PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P ETANI) …pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros_2012_08B_MP_Iwan.pdf · pengembangan usaha pertanian dan perdesaan yang meliputi para petani dan

Iwan Setiajie Anugrah

324

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PETANI) PERDESAANDALAM PERSPEKTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

(CSR)

Rural Farmer Empowerment within the Corporate SocialResponsibility (CSR) Perspective


Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianJl. A. Yani No.70, Bogor 16161

ABSTRACT

Community Development (CD) has been accepted as a proper method to answerquestions on Indonesia’s social in Indonesia. In such respect, the business community isgiven a strategic position to accommodate a community using their CSR. Such a CSR couldbe adjusted to local government’s on-going development programs in relation to rural andagribusiness activities. Community empowerment is no longer relied upon innovation, but itshould be linked to a development program as the primary supporting factor toempowerment. The government’s policy on autonomy could be made into supporting facilityon CSR implementation to empower rural communities, especially rural farmers withoutproper support from routine government program. On the other side, other agriculturaltechnical institutions should play the role as the provider of agribusiness technology. Localgovernment’s involvement in the process of CSR allocation should be able to improve theequitability of rural development in their respective area.

Key word: Corporate Social Responsibility, empowerment,farmer, government policy

ABSTRAK

Community Development (CD) merupakan salah satu metode yang tepat untukmenjawab isu dan masalah sosial di Indonesia pada saat ini dan dimasa datang.Pengusaha (industri) menempati kedudukan yang strategis untuk mengakomodasikan CSRpada masyarakat yang dikehendakinya. Potensi CSR dapat diselaraskan dengan berbagaiprogram pemerintah daerah dalam kaitan pemberdayaan masyarakat petani di perdesaanmelalui kegiatan agribisnis, mengingat proses pemberdayaan masyarakat saat ini dandimasa datang tidak hanya cukup melalui inovasi, tetapi harus mempunyai keterkaitan (link)program sebagai daya dukung terhadap pemberdayaan dari sisi yang lain. Kebijakanpemerintah daerah melalui pendekatan otonomi, secara tidak langsung dapat dijadikanfasilitas pengaturan kegiatan CSR bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan,khususnya para petani yang tidak mendapat sumber kegiatan program dari APBD atauAPBN. Sementara BPTP dan lembaga teknis lain yang terkait dengan penyediaan inovasipertanian, tetap berfungsi sebagaimana perannya dalam pemenuhan kebutuhan teknologiagribisnis. Melalui kebijakan pemerintah daerah dalam proses pengalokasian CSR, secaratidak langsung mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya,sehingga proses pemerataan pembangunan di perdesaan menjadi terlaksana.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, pemberdayaan, masyarakat petani, kebijakanpemerintah

Pemberdayaan Masyarakat (Petani) Perdesaan dalam PerspektifCorporate Social Responsibilty (CSR)

325

PENDAHULUAN

Berbagai program pembangunan senantiasa terus dilakukan olehpemerintah, dengan tujuan untuk suatu perubahan kearah kehidupan masyarakatyang lebih baik. Dinamika program pembangunan telah membawa keragamanprogram serta berbagai konsep pembangunan yang akan menjadi pilihan, untukdiimplementasikan kepada masyarakat oleh berbagai institusi yang melakukanprogram pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat, pada akhir-akhir initelah menjadi salah suatu pendekatan penting dalam program pembangunanmasyarakat. Konsep yang lebih dikenal dengan Community Development (CD) ini,merupakan perpaduan antara program pembangunan dengan partisipasimasyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, programpembangunan juga tidak hanya dilakukan oleh institusi pemerintah, melainkan jugadapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sendiri, peran lembaga swasta,lembaga pendidikan serta stakeholders lainnya. Badan Litbang Pertanian sebagaisalah satu institusi pemerintah di lingkup Kementerian Pertanian, telah banyakmelakukan kegiatan tersebut, dengan berbagai program kegiatan di dalamnya.Melalui dukungan model “agro inovasi” telah melahirkan berbagai upayapemberdayaan kepada masyarakat petani, terutama dalam kaitan denganpengembangan agribisnis perdesaan, sesuai dengan fungsi dan keberadaaninstitusi Badan Litbang Pertanian serta jajarannya di daerah untuk berkomitmendalam mendukung program-program pembangunan pertanian dan perdesaan diberbagai daerah di tanah air.

Program pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan melibatkan berbagaipihak swasta dengan berbagai model dan bentuk program yang dapatdiimplementasikan kepada masyarakat. Salah satu program pembangunan yangsaat ini berkembang, dengan melibatkan pihak swasta nasional maupuninternasional, dilakukan dengan menggunakan model pemberdayaan CoorporateSocial Responsibility (CSR). Model CSR, secara umum merupakan sebuahpendekatan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi dan interaksi bisnisperusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), berdasarkanprinsip kesukarelaan dan kemitraan. Implementasi CSR telah banyak dilakukanhampir di seluruh provinsi di tanah air, dalam berbagai kegiatan sosial dilingkungan masyarakat yang menjadi lokasi dimana CSR tersebut dilaksanakan,termasuk partisipasi CSR dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakatpetani di perdesaan serta di wilayah-wilayah pertanian potensial.

Dari sisi keterbatasan kemampuan finansial dalam kaitan pembangunandaerah, maka upaya tersebut sangat positif dilakukan pada saat beberapa daerahmaupun sumber pendanaan di tingkat nasional dihadapkan pada keterbatasananggaran untuk program-program pembangunan, khususnya sektor pertaniandengan pola pemberdayaan masyarakat. Sehingga melalui program CSR, prosespembangunan dengan melibatkan partisipasi untuk pemberdayaan masyarakatpada suatu daerah, setidaknya dapat mendorong percepatan program-programpemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-


326

masing, termasuk upaya untuk selalu mensinergiskan program-programpemberdayaan masyarakat petani di perdesaan, yang selama ini terkendaladengan keterbatasan anggaran daerah (APBD) maupun program-programpembangunan pertanian yang berasal dari institusi pemerintah pusat melalui danaAPBN.

Dengan analisis deskriptif terhadap kumpulan informasi tentang CSRkhususnya pada kasus di Provinsi Jawa Tengah, tulisan ini bertujuan untukmenyampaikan beberapa inisiasi kegiatan CSR serta pandangan terhadappeluang dan kesempatan pemerintah daerah untuk melakukan upayapemberdayaan masyarakat petani di perdesaan, melalui program-programpembangunan yang selama ini bisa dipadukan/disinergikan dengan pelaksanaanprogram CSR di masing-masing daerahnya, dalam satu pengaturan kebijakandaerah yang otonom. Sehingga program-program pembangunan, khususnya bagipengembangan usaha pertanian dan perdesaan yang meliputi para petani dankeluarganya sebagai bagian dari pelaku kegiatan usaha pertanian, secarabersama-sama dapat direalisasikan sejalan dengan pelaksanaan program CSR diwilayahnya.

PENDEKATAN KONSEPTUAL COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR)

CSR dalam Berbagai Pendekatan dan Kerangka Konseptual

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-andan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: TheTriple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John Elkington(http//www.csrindonesia.com dalam Asy’ari. 2009). Tiga komponen penting yangdikembangkan sustainable development, yakni economic growth, environmentalprotection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environmentand Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemasCSR ke dalam tiga fokus 3P, yang terdiri dari profit, planet, dan people (GlobalCompact Initiative, 2002 dalam Tim Universitas Parahyangan, 2010). Menurutpendekatan tersebut, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntunganekonomi belaka (profit) melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarianlingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagaiakibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dandunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawabsosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan(www. aniunpad.files.wordpress.com). Tanggung jawab sosial sektor dunia usahayang dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility (CSR), merupakanwujud kesadaran perusahaan dalam upaya meningkatkan hubungannya denganmasyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, keduanya bukanlah dua entitasyang harus saling menegaskan atau saling mengeksploitasi. Namun demikianditengah situasi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih jauh dari

www.csrindonesia.com


327

sejahtera, maka perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialmereka semata.

Perusahaan dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadapkesejahteraan publik. Trinidad and Tobaco Bereau of Standards (TTBS) dalam TimUniversitas Parahyangan (2010) mendefinisikan pertanggungjawaban sosialperusahaan sebagai sebuah “komitmen” usaha untuk bertindak secara etis,beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamadengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitaslokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002 dan ICSD 2004dalam Tim Universitas Parahyangan, 2010). Schermerhorn (1993) dalamTanudjaja (2006) memberikan definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasibisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayanikepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR adalah sebuahpendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalamoperasi bisnis mereka, dan dalam interaksi mereka dengan para pemangkukepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan(Nuryana, 2005). Dalam kaitan tersebut, terdapat 5 komponen pokok dari berbagaidefinisi CSR yang ada, yaitu: ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingandan voluntarisme (Corporate Responsibility Economic Development Course, MsM,the Netherlands, 2005 dalam Tim Universitas Parahyangan, 2010).

Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan seringdiidentikkan dengan CSR ini, antara lain Pemberian/Amal Perusahaan (CorporateGiving/Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy), RelasiKemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public Relations), danPengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat nama itu bisapula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi SosialPerusahaan (Corporate Social Investment/Investing) yang didorong oleh spektrummotif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan” (Brilliant, 1988dalam Tanudjaja, 2006). Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia,agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifatvoluntary perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory.(Tanudjaja, 2006).

CSR menawarkan konsep pembangunan yang lebih kepada “doing withthe community” dibandingkan dengan “doing for the community”. Metode kerjadoing for, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidakberdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuanpemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya,metode kerja doing with, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis sertamampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya real needs, felt needs,dan expected need . Sejalan dengan hal tersebut, metode kerja doing with, jugasangat sesuai dengan gagasan besar Ki Hajar Dewantara tentang kepemimpinanpendidikan di Indonesia – ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dantut wuri handayani – yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif didalam proses pembangunan (http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development , 2010).

http://mahmudisiwi.net/definisi-community-


328

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Tim Universitas Parahyangan(2010), di Indonesia regulasi mengenai CSR telah diatur oleh pemerintah sejaktahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang program pembinaan usaha kecil dankoperasi oleh badan usaha milik negara. Kemudian dikukuhkan lagi denganKeputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003yang menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelahpajak sebesar 1 persen (1%) sampai dengan 3 persen (3%), untuk menjalankanCSR. Program PKBL ini (program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil danprogram Bina Lingkungan) terdiri dari dua kegiatan, yaitu program perkuatanusaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebutProgram Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakatsekitar (disebut Program Bina Lingkungan). Program PKBL merupakan pormulasipelaksanaan CSR bagi BUMN atau perusahaan yang operasionalnya tidakberhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam sepertiperbankan, telekomunikasi dan sebagainya.

Dalam penelitian tersebut juga dikemukakan bahwa kewajibanmelaksanakan CSR oleh pemerintah, sekarang ini bukan hanya dibebankan padaBUMN. Melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang perseroanterbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal16 (d) tentang Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perseroan atau penanammodal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawabperusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankankewajiban tersebut. Pada tataran praktis CSR biasanya berupa program yangmemiliki tujuan mengembangkan masyarakat. Konsep pengembangan masyarakatsendiri memiliki tujuan pemberdayaan. Proses pengembangan masyarakatmengajak masyarakat agar turut serta untuk berkembang, bukan hanya mendapatbantuan.

Konsep Community Development mengajak dan merangkul seluruhmasyarakat untuk dapat bekerja sama dan berpartisipasi penuh dalampengembangan dan pembangunan masyarakat. Sehingga setelah adanya bentukkegiatan pengembangan masyarakat ini, mereka dapat lebih mandiri dan berdayadari sebelumnya. Beberapa motivasi yang melandasi sebuah perusahaan untukmelakukan CSR, diantaranya dari mulai menjalankan kewajiban hingga demimembantu sesama, serta beramal kepada sesama menjadi memberdayakan danmembangun masyarakat (Suharto, 2005 dan www.pkbl.bumn.go.id). Dengandemikian dapat diharapkan bahwa kontribusi dunia usaha dapat terukur dansistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangatdibutuhkan ditengah arus neoliberalisme seperti sekarang. Disisi lain, masyarakatjuga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabilaharapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku. Isu CSR dapat dikatakansebagai parameter kedekatan era kebangkitan masyarakat (civil society). Makadari itu, sudah seharusnya CSR tidak hanya bergerak dalam aspek philantropy(yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika

www.pkbl.bumn.go.id


329

universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial)maupun level strategi, melainkan harus merambat naik ke tingkat kebijakan (policy)yang lebih makro dan riil (Tanudjaja, 2006).

Dunia usaha harus dapat mencontoh perusahaan-perusahaan yang telahterlebih dahulu melaksanakan program CSR sebagai salah satu policy darimanjemen perusahaan. PT Bogasari misalnya, memiliki program CSR yangterintegrasi dengan strategi perusahaan melalui pendampingan para pelaku usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis terigu, sebagaimana yang telah kitaketahui, bahwa mereka adalah konsumen utama dari produk perusahaan ini.Demikian juga dengan PT Unilever yang memiliki program CSR berupapendampingan terhadap petani kedelai. Bagi kepentingan petani, adanya programCSR ini berperan dalam meningkatkan kualitas produksi, sekaligus menjaminkelancaran distribusi. Sedangkan bagi Unilever sendiri, hal ini akan menjaminpasokan bahan baku untuk setiap produksi mereka yang berbasis kedelai, sepertikecap Bango yang telah menjadi salah satu andalan produknya. (Tanudjaja, 2006).

Ada kalanya program CSR perusahaan tidak harus berada pada tingkatprodusen dan pengembangan produk, tetapi dapat mencakup aspek-aspek lain,seperti dalam pendidikan dan pelatihan, serta konservasi. Poin yang pertama,pada akhir-akhir ini seakan-akan sedang menjadi tren di dunia usaha. Banyakperusahaan yang memilih program CSR di bidang edukasi. Program seperti inikebanyakan memfokuskan pada edukasi bagi generasi mendatang,pengembangan kewirausahaan, pendidikan finansial, maupun pelatihan-pelatihan.PT. Astra International Tbk misalnya, telah membentuk Politeknik ManufakturAstra, dengan dana puluhan milyar. Selain itu, ada juga program dari HMSampoerna untuk mengembangkan pendidikan, melalui Sampoerna Foundation.Untuk program ini, Sampoerna sendiri telah mengeluarkan dana tidak kurang dari47 milliar. Beberapa kasus diatas, memberi gambaran singkat bahwa CSR sangatbermanfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan image perusahaan.Dengan gambaran tersebut, diharapkan dunia usaha tidak memandang CSRsebagai suatu tuntutan represif dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhandunia usaha (Tanudjaja, 2006).

CSR (corporate social responsibility) merupakan salah satu kewajibanyang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun2007. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi wajib untukmelaksanakanya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Halini mengingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tangung jawabpemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untukmewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yangsehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup (Siregar, 2007).

Implementasi CSR yang dilakukam oleh suatu perusahaan akanberdampak pada perusahaan itu sendiri dan pada masyarakat yang tinggal dilokasi pelaksanaan CSR. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakatdiantaranya adalah peningkatan taraf hidup dan kelembagaan berkelanjutan.


330

Peningkatan taraf hidup masyarakat akan dilihat dari peningkatan pendapatan,rumah atau papan, kesehatan, pangan dan (sarana) komunikasi. Sedangkandampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah peningkatan citraperusahaan di mata masyarakat. Implementasi CSR yang dilakukan olehperusahaan dapat berupa keterlibatan perusahaan secara langsung, melaluiyayasan/organisasi sosial, bermitra dengan pihak lain, maupun membentuk ataubergabung dalam suatu konsorsium (Maulana, 2009).

Dalam Maulana (2009), kemudian dijelaskan pula bahwa implementasiCSR dipengaruhi oleh bentuk strategi pengembangan masyarakat yangdigunakan. Bentuk strategi tersebut dibagi dalam tiga strategi, yaitu power coercive(strategi pemaksaan), rational empirical (empirik rasional) dan normatif re-educative (pendidikan yang berulang secara normatif). Bentuk strategipengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan salingmempengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasimasyarakat dilihat dari peran serta masyarakat dalam tahapan pelaksanaan CSR,yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pelaporan.

Selain saling mempengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat,strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan sangat

Pandangan Perusahaanterhadap CSR:1. External driven,

environment driven,reputation driven

2. Compliance3. Internal driven

Kebijakan CSRperusahaan

Kebijakan Pemerintah(manifest)

Bentuk strategi pengembanganmasyarakat:1. Rational -empirical2. Normative-resducative3. Power-coerstive

Tingkat partisipasimasyarakat:1. Tahap perencanaan2. Tahap pelaksanaan3. Tahap evaluasi4. Tahap pelaporan

Implementasi CSR1. Perusahaan terlibat langsung2. Melalui yayasan organisasi

sosial3. Bermitra dengan pihak lain4. Membentuk atau bergabung

dalam suatu konsorsium

Dampak bagi perusahaan:peningkatan citra perusahaan

Dampak bagi masyarakat:1. Peningkatan taraf hidup2. Kelembagaan berkelanjutan

Keterangan :: Mempengaruhi: Saling mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka PemikiranSumber : Maulana (2009)


331

dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan tersebut mengenai CSR. Karena suatuperusahaan akan melaksanakan CSR apabila memiliki kebijakan atau peraturanmengenai implementasi CSR dalam menjalankan usahanya. Kebijakanperusahaan mengenai CSR juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kebijakanpemerintah dan pandangan perusahaan mengenai CSR. Kebijakan pemerintahyang mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait penerapan CSR (sebagaimanadiuraikan pada materi sebelumnya) diatur dalam beberapa peraturan danperundang-undangan, yaitu UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas danKeputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003. Sedangkan pandanganperusahaan terhadap CSR dapat dibagi tiga, yaitu external driven, environmentaldriven, reputation driven; compliance; internal driven.

Sebagai gambaran tentang kegiatan CSR, berdasarkan hasil penelitianpada tahun 2004 menunjukkan bahwa lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11,5juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosialyang terekam oleh media massa. Angka rata-rata perusahaan yangmenyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atausekitar 413 juta rupiah per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsisumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21,51 miliar dollar dan tahun2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi dan Abidin,2004 dalam Suharto 2005 dan www.pkbl.bumn.go.id). Sementara penerapan CSRdi Indonesia, seperti tertera pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. CSR Berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana untuk Seluruh Indonesia

No Model Jumlah Kegiatan Jumlah Dana (Rp)1. Langsung 113 (40,5 %) 14,2 milyar (12,2 %)2. Yayasan Perusahaan 20 (7,2 %) 20,7 milyar (18,0 %)3. Bermitra dengan Lembaga Sosial 144 (51,6 %) 79,0 milyar (68,5 %)4. Konsorsium 2 (0,7 %) 1,5 milyar (1,3 %)5. Jumlah 279 kegiatan 115,3 milyar

Sumber: Saidi dan Abidin (2004) dalam Suharto (www.pkbl.bumn.go.idwww.pkbl.bumn.go.id).

POTENSI DAN PELUANG PENGATURAN PROGRAM CSRDI PROVINSI JATENG

Data secara pasti belum diperoleh, namun berdasarkan realitas yang adaberdasarkan potensi dan peluang pengembangan CSR di Provinsi Jawa Tengahrelatif cukup besar, jika dilihat dari indikator jumlah dan keberadaan beberapaindustri atau perusahaan yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah.Potensi pengembangan CSR juga dilihat dengan keberadaan beberapa BUMN,Perseroan serta institusi sejenis yang memang secara finansial telahdipersyaratkan untuk melakukan hal itu, sebagai bentuk kepedulian sosialinstitusinya kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada diwilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan asumsi bahwa semua potensi tersebut dapat melakukan danmengimplementasikan program CSR dari masing-masing institusinya dengan

www.pkbl.bumn.go.id

www.pkbl.bumn.go.idwww.pkbl.bumn.go.id


332

jumlah dana yang cukup signifikan, bukan tidak mungkin program-programpemberdayaan masyarakat yang ada pada setiap kabupaten atau provinsi secarakeseluruhan dapat dilaksanakan, baik secara bertahap maupun melaluiketerpaduan program pemberdayaan lain yang terlebih dahulu sudah ada dandilaksanakan di masing-masing pemerintah daerah. Disisi lain program CSR jugabisa dipandang sebagai potensi serta merupakan sumber investasi sosial,sekaligus sumber investasi finansial bagi program pembangunan masyarakat,disamping program-program pembangunan yang selama ini didanai melaluianggaran dari APBD maupun pendanaan yang bersumber dari APBN.

Dalam kaitan tersebut, yang perlu dipastikan adalah bagaimana upayapengelolaan sumber-sumber pendanaan pembangunan yang ada, oleh pemerintahdaerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, termasuk potensi yang secaralangsung terkait dengan program CSR di daerahnya. Pengaturan dan kebijakanotonomi daerah, nampaknya dapat dijadikan instrumen bagi pelaksanaan programpembangunan daerah, berdasarkan alokasi pembangunan dengan berbagaisumber pendanaan daerah yang potensial. Melalui surat keputusan maupunperaturan daerah yang diinisiasi oleh gubernur atau bupati/walikota setempat,serta berpedoman pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sumber pendanaan, maka pengaturan program pembangunan daerahtermasuk didalamnya berbagai program pembangunan pertanian yang selama inimasih merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakatperdesaan di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, secara terencanadapat direalisasikan dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di perdesaan, saat inidan dimasa yang akan datang nampaknya tidak hanya cukup dengan melaluiintroduksi inovasi sebagai bentuk kebutuhan teknis dalam melaksanakan kegiatanusaha taninya, tetapi jauh ke depan masyarakat petani harus juga di link- kandengan program kegiatan pemberdayaan lain, sehingga partisipasi masyarakatpetani juga bisa dijadikan modal sosial bagi pemberdayaan petani dankeluarganya, dalam kesatuan rumah tangga tani dari sisi yang lain. Salah satuupaya yang bisa dilakukan, misalnya dengan program CSR yang selama ini biasapada kegiatan usaha kecil mikro atau agribisnis bersakala besar, secara bertahapdiarahkan pada pemberdayaan usaha tani yang selama ini dikelola oleh keluargatani atau rumah tangga tani, sehingga secara teknis pemberdayaan usaha tanidengan kegiatan pemberdayaan lain yang sesuai dilingkungannya, dapat berjalansecara bersama-sama dan saling menunjang.

Hal ini sudah seharusnya dilakukan, mengingat kegiatan usaha tani atauagribisnis akan sangat terkait dengan berbagai elemen didalamnya dalamkesatuan sistem. Target peningkatan produksi harus juga diimbangi denganpeluang pasar, serta kemampuan finansial yang dikeluarkan maupun finansialyang akan diperoleh dalam melakukan kegiatan agribisnis atau usaha tani. Agroinovasi dalam kaitan pengembangan agribisnis, hanyalah merupakan salahsatubagian dari banyak komponen yang juga masih harus dilakukan, dalam kaitandengan pengembangannya. Hal ini mengingat dalam pengembangan masyarakatperdesaan yang saat ini menuju dinamis, potensi kapital sosial dan kapitalmanusia juga sangat besar peranannya dalam mendukung keberhasilanpengembangan usaha tani yang dilakukan.


333

IMPLEMENTASI CSR DENGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:Beberapa Contoh Kasus yang Dilakukan di Lokasi Provinsi Jawa Tengah

Kasus 1. Implementasi Program CSR dari PT Pertamina

Program CSR dari PT. Pertamina, meliputi bantuan Dana CSR untuksentra pemberdayaan tani (SPT) kepada masing-masing 100 KK petani di 3 tigadesa yakni, (1) Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ; (2)Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang; dan (3) DesaLabuhan Kidul, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Jumlah dana pada TahapPertama (2010) senilai Rp 1.424.623.000,- dari total dana CSR SPT yang telahdisetujui senilai Rp 3.963.391.700,- yang semuanya akan lengkap diberikan padaTahap Kedua (2011), senilai Rp 1.424.623.000,- dan Tahap Ketiga (2012) senilaiRp. 1.116.968.700,-

Implementasi program ini, di mulai sejak tahun 2009 silam dan disponsorioleh PT. Pertamina dan Pemprov Jateng. Kegiatan CSR pada ketiga desa yangberuntung mendapatkan program SPT (berupa waduk mini/embung dan jugabantuan kepada 100 kepala keluarga (KK) di lahan 20 hektar untuk pembangunankebun buah, diantaranya sebanyak 2.800 pohon durian montong, pupuk hinggapemanenan) tersebut adalah: (1) Desa Karanganyar, Kecamatan Musuk,Kabupaten Boyolali mendapat hibah waduk mini atau embung berkapasitas +10.000 meter kubik dari Pemprov Jateng dengan anggaran Rp 349.895.000, jugadengan 20 hektar kebun buah durian monthong dari PT Pertamina Persero; (2)Desa Wonokerto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang mendapatkan wadukmini/embung dengan kapasitas yang sama dari pemprov, kemudian 20 hektarkebun buah naga merah dari PT Pertamina, dan (3) Desa Labuhan Kidul,Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang mendapatkan waduk mini/embung sepertipada dua desa sebelumnya dan 20 hektar kebun mangga arumanis dan NamDokmai (varietas Thailand). Kesemuanya itu diberikan lengkap beserta saranaproduksi dan pelatihan hortikultura untuk petani yang dikelola oleh Yayasan OborTani selama 3,5 tahun dari mulai tanam sampai dengan panen.

Pembangunan sentra pemberdayaan tani (SPT) di tiga desa di JawaTengah, merupakan program yang didanai corporate social renponsibility (CSR)PT Pertamina dan Pemprov Jateng yang diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan petani. SPT merupakan salah satu program kerja CSR Pertaminauntuk ikut berperan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Sekaligus sebagaiupaya pencapaian millenium development goals (MDGs), sebagaimana yang telahdicanangkan pemerintah indonesia sampai tahun 2015. SPT sendiri merupakanprogram pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pertanian. Program inidilaksanakan melalui optimalisasi pengelolaan produk lokal unggulan yangdiharapkan dapat mendukung program Pemprov Jateng, Bali Desa MembangunDesa. Program CSR Pertamina kepada Yayasan Obor Tani ini sebagai bukti nyatakepedulian PT Pertamina sebagai wujud tangggung jawab sosial dan lingkungan.

Program SPT itu sendiri bertujuan memberdayakan desa agar parapemuda tidak lagi mencari pekerjaan sebagai “buruh” di luar daerah atau ke luarnegeri, karena sudah tersedia lahan yang bisa digarap. Kemudian dengan model


334

menabung air saat hujan dan memanfaatkan air tampungan saat kemaraumembuat lahan kering bisa ditanami sepanjang tahun. Keterkaitan air dari embungitu akan dimanfaatkan diantaranya untuk menyiram tanaman durian monthongyang ada. Diharapkan pada dua sampai tiga tahun mendatang, durian-durian itusudah akan berbuah dan daerah ini akan menjadi sentra durian. Pada tahun 2011,wisma SPT telah selesai dibangun dan bibit durian monthong sedang dalamproses penanaman sehingga diharapkan pada tahun 2014 program ini telahselesai dilaksanakan dan lahan buah dapat diserahkan kepada petani.

Hakekat dari SPT tidak hanya hibah dalam bentuk infrastruktur waduk minidan kebun buah, namun yang lebih dari itu adalah mengajari petani untukberbudidaya buah modern dengan cara transfer teknologi dan pemberdayaansampai dengan buah bisa di panen. Informasi yang diakses dari situs YayasanObor, bahwa perusahaan-perusahan yang sudah memberikan hibah SPT melaluiyayasan tersebut selain PT Pertamina adalah : PT Marimas, Cengkeh Zanzibar,Nusa Raya Cipta, Yayasan Tirto Utomo (Aqua), Hendro Siswoyo, BudiDharmawan, Karoseri Laksana, Harsono Enggalharjo, Saprotan Utama, Nutrifood,Bank Jateng dan yang terakhir hibah untuk 3 Desa SPT dari PT. Pertamina.

Kasus 2. Implementasi Program CSR dari Danone Aqua

Perseroan telah berdiri selama hampir 36 tahun dan selama itu pulaperseroan sangat bergantung pada sumber daya air sebagai bahan bakuutamanya. Ketersediaan air untuk kelangsungan usaha perseroan sangatdipengaruhi oleh kondisi lingkungan sumber air yang tidak terlepas darikeberadaan masyarakat yang tinggal dalam radius tertentu di sekitarnya yangmerupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Perseroan menyadari pentingnyakeseimbangan antara sumber air, perseroan dan masyarakat di lingkungan sekitarsebagai salah satu syarat terciptanya pertumbuhan berkelanjutan. Perseroanberkomitmen menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangkamenciptakan keseimbangan serta wujud tanggung jawab sosial perseroan.Perseroan sudah menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalammenjalankan program-program sosialnya dengan melakukan kemitraan denganmasyarakat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang lain.Pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (sustainabledevelopment and corporate social responsibility – SD & CSR) telah menjadi bagiandari kebijakan strategis perseroan di bawah payung “AQUA Lestari”, yaituperkembangan berkelanjutan berbasis masyarakat. Kegiatan-kegiatan atauprogram yang telah dilaksanakan perseroan di lingkungan pabriknya antara lain:dalam bidang pendidikan.

Sejak akhir tahun 2007 perseroan berpartisipasi dalam mengembangkanprogram pendidikan di sekitar lokasi pabrik perseroan. Program pendidikan yangtelah dikembangkan, mengutamakan pola transparansi dan kemitraan, baik melaluicapacity building (perencanaan, pelaksananaan, pelaporan) dan pendanaan.Dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, baik dari sisi kebijakan pemerintahmaupun perseroan maka disusunlah program bantuan sekolah (supporting school


335

program). Program ini bertujuan untuk memperkaya dalam bentuk dukunganpendidikan dari perseroan. Secara rutin, perseroan mulai memberikan kontribusitersebut kepada 25 SD/MI sekitar lokasi pabrik berupa pengembangan infrastrukturmaupun kelengkapan lain yang terkait dengan aktivitas belajar-mengajar disekolah-sekolah tersebut.

Di samping itu, perseroan juga turut mengembangkan kampanyelingkungan hidup bagi murid-murid sekolah melalui RAMSAR Game. Pendidikantentang lingkungan hidup yang disampaikan melalui permainan ini, dapatdimainkan di dalam kelas. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dankecintaan anak-anak sebagai generasi penerus akan arti pentingnya pelestarianlingkungan. Perseroan tetap terus melaksanakan program-program tanggungjawab sosialnya secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan parapemangku kepentingan. Pengeluaran perseroan dalam program sosial pada tahun2008 sejumlah Rp. 1,5 milyar yang dialokasikan untuk program-program danbantuan sosial untuk masyarakat di sekitar pabrik-pabrik milik Perseroan.

Program-program CSR AQUA berada dalam suatu payung besar yangdinamakan AQUA LESTARI. Di dalam AQUA LESTARI ini, terdapat empatprogram utama yaitu: (1) konservasi dan pendidikan lingkungan; (2) pertanianorganik dan manajemen sumber daya air berkelanjutan; (3) pemantauan danpengurangan emisi karbon, serta (4) akses air bersih dan penyehatan lingkunganyang biasa disebut sebagai WASH. Selain melakukan program CSR disekitarlingkungan pabrik, PT Aqua juga turut melakukan program CSR di sebagian besarwilayah Indonesia. Berikut diantaranya beberapa kutipan berita program-programCSR yang dilakukan di beberapa wilayah Indonesia.

AQUA memiliki program CSR yang disebut WASH (water access,sanitation, hygiene program) yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bagimasyarakat pra-sejahtera. Melalui program WASH, AQUA berkontribusi secaraaktif dan berkelanjutan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yangberkaitan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Salah satu program WASHadalah program satu untuk sepuluh. Program satu untuk sepuluh sejalan danmendukung program millenium development goals (MDGs) yang dicanangkan olehPBB guna memerangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan duniadengan target di tahun 2015.

Kemudian program Pembangunan Desa Sosio-Eko-Bisnis yang berkaitandengan program pemerintah Go Organic 2010, Danone Aqua memfasilitasipengembangan masyarakat menuju desa sosio eko bisnis di Desa Karanglo,Kecamatan Polonharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. corporate socialresponsibilty dari Danone Aqua ini dihadiri Menteri Pertanian Suswono sekaligusmemberikan pengarahan kepada petani di Laboratorium Pertanian Desa di DesaKaranglo, Klaten pada Rabu, 17 Februari 2010. Kegiatan yang melibatkangabungan kelompok tani (Gapoktan) Tani Mulyo Desa Karanglo merupakanpendekatan sosial dan lingkungan komunitas yang inovatif serta multipihak dengantujuan pelestarian lingkungan, terutama sumber daya air dan pemberdayaanmasyarakat.


336

Sesuai dengan komitmen ganda perusahaan terhadap kegiatan usaha dansosial, dapat mendukung program pemerintah Go Organic 2010. Selama ini telahberupaya meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat dan ekonomi produktiflainnya yang berbasis ramah lingkungan melalui program Aqua Lestari.Keberhasilan berbagai program dari Hulu ke Hilir, termasuk peresmianlaboratorium pertanian desa di Desa Karanglo, Kecamatan Polonharjo, merupakansuatu bentuk kelanjutan dari program CSR Danone Aqua yang didukung olehpemda, LSM, gapoktan, dan masyarakat setempat. Perusahaan membantumelakukan reboisasi taman nasional, penanaman bibit pohon, menyediakan aksesair bersih, pemetaan penggunaan lahan, dan air irigasi sampai dengan melakukanpelatihan manajemen pertanian dengan tujuan untuk memajukan sertamemberikan manfaat.

Dalam kaitan itu, menurut Menteri Pertanian Suswono, proyek kerja samaini menjadi salah satu proyek percontohan dari sistem pertanian anorganik menjadisistem pertanian organik. Program ini akan dikembangkan di seluruh Indonesiauntuk mengolah tanah yang rusak akibat sistem pertanian anorganik yangmenggunakan pupuk kimia.

Danone memiliki komitmen ganda, yaitu keberhasilan bisnis danperkembangan sosial. Selain program tersebut juga ada beberapa program CSRyang dijalankan Aqua, antara lain program pengelolaan daerah aliran sungai(DAS). Saat ini ada sekitar delapan DAS yang masuk ke program CSR Aqua.Program ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni hulu dan hilir. Di hulu, dilakukandengan melakukan perlindungan hutan dan merehabilitasi lahan kritis. Pertanian disekitar aliran sungai pun dibuat agar lebih ramah lingkungan yang arahnya menujupertanian organik. Selain itu. Aqua juga melakukan pengolahan sampah.

Aqua pun ikut serta dalam program penanaman pohon. Tahun ini,menargetkan dapat menanam 400 ribu pohon, termasuk mangrove. Untuk bagianhilir, disesuaikan dengan daerah di sekitar DAS. Untuk masyarakat laut misalnya,dengan membuat program untuk melindungi daerah laut. Kegiatan CSR Aqualainnya adalah program air bersih yang berjalan sejak 2007. Program ini bertujuanuntuk menciptakan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan.Program ini dijalankan di 16 lokasi di seluruh Indonesia. Sekitar 21 proyek yangsudah selesai dan 10 lainnya masih berjalan. Aqua telah mengeluarkan anggaranuntuk CSR hingga mencapai angka 12 Milyar rupiah per tahun.

Kasus 3. Implementasi Program CSR di Kabupaten Kebumen

Kegiatan CSR Desa Seboro, Kecamatan Sadang dimulai denganpelaksanaan tanam perdana bibit lengkeng itoh, sekaligus sebagai tindak lanjutdari rencana pengembangan sentra pemberdayaan tani dalam bentukpengembangan kawasan agrowisata di wilayah tersebut bersama Yayasan OborTani. Pengembangan agrowisata merupakan salah satu alternatif yang diharapkanmampu mendorong baik potensi ekonomi daerah maupun upaya pelestarianpotensi sumber daya alam. Apalagi mengingat pemanfaatan potensi sumber dayaalam sering kali tidak dilakukan secara optimal dan cenderung eksploitatif.


337

Kecenderungan ini perlu segera dibenahi dan salah satunya melaluipengembangan industri pariwisata dengan menata kembali berbagai potensi dankekayaan alam serta keanekaragaman hayati berbasis pada pengembangankawasan pertanian dan perkebunan secara terpadu.

Dengan dukungan Yayasan Obor Tani, masyarakat Kebumen berharapakan tercipta Desa Seboro sebagai desa agrowisata. Untuk itu diperlukanperencanaan dan pengembangan dan pengelolaan dan juga pengawasan yangtepat. Pengembangan Agrowisata memerlukan kreatifitas dan inovasi, kerja samadan koordinasi serta promosi dan pemasaran yang baik, termasuk didalamnyaketerlibatan unsur masyarakat. Dengan program Pengembangan SentraPemberdayaan Tani dalam bentuk pengembangan kawasan agrowisata, akanmembangkitkan ekonomi rakyat. Direncanakan akan mengembangkan sejumlah35 desa di Provinsi Jawa Tengah yang diproyeksikan sebagai desa-desaagrowisata. Pada tahun 2011 baru di 5 desa, salah satunya di Desa Seboro,Kecamatan Sadang. Terkait permasalahan pasokan air di wilayah Desa Seboro,saat ini telah dibangun sejumlah 7 buah embung di wilayah tersebut. Diharapkandalam kurun waktu 3 tahun, masyarakat di sekitarnya sudah bisa memetikhasilnya.

Kasus 4. Implementasi Program CSR di Kota dan Kabupaten Semarang

Gerdu Kempling merupakan suatu program yang dicanangkan PemkotSemarang pada Maret 2010. Hasil pendataan Bappeda pada 2009 menunjukkantingkat kemiskinan di Kota Semarang mencapai 26,41 persen dan secarakonsisten akan menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen pada 2015.Program gerdu kempling sendiri, memprioritaskan penanganan kemiskinan disetiap kelurahan yang masih terdapat warga di bawah garis kemiskinan. Padatahun 2011, 32 kelurahan akan dijadikan pilot project serta 48 kelurahan lainnyapada 2012 dan 2013, kemudian 32 kelurahan pada tahun 2014 serta 17 kelurahanpada tahun 2015. Beberapa kelurahan yang masuk dalam program GerduKempling 2011, di antaranya Kelurahan Bulu Lor dan Tanjung Mas (SemarangUtara), Kelurahan Gebangsari dan Terboyo Kulon (Kecamatan Genuk), KelurahanMangkang Kulon dan Mangunharjo (Kecamatan Tugu).

Pembiayaan untuk program pengentasan kemiskinan diperoleh melaluiprogram corporate social responsibility (CSR) baik dari dinas ataupun dariperusahaan swasta seperti perbankan. Bantuan pengentasan kemiskinan yangdiberikan pada masyarakat di Kelurahan Pleburan diperoleh dari program CSRBank Danamon dan STIE BPD Jateng disamping bantuan dari 11 dinas dan kantordi lingkungan Pemkot Semarang. Sasaran program gerdu kempling ini sesuaidengan sasaran dana CSR yang disalurkan Yayasan Danamon Peduli. BankDanamon juga memberikan bantuan untuk kebutuhan pengolahan sampah yangada di kelurahan tersebut sebesar Rp 150 juta, antara lain berupa mesin pencacahsampah, kendaraan roda tiga, tong sampah, mesin fogging, alat bantu produksikerajinan daur ulang serta berbagai pelatihan perubahan minset bagi wargasetempat.


338

Di wilayah Kabupaten Semarang, Yayasan Obor Tani juga telah merintissentra pemberdayaan tani (SPT) kelengkeng di Desa Genting, Kecamatan Jambu,Kabupaten Semarang, di lahan sekitar 20 hektar. Rintisan kegiatan meliputipembangunan embung buatan berkapasitas 8.000 meter kubik serta menyediakanbibit dan biaya perawatan. Sekitar 100 warga pemilik lahan dilibatkan dalamproses penumbuhan sentra buah tersebut. Pengelolaan sentra buah ini akandiserahkan sepenuhnya kepada pemilik lahan pada tahun ketiga setelah sentra itumenghasilkan.

Kasus 5. Implementasi Program CSR dari PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC)

Program corporate social responsibility (CSR) dari PT Sarana Patra HuluCepu (SPHC), telah diserahkan kepada pelaku UMKM dan koperasi di KabupatenBlora. PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), merupakan salah satu BUMDPemerintah Provinsi Jawa Tengah yang obyek pekerjaannya menanganipengelolaan aset hasil penambangan minyak di wilayah Blok Cepu Blora yangdikerjakan oleh Exxon Mobile, sehingga PT SPHC ikut berpartisipasi aktif dalammembangun, memajukan, dan mengembangkan perekonomian masyarakat Bloradan Jawa Tengah.

Para pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya mengharapkanbahwa penerapan program CSR yang responsif dan peduli terhadap kepentinganmasyarakat perlu terus digalakkan, sekaligus menjadi motivasi kalangan duniausaha, termasuk BUMN dan BUMD seperti PT SPHC dan Perum Perhutani Unit IJawa Tengah agar senantiasa proaktif membangun ekonomi kerakyatan danmembantu kepentingan masyarakat. Program CSR sangat membantu, namunmengaplikasikan program CSR ini juga harus tepat, benar-benar menyentuh danmembantu masyarakat agar terangkat perekonomian dan kesejahteraannya.

Bantuan CSR harus bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,sehingga program CSR ini diserahkan melalui koperasi atau kelompok usahamasyarakat maupun UMKM, mengingat bahwa dua sektor ini menjadi tumpuanutama perekonomian Jawa Tengah, untuk mempercepat implementasi Misi ke-2Pembangunan Jawa Tengah 2008-2013, yaitu “pemberdayaan ekonomikerakyatan dengan intensifikasi pertanian dalam arti luas, serta UMKM dan industripadat karya”, sekaligus menjadi fokus pembangunan di Jawa Tengah, dalamkerangka semangat gerakan Bali nDeso mBangun Deso. Kedua sektor inimerupakan kekuatan utama ekonomi di Jawa Tengah dan menjadi matapencaharian bagi mayoritas masyarakat Jawa Tengah yang terbukti mampubertahan pada saat krisis ekonomi global, serta banyak menyerap tenaga kerja.

Bantuan corporate social responsibility (CSR) dari PT SPHC, berupaperalatan komputer, perlengkapan pertanian, ATK maupun bantuan modal senilaitotal Rp 88.500.000,- kepada 4 koperasi, 2 kelompok tani dan 2 unit UMKM sertadari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah senilai Rp 125.000.000,- untuk PKBL,Desa Model PHBM dan SMK Kehutanan.


339

Kasus 6. Implementasi Program CSR dari PT Pagilaran di Kabupaten Batang

Kabupaten Batang memiliki potensi pengembangan tanaman teh,khususnya teh rakyat. Penyerahan sertifikat teh lestari kepada koperasi serbausaha (KSU) Mekar Jaya Kabupaten Batang dan pelepasan (launching) produk tehrakyat bersertifikasi Lestari, di Desa Sidoharjo, Kecamatan Reban, KabupatenBatang yang dilakukan oleh perusahaan PT Pagilaran sebagai pengelolaperkebunan teh rakyat, telah mampu menghasilkan produk teh rakyat Lestari, danmampu mengelola kawasan perkebunan teh menjadi lokasi agrowisata potensial diKabupaten Batang. Berkat kerja sama dengan Dewan Teh Indonesia, makakoperasi serba usaha (KSU) “Mekar Jaya” telah berhasil memperoleh sertifikat TehLestari. Prestasi ini tentu perlu dikembangkan, sehingga petani teh di KabupatenPekalongan maupun Banjarnegara yang menjadi binaan PT Pagilaran juga mampumemperoleh Sertifikat yang sama.

Sebagai mitra kerja usaha, para pengusaha teh selalu mengalokasikanprogram corporate social responsibility (CSR) kepada para petani teh di KabupatenBanjarnegara, Batang dan Pekalongan dengan memberikan bantuan saprodiberupa pupuk atau pendampingan usaha sehingga hasil produksinya dapat lebihoptimal. Sebagai keberlanjutan dari program kepedulian ini, maka partisipasi

semua pihak sangat diperlukan, terutama untuk dapat mempelopori kegiatandalam mengkonsumsi teh “Kepodang”, sebagai merk dagang produk teh lestari.Dengan gerakan gemar minum teh yang bersertifikat Lestari oleh masyarakat JawaTengah, sehingga mendorong teh hasil Produksi PT Pagilaran dan KSU “MekarJaya” mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Kasus 7. Implementasi (Komitmen Awal) Program CSR dari PT PLN Persero

Corporate social responsibilitiy (CSR) saat ini telah menjadi kesadaransetiap perusahaan di Indonesia. CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawabsosial perusahaan, merupakan suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatuperusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepadakaryawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Masihtingginya kemiskinan di Indonesia terutama di perdesaan, dimana mayoritaspenduduk miskin tersebut adalah para petani, maka pihak Kementerian BUMN,dalam prespektif alternatif badan-badan usaha milik negara (BUMN) untukmerencanakan pemberian CSR di bidang pertanian. Sehingga CSR dapatdipergunakan untuk mempertipis gap kemiskinan dan kesenjangan sosial di dalammasyarakat.

Salah satu upaya tersebut, direncanakan melalui model kebun planterayang merupakan agrowisata yang membudidayakan buah-buahan tropis ungguldengan bibit dan teknologi internasional terkini. Antara lain lengkeng itoh, durianmonthong, srikaya grand anona, jambu air citra, buah naga red dragon, kelapapandan wangi, dan lain sebagainya. Semua buah tropis unggul dari seluruh duniaditanam di Plantera, kemudian buah-buahan yang sudah terbukti suksesdibudidayakan, disebarluaskan ke petani dengan model Sentra PemberdayaanTani.


340

Meneg BUMN memberikan komitmen bahwa pada tahun 2009 melaluiYayasan Obor Tani, PT Pertamina akan melaksanakan program CSR denganmodel Sentra Pemberdayaan Tani di 4 desa di Jawa Tengah dengan nilai masing-masing Rp 1 milyar tiap desa di 4 kabupaten, yaitu: Kabupaten Semarang,Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Rembang. Di tahun2009 Yayasan Obor Tani, membangun Sentra Pemberdayaan Tani di 5 desa diJawa Tengah. Satu desa lagi adalah Desa Seboro, Kecamatan Sadang,Kabupaten Kebumen yang dibiayai penuh oleh para donatur yang dikoordinir olehWakil Gubernur Jateng.

Kasus 8. Rencana Pengembangan Program CSR di Kabupaten Temanggung

Untuk persiapan program-program CSR lainnya, Yayasan Obor TaniSemarang berencana melakukan kerja sama dengan Pemerintah KabupatenTemanggung dibidang pengembangan pertanian. Untuk keperluan itu tim OborTani melakukan studi lapangan meninjau embung Desa Kledung KecamatanKledung dan embung Desa Nglarangan Kecamatan Tretep. Lahan pertanian didua lokasi embung baik di Kledung maupun di Tretep cukup potensial untukdikembangkan. Di Kledung komoditas yang cocok dikembangkan yaitu tanamanbuah-buahan seperti kesemek dan alpokat. Sedang di Tretep berupa sayur-sayuran seperti kubis, sawi, cabe dan tanaman sayuran lainnya. Selain tanahnyasubur di dua lokasi tersebut saat ini sudah tersedia embung untuk menampung airhujan yang memadai. Dengan demikian untuk keperluan penyiraman tanaman bisatercukupi, sehingga tanaman akan berkembang dengan baik.

Kasus 9. Implementasi Program CSR di Kabupaten Semarang

Melalui Yayasan Obor Tani dikembangkan sentra pemberdayaan tani(SPT) di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Di desatersebut dikembangkan kebun buah dengan komoditas lengkeng itoh seluas 20,8hektar, waduk mini tadah hujan dengan kapasitas 8.000 meter kubik untukmenyirami kebun buah petani peserta program, dengan total 4.000 pohonlengkeng itoh. Petani peserta juga mendapat bantuan sarana produksi pertanianberupa pupuk, pestisida selama 3 tahun. Sentra pemberdayaan tani diikuti 126kepala keluarga (KK) petani, masing-masing KK menyerahkan lahan kosongseluas 500 – 2.000 m2, untuk ditanami 20-40 pohon lengkeng Itoh. Dua kader Obortani selama 3 tahun tinggal di desa mendidik petani untuk berbudidaya mengelolalengkeng petani hingga menjadi kebun buah. Setelah menjadi kebun buah lahantersebut diserahkan kembali kepada petani, sehingga diharapkan setiap KK petanibisa mempunyai penghasilan minimal Rp 12 juta/th atau Rp 1 jt/bulan dari 40pohon lengkeng di atas tanah seluas 2.000 m2.

Kasus 10. Implementasi Program CSR dari PT Djarum Kudus

Dalam kaitan keikutsertaan untuk mensukseskan gerakan Bali NdesoMbangun Deso yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, dalam pertemuan yang


341

dipusatkan di Desa Sumber Agung, PT Djarum Kudus menyerahkan bantuan bibitdurian dan pete sebanyak 2.500 pohon kepada masyarakat Desa Sambiharjo,Kecamatan Paranggupito. Kegiatan ini sebagai bentuk corporate socialresponsibility (CSR) PT Djarum Kudus kepada masyarakat.

KONSEP SINERGISITAS CSR DENGAN PROGRAM PEMBANGUNANPERTANIAN : Suatu Analisis Informasi bagi Bahan Pemikiran Bersama

Dari beberapa ilustrasi tentang implementasi kegiatan CSR di ProvinsiJawa Tengah dengan berbagai sumber pendanaan dan kegiatan CSR, dapatdigambarkan bahwa kegiatan CSR yang paling utama adalah bagaimanakonstribusi sosial tersebut dilaksanakan kepada masyarakat disekitar lokasikegiatan. Namun demikian untuk kegiatan industri ataupun perusahaan lain yangberada dalam satu kawasan industri, pengelolaan CSR dapat dilakukan melaluikebijakan pemerintah daerah setempat dalam kaitan pendistribusian programtersebut, khususnya bagi program-program yang tidak terkait dengan kegiatanpertanian.

Untuk kegiatan pertanian, dari berbagai implementasi yang dilakukan olehmasyarakat industri, BUMN atau perseroan, nampaknya dilakukan denganmenggunakan fasilitator kegiatan (misalnya Yayasan Obor Tani) yang kemudianmenyalurkan kegiatan CSR kepada masyarakat (petani) yang sudah terseleksisebelumnya, serta melalui kerja sama pelaksanaan dengan pemerintah daerahsetempat. Namun demikian ada kecenderungan pemilihan lokasi untukmenempatkan program CSR dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakatperdesaan khususnya para petani, belum berdasarkan program-program unggulandaerah disektor pertanian, dimana lokasi tersebut memang tidak/belum mendapatpembiayaan pendanaan dari APBD maupun APBN.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan indikasi bahwaprogram-program CSR yang diimplementasikan, sebagian berada pada lokasi-lokasi dimana terdapat juga program-program pertanian yang berasal dari sumberpendanaan APBD dan APBN, sehingga terkesan menumpuk pada suatu lokasi,sementara di lokasi lain mungkin sangat membutuhkan. Kesan tidak merata jugaterlihat dalam menempatkan kegiatan CSR dari berbagai sumber yang berbedapada satu lokasi kegiatan dimana CSR tersebut dilakukan.

Pada Gambar 2 diperlihatkan bagaimana pola pelaksanaan danimplementasi kegiatan program CSR dilakukan, khususnya kepada masyarakatyang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk pelaksanaan program CSRdiluar kegiatan pertanian, nampaknya berbagai sumber pendanaan dapatmelakukan langsung kepada masyarakat (terutama fokus bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan). Namun demikian peran pemerintah daerah tetapmelakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihakperusahaan, BUMN/Persero juga BUMD dan instansi lain yang terkait diwilayahnya, termasuk pelaksanaan kegiatan tersebut di masyarakatnya. Sekalipundemikian, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa program yang luput


342

diketahui oleh pemerintah daerah, pada saat CSR tersebut diberikan langsungkepada masyarakat oleh para pelaksana dari masing-masing unit sumber tadi.

Gambar 2. Alur Pelaksanaan dan Implementasi Program CSR di Provinsi Jawa Tengah

Persoalan yang paling mendasar saat ini, adalah bahwa masing-masingperusahaan baik secara sendiri maupun dalam groupnya yang melakukan CSRatau bentuk kepedulian lain terhadap lingkungannya, dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan keputusan perusahaan yang melakukannya. Sehinggadengan demikian nampaknya belum ada pengaturan tentang distribusi lokasikegiatan CSR yang dilakukan oleh para pengusaha atau pun industri danperusahaan lain dalam implementasinya. Namun dilihat dari rentetan contoh kecildata yang menggambarkan aktifitas sosial lingkungan perusahaan di atas, dapatkita lihat perkembangan yang menggembirakan dari penerapan CSR di Indonesiabaik dari segi kuantitas maupun kualitas program, sekalipun masih banyakperusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat haltersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (cost center).

Bagi perusahaan, CSR memang tidak memberikan hasil keuntungandalam jangka pendek, justru CSR dapat dianggap sebagai pemborosan anggaranperusahaan. Ditambah dengan ditemukannya berbagai kelemahan dari skemaCSR yang selama ini diimplementasikan oleh banyak perusahaan. Banyakkalangan berpendapat, terdapat kelemahan yang sangat mendasar dari konsep

Perusahaan Swasta

BUMN/Perseroan

BUMD/Institusi Lain

Program CSR NonPertanian

Program CSRSektor Pertanian

Masyarakat

LembagaPerantara

(Obor Tani)

PEMERINTAH DAERAH


343

tersebut. Pertama, ketidakjelasan perusahaan mana dan seperti apa yang wajibmelakukan CSR. Apakah semua perusahaan mempunyai kewajiban yang samauntuk melaksanakan CSR? Jika, CSR dijadikan kewajiban setiap perusahaan,maka nilai dasar CSR yang bersifat sukarela akan hilang. Pada akhirnya, hal iniberpulang pada komitmen dan kesadaran perusahaan masing-masing, karenadasar dari pelaksanaan CSR ini secara teoritis lebih bersifat sukarela.

Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban ‘standar’ yang harusdipenuhi. Namun melakukan sesuatu yang beyond the law adalah lebih baik lagi.Saat ini salah satu kriteria penilaian masyarakat dan stakeholder (termasukshareholder) terhadap suatu perusahaan, adalah bagaimana komitmenperusahaan tersebut pada masyarakat dan lingkungan. Ada kecenderunganbahwa yang mendapat kepercayaan dan yang memiliki reputasi baik adalahperusahaan-perusahaan yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan lingkungan.

Kedua, selain itu, kegiatan seperti apakah yang dapat dinamakan sebagaiCSR? Bagaimana kita bisa menilai bahwa suatu perusahaan telah melakukanCSR? Jika menilik pada konsep asalnya, maka sebenarnya perusahaan yang telahmemperhatikan kepentingan dan mengusahakan kesejahteraan tenaga kerja dankeluarganya, melalui pemberian upah dan tunjangan-tunjangan kesehatan danlain-lain serta yang telah menjaga serta melestarikan lingkungan hidup dalamkegiatan-kegiatan operasional perusahaan, sebenarnya telah melakukan CSR.Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memperhatikan danmengutamakan kepentingan konsumen, dengan memberikan produk yang terbaikdan aman telah juga melakukan CSR. Hal-hal tersebut di atas sebenarnya dapatdikategorikan sebagai pelaksanaan CSR dalam arti sempit, atau dalam artipelaksanaan CSR secara ‘minimum’, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut adalahberhubungan langsung dengan pelaksanaan bisnisnya, meski merupakanpelaksanaan CSR secara ‘minimum’.

Ketiga, aspek lain yang patut diperhatikan adalah aspek keberlanjutanatau ‘sustainability’ dari setiap kegiatan CSR. Sebagai contoh, banyak perusahaanyang melakukan kegiatan-kegiatan ‘charity’, seperti sumbangan sembako ataubantuan lainnya kepada masyarakat yang terkena musibah banjir, danmengklaimnya sebagai salah satu bentuk CSR Perusahaan. Padahal dalamkonsep CSR sangat erat kaitannya dengan aspek CSR, seperti definisi CSR dalampasal 1 (3) UU PT. Sehingga, kegiatan-kegiatan CSR Perusahaan haruslah dibuatdalam rencana jangka panjang dan yang memiliki efek jangka panjang bagimasyarakat atau lingkungan.

Kelemahan lain dengan praktek CSR yang selama ini terjadi, belummengedepankan pembangunan yang lebih terintegrasi. Sebagai contoh, ketikasebuah perusahaan menitikberatkan pada program yang bersifat ekonomi sepertipemberian modal kepada UKM, perusahaan tersebut belum memperhatikanaspek-aspek lain seperti lingkungan dan kapasitas masyarakat tersebut. Secarafinansial masyarakat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan, namun disisilain ada dampak yang harus diwaspadai yaitu apakah masyarakat mempunyaikapasitas untuk mengelola uang yang telah didapat. Setelah itu apakah jika terjadi


344

peningkatan usaha, disamping perlu diperhatikan juga lingkungan tempat usahamasyarakat apakah mengalami pencemaran atau tidak. Sebenarnya, UKM sendiri(baik yang menerima skema bantuan CSR dari perusahaan atau tidak) tanpaadanya unsur kesengajaan, sudah melakukan praktek yang mirip denganpenerapan konsep CSR (memiliki unsur 3P yaitu people, profit, dan planet) dalammenjalankan usaha bisnisnya.

Ketidaksinkronan dalam kegiatan CSR di beberapa wilayah provinsi jugapada dasarnya lebih disebabkan dalam keterkaitan sistem perencanaanpembangunan daerah, serta pola pembangunan yang dilaksanakan. Sehinggaterkadang kegiatan CSR berada di lingkar luar pembangunan yang diprogramkanoleh pemerintahan daerah setempat. Dengan demikian dampak adanya CSR jugasecara langsung dan tidak langsung tidak memberikan perubahan kepadamasyarakat, baik yang berada disekitar perusahaan maupun masyarakat laindalam lingkup yang lebih luas.

Gambar 3. Sinergisitas Perencanaan Program CSR dengan Perencanaan ProgramPembangunan Daerah dalam Kaitan Pemberdayaan Masyarakat denganSistem Perencanaan Terpadu

PEMERINTAH DAERAH :- Gubernur- Bupati/Wali Kota- Sekretaris daerah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAPPEDA :- Perencanaan Pembangunan- Program Daerah- Program Dinas/instansi- Lokasi kegiatan program- Sumber Pendanaan- Lembaga terkait

BPMD :- Data Sumber CSR- Jumlah Dana CSR- Jenis Kegiatan- Koordinator- Lembaga terkait

Program Dinas1 Program Dinas2 Program Dinas3 Program Dinas4 Program Dinas5 Program Dinas6

Perusahaan/Industri

BUMN /Perseroan

BUMD/Instansi Lain

CSR


345

Upaya yang paling memungkinkan dilakukan agar dampak adanyaprogram CSR di beberapa daerah, adalah dengan memasukkan program CSRdalam lingkup perencanaan program pembangunan daerah, dalam kaitan dengansumber pendanaan pembangunan daerah dalam satu sistem perencanaan daerahyang sinergis. Program CSR juga memungkinkan dapat digunakan sebagaisumber pendanaan pembangunan daerah ataupun sektoral di daerah, disampingsumber pendanaan yang selama ini digunakan dari APBD, APBN, DAU, DAK sertaprogram pembiayaan lain di suatu daerah.

Dengan pola penganggaran dan sistem pembiayaan yang dikendalikanatau diatur oleh pemerintahan daerah, melalui keputusan bupati dan gubernurdalam peraturan pemerintah daerah terkait, maka setidaknya memungkinkanbahwa program-program kegiatan pembangunan daerah, seperti yangdirencanakan pada sektor pertanian, termasuk dalam kaitan denganpemberdayaan sektor pertanian dan perdesaan, dapat dilakukan denganmensinergiskannya melalui kegiatan CSR yang ada di daerahnya. Sehinggapemberdayaan pada kegiatan pertanian yang selama ini tidak mendapatkansumber pembiayaan baik dari APBD maupun APBN, setidaknya mendapatkanprioritas pendanaan dengan adanya program CSR ini. Dengan demikian makasecara bersama-sama pembangunan pertanian dan perdesaan pada setiapwilayah pembangunan dengan pembangunan sektor lainnya juga secara bersama-sama dapat dilaksanakan dengan merata disetiap daerah pembangunan

Dari gambar 2 dan 3 diatas, mengajak kita semua untuk secara bersama-sama menelaah bahwa manajemen pengaturan dalam implementasi programCSR, pada dasarnya merupakan regulasi dari otonomi pemerintahan daerah,selain ijin pembangunan perusahaan yang juga dapat dikeluarkan oleh pemdasetempat, manakala pemerintah daerah juga berkepentingan dengan upayapemerataan pembangunan masyarakat di wilayahnya. Dilihat dari potensi finansial,CSR melalui peraturan daerah dapat dijadikan sebagai suatu sumber pendanaanbeberapa program pembangunan yang terkait dengan program CSR itu sendiri.Kemudian dilihat dari edukasi, juga secara tidak langsung dapat dimanfaatkan bagipemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, pendidikan, sertamemberikan wawasan enterpreneurship bagi masyarakat di daerahnya, sehinggamenjadi modal manusia dan sekaligus merupakan modal sosial dimasa yang akandatang, bila hal ini diatur dengan baik dan terstruktur dalam perencanaan programpembangunan oleh pemerintah daerah, dan tentunya dalam bingkai peraturannasional yang menjadi payung hukum secara nasional.

Upaya pemerintah daerah dalam hal ini ditingkat provinsi, harussenantiasa memantau atau mendapatkan laporan verifikasi tentang seluruhkegiatan CSR yang dilaksanakan di wilayahnya, termasuk di dalamnya rencanadan program kegiatan CSR yang akan dilakukan berbagai perusahaan, BUMNserta pelaku lainnya. Lokasi dan masyarakat yang akan dilakukan CSR sertasistem dan keterkaitan program dengan kegiatan masyarakat lainnya dalam jangkapanjang, termasuk di dalamnya tentang besarnya anggaran yang akan mendukungkegiatan CSR itu sendiri menjadi bagian data penting yang harus dikoordinasikanoleh pemerintah daerah setempat. Dengan upaya tersebut kiranya pemerintah


346

daerah juga bisa menjadi fasilitator untuk mengarahkan kegiatan CSR yang sesuaidengan tujuan awal CSR yang sudah direncanakan oleh masing-masing sumber.Paling tidak selain bisa berdampak pada pemberdayaan masyarakat jugasekaligus perusahaan mendapat manfaat dari kegiatan CSR yang dilakukannya,terutama terhadap proses kegiatan penyediaan bahan baku, termasuk jugadampak pembangunan ekonomi masyarakat bagi pemerintah daerah setempat.

Dengan regulasi dan pengaturan dari pemerintahan daerah terhadappelaksanaan CSR yang terkoordinir dalam program Bappeda (provinsi), maka baiksecara langsung maupun tidak langsung dapat disesuaikan dengan program-program pembangunan yang ada dan diusulkan oleh masing-masing dinas instansidari berbagai kabupaten/kota, pada setiap perencanaan penyusunan programkegiatan yang secara rutin dilakukan pada setiap tahun anggaran. BappedaProvinsi, dalam kaitan dengan berbagai hasil Musrembang/Musrembangda sertaberbagai usulan program dari dinas instansi berbagai kabupaten/kota, menjadilembaga yang sangat berkompeten dalam teknis kebijakan pembangunan daerah,yang dikuatkan dengan legalitas formal dari gubernur sebagai kepala daerah ditingkat provinsi untuk mendukung pengaturan/regulasi kesesuaian program daerahdengan kegiatan CSR, ataupun kegiatan pembangunan daerah yang dilakukandengan sumber pendanaan APBN, APBD, Dana Hibah NGO, Program Kemitraanserta kegiatan program pembangunan lainnya di masing-masing daerah.

Melalui gambar 4, secara spesifik ditunjukkan bagaimana sinergisitasberbagai program pembangunan pertanian yang diusulkan oleh setiapkabupaten/kota, melalui dinas pertanian dengan keberadaan CSR yangsebelumnya sudah diinventarisi oleh Pemda/Bappeda, sehingga dalam modelpembangunan yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakatdibeberapa daerah, senantiasa mengacu pada perencanaan programpembangunan yang diusulkan oleh setiap kabupaten/kota ke provinsi terutama darihasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) sebagai upayamensinkronisasikan seluruh perencanaan program pembangunan daerah padaSKPD di lingkup provinsi.

Inventarisasi CSR, harus dilakukan oleh suatu lembaga yang terkaitdengan perencanaan serta program pembangunan, seperti Bappeda, BKPMDmaupun dinas instansi terkait dengan sektoral, yang dikuatkan oleh pemimpindaerah sebagai penjamin kegiatan pembangunan di masing-masing daerah.Perhatian pemerintah daerah terhadap CSR juga senantiasa tidak hanya padajumlah alokasi pendanaan, alokasi-alokasi kegiatan, dan daftar peserta CSR saja,melainkan juga dalam memadukan kegiatan CSR dengan program-programpembangunan daerah melalui dinas instansi terkait di dalamnya. Dalam hal ini,maka peran aktif Bappeda baik yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada dimasing-masing kabupaten/kota dalam pendataan kegiatan CSR di masing-masingdaerahnya, dilakukan sejalan dengan verifikasi usulan perencanaan programpembangunan yang disampaikan oleh masing-masing dinas instansi terkaitdisetiap kabupaten/kota, maupun berdasarkan pada hasil Musrembangsebelumnya yang dilakukan pada setiap menjelang penyusunan rencana kegiatandan program pembangunan di tingkat provinsi.


347

Gambar 4. Sinergisitas Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan/Petani yangDirencanakan Oleh Pemda dengan Kegiatan CSR di Suatu Wilayah Provinsi

Seperti halnya dalam perencanaan program pembangunan sertapemberdayaan pertanian dan perdesaan, prosedur baku yang dilakukan adalahberdasarkan usulan kebutuhan yang sudah direkapitulasi dinas instansi terkaitberdasarkan kebutuhan dasar yang selama ini diusulkan oleh masyarakat/kelompok masyarakat dan dilakukan secara partisipatif, kemudian secarabertingkat juga disampaikan kepada dinas instansi yang sama di tingkat provinsisebelum akhirnya disampaikan kepada Bappeda, untuk secara bersama-samadiusulkan menjadi program pembangunan daerah (provinsi/kabupaten/kota)kepada Gubernur serta disahkan melalui Dewan Perwakilan Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Proses tersebut senantiasa dalam mekanisme sistem pengajuananggaran serta program-program yang diusulkan berdasar pada usulan kebutuhanmasyarakat petani serta masyarakat perdesaan sebelumnya, melalui redistribusiperencanaan program kepada masing-masing unit kerja (SKPD) dinas terkait dimasing-masing pemerintah daerahnya hingga di tingkat provinsi.

Sejalan dengan proses penyusunan perencanaan program pembangunandaerah, proses identifikasi dan rekapitulasi yang terkait dengan rencana kegiatan

CSRdiinventarisiroleh Pemda

Provinsi, melaluiBappeda dan

BPMD Provinsi

MASYARAKATPERDESAAN/PETANI

Dinas Pertanian Provinsi danusulan Program dari DinasPertanian Kabupaten/Kota

ProgramPemberdayaan

Masyarakat


348

CSR yang akan dilakukan oleh berbagai perusahaan, BUMN, BUMD, perseroandan sumber kegiatan lainnya yang berkedudukan di wilayah administratif suatuwilayah sudah lebih awal dilakukan, termasuk perkiraan dana anggaran yang akandisalurkan, baik melalui perencanaan di Bappeda, BPMD ataupun Tim Konsorsium(misalnya, Yayasan Obor Tani) yang sudah ditunjuk sebagai mediator institusiCSR tersebut dengan pemerintahan daerah. Sehingga pada saat alokasi prioritaskegiatan pembangunan, baik dalam bentuk pemberdayaan ataupun implementasidari suatu program pembangunan pada suatu daerah, bisa terpetakan dalam suatustrategi dan mekanisme distribusi sektor pembangunan pada setiap wilayah danagro ekosistem, termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan pertanian danperdesaan yang sebagian besar menjadi penciri utama kegiatan ekonomi bagisebagian besar masyarakat di berbagai wilayah di tanah air.

PENUTUP

Program pembangunan pertanian, pada dasarnya juga merupakan bagiandari program pembangunan daerah secara keseluruhan. Usulan programpembangunan daerah yang terdiri dari berbagai aspek pembangunan saat ini dandimasa yang akan datang, cenderung mengarah pada upaya pemberdayaanmasyarakat, melalui berbagai program terkait di dalamnya. Badan LitbangPertanian dengan ”agro inovasi-nya” telah sejak awal melaksanakan berbagaiprogram pembangunan pertanian dan perdesaan melalui pola pemberdayaanmasyarakat/petani, serta dengan selalu mengedepankan dukungan kesesuaianpada spesifik lokasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berbagai programpemberdayaan masyarakat/petani dalam pembangunan pertanian dan perdesaanyang dijalankan oleh Badan Litbang Pertanian telah membawa perubahan polapikir maupun perilaku dari beberapa kelompok tani kearah peningkatan sistemusaha tani yang selama ini telah dijalankan, sehingga menjadi dasar kemampuanbagi perubahan menuju tingkat kesejahteraan keluarga petani pada tujuan akhir.

Dalam pelaksanaaan program pembangunan daerah, melalui upayapemberdayaan juga telah dilaksanakan melalui partisipasi yang dilakukan olehbeberapa perusahaan yang berada di wilayah administratif provinsi maupun yangberkedudukan di daerah kabupaten/kota, yaitu dengan adanya program CSR dariberbagai perusahaan tersebut. Program tersebut sangat bermanfaat dalamkegiatan pembangunan di daerah dalam kaitan dengan pemberdayaanmasyarakat, terutama jika CSR ini diatur melalui mekanisme pembangunan sertakaitan dengan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, maka CSR dapat secarabersama-sama dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan yang diaturpengelolaannya melalui regulasi pimpinan daerah, terutama pada lokasi-lokasipembangunan yang tidak mendapatkan anggaran khusus dari APBD, APBNmaupun sumber pendanaan yang sangat terbatas. Sehingga tidak menutupkemungkinan pola CSR juga dapat diarahkan untuk mendukung program-programkegiatan pemberdayaan masyarakat petani di pedesaaan, melalui kebijakanPemerintah Daerah serta kebijakan pembangunan dari masing-masing SKPD yangdiusulkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan Musrembang.


349

Diperlukan suatu kebijakan yang komprehenship dari pemerintahandaerah termasuk regulasi dari DPRD untuk pengaturan pelaksanaan CSR dalamkaitan pembangunan di masing-masing daerah dimana CSR tersebutdilaksanakan, sehingga keberadaan program tersebut juga dapat diarahkan dalamkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaanpembangunan pertanian dan perdesaan yang di programkan di wilayahnyamasing-masing. Sekaligus juga memberikan manfaat bagi kegiatan perusahaanyang terkait dengan kegiatan CSR yang dilakukannya. Kebijakan yang dapatdilakukan segera oleh Bappeda di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, adalahdengan menginventarisasi kegiatan serta program CSR dari seluruh perusahaanyang melakukannya, kemudian menjastifikasi kegiatan CSR tersebut dalamprogram pembangunan daerah yang setiap tahun diusulkan, baik oleh masing-masing daerah ataupun melalui program-program SKPD dan sekaligus dikuatkandengan Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pelaksanaan otonomidaerah dalam pengaturannya.

Sinkronisasi program pembanguan serta pemerataan prioritaspembangunan di berbagai lokasi daerah pembangunan yang ada di masing-masing dengan pendistribusian program CSR, dapat dilakukan oleh Bappeda padasaat penyusunan alokasi program pembangunan dengan alokasi anggaran dariberbagai sumber pendanaan yang ada di masing-masing daerah. Sehingga”mapping” antara program pembangunan dengan sumber pembiayaanpembangunan diharapkan dapat menghasilkan pemerataan pembangunandisegala bidang, dan keterjangkauan berbagai lokasi pada suatu wilayahadministratif tertentu. Dengan demikian tidak lagi ada kesenjangan pembangunan,jika perencanaan alokasi anggaran dengan sinkronisasi program pembangunanbenar-benar dlakukan dalam satu kepentingan yang ditujukan bagi pembangunanmasyarakat, khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat petani diperdesaaan.

Peran serta dan dukungan semua pihak untuk mendudukan program CSRdalam rangkaian program pembangunan daerah dan nasional sekalipun kiranyasangat diperlukan, manakala CSR di perlakukan sebagai suatu penetrasi danregulasi keterbatasan anggaran pembangunan di beberapa daerah, terutama bagiprogram yang diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat petani di perdesaan.Tentunya dengan komitmen terhadap pembangunan daerah dan masyarakatnyalebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan, sehingga denganupaya tersebut maka pengaturan kebijakan program pembangunan untukkesejahteraan masyarakat di daerahnya akan lebih dikedepankan daripadaperbedaan visi dan ”warna baju” yang selama ini senantiasa menghambat programserta proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Asy’ari. 2009. Implementasi Coorporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal SosialPada PT Newmont. Tesis Magister Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro Semarang 2009


350

Maulana, M.R. 2009. Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Rekayasa Industridalam Rangka Pengembangan Masyarakat. Judul Makalah Kolokium (SeminarRencana Penelitian) Departemen Sains Komunikasi dan PengembanganMasyarakat-IPB pada 21 April 2009. http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/csr/

Pambudi. 2005. CSR; Sebuah Keharusan. Bagian tulisan pada buku Investasi Sosial, PusatPenyuluhan Sosial (Puspensos) Departemen Sosial Republik Indonesia. PenerbitLa Tofi Enterprise. Jakarta.

Purnama. 2005. Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha. Bagian Tulisan pada buku InvestasiSosial, Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) Departemen Sosial RepublikIndonesia. Penerbit La Tofi Enterprise. Jakarta.

Siregar. 2007. Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social ResponsibilityPada Masyarakat Indonesia . Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember2007

Suharto. 2005. Pembangunan Sosial Sebagai Investasi Sosial. Bagian tulisan pada bukuInvestasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) Departemen SosialRepublik Indonesia. Penerbit La Tofi Enterprise. Jakarta.

Suparlan. 2005. Pembangunan Komuniti dan Tanggung Jawab Korporasi. Bagian tulisanpada buku Investasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos) DepartemenSosial Republik Indonesia. Penerbit La Tofi Enterprise. Jakarta.

Tanudjaja, 2006. Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia. JurnalNIRMANA, VOL. 8, NO. 2, Juli 2006

Tim Universitas Katolik Parahyangan. 2010. Coorporate Social Responsiblity : Konsep,Regulasi dan Implementasi. Bandung

http://ulzikidzie.blogspot.com/2011/03/program-program-csr-aqua.html : PROGRAM-PROGRAM CSR AQUA

http://obortani.com/read/2010/06/30/para-sponsor-desa-corporate-social-responsibility-csr.html : PT. PERTAMINA DENGAN CSR MEMBANGUN JAWA TENGAH

http://obortani.com/read/2011/06/15/obor-tani-jajagi-kerja sama-pertanian-corporate-social-responsibility-csr.html : OBOR TANI KERJA SAMA DENGAN PEMKABTEMANGGUNG KEMBANGKAN KAWASAN KLEDUNG

http://www.fair-biz.org/berita.php?id=52&lang=1: BPM dorong perusahaan melakukan CSR,Sumber: Bisnis Indonesia, 16-11-2007

http://obortani.com/read/2011/04/26/409-corporate-social-responsibility-csr.html : CSRBANK JATENG, WAGUB RUSTRININGSIH TANAM PERDANA, DI SENTRAPEMBERDAYAAN TANI DESA SEBORO

http://www.wonogirikab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=1464

http://www.cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=970 : DUNIA USAHAAGAR PEDULI DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT, Rabu, 12 Mei 201015:27:28 - oleh : Humas Cilacap

http://www.luph1989.co.cc/2010/05/csr-di-perusahaan-besar-di-indonesia.html : CSR DIPERUSAHAAN BESAR DI INDONESIA, Jumat, 14 Mei 2010

http://www.borneonews.co.id/news/kotawaringin-barat/12-kobar/10420-dprd-dorong-pembentukan-perda-csr.html : DPRD DORONG PEMBENTUKAN PERDA CSR

http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/csr/

http://ulzikidzie.blogspot.com/2011/03/program-program-csr-aqua.html

http://obortani.com/read/2010/06/30/para-sponsor-desa-corporate-social-responsibility-

http://obortani.com/read/2011/06/15/obor-tani-jajagi-kerja

http://www.fair-biz.org/berita.php

http://obortani.com/read/2011/04/26/409-corporate-social-responsibility-csr.html

http://www.wonogirikab.go.id/home.php

http://www.cilacapkab.go.id/v2/

http://www.luph1989.co.cc/2010/05/csr-di-perusahaan-besar-di-indonesia.html

http://www.borneonews.co.id/news/kotawaringin-barat/12-kobar/10420-dprd-dorong-


351

http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detailnews.php?id=11777 : JatengKembangkan Pembangunan Sentra Pemberdayaan Tani

http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=17317 : KABUPATEN BATANG MILIKIPOTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN TEH RAKYAT

http://www.flickr.com/photos/obortani/3723482660: Meneg BUMN Sofyan Djalil SalurkanCSR Pertamina dan PLN untuk Sentra Pemberdayaan Petani

http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/355077/: Pertamina KembangkanSPT

http://lekadnews.blogspot.com/2011/03/perusahaan-anda-membutuhkan-csr-yang.html :Skenario CSR

http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=10908 : WAKIL GUBERNUR JATENGRESMIKAN PEMBANGUNAN SENTRA PEMBERDAYAAN PETANI DI BOYOLALI

http://www.dikti.org/?q=node/505 : Submitted by mahmudisiwi on Sun, 03/29/2009 - 13:05:DISKUSI TERBUKA: LET’S CSR ON CAMPUS “CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI STRATEGI PERUSAHAAN MENGHADAPIKRISIS GLOBAL”

http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/csr/: Makalah Kolokium. Lussi Susanti.Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. IPB, Bogor

http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/csr /: Makalah Kolokium. M. Reza Maulana.Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. IPB, Bogor

www. aniunpad.files.wordpress.com. mengenai Latar Belakang Terjadinya CSR diaksespada tanggal 16 Februari 2010 pukul 16.48 WIB.

http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development/ pada 2 Mei 2010 : Artikel: DefinisiCommunity Development

www.pkbl.bumn.go.id . Edi Suharto PhD. Pekerjaan Sosial, CSR dan ComDev.

http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detailnews.php

http://www.jatengprov.go.id/

http://www.flickr.com/photos/obortani/3723482660:

http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/355077/:

http://lekadnews.blogspot.com/2011/03/perusahaan-anda-membutuhkan-csr-yang.html

http://www.jatengprov.go.id/

http://www.dikti.org/

http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/csr/:

http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/csr

http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development/

Documents

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P ETANI) …pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros_2012_08B_MP_Iwan.pdf · pengembangan usaha pertanian dan perdesaan yang meliputi para petani dan