Pengaruh Komunikasi Pemerintahan dan Kepemimpinan
VISI (2010) 18 (1) 1 - 16
Pengaruh Komunikasi dan Kepemimpinan
Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)
Monang Sitorus
ABSTRACT
The aim of the research is to analyze the influence of
communication and leadership on the effectiveness revenue tax
advertisement to Region Earnings Board of Bandung City. Explanatory
survey with responden sensus has been held to search the influence
of communication (X1) and leadership (X2) to effective-ness revenue
tax advertisement (Y). The research showed that communication
influence is in medium category (0.521), while leadership is in
strong category (0.636). Combined influence of communication and
leadership variables is in strong category (0.701). Data analysis
showed that X1, X2 variables have contributed of 49.14 % to Y and
50.86 % was contruted by other factors.
-------------
Keyword: communication, leadership and effectiveness, tax
advertisement.
I. Pendahuluan
Salah satu inti otonomi daerah adalah adanya pemberian
kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana digoreskan dalam UU
No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan
Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemberian otonomi luas
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, baik pelayanan yang
bersifat langsung (direct services) dan pelayanan tidak langsung
(indirect services). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup. Salah satu
upaya pemerintah daerah untuk memperoleh sumber penerimaan
pendanaan adalah dari sektor pajak. Sebagai landasan hukum untuk
memungut pajak dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sebagai
perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Kemudian diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah.
Mengacu kepada kebijakan nasional di atas, maka pemerintah Kota
Bandung menggulirkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 18
tahun 2001 tentang Pajak Reklame. Kemudian disempurnakan dengan
Peraturan Daerah No 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame, kemudian
dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame. Kemudian secara
operasional dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Bandung No 34
Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyelenggaraan PeriYinan Reklame dan
Surat Keputusan Walikota Bandung No 113 tahun 2007 tentang Nilai
Sewa Reklame.
Untuk memungut pajak daerah tersebut, maka dibentuklah lembaga
yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghimpun pajak tersebut
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, kemudian disusul dengan Perda No 13
Tahun 2008. tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam hal
ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dinas Pendapatan
Daerah ini diberi kewenangan untuk melaksanakan segala usaha dan
kegiatan pemungutan pajak daerah sebagai pemasukan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) secara efektif sesuai dengan kebijakan yang telah
digariskan oleh pemerintah daerah.
Agar aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung termotivasi
untuk memungut pajak daerah maka peranan pimpinan sangat penting
untuk membangun komunikasi dengan bawahannya. Sebab, dengan
terjalinnya hubungan yang harmonis sesama pegawai akan membuat
pegawai termotivasi bekerja untuk memungut pajak reklame sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
Meskipun pimpinan telah membina hubungan komunikasi yang baik
dengan para petugas pemungut pajak reklame namun tidak serta merta
terjadi peningkatan efektivitas penerimaan pajak daerah, namun
justru masih mengalami tunggakan pajak yang cukup besar. Bahkan
tunggakan yang paling tertinggi adalah pajak reklame sebab dari
tahun 2003 s.d tahun 2006 terus peningkatan sebagaimana disajikan
pada tabel berikut.
Tabel 1.1.Besarnya Tunggakan Pajak Reklame Tahun 2004-2008
No
Tahun Masa Pajak
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
1
2004
9,098,824,999.00
9,098,824,999.00
2
2005
14,965,217,234.00
12,210,150,739.00
3
2006
17,569,854,881.
16,430,964,869.
4
2007
17,829,819,278.
17,829,819,278.
5
2008
25,596,346,941.00
22,542,289,301.0
Jumlah
85,060,063,333.00
74,773,499,868.00
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 2009
Tidak terealisasinya tunggakan pajak reklame seperti yang
disajikan pada Tabel 1.1 di atas tentu saja efektivitas pemungutan
pajak reklame masih rendah. Hasil temuan-temuan peneliti dilapangan
yang disebut di atas sejalan dengan apa yang dilansir (dimuat) di
media cetak harian Pikiran Rakyat tanggal 22 Juli 2006 yang memuat
berita aparatur kurang aktif melakukan penagihan terhadap wajib
pajak reklame. Dengan terlihatnya gejala-gejala mengenai
efektivitas penerimaan pajak reklame yang telah disajikan di atas,
yang belum memenuhi harapan Dinas Pendapatan Kota Bandung, maka
timbul pertanyaan yaitu: mengapa penerimaan tunggakan pajak reklame
yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bandung masih
menunjukkan/memperlihatkan hal-hal yang tidak diinginkan?. Pada hal
pimpinan telah menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis dengan
para petugas pemungut pajak reklame.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti mencoba
mencari penyebab dari munculnya gejala yang tidak dikehendaki itu,
dengan melakukan pra penelitian di lapangan pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bandung. Adapun gejala-gejala yang ditemukan
berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dianggap merupakan
penyebab rendahnya efektivitas penerimaan pajak reklame yaitu (1).
Komunikasi yang terjalin selama ini pada Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bandung belum dapat mendorong para petugas pemungut pajak
reklame untuk bekerja sungguh-sungguh tentu saja ini mengakibatkan
efektivitas penerimaan pajak reklame belum optimal. (2). Indikasi
lainnya, pimpinan bersama jajarannya jarang melakukan evaluasi
apakah target pajak reklame yang ditetapkan itu terlalu tinggi atau
rendah disamping itu pimpinan jarang turun kebawah, dan menanyakan
langsung hambatan-hambatan apa yang menyebabkan tidak tercapainya
target pajak yang ditetapkan. Demikian juga relatif kurang
menanggapi laporan-laporan dari bawahan, tentu saja ini
mengakibatkan efektivitas penerimaan pajak reklame masih
rendah.
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang
penelitian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komunikasi dan
kepemimpinan tunggakan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak
reklame yang mana sepengetahuan peneliti sampai saat ini belum ada
penelitian yang menyoroti hal yang sama. Atas pemikiran tersebut
peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini menjadi sangat penting
dan strategis karena benar-benar akan mendapatkan manfaat bagi
pelaksana petugas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung. Sebab
apabila tidak dilakukan pembenahan oleh pemerintah Kota Bandung
dikhawatirkan posisi keuangan atau anggaran belanja daerah Kota
Bandung dari sektor penerimaan pajak khususnya pajak reklame akan
tertanggu, yang pada gilirannya akan memperlambat proses
pembangunan di Kota Bandung, jika ini terjadi lambat laun akan
merusak citra pemerintah daerah itu sendiri.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, fenomena efektivitas penerimaan
pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Bandung maka dirumuskan
pernyataan penelitian (problem statement) yaitu komunikasi dan
kepemimpinan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
belum optimal, hal ini mengakibatkan efektivitas penerimaan pajak
reklame masih rendah. Pernyataan penelitian tersebut kemudian
ditetapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question)
yaitu
1. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas
penerimaan tunggakan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas
penerimaan tunggakan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bandung?
3. Landasan Teori
3.a. Komunikasi
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada
orang lain yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola pikir, sikap
dan perilaku seseorang. Sedangkan komunikasi pemerintahan Ndraha
(2003: 469) menjelaskan komunikasi pemerintahan sebagai:
Proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara
pemerintah dengan yang diperintah, pihak yang satu menggunakan
frame of reference pihak yang lain, pada posisi dan peran tertentu,
sehingga perilaku dan sikap piak lain terbentuk, berubah, atau
terpilihara, berdasarkan kesaling pengertian dan kesaling percayaan
antara kedua belah pihak.
Agar komunikasi efektif Siagian (1999: 78) mengatakan setidaknya
ada lima faktor yang harus diperhatikan komunikator yaitu, (1)
kualitas komunikasi (2) informasi yang disampaikan, (3) media dan
saluran komunikasi, (4) komunikasi dan (5) suasana komunikasi antar
komunikator dan komunikasi.
Selanjutnya, Ndraha (2003: 231) menjelaskan bahwa proses
komunikasi pada dasarnya adalah proses pengoperan lambang-lambang
yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain Unsur-unsur
yang terlibat sekaligus sebagai dimensi-dimensi proses komunikasi
pemerintahan meliputi:
1. Komunikator (Communicator), yakni orang yang menyampaikan
atau mengatakan atau menyiarkan pesan.
2. Pesan (message), yaitu idea, informasi, opini dan
sebagainya.
3. Saluran (channel, media) ialah alat yang dipergunakan oleh
komunikator untuk menyampaikan pesan.
4. Komunikan (audience), yaitu orang yang menerima pesan.
5. Effek, yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan
komunikator kepada komunikan.
Unsur-unsur komunikasi tersebut di atas selalu dijumpai dalam
kegiatan komunikasi. Karena itu unsur tersebut tidak bisa diabaikan
dalam membahas komunikasi, atau dengan kata lain menjadikan
komunikasi itu efektif. Adapun keberhasilan proses komunikasi
antara pemerintah dengan yang diperintah, dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman pesan, yang menurut Schramm (dalam Effendy, 1992:13)
mengatakan bahwa:
Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh
komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference) yakni
panduan pengalaman dan pengertian (collection of experience and
meaning) yang pernah diperoleh komunikan. Dengan kata lain dalam
proses komunikasi, komunikasi akan berlangsung apabila terjadi
kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan.
Berdasarkan dimensi-dimensi komunikasi di atas, maka teori yang
digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini ialah
komunikasi pemerintahn yang diciptakan Ndraha (2003: 231). Alasan
menggunakan teori tersebut, karena penemu teori adalah orang yang
ahli dibidang pemerintahan, dan penelitian ini juga dilakukan
dipemerintahan. Kedua, sesuai dengan fenomena yang terjadi
dilapangan. Lebih jelasnya dimensi-dimensi komunikasi pemerintahan
yang pertama harus ada ialah komunikator pemerintah yaitu
menyampaikan informasi. Kemudian disusul dengan pesan, agar
informasi (pesan) itu dapat disampaikan dengan tepat komunikator
harus memiliki kecermatan dalam memilih kata-kata yang tepat dalam
merumuskan pesan itu penting dan menentukan agar ide-ide,
gagasan-gagasan yang ada itu dapat dituangkan kedalam
lambang-lambang yang bisa dimenegrti oleh penerima, sehingga tidak
terjadi salah penafsiran. Informasi yang disampaikan kepada
komunikan harus secara jelas dan dapat mudah dimengerti, sebab daya
tangkap setiap komunikan adalah berbeda-beda. Oleh sebab itu
lambang yang dipergunakan haruslah dapat dimengerti oleh mereka
yang menjadi sasaran komunikasi, ini berarti kalau menggunakan
bahasa maka harus digunakan bahasa yang dapat dimengerti. Disamping
itu pesan yang disampaikan oleh komunikator hendaknya dapat
menimbulkan minat dan perhatian dari komunikannya.
Selanjutnya tahapan lain yang juga perlu diperhatikan oleh
komunikator adalah memilih saluran (alat) komunikasi yang akan
dipergunakan untuk menyebarkan pesan. Edward Depari dan Colin
MacAndrews (1985: 16) menyatakan saluran komunikasi adalah alat
melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan (messages)
kepada penerima (receiver). Saluran ini dapat dianggap sebagai
penerus/ penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada
tujuan informasi.
Selanjutnya, ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan
dalam hal ini adalah aparatur petugas pemungut pajak yang menerima
atau mendapatkan informasi dari pemerintah. Orang yang menerima
pesan harus ditetapkan secara tegas, dan jelas agar informasi yang
disampaikan mudah dimengerti. Terakhir ialah effek, yakni pengaruh
kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan.
Effek ini akan menimbulkan umpan balik apakah sipenerima pesan
dapat memahami atau tidak. Karena itu, komunikasi yang efektif
apabila terdapat reaksi sesuai dengan yang diharapkan oleh
komunikator. Dengan demikian kesuksesan seorang pemimpinan apabila
mampu mencipatakan komunikasi yang efektif antara komunikan dan
komunikator yaitu pemimpin itu sendiri. Uraian lebih lanjut tentang
kepemimpinan akan diuraikan.
3.b. Kepemimpinan
Menurut Thoha (2003: 3) menegaskan bahwa membicarakan
kepemimpinan memang menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana saja
ia diterpong. Setiap pendekatan akan melahirkan pengertian yang
berbeda dengan pendekatan lainnya. Pemimpin dan kepemimpinan
dibutuhkan oleh manusia dikarenakan adanya kelebihan dan kekurangan
yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini berarti bahwa ada
manusia yang memiliki kemampuan untuk memimpin, tetapi di lain
pihak ada pula manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk
memimpin.
Menurut hasil penelitian Stogdill (1974: 63) kepemimpinan itu
ditandai dengan bermacam sifat yang dikelompokkan menjadi :
1) Capacity meliputi; kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan
berbicara, keaslian dan kemampuan menilai.
2) Acheivement meliputi ;gelar kersarjanaan, pengetahuan,
kebehasilan dan olah raga.
3) Responsibility meliputi ; mandiri, berinisiatif untuk
maju.
4) Participation meliputi; aktif, kemampuan bergaul, kerja sama,
mudah menyesuaikan diri, humoris.
5) Status meliputi; kedudukan sosial ekonomi, ketenaran.
6) Situation meliputi; mental yang baik, status, mempunyai
keahlian, berkeinginan untuk maju, berdaya kepengikutan,
beroreintasi kepada tujuan dan lain-lian.
Pemimpin dalam suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk
mempengaruhi orang lain agar mau dengan senang hati mengikuti
kehendaknya, dan kemampuan inilah yang dikenal dengan istilah
kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai ilmu terapan
dari ilmu-ilmu sosial. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa
kepemimpinan dengan berbagai aspeknya dapat langsung diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari seperti kehidupan dalam pembangunan
perdesaan.
Menurut Burns (1978: 79) mengatakan, leadership is defined as
the purposeful behaviour of influencing others to contribute to a
commonly agreed goal for the benefit of individual as well as the
organization or common good. Menurut definisi tersebut,
kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan
tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok
untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan
manfaat individu dan oragnisasi. Sedangkan menurut Tichy and
Devanna (1986: 239) mengatakan, leadership means using power to
influence the thoughts and actions of others in such a way that
achieve high performance.
Selanjutnya, Covey (1993: 31-32) mengemukakan ada empat dimensi
kepemimpinan yang disebut juga the dynamic leadership model.
Keempat dimensi kepemimpinan tersebut meliputi dimensi personal,
interpersonal, manajerial dan institusional.
Berdasarkan definisi dan dimensi-dimensi kepemimpinan di atas,
maka teori kepemimpinan yang dipakai sebagai landasan teori dalam
kajian penelitian ini ialah teori yang diciptakan Covey (1993:
31-32). Pertimbangan memakai teori Covey, karena teori kepemimpinan
yang diciptakannya merupakan gaya kepemimpinan yang paling mutakhir
diantara teori-teori kepemimpinan yang ada, disamping itu ada
kecocokan menggunakan teori ini di lembaga pemerintahan sebagiamana
ia kemukakan dalam dimensi institusional.
Adapun keempat dimensi dimaksud akan diurai lebih lanjut yaitu
(a). Dimensi Personal, yaitu gaya, atribut, keterampilan, dan
perilaku yang terkandung dalam dimensi personal dari model
kepemimpinan dinamis mengacu pada hubungan diri sendiri. Pemimpin
yang dinamis harus memelihara gaya, atribut, ketrampilan, dan
perilaku termasuk memelihara keadaan dapat dipercaya, mempunyai
etika personal yang kuat, berpikir tegas, mempunyai optimism
terhadap kehidupan, mampu tetap termotivasi-diri, menentukan dan
mengikuti melalui tujuan-tujuan, memelihara fokus pada persoalan
prioritas yang tinggi, belajar dari kesalahan-kesalahannya,
menerima konsekuensi tindakan-tindakan, secara konsisten mencari
perbaikan-diri, secara konsisten menetapkan prioritas, dan secara
efektif mengelola waktu. (b). Dimensi Interpersonal, ialah gaya,
atribut, keterampilan dan perilaku pada level interpersonal mengacu
pada hubungan dan interaksi seorang pemimpin dengan orang lain
(Covey, 1993: 31). Demensi ini mencakup: berusaha mempercayai orang
lain, menunjukkan keharuan, bersimpati kepada orang lain, adil dan
objektif, mendorong orang lain, membimbing orang lain, dan
memotivasi orang lain. (c). Dimensi Manajerial, Covey (1993: 32)
menjelaskan bahwa dimensi manajerial kepemimpinan berkaitan dengan
tanggung jawab seorang pemimpin untuk membuat pekerjaan selesai
dikerjakan. Gaya, atribut, ketrampilan, dan perilaku dalam dimensi
manajerial kepemimpinan meliputi: meciptakan semangat tim, mencapai
produktivitas melalui orang, mendelegasikan kewenangan,
memberdayakn orang lain, berkomunikasi pada semua level,
menunjukkan keterusterangan, mencari perbaikan operasional yang
terus-menerus, secara konsisten proaktif dalam tindakan-tindakan
mereka, tetap dekat dengan masyarakat, tetap value-driven, dan
mempertahankan perspektif usaha yang baik bila menghadapai dilemma
dan paradoks Covey (1993: 5). (d). Dimensi Institusional, menurut
Lowder (2007: 18), dimensi organisasional atau Institusional dari
model kepemimpinan dinamis menggeser fokus dari perspektif-mikro
yang digunakan dalam level personal, interpersonal, dan manajerial
ke perspektif makro yang fokus pada integritas struktur dan
strategis organisasi. Ini berarti bahwa gaya, atribur,
keterampilan, dan perilaku pemimpin yang dinamis mempunyai fokus
yang lebih besar dalam melauruskan struktur organisasi dengan
strateginya. Pelurusan sistem organisasi memberikan stabilitas
organisasi, membangun koalisi, mengembangkan jejaring lintas jenis
organisasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan
efektivitas.
Dengan diterapkannya komunikasi yang efektif dan gaya
kepemimpinan yang tepat kepada pegawai Dinas Pendapatan Kota
Bandung, diharapkan efektivitas penerimaan pajak reklame akan
semakin meningkat. Kajian tentang efektivitas penerimaan pajak
reklame akan diurai lebih lanjut.
3.c. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame.
Devas dkk (1988 : 39-40) mengatakan bahwa perpajakan daerah
dapat diartikan sebagai (1). Pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; (2). Pajak yang
dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya
dilakukan oleh pemerintah daerah; (3). Pajak yang ditetapkan dan
atau dipungut pemerintah daerah; (4). Pajak yang dipungut dan
diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya
diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan
tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.
Melakukan pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah, namun
berbagai faktor yang bisa mempengaruhi pemungutan pajak.
Keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya mempunyai
hubungan yang sangat erat sehingga membentuk suatu jalinan
keterpaduan. Begitu pula upaya Dipenda dalam upaya meningkatkan
pungutan pajak daerah selain akan dipengaruhi oleh kualitas dan
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti penerapan komunikasi
dan kepemimpinan juga akan dipengaruhi oleh faktor lain secara
garis besarnya, menurut Rosadi (1997:74) ada dua faktor yaitu
faktor yang bersifat intangible dan faktor yang bersifat tangible.
Menurut Devas, dkk (1989 : 144) terjadinya ketidakefektifan
pemungutan pajak bisa terjadi apabila (a) masyarakat mulai
menghindari pajak (tax avoidance) (b) terjadinya kerjasama antara
fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak mengurangi jumlah pajak
terhutang (tax evasion) dan (c) penipuan pajak oleh fiskus (ia
mengantongi sebagian dari pemenerimaan pajak).
Untuk membahas efektivitas pemungutan pajak menurut Griffin
(2003:88) ada empat pendekatan yaitu: (a). Pendekatan sumber daya
manusia (system resources approach (b). Pendekatan proses internal
(internal process approach) (c). Pendekatan tujuan (goal approach)
yaitu berfokus kepada tingkat di mana suatu organisasi mencapai
tujuannya. Artinya, jika organisasi berfokus kepada pencapaian
tujuan penjualan dengan target sebesar 10% dan ternyata terealisasi
maka dikatakan efektif; (d).Pendekatan konstituensi strategis
(strategic constituencies approach) menurut pandangan ini
sejauhmana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi
dari semua kelompok Huseini (1987 : 54-56) juga mengatakan:
Pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya
adalah pendekatan sasaran (goal approach) dimana dalam pengukuran
efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek output (hasil),
yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai
tingkatan output (hasil/realisiasi) dengan yang direncanakan
(ditargetkan), jika semakin tinggi realisasi (output) maka
organisasi semakin memiliki efektivitas.
Mengacu kepada pendekatan di atas, maka pendekatan yang
digunakan untuk memahami efektivitas pemungutan pajak reklame
adalah menggunakan pendekatan tujuan (goal approach), dimana Dinas
Pendapatan Daerah telah menetapkan target perolehan pajak reklame
setiap tahun sebagai tujuan (goal) keberadaan lembaga tersebut.
Keberadaan lembaga ini tujuannya adalah untuk menarik pajak dari
publik untuk membiaya pembangunan fisik maupun non fisik. Semakin
besar pajak reklame yang dihimpun semakin efektif organisasi yang
bersangkutan. Digunakannya pendekatan tujuan untuk mengukur
efektivitas organisasi karena di dalamnya ada target yang harus
dicapai oleh organisasi (lembaga). Oleh karena itu menurut Griffin
(2003:89) mengatakan jika mereka memilih target yang salah atau
jika mereka mencapai tujuan dengan cara yang salah, mereka akan
menjadi kurang efektif mencapai sasarannya.
Jika dikaitkan dengan efektivitas pemungutan pajak dalam hal ini
merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk
mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Dalam studi ini,
sasaran akhir utama perpajakan tersebut adalah penerimaan pajak
yang direncanakan, atau efektifitas pemungutan pajak dapat diukur
dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran (target)
penerimaan yang direncanakan. Dengan demikian jika mencermati
uraian di atas jelas tampak efektivitas berkaitan dengan
kuantitatif sebagaimana dikemukakan Danim (2004:119). Selanjutnya,
dipertegas Panglaykim (1991:180) mengatakan bahwa melakukan
perbandingan antara apa yang diharapkan (target) dan apa yang
dicapai (realisasi), dari hasil perbandingan ini dapat diketahui
apakah organisasi efektif dan efisien. Lebih jelasnya Sidik dan
Soewondo (1996:65-76) membuat rumusan efektivitas pemungutan pajak
dengan mengacu kepada rumusan TPI (Tax Performace Index) yaitu:
Pajak
Penerimaan
Target
Pajak
Penerimaan
Realisasi
TPI
=
Berdasarkan rumusan di atas maka untuk mengukur efektivitas
pemungutan per setiap mata pajak seperti pajak reklame maka dapat
mengacu kepada rumus Tax Performace Index(TPI) sebagaimana
dikemukakan Sidik dan Soewondo (1996:76), yaitu:
Reklame
Pajak
Penerimaan
Target
Reklame
Pajak
Penerimaan
Realisasi
TPI
=
Jika mengacu kepada uraian teori tentang efektivitas dan formula
efektivitas pemungutan pajak baik pemungutan pajak reklame, maka
teori efektivitas pemungutan pajak reklame yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai pisau analisis peneliti yaitu menggunakan
teori yang dikemukakan Sidik dan Soewondo (1996:76). Pertimbangan
menggunakan teori ini, pertama, teori ini telah mengacu kepada
rumusan yang berlaku secara makro atau berlaku umum dalam mengukur
efektivitas pemungutan pajak reklame. Kedua, sesuai dengan fenomena
yang ditemui dilapangan, yang menunjukkan bahwa pimpinan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menetapkan dimensi target
pajak reklame selama beberapa tahun sebagai acuan untuk mengukur
kinerja istansi tersebut, namun hasil (realisasinya) tidak mencapai
target. Bahkan selama tahun 2004-2008 terus mengalami tunggakan,
ini mencerminkan efektivitas pemungutan pajak reklame masih rendah.
Karena itu ada kecocokan menggunakan teori ini untuk mengukur
efektivitas penerimaan pajak reklame.
Berdasarkan kajian teori di atas maka paradigma penelitian ini
dapat digambarkan kedalam pendekatan sistem yaitu :
Gambar 1. : Paradigma Penelitian Pengaruh Komunikasi dan
Kepemimpinan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame
4. Hipotesis
1.Besarnya pengaruh komunikasi terhadap efektivitas penerimaan
pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah ditentukan oleh derajat
dimensi-dimensi, komunikator, pesan, saluran, komunikan dan
Effek.
2.Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas penerimaan
pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah ditentukan oleh derajat
dimensi-dimensi personal, interper-sonal, manajerial,
institusional
5. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
eksplanatori survey (Sugiyono, 2008:162). Untuk menganalisis
keterpengaruhan didekati dengan alat bantu statistik dan pengujian
path analysis (Rasyid, 1994:79). Sedangkan operasionalisasi
variabel, yaitu variabel bebas (independen) terdiri dari komunikasi
yang disimbolkan dengan huruf (X1), variabel kepemimpinan yang
disimbolkan dengan huruf (X2), Variabel terikat (dependen) yaitu
efektivitas penerimaan pajak reklame disimbolkan dengan huruf (Y).
Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah seluruh
pegawai Dinas yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang
semuanya berjumlah 260 orang. Karena jumlah pegawai tidak begitu
besar, maka peneliti menggunakan teknik penentuan responden
berdasarkan teknik sensus yaitu semua anggota populasi dijadikan
jadi responden. Instrumen penelitian untuk responden digunakan
untuk mendapatkan data primer (utma) dengan menggunakan Skala
Likert, dengan option 5 (lima) pilihan, kuesioner ini kemudian di
lakukan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan teknik
pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur, media
cetak dan alat elektronik. Setelah kuesioner dikumpulkan dari
lapangan, maka peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan
menggunakan alat uji statistik path analysis versi 15.5.
6. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji statistik path
analysis diperoleh pengaruh langsung komunikasi (X1) terhadap
efektivitas penerimaan pajak reklame (Y) sebesar (PYx1) = 0,521,
sebagaimana disajikan pada gambar berikut:
Gambar 2:Path Diagram Pengaruh Komunikasi (X1) terhadap
Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame (Y)
Berdasarkan gambar 2 di atas jika dihitungan dalam bentuk
persentase keterpengaruhan komunikasi terhadap efektivitas
penerimaan pajak reklame secara langsung yaitu 0.521 x 0.521 x 100%
= 27.14%. Jika dikonsultasikan skor keterpengaruhan komunikasi
dengan nilai 0.521 terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame
sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2008:184) termasuk kategori
sedang karena berada pada kisaran 0.40 - 0.599. Ini memberi
gambaran bahwa proses komunikasi yang dilakukan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung beserta dimensi-dimensinya yaitu
dimensi komunikator, pesan, saluran, komunikan dan effek masih
tergolong sedang. Meskipun demikian, jika komunikasi dilakukan
dengan optimal akan diikuti perubahan efektivitas penerimaan pajak
reklame sebesar 27.14%. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa
semakin optimal komunikasi dilakukan maka semakin tinggi tingkat
efektivitas penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah
Kota Bandung, terutama dari sektor hasil penjualan unit produksi
(zone periklanan) yang dihasilkan dan terjual, maka akan semakin
tinggi tingkat penerimaan pajak reklame. Dari kelima dimensi
komunikasi, yang memiliki rata-rata skor kurang adalah dimensi
adalah dimensi saluran. Rendahnya, skor dimensi ini diakibatkan
tidak adanya pemilihan media yang tepat untuk menyampaikan
pesan-pesan dalam komunikasi. Sebab, hasil pengamatan dilapangan,
penyampaian pesan yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bandung, hanyalah dalam bentuk media surat (korespondensi) yang
sifatnya sentralisasi, sehingga setiap disposisi dari pimpinan
diinterpretasikan pegawai dengan cara yang berbeda, akibatnya
sasaran komunikasi itu tidak seperti sebagaimana yang diharapkan
oleh komunikator dan komunikan.
Sedangkan pengaruh kepemimpinan (X2) terhadap efektivitas
penerimaan pajak reklame pegawai (Y) berdasarkan hasil penelitian
dan perhitungan uji statistik path analysis diperoleh pengaruh
langsung kepemimpinan (X2) terhadap efektivitas penerimaan pajak
reklame (Y) sebesar (PYx2) = 0,636, sebagaimana disajikan pada
gambar berikut:
Gambar 3 Path Diagram Pengaruh Kepemimpinan (X2) terhadap
Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame (Y)
Berdasarkan gambar 3 di atas jika dihitungan dalam bentuk
persentase keterpengaruhan kepemimpinan terhadap efektivitas
penerimaan pajak reklame pegawai secara langsung yaitu 0.636 x
0.636 x 100% = 40.45%. Jika dikonsultasikan skor keterpengaruhan
kepemimpinan dengan nilai skor 0.636 terhadap efektivitas
penerimaan pajak reklame sebagaimana dikemukakan Sugiyono
(2008:184) termasuk kategori kuat karena berada pada kisaran 0.60
0.799. Ini memberi gambaran bahwa kepemimpinan Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bandung beserta dimensi-dimensinya yaitu dimensi
personal, interper-sonal, manajerial, institusional tergolong kuat.
Artinya, jika gaya kepemimpinan yang diperankan kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung semakin baik, maka akan semakin kuat
pengaruhnya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak
reklame. Atau jika dilakukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan
kondisi pekerjaan pegawai maka akan diikuti perubahan efektivitas
penerimaan pajak reklame pegawai sebesar 40.45%. Dengan demikian
dapat ditegaskan bahwa semakin efektif kepemimpinan dilakukan maka
semakin tinggi tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pegawai
di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Meski demikian jika
kepemimpinan yang diterapkan semakin optimal dilakukan harus
diimbangi dengan penerapan prinsip rewards and punishment seraca
seimbang (berkeadilan). Misalnya, kinerja pegawai yang tidak
mencapai target harus diberi sanksi dan pegawai bekerja melampaui
target harus tersedia imbalan (insentif).
Dari keempat dimensi-dimensi kepemimpinan itu, dimensi yang
memiliki skor rendah adalah dimensi personal. Rendahnya, dimensi
personal karena pegawai melihat pemimpin itu sebagai figur.
Pimpinan yang plin-plan akan membuat pegawai ragu-ragu mengikuti
kebijakan pimpinan. Sebab, hasil pengamatan ada kesulitan pimpinan
menerapkan sanksi kepada pegawai yang tidak mampu mencapai target
karena tidak adanya alat ukur yang terukur. Seperti mengukur suhu
panas menggunakan termometer, suatu alat ukur yang pasti. Sedangkan
pengkuran kinerja pegawai mengandung banyak interpretasi. Artinya,
interpretasi pimpinan dengan bawahan bisa berbeda terhadap alat
ukur yang dipakai. Namun demikian, manakala pegawai yang tidak
mampu mencapai target penerimaan pajak pimpinan haruslah menegakkan
sanksi atau hukuman (punishment) harus pula diimbangi dengan
insentif (rewards) berdasarkan kinerja pegawai.
Lebih jelasnya visualisasi struktur jalur pertama keterhubungan
antar variabel dapat terlihat pada gambar berikut ini:
Gambar 4.:Path Diagram Model Persamaan Struktural Pengaruh
Komunikasi dan Kepemimpinan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak
Reklame
Sedangkan pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama
terhadap Y sebesar 0.701, atau 0.701 x 0.701 x 100% = 49.14%,
sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain sebesar 50.86%. Misalnya,
insentif, fasilitas kerja, pemotivasian dan lain-lain. Jika
dikonsultasikan skor keterpengaruhan kepemimpinan dengan nilai skor
0.701 terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame sebagaimana
dikemukakan Sugiyono (2008:184) termasuk kategori kuat karena
berada pada kisaran 0.60 0.799. Ini memberi gambaran bahwa
komunikasi dan kepemimpinan merupakan dua sisi mata uang yang
sangat berpengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak reklame.
Pimpinan tidak mungkin bisa menggerakkan bahwahannya tanpa
menggunakan komunikasi. Atau komunikasi tak bernilai jika tidak
diperankan oleh pimpinan.
Jika diamati keterpengaruhan di atas menunjukkan masih ada
pengaruh tidak langsung X1 terhdap Y melalui X2 (
1
ZX
P
x
12
XX
r
x
2
ZX
P
) = 0,521 x 0,.491 x 0,491 x 100%= 12.56%. Sehingga total
pengaruh X1 terhadap Y melalui X2 sebesar = 27.14% + 12.56% =
39.7%. Ini mengambarkan bahwa besarnya pengaruh variabel komunikasi
(X1) terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame (Y) dengan total
pengaruh sebesar 39.7%. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa
semakin baik diperankan komunikasi terhadap pegawai maka semakin
tinggi efektivitas penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bandung. Sedangkan pengaruh X2 terhadap Y melalui X1 =
(
1
ZX
P
x
12
XX
r
x
2
ZX
P
)= 0,491 x 0,491 x 0,636 x 100%=15.33 %. Sehingga total pengaruh
X2 jika melalui X1 terhadap Y menjadi = 40.45% + 15.330% = 55.78%.
Ini menggambarkan besarnya pengaruh variabel kepemimpinan (X2)
terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame (Y) yakni sebesar
55.78%. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa semakin optimal
kepemimpinan dilakukan maka semakin tinggi tingkat efektivitas
penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bandung.
Jika diamati hasil persentase kedua variabel bebas tersebut
pengaruh kepemimpinan (55,78%) lebih besar dibandingkan komunikasi
(39.7%) terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame. Tingginya
pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas penerimaan pajak
reklame, karena didalamnya ada proses mempengaruhi, agar aparatur
mau bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Proses
mempengaruhi ini tentu saja, pegawai harus melakukannya jika tidak
mau mengikuti perintah pemimpin maka pegawai akan mendapat sanksi
dari pemimpin itu sendiri.
7. Kesimpulan
Komunikasi beserta dimensi-dimensinya berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung. Ini memberi pengertian bahwa
semakin konsisten dan semakin baik komunikasi diperankan maka
semakin tinggi tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame.
Kepemimpinan beserta dimensi-dimensinya berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak reklame pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dengan kata lain semakin tepat atau
ada keberanian pimpinan menerapkan rewards and punishment secara
seimbang (berkeadilan) maka akan semakin tinggi tingkat penerimaan
pajak reklame.
DAFTAR PUSTAKA
Burns, J.M. 1978. Leadership. New York: Harper and Row
Covey, S. R. 1993. Principle-Centered Leadership. New York:
Fireside
Danim Sudarman .2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas
Kelompok. Jakarta : Rineka Cipta.
Depari, Edward dan Colin MacAndrews. 1985. Peranan Komunikasi
Massa Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University
Press.
Devas, Nick dan Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Ray
Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, diterjemahkan
oleh Masri Maris dan Sri Edy Swasono, Penerbit Universitas
Indonesia, Jakarta.
Efendy, Onong (Jahyana). 1992. Hubungan masyarakat Suatu Studi
Komunikasi Bandung: Remaja Rosda Karya.
Griffin. Ricky W. 2003. Manajemen, Jilid I Alih Bahasa Gina
Gania. Jakarta : Erlangga.
-----------.2004. Manajemen. Jilid II. Alih Bahasa Gina Gania.
Jakarta : Erlangga..
Huseini, Martani dan Lubis, S.B. Hari, 1987. Teori Organisasi,
Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Universitas
Indonesia
Lowder, B. Tim. 2007. New Dimensions of Leadership toward a
Dynamic Model: A Synthesis of Transformational and Servant
Leadership. http://ssrn.com/abstract=975559 (4 September 2009).
Ndraha, Taliziduhu 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Jilid I
dan II. Jakarta : PT. Rineka Cipta
Panglaykim.J. 1991. Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia
Rasyid Al Harun. 1994. Statistika Sosial, disunting oleh Teguh
Kismantoroadji. Bandung : Program Pascasarjana Universitas
Padjadjaran
Rosadi Dedi. 1997. Sistem Perencanaan Terpadu Sebagai Salah satu
Determinan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak.
Bandung : PPS UNPAD.
Sidik, Machfud & Soewondo, 1996. Keuangan Daerah, Penerbit
Universitas Terbuka, Jakarta.
Siagian, Sondang. P. 1999. Teori dan Praktek Kepemimpinan,
Jakarta: Rineka Cipta.
Stogdill, R.M. 1974. Handbook of Leadership: A Survey of Theory
and Research. New York: The Free Press.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administras Kuantitatif dan
Kualitatifi. Bandung : ALFABETA
Thoha Miftah.. 2003. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu
Pendekatan Perilaku. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Tichy, N.M. and Devanna, M.A. 1986. The Transformational Leader.
New York: John Wiley
Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Undang- Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 32 Tahun 2002.
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2003 tentang Biaya
Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 18 tahun 2001 dan Perda
No 8 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.
Surat Keputusan Walikota Bandung No. 841/Kep.868-Huk/2004
tentang Perhitungan Pemungutan Pajak.
Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Reklame,
Surat Keputusan Walikota Bandung No 34 Tahun 2007 tentang
Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Reklame
Surat Keputusan Walikota Bandung No 113 tahun 2007 tentang Nilai
Sewa Reklame.
Tentang Penulis
Monang Sitorus, dosen tetap yayasan Universitas HKBP Nommensen
di Medan. Pria kelahiran 9 April 1962 menyelesaikan pendidikannya
Sarjana Muda (BBA) 1985, dan S1 Administrasi Bisnis (1986) dari
Univ. HKBP Nommensen (UHN). Sejak tahun 1989 menjadi dosen tetap
UHN, Pada tahun 1992-1993 diangkat menjadi Pembantu Dekan II. Tahun
2001 s.d 2006 Dekan Fisip UHN, dan pertengahan Juli 2006
melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan S-3 pada Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran bidang kajian Ilmu
Administrasi konsentrasi Manajemen Pelayanan Publik. Oktober 2009
mengikuti Training Of Trainer (TOT) tingkat nasional gelombang ke-5
SCBDP ADB Loan 1964 Core: Governance and Public Service.
Penulis pernah mendapat piagam penghargaan atas kerjasama LIPI,
KOMPAS, INDOSAT dan REPUBLIKA, piagam penghargaan dari BP-7 Pusat,
piagam penghargaan dari PT Telkom dan Pramindo, piagam penghargaan
dari Menteri Dalam Negeri, piagam penghargaan dari Bank Negara
Indonesia, serta piagam penghargaan dari Departemen Koperasi.
Penulis juga pernah menulis di media cetak koran Republika, Seputar
Indonesia, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Investor Daily,
Pikiran Rakyat, Tribun Jabar (KOMPAS Group), Medan Bisnis, Waspada,
Analisa, dan Sinar Indonesia Baru.
Disamping itu, menulis di jurnal terakreditasi internasional,
The Journal of Business Administration Online. Spring 2006. Vol.5
No.1. Accredited AACSB International, Arkansas Tech University.
Sedangkan jurnal terakreditasi nasional (1). Wawasan Jurnal
Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9. No.1 Tahun 2002 (Akreditasi Dikti :
395/DIKTI/Kep/2000), (2). Madani Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Vol. 7
No.3 Oktober 2006 (Akreditasi Dikti: 34/DIKTI/kep/2003), (3).
Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Vol. 12 No. 2 Maret 2006.
(Akreditasi Dikti: 23a/DIKTI/Kep/2004), dan (4). Jurnal
Administrasi Negara Vol.14 No.2 Juni 2008 Akreditasi Diknas No
49/DIKTI/KEP/2003. Jurnal Pariwisata Vol. 7 Pebruari 2009
(Akreditasi Dikti No. 49/DIKTI/KEP/2003.
Selama mengikuti pendidikan S-3 di Unpad penulis pernah menjadi
Outsourcing di PKP2A I LAN Bandung sejak 2006 s.d. 2007 dengan
fokus melakukan kajian-kajian pelayanan publik di beberapa daerah
kabupaten/kota d Indonesia, hasil kajian itu kemudian ditulis
menjadi buku seperti (1). Kajian Kebijakan Good Local Governance
(GLG) Dalam Optimalisasi Pelayanan Pubik: Suatu Evaluasi
Implementasi Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Diterbitkan PKP2A I-LAN, ISBN. Tahun 2007. (2). Perumusan Kebijakan
Penetapan Indeks Pelayanan Publik Bagi Kecamatan Diterbitkan PKP2A
I-LAN, ISBN. Tahun 2008. (3). Manajemen Pelayanan Publik Unpad
Press (2009) ISBN.
PROSES
1. Teori Komunikasi
Ndraha (2003: 231)
Dengan dimensi:
a.Komunikator. b.Pesan c.Saluran. d. Komunikan
e. Effek.
2.Teori Kepemimpinan Covey (1993: 31-32).
Dengan dimensi:
a.Personal,b. Interpersonal,
c. manajerial
d. institusional.
INPUT
(1). UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae-rah. (2). UUNo
34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3). Perda
Kota Bandung No 18 tahun 2001 tentang Pajak Reklame. (4). Keputusan
Wa-likota Bandung No 34 Tahun 2007 tentang Meka-nisme
Penyelenggaraan Perijinan Real-ame dan SK Walikota Bandung No 113
tahun 2007 tentang Nilai Sewa Reklame. (5). Perda No. 7 Tahun 2003
tentang Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
OUT PUT
Efektivitas Pene-rimaan Pajak Reklame
Teori Efektivitas
Sidik dan Soewondo (1996:76).
Yaitu:
Realisasi Penerima-an pajak reklame dibagai dengan Tar-get
Penerimaan Pajak Reklame
Umpan Balik
(
X1
Y
PxY = 0.521
(
X2
Y
PxY = 0.636
X2
PYx2 = 0,636
rx1x2 = 0,491
PYe1 = 0,547
(1
PYx1 = 0,521
Y
X1
PAGE
2
____________
ISSN 0853-0203
_1280651560.unknown
_1297364436.unknown
_1297876303.unknown
_1280651561.unknown
_1280651562.unknown
_1280651557.unknown
_1280651558.unknown
_1280651556.unknown
