Pengantar Perpajakan Internasional

17/11/2010

1

INTERNATIONAL

TAXATION

BOBBY FISHER, SE

LECTURER: BOBBY FISHER

Fields Of Expertise:

Business, Government and International Economic.

Risk Management and Taxation.

Contact:

Email : [email protected]

Phone : +62 813 1874 0003

Blog : //abitaqi.posterous.com

17/11/2010

2

INTERNATIONAL

TAXATION

LINGKUP PERPAJAKAN INTERNASIONAL

DAFTAR REFERENSI

Darussalam, John Hutagaol, Danny Septriadi,

Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional,

2010.

Agus Setiawan, Perpajakan Internasional,

2006.

Gunadi, Perpajakan Internasional, 1997

Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia

Perkembangan dan Pengaruhnya.

17/11/2010

3

LATAR BELAKANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Indonesia adalah bagian dari dunia internasional....di era globalisasi Indonesia perlu menjalin hubungandengan negara lain, mengadakan transaksi-transaksi lintasbatas yang saling menguntungkan dan mengizinkan entitasasing untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperolehpenghasilan di Indonesia.

Penghasilan entitas asing di dalam negeri bisa menjadisumber pendapatan pajak bagi Indonesia.

...menurut benefit theory of taxation, pemajakan ini bisadilakukan karena terdapat hubungan (economicattachment) antara Indonesia sebagai negara sumber(source state) dengan aktivitas yang memberikanpenghasilan tersebut.

LATAR BELAKANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Penghasilan entitas asing di Indonesia bisa menjadi sumberpendapatan perpajakan bagi negara domisili entitas asingtersebut.

...negara yang menjadi domisili entitas asing (residence state)juga berhak atas pajak penghasilan yang bersumber dari luarnegara-nya karena terdapat keterkaitan antara negara dengansubjek pajak dalam negeri-nya (personal attachment).

Maka diperlukan adanya perjanjian perpajakan internasionalyang mengatur pemajakan penghasilan entitas asing didalam negeri dan penghasilan entitas dalam negeri dari luarnegeri.

...tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pemajakanberganda yang memberatkan wajib pajak masing-masing negara.

17/11/2010

4

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yangmengatur hubungan antara negara-negara seiring dengankelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atasnegara-negara nasional.

Sumber hukum internasional menurut MahkamahInternasional adalah: Perjanjian internasional yang bersifat khusus maupun umum.

Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaanumum yang telah diterima sebagai hukum.

Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

Keputusan pengadilan dari ajaran para akademisi yang palingterkemuka di berbagai negara sebaga referensi untukmenetapkan kaidah hukum.


Konvensi internasional memiliki kekuatan hukum yangmengikat antar negara yang ikut menandatanganinya,hal ini karena:

Konvensi internasional merupakan bagian dari hukum yanglebih tinggi daripada hukum nasional karena menyangkutkepentingan lebih banyak masyarakat internasional.

Konvensi internasional merupakan kehendak negara itusendiri pada hukum internasional dan juga merupakankehendak bersama.

Kenyataan sosial bahwa perikatan hukum itu mutlak demiterpenuhinya kebutuhan bangsa untuk hidupbermasyarakat.

17/11/2010

5


Indonesia mengadakan tax treaty bukanlahsemata-mata karena keinginan nasional, namunjuga ada azas timbal-balik dan keinginan yangsama dari negara-negara yang mengadakanperjanjian tersebut.

Hukum Internasional, baik diatur secara khususmaupun tidak, apabila telah disepakati duniainternasional maka Indonesia harus tunduk danpatuh akan hal tersebut, tidak terkecuali dalamhal perpajakan.

DEFINISI HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Definisi hukum pajak internasional dapat diuraikan sebagaiberikut: Hukum yang lebih luas baik ruang lingkup, kewenangan dan

kedudukannya dibandingkan hukum pajak nasional.

Hukum yang mengatur perjanjian perpajakan seluruh negarayang saling terkait satu dan lainnya dengan negara domisili.

Hukum pajak nasional adalah merupakan bagian dari hukumpajak internasional, dimana ketentuan hukum pajak nasional bilatelah diatur dalam hukum pajak internasional tentang haltersebut, maka ketentuan hukum pajak internasional yangdigunakan.

Hukum pajak internasional merupakan keseluruhan hukum pajaknasional di berbagai negara, dimana hukum tersebut jugadiberlakukan pada hukum pajak nasional.

17/11/2010

6

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Menurut negara-negara yang menganut sistemAnglo-Saxon, hukum pajak internasional dibagimenjadi:

Hukum pajak nasional mengatur hukum pajak luarnegeri (national external tax law)

...merupakan bagian dari hukum pajak nasional yangmemuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaanpajak yang mempunyai daya kerja sampai di luar batas-batas negara karena terdapat unsur asing, baikmengenai objeknya maupun subjeknya (yang berada diluar negeri).

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Hukum pajak luar negeri (foreign tax law)

...adalah keseluruhan perundang-undangan danperaturan-peraturan pajak dari negara-negara yang adadi seluruh dunia.

Hukum pajak internasional (internasional tax law)

...adalah keseluruhan kaedah baik yang berdasarkantraktat-traktat, konvensi-konvensi dan prinsip hukumpajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia,maupun kaedah nasional yang objeknya memilikiunsur-unsur asing, hal mana yang mungkin dapatmenimbulkan bentrokan hukum diantara dua negaraatau lebih.

17/11/2010

7

SUMBER FORMAL HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Sumber-sumber formal dari hukum pajakinternasional adalah:

Asas-asas yang terdapat dalam hukum antarnegara (asas-asas ini dapat disimpulkan dariperaturan-peraturan dalam hukum antar negara,baik yang tertulis maupun yang tidak).

Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiapnegara yang maksudnya tidak ditujukan kepadanegara lain, seperti pencegahan pengenaan pajakberganda.

SUMBER FORMAL HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

traktat (perjanjian) dengan negara lain, diantaranya:

Untuk meniadakan/menghindarkan pajak berganda.

Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap entitas asing.

Untuk mengatur soal pemecahan laba di dalam hal suatuentitas yang mempunyai cabang-cabang/sumber-sumber dinegara asing.

Untuk saling memberi bantuan dalam pengenaan pajaklengkap dengan pemungutannya, termasuk juga usaha untukmemberantas penghindaran pajak melalui cara salingmemberi keterangan-keterangan tentang adanya subjek pajakdengan segala detailnya yang diperlukan untuk penetapanpajaknya.

Untuk menetapkan tarif-tarif bea cukai.

17/11/2010

8

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Perjanjian internasional menurut UU 24/2000adalah perjanjian dalam bentuk dan namatertentu, yang diatur dalam hukum internasionalyang dibuat secara tertulis serta menimbulkanhak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional dapat dilakukan melaluipenandatanganan, pengesahan, pertukarandokumen perjanjian/nota diplomatik, cara-caralain sebagaimana disepakati para pihak dalamperjanjian internasional.

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pembuatan perjanjian internasional harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

Perjanjian internasional harus berdasarkan

kesepakatan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian internasional harus berpedoman pada

kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-

prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan

memperhatikan baik hukum nasional maupun

hukum internasional yang berlaku.

17/11/2010

9

PERSETUJUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Menurut Pasal 11 UUD 1945, Presiden dengan persetujuan DPRmenyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengannegara lain.

Menurut Pasal 10 UU 24/2000, pengesahan perjanjian internasionaldilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan denganmasalah politik, keamanan, pertahanan negara, perdamaian,perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah NKRI, kedaulatanatau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkunganhidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman dan/atau hibahluar negeri dan selain materi tersebut pengesahan dilakukan denganKeputusan Presiden (Keppres).

P3B merupakan perjanjian dengan negara lain namun karenamaterinya bersifat prosedural dan perlu penerapan dalam waktusingkat maka disahkan melalui Keppres.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Perjanjian internasional berakhir yaitu apabila: Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang

ditetapkan dalam perjanjian.

Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.

Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhipelaksanaan perjanjian.

Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggarketentuan perjanjian.

Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional.

Objek perjanjian hilang.

Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

17/11/2010

10

JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jenis perjanjian internasional menurut para pihak yangmembuat perikatan, adalah: Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian di antara dua negara.

Perjanjian multilateral, yaitu perjanjian di antara banyak negara.

Jenis perjanjian internasional menurut kontrak perjanjiandan keterikatan negara-negara dalam perjanjian, adalah: Kontrak perjanjian (treaty contract) suatu perjanjian hukum yang

mengakibatkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hukum (law makingtreaty) adalah perjanjian hukum yang meletakkan ketentuan dankaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagaikeseluruhan.

PERJANJIAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Perjanjian perpajakan internasional adalah suatuperbuatan hukum mengikat negara-negarainternasional pada bidang perpajakan.

Perjanjian perpajakan internasional dapatberbentuk:

Persetujuan penghindaran pajak berganda atau taxtreaty (P3B), yaitu perjanjian perpajakan bilateral yangmengatur mengenai pembagian hak perpajakan ataspenghasilan yang diperoleh atau diterima olehpenduduk salah satu negara atau kedua negara (bothcontracting states).

17/11/2010

11

PERJANJIAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Cara penerapan (mode of application), yaitu

apabila beberapa pasal dalam P3B memerlukan

aturan pelaksanaan yang lebih jelas mengenai

ketentuan-ketentuan tersebut, misalnya mengenai

dividen dan bunga.

Tata cara persetujuan bersama, yaitu apabila

terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan

yang bertentangan dengan P3B di antara kedua

negara maka diperlukan adanya mutual agreement

procedures (MAP).

KEDUDUKAN TAX TREATY (P3B) DENGAN UU PAJAK DI INDONESIA

P3B hanya mencakup pada UU PPh dan tidakmencakup UU PPN.

P3B memiliki kedudukan yang setara dengan UU PPhdan dalam penerapannya berfungsi melengkapi.

Perjanjian dianggap sah dan dapat dijalankan olehpenduduk antar negara, apabila disahkan ataudikuatkan (diratifikasi) oleh lembaga berwenang dinegaranya, dalam hal ini di Indonesia dilakukan olehPresiden bersama DPR.

Sepanjang diatur dalam P3B, maka perpajakanterhadap penduduk asing mengikuti ketentuan dalamP3B.

17/11/2010

12

PAJAK INTERNASIONAL

Pajak adalah kontribusi moneter yang dapatdipaksakan berdasarkan undang-undang darisuatu entitas ekonomi kepada pemerintah untukmembiayai belanja negara tanpa disertai prestasilangsung.

Pajak internasional adalah aspek internasionaldari undang-undang tentang pajak penghasilandari masing-masing negara yang tertuang dalampersetujuan penghindaran pajak berganda (P3B)dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baiksesuai dengan hukum internasional.

RUANG LINGKUP PAJAK INTERNASIONAL

Aspek internasional dari undang-undang

tentang pajak penghasilan dari masing-masing

negara meliputi:

Pemajakan atas penghasilan subjek pajak dalam

negeri dari suatu negara yang diperoleh dari negara

lain (taxation of foreign income).

Pemajakan oleh suatu negara atas penghasilan

subjek pajak luar negeri yang diperoleh di negara

tersebut (taxation of non resident).

17/11/2010

13

OBJEK PPH DALAM KONTEKS INTERNASIONAL

Penghasilan yang diperoleh dari transaksi lintas batasnegara dari perdagangan barang dan jasa.

Penghasilan yang diperoleh dari transaksi lintas batasnegara dari suatu perusahaan yang menjalankankegiatan usahanya di lebih dari satu negara(multinational company)

Penghasilan yang diperoleh dari investasi lintas batasnegara yang dilakukan oleh individu, sekelompokindividu atau perusahaan.

Penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi yangmelakukan pekerjaan di luar negeri, baik sebagaikaryawan maupun sebagai seorang profesional.

INTERNATIONAL TAX REGIME

Terdapat dua norma dasar sistem perpajakaninternasional yang menjadi acuan dari kebijakanperpajakan internasional yang dituangkan ke dalamundang-undang perpajakan suatu negara: single tax principle: ...memandang bahwa penghasilan

seharusnya dikenakan pajak sekali saja, tidak lebih dantidak kurang.

benefit principle: ...memandang bahwa penghasilan darikegiatan bisnis (active bisnis income) seharusnyadikenakan pajak di negara sumber penghasilan, sedangkanpenghasilan dari kegiatan investasi pasif (passiveinvestment income) seharusnya dikenakan pajak di negaradomisili.

17/11/2010

14

ASAS PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Asas domisili (residence state).

Suatu negara mengenakan pajak atas penghasilan subjekpajak yang merupakan penduduk (resident) dan/atauberdomisili (bertempat tinggal tetap) atau berkedudukan dinegara itu.

Asas sumber (source state).

Suatu negara mengenakan pajak atas objek pajak yangdiperoleh di negara tersebut tanpa memandang domisilisubjek pajak.

Asas kewarganegaraan.

Suatu negara mengenakan pajak atas penghasilan yangdiperoleh di seluruh dunia (world wide income) apabilapenduduk tersebut merupakan warga negaranya.

PEMAJAKAN BERGANDA

Pemajakan berganda (double taxation) adalahperlakuan pajak apabila masing-masing negaramengenakan pajak atas penghasilan yang sama.

Pemajakan berganda secara yuridis (juridicial doubletaxation) adalah pemajakan atas penghasilan yangsama oleh dua negara yang berbeda pada suatuperiode tertentu.

Pemajakan berganda secara ekonomis (economicdouble taxation) adalah pemajakan atas penghasilanyang sama yang diperoleh oleh dua subjek pajak yangberbeda dalam periode yang sama.

17/11/2010

15

PENDEKATAN PENGATURAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pendekatan unilateral...memandang bahwa suatu negara memiliki hak atau kewenanganuntuk menetapkan jumlah pajak terutang masyarakat atau badaninternasional yang memperoleh pendapatan di dalam negeri ataupengkreditan pajak yang telah dibayar oleh penduduk negara tersebutdi negara lain sebagai pengurang untuk menghindari pajak berganda.

Pendekatan bilateral...memandang bahwa suatu negara dalam menentukan perpajakanharus mempertimbangkan tax treaty dan peraturan perpajakandomestik tidak berlaku bilamana terdapat tax treaty.

Pendekatan multilateral...bahwa suatu negara tunduk pada hukum internasional sehingga padapraktiknya setiap kedutaan asing, organisasi internasional dimananegara tersebut menjadi anggotanya dan penduduk asing yang bekerjauntuk organisasi tersebut bukan subjek pajak negara tersebut danperpajakannya dilakukan di negara mereka berdomisili.

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA SECARA UNILATERAL

Masing-masing negara dapat berusaha secaraunilateral berdasarkan ketentuan domestikuntuk menghilangkan dampak pemajakanberganda tersebut, diantaranya:

Mengecualikan penghasilan yang berasal dari luarnegeri sebagai objek pajak penghasilan (exemptionmethod).

Memperhitungkan pajak yang telah dipotong di luarnegeri sebagai unsur pengurang pajak yangterutang (credit method).

17/11/2010

16

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA BILATERAL

Penghindaran pajak berganda secara unilateral dirasakanbelum cukup untuk menghilangkan risiko pemajakanberganda sehingga perlu diatur penghindaran pajakberganda secara bilateral melalui P3B.

Konteks P3B umumnya mengatur penghindaran pajakberganda secara yuridis.

Namun terkait transfer pricing yang dimaksudkan untukpenghindaran pajak berganda secara ekonomis juga dapatdiatur dalam P3B.

Pemajakan berganda apabila dibiarkan akan berdampakpada hambatan perdagangan dan lalu lintas investasi lintasbatas negara.

TUJUAN P3B

Tujuan utama adalah untuk meniadakan ataumengurangi pemajakan berganda, mencegahpenghindaran pajak dan penyelundupan pajak.

Tujuan lainnya adalah:

Menjaga persaingan yang adil antara subjek pajakdalam negeri dan subjek pajak luar negeri dengan caramengenakan beban yang sama terhadap penghasilanyang sama berdasarkan tingkat kemampuanmembayar pajak (ability to pay) yang sama tanpamemperhatikan di negara mana sumber penghasilantersebut berasal.

17/11/2010

17

TUJUAN P3B

Meningkatkan daya saing dan pertumbuhanekonomi melalui kebijakan fiskal.

Membagi hak pemajakan antara negara domisilidan negara sumber secara adil atas penghasilanyang berasal dari transaksi lintas batas negara.

Menjamin adanya netralitas dalam perpajakaninternasional, baik yang bersifat pemajakan atasaliran investasi yang masuk ke suatu negaramaupun pemajakan atas investasi yang keluar darisuatu negara.

NETRALITAS DALAM PEMAJAKAN INVESTASI

Netralitas dalam pemajakan atas aliran investasi keluar(capital export neutrality) dimaksudkan agar suatu negaramengenakan beban pajak yang sama terhadap subjek pajakdalam negeri yang melakukan investasi di negaranya(domestic investment) sendiri maupun ketika subjek pajakdalam negeri tersebut melakukan investasi di negara lain(foreign investment) dalam suatu periode yang sama.

Netralitas dalam pemajakan atas aliran investasi masuk(capital import neutrality) dimaksudkan agar suatu negaramengenakan beban pajak yang sama atas penghasilan yangbersumber di negara-nya tanpa membedakan negara yangmenerima penghasilan tersebut.

17/11/2010

18

SEBAB TIMBULNYA PAJAK BERGANDA

Konflik antara suatu negara dan negara lainnya untukmenjadi negara sumber dari suatu penghasilan tertentu(source-source conflict).

Konflik antara negara domisili dan negara sumberuntuk mengenakan pajak atas suatu penghasilantertentu (source-residence conflict).

Konflik antara suatu negara dan negara lainnya untukmenjadi negara domisili bagi subjek pajak tertentu(residence-residence conflict).

Konflik antara negara domisili dan negara sumber ataskarakterisasi suatu jenis penghasilan tertentu(characterization of income conflict).

SOURCE – SOURCE CONFLICT

Pemajakan berganda terjadi ketika masing-masing negara merasadirinya yang berhak menjadi negara sumber atas suatu jenispenghasilan tertentu.

Contoh: ...Promotor negara us bermaksud mengadakan pertunjukanmusik di negara id dengan mengundang artis dari negara JP danatas pertunjukan tersebut promotor US membayar sejumlah honorkepada artis JP. Dalam kasus ini otoritas pajak ID sebagai negaratempat artis JP mengadakan pertunjukan (place of performance )tentu saja dapat mengklaim bahwa negara ID memiliki hakpemajakan atas honor tersebut, akan tetapi otoritas pajak negaraUS, berdasarkan ketentuan domestik juga dapat mengklaim bahwapenghasilan tersebut dikenakan pajak di negara US, karena biayahonor artis JP tersebut menjadi dibebankan di negara US (borne ruleprinciple).

17/11/2010

19

RESIDENCE – SOURCE CONFLICT

Pemajakan berganda terjadi ketika penghasilan yang samadikenakan pajak dua kali. Pertama oleh negara di manapenghasilan tersebut bersumber, kemudian oleh negaradimana subjek pajak yang menerima penghasilan tersebutberdomisili.

Contoh: ...Tn. BFR merupakan subjek pajak dalam negeri IDyang memiliki 50% saham singapore ltd (SGPR). SGPRmembayar dividen kepada Tn. BFR, berdasarkan ketentuanPasal 10 dari P3B antara ID dan SG. Otoritas pajak SGberhak untuk mengenakan pajak maksimum 10% daridividen yang dibayarkan karena penghasilan dividentersebut bersumber dari SG. Kemudian otoritas pajak IDyang menganut konsep world wide income juga akanmengenakan pajak atas penghasilan dividen yang sama.

RESIDENCE – RESIDENCE CONFLICT

Pemajakan berganda terjadi jika dua atau lebih negarasaling klaim bahwa subjek pajak yang sama merupakansubjek pajak dalam negeri dari masing-masing negara.

Contoh: ...Mr. MLG adalah warga negara MY danmempunyai tempat tinggal tetap (permanent home) dikota KL merupakan subjek pajak dalam negeri MY.Pada April 2010, Mr. MLG mendapat penugasan kerja dinegara ID selama dua tahun yang dituangkan dalamkontrak kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa Mr. MLGmempunyai niat untuk bertempat tinggal di ID danberdasarkan Pasal 2 UU PPh ID, mr. MLG jugamerupakan subjek pajak dalam negeri.

17/11/2010

20

CHARACTERIZATION OF INCOME CONFLICT

Pemajakan berganda terjadi jika salah satu negara yangmengadakan P3B tidak setuju terhadap interpretasi yang diberikanoleh negara partner-nya atas suatu definis tertentu yang tercantumdalam P3B.

Contoh: ...Mr. CHU merupakan subjek pajak dalam negeri JP (negaradomisili) yang melakukan konser untuk direkam di negara US danmenerima penghasilan konser yang dihitung dari suatu persentasetertentu dari hasil penjualan rekaman. US mengklasifikasikanpenghasilan yang diperoleh Mr. CHU sebagai “imbalan dari kegiatanpersonal services”, sedangkan JP berpendapatan penghasilantersebut merupakan “royalti”. Jika JP dan US memiliki suatu P3Bdengan model OECD, maka berdasarkan pasal 12 (1), apabilapenghasilan tersebut dianggap royalti, maka hak pemajakannyaberada di negara domisili (shall be taxable only). Sebaliknya jikapenghasilan diklasifikasikan sebagai imbalan dari kegiatan personalservices, maka hak pemajakan juga diberikan kepada US.

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MULTILATERAL

Penerapannya berdasarkan kepada hukum internasional diantaranyaadalah Konvensi Wina (18 April 1961) di mana negara-negaraanggota konvensi sepakat memberikan kekebalan perpajakan wakil-wakil diplomatik masing-masing negara.

Penerapan di Indonesia berdasarkan UU PPh Pasal 3 tentangpengecualian subjek pajak:

Badan perwakilan negara asing.

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukankepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan diIndonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luarjabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutanmemberikan perlakuan timbal balik.

17/11/2010

21

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA MULTILATERAL

Organisasi internasional yang ditetapkan dengankeputusan menteri keuangan, dengan syarat:

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untukmemperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberianpinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iurananggota.

Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasionalyang ditetapkan dengan KMK dengan syarat bukanwarga negara Indonesia dan tidak menjalankan usahaatau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperolehpenghasilan di Indonesia.

METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pendekatan pembebasan pajak (tax exemption).

...memandang bahwa negara domisili membebaskan pajak atas penghasilanyang bersumber dari luar negeri, penerapannya antara lain melalui: Metode pembebasan penuh (full exemption).

Metode pembebasan dengan progresi (exemption with progression).

Pendekatan kredit pajak (tax credit).

...memandang bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan di negara sumberdapat dijadikan kredit bagi pajak terutang dalam negeri di negara domisili,penerapannya antara lain melalui: Metode kredit pajak penuh (full credit method).

Metode kredit pajak dengan pembatasan (ordinary credit method).

Metode kredit pajak fiktif (pseudo credit method).

Metode pengurangan (deductionmethod).

...memandang bahwa jumlah pajak yang dibayarkan di negara sumberdiperlakukan sebagai biaya dalam rangka menghitung pajak terutang dalamnegeri di negara domisili.

17/11/2010

22

METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Pembagian pajak (tax sharing)

...melalui pembagian jumlah nominal pajak terutang antara negara domisilidengan negara sumber.

Pembagian hak perpajakan (division of taxation power).

...melalui penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan luar negeri.

Pengurangan tarif (reduction of rate).

...melalui pengurangan tarif pajak atas penghasilan luar negeri sampaipada persentase tertentu.

Pengurangan pajak (reduction of tax).

...mengurangi jumlah nominal pajak terutang atas penghasilan luar negeri.

Perpajakan jumlah tetap (lumpsum/forfait taxation)

...melalui pengenaan pajak dalam jumlah nominal tetap atas penghasilanluar negeri.

KASUS METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

PT Idetaqi Kreasi Indonesia adalah subjek pajak dalamnegeri ID (negara domisili). Tahun 2008, selainmemperoleh penghasilan di ID sebesar Rp 600.000,juga memperoleh penghasilan dari SG (negara sumber)sebesar ≈ Rp 100.000, tarif pajak penghasilan untukmasing-masing negara adalah: ID mengenakan tarif flat sebesar 30%.

SG mengenakan tarif sebagai berikut: Asumsi I, mengenakan tarif flat sebesar 28%.

Asumsi II, mengenakan tarif flat sebesar 35%.

Dalam kasus ini ID menerapkan sistem world wideincome atas subjek pajak dalam negeri.

17/11/2010

23


No Uraian Asumsi I Asumsi II

1 Penghasilan di ID 600.000Rp 600.000Rp

2 Penghasilan di SG 100.000Rp 100.000Rp

3 Jumlah Penghasilan 700.000Rp 700.000Rp

4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 100.000) 35.000Rp

5 Pajak Dalam Negeri (world wide income)

(30% x Rp 700.000) 210.000Rp 210.000Rp

6 Total Beban Pajak 238.000Rp 245.000Rp

% Pajak dari Penghasilan 34,00% 35,00%

Tabel 1.1

Total Beban Pajak PT Idetaqi Kreasi Indonesia (IDKI)

Tanpa Metode Penghindaran Pajak Berganda


Pada asumsi I (Tabel 1.1) penghasilan luar negeri IDKIdi SG dikenakan pajak sebesar 28% di SG dan 30% diID, dengan demikian total jumlah beban pajak IDKI ataspenghasilan di SG sebesar Rp 58.000 (58%).

Pada asumsi II (Tabel 1.1) penghasilan luar negeri IDKIdi SG dikenakan pajak sebesar 35% di SG dan 30% diID, dengan demikian total jumlah beban pajak IDKI ataspenghasilan di SG sebesar Rp 65.000 (65%).

Pajak berganda sebesar 58% atau 65% ini tentunyasangat memberatkan subjek pajak IDKI sehinggadiperlukan metode keringanan pajak untuk menghindaripajak berganda.

17/11/2010

24

METODE FULL EXEMPTION





4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 100.000) 35.000Rp


(30% x Rp 600.000) 180.000Rp 180.000Rp



Tabel 1.2

Total Beban Pajak PT IDKI

Metode Full Exemption

METODE EXEMPTION WITH PROGRESSION

Metode ini menghitung kembali jumlahpenghasilan maupun kerugian dari luar negeri.Pajak yang dibebaskan sebanding denganpenghasilan luar negeri berbanding keseluruhanpenghasilan dikalikan dengan keseluruhanpenghasilan.

Bilamana terdapat kerugian di luar negeri, makakerugian tersebut tetap diperhitungkan sehinggaakan mengurangi pajak terutang dalam negeri.

Metode ini dapat diterapkan melalui pendekatantarif bawah, tarif atas dan tarif proposional.

17/11/2010

25

KASUS METODE EXEMPTION WITH PROGRESSION

Jika ID sebagai negara domisili PT Idetaqi

Kreasi Indonesia mengenakan tarif progresif

sebagai berikut:

Lapisan PKP sampai dengan Rp 50.000 dikenakan

tarif pajak 10%.

Lapisan PKP di atas Rp 50.000 sampai dengan Rp

100.000 dikenakan tarif pajak 15%.

Lapisan PKP di atas Rp 100.000 dikenakan tarif

pajak 30%

METODE EXEMPTION WITH PROGRESSION (BASIC)





4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 200.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 20.000) 35.000Rp


(10% x Rp 50.000) 5.000Rp 5.000Rp

(15% x Rp 50.000) 7.500Rp 7.500Rp

(30% x Rp 600.000) 180.000Rp 180.000Rp

Jumlah Pajak Dalam Negeri 192.500Rp 192.500Rp

6 Pembebasan Pajak

a. Asumsi I

(10% x Rp 50.000) (5.000)Rp

(15% x Rp 50.000) (7.500)Rp

b. Asumsi II

(10% x Rp 50.000) (5.000)Rp

(15% x Rp 50.000) (7.500)Rp



Tabel 1.3


Metode Exemption with Progression (Basic Tarif)

17/11/2010

26

METODE EXEMPTION WITH PROGRESSION (TOP)





4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 200.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 20.000) 35.000Rp


(10% x Rp 50.000) 5.000Rp 5.000Rp

(15% x Rp 50.000) 7.500Rp 7.500Rp

(30% x Rp 600.000) 180.000Rp 180.000Rp


6 Pembebasan Pajak

a. Asumsi I

(30% x Rp 100.000) (30.000)Rp

b. Asumsi II

(30% x Rp 100.000) (30.000)Rp



Tabel 1.4


Metode Exemption with Progression (Top Tarif)

METODE EXEMPTION WITH PROGRESSION (PROPORTIONAL)





4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 200.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 20.000) 35.000Rp


(10% x Rp 50.000) 5.000Rp 5.000Rp

(15% x Rp 50.000) 7.500Rp 7.500Rp

(30% x Rp 600.000) 180.000Rp 180.000Rp


6 Pembebasan Pajak

a. Asumsi I

(1/7 x Rp 100.000) (14.286)Rp

b. Asumsi II

(1/7 x Rp 100.000) (14.286)Rp



Tabel 1.5


Metode Exemption with Progression (Proporsional)

17/11/2010

27

METODE FULL CREDIT

Metode ini memberikan fasilitas keringananpajak kepada wajib pajak dalam negeri dinegara domisili untuk mengkreditkan seluruhpajak yang dibayar di luar negeri.

Jika tarif pajak di luar negeri lebih besardibandingkan tarif pajak di dalam negeri, dapatdipastikan akan terjadi restitusi pajak, dalamkeadaan tersebut negara domisili ikutmembayar jumlah pajak terutang di luar negeri.

METODE FULL CREDIT





4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 100.000) 35.000Rp


(30% x Rp 700.000) 210.000Rp 210.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

(sebesar pajak yang telah dipungut di SG) (28.000)Rp

b. Asumsi II

(sebesar pajak yang telah dipungut di SG) (35.000)Rp



Tabel 1.6


Metode Full Credit

17/11/2010

28

TINJAUAN METODE ORDINARY CREDIT

Metode ini membatasi pajak yang dibayar di luarnegeri yang dapat dikreditkan atau dapatdijadikan pengurang pajak penghasilan terutang didalam negeri sebatas nilai terendah diantara:

Pajak penghasilan luar negeri yang dihitung dengantarif dalam negeri.

Penghasilan dari luar negeri berbanding totalpenghasilan dikalikan total pajak penghasilan terutang.

Pajak penghasilan yang terutang atau dibayar di luarnegeri.

METODE ORDINARY CREDIT





4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 100.000) 35.000Rp


(30% x Rp 700.000) 210.000Rp 210.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

(maksimal sebesar pajak yang telah dipungut di SG) (28.000)Rp

b. Asumsi II

(maksimal 1/7 x Rp 210.000) (30.000)Rp



Tabel 1.7


Metode Ordinary Credit

17/11/2010

29

PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK DALAM METODE ORDINARY CREDIT

Kompensasi kerugian di suatu negara sumber. Penghasilan sebelum kompensasi kerugian.

Penghasilan setelah kompensasi kerugian.

Tarif pajak yang berbeda terhadap jenis penghasilanyang berbeda-beda dari suatu negara sumber. Menggabungkan seluruh jenis penghasilan.

Mengakumulasikan masing-masing jenis penghasilan.

Tarif pajak yang berbeda-beda terhadap penghasilanyang sama di berbagai negara sumber. Menggabungkan penghasilan dari berbagai negara sumber.

Mengakumulasikan penghasilan dari masing-masing negarasumber.

PENGHASILAN SEBELUM KOMPENSASI KERUGIAN




Rugi Tahun 2007 di SG (50.000)Rp (50.000)Rp


4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 50.000) 14.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 50.000) 17.500Rp


(30% x Rp 650.000) 195.000Rp 195.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

(maksimal 50/700 x Rp 195.000) (13.929)Rp

b. Asumsi II

(maksimal 50/700 x Rp 195.000) (13.929)Rp



*) (30% x Rp 50.000) 15.000Rp 15.000Rp

**) (50/700 x Rp 195.000) 13.929Rp 13.929Rp

***) (tarif luar negeri x Rp 50.000) 14.000Rp 17.500Rp

Tabel 1.8

Total Beban Pajak PT IDKI (Case Rugi di SG Rp 50.000)

Metode Ordinary Credit - Penghasilan Sebelum Kompensasi Rugi

17/11/2010

30

PENGHASILAN SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN




Rugi Tahun 2007 di SG (50.000)Rp (50.000)Rp


4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 50.000) 14.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 50.000) 17.500Rp


(30% x Rp 650.000) 195.000Rp 195.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

(maksimal 50/700 x Rp 195.000) (14.000)Rp

b. Asumsi II

(maksimal 50/700 x Rp 195.000) (15.000)Rp



*) (30% x Rp 50.000) 15.000Rp 15.000Rp

**) (50/650 x Rp 195.000) 15.000Rp 15.000Rp

***) (tarif luar negeri x Rp 50.000) 14.000Rp 17.500Rp

Tabel 1.9

Total Beban Pajak PT IDKI (Case Rugi di SG Rp 50.000)

Metode Ordinary Credit - Penghasilan Setelah Kompensasi Rugi

MENGGABUNGKAN SELURUH JENIS PENGHASILAN



2 Penghasilan Laba di SG 100.000Rp 100.000Rp

Penghasilan Dividen di SG 50.000Rp 50.000Rp


4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I

Laba (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

Dividen (25% x Rp 50.000) 12.500Rp

b. Asumsi II

Laba (35% x Rp 100.000) 35.000Rp

Dividen (32% x Rp 50.000) 16.000Rp


(30% x Rp 750.000) 225.000Rp 225.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

(maksimal sebatas jumlah pajak yang dibayar di SG) (40.500)Rp

b. Asumsi II

(maksimal 30% x Rp 150.000) (45.000)Rp



*) (30% x Rp 150.000) 45.000Rp 45.000Rp

**) (150/750 x Rp 225.000) 45.000Rp 45.000Rp

***) Jumlah Pajak Luar Negeri 40.500Rp 51.000Rp

Tabel 1.10

Total Beban Pajak PT IDKI (Case: Dividen Rp 50.000 Tax 25%/32%)

Metode Ordinary Credit - Menggabungkan Beberapa Jenis Penghasilan dan Tarif

17/11/2010

31

MENGAKUMULASIKAN MASING-MASING JENIS PENGHASILAN



2 Penghasilan Laba di SG 100.000Rp 100.000Rp

Penghasilan Dividen di SG 50.000Rp 50.000Rp


4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I

Laba (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

Dividen (25% x Rp 50.000) 12.500Rp

b. Asumsi II

Laba (35% x Rp 100.000) 35.000Rp

Dividen (32% x Rp 50.000) 16.000Rp


(30% x Rp 750.000) 225.000Rp 225.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

jumlah angka terendah *) dan **) (40.500)Rp

b. Asumsi II




*) Laba

(30% x Rp 100.000) 30.000Rp 30.000Rp

(100/750 x Rp 225.000) 30.000Rp 30.000Rp

Pajak Laba di SG 28.000Rp 35.000Rp

**) Dividen

(30% x Rp 50.000) 15.000Rp 15.000Rp

(50/750 x Rp 225.000) 15.000Rp 15.000Rp

Pajak Dividen di SG 12.500Rp 16.000Rp

Tabel 1.11

Total Beban Pajak PT IDKI (Case: Dividen Rp 50.000 Tax 25%/32%)

Metode Ordinary Credit - Mengakumulas ikan Beberapa Jenis Penghasi lan dan Tarif

MENGGABUNGKAN PENGHASILAN DARI BERBAGAI NEGARA SUMBER




Penghasilan di MY 100.000Rp 100.000Rp


4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I

SG (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

MY (25% x Rp 100.000) 25.000Rp

b. Asumsi II

SG (35% x Rp 100.000) 35.000Rp

MY (32% x Rp 100.000) 32.000Rp


(30% x Rp 800.000) 240.000Rp 240.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I

(maksimal jumlah pajak yang dibayar di SG & MY) (53.000)Rp

b. Asumsi II

(maksimal 30% x Rp 200.000) (60.000)Rp



*) (30% x Rp 200.000) 60.000Rp 60.000Rp

**) (200/800 x Rp 240.000) 60.000Rp 60.000Rp

***) Jumlah Pajak Luar Negeri 53.000Rp 67.000Rp

Tabel 1.12

Total Beban Pajak PT IDKI (Case: MY Rp 100.000 Tax 25%/32%)

Metode Ordinary Credit - Menggabungkan Penghasilan Beberapa Negara dan Tarif

17/11/2010

32

MENGAKUMULASIKAN PENGHASILAN DARI MASING-MASING NEGARA SUMBER




Penghasilan di MY 100.000Rp 100.000Rp


4 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I

SG (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

MY (25% x Rp 100.000) 25.000Rp

b. Asumsi II

SG (35% x Rp 100.000) 35.000Rp

MY (32% x Rp 100.000) 32.000Rp


(30% x Rp 800.000) 240.000Rp 240.000Rp

6 Kredit Pajak

a. Asumsi I


b. Asumsi II




*) SG

(30% x Rp 100.000) 30.000Rp 30.000Rp

(100/800 x Rp 240.000) 30.000Rp 30.000Rp

Pajak di SG 28.000Rp 35.000Rp

**) MY

(30% x Rp 100.000) 30.000Rp 30.000Rp

(100/800 x Rp 240.000) 30.000Rp 30.000Rp

Pajak di MY 25.000Rp 32.000Rp

Tabel 1.13

Total Beban Pajak PT IDKI (Case: MY Rp 100.000 Tax 25%/32%)

Metode Ordinary Credit - Mengakumulas ikan Penghasi lan Beberapa Negara dan Tarif

METODE PSEUDO CREDIT

Metode ini memberikan keringanan pajakuntuk mendorong arus masuk investasi asingke dalam negeri di negara sumber, dimananegara sumber mengenakan pajak fiktifkepada investor yang dapat digunakan sebagaikredit pajak di negara domisili investor.

Indonesia tidak menggunakan metode ini danfasilitas keringanan pajak yang diberikan tetapdari pembayaran pajak yang riil dan aktual.

17/11/2010

33

METODE DEDUCTION





4 Pajak Luar Negeri Sebagai Pengurang Penghasilan

a. Asumsi I (28% x Rp 100.000) (28.000)Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 100.000) (35.000)Rp

5 PKP Setelah Deduksi 672.000Rp 665.000Rp


a. Asumsi I (30% x Rp 672.000) 201.600Rp

b. Asumsi II (30% x Rp 665.000) 199.500Rp

7 Pajak Luar Negeri

a. Asumsi I (28% x Rp 100.000) 28.000Rp

b. Asumsi II (35% x Rp 100.000) 35.000Rp



Tabel 1.14


Metode Deduction

TERIMA KASIH

end of slide.

Documents

Pengantar Perpajakan Internasional