d. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharan sarana dan
prasarana pembibitan tanaman pangan;
e. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana penggilingan padi;
f. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Lumbung Desa;
g. Pembangunan pemanfaata dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembukaan lahan pertanian;
h. Pembangunan pemanfaatan dan pmeliharaan sarana dan
prasarana penggelolaan usaha hutan Desa;
i. Pembangunan pmanfaatan dan pemeliharaan saran dan
prasarana kolam ikan dan pembenihan ikan;
j. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan saran adan
prasarana kapal penangkap ikan;
k. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana cold storage ( gudang pendingin );
l. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana tempat pelelangan ikan;
m. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasaran tambak garam;
n. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasaranan kandang ternak;
o. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana instalasi biogas;
p. Pembangunan pemanfatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana mesin pakan ternak;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
14/28514
q. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
r. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
s. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
t. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
u. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan
ikan;
v. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan
cadangan pangan Desa;
w. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
x. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit
pertanian dan perikanan secara terpadu;
y. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan
perikanan;
z. Pengembangan benih lokal;
aa.Pengembangan ternak secara kolektif;
bb.Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
cc.Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
dd.Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
ee.Pengelolaan padang gembala/ternak;
ff. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan
pariwisata kabupaten;
gg.Pengelolaan balai benih ikan;
hh.Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
dan perikanan;
ii. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu
pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, dan;
jj. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana
ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
15/28515
Pasal 12
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
d meliputi :
a. Penghijauan;
b. Pembuatan terasering;
c. Pemeliharaan hutan bakau;
d. Perlindungan mata air;
e. Pembersihan daerah aliran sungai;
f. Perlindungan terumbu karang;
g. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
h. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai kondisi Desa.
Pasal 13
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
b. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban;
c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
d. Pengadaan sarana dan prasaran olaraga;
e.
Pembinaan lembaga adat;f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
g. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Desa;
h. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan
mediasi di Desa;
j. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
dan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
16/28516
k. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai kondisi Desa.
Pasal 14
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi :
a. Pengembangan seni budaya lokal;
b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. Pelatihan usaha ekonomi - pertanian - perikanan dan perdagangan;
d. Pelatihan teknologi tepat guna;
e. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa - perangkat
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
f. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
1. kelompok tani;
2. kelompok nelayan;
3. kelompok seni budaya;
4. kelompok masyarakat lain di Desa;
5. Pemberian santunan sosiial kepada keluarga fakir miskin
6. Fasilitasi terhadap kelompok kelompok rentan, kelompok
masyarakat miskinperempuanmasyarakat adat dan difabel;
7. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal
untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat
Desa;
8. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
9. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih
dan sehat;
10. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
17/28517
12. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
13. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
14. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa
lainnya;
15. Dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan
hutan Desa dan hutan kemasyarakatan;
g. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
3. Kelompok perempuan;
4. Kelompok tani;
5. Kelompok masyarakat miskin;
6. Kelompok nelayan;
7. Kelompok pengrajin;
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. Kelompok pemuda;
10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa;
11. Pengembangan seni budaya lokal;
12. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
18/28518
BAB IIII
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 15
(1)Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih
dari daftar kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan
Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan
kebutuhan lokal.
(2)Memilih dari daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatanganioleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua
BPD.
(3)Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa oleh masing-masingDesa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa.
(5)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa
setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa denganpimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
(6)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di undangkan
oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Bupati sebagai
bahan evaluasi.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
19/28519
BAB IV
PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 11 Januari 2016
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
BITZAEL S. TEMMAR
Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 12 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
MATHIAS MALAKA, SH, MTP.
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2016 NOMOR : 165
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
20/28520
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 Januari 2016
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DI KEBUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
FORMAT BERITA ACARA :
KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pada hari ini tanggal . bulan tahun
.., bertempat di Balai Desa ....................... telah
dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul Desadan kewenangan lokal berskala
Desadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dapat laksanakan di
Desa .................. berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara
Barat Nomor .......Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan kegiatan sebagai berikut :
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
21/28521
A. Materi Rapat
Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
Desa dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Maluku
Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara
Barat Nomor ......tanggal... tentang...........dengan
mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
B. Keputusan Rapat
Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa ......................., adalah sebagai
berikut :
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DIDESA..............
KECAMATAN .................... KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul*, meliputi :
a.sistem organisasi perangkat Desa;
b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
c.pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang
menggunakan sebutan setempat;
d.pengembangan peran masyarakat Desa.
B. Kewenangan lokal berskala Desa*, meliputi :
a.bidang pemerintahan Desa,
b.pembangunan Desa;
c.kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa.
Keterangan : *)
Rincian kewenangan Terpilih Berdasarkan Hasil Rapat
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
22/28522
C. Penutup
Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah
Desa....................dan BPD ................ terhadap kesiapan Desa
dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan
hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa di kabupaten
Maluku Tenggara Baratyang pengaturannya diserahkan kepada
Desa kecamatan....... dihadiri oleh Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa ............................ sebanyak
.................. orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan
Keputusan BPD .............. sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah
Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Desa.................................
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.
................................... , ...................... 201...
KETUA BPD ...................
(Nama Jelas)
KEPALA DESA ..................
(Nama Jelas)
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
23/28523
KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA
DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
...(nama Desa)..., ...(tgl) ...(bln)... ...(tahun)...
NONAMA
PESERTAASAL/JABATAN TANDA TANGAN
1 1...................
2 2...................
3 3...................
4 4...................
5 5...................
... .....................
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
BITZAEL S. TEMMAR
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
24/28524
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
25/28524
BUPATI MALUKU TENGGARA BARATPERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan
masyarakat dan Desa serta
menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat
melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan
masyarakat, sesuai kebutuhan dan potensi Desa,
maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
SALINAN
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
26/28525
Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
27/28526
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
28/28527
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan
Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESAKABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
29/28528
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat.4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten
Maluku Tenggaran Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakil dari penduduk Desa berdasarkan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
30/28529
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan
sumber penghasilan Desa yang bersangkutan.
9. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa
pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa,
penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan
hasil pertanian, perikanan dan kelautan, serta
industri dan kerajinan tangan.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
11. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada pelaksana operasional dalam menjalankan
kegiatan pengelolaan usaha Desa berdasarkan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang
selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan
tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati
bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi
sebagai pedoman organisasi dalam mengambil
kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
31/28530
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya
disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah
kabupaten Maluku Tenggara Barat.
14. Pihak Lain adalah instansi, lembaga, badan
hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.
15. Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk
menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh
dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
BAB II
PEMBENTUKAN BUMDESA
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Pembentukan BUMDesa dimaksudkan sebagai
upaya menampung seluruh kegiatan di bidangekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola
oleh Desa dan/atau maksud dibentuknya BUMDesa
adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian
yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan
masyarakat baik kegiatan perekonomian yang
berkembang menurut adat istiadat dan budayamasyarakat setempat, maupun kegiatan
perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh
masyarakat melalui program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan pembentukan BUMDesa antara lain :
a.meningkatkan pendapatan asli Desa sertameningkatkan kemampuan Pemerintah Desa
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
32/28531
dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat;
b. mengembangkan potensi perekonomian di
wilayah perdesaan dan mendorong
pengembangan serta kemampuan perekonomian
masyarakat Desa secara keseluruhan;
c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor
informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi
masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh
rentenir;
d. menciptakan lapangan kerja;
e. mengembangkan potensi sumber daya alam
yang dimiliki oleh Desa yang memberikan nilai
tambah.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasal 3
(1) Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDesa
sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang
dimiliki untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dan Desa.
(2) Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekurang-kurangnya memuat :
a. ketentuan pendirian;
b. bentuk organisasi dan kepengurusan;
c. hak dan kewajiban;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
33/28532
d. tujuan dan jenis kegiatan usaha;
e. permodalan dan pengelolaan;
f. bagi hasil usaha;
g. keuntungan dan kepailitan;
h. kerjasama dengan pihak ketiga;
i. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
j. pembinaan dan pengawasan;
(4) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan usaha Desa yang dikelola oleh
Pemerintah Desa dan dapat berbadan hukum dan
tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Syarat pembentukan BUMDesa terdiri dari :
a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau
masyarakat berdasarkan musyawarah warga
Desa;
b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
d. tersedianya sumber daya Desa yang belum
dimanfaatkan secara optimal, terutama
kekayaan Desa;
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu
mengelola badan usaha sebagai aset penggerak
perekonomian masyarakat Desa;
f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang
merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
34/28533
yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi; dan
g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
dan pendapatan asli Desa.
(2) Mekanisme pembentukan BUMDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
a. musyawarah Desa untuk menghasilkan
kesepakatan;
b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang
sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata
kerja, penetapan personil, sistem
pertanggunjawaban dan pelaporan, bagi hasil
dan kepailitan;
c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft
peraturan Desa; dan
d. penerbitan peraturan Desa.
(3) Pembentukan BUMDesa perlu memperhatikan hasil
kajian kelayakan usaha dan dimusyawarahkan
dalam musyawarah Desa.
(4) Kajian kelayakan usaha yang dimaksud
sebagaimana ayat (3) dilakukan oleh Tim Penyusun
Kajian Kelayakan Usaha yang ditetapkan denganSurat Keputusan Kepala Desa.
(5) Kajian kelayakan usaha yang dimaksud
sebagaimana ayat (4) meliputi paling sedikit 6 (enam)
aspek antara lain :
a. aspek pasar dan pemasaran;
b.
aspek teknis dan teknologi;c. aspek manajemen dan SDM;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
35/28534
d. aspek keuangan;
e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan
lingkungan;
f. aspek hukum (Yuridis).
(6) SKPD teknis dapat membuat pedoman dan panduan
penilaian kajian kelayakan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 5
BUMDesa memiliki hak sebagai berikut :
(1) mendapatkan perlindungan secara hukum dari
Pemerintah Desa;
(2) mengeksploitasi potensi Desa terutama potensi
yang berasal dari kekayaan milik Desa;(3) melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan
permodalan;
(4) mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
(5) Mengembangkan jenis usaha BUMDesa;
(6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
(7) Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa
dalam rangka pengembangan BUMDesa.
(8) Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen
perusahaan dan teknis pengelolaan usaha.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
36/28535
Pasal 6
BUMDesa memiliki kewajiban sebagai berikut :
(1) menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
(2) mengakomodasi dan mendorong peningkatan
kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang
merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
(3) mampu memberikan kontribusi kepada
Pemerintah Desa serta masyarakat; dan
(4) melaporkan kondisi keuangan BUMDesa setiap
bulan kepada Pemerintah Desa.
BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi dan Kepengurusan
Pasal 7(1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari
organisasi Pemerintah Desa.
(2) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
a.penasihat atau komisaris; dan
b.pelaksana operasional atau direksi.
(3) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
(4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. Direktur atau manajer; dan
b.Kepala unit usaha.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
37/28536
(5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui
musyawarah Desa dan memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. usia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu)
tahun;
b. bukan berasal dari unsur BPD;
c. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa
wirausaha;
d. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP
atau sederajat;
e. berdomisili di Desa setempat yang dibuktikan
dengan KTP;
f. memiliki pengetahuan, kemampuan,
kecakapan dan wawasan yang memadai dalam
bidang manajemen usaha; dan
g. mempunyai integritas kepribadian yang baik,
jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai
komitmen moral yang tinggi terhadap
kemajuan perekonomian Desa.
Pasal 8
(1)
Pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, berdasarkan pada :
a. anggaran dasar; dan
b. anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga adalah
aturan tertulis organisasi yang dibuat dan
disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedomanuntuk mencapai tujuan bersama.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
38/28537
(3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama,
tempat kedudukan, maksud dan tujuan,
kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan
kepengurusan.
(4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak
dan kewajiban pengurus, masa bakti
kepengurusan, tata cara pengangkatan dan
pemberhentian pengurus, penetapan operasional
jenis usaha, dan sumber permodalan.
(5) Tata cara penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat digambarkan sebagaiberikut :
a. pemerintah mengundang masyarakat, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
b. membentuk tim perumus dengan melibatkan
golongan masyarakat (diutamakan perwakilan
dari masyarakat kurang mampu dan kaum
perempuan);
c. tim perumus menggali aspirasi dan
merumuskan pokok-pokok aturannya dalam
bentuk rancangan kemudian dilakukan
pembahasan rancangan tersebut;
d. membuat berita acara pengesahan rancangan
menjadi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah
Tangga;
e. penyusunan dan pembentukan pengelola
BUMDesa; dan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
39/28538
f. membuat berita acara pembentukan dan
pemilihan pengelola.
Pasal 9
Dalam pengelolaan BUMDesa, harus didasarkan pada :a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti,
diawasi dan dievaluasi;
b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang
berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat;
c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam prosesperencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengembangan kegiatan usaha;
d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan
manfaat kepada masyarakat secara
berkesinambungan.
Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 10
(1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat
kepada pelaksana operasional atau direksi dalam
menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa.
(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kewenangan meminta penjelasan
pelaksana operasional atau direksi mengenai
pengelolaan usaha Desa.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
40/28539
Pasal 11
(1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b,
bertanggungjawab kepada pemerintah Desa atas
pengelolaan usaha Desa dan mewakili BUMDesa di
dalam dan di luar pengadilan.
(2) Pelaksana operasional atau direksi mempunyai
tugas :
a. mengembangkan dan membina badan usaha
agar dapat melayani kebutuhan ekonomi warga
masyarakat;
b. menciptakan pelayanan ekonomi Desa yang
adil dan merata;
c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga
perekonomian lain di Desa;
d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi
Desa untuk meningkatkan pendapatan asli
Desa; dan
e. membuat laporan kegiatan dan laporan
keuangan untuk selanjutnya diserahkan
kepada penasihat atau komisaris.
Bagian Ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan
Pasal 12
(1) BUMDesa terdiri atas jenis-jenis usaha yaitu :
a. Jasa;
b. penyaluran sembilan bahan pokok;
c. perdagangan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
41/28540
d. usaha industri kecil dan rumah tangga.
(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan potensi Desa.
Pasal 13
(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (2) huruf a, antara lain :
a. jasa keuangan mikro;
b. jasa komunikasi;
c. jasa transportasi;
d. jasa konstruksi; dan
e. jasa energi.
(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
huruf b, antara lain :
a. beras;
b. gula;
c. garam;
d. minyak goreng;
e. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui
warung Desa atau lumbung Desa.
(3) Usaha Perdagangan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat (2) huruf c, antara lain :
a.jagung;
b. buah-buahan;
c.sayur-sayuran;
d. hasil perikanan dan kelautan (rumput laut,
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
42/28541
biota laut dan lain-lain);
e. Umbi-umbian.
(4) Usaha Industri kecil dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
huruf c, antara lain :
a. makanan, minuman;
b. kerajinan rakyat;
c. bahan bakar alternatif;
d. moubiler/ bahan bangunan.
Pasal 14
Dalam melaksanakan kegiatan BUMDesa mendapatkan
modal yang berasal dari :
a. pemerintah desa;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah daerah;
d. pinjaman; dan/atau
e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi
hasil atas dasar saling menguntungkan.
Pasal 15
(1) Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah
Desasebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf
a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
(2) Modal BUMDesa yang berasal dari tabungan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
(3) Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
43/28542
daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
(4) Modal BUMDesa yang berasal dari pinjaman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d,
merupakan pinjaman lembaga keuangan atau
Pemerintah Daerah.
(5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan setelah mendapat persetujuan
penasehat atau komisaris bersama BPD.
(6) Modal BUMDesa yang berasal dari penyertaan
modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas
dasar saling menguntungkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat e, dapat diperoleh
dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
Pasal 16Modal BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal
14, dapat berasal dari dana bergulir program
pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan
kepada Desadan/atau masyarakat melalui pemerintah
Desa.
Bagian keempat
Bagi hasil dan Rugi
Pasal 17
(1) Bagi hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12, dilakukan berdasarkan
keuntungan bersih usaha.
(2) Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun,
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
44/28543
dipergunakan untuk pemupukan modal,
pendapatan Desa, jasa produksi, tunjangan
pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan
ketentuan.
(3) Bagi hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2), diatur dalam anggaran
dasar/ anggaran rumah tangga.
(4) Kontribusi BUMDesa kepada Desa disesuaikan
dengan keuangan BUMDesa, dan besarnya biaya
bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun
diputuskan atas dasar keputusan musyawarah.
(5) Ketentuan mengenai kontribusi BUMDesa kepada
Desa dan besarnya bagi hasil usaha BUMDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur
dengan Peraturan Desa.
Pasal 18
Apabila terjadi kerugian terhadap pengelolaan usaha
BUMDesa, ditanggung oleh para pemegang saham
sesuai dengan besarnya kepemilikan saham yang
diatur dalam Peraturan Desa.
Bagian kelima
Kerjasama
Pasal 19
(1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama usaha
antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan pihak
ketiga.
(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
45/28544
dilakukan dalam satu kecamatan atau antar
kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
(3) Kerjasama antar 2 (dua) Desa atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapat persetujuan masing-masing pemerintah
Desa.
Pasal 20
(1) Kerjasama usaha Desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 19 dibuat dalam naskah perjanjian
kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a.subyek kerjasama;
b.obyek kerjasama;
c.jangka waktu;
d.hak dan kewajiban;
e.pendanaan;
f.keadaan memaksa;
g.penyelesaian permasalahan; dan
h.pengalihan.
Pasal 21(1) Naskah perjanjian kerjasama usaha Desa antar 2
(dua) Desa atau lebih dalam satu kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2),
disampaikan kepada camat paling lambat 14
(empat belas) hari sejak ditandatangani.
(2)
Naskah perjanjian kerjasama usaha Desa antar 2(dua) Desa atau lebih antar kecamatan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
46/28545
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2),
disampaikan kepada bupati melalui camat paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
Pasal 22(1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDesa
dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah
Desa dan BPD.
Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 23
(1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa
kepada Kepala Desa selaku penasihat atau
komisaris.
(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban
BUMDesa kepada BPD dalam forum musyawarah
Desa.
(3) Pertanggungjwaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tentang :
a.laporan kinerja pengurus BUMDesa selama 1
(satu) tahun;
b.kinerja usaha yang menyangkut realisasi
kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan
indikator keberhasilan.;
c.laporan keuangan termasuk rencana pembagian
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
47/28546
laba usaha; dan
d.rencana pengembangan usaha yang belum
terealisasi.
(4) Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan
untuk evaluasi tahunan serta pengembangan
usaha kedepan.
BAB IV
ADMINISTRASI
Pasal 24(1) Fungsi administrasi BUMDesa adalah :
a. alat untuk mengetahui keadaan harta
kekayaan lembaga setiap saat termasuk
kondisi keuangan;
b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan
(anggota, pengelola dan pengawas) dalammenjalankan kegiatan dan pengendalian
organisasi;
c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga
untuk menyusun rencana kerja; dan
d. bahan pengambilan keputusan.
(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minimal berupa :
a. buku daftar anggota;
b. buku kegiatan pengelolaan BUMDesa; dan
c. buku lainnya yang dianggap penting.
(3) Buku kegiatan BUMDesa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a.buku laporan pelaksanaan kegiatan;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
48/28547
b.buku kas harian;
c.buku besar;
d.buku jurnal;
e.buku laporan rugi laba.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman,
pembinaan, bimbingan, pelatihan, monitoring,
evaluasi, dalam upaya pengembangan manajemen
dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam
permodalan yang ada di perDesaan.
(3) Instansi terkait dilingkungan pemerintah daerah
memberikan sosialisasi, bimbingan teknis bagi
BUMDesa sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing, serta memfasilitasi akselerasi
pengembangan modal dan pembinaan manajemen
BUMDesa di Kabupaten.
(4) Camat dan kepala Desa mengkoordinasikan
pelaksanaan pengelolaan BUMDesa di wilayah
kerjanya.
(5) BPD selaku pengawas internal yang dibentuk
melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan
atas pengelolaan BUMDesa.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
49/28548
(6) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan
atas pengelolaan BUMDesa.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat
menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan danPengelolaan BUMDesa paling lambat 1 (satu) tahun
sejak ditetapkan.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
50/28549
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.
Ditetapkan di : Saumlakipada tanggal : 11 Januari 2016
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
BITZAEL S. TEMMAR
Diundangkan di : Saumlaki,
pada tanggal : 12 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
MATHIAS MALAKA, SH,MTP.
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN2016 NOMOR 166
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
51/28550
BUPATI MALUKU TENGGARA BARATPERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR: 03 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, maka perlu
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Maluku
Tenggara Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang
tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana
Desa dan Alokasi Dana Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
SALINAN
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
52/28551
Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
53/28552
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2016;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
54/28553
14. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama
lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakathukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk
mengatur dan mengurus urasan pemerinahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
55/28554
Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembagunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.
5.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran
Pendampatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk
periode 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat.
11.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan
kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
56/28555
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.
13.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa
atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa.
BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Pengaturan pedoman teknis prioritas penggunaan DD dan ADD
bertujuan untuk :
a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desayang dibiayai oleh DD dan ADD;
b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penggunaan DD dan ADD;
Pasal 3
(1) Prioritas penggunaan DD dan ADD didasarkan pada prinsip -
prinsip :
a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh
warga Desa tanpa membeda-bedakan;
b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa
yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa,
c.Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis,
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
57/28556
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau
perkembangan kemajuan Desa.
d. Pelaksanaan DD dan ADD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pelaksanaan keuangan Desa dalam APBDesa
yang dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
e. Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD dan ADD direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat di Desa.
(2)Tipologi Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
disusun berdasarkan :
a. Kekerabatan Desa;
b. Hamparan;
c. Pola permukiman;
d. Mata pencaharian; dan/atau
e.Tingkat perkembangan kemajuan Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan DD dan ADD tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.
BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 4
Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa dan penggunaan DD di wilayah Kabupaten, DD
diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
58/28557
berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Pasal 5
(1) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa
yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
(3) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 6
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas
penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan Desa meliputi :
a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur
atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk
ketahanan pangan dan pemukiman;
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan masyarakat;
c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan sosial kebudayaan;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
59/28558
d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
produksi dan distribusi; dan/atau
e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi
terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
(2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan
Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan
lokal bersakala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap
penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Pasal 7
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desaserta pemberdayaan masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan
tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa,
meliputi :
a.Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan
kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana
untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakatDesa;
b.Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan
prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan
kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan
kapasitas masyarakat Desa; dan
c.Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatanpembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
60/28559
perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa
Desa dalam mebuka lapangan kerja, pada teknologi tepat guna
dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.
Paragraf 2
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 8
Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai
kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau
masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan
pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau
kelompok masyarakat dan Desa, atara lain :
a.Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan
penigkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
b.Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan
atau lembaga ekonomi masayrakat Desa lainnya;
c.Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan
ketahanan pangan Desa;
d.Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal
dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan
pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa
(community centre);
e.Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup
bersih dan sehat, termaksuk peningkatan kapasitas pengelolaan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
61/28560
posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau
keberfungsian tenaga medis atau suamedikasi di Desa;
f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai Desa
dan hutan atau pantai kemasyarakatan;
g.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
h.Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai
dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam
musyawarah Desa.
Pasal 9
Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7, dilakukan dengan mempertimbangkan dan
menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Desa, yaitu:
a.Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada
membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan
penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha
warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai
pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses
kehidupan masyarakat Desa;
b.Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja
dan atau proses produksi samapai pemasaran produk, serta
pemenuhan kebutuhan atau akses modal/vasilitas keuangan;
c.Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa
sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
62/28561
menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi,
serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi
atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan.
Pasal 10
(1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan
Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah
Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM)
yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh
pemerintah kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan
pedoman teknis penggunaan DD, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemerintah kabupaten menyampaikan informasi tentang data
rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Desa,
bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu DD, ADD
dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Desa
perencanaan.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut tetang prioritas penggunaan DD untuk program
dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9
diuraikan dalam lampiran pedoman umum dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
63/28562
Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 12
Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Paragraf Pertama
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 13
(1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal
12 terdiri dari :
a. Biaya Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa;
b. Operasional Pemerintah Desa;
c. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa; dan
d. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa lainnya yang
bersifat wajib.
(2) Penghasilan tetap Aparat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(3) Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang bersifat wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
64/28563
Paragraf Kedua
Bidang PembangunanDesa
Pasal 14
Prioritas penggunaan ADD untuk program dan kegiatan bidang
Pembangunan Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan
Desa, antara lain :
a. Pembangunan pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa,
pengembangan ekonomi lokal desa, dan pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan desa.
b. Bidang pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan analisa
kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Paragraf Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Pasal 15
Prioritas penggunaan ADD untuk program dan kegiatan bidang
Pembinaan Kemasyarakatan, dialokasikan untuk mendanai kegiatan
yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga
kemasyarakatan di Desa, antara lain :
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di Desa;
b. Peningkatan kapasitas anggota lembaga kemasyarakatan dalam
menunjang tugas dan tanggung jawab;
c. Dukungan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa;
d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan
analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah
Desa.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
65/28564
Paragraf Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 16
Prioritas penggunaan ADD untuk program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan untuk mendanai kegiatan
yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
meningkatan pendapatan keluarga, antara lain :
a. Peningkatan kapasitas masyarakat, dan fasilitasi kelompok-
kelompok usaha masyarakat.
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan
analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah
Desa.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut tetang prioritas penggunaan ADD untuk
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15
dan Pasal 16 diuraikan dalam lampiran pedoman umum dan menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 18
(1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi pembinaan, monitoring,
pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan DD dan ADD sejak
proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pemanfaatan.
(2) Untuk melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan
dan evaluasi terhadap penggunaan DD dan ADD Bupati
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
66/28565
membentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping
Kecamatan.
(3) Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 19
Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan DD dan ADD
yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :
a. Penggunaan DD dan ADD wajib diinformasikan kepada seluruh
masyarakat Desa melalui papan informasi Desa;
b. Pengaduan masalah penggunaan DD dan ADD secara berjenjang
mulai dari Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah Daerah;
c. Pendampingan Desa termasuk terhadap proses penggunaan DD
dan ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan
buruk Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan DD dan
ADD sesuai kewenangan.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 20
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan
Dana Desa dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana DesaDalam Lingkup
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
67/28566
Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 11 Januari 2016
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
BITZAEL S. TEMMAR
Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 12 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
TTd
MATHIAS MALAKA, SH, MTP.
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2016 NOMOR : 167
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
68/28567
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 Januari 2016
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016
PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESADAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2016
A. Latar Belakang
Visi trisakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakan
programpemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsaIndonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan
kepribadian budaya.Untuk merealisasikan visi tersebut
pemerintah bertekad (dalam nawa cita) membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desadalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa, adalah
penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan
Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan
dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) keRekening Kas Umum
Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran.
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
69/28568
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber pendapatan Desa salah
satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan
bagaian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten.
Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa
untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai
kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri. Penyaluran
Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKUDesa dilakukan dalam dua
tahap yaitu : tahap pertama pada bulan April sebesar 50%, tahap
kedua pada bulan Oktober sebesar 50%.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini
disusun guna menjadi pendoman umum penggunaan DD dan
ADD. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi
prakarsa local dalam merancang program/kegiatan pembangunan
prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan
APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas
penggunaan DD dan ADD,sehingga Desatetap memiliki ruang
untuk berkreasi membuat program/kegiatan Desasesuai dengan
kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya
yang dimilikinya.
B.
TujuanTujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:
1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan
program/kegiatan yangdiutamakan atau menjadi prioritas
dalam penggunaan DD dan ADD untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa DD dan
ADD perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
70/28569
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
DesaBerdasarkan Tipologi Desa
Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa
masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang
pelaksanaan pembangunan Desadan pemberdayaan masyarakat
Desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang
kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada APBD, bagi
hasil pajak dan retribusi dan pendapatan Asli Desa.
Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa
memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan
program/kegiatan pembangunan Desauntuk menjawab
permasalahan yang ada di Desa. Proses penyusunan kedua
dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan
dan kondisi karakteristik Desa. Karena itu, Pedoman Umum ini
mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh
program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih
bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi Desa-Desa
terkait.
Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi
nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang
berubah,berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi
Desa).Pengelompokkan tipologi Desadapat diuraikan sekurang-
kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
a. berdasarkan kekerabatan, dikenal Desa geneologis,
Desateritorial dan Desa campuran;
7/26/2019 PERBUP FINAL (7 PERBUP).pdf
71/28570
b. hamparan dapat dibedakan Desa pesisir/Desa pantai,Desa
dataran rendah/lembah, Desa dataran tinggi, dan Desa
perbukitan /pegunungan;
c. berdasarakan pola permukiman,dikenal Desadengan
permukiman menyebar,melingkar,mengumpul,memanjang
(seperti pada bantaran sungai/jalan);
d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama
masyarakat dapat dibedakan Desa pertanian,Desa
nelayan,Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur
dengan teknologi sederhana dan madya), serta Desa
perdagangan (jasa-jasa); dan
e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa dapat
dikategorikan Desa tertinggal atau s