PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGANMODEL KONTRAK MANAJEMEN KONSTRUKSI

Rizal Z.TaminITB

1

Workshop CPD Ahli Manajemen KonstruksiDirektorat Bina Kompetensi dan Produktfitas KonstruksiDitjen Bina Konstruksi - Kementerian PUPRJakarta, 19-20 September 2016

IKHTISAR

2

1. Pengantar2. Tinjauan sektor, industri, & penyelenggaraan jasa konstruksi3. Tantangan & arah peningkatan daya saing jasa konstruksi4. Perkembangan project delivery5. Kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dalam

penyelenggaraan infrastruktur publik6. Performance based contract (PBC) dalam penyelenggaraan

infrastruktur publik7. Penutup

PENGANTAR

3

1. Industri konstruksi merupakan kegiatan yangumumnya berkaitan dengan pembangunaninfrastruktur publik (jalan, jembatan,pelabuhan, dll.) bersifat aset, sementaraindustri manufaktur memproduksi barangprivat (mobil, telepon, dll.) bersifat baranghabis.

2. Berbeda dengan industri manufaktur, industrikonstruksi dilaksanakan melalui proses jasakonstruksi dengan melibatkan konsultan (TA)dan kontraktor (TK).

3. Seorang owner perlu memikirkan bagaimanaaset infrastruktur akan dirancang & dibangunatau disebut dengan Project Delivery.

4. Selanjutnya, karena aset infrastrukturberfungsi lama penyelenggaraaninfrastruktur mengenal Project Life Cyclemeliputi perencanaan konseptual (Pra-FS);FS; Amdal, RKL, RPL; O&P; Rehabilitasi; &Demolisi.

5. Penyelenggaraan infrastruktur selamaProject Life Cycle disebut ManajemenProyek yang dari waktu ke waktu mengalamiperkembangan untuk meningkatkan nilaitambah (VfM).

6. Tulisan membahas tinjauan sektor, industri,dan jasa konstruksi, perkembangan projectdelivery, Kerja Sama Pemerintah BadanUsaha (KPBU), dan Performace BasedContract (PBC).

TINJAUAN SEKTOR, INDUSTRI, & PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

4

TINJAUAN SEKTOR KONSTRUKSI (1/2)

5

1. Sector - Economic sector:a. Definition: a division of country’s population

based upon the economic area in which thatpopulation is employed;

b. 5 main economic sectors:- the primary sector (agriculture, fishery,

mining, & other natural resources);- the secondary sector (manufacturing,

engineering, & construction);- the tertiary sector (service industry)- the quaternary sector (intellectual

activities – education & research)- the quinery sector (high level decision

makers in government & industry).

c. Sektor ekonomi nasional:(1) Pertanian, peternakan, kehutanan,

& perikanan;(2) Pertambangan & penggalian;(3) Industri pengolahan;(4) Listrik, gas, & air bersih;(5) Konstruksi;(6) Perdagangan, hotel, & restoran;(7) Pengangkutan & komunikasi;(8) Keuangan, real estate, & jasa;

perusahaan;(9) Jasa-jasa.

TINJAUAN SEKTOR KONSTRUKSI (2/2)

6

e. Sektor menghasilkan produk (CPC);untuk sektor konstruksi berupa aset:- jalan & jembatan (PUPR - A);- bendungan dan irigasi (PUPR - B);- rumah dan bangunan (PUPR - C);- pelabuhan & bandara (HUB);- kilang minyak (ESDM).Note: lapangan usaha (KBLI) berbasisISIC – klasifikasi industri - berkorelasidengan produk (CPC);

f. Sektor atau produk mempunyai:- Penanggung jawab sektor/aset;- UU sektor/aset.

2. Penanggung jawab produk atausektor/aset disesuaikan dengan tanggungjawab pemerintahan:- A, B, C, air minum, real estate: Ditjen PU- pelabuhan & bandara: Ditjen HUB- kilang minyak: Ditjen

ESDM.3. Menteri masing-masing, pada dasarnya:

- bertanggung jawab atas daya saing,keamanan, nilai tambah, sustainability dariproduk (aset);

- berhak mengatur penyelenggaraan produkmasing-masing; dalam UU sector;

- termasuk pengembangan standard &tenaga ahli (insinyur).

TINJAUAN INDUSTRI MANUFAKTUR & KONSTRUKSI

7

1. Untuk meningkatkan daya saing,umumnya produk dibuat denganpendekatan industri.

2. Definition - Industry:a. Economic activity concerned with the

processing of raw materials andmanufacture of goods in factories.

b. The process of making products by usingmachinery & factories.

3. Industri dapat dibedakan:a. Manufacturing industry.b. Construction industry.

4. Manufacturing industry refers to thoseindustries which involve in themanufacturing and processing of itemsand indulge in either creation of newcommodities or in value addition.

5. The final products can either serve as afinished good for sale to customers or asintermediate goods used in the productionprocess.

6. Dalam industri manufaktur dikenal‘industrial pipe line’; dari invention sampaidelivery produk; technology readinesslevel (1-7).

INDUSTRI KONSTRUKSI (1/2)

8

1. Definition – Construction Industry:- Sector of national economy

engaged in preparation of land &construction, alteration, & repair ofbuildings, structures, & other realproperty.

2. Dengan demikian industri konstruksimerupakan suatu sistem yangmemproduksi produk/aset (jalan,jembatan, bendungan, pelabuhan,dll.).

INDUSTRI KONSTRUKSI (2/2)

9

3. Terdapat kekhasan produk konstruksi (infrastruktur/aset) dibanding produkmanufaktur:

No. Parameter ProdukInfrastruktur

ProdukManufaktur

Catatan

1. Sifat produk Barang publik Barang privat Secara umum2. Pelakuan produk Aset Barang habis3. Lingkup layanan Umum Konsumen4. Waktu pemanfaatan Panjang Pendek5. Pembuatan Alam terbuka Pabrik6. Proses Tersegmentasi Menyatu7. Pihak terlibat Banyak Lebih sedikit8. Standardisasi Rendah Tinggi9. Ketidak-pastian produksi Tinggi Rendah

PRODUK INDUSTRI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (1/2)

10

1. Berdasarkan ke-khas-an tersebut, prosesproduksi produk/aset konstruksi berbeda denganproduk manufaktur; kita tidak dapat menitipkanindustri konstruksi kepada industri manufakturyang diatur oleh Kementerian Perindustrian.

2. Kita perlu mengatur industri konstruksitersendiri selain karena ke-khas-an di atas, jugaterutama karena design produk/aset umumnyabelum tersedia pada saat owner mulaimemikirkannya.

3. Dalam industri konstruksi dikenal ‘Project Life Cycle’.

Projectformulation

process

Planningprocess

Engineeringand design

process

Constructionprocess

Usemanagement

process

DisposalprocessNeed

Awarenessof need

ProjectConcept

formulation

ProjectScope

definition

Full Projectdescription

ProjectCompletion and

AcceptanceFor use

Fulfillmentof need

UserRequirements

ProjectFeasibilityAnd scope

ProjectEngineeringAnd design

ProjectField engineeringAnd construction

Facilityuse and

management

Facilitydemolition

or conversionPlanningProjectDelivery OM DEMOLISI

REKONSTRUKSI

PRODUK INDUSTRI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (2/2)

11

4. DED & pembangunan konstruksi disebutdengan Project Delivery.

5. Proses owner memilih, menetapkan, danmengimplementasikan Project Delivery inidisebut dengan ‘Kegiatan Jasa Konstruksi’yang melibatkan ‘Konsultan Perencana’dan ‘Kontraktor Pelaksana’ melaluiPengadaan (Procurement) dan‘Pengikatan kontrak’

6. Tahap Pre-FS (Conceptual design) dan FS(Basic design) sering disebut TahapPlanning atau Pra-Desain.

7. Tahap pemanfaatan selama umur rencana(panjang) disebut OM serta demolition/reconstruction.

8. Jadi, Project Delivery mencakup 2 kegiatandengan karakteristik berbeda, yangdilaksanakan oleh pihak berbeda, dengansistem nilai berbeda:a. Perancangan (juga perencanaan &

pengawasan) konstruksi oleh profesionalengineer & konsultan dengan sistem nilai‘pelayanan masyarakat’; pembinaannya diaturdalam UU Insinyur.

b. Pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor &tenaga terampil, tenaga ahli manajemen, danrantai pasok dengan sistem nilai ‘bisnis’;pembinaannya diatur dalam UU JasaKonstruksi.

TENAGA KERJA (SDM KONSTRUKSI) – TK, TA MANAJEMEN, & TA INSINYUR

6

NO KONTRAKTOR KONSULTAN CATATANTK TA MANAJEMEN TA SETARA INSINYUR

1. Kompetensi Tukang Project Manager ArsitekOperator Site Manager Ir. Sipil (struktur; geotek; highway;

pekerasan; transportasi, lalu lintas,hidrolika; hidrologi, SDA, pelabuhan,bandara, dll.)

Teknisi Site Adm. Manager Ir. MesinAnalis Site Org. Manager Ir. Elektrikal

Site Eng. Manager Ir. Teknik LingkunganContract ManagerSafety managerQuality ManagerQuantity SurveyorManager

Project Management SpecialistConstruction Management SpecialistContract EngineerSafety EngineerQuality Assurance SpecialistQuantity Surveyor Specialist

2 Pendidikan ProgramD1, D2, D3, D4

ProgramD1, D2, D3, D4, S1 danPelatihan

Program S1 & Program Profesi Ir.

TANTANGAN DAN ARAH PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSTRUKSI

13

14

1. Jasa konstruksi; kegiatan terfragmentasi:sedikitnya 6 dimensi:a. fragmentasi vertikal: dari kontraktor sampai

produsen;b. fragmentasi horizontal: siklus proyek; dari

gagasan sampai penghapusan;c. fragmentasi manajemen proyek: owner,

consultant, contractor;d. fragmentasi antar kementerian (PUPR, HUB.,

ESDM, Telekomunikasi, LKPP, & Ditjen. BinaKonstruksi);

e. segmentasi pemerintahan: pemerintah pusat,provinsi, kab./kota;

f. segmentasi tahun anggaran; sangatmengganggu; konstruksi selalu pekerjaan besar.

2. Terjadi delay, idle, waste; jasa konstruksisusah berdaya saing.

TANTANGAN PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSTRUKSI

3. Masa depan daya saing (VfM):a. Bukan lagi bertumpu pada produktifitas &

efisiensi; karena sumber daya selalu terbatas;b. Tetapi lebih pada kreatifitas & inovasi;

- pengetahuan yang tak terbatas;- trust & transparansi;

c. Perlu membangun kolaborasi internal; multidisiplin; disamping kompetisi eksternal

15

Membangun struktur usaha yang konstruktif &berdaya saing (kreatif & inovatif); mengatasisegmentasi:a. Mengembangkan ko-operasi & kolaborasi;

berlandaskan trust & komitmen jangka panjang;menuju kompetisi antara rantai pasok;

b. Menerapkan lean construction, supply chain, &integrated value chain:(1) Menata lapangan usaha; mendorong

terwujudnya kontraktor umum & spesialismelalui kebijakan Sub-contracting;- Evaluasi potensi rantai pasok kontraktor

besar dalam lelang;- Mengembangkan format kontrak;- Mengembangkan konsep jaminan

pembayaran pihak ketiga;

- Mengembangkan sistem informasi rantaipasok & lelang;

- Pengaturan untuk menghindari pajakganda (PPN & PPh).

(2) Membangun rantai pasok;(3) Mengembangkan kemitraan JO, JV;

kemitraan pemilik, kontraktor, &konsutan.

c. Mengembangkan alternative project delivery:- DBB, CMAR, DB, EPC, IPD.

d. Mengembangkan Kontrak PemeliharaanBerbasis Kinerja (PBMC).

e. Mengembangkan partisipasi swasta (KPBU):- BOT;- Supported BOT;- Availability based payment.

f. Mengembangkan lebih luas kontrak tahunjamak; pekerjaan tidak terputus.

ARAH PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSTRUKSI

PERKEMBANGAN PROJECT DELIVERY

16

17

Note:- Construction Management at Risk (CMAR), Design Build (DB), EPC (Engineering, Procurement, Construction), Integrated Project

Delivery (IPD),- Performance Based Maintenance Contract (PBMC)

D B B

CMAR/DB/EPC/IPD

PBMC

ALTERNATIVE PROJECT DELIVERY

Projectformulation

process

Planningprocess

Engineeringand design

process

Constructionprocess

Usemanagement

process

DisposalprocessNeed

Awarenessof need

ProjectConcept

formulation

ProjectScope

definition

Full Projectdescription

ProjectCompletion and

AcceptanceFor use

Fulfillmentof need

UserRequirements

ProjectFeasibilityAnd scope

ProjectEngineeringAnd design

ProjectField engineeringAnd construction

Facilityuse and

management

Facilitydemolition

or conversionPra-DesainProjectDelivery OM DEMOLISI

REKONSTRUKSI

1. How the project will be designed & constructed, or the project deliverymethod, is one of the most important decisions made by every ownerembarking on a construction project.

2. With a variety of delivery methods in use today across the design andconstruction industry, it is possible to tailor a delivery method that best meetsthe unique needs of each owner and each project. Several fundamentalproject considerations are directly impacted by the delivery method selected.

3. There are many delivery methods in use today, but virtually all of them arevariations of the 4 most common methods.

4. Closely related to project delivery methods are procurement strategies,contractual arrangements, and compensation methods.

18

GENERAL (1/3)

5. The basic project delivery alternatives consist of:a. Design-Bid-Build (DBB) – The traditional U.S. project delivery method, which

customarily involves three sequential project phases: design, procurement, andconstruction.

b. Construction Management At Risk (CMAR) – A project delivery method in which theConstruction Manager acts as a consultant to the owner in the development anddesign phases, but assumes the risk for construction performance as the equivalent ofa general contractor holding all trade subcontracts during the construction phase. Thisdelivery method is also known as CM/GC.

c. Design-Build (DB) – A project delivery method that combines architectural andengineering design services with construction performance under one contract.

d. Integrated Project Delivery (IPD) – A project delivery method that contractuallyrequires collaboration among the primary parties – owner, designer, and builder – sothat the risk, responsibility and liability for project delivery are collectively managed andappropriately shared.

19

GENERAL (2/3)

6. Each of these project delivery methods carries a different level of risk for theowner. Generally, the level of control retained by the owner correlates withthe level of risk, and those levels typically have an inverse relationship to therisk and control levels of the contractor.

7. None of these delivery methods is right for every project. For each situation,there will be advantages and disadvantages in the use of any specificmethod.

20

GENERAL (3/3)

Key considerations that will influence the selection of the project delivery methodfor a project:1. Budget

Determining a realistic budget before design to evaluate project feasibility, to secure financing, toevaluate risk, and as a tool to choose from among alternative designs or site locations is a primaryneed.

2. DesignOf foremost importance to the owner is that the desired facility function as envisioned whilesuccessfully fulfilling the needs of the owner and users: well qualified design team, clearly programneeds, properly communication, constructible and complete design documents.

3. ScheduleThe dates of design commencement, construction completion and ultimately the operation of a newfacility can be critical, either in terms of generating revenue from the facility, or in terms of providingneeded functional space by a particular deadline. An owner must decide how critical it is to minimizeschedule duration for a project. 21

OWNER’S REQUIREMENTS & RISK CONSIDERATIONS (1/2)

4. Risk AssessmentIn construction, issues of risk are closely tied to the status of the local construction market,on-site safety, the schedule, and the budget.

5. Owner’s Level of ExpertiseThe owner’s familiarity with the construction process and level of in-house managementcapability has a large influence over the amount of outside assistance required during theprocess, and may guide the owner in determining the appropriate project delivery method.

22

OWNER’S REQUIREMENTS & RISK CONSIDERATIONS (2/2)

1. There are benefits and trade-offs that come with various delivery methods,and it can be invaluable for the owner to have professional CM advice todetermine what makes the most sense for any given project or program.

2. Many alternate delivery methods require the owner to have sufficientlyexperienced staff resources to fully define the project or be willing to allowanother entity to define it.

3. The owner must also be able to make decisions, handle inquiries, andmanage other processes quickly enough to take full advantage of theaccelerations offered by some alternate delivery methods.

4. Regardless of the delivery method utilized, the professional CM can play apivotal role throughout all phases of project implementation. In each section ofthis document describing a delivery method, the role of the CM is discussed.

23

THE ROLE OF THE CM

Three categories of contracting and compensation methods:1. Fixed Price or Lump Sum (LS)

When an owner contracts with an entity to perform a fixed scope of work in exchange for an agreed lump sumpayment for the specified services.

2. Guaranteed Maximum Price (GMP)An arrangement in which an owner contracts with an entity to perform a fixed scope of work in exchange for aprice that is guaranteed to not exceed a stated maximum price.

3. ReimbursableCome in a variety of forms, and are sometimes coupled with a not-to-exceed maximum price.

The forms of reimbursable contracts include:

24

CONTRACTING ALTERNATIVES (1/2)

Unit Price

Cost Plus Fixed Fee

Cost Plus Incentive Fee

Cost Plus Award Fee

Time Spent

Time and Materials

25

CONTRACTING ALTERNATIVES (2/2)

1. Procurement of professional services and construction services will generallybe accomplished in one of three ways:a. Priced basedb. Qualifications basedc. Best value (combination of 1 and 2)

2. Procurements may also involve a one-step process, in which there is just asingle round of submittals that determine the selection, or a two-step process,which may include a qualifications submittal as the first step and then a priceproposal as the second step.

26

PROCUREMENT ALTERNATIVES (1/2)

The use of the various options for the procurement of construction services.

27

PROCUREMENT ALTERNATIVES (2/2)

KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) DALAMPENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

28

29

Definition:• PPP is a public & private co-operation in infrastructure financing in order to

attain more efficient funding.• PPP represents one of public procurement alternatives. The permanent

challenge in public procurement is how to provide better public service, throughbetter quality, cost, delivery, and sustainability.

PPP - WHAT & WHY (1/3)

30

PPP - WHAT & WHY (2/3)Payments profile

Traditional Public Procurement PPP Public ProcurementSource: Price Water House Coopers (2003)

Estimatedcapital

cost

Time

overruns

Estimated running costRunning cost overruns

Costoverruns

0 5 10 20 (Years)15Constructionphase

Operation and maintenancephase

No paymentsuntil

facilitiesready for use

Payment based on availabilityPayment based on usage

0 5 10 20 (Years)15Constructionphase

Operation and maintenancephase

Payments profile

31

PPP - WHAT & WHY (3/3)Full range of public procurement options (KPMG, KLegal):

Conventional procurement PPP Full privatization

The procurement of assets by the public sector usingconventional funding

Design, build, finance & transfer (DBFT)

Design, Operate, & Transfer (BOT)Build, Operate, & Own (BOO)

Design, Build, Finance, & Operate (DBFO)

Publicly regulated but privately owned in perpetuity

1. Lower cost of money.2. Most of the risks retained by

public sector.3. Bureaucracy.4. Lack of accountability .5. Limited VfM.

PSC(Public Service Comparator)

1. Higher cost of money.2. Optimum risk allocation.3. Higher VfM:

- management skills;- efficiency;- innovation.

Requirements:1. Sector optimization in place.2. Professionalism of private sector.3. Existence of competition aspect (productivity & efficiency)

& collaboration aspect (SCM).4. Conducive environment (good governance, law

enforcement, & institutional capacity).5. Constructive legal infrastructure & institutional

framework.6. Full government support.

EMPAT INSTITUSI STRATEGIS KPBU

32

1. Menteri Keuangan: untuk meng-cover risiko dan memberikan dukungan(subsidi) pendanaan.

2. Sektor: perlu state of the art sektor & perencanaan sektor3. Ditjen Bina Konstruksi; Industri konstruksi; kemampuan rancang bangun

konsultan & kontraktor untuk menghasilkan VfM4. Bappenas: untuk menjamin integrasi masterplan tata ruang dan

masterplan sektor-sektor terkait; koordinasi program dan anggaran terkait;konteks sustainability.

5. Di Indonesia diatur melalui Perpres 38, 2015 Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha

TIGA VARIASI UTAMA KPBU

33

1. Konsesi; pengembalian investasi oleh masyarakat pengguna:a. Skema BOT biasa; kelayakan dinilai dengan IRRb. Jumlah pengguna dan kemampuan membayar masyarakat cukup

2. Konsesi dengan dukungan pemerintah (Supported BOT):a. Untuk BOT belum mencapai layak finansial; kelayakan dinilai dengan IRRb. Dukungan pemerintah: construction grant; operation grant; keringanan perpajakanc. Jumlah pengguna dan kemampuan membayar masih terbatasd. Biaya konstruksi relatif tinggi

3. Performance Based Annual Scheme (PBAS) – Availability Based Paymenta. Pengembalian investasi dari anggaran pemerintah (APBN/APBD)b. Tidak layak finansial; Jumlah pengguna dan kemampuan membayar belum memadai

PERFORMANCE BASED CONTRACT (PBC) DALAMPENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK

34

APA PBC (1/2)1. PBC is ‘a type of contract in which payments

for the management and maintenance of(road) assets are explicitly linked to thecontractor successfully meeting orexceeding certain clearly defined minimumperformance indicator’ (Stakenvich N. et al,2005)

2. Karakteristik PBC adalah sebagai berikut:a. Kinerja kontraktor dinilai dari pencapaian

output, bukan input & proses.b. Terdapat peluang kreatifitas & inovasi bagi

kontraktor untuk meningkatkan mutu & nilaitambah pemeliharaan.

c. Harus jelas dan tepat menetapkanindikator kinerja output & outcome, danmempunyai rencana memantaunyadari waktu ke waktu termasuktoleransinya.

d. Perlu menetapkan penalti & insentifjika kontraktor gagal mencapaiindikator kinerja atau melampauinya

e. Jalan diperlakukan sebagai asetinfrastruktur yang dirancang dandioperasikan sesuai dengan rencana,selama umur rencana,

f. Perlu merancang dispute settlements.

APA PBC (2/2)1. PBC mempunyai nama yang berbeda-beda:

- Performance Specified Maintenance Contract(PSMC) - Australia, NZ, Canada;

- Performance Based Management &Maintenance of Roads (PMMR);

- Output-based Service Contract (OBSC);- Performance Based Road Asset Management &

Maintenance Contract – USA.2. Lingkup utama PBC adalah pemeliharaan;

sering disebut PBMC.3. Rehabilitasi dapat ditambahkan:

a. Meningkatkan kelayakan KBK;b. Merupakan insentif bagi kontraktor; menghindari

pembengkakan biaya pemerliharaan

4. Evaluasi biaya & pembayaran PBCdapat dibedakan sebagai berikut:- Pembayaran manajemen dan

pemeliharaan: (Km ruas jalan) x (LSRp./km/bulan) x Jumlah bulan; biayamanagement & pemeliharaan;seragam selama kontrak.

- Pembayaran pekerjaan rehabilitasi: UPatau LS.

- Pembayaran pekerjaan darurat:(Asumsi jumlah kejadian) x UP.

MENGAPA PBC1. Pertimbangan penerapan PBC adalah

pemeliharaan tepat waktu danberkesinambungan sampai umurrencana.

2. Sistem ini mengalihkan risikokegagalan kepada pihak kontraktor(secara jelas, terukur, & adil), yangdapat memitigasinya melaluifleksibilitas metoda & proses, sertakreatifitas & inovasi.

3. Pertimbangan lain yang mendukungadalah:a. mengurangi beban administrasi;

mengawasi mutu dan mengukur volumehasil pekerjaan;

b. mengurangi claim dan adendum kontrak;c. fokus pada kinerja yang diharapkan

pengguna jalan;d. tanggung-jawab dan risiko yang besar

memotivasi inisiatif & inovasi kontraktor;dan

e. menciptakan lapangan kerja, usaha, &pelaku usaha baru; membangun industrikonstruksi.

MANFAAT PBC1. Efektifitas investasi meningkat dalam

jangka panjang.2. Biaya manajemen semakin hemat.3. Keterlambatan penanganan dan

ketidak-pastian anggaran dapatdihindari.

4. Hasil pekerjaan lebih terjamin sesuaidengan indikator kinerja yangditetapkan.

5. Sebagian risiko Ditjen. Bina Margadialihkan kepada kontraktor; mis.nyaperencanaan yang tidak cocok dengankondisi lapangan.

6. Ditjen. Bina Marga mendapatkepastian jumlah anggaran yangdiperlukan dan kepastian bahwaanggaran yang disediakan akan dapatmencapai sasaran.

7. Kontraktor mendapat jaminanpekerjaan jangka panjang,

8. Pelaksanaan pekerjaan menjadi lebihproduktif & efisien secara keseluruhandengan keuntungan yang lebih baik.

ALTERNATIF PENANGANAN, SUMBER PENDANAAN, DANJENIS KONTRAK KERJA JALAN NASIONAL SECARA UMUM

Catatan: DBB: Design-Bid-Build; DB: Design-Build; PPP: Public Private Partnership; UP: Unit Price; LS: Lumpsum; BOT: Build,Operate, Transfer; APBN: Anggaran Pendapatan & Belanja Negara: KBK: Kontrak Berbasis Kinerja; BOM: Build-Operate-Maintenance; IRR: Internal rate of return; NPV = Net present value

Penanganan Jalan SifatPenanganan

SystemDelivery/

KPBU

SumberPendanaan

JenisKontrak

Catatan

Pembangunan Investasi DBB APBN UP KonvensionalDB APBN LS InovasiPPP Swasta Kontrak Konsesi (BOT) –IRR

Investasi Avalaibility/PBAS - NPV

Peningkatan Investasi DBB APBN UP KonvensionalDB APBN LS InovasiPPP Swasta Kontrak

InvestasiAvalaibility/Performance based payment - NPV

Rehabilitasi Preservasi DBB APBN UP KonvensionalDB APBN LS BaruBOM APBN PBC (NPV) Inovasi

Pemeliharaan Preservasi Swakelola APBN - KonvensionalKontraktor APBN UP Konvensional

APBN LS KonvensionalAPBN PBC (NPV) Inovasi

PENUTUP

40

1. Penyelenggaraan jasa konstruksi perluditinjau dari konsepsi dan prinsipdasarnya.

2. Pernyelenggaraan jasa konstruksiberintikan Project Delivery dankemudian Project Life Cycle.

3. KPBU merupakan kerjasamapemerintah dengan badan usaha(swsta) dalam membangun (investasi)infrastruktur publik. Swasta umumnyadilibatkan sampai dengan operasi danpemeliharaan untuk memberikanpeluang lebih panjang dalampengembalian modal

4. Developer dan investor dalam KPBUjuga melakukan project delivery(penyelenggaraan jasa konstruksi).

5. PBC bukan merupakan project delivery;hanya merupakan jenis kontrak dimanapengguna jasa di bayar LS berdasarkanoutcome yang dihasilkannya selamamasa layan infrastruktur.

TERIMAKASIH

41