Penanganan Permasalahan Transportasi Perkotaan di ... · adalah Road Map Transportasi Perkotaan DIY yang disusun pada tahun 2012 oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

2885

ABSTRACT

Transportation problems which have cross-regional externalities are impossible to handle by the region itself, but it is important to have coordination between regions. Coordination between local governments of Yogyakarta City, Sleman Regency, and Bantul Regency within the scope of Yogyakarta Urban Area has been executed through the Joint Secretariat of Kartamantul. This study was aimed to identify urban transportation problems in the border area of Yogyakarta-Sleman-Bantul which was focused in the area of Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) and how the problems were handled through the Joint Secretariat of Kartamantul. The method used in this study was descriptive qualitative. Data collection was conducted through semi structured in-depth interviews, study documents, and observations. The sampling techniques were purposive sampling and snowball sampling. Data validity was done through triangulation of data collection techniques. Data was analyzed by using interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results show that urban transportation problems in the area of Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) are traffic congestion at peak hours and inadequate urban transport condition (Trans Jogja Route 8), and the problems are handled through traffic management and engineering (controlling the traffic movement by simulations) and improving infrastructure capacity (building new link, maintaining alternative roads, and synchronizing road status).

Keywords. Joint Secretariat of Kartamantul, Border Area, Handlings, Urban Transportation.

Jurnal Riset Daerah

Penanganan Permasalahan Transportasi Perkotaan di Perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-

Kabupaten Bantul: Sekretariat Bersama Kartamantul

1 2 3Ani Meidiani , Siti Malkhamah , Imam Muthohar

1Program Studi Magister Sistem dan Teknik TransportasiDepartemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Jalan Grafika No. 2 Kampus UGM Yogyakarta 55281, IndonesiaEmail: [email protected], [email protected]

2Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah MadaJalan Grafika No. 2 Kampus UGM Yogyakarta 55281, Indonesia

Email: [email protected] Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Jalan Grafika No. 2 Kampus UGM Yogyakarta 55281, IndonesiaEmail: [email protected]

Vol. XVII, No.1. April 2018

Jurnal Riset Daerah

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan pariwisata berbasis budaya. Urbanisasi di kota Yogyakarta ditandai dengan perkembangan jumlah penduduk yang tinggi. Menurut BPS Provinsi DIY (2016), pada tahun 2015 jumlah penduduk DIY mencapai 3.679.176 jiwa dengan kepadatan penduduk tercatat 1.555 jiwa per km. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, mencapai 12.699 jiwa per km dengan luas wilayah yang hanya 1,02% dari luas wilayah DIY. Dampaknya, terjadi luapan kegiatan di kota menuju ke arah wilayah pinggiran perkotaan (urban fringe) yang berbatasan dengan wilayah administratif Kota Yogyakarta.

Wilayah Kota Yogyakarta secara fungsional telah tumbuh dan berkembang melampaui batas wilayah administratifnya sehingga membentuk suatu sistem perkotaan yang menyatu dalam lokasi atau kawasan tertentu (aglomerasi) yang disebut sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta, meliputi Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta.

Fenomena aglomerasi dimana perkem-bangan perkotaan Yogyakarta telah melebihi batas wilayah administratif dan pesatnya pertumbuhan daerah-daerah pinggiran di Kawasan Perkotaan Yogyakarta menim-bulkan berbagai permasalahan khas suatu wilayah perkotaan yaitu menyangkut pelayanan infrastruktur perkotaan, terutama pada sektor tata ruang, persampahan, air bersih, air limbah, dan transportasi. Sektor transportasi menjadi sorotan akhir-akhir ini, dimana kondisi perkotaan Yogyakarta yang semakin padat menuntut perhatian lebih pada penanganan sektor transportasi.

P e r k e m b a n g a n p a r i w i s a t a s e r t a pembangunan di Perkotaan Yogyakarta mulai dari pemukiman, hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan pusat-pusat kuliner menyebabkan potensi-potensi kemacetan mulai terlihat. Munawar dalam UGM (2013) menyebutkan bahwa tingkat kemacetan dari seluruh ruas jalan utama Perkotaan Yogyakarta tiap harinya mencapai 7% dan akan meningkat 45% pada tahun 2023 sehingga perlu diambil langkah serius.

Permasalahan transportasi menjadi kompleks ketika terjadi di wilayah perbatasan dan bersifat lintas batas administratif. Isu transportasi secara alamiah menjadi isu regional (kewilayahan) karena berbagai permasalahan transportasi seperti kemacetan lalulintas, polusi udara, dan manajemen kecelakaan tidak dapat diatasi secara efektif jika dilakukan oleh pemerintah setempat secara individual. Permasalahan transportasi yang memiliki eksternalitas lintas daerah tidak mungkin dilakukan dan ditangani oleh daerah sendiri, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar daerah karena urusan tersebut akan lebih efisien dan optimal jika dikelola bersama sebagai satu sistem tanpa melihat batas wilayah administratif.

Koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah yang wilayahnya saling berbatasan ya i tu Pemer in tah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam konteks aglomerasi (Kawasan Perkotaan Yogyakarta/KPY) dilakukan melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul. Sekretariat Bersama Kartamantul merupakan sebuah forum yang terorganisir dengan rapi, dibentuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor

2886


Jurnal Riset Daerah

04/Perj/Bt/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001, dan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekre ta r i a t Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Terdapat 6 sektor yang dikerjasamakan yaitu meliputi persampahan, air limbah, transportasi, jalan, drainase, dan air bersih. Dalam sektor transportasi, Sekretariat Bersama Kartamantul bertujuan untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Sementara itu dalam sektor jalan, bertujuan untuk mewujudkan kondisi prasarana dan sarana jalan yang baik di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sektor jalan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sektor transportasi karena jalan merupakan bagian dari sistem transportasi.

Sekretariat Bersama Kartamantul merupakan salah satu contoh wadah koordinasi antar daerah yang berhasil di Indonesia dan berhasil meraih penghargaan pada IMP Award Tahun 2003 dari Departemen Dalam Negeri-World Bank. Selain itu, Sekretariat Bersama Kartamantul juga menjadi salah satu best-practice kerja sama pengelolaan prasarana perkotaan dan wilayah aglomerasi perkotaan di Indonesia.

Sesuai dengan misi Sekretariat Bersama Kartamantul, tiga fungsi utama Sekretariat Bersama ini adalah menjalankan fasilitasi, koordinasi, dan mediasi (fungsi FKM) bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Fungsi FKM digunakan untuk mewadahi, merespon, mensinkronkan, mengharmonisasikan, dan menangani berbagai masukan, usulan, dan aduan permasalahan dari tiga Kabupaten/Kota dan juga dari berbagai stakeholders terkait

(Pemerintah Pusat, Provinsi, kecamatan desa, masyarakat, dan komunitas). Fungsi fasilitasi dilaksanakan untuk mewadahi atau menampung dan menyalurkan berbagai masukan, usulan, aduan permasalahan, atau permintaan dari stakeholders. Selanjutnya, melalui fungsi koordinasi, dilakukan pembahasan bersama untuk mencari solusi atau penanganan yang disepakati oleh semua pihak. Fungsi mediasi dilaksanakan ketika terjadi konflik atau perselisihan, yaitu dengan menjadi wadah bagi pihak yang berselisih untuk berkumpul dan bermusyawarah menyelesaikan perselisihan sehingga diperoleh kesepakatan bersama.

Koordinasi dan kolaborasi sektor transportasi diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 10/Perj/Bt/2001, Nomor 08/PK.KDH/2001, dan Nomor 05/PK/2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi, dengan tujuan terciptanya sinkronisasi program, kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta. Ruang lingkup perjanjian meliputi pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta dan pengelolaan sistem transportasi.

Mendukung sektor transportasi adalah sektor jalan yang diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 18/PK/Bt/2014, Nomor 62.1/PK. KDH/A/2014, dan Nomor 51/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota

2887


Jurnal Riset Daerah

Yogyakarta dan bertujuan untuk mewujudkan kondisi prasarana dan sarana jalan yang baik di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Objek perjanjian kerja sama meliputi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Wilayah kegiatan kerja sama meliputi kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta yang berbatasan dan termasuk dalam kawasan perkotaan Yogyakarta.

Program kerja dan kegiatan sektor transportasi Sekretariat Bersama Kartamantul pada tahun 2014-2017 mengacu pada studi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dan usulan atau request dari Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat. Studi yang diacu oleh Sekretariat Bersama Kartamantul dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sektor transportasi tahun 2014-2017 adalah Road Map Transportasi Perkotaan DIY yang disusun pada tahun 2012 oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY. Tujuan dar i s tudi in i untuk mengidentifikasi permasalahan transportasi di Kota Yogyakarta dan wilayah aglomerasi-nya sehingga dapat diusulkan penanganan manajemen lalu lintasnya untuk kondisi eksisting maupun yang akan datang yang sifatnya aplikatif, dan kawasan yang dikaji meliputi:

a. Kawasan Malioboro

b. Kawasan Keraton

c. Kawasan Kotagede

d. Kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo)

e. Kawasan Kranggan (Jetis)

f. Kawasan Terban-UGM-Jalan Kaliurang

g. Kawasan Seturan-Babarsari

Dari 7 kawasan tersebut, sesuai dengan porsinya, Sekretariat Bersama Kartamantul mengambil fokus koordinasi pada kawasan yang berbatasan yaitu kawasan Kotagede (perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul), Kawasan Jalan Godean dari Jatikencana sampai Demak Ijo (perbatasan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul), Kawasan Kranggan atau Jetis (perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman), dan Kawasan Terban (perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Untuk kawasan Jalan Godean, telah disusun DED Kawasan Jatikencana-Demak Ijo oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY pada tahun 2014, dan sampai dengan saat ini masih dilakukan koordinasi dan pembahasan di Sekretariat Bersama Kartamantul terkait kawasan ini.

A. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui permasalahan transportasi perkotaan di perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-Kabupaten Bantul yaitu pada kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo).

2. Mengetahui upaya penanganan yang dilakukan melalui Sekretariat Bersama Kartamantul.

B. Batasan Penelitian

1. Lokus permasalahan transportasi perkotaan di wilayah perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-Kabupaten Bantul adalah pada kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo). Lokus ini dipilih karena memiliki catchment area yang luas yaitu meliputi kawasan perbatasan y a n g m e l i n t a s i t i g a w i l a y a h administratif (Kota Yogyakarta –

2888


Jurnal Riset Daerah

Kabupaten Sleman – Kabupaten Bantul) sehingga mewakili sifat lintas wilayah dan multi-stakeholders.

2. Penanganan adalah upaya yang dibahas dan dilakukan oleh stakeholders melalui koordinasi di Sekretariat Bersama Kartamantul dalam kurun waktu 2013-2017.

C. Landasan Teori

Landasan teori dalam konteks penelitian ini berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian dan memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data (Sugiyono, 2016).

1. Isu transportasi pada dasarnya bersifat regional karena kemacetan lalu lintas, polusi udara, manajemen kecelakaan dan isu-isu lain tidak dapat ditangani secara efektif jika dilakukan oleh satu wilayah/institusi secara individual. Isu-isu ini bersifat lintas wilayah sehingga memerlukan pendekatan koordinatif d e n g a n m e l i b a t k a n b a n y a k pihak/stakeholders (Briggs, 2001).

2. Kemacetan lalu lintas dan belum memadainya kualitas pelayanan angkutan umum termasuk dalam permasalahan transportasi perkotaan (Dirjen Perhubungan Darat, 2014).

3. Meningkatkan pertumbuhan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas prasarana, serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dapat menjadi alternatif pemecahan permasalahan transportasi perkotaan (Tamin, 2000).

4. Manajemen dan rekayasa lalu lintas d i l a k u k a n d e n g a n o p t i m a s i penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui optimasi kapasitas

jalan/persimpangan dan pengendalian pergerakan lalu lintas. Usulan alternatif penanganan lalu lintas terpilih harus disimulasikan sebelum ditetapkan menjadi skema penanganan lalu lintas t e r p i l i h ( P e r a t u r a n M e n t e r i Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015).

5. Peningkatan kapasitas prasarana jalan di perkotaan dapat dilakukan dengan pembenahan sistem jaringan jalan dan sistem hirarkhi serta pembangunan jalan terobosan baru dapat dilakukan di perkotaan un tuk menghindar i penyempi tan , t e ru tama un tuk m e m p e r b a i k i d a e r a h s u m b e r kemacetan yang banyak terjadi di jaringan jalan di daerah perkotaan (Tamin, 2000).

6. Pembenahan sistem jaringan jalan dan sistem hirarkhi dapat dilakukan melalui pembangunan jalan terobosan baru untuk melengkapi sistem jaringan jalan yang telah ada dan pembenahan sistem hirarkhi jalan supaya tidak terjadi penyempitan. Terutama terlihat pada daerah perbatasan dengan daerah administrasi lain. Karena tidak ada koordinasi yang baik antara kedua Pemerintah Daerah, pembangunan sistem jaringan jalan tersebut, terutama pada daerah perbatasan, tidak sinkron sehingga menimbulkan penyempitan (Tamin, 1999 dan Tamin, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan tujuan penelitian dan batasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, studi

2889


Jurnal Riset Daerah

dokumen, dan observasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Validitas data dilakukan melalui trianggulasi teknik p e n g u m p u l a n d a t a . A n a l i s i s d a t a menggunakan interactive model meliputi data reduction (reduksi data), data display ( p e n y a j i a n d a t a ) , d a n c o n c l u s i o n drawing/verification (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Transportasi Perkotaan di Perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-Kabupaten Bantul: Kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo)

Kawasan Jalan Godean yang masuk dalam ruang lingkup kegiatan penanganan yaitu dimulai dari kawasan Jatikencana sampai Demak Ijo. Jalan Godean merupakan jalur utama arus dari arah barat (Sleman, Kulon Progo) menuju kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, profil geometrik dan administratif Jalan Godean mulai dari Simpang Tiga Jatikencana sampai dengan Simpang Empat Demak Ijo ditunjukkan dalam Tabel 1 dan Gambar 1.

2890


Tabel 1 Profil Geometrik dan Administratif Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo)

Profil Keterangan

Panjang, tipe jalan 2.370 m (2,37 km), 2/2 UD

Lebar jalur lalu lintas 9 meter (lebar lajur lalu lintas: 4,5 meter)

Bahu ada

Median tidak ada

Alinyemen jalan datar

Status dan fungsi 1. Simpang Tiga Jatikencana ke barat-Batas Kota (Patok Perbatasan PBU 040) berstatus jalan kota dengan fungsi sebagai jalan arteri sekunder (Keputusan Walikota Yogyakarta No. 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta)

2. Batas Kota (Patok Perbatasan PBU 040)-Simpang Empat Demak Ijo berstatus jalan provinsi (Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi) dengan fungsi sebagai jalan kolektor 2 (Keputusan Gubernur DIY Nomor 117/KEP/2016 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer)

Administratif perbatasan tiga wilayah administratif dalam KPY, yaitu melintasi sebagian wilayah:1. Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, segmen dari Simpang Tiga Jatikencana-

Patok Perbatasan PBU 040, panjang segmen 200 meter.2. Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, segmen dari Patok Perbatasan PBU 040-

ujung timur Jembatan Kajor, panjang segmen 400 meter.3. Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, segmen dari ujung timur Jembatan Kajor-

Simpang Empat Demak Ijo, panjang segmen 1770 meter.

Jurnal Riset Daerah

1. Kemacetan Lalu Lintas

a. Karakteristik Umum

Karakteristik lalu lintas di Jalan Godean secara umum adalah terjadinya kepadatan lalu lintas yang tinggi pada jam puncak pagi dan jam puncak sore. Pada pagi hari perjalanan didominasi oleh pergerakan anak sekolah menuju sekolah dan pekerja menuju tempat bekerjanya masing-masing. Pada sore har i , karakteristik lalu lintas hampir mirip dengan karakteristik di pagi hari. Lalu lintas bersifat mixed traffic, pergerakan arus lalu lintas didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan ringan (mobil), namun juga dilalui oleh kendaraan berat seperti truk barang/truk tronton (terdapat area pergudangan di sebelah selatan, yaitu

di Jalan Soragan) serta kendaraan tidak bermotor (andong, becak, dan sepeda), sehingga hal ini juga menjadi salah satu penyebab rumitnya kondisi lalu lintas khususnya pada saat jam puncak.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kemacetan di Jalan Godean berkarakteristik temporal atau sementara yaitu terjadi pada saat jam puncak, antara pukul 06.30-08.00 dan 15.30-17.30, setelah melewati jam puncak konsentrasi volume kendaraan cenderung berangsur-angsur menurun karena perjalanan pada titik puncak untuk pergi ke atau pulang dari sekolah dan bekerja sudah berakhir. Kondisi tersebut ditunjukkan dalam Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4.

2891


Gambar 1 Kawasan Jalan Godean yang Ditinjau (Jatikencana-Demak Ijo)

Jurnal Riset Daerah

Gambar 2 Jalan Godean (Depan Mirota

Godean) Pagi: 07.00 WIB


Godean) Siang: 12.30 WIB


Godean) Sore: 16.00 WIB

b. Penggunaan Lahan di Kawasan

Pesatnya pertumbuhan kegiatan perekonomian dan pemukiman di kawasan Jalan Godean menjadi salah satu penyumbang kemacetan lalu lintas di Jalan Godean karena kapasitas jalan terbatas namun aktivitas di sisi kanan dan kiri jalan serta di sekitar kawasan tinggi dan kompleks. Menurut Saputra (2017), komposisi penggunaan lahan sepanjang koridor jalan didominasi oleh kegiatan k o m e r s i a l s e b e s a r 5 0 , 2 8 % d a n perkantoran sebesar 20,85% (lainnya adalah untuk hunian 6,12%, institusional 1,88%, jasa komersial 8,13%, pelayanan dan jasa kendaraan 7,75%, Ruang Terbuka Hijau 5%).

Daerah penyangga yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gamping, dan Kecamatan Kasihan merupakan kawasan berkembang pesat karena sesuai dengan Perda DIY No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 termasuk dalam Kawasan Pe rko taan Yogyaka r t a (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta)

2892


Jurnal Riset Daerah

dengan arahan pengembangan sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, serta zonasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten/Kota, kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, terutama untuk kegiatan perdagangan jasa, pendidikan, dan pemukiman.

c. Kinerja Ruas Jalan

Jalan Godean termasuk dalam ruas jalan dengan kinerja E, ditunjukkan dalam Tabel 2, karena memiliki angka derajat kejenuhan yang tinggi pada jam puncak pagi dan sore sehingga melebihi nilai yang dapat diterima yaitu 0,75 untuk jalan perkotaan berdasarkan MKJI 1997. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 96 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat kinerja E mengindikasikan bahwa kondisi di ruas jalan tersebut berada pada arus yang mendekati tidak stabil, volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan, kepadatan lalu lintas tinggi, dan mulai terjadi kemacetan-kemacetan durasi pendek.

d. Kinerja Simpang

Kinerja tiga simpang yang berada di koridor Jalan Godean menunjukkan kinerja yang tidak optimal karena m e m i l i k i t u n d a a n y a n g t i n g g i sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3. Pada saat jam puncak pagi dan jam puncak so re , s e sua i Pe ra tu ran Men te r i Perhubungan No. PM 96 Tahun 2015, Simpang Tiga Jatikencana memiliki tingkat kinerja D karena kondisi tundaan lebih dari 25 detik sampai dengan 40 detik perkendaraan (tingkat pelayanan yang diinginkan pada persimpangan pada ruas jalan arteri sekunder dalam jaringan jalan sekunder sekurang-kurangnya C); dan Simpang Empat Patran serta Simpang Empat Demak Ijo memiliki tingkat kinerja F karena kondisi tundaan lebih dari 60 detik perkendaraan (tingkat pelayanan yang diinginkan pada persimpangan pada ruas jalan kolektor primer dalam jaringan jalan primer sekurang-kurangnya B).

2893


Tabel 2 Kinerja Ruas Jalan Godean (Depan GIANT Swalayan) Tahun 2017

Nama Jalan

Arah ke

Kapasitas (smp/jam)Volume Lalu Lintas

Jam Puncak (smp/jam)V/C RATIO

V/C RATIO

Maksimum

Tingkat Kinerja

Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore

06.30-07.30

12.00-13.00

16.30-17.30

06.30-07.30

12.00-13.00

16.30-17.30

06.30-07.30

12.00-13.00

16.30-17.30

Jalan Godean (depan GIANT

Swalayan)

Timur2.903 3.305 3.094

1.683 1.110 1.2150,92 0,64 0,86 0,92 E

Barat 975 1.009 1.440

Sumber: Dinas Perhubungan DIY (2017)

Jurnal Riset Daerah

e. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di DIY

Jumlah kendaraan bermotor di DIY selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 4 memberikan gambaran tentang pertumbuhan kendaraan bermotor di DIY dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu pertumbuhan sepeda motor rata-rata sebesar 7,74%, pertumbuhan kendaraan ringan rata-rata sebesar 9,78%, dan pertumbuhan kendaraan berat rata-rata

sebesar 6,02%. Dari Tabel 4 juga diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah kendaraan bermotor memiliki kecenderungan (tren) meningkat (Gambar 5) dan porsi jenis kendaraan bermotor didominasi oleh sepeda motor sebesar 87% pada tahun 2015 (Gambar 6). Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat motorisasi di DIY masih cukup tinggi dengan moda pilihan favorit masyarakat di DIY adalah sepeda motor.

2894


Tabel 4 Rata-Rata Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di DIY dalam 4 Tahun

Tahun

Sepeda Motor (Motorcycle/MC)

Kendaraan Ringan (Light Vehicle/LV) Kendaraan Berat (Heavy Vehicle/HV)

Sepeda motor, scooter,

kendaraan roda 3

Pertum-buhan (%)

Mobil penum-

pang (sedan, station wagon,

mini bus, jeep)

Pick-upDeli-

very vanMikro Bus

JumlahPertum-buhan (%)

BusTruk

BarangJumlah

Pertum-buhan (%)

2011 1.423.147 138.537 31.020 56 8.350 177.963 2.637 13.920 16.557

2012 1.537.534 8,04% 152.178 33.490 91 8.447 194.206 9,13% 2.572 14.607 17.179 3,76%

2013 1.673.903 8,87% 169.962 36.220 150 8.555 214.887 10,65% 2.613 15.856 18.469 7,51%

2014 1.831.982 9,44% 194.249 39.792 162 8.816 243.019 13,09% 2.622 17.532 20.154 9,12%

2015 1.916.666 4,62% 206.658 42.388 239 8.918 258.203 6,25% 2.640 18.261 20.901 3,71%

Rata-rata pertumbu-han MC (%)

7,74% Rata-rata pertumbuhan LV (%) 9,78%Rata-rata pertumbuhan HV (%)

6,02%

Sumber: BPS Provinsi DIY (2012-2016), diolah

Tabel 3 Kinerja Simpang di Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) Tahun 2017

No Nama Simpang

Pagi Siang SoreTingkat KinerjaJam

PuncakDS Tundaan

D (det/smp)Jam

PuncakDS Tundaan

D (det/smp)Jam

PuncakDS Tundaan

D (det/smp)

1. Simpang Tiga Jati-kencana

07.00-08.00

0,53 26,97 12.00-13.00

0,48 26,99 15.30-16.30

0,57 29,03 D

2. Simpang Empat Patran

06.45-07.45

0,80 163,78 11.15-12.15

0,80 75,45 16.30-17.30

0,94 228,64 F

3. Simpang Empat Demak Ijo

07.00-08.00

0,96 74,85 12.00-13.00

0,91 45,50 16.15-17.15

1,00 376,18 F

Sumber: Dinas Perhubungan DIY (2017), diolah

Jurnal Riset Daerah

Gambar 6 Porsi Jenis Kendaraan Bermotor

di DIY (2015)

Sumber: DIY dalam Angka, BPS Provinsi DIY (2016), diolah

Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) diakses oleh kendaraan dari Kota Yogyakarta dan berbagai wilayah di luar Kota Yogyakarta (Sleman, Bantul, Kulon Progo) dan sampai dengan saat ini belum dilakukan upaya peningkatan kapasitas jalan (pelebaran jalan, perbaikan bahu jalan). Dengan volume lalu lintas yang semakin tinggi (dilihat dari pertumbuhan dan tren jumlah kendaraan bermotor di DIY yang meningkat setiap tahun), maka kinerja atau tingkat pelayanan Jalan Godean, terutama saat jam puncak, dikhawatirkan tidak akan semakin m e m b a i k j i k a t i d a k d i l a k u k a n penanganan.

2895


Gambar 5 Tren Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY (2011-2015)

Sumber: DIY dalam Angka, BPS Provinsi DIY (2012-2016), diolah

Jurnal Riset Daerah

2. K o n d i s i A n g k u t a n P e r k o t a a n Yogyakarta (Trans Jogja Jalur 8)

Trans Jogja yang melintasi koridor Jatikencana-Demak Ijo adalah Trans Jogja Jalur 8 (merupakan salah satu dari 17 jalur baru Trans Jogja yang mulai beroperasi pada April 2017), dengan jumlah armada pada awalnya sebanyak 3 bus dan menjadi 5 bus mulai November 2017. Rute meliputi: Terminal Jombor – Simpang Empat Jombor – Ring road utara – Simpang Empat Demak Ijo – Jalan Godean – Simpang Tiga Jatikencana – Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Pembela Tanah Air – Simpang Empat Badran – Jalan Jlagran Lor – Jalan Pasar Kembang – Jalan Abu Bakar Ali – Simpang Tiga Jembatan Kewek – Jalan Abu Bakar Ali – Simpang Tiga Hotel Garuda – Jalan Malioboro – Jalan Margo Mulyo – Simpang Empat Nol Kilometer – Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan – Simpang Empat Ngabean – Jalan KH. Wahid Hasyim – Terminal Ngabean – Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim – Jalan Bantul (PASTHY) – Simpang Empat Dongkelan – Ring road Selatan – Simpang Empat Druwo – Jalan Parangtritis – Simpang Empat Pojok Beteng Wetan – Jalan Mayjend. Sutoyo – Jalan MT. Haryono – Simpang Empat Pojok Beteng Kulon – Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim – Terminal Ngabean – Simpang Empat Ngabean – Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan – S i m p a n g E m p a t R S P K U Muhammadiyah – Jalan Bayangkara – Jalan Gandekan – Simpang Tiga Pasar Kembang – Jalan Jlagran Lor – Simpang Empat Badran – Jalan Pembela Tanah Air – Jalan HOS Cokroaminoto – Simpang Tiga Jatikencana – Jalan Godean – Simpang Empat Demak Ijo – Ring road utara – Simpang Empat Jombor – Terminal Jombor.

a. Load Factor

Hasil analisis data sekunder dari Dinas Perhubungan DIY (Juli-Desember 2017) menunjukkan bahwa Load factor rata-rata tiap halte Trans Jogja Jalur 8 tertinggi adalah pada ruas halte Ahmad Yani (Benteng Vredenburg)-KH Dahlan 1 sebesar 23,06% dan terendah adalah pada ruas halte TPB Jogokaryan Kimia Farma 1-MT Haryono (SMA 7) sebesar 4,31%, ditunjukkan dalam Gambar 7.

Gambar 7 Grafik Load Factor Rata-Rata

Tiap Halte

Trans Jogja Jalur 8

Untuk ruas-ruas halte di koridor Jatikencana-Demak Ijo memiliki load factor sebagai berikut, TPB Simpang Demak Ijo-Giant Jalan Godean: 12,28%, TPB Giant Jalan Godean-Soragan 2: 13,01%, TPB Soragan 1-TPB Dentes (Ruko Godean): 9,82%, dan TPB Dentes (Ruko Godean)-TPB Total Security (Simpang Demak Ijo): 8,39%, ditunjukkan dalam Gambar 8.

2896


Jurnal Riset Daerah

Gambar 8 Grafik Load Factor Rata-Rata

Trans Jogja Jalur 8 di Tiap Halte Koridor Jatikencana-Demak Ijo

Load factor Trans Jogja Jalur 8 belum memenuhi standar load factor ideal yaitu 70% (Keputusan Direktur Jenderal P e r h u b u n g a n D a r a t N o . SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur) dan load factor maksimum yaitu 100% (Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa animo masyarakat masih rendah untuk menggunakan layanan Trans Jogja dari atau menuju kawasan Jatikencana-Demak Ijo.

b. Headway

Hasil analisis data sekunder dari Dinas Perhubungan DIY (Juli-Desember 2017), menunjukkan bahwa headway rata-rata tiap halte untuk Trans Jogja Jalur 8 terendah adalah 25 menit di Halte Ngabean dan untuk halte-halte yang lain adalah rata-rata 50 menit, ditunjukkan dalam Gambar 9.

Gambar 9 Grafik Headway Rata-Rata Tiap

Halte

Trans Jogja Jalur 8 (Menit)

Untuk halte di koridor Jatikencana-Demak Ijo memiliki headway sebagai berikut, TPB Giant Jalan Godean: 49 menit, TPB Soragan 2: 49 menit, TPB Soragan 1: 51 menit, Dentes (Ruko Godean): 51 menit, ditunjukkan dalam Gambar 10.

Gambar 10 Grafik Headway Rata-Rata

Trans Jogja Jalur 8 (Menit) di Halte Koridor Jatikencana-Demak Ijo

Headway rata-rata Trans Jogja Jalur 8 belum memenuhi standar headway ideal yaitu 5-10 menit (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.687/AJ.206/DRDJ/ 2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

2897


Jurnal Riset Daerah

Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur) dan headway tidak puncak yaitu maksimum 30 menit (Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek). Semakin besar nilai headway mengindikasikan semakin lama waktu tunggu penumpang.

c. Jarak berjalan kaki menuju tempat henti

Untuk kawasan Jatikencana-Demak Ijo terdapat 4 titik halte portable atau Tempat Pemberhentian Bus (TPB) Trans Jogja yang terdekat yaitu 1) TPB Giant Jalan Godean, 2) TPB Dentes (Ruko Godean), 3) TPB Soragan 1, dan 4) TPB Soragan 2 (Gambar 11).

Berdasarkan hasil observasi, masing-masing titik TPB tersebut dapat melayani atau dijangkau oleh beberapa pusat bangkitan dan tarikan perjalanan di jarak 400 meter (buffer zone) karena di dalam buffer zone tersebut merupakan kawasan k o m e r s i a l ( p u s a t p e r b e l a n j a a n / perdagangan dan jasa, seperti Mirota Godean, Ruko Green Plaza, Supermarket Giant, Rukan Gading Mas), pemukiman/ perumahan, dan pendidikan (diantaranya ASMI Santa Maria dan AKPER Notokusumo di Jalan Bener, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta di Jalan Tata Bumi). Namun, tidak tersedia fasilitas bagi pejalan kaki (trotoar) yang memadai, aman, dan nyaman di kawasan buffer zone sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 12 dan Gambar 13.

2898


Gambar 11 TPB Trans Jogja Terdekat di Kawasan Jatikencana-Demak Ijo

Jurnal Riset Daerah

Gambar 12 Kondisi Fasilitas TPB Soragan

1 (Atas) dan TPB Soragan 2 (Bawah)

Gambar 13 Kondisi Fasilitas TPB Giant

(Kiri) dan

TPB Dentes (Kanan)

Untuk kawasan padat pemukiman dan beberapa pusat pendidikan dan layanan masyarakat di kawasan Bener utara (antara lain SMA N 2 Yogyakarta, SD N Tegalrejo I, Kantor Kelurahan Bener, Puskesmas Pembantu Bener, Perumahan Kuantan Regency 2) dan kawasan Tambak utara (Perumahan Griya Indah, Rusunawa Projotamansari II, dan STIE YKP Yogyakarta) memiliki jarak antara 650 meter-1200 meter dengan titik TPB terdekat yaitu TPB Soragan 1, sehingga jarak berjalan kaki menuju tempat henti belum memenuhi standar Peraturan M e n t e r i P e k e r j a a n U m u m N o . 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman P e r e n c a n a a n , P e n y e d i a a n , d a n Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, yaitu jarak maksimal berjalan kaki untuk dapat mencapai halte adalah 400 meter. Aksesibilitas yang belum memadai yaitu jarak berjalan kaki menuju tempat henti yang cukup jauh dan didukung oleh fasilitas jalur pejalan kaki yang kurang nyaman dapat membuat masyarakat enggan menggunakan layanan transportasi publik.

B. P e n a n g a n a n P e r m a s a l a h a n Transportasi Perkotaan di Perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-Kabupaten Bantul: Kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo)

1. Pengendalian Pergerakan Lalu Lintas di Kawasan Jatikencana-Demak Ijo

Pengendalian pergerakan lalu lintas di kawasan Ja t ikencana-Demak I jo dilaksanakan pada akhir tahun 2013, bertujuan untuk memperlancar pergerakan arus lalu lintas di kawasan pada saat jam

2899


Jurnal Riset Daerah

puncak. Kegiatan dilaksanakan di bawah koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) DIY dan dikarenakan pembahasan permasalahan di awal dilakukan di Sekretariat Bersama Kartamantul serta wilayah permasalahan berada di kawasan perbatasan Yogyakarta-Sleman-Bantul, Sekretariat Bersama Kartamantul juga terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan DIY dan Sekretariat Bersama Kartamantul serta penelusuran online, diketahui bahwa dilakukan uji coba pengendalian pergerakan lalu lintas di kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) pada bulan Oktober-November-Desember 2013, sebagai berikut.

a. Memasang t ra f f i c cone yang dihubungkan dengan tali di sekitar Simpang Mirota Jalan Godean untuk membatasi tindakan belok kanan di tengah simpang, dilaksanakan pada 28 Oktober 2013 (Gambar 14).

Gambar 14 Uji Coba 28 Oktober 2013

b. Mengalihkan arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Godean dengan menutup jalan masuk di Simpang Demak Ijo (penutupan: 06.30 – 07.30 WIB), dilaksanakan pada 13 November 2013 (Gambar 15).

Gambar 15 Uji Coba 13 November 2013

c. Memasang t ra f f i c cone yang dihubungkan dengan tali di Simpang Bener untuk menghalangi tindakan belok kanan yang memotong arus di simpang dan mengaktifkan kembali traffic light Simpang Mirota Godean, dilaksanakan 2 Desember 2013 (Gambar 16).

2900


Jurnal Riset Daerah

Gambar 16 Uji Coba 2 Desember 2013

Hasil evaluasi uji coba pengendalian pergerakan lalu lintas di kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) adalah sebagai berikut.

a. Tundaan di simpang Mirota Godean dari rata-rata 15 menit menjadi 5 menit pada uji coba 28 Oktober 2013 (Sekretariat Bersama Kartamantul, 2014).

b. Penumpukan arus dari arah timur yang semula lancar, dan tundaan akibat diaktifkannya traffic light di Simpang Mirota Godean pada uji coba 2 Desember 2013 (Sekretariat Bersama Kartamantul, 2014).

c. Keberatan dari masyarakat, akibat penutupan di Simpang Empat Demak Ijo pengguna jalan dari arah barat harus mengambil rute yang cukup jauh melewati Ring road Utara dan Jalan Yogyakarta-Wates untuk masuk ke Kota Yogyakarta, serta pemasangan pembatas berupa traffic cone yang dihubungkan dengan tali di Simpang Empat Mirota Godean menyulitkan aktivitas warga sekitar terutama warga Pedukuhan Tambak Desa Ngestiharjo.

d. Kondisi lalu lintas kembali seperti semula karena tidak ada penjagaan (penegakan hukum) dari aparat kepolisian secara terus menerus sehingga kepatuhan/kedisiplinan pengguna jalan rendah.

e. Manajemen dan rekayasa lalu lintas tidak dilanjutkan karena tidak dapat mengatasi permasalahan.

2. K o o r d i n a s i Te r k a i t A n g k u t a n Perkotaan Yogyakarta (Trans Jogja)

K o n d i s i a n g k u t a n p e r k o t a a n Yogyakarta (Trans Jogja) yang belum optimal, pada kurun waktu 2013-2017 belum dibahas terkait hal-hal yang menyentuh teknis di Sekretariat Bersama Kartamantul, dan tidak mengkhususkan pada Trans Jogja jalur tertentu namun Trans Jogja secara umum/makro, serta belum dielaborasi secara mendalam. Pembahasan lebih bersifat diskusi/sharing me la lu i r apa t koord inas i un tuk memperoleh informasi dan masukan bagi pengembangan Trans Jogja. Sekretariat Bersama Kartamantul bersikap menunggu ditetapkannya kebijakan Pemda DIY (salah satunya adalah Rencana Induk Transportasi DIY) yang lebih terarah untuk angkutan umum. Perbaikan layanan

2901


Jurnal Riset Daerah

dan sarana-prasarana/fasilitas pendukung Trans Jogja diserahkan kepada Dinas Perhubungan DIY untuk ditangani. Hasil diskusi/sharing di Sekretariat Bersama Kartamantul diantaranya yaitu:

a. Penambahan jalur (rute) Trans Jogja menjadi 17 jalur yang beroperasi di perkotaan Yogyakarta pada tahun 2017, termasuk di wilayah perbatasan di kawasan aglomerasi perkotaan.

b. Rencana transit point bus pariwisata di luar Kota Yogyakarta, kemudian dikoneksikan dengan Trans Jogja. Diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan.

c. Konsep park and ride: diusulkan antara lain di Terminal Giwangan, XT Square, P a l b a p a n g , G a b u s a n , d a n Condongcatur.

3. Upaya Pembangunan Jalan Tembus, Perbaikan Infrastruktur Jalan Alternatif, dan Sinkronisasi Status Jalan di Kawasan Perbatasan

Salah satu rekomendasi perencanaan jangka panjang studi Road Map Transportasi Perkotaan DIY Tahun 2012 dan studi DED Kawasan Jatikencana-Demak I jo untuk Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) adalah pelebaran badan jalan dari 9 meter menjadi 14 meter (dari tipe 2/2 UD menjadi 4/2 D) dan memasang divider atau median menerus mulai dari Simpang Jati Kencana sampai dengan Simpang Demak Ijo, serta perbaikan geometrik simpang di sepanjang Jatikencana-Demak Ijo. Berdasarkan informasi dari Bappeda DIY, sampai dengan saat ini belum terdapat perencanaan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Dalam rangka memberikan alternatif penanganan dan d idukung o leh masyarakat (mengapresiasi ser ta menindaklanjuti usulan dan inisiatif masyarakat), Sekretariat Bersama Kartamantul mengkoordinasikan upaya pembangunan jalan terobosan baru (jalan tembus), perbaikan jalan alternatif, dan sinkronisasi status jalan di kawasan yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Godean.

a. Jalan Terobosan Baru (Jalan Tembus) dari Jalan Manunggal Menuju Jalan Kyai Mojo

Jalan terobosan baru (jalan tembus) dari Jalan Manunggal (selatan SMA N 2 Yogyakarta) menuju Jalan Kyai Mojo (sebelah timur Ruko Super Photo) merupakan upaya untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi studi Road Map Transportasi Perkotaan Yogyakarta yaitu perubahan bentuk simpang pada Simpang Tiga Jatikencana menjadi Simpang Empat dengan menggeser lengan pendekat Jalan Bener ke sebelah timur.

Melalui serangkaian koordinasi di Sekretariat Bersama Kartamantul dan juga di internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dibahas pembangunan jalan tembus in is ias i warga Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo (Kota Yogyakarta). Ditunjukkan dalam Gambar 17, jalan tembus ini dapat menghubungkan rencana Simpang Empat Jatikencana yang berada di Jalan Kyai Mojo timur Ruko Super Photo (nomor 1) dengan Jalan Manunggal sebelah selatan SMA N 2 Yogyakarta (nomor 2), Jalan Bener selatan-utara (nomor 3), Jalan Bener timur-barat (nomor 4), dan Jalan Tambak timur-barat yang masuk wilayah Kabupaten Bantul (nomor 5). Upaya pembangunan jalan tembus ini

2902


Jurnal Riset Daerah

masih dalam proses terkait penyiapan lahan (kontribusi masyarakat secara sukarela) yang dikoordinasikan dengan masyarakat melalui LPMK Bener Kecamatan Tegalrejo. Kondisi existing rencana jalan tembus ditunjukkan dalam Gambar 18.

Gambar 17 Letak Jalan Tembus

Gambar 18 Kondisi Existing Rencana Jalan

Tembus

Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Simpang Tiga Bener dan membatasi pergerakan arus kendaraan keluar dari Jalan Bener sehingga tidak terjadi konflik dengan arus kendaraan

yang masuk ke Jalan Bener, dapat diterapkan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan rencana Simpang Empat Jatikencana, yaitu mulai Jalan Bener sampai dengan Simpang Tiga SMA N 2 Yogyakarta-Jalan Manunggal sebelah selatan SMA N 2 Yogyakarta-jalan tembus di sebelah timur Ruko Super Photo (Gambar 19).

Gambar 19 Sistem Satu Arah di Jalan

Tembus

Jalan tembus diharapkan dapat melengkapi dan menambah kapasitas jaringan jalan di kawasan untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Jalan Godean saat jam puncak terutama mengurai kepadatan di Simpang Tiga Bener. Jalan tembus diperkirakan memiliki kapasitas total sebesar 2.854 smp/jam (Gambar 20).

2903


Jurnal Riset Daerah

Gambar 20 Analisis Kapasitas Jalan

Tembus

b. Jalan Alternatif Menghubungkan Jalan Tambak-Jalan Jambon

Jalan alternatif ini berada di sebelah utara Jalan Godean, dapat menghubung-kan Jalan Tambak dan Jalan Jambon, dan bermanfaat memberikan pilihan akses bagi masyarakat Tambak, Bener, dan sekitarnya supaya tidak perlu ke arah selatan melewati Jalan Godean (Simpang Empat Mirota Godean atau Simpang Tiga Bener), melainkan dapat langsung ke arah utara melewati Jalan Jambon, untuk menuju Jalan Magelang atau Ring road Barat (Gambar 21). Demikian juga dengan masyarakat yang akan menuju kawasan Tambak atau Bener, tidak perlu melewati Jalan Godean, melainkan dapat melewati Jalan Jambon dan masuk ke Jalan Blambangan.

Gambar 21 Jalan Alternatif Tambak-

Jambon

Kondisi existing Jalan Blambangan (Pedukuhan Blambangan, Sleman) menuju Jembatan Blambangan (Jalan Jambon) kira-kira sepanjang 116 meter memiliki lebar sekitar 2,5 meter (jalan lingkungan, perkerasan conblock, terdapat tanah belum terbangun di sisi timur jalan), ditunjukkan dalam Gambar 22.

Gambar 22 Jalan Blambangan, Pedukuhan

Blambangan

2904


Jurnal Riset Daerah

Upaya penanganan dalam tahap koordinasi usulan penyeragaman status dan dimensi jalan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, yaitu sinkronisasi Jalan Blambangan (jalan lingkungan) dengan Jalan Tambak (jalan kabupaten, lebar 5 meter) di Kabupaten Bantul (Gambar 23), dan koordinasi dengan Dinas PUP ESDM DIY untuk pengusulan perbaikan infrastuktur.

Gambar 23 Jalan Tambak Berstatus Jalan

Kabupaten

Dimungkinkan mengalihkan arus kendaraan dari arah selatan (Jalan Tambak dan sekitarnya) menuju ke utara (Jembatan Blambangan/Jalan Jambon) pada saat jam puncak untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Godean karena angka derajat kejenuhan di ruas Jalan Jambon (depan Sindu Kusuma Edupark) sesuai data Dinas Perhubungan DIY (2017) masih rendah yaitu 0,33 (06.30-07.30 WIB), 0,19 (11.30-12.30 WIB), dan 0,21 (15.30-16.30 WIB).

c. Jalan Alternatif Menghubungkan Jalan HOS Cokroaminoto-Soragan Utara Rel KA-STPN-Ring road Barat

Jalan alternatif ini berada di sebelah selatan Jalan Godean yang dapat m e n g h u b u n g k a n J a l a n H O S Cokroaminoto-Jalan Soragan sebelah utara rel KA-Jalan Sumberan-Jalan Titi Bumi Timur-Kampus STPN-Jalan Cokrowi jayan-Ring road Ba ra t , sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 24.

Gambar 24 Jalan Alternatif

Menghubungkan Jalan HOS Cokroaminoto-Ring road Barat

Berdasarkan hasil observasi, rata-rata lebar jalan adalah 4 meter (aspal, dalam kondisi baik) dan dapat memanfaatkan bahu jalan (terdapat bahu jalan di salah satu sisi jalan dengan lebar kira-kira 1 m e t e r - 1 , 5 m e t e r ) . U n t u k J a l a n Cokrowijayan menuju dan setelah Jembatan Cokrowijayan memiliki lebar yang representatif yaitu 6 meter. Kondisi Jalan Sumberan di Pedukuhan Sumberan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berupa perkerasan conblock, kira-kira sepanjang 320 meter dengan lebar rata-rata 3,5 meter ditambah selokan tertutup (cor semen) di salah satu sisinya selebar 1 meter (total lebar 4,5 meter), sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 25.

2905


Jurnal Riset Daerah

Gambar 25 Gambaran Kondisi Jalan

Alternatif Menghubungkan Jalan HOS Cokroaminoto-Ring road Barat

Jalan alternatif ini memiliki akses yang cukup baik untuk dapat dimanfaatkan dalam melakukan perjalanan menerus menuju Kota Yogyakarta (Jalan HOS Cokroaminoto) atau Ring road Barat tanpa melewati Jalan Godean, terutama tidak perlu melewati Simpang Tiga Bener, Simpang Empat Mirota Godean, dan Simpang Empat Patran.

Permasalahan utama di jalan alternatif ini adalah kerusakan di jembatan perbatasan Pedukuhan Sumberan Desa Ngestiharjo (Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul) dan Desa Banyuraden (Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman) yaitu talud jembatan ambrol sehingga menyul i tkan dan membahayakan kendaraan yang melintas, terutama mobil (Gambar 26).

Gambar 26 Kerusakan di Jembatan

Sumberan-Banyuraden

Sumber: Sekretariat Bersama Kartamantul

Penanganan permasalahan dilakukan melalui survei untuk mengklarifikasi batas wilayah administratif di jembatan, serta koordinasi dan mediasi antara pihak Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Diperoleh kejelasan dan kesepakatan bahwa letak kerusakan jembatan masuk ke wilayah administratif Kabupaten Bantul yaitu berada di tanah kas Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bantul sepakat melakukan perbaikan talud jembatan karena batas kewenangan sudah jelas. Perbaikan talud dan drainase jembatan dilakukan melalui kegiatan padat karya

2906


Jurnal Riset Daerah

produktif dan infrastruktur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Perbaikan selesai pada bulan November 2017 (Gambar 27).

Gambar 27 Jembatan Sumberan-

Banyuraden Setelah Penanganan

Dimungkinkan untuk mengalihkan arus kendaraan menuju Jalan HOS Cokroaminoto pada saat jam puncak untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Godean karena angka derajat kejenuhan di Jalan HOS Cokroaminoto sesuai data Dinas Perhubungan DIY (2017) masih rendah yaitu 0,29 (06.30-07.30 WIB), 0,26 (11.45-12.45 WIB), dan 0,37 (16.00-17.00 WIB).

d. Sinkronisasi Status Jalan di Kawasan

Upaya sinkronisasi status jalan di kawasan dilakukan dalam rangka menjamin pemeliharaan dan terwujud keseragaman dimensi jalan (bermanfaat untuk menghindari penyempitan/ bottle neck) sehingga diharapkan dapat memperlancar pergerakan arus kendaraan di kawasan. Temuan penelitian terkait upaya penanganan melalui sinkronisasi status jalan adalah sebagai berikut.

1) Disepakati Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, dan Pemkot Yogyakarta N o . 1 8 / P K / B t 2 0 1 4 , N o . 62.1/PK.KDH/A/2014, dan No. 51/Perj.YK/2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan, untuk mewujudkan sinkronisasi pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan Kartamantul.

2) Dilakukan sinkronisasi ruas Jalan Tambak-Batas Kota dengan ruas Jalan Bener (timur-barat) yang sudah berstatus Jalan Kota (SK Walikota Yogyakarta No. 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta) melalui:

a) peningkatan status ruas Jalan Tambak-Batas Kota menjadi jalan kabupaten pada tahun 2014 (SK Bupati Bantul No. 355 Tahun 2014 tentang Status Jalan dan Jembatan di Kab. Bantul, diperbarui dengan SK Bupati Bantul No. 315 Tahun 2015) dan dilakukan pemeliharaan ruas jalan pada tahun 2015.

b) penetapan sebagai lokasi kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana jalan di wilayah perbatasan Kartamantul, yaitu ruas Jalan

2907


Jurnal Riset Daerah

Bener: 827 meter (Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta) dan ruas Jalan Tambak-Batas Kota: 180 meter (Kecamatan Kas ihan Kabupaten Bantul).

3) Diusulkan sinkronisasi status dan dimensi Jalan Blambangan dengan Jalan Tambak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Permasalahan transportasi perkotaan di perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-Kabupaten Bantul pada kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) meliputi:

a. Kemacetan lalu lintas pada saat jam puncak yang diantaranya dipengaruhi oleh kinerja ruas jalan dan simpang yang tidak memadai, penggunaan lahan di kawasan sebagai pusat kegiatan p e r e k o n o m i a n / k o m e r s i a l d a n pemukiman sehingga mendorong tarikan dan bangkitan perjalanan yang tinggi di kawasan ini, pertumbuhan kendaraan bermotor di DIY yang meningkat set iap tahun tanpa diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan, dan lalu lintas yang bersifat mixed traffic.

b. K o n d i s i a n g k u t a n P e r k o t a a n Yogyakarta (Trans Jogja), khususnya Trans Jogja Jalur 8 yang melintasi Jatikencana-Demak Ijo, belum optimal. Diantaranya ditunjukkan dari load factor yang rendah, headway yang besar, dan aksesibilitas yang belum memenuhi standar. Animo masyarakat masih rendah untuk menggunakan layanan Trans Jogja dari atau menuju

ke kawasan Jatikencana-Demak Ijo, kendaraan pribadi masih menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat.

2. Diketahui bahwa melalui koordinasi di Sekretariat Bersama Kartamantul, penanganan permasalahan transportasi perkotaan di perbatasan Kota Yogyakarta-Kabupaten Sleman-Kabupaten Bantul pada kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo) yaitu kemacetan lalu lintas, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui uji coba pengendalian pergerakan lalu lintas di kawasan Jatikencana-Demak Ijo yang bertujuan untuk memperlancar pergerakan arus kendaraan di kawasan pada saat jam puncak.

b. Peningkatan kapasitas prasarana di kawasan melalui upaya pembangunan jalan tembus dari Jalan Manunggal selatan SMA N 2 Yogyakarta menuju Jalan Kyai Mojo timur Simpang Tiga Jatikencana/timur Super Photo untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Simpang Tiga Bener pada saat jam puncak; upaya perbaikan infrastruktur jalan alternatif di utara yang menghubungkan Jalan Tambak-Jalan Jambon dan di selatan yang meng-hubungkan Jalan HOS Cokroaminoto-Soragan utara rel KA-STPN-Ring road Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif pengalihan arus untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Godean pada saat jam puncak; serta upaya sinkronisasi status dan dimensi jalan di perbatasan yang bermanfaat untuk menghindari penyempitan dan memperlancar pergerakan arus lalu lintas di kawasan.

2908


Jurnal Riset Daerah

3. Terkait kondisi angkutan perkotaan Yogyakarta (Trans Jogja), pembahasan sebatas dilakukan diskusi/sharing diantara stakeholders di Sekretariat Bersama Kartamantul untuk memperoleh informasi dan masukan bagi pengembangan Trans Jogja secara umum.

4. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan permasalahan adalah tidak semua penggal jalan alternatif memiliki dimensi yang seragam dan rata-rata memiliki lebar antara 3-4 meter. Jalan alternatif ini dapat dimanfaatkan untuk jenis kendaraan sepeda motor karena kondisi transportasi Perkotaan Yogyakarta didominasi oleh kendaraan pribadi dengan porsi paling banyak yaitu sepeda motor sehingga sepeda motor juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya kemacetan lalu lintas. Munawar dalam UGM (2013) menyebutkan bahwa kondisi transportasi perkotaan Yogyakarta didominasi oleh kendaraan pribadi sebesar 81% dengan porsi paling banyak yaitu 74% ditempati oleh sepeda motor.

5. Upaya penanganan yang dilakukan melalui koordinasi di Sekretariat Bersama Kartamantul belum dapat dilihat dampaknya terhadap kondisi lalu lintas Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo), dikarenakan proses penanganan masih dilakukan atau belum selesai. Namun, ketika rekomendasi pelebaran Jalan Godean belum dapat dilaksanakan, Sekretariat Bersama Kartamantul menyediakan alternatif penanganan bagi Pemerintah Daerah dan didukung oleh masyarakat. Peran dan kontribusi masyarakat tentunya diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan permasalahan transportasi di wilayah perbatasan. Model penanganan yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama

Kartamantul dapat memberikan aspek/ pertimbangan baru dalam penanganan permasalahan transportasi perkotaan di wilayah perbatasan dalam kawasan aglomerasi dan bisa diimplementasikan di lokasi la in dengan karakter is t ik permasalahan yang sama.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penambahan kapasitas jalan dengan membuka link baru atau pelebaran jalan d a p a t m e r a n g s a n g p e n i n g k a t a n penggunaan kendaraan bermotor sehingga solusi ini sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan perlu diperhatikan resiko terhadap aspek keselamatan (safety) di jalan tembus dan jalan alternatif mengingat jalan ini melewati kawasan pemukiman.

2. Mengintensifkan kembali pembahasan/ diskusi terkait angkutan publik (angkutan perkotaan dan angkutan perbatasan) di Sekretariat Bersama Kartamantul mengingat sudah pernah disepakati Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2010 tentang angkutan perbatasan, dan program kerja/kegiatan tahun 2004-2012 cukup banyak membahas tentang angkutan perbatasan dan angkutan perkotaan, sehingga isu-isu tersebut berpeluang untuk dapat dieksplorasi kembali.

3. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek teknis jalan tembus dan jalan alternatif supaya sesuai dengan standar teknis jalan dan keselamatan oleh OPD teknis atau yang terkait.

4. Perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui simulasi/uji coba dalam lingkup kawasan setelah jalan tembus dan jalan alternatif terealisasi (melalui Forum LLAJ DIY).

2909


Jurnal Riset Daerah

5. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem lalu lintas di kawasan dengan adanya jalan tembus dan jalan alternatif, misalnya dengan melakukan pemodelan transportasi menggunakan software, serta penelitian lain terkait pengaruh/dampak, efektifitas, atau kemanfaatan jalan tembus dan jalan a l te rna t i f te rhadap pengurangan kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Godean (Jatikencana-Demak Ijo).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., Dr. Eng. Imam Muthohar, S.T., M.T., Pemerintah Kabupaten Bantul, Sekretariat Bersama Kartamantul, Dinas Perhubungan DIY, dan para pihak lainnya yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2016. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012-2016. Yogyakarta: BPS D.I. Yogyakarta.

Briggs, Valerie, 2001. Operations in a Regional Transportation Organization Environment. Institute of Transportation Engineers. ITE Journal; Jan 2001; 71, 1; ABI/INFORM Collection. pg. 32.

Dishubkominfo DIY, 2012. Road Map Transportasi Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Dishubkominfo DIY.

Dishubkominfo DIY, 2014. Laporan Akhir Penyusunan DED Kawasan Jatikencana-Demak Ijo. Yogyakarta: Dishubkominfo DIY.

Dinas Perhubungan DIY, 2017. Laporan Akhir Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Simpang Perkotaan Tahun 2017. Yogyakarta: Dinas Perhubungan DIY.

Dinas Perhubungan DIY, 2017. Laporan Operasional Trans Jogja Tahun 2017 (Juli-Desember). Yogyakarta: Dinas Perhubungan DIY.

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2002. K e p u t u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l P e r h u b u n g a n D a r a t N o m o r SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkotaan. Disampaikan dalam Rapat Koordinas i Teknis Perhubungan Darat di Yogyakarta pada bulan Oktober 2014. [Online] Available at: http://hubdat.dephub.go.id [Accessed 17 August 2017].

Kementerian Pekerjaan Umum, 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman P e re n c a n a a n , P e n y e d i a a n , d a n Pemanfaatan Prasarana dan Sarana

2910


Jurnal Riset Daerah

Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Perhubungan, 2013. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan, 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Ta h u n 2 0 1 5 t e n t a n g P e d o m a n Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan R e k a y a s a L a l u l i n t a s . J a k a r t a : Kementerian Perhubungan.

Pemerintah Kabupaten Bantul, 2014. Keputusan Bupati Bantul Nomor 355 Tahun 2014 tentang Status Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bantul. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015. Keputusan Bupati Bantul Nomor 315 Tahun 2015 tentang Status Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bantul. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kota Yogyakarta, 2013. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, 2001. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta

Nomor 10/Perj/Bt/2001, Nomor 08/ PK.KDH/2001, dan Nomor 05/PK/2001 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sistem Transportasi.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, 2014. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1 8 / P K / B t / 2 0 1 4 , N o m o r 6 2 . 1 / PK.KDH/A/2014, dan Nomor 51/Perj.YK/ 2014 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan di Wilayah Perbatasan.

Pemerintah Provinsi DIY, 2010. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Yogyakarta: Pemerintah Provinsi DIY.

Pemerintah Provinsi DIY, 2016. Keputusan Gubernur DIY Nomor 117/KEP/2016 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Yogyakarta: Pemerintah Provinsi DIY.

Pemerintah Provinsi DIY, 2016. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi. Yogyakarta: Pemerintah Provinsi DIY.

Saputra, Okta Fajar, 2017. Simulasi Landuse dan Transportasi Massal Untuk Pemodelan Pelayanan Jalan di Koridor Jalan Godean. Tesis. Yogyakarta: UGM.

2911


Jurnal Riset Daerah

Sekretariat Bersama Kartamantul, 2014. Rekayasa Lalu Lintas Jalan Godean: Mengurai Kemacetan Simpang Mirota-B e n e r . [ O n l i n e ] Av a i l a b l e a t : http://kartamantul.jogjaprov.go.id/?p=10 [Accessed 25 November 2017].

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.

Tamin, Ofyar Z., 1999. Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) Sebagai A l t e r n a t i f P e m e c a h a n M a s a l a h Transportasi Perkotaan di DKI Jakarta. Jurnal PWK. Vol. 10, No. 1/Maret 1999.

Tamin, Ofyar Z., 2000. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Edisi Kedua. Bandung: Penerbit ITB.

UGM, 2013. Kemacetan di Ruas Jalan Kota Yogyakarta Bisa Capai 45 Persen. [ O n l i n e ] A v a i l a b l e a t : http://www.ugm.ac.id/id/post/page? id=5370 [Accessed 16 July 2017].

2912


Jurnal Riset Daerah

2913


BIODATA PENULIS

Ani Meidiani adalah mahasiswa pada Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada.

1. Riwayat pendidikan: S1 Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada

2. Riwayat pekerjaan: Analis Kerjasama pada Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kabupaten Bantul (2009-2016), Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul (2017-sekarang)

Prof. Dr. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D. adalah Dosen pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

1. Riwayat pendidikan:

Ir.: Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

M.Sc.: Transport Planning and Engineering, Leeds University, United Kingdom

Dr.: Transport Planning and Engineering, Leeds University, United Kingdom

2. Bidang keahlian: Transport Planning and Engineering

3. Membership: HPJI, PPI, Global Road Safety Partnership Indonesia, FSTPT (Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi), MASKA (Masyarakat Perkeretaapian Indonesia), DRD (Dewan Riset Daerah) DIY

Dr. Eng. Imam Muthohar, S.T., M.T. adalah Dosen pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

1. Riwayat pendidikan:

S.T.: Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

M.T.: MSTT, Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Dr. Eng.: Department of Urban and Environmental Engineering, Kyushu University, Jepang

2. Bidang keahlian: Transport Planning, Transport Policy, Economic Transport, Railway Engineering

3. Membership: MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), FSTPT (Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi), EASTS (The Eastern Asia Society for Transport Student), Pendidik Profesional Bidang Ilmu Teknik Sipil

Documents

Penanganan Permasalahan Transportasi Perkotaan di ... · adalah Road Map Transportasi Perkotaan DIY yang disusun pada tahun 2012 oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika